PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN Jln. Sao-Siu Dok II Bawah Jayapura

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SEKRETARIAT DAERAH UNIT LAYANAN PENGADAAN Jln. Sao-Siu Dok II Bawah Jayapura

Nomor Lampiran Perihal

: : :

08/USG-RSUD/Pokja-ULP/XI/2016 1 (satu) set Tanggapan Sanggahan atas Pekerjaan Pengadaan USG Color Doppler 4D (DAK) Tahun 2016 Kode Lelang 3456041

Kepada Yth : Direktur Operasional PT. NONA RULITASARY d/a. Jl. Puri Rambut Selako 55/1547 Bukit Lama Palembang di palembang-Sumsel Bersama ini, kami Pokja ULP Provinsi Papua telah melakukan rapat pembahasan atas sanggahan yang dilakukan oleh Direktur Operasional perusahaan PT. NONA RULITASARY Sdra. SOFYAN tanggal 24 Nopember 2016 terhadap paket Pekerjaan Pengadaan USG Color Doppler 4 D (DAK) di RSUD Jayapura Provinsi Papua, terkait penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP terhadap PT. Tabi Anugerah Pharmindo, yang diterima oleh pokja sesuai waktu server tanggal 24 Nopember 2016 jam 17.36 Perlu kami jelaskan bahwa semua proses yang kami laksanakan telah sesuai dengan dokumen pengadaan yang mengacu pada Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang terakhir kali telah diubah melalui Perpres No. 04 Tahun 2015, serta Perpres No. 84 tahun 2012 khusus tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan perihal tersebut diatas, pokja telah menetapkan PT. Minora Timur Raya adalah SAH sebagai pemenang lelang, yang berorientasi pada prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres No. 04 Tahun 2015, serta Perpres No. 84 tahun 2012. Penjelasan terinci atas 10 (sepuluh) pertanyaan plus yang saudara Direktur Operasional Bpk Sofyan, dapat kami jelaskan pada lampiran berikut ini. Demikian Tanggapan sanggahan ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jayapura, 28 November 2016 POKJA ULP PROVINSI PAPUA Ketua

1

Lampiran 1. Jawaban atas sanggahan Pekerjaan Pengadaan USG Color Doppler 4 D (DAK) (Kode Lelang 3456041) di RSUD Jayapura Nomor : 08/USG-RSUD/Pokja-ULP/XI/2016 Tanggal : 28 Nopember 2016 1

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Berdasarkan PERKA LKPP RI No. 14 Tahun 2012 Lampiran BAB II.A.2.b.3)(5).(b) pada butir 4 penjelasan dari LKPP RI No. B39/LKPP/DIV.2/01/ 2013 tanggal 07 januari 2013 (copy terlampir) menyatakan bahwa peralatan yang akan dibeli tidak boleh menjurus kepada merk/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang (spare part) bukan unit. Tanggapan Pokja : (1) Dalam Perka 14/2012, memang disebutkan bahwa boleh menyebutkan merk, apabila : (1) untuk pengadaan suku cadang, (2) pengadaan langsung karena tidak ada kompetesi, (3) hanya ada (1) penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria keadaan tertentu, atau barang khusus berdasarkan justifikasi dan identifikasi yang telah dilakukan penunjukan langsung,...pasal 38), (4) pekerjaan konstrksi yang bukan pekerjaan utama. (2) Pada perpres 4/2015, disebutkan bahwa ada 2 area yang dapat menyebutkan spesifikasi teknis, yaitu (1) Lingkup penyusunan Rencana Umum Pengadaan(RUP), dan (2) Lingkup Rencana pelaksanaan pengadaan(RPP). RUP merupakan tanggungjawab PA, sedangkan RPP merupakan tanggungawab dari PPK. Pada Perpres 54/2010 pasal 22 ayat 4, bahwa KAK sebagai bagian dari RUP paling sedikit memuat : a. Uraian kegiatan yang dilaksanakan b. Waktu pelaksanaan c. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan. d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Pada Perpres 54/2010 pasal 11 ayat(1), tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa(RPP), yang meliputi (1) Spesifikasi teknis barang/jasa, (2) HPS, (3) Rancangan kontrak. Kemudian penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1) menyebutkan bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. Selanjutnya pada pasal 81 tentang sanggahan, pada ayat 1 huruf b, peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan salahsatunya adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Jadi yang dilarang adalah bukan menyebutkan merk, tapi yang dilarang adalah melakukan rekayasa tertentu, sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat. Penyebutan merk pada spesifikasi(KAK) oleh PPK inilah yang menjadi acuan Pokja. Sehingga bagi pokja ULP, dapat saja menerima penjelasan tambahan dari Saudara pimpinan PT. NONA RULITASARY, apabila memang diperlukan. Bahwa setelah dilakukan jastifikasi oleh Pokja ULP atas Spesifikasi yang tertuang dalam KAK yang selanjutnya dimasukan oleh Pokja dalam dokumen pengadaan adalah Alat USG dengan spesifikasi yang sangat dibutuhkan oleh pengguna berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna alat tersebut di Bagian Obstetry dan Ginecology Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura

2

2

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Pada Dokumen Pcngadaan No. 01/USGRSUD/Pokja-ULP/XI/2016 Tanggal 08 Nopember 2016 disini dengan jelas-jelas telah mengarah kepada merk-merk/produk tertentu karena dengan menuliskan spesifikasi yang sangat menjurus sekali. dan terakhir setelah pemberian penjelasan

spesifikasi bisa dilakukan perubahan yang berarti Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua tidak konsisten dengan jawaban yang diberikan; Tanggapan Pokja : - Dalam pelelangan, pelarangan penyebutan merek dilarang apabila penyebutan merk hanya dapat dipenuhi oleh satu peserta pelelangan saja. Bila penyedia bisa memenuhi untuk suatu merek tertentu dalam suatu pelelangan, hal tersebut tidak melanggar prinsip terbuka. -

Dalam pelelangan cepat (perpres 4 tahun 2015), penyebutan merek diporbelahkan karena sifat barangnya sudah standar dan penyedianya banyak. Kalau hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia, maka dapat dilakukan dengan penunjukan langsung walaupun dilaksanakan dengan lelang cepat. Sejak awal sudah diketahui spesifikasinya, yang memang diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan(tidak boleh sembarang asal murah seperti merek buatan Cina, yang melaksanakan pekerjaan ini dapat siapa saja yang penting memenuhi ketentuan pengadaan dibidang Alkes, maka dapat disebutkan Mereknya.

- Dalam BAB III IKP Point B Pasal 11 : Tentang Perubahan Dokumen Pengadaan :

1. Apabila saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan; 2. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, KAK, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan; 3. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan yang awal; 4. Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan; 5. Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan. 6. Pokja ULP dapat mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (upload) file adendum dokumen Pengadaan melalui aplikasiSPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Pengadaan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran. 7. Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (upload) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada). 3.

Sesuai Pasal 17 PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahaannya, Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua Punya Hak dan Kewajiban akan tetapi tidak mau dengan alasan wewenang PPK/SKPD, buat apa Pasal 17 ditetapkan dalam PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahannya,disini Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua walaupun sudah mempunyai sertifikat pengadaan kurang menguasai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 17 PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahaannya. bukti jawaban jawaban yang diberikan kepada kami.

3

Tanggapan Pokja : - Benar, Pasal 17 PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahaannya, mengatur

-

-

tentang hak dan kewajiban Pokja ULP/Pejabat Pengadaan; namun perlu diingat bahwa dalam Pasal 17 PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tidak ada klausul yang menyatakan behawa Pokja menghimbau distributor untuk memberikan dukungan kepada penyedia yang mau ikut pelelangan; Bahwa yang dimaksud dengan tidak ada hubungan dengan pernyataan kami pada saat penjelasan pekerjaan adalah sehubungan dengan permintaan saudara untuk pokja menghimbau distributor untuk memberikan dukungan kepada penyedia, jadi menurut Pokja ULP Provinsi Papua, Pernyataan saudara mengada-ada. Bahwa sesuai dengan Pasal 17 PERPRES 54 Tahun 2010 beserta perubahaannya ayat 3 menyatakan bahwa : Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. perubahan HPS; dan/atau b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

4. (Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Kami tanggal 10 dan 11 November 2016 mengajukan permohonan dukungan dan harga kepada PT.MULYA HUSADA JAYA 3 (tiga) kali melalui email (bukti terlampir); Tanggapan Pokja : (1) Terkait dengan permohonan dukungan dan harga dari PT. NONA RULITASARY ajukan terhadap PT. MULYA HUSADA JAYA melalui Email, selaku Distributor, pada prinsipnya kami tidak perlu meneliti sejauh itu, yang terpenting bahwa dari pihak pokja tidak ada intervensi apapun, terkait permintaan saudara untuk mendapatkan surut dukungan dimaksud. (2) Apabila kedepannya memang benar dugaan saudara, bahwa perusahaan distributor tersebut secara sengaja atau tidak kooperatif permohonan saudara, maka patut diragukan kemampuan dan kredibilitas dari perusahaan distributor tersebut. Kami juga sangat menyayangkan tindakan yang diperbuat oleh distributor tersebut, apabila terbukti menyebabkan persaingan tidak sehat, sekaligus tindakan tersebut dapat dituntut karna ada indikasi untuk menghalang-halangi penyedia untuk mengikuti proses pelelangan. (3) Terkait bukti terlampir yang saudara sampaikan, kami telah membacanya dengan seksama. Namun perlu kami sampaikan bahwa terkait permohonan dukungan sebenarnya saudara masih punya waktu yang cukup untuk melakukan komunikasi baik dengan distributor karna waktu pengumuman yang cukup panjang (± 7 HK) (4) Secara implisit, pokja tidak dapat melakukan intervensi kepada distributor untuk membantu saudara dalam mengikuti proses pelelangan ini. Demikian penjelasan kami. 5

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Sesuai IKP BAB III Pasal 4 Dokurnen Pengadaan No 01/ USG-RSUD/Pokja-ULP/XI/2016 Tanggal 08 Nopember 2016 (didalamnya sudah termasuk PEPRES 84/2012) dengan jelas perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta Diskriminasi dilarang dalam pengadaan .. Ketentuan in i diadopsi dari Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 25 Undangundang n o 5 tahun 1999 tentang monopoli. maka dengan tidak memberikan dukungan dan harga kepada PT Nona Rulitasary adalah salah satu perbuatan diskriminasi antara peserta/penyedia pengadaan. Kami Menduga pemenang lelang sudah dipersiapkan.

4

Tanggapan Pokja : (1). Pada IKP BAB III Pasal 4 Dokumen Pengadaan No. 01/ USG-RSUD/PokjaULP/XI/2016 tanggal 08 nopember (didalamnya sudah termasuk Perpres 84/2012), disebutkan bahwa perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta Diskriminasi dilarang dalam pengadaan. Ketentuan ini diadopsi dari Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-undang n o 5 tahun 1999 tentang monopoli. Terkait dengan hal ini, kami sangat sepakat dan mendukung pasal tersebut. (2). namun demikian, dengan tidak diberikannya surat dukungan dan harga

(3)

6

kepada PT Nona Ruliytasari, kami tidak dapat menilai dan memutuskan bahwa telah terjadi perbuatan diskriminasi antara peserta/penyedia pengadaan, karena proses untuk mendapat dukungan dari distributor adalah bagian dari usaha penyedia masing-masing dalam mendapatkan dukungan dari distributor dan apabilan saudara tidak mendapat dukungan dari PT.MULYA HUSADA JAYA, perlu saudara klarifikasi kenapa penyedia lain mendapat dukungan sedangkan perusahaan saudara tidak diberikan dukungan. Bahwa Penetapan PT. MENORA TIMUR RAYA sebagai pemenang lelang Paket Pekerjaan Pengadaan USG Color Doppler 4D sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen pengadaan.

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

derajatnya lebih tinggi dari PERPRES, karena PERPRES juga dibuat berdasarkan Undangundang, maka PT.MULYA HUSADA JAYA sudah terbukti melakukan perbuatan diskriminasi karena hanya memberikan dukungan kepada 2 (dua) perusahaan saja yaitu : PT. MINORA TIMUR RAYA dan PT. GROVANI UTAMA saja; Tanggapan Pokja : (1). Kembali kami tegaskan bahwa kegiatan pelelangan Pengadaan USG COLOR DOPPLER 4D ini dilakukan atas 7(tujuh) prinsip-prinsip pengadan yaitu Efisien, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, dan Adil/tidak diskriminatif dan akuntable. Khusus pada perbuatan diskriminasi, kami sampaikan bahwa proses pengadaan ini diperlakukan sama terhadap semua calon yang berminat sehingga pokja telah berupaya untuk mewujudkan adanya persaingan sehat dan tidak ada niat yang mengarah kepada pemberian keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. (2). Terkait UU No 5 Tahun 1999 yang derajatnya lebih tinggi dari Perpres, memang benar bahwa Perpres juga dibuat bersasarkan Undang-undang. Namun kami tegaskan bahwa kami belum mengetahui secara pasti dan jelas apakah PT. MULYA HUSADA JAYA telah melakukan perbuatan diskriminasi. Dan apabila memang menimbulkan sistem persaingan tidak sehat yang menimbulkan tindakan diskriminasi, silahkan dilaporkan saja kepada Komisi Pengawas Persingan Usaha (KPPU) RI . (3). Menurut UU No 5 Tahun 1999, sudah jelas akan larangan praktek monopoli dan persainga n usaha tidak sehat. Pada pasal 17, dijelaskan bahwa (a) pelaku usaha dilarang untuk melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, (b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila : (i) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya, atau (ii) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau (iii) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. (4). Pada pasal 18 tentang monopoli, dijelaskan bahwa : a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjdi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jenis tertentu. 5

(5). Dari penjelasan UU no 5 tahun 1999, pasal 17 dan 18 kami menyimpulkan bahwa kami telah bekerja melakukan proses tahapan lelang dengan sebaik mungkin sebagaimana dokumen KAK yang diberikan oleh PPK, namun terkait praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat kami belum dapat menyimpulkan dan penting dilakukan aduan kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), apabila memang diduga melakukan pelanggaran tersebut.

7.

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Dimana dalam pembukaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan jelas menyebutkan bahwa penyusunan spesifikasi yang menjurus adalah perbuatan MONOPOLI, karena pengadaan USG ini sudah sangat menjurus kepada Product Voluson 8-E dan di Indonesia banyak Product lain yang mengikuti pelelangan ini, ada dari Philips dan Siemens;

Tanggapan Pokja : (1). Dalam pembukaan Undang-undang N0 5 TAHUN 1999 dengan jelas menyebutkan bahwa adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana KPPU menjalankan tugas uuntuk mengawasi perihal, yaitu perjanjian yang dilarang dengan pihak lain untuk bersama-sama mengontrolproduksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasayang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskrimiasi harga, boikot perjanjian tertutup, oligopoli, predatry pricing, pembagian wilayah, kartel, trust(persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luarnegeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran KPPU diharapkan dapat mengawal UU No 5 Tahun 1999. Kami selaku pokja sepakat, bahwa apabila terjadi kekeliruan proses lelang ini akan dibawa ke KPPU. (2).

Terkait penyebutan spesifikasi teknis yang menjurus, kami jelaskan sebagai berikut. Merujuk pada pasal 22 ayat 4 : RUP paling sedikit memuat antara lain uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis dan total perkiraan pekerjaan. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 huruf a Perpres 4/2015, menyebutkan bahwa PPK bertugas/ dan berkewenangan “menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang (yaitu USG Color Doppler 4D)” yang meliputi “SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA. Jadi kami berpendapat bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK telah memperhatikan spesifikasi teknis dalam RUP, dan telah menerima masukan/rekomendasi dari PA/KPA. Jadi kami mohon maaf, apabila hal tersebut dianggap oleh penyedia sebagai “penyusunan spesifikasi yang menjurus perbuatan monopoli”, yang menurut pemikiran kami tidaklah demikian.

(4). Pada kegiatan ini, yang dimaksud dengn monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkandikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kegiatan yang menjurus kepada produk Conmed-IM8000-USA adalah upaya untuk menjamin kualitas barang demi kepentingan pemeriksaan medis, yang benar-benar terjamin dan dapat dihandalkan, karna dikuatirkan apabila tidak disebutkan akan didapatkan kualitas barang yang rendah, tidak tahan lama serta berakibat fatal bagi pasien pada saat dilakukan operasi. Hal inilah yang mendasari dicantumkannya langsung produknya guna menghindari barang yang asal-asalan dan justru membahayakan masyarakat. 8

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY) . Kami tidak akan berhenti sampai dengan sanggahan saja, kami akan melanjutkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPURI) hingga ke Pengadilan karena dengan jelas-jelas pelelangan menurut kami 6

kuat dugaan telah terjadi pengaturan dengan membuat spesifikasi yang sangat menjurus sekali dan perlakuan Diskriminasi adalah merupakan perbuatan Monopoli dapat dimasukkan dalam perbuatan Pidana yang sekarang sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi untuk diberantas. Tanggapan Pokja : (1) Kami menyampaikan bahwa selaku Aparat Sipil Negara(ASN), kami sangat mendukung upaya persaingan usaha yang sehat, dan menghindari monopoli karena memang itulah tujuan utama kami selaku pokja. Kami juga sangat mendukung upaya menghapus kegiatan monopoli yang telah disampaikan dari paling kita hormati Bapak Presiden Jokowi. Namun perlu kami sampaikan pula, bahwa perlu juga pendalaman pemahaman dan pengertian tentang “Persaingan usaha dan Monopoli”. (2) Pada prinsipnya, pokja hanya berusaha sebaik mungkin dan secara profesional mempertaruhkan segala tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan produk yang diinginkan oleh PPK, yaitu barang yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan serta mempermudah tenaga medis menggunakan alat sekalgus meningkatkan persentase pengobatan kepada masyarakat. (3) Pokja tidak ada niat sedikitpun untuk menghambat penyedia lainnya khususnya PT. NONA RULITASARY yang berkedudukan di Puri Rambut Selako Bukit Lama Palembang. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas segala koreksi dan masukan yang diberikan kepada kami selaku Pokja. Kami memohon maaf, apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyampaikan, demi perbaikan yang lebih baik lagi kedepannya. 9.

(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Dengan

penunjukkan pemenang PT. MENORA TIMUR RAYA, kami duga terjadi penggelebungan harga (mark-up) hampir Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). PPK/Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua sudah melanggar IKP BAB III Pasal 4 D o k u m e n Pengadaan No 01/ USG-RSUD/PokjaULP/XI/2016 Tanggal 08 November 2016 yang dibuat sendiri oleh Pokja serta melanggar Perka LKPP RI No 14 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk pelaksanaan pelelangan yang ditetapkan oleh LKPP Rl dijelaskan kembali oleh dengan surat LKPP RI No : B-39/LKPP/DIV.2/01/2013 tanggal 07 Januari 2013. Tanggapan Pokja : (1) Pernyataan saudara terkait adanya penggelembungan harga(mark-up), sangat tidak berdasar, tanpa melakukan klarifikasi lebih dahulu kepada PPK, Pokja ataupun distributor utama, meskipun saudara menyampaikan bahwa DIDUGA terjadi penggelembungan harga (mark-up) sebesar Rp. 300.000.000,- Dalam hal ini secara tegas kami sampaikan, bahwa harga penawaran dari PT. MENORA TIMUR RAYA, merupakan harga yang terbaik setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga. (2) Tapi kami perlu jelaskan pula, bahwa dalam penyusunan HPS oleh PPK, telah memenuhi standart biaya(cost) antara lain : Harga dasar, biaya over head(± 10%), biaya kirim dan Biaya PPN (10%). Pokja telah memastikan nilai HPS ini telah benar-benar valid dan benar, sesuai dengan daftar permintaan harga yang dilakukan oleh PPK kepada Distributor. Pokja telah melakukan finaslisasi nilai HPS melalui Kaji Ulang dokumen pengadaan, sehingga harga yang tertera pada HPS, sudah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan HPS. (3) Terkait Surat Perka LKPP RI No. 14 tahun 2012, sebagai Petunjuk pelaksanaan pelelangan: (a) Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan penjelasan pekerjaan(dikenal :Aanwizing) lanjutan atau diulang. (b) Penegasan kepada dokumen apa saksi memaraf dokumen penawaranasli yang bukan miliknya. (c) Penegasan walaupun peserta tidak mau menandatangani BA Pembukaan Penawaran, maka BAPP tersebut tetap sah. (d) Penegasan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal(SKF) yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan perpajakan, serta (e) Aturan negosiasi kepada calon pemenang cadangan 1 dan 2, apabila pemenang mengundurkan diri pada pelelangan umum dihapuskan.

7

10.

SURAT KUASA. Catatan : (Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY).......... 1. Mengenai Surat Kuasa tolong POKJA ULP Pemerintah Provinsi Papua baca lampiran surat penawarn kami No 01/USG_Jayapura/XI/2016 t a n g g a l 1 5 November 2016 dengan jelas LKPP RI menjelaskan dalam surat nya No.: B468.I/LKPP/D-IV.1.I/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 (terlampir). 2

Karena Kuasa ini diatur didalam Pasal 103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), disini Pokja sudah sejak pemberian penjelasan masih kurang membaca literature-literature dan masih harus belajar kembali tata cara pelelangan yang benar yang diatur didalam undang-undang yang menjadi dasar hukurn dari pembuatan PEPRES.

3

Maka saya berhak untuk menanda tangani sejak surat penewaran sampai dengan pengaduan kemanapun karena saya berdasarkan hukum yang diatur didalam Undang-undang vang derajat hukum d1 Indonesia jauh lebih tinggi dari PEPRES Jud1 saya TIDAK AKAN untuk melakukan sesuatu diluar H U K U M .

4. Sebagai konsekuensinya penunjukkan pemenang lelang PT. MENORA TIMUR RAYA, JI. Garuda Blok D 182 BTN Skyland Indah Kotaraja Jayapura telah melanggar Dokumen Pengadaan yang dibuat secara sah serta PEPRES 54/2010 beserta perubahannya, maka pelelangan harus dibatalkan dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Pokia ULP Pemerintah Provinsi Papua,PPK/KPA mengapa perbuatan ini dilakukan,karena sebagai pelaksana pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinah sudah lulus dan mempunyai sertifikat pengadaan, ada apa??? mengapa tetap melakukan perbuatan ini dan patut dipertanyakan !!!

Tanggapan Pokja : A.

Terkait Kuasa Direktur. 1. Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:  Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan  Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Kuasa Direktur, yang diberikan kepada Direktur Operasional Sdra. SOFYAN, haruslah yang terdaftar di Akta Notaris.

B. Terkait Sanggahan dari Penyedia, dijelaskan pada Perpres No 04 tahun 2015, disebutkan : (33.1) Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan 8

dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP. (33.2) Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. (33.3) Pokja ULP wajib memberikan Tanggapan secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum)]/[3 (tiga)hari kalender (untuk pemilihan langsung)] setelah menerima surat sanggahan. (33.4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal. C. Keabsahan Kuasa Direktur. Pasal 86, sangat jelas disampaikan sebagai berikut : (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. (2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Demikian Tanggapan Pokja atas sanggahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

9

Lampiran. 2 Contoh Surat Kuasa Direktur dari Notaris. SURAT KUASA DIREKTUR Nomor : ........... ... Pada hari ini,......... tanggal ..........................menghadap kepada saya, ..........., Sarjana Hukum, notaris di ......., dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, --notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-ini : ---------------------------------------------------- ........................................................Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------Penghadap dengan ini telah memberi kuasa kepada : -------..........................................................---------------------- K H U S U S ----------------------untuk dan atas nama penghadap bertindak sebagaimana ------tersebut di atas demikian sah mewakili Direktur dari dan -sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan ...........tersebut di atas, mengurus segala hal urusan keuangan ----perseroan .......... tersebut, termasuk perbankan, khusus-dalam menangani segala pelaksanaan pekerjaan/proyek : ----Proyek Pengembangan Teknologi Dan Sarana Logistik Rehabilitasi Dolog Jawa Barat.Untuk : --------------------------------------------------a. menagih dan menerima seluruh pembayaran termin yang ---diperuntukan guna pekerjaan/proyek tersebut ; ---------b. melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk -------melunasi segala pembayaran pajak-pajak dan denda-denda-yang berhubungan dengan pekerjaan/proyek tersebut dan -meminta kwitansi untuk pembayaran-pembayaran tersebut ;c. membuka rekening atas nama perseroan tersebut pada ----Cabang ......., secara giro atau dengan cara lain -----mengambil kembali uanguang itu dan untuk itu ---------menanda-tangani dan memberi cheque-cheque, ----------Kewajiban selaku Penyedia. Pada Perpres No. 04 Tahun 2015, Pasal 19 Ayat (1), disebutkan bahwa Penyedia pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak; Jayapura, 28 November 2016 An. POKJA ULP PROVINSI PAPUA Ttd Ketua

10