PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN Jln. Sao-Siu Dok II Bawah Jayapura
Nomor Lampiran Perihal
: 10.a/BA-ARTHROSCOPY/ULP PAPUA/XI/2016 : 1 (satu) set : Tanggapan Sanggahan atas Pekerjaan Pengadaan Arthroscopy (DAK) Tahun 2016 Kode lelang 3466041 Kepada Yth : Direktur Operasional PT. NONA RULITASARy d/a. Jl. Puri Rambut Selako 55/1547 Bukit Lama Palembang di palembang-Sumsel
Bersama ini, kami Pokja ULP Provinsi Papua telah melakukan rapat pembahasan atas sanggahan yang dilakukan oleh Direktur Operasional perusahaan PT. NONA RULITASARY Sdra. SOFYAN tanggal 25 Nopember 2016 terhadap paket Pekerjaan Pengadaan Arthroscopy (DAK) di RSUD Jayapura Provinsi Papua, terkait penetapan pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP terhadap PT. Tabi Anugerah Pharmindo, yang diterima oleh pokja sesuai waktu server tanggal 25 Nopember 2016 jam 14.24. Perlu kami jelaskan bahwa semua proses yang kami laksanakan telah sesuai dengan dokumen pengadaan yang mengacu pada Perubahan Perpres No. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang terakhir kali telah diubah melalui Perpres No. 04 Tahun 2015, serta Perpres No. 84 tahun 2012 khusus tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan perihal tersebut diatas, setelah melalui kajian yang mendalam pokja menetapkan PT. Tabi Anugerah Pharmindo sebagai pemenang lelang, yang telah berorientasi pada aturan prinsip-prinsip pengadaan pada Perpres No. 04 Tahun 2015, serta Perpres No. 84 tahun 2012. Penjelasan terinci atas lebih dari 10 (sepuluh) pertanyaan yang saudara Direktur Operasional Bpk Sofyan sampaikan, dapat kami jelaskan pada lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) berikut ini. Demikian Tanggapan sanggahan ini dibuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pengadaan dan bersifat mengikat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jayapura, 29 Nopember 2016 Pokja ULP Provinsi Papua Ketua
0
Lampiran 1. Jawaban atas sanggahan Pekerjaan Pengadaan Arthroscopy (DAK) (Kode Lelang 3466041) di RSUD Jayapura Nomor : 10.A/BA-ARTHROSCOPY/ULP PAPUA/XI/2016 Tanggal : 29 Nopember 2016
1
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Berdasarkan PERKA LKPP RI No. 14 Tahun 2012 Lampiran BAB II.A.2.b.3)(5).(b) pada butir 4 penjelasan dari LKPP RI No. B-39/LKPP/DIV.2/01/ 2013 tanggal 07 januari 2013 (copy terlampir) menyatakan bahwa peralatan yang akan dibeli tidak boleh menjurus kepada merk/produk tertentu kecuali untuk pengadaan suku cadang (spare part) bukan unit. Tanggapan Pokja : (1) Dalam Perka 14/2012, memang disebutkan bahwa boleh menyebutkan merk, apabila : (1) untuk pengadaan suku cadang, (2) pengadaan langsung karena tidak ada kompetesi, (3) hanya ada (1) penyedia yang mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kriteria keadaan tertentu, atau barang khusus berdasarkan justifikasi dan identifikasi yang telah dilakukan penunjukan langsung,...pasal 38), (4) pekerjaan konstrksi yang bukan pekerjaan utama. (2) Pada perpres 4/2015, disebutkan bahwa ada 2 area yang dapat menyebutkan spesifikasi teknis, yaitu (1) Lingkup penyusunan Rencana Umum Pengadaan(RUP), dan (2) Lingkup Rencana pelaksanaan pengadaan(RPP). RUP merupakan tanggungjawab PA, sedangkan RPP merupakan tanggungawab dari PPK. Pada Perpres 54/2010 pasal 22 ayat 4, bahwa KAK sebagai bagian dari RUP paling sedikit memuat : a. Uraian kegiatan yang dilaksanakan b. Waktu pelaksanaan c. Spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan. d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Pada Perpres 54/2010 pasal 11 ayat(1), tugas pokok dan kewenangan PPK adalah menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa(RPP), yang meliputi (1) Spesifikasi teknis barang/jasa, (2) HPS, (3) Rancangan kontrak. Kemudian penjelasan pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1) menyebutkan bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan Atas masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir. Selanjutnya pada pasal 81 tentang sanggahan, pada ayat 1 huruf b, peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan salahsatunya adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Jadi yang dilarang adalah bukan menyebutkan merk, tapi yang dilarang adalah melakukan rekayasa tertentu, sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat. Penyebutan merk pada spesifikasi(KAK) oleh PPK inilah yang menjadi acuan Pokja. Sehingga bagi pokja ULP, dapat saja menerima penjelasan tambahan dari Saudara pimpinan PT. NONA RULITASARY, apabila memang diperlukan. Terimakasih. 1
2
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Pada Dokurnen Pcngadaan No. 02/Arthroscopy-RSUDJ/ULP PAPUA/Xl/2016 Tanggal 10 Nopembcr 2016 disini dengan jelas-jelas telah mengarah kepada merk-merk/produk tertentu karena dengan menuliskan spesifikasi yang sangat menjurus sekali. Tanggapan Pokja : - Dalam pelelangan, pelarangan penyebutan merek dilarang apabila penyebutan merk hanya dapat dipenuhi oleh satu peserta pelelangan saja. Bila penyedia bisa memenuhi untuk suatu merek tertentu dalam suatu pelelangan, hal tersebut tidak melanggar prinsip terbuka. - Dalam pelelangan cepat (perpres 4 tahun 2015), penyebutan merek diporbelahkan karena sifat barangnya sudah standar dan penyedianya banyak. Kalau hanya dapat dipenuhi oleh satu penyedia, maka dapat dilakukan dengan penunjukan langsung walaupun dilaksanakan dengan lelang cepat. Sejak awal sudah diketahui spesifikasinya, yang memang diperuntukkan untuk fasilitas kesehatan(tidak boleh sembarang asal murah seperti merek buatan Cina, yang melaksanakan pekerjaan ini dapat siapa saja yang penting memenuhi ketentuan pengadaan dibidang Alkes, maka dapat disebutkan Mereknya.
3
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Kami tanggal 11 Nopember 2016 mengajukan permohonan dukungan dan harga kepada PT. HOSPI MEDIKA melalui email dan karena ada beberapa peralatan kesehatan dibeli oleh PT. IDS Medikal Indonesia, Kami mengajukan permohonan dukungan dan dijawab oleh PT. JDS Medical Indonesia tidak menjadi Distributor(bukti terlampir). Tanggapan Pokja : (1) Terkait dengan permohonan dukungan dan harga dari PT. NONA RULITASARY ajukan terhadap PT. Hospi Medika melalui Email, karena ada beberapa peralatan kesehatan yang dibeli oleh PT. IDS Medika Indonesia selaku Distributor, pada prinsipnya kami tidak perlu meneliti sejauh itu, yang terpenting bahwa dari pihak pokja tidak ada intervensi apapun, terkait permintaan saudara untuk mendapatkan surut dukungan dimaksud. Namun setelah kami telusuri, PT. Hospi Medika yang beralamat di Kirana Boutiqe C2/1 Kelapa Gading–Jakarta Utara. (Telp : 021-29365368, email :
[email protected]), perusahaan ini memiliki produk unggulan, sebagai berikut : - Upper and Lower GI Video Endoscopy - Spiro Ergometry - Vital Signs Monitors - Radiographic & Fluoroscopic X-Rays - ECG Recorder - Digital Radiography - AED & Bi-Phasic Defibriliators - C-Arms & Mammography - Electro Surgery Generators - Portable & Mobile Ultrasound Scanner - Anesthesia Machines - Echocardiography - Operating Theater Lights - Sutures - Operating tables - Hernia Meh - ICU Ventilators - Pressure Transducer - Resting & Stress ECG System, - Safe Draw Blood Collection System - Holters, - Baby and Adult Weighting Scales - ABPM - Blood Glucose Meters - Spirometry - Rapid Test System. Dari seluruh produk unggulan yang ditawarkan oleh PT. Hospi Medika Indonesia, tidak tercantum Pengadaan Arthroscopy, yang dibutuhkan. 2
pokja berpendapat, diduga ketiadaan alat tersebut yang menyebabkan permohonan dukungan dan harga dari PT. NONA RULITASARY, kurang mendapat balasan/tanggapan dengan resmi. (2) Apabila kedepannya memang benar dugaan saudara, bahwa perusahaan distributor tersebut secara sengaja atau tidak kooperatif permohonan saudara, maka patut diragukan kemampuan dan kredibilitas dari perusahaan distributor tersebut. Kami juga sangat menyayangkan tindakan yang diperbuat oleh distributor tersebut, apabila terbukti menyebabkan persaingan tidak sehat, sekaligus tindakan tersebut dapat dituntut karna ada indikasi untuk menghalang-halangi penyedia untuk mengikuti proses pelelangan. (3) Terkait bukti terlampir yang saudara sampaikan, kami telah membacanya dengan seksama. Namun perlu kami sampaikan bahwa terkait permohonan dukungan seyogyanya anda tidak hanya mengacu pada PT. JDS Medical Indonesia, disamping itu sebenarnya saudara masih punya waktu yang cukup untuk melakukan komunikasi baik dengan distributor karna waktu pengumuman yang cukup panjang (± 7 HK), serta saudara tidak mempertanyakan perihal tersebut pada saat penjelasan pekerjaan(Aanwizing). (4) Secara implisit, pokja tidak dapat melakukan intervensi kepada distributor untuk membantu saudara dalam mengikuti proses pelelangan ini. Demikian penjelasan kami. 4
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Berarti benar peralatannya adalah PT. CONMED milik PT Hospi Medika, karena tidak ada Tanggapan dari PT. Hospi Medika dan kami mengajukan dukungan untuk alat Conmed ke PT. Surgika Alkestron tetapi yang diberikan R. Wolf yang kami upload sebagai pengganti dari pada kami tidak mempunyai dukungan dan ini kami tahu barang yang karni tawarkan bukan sesuai dengan yang drminta oleh RSUD Jayapura yaitu CONMED, dan terbukti dari hasil evaluasi Pokja Pemerintah Provinsi Papua bahwa alat yang dimnta bukan dari Richard Wolf, terbukti menjurus. Tanggapan Pokja : 1. Kami sangat menghargai upaya dari Direktur Operasional perusahaan PT. NONA RULITASARY Sdra. SOFYAN, untuk mendapatkan surat dukungan dari PT Hospi Medika. Namun perlu kami jelaskan bahwa jika memang benar PT Hospi Medika selaku pemberi dukungan, maka masih ada PT. PETAN DAYA MEDICA yang ber alamat Kantor Sales dan Marketingnya di APL Tower lantai 12 Suite 2, Podomoro City, Jl Letjen S. Parman Kav. 28 Jakarta. Jadi tudahan saudara bahwa PT. CONMED milik PT Hospi Medika hanya karena tidak adanya Tanggapan dari PT. Hospi Medika hingga saudara mengalikan pengambilan surat dukungan ke PT. Surgika Alkestron, tidaklah berdasar sekaligus mengada-ada. 2. Sebagaimana spesifikasi teknis yang terdapat didalam KAK, merujuk dari pengalaman saudara yang cukup dibidang pengadaan ALKES, seharusnya saudara lebih proaktif dan teliti untuk mendapatkan surat dukungan dari berbagai produk yang ada. Namun demikian kami tidak dapat menyalahkan perusahaan saudara, karna semua usaha dan upaya saudara telah menunjukkan sebuah keseriusan dan kerjakeras yang berlebih untuk mengikuti kegiatan proses lelang ini. Untuk itu kami menyampaikan penghargan yang sebesar-besarnya atas kerja keras saudara. Namun dibalik itu semua, tidak ada niat kami sedikit pun untuk mempersulit saudara dalam mengikuti lelang ini, selain hanya melaksanakan proses lelang sebaik mungkin tanpa merugikan pihak manapun. 3
5
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Disini kembali kami pertanyakan akan kualitas dari seluruh Anggota POKJA ULP Pemerintah Provinsi Papua yang masih harus belajar lebih banyak lagi akan tata c a r a pelelangan yang ditetapkan didalam PERPRES. a. Untuk surat kuasa adalah dengan jelas diatur didalam Pasal 103 UU No . 40/2007 dan LKPP RI juga sudah menjelaskan dengan suratnya No. 134681/LKPP/D-IV.1.1./10/20122 tanggal 19 Oktober 2011. b Didalam penawaran kami, ada beberapa kekurangan seharusnya Pokja dapat melakukan Klanfikasi dan tolong dibaca BAB III IKP (Instruksi kepada peserta) Pasal 27.10.e dokumen pengadaan No 02/arthroscopy-RSUDJ/ULP PAPUA/XI/2016 Tanggal 10 Nopernber 2016, apabila dalam melakasannkan evaluasi menemukan data penawaran peserta/penyedia yang meragukan, jangan mengambil keputusan yang berarti Pokja sudah melanggar Dokumen Pengadaan yang dibuat . Tanggapan Pokja : (1) Jika saudara mempertanyakan akan kualitas dari seluruh Anggota POKJA ULP Pemerintah Provinsi Papua yang masih harus belajar lebih banyak lagi akan tata cara pelelangan yang ditetapkan didalam PERPRES, mungkin saja ada benarnya. Namun sangat penting kami sampaikan, bahwa kami Pokja ULP Provinsi Papua, khususnya pokja kami selalu berusaha bekerja secara profesional sesaui keahlian kami masing-masing, demi kemajuan provinsi Papua secara umum atas partisipasi dari semua penyedia yang ada diseluruh Indonesia, dengan tetap merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kekhususan yang berlaku di Papua melalui Perpres No. 84 tahun 2012. (2) Terkait dengan Surat kuasa, sebagaima yang diatur didalam Pasal 103 UU No . 40/2007, pada prinsipnya kami juga tidak menerimanya 100%, karna apabila saudara baca hasil evaluasi penawaran, telah jelas disampaikan bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatika, tahap selanjutnya dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga. Dari hasil evaluasi administrasi, meskipun keabsahan saudara selaku pihak yang berwewenang untuk menandatangani kontrak dan dokumen penawaran kami persoalkan, namun secara keseluruhan kami masih LULUS kan saudara pada tahapan evaluasi administrasi. Namun pada saat evaluasi teknis dilakukan, penawaran saudara telah GUGUR(Tidak Memenuhi Syarat), sebagaimana yang telah dijelaskan. (3) Untuk surat kuasa adalah dengan jelas diatur didalam Pasal 103 UU No . 40/2007, dapat kami jelaskan sebagai berikut : a. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan pereroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Yang dimaksud dengan “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebgaimana yang disebutkan dalam paal 103 UU PT. b. Sedangkan dasar hukum yang mengatur mengenai surat kuasa sesuai pasal 1792 kitab UU Hukum Perdata, pada dasarnya penerima kuasa seharusnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui tindakan si pemberi kuasa yang diberikan kepadanya, sesuai pasal 1797 KUH Perdata. c. Sebagai penjelasan lebih rinci, mari kita teliti kembali Surat Kuasa yang saudara lampirkan. 4
(A). Bunyi surat kuasa yang terlampir adalah sbb: SURAT KUASA Yang bertanda Nama Jabatan Alamat
tangan dibawah ini : : Nona Rulytasari : Direktur Utama PT. Nona Rulitasary : JI. Putri Rambut Selako 55/1547,B Lama Ilir Barat, Palembang 30139
Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada : Nama : Sofyan Jabatan : Direktur Operasional PT. Nona Rulitasary Untuk: 1) Menanda tangani semua berkas Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya pada Dinas Kesehatan Kab/kota/Provinsi yang diikuti oleh PT. Nona Rulitasary 2) Menanda tangani semua berkas Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya pada RSUD Kab/Kota/Provinsi yang diikuti oleh PT. Nona Rulitasary 3) Menanda tangani semua surat Sanggahan-Sanggahan banding dan melakukan pelaporan/pengaduan kepada Pihak Berwajib/Penegak Hukum apabila dinilai pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ada indikasi KKN. 4) Meminta data pelelangan kepada Pokja/ULP/Panitia Pengadaan apabila telah terjadi pelelangan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan semua pelelangan yang diikuti oleh PT. Nona Rulitasary diseluruh Instansi Pemerintah maupun Swasta Yang menerima Kuasa
Yang Memberikan Kuasa
Sofyan Direktur Operasional
Nona Rulitasary Direktur Utama
d. Penelitian/Penjelasan Pokja terhadap Surat Kuasa Saudara (Point A), sbb:. - Menurut pokja, penggunaan kata “sepenuhnya” adalah tidak memenuhi ketentuan, sebagaimana yang tertera pada pasal 1792 kitab UU Hukum Perdata, bahwa pada dasarnya penerima kuasa seharusnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melampaui tindakan si pemberi kuasa yang diberikan kepadanya, sesuai pasal 1797 KUH Perdata. - Kalimat yang menyatakan : “Menanda tangani semua berkas Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya pada Dinas Kesehatan Kab/kota/Provinsi
yang diikuti oleh PT. Nona Rulitasary dan
menanda tangani semua berkas Surat Penawaran Harga beserta lampiran-lampirannya pada RSUD Kab/Kota/Provinsi yang diikuti oleh PT. Nona Rulitasary”, kami menilai bahwa kewenangan dari penerima kuasa telah melebihi dari pemberi kuasa. - Kalimat yang menyatakan, ”Menanda tangani semua surat Sanggahan-sanggahan banding”, hal ini juga tidak tepat karena sejak tahun 2015 telah dikeluarkan perubahan keempat perpres 54 tahun 2010 , nomor 4 tahun 2015, bahwa pasal tentang sanggahan banding sudah tidak ada lagi(telah dihapus).
(B). contoh Surat Kuasa sesuai Perpres No. 4 tahun 2015, sebagai berikut: SURAT KUASA 5
Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : ...................... Jabatan : ........................ Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan, BERDASARKAN AKTA NOTARIS .................di .................. Nomor ................ tanggal .............beserta akta perubahannya yang berkedudukan di ......................(alamat perusahaan). Yang selanjutnya disebut sebagai pemberi Kuasa. Memberi Kuasa kepada : .............................. Nama : ................ Jabatan : ..................... Alamat : ........................ yang selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa. KHUSUS Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, maka Penerima Kuasa mewakili dalam hal melakukan tahapan klarifikasi teknis dan menyampaikan dokumen untuk pembuktian kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Arthroscopy (DAK) di RSUD Jayapura Kode lelang 3466041. Dalam hal ini saya menyatakan jawaban dan alasan yang diberikan oleh penerima Kuasa adalah bersifat MENGIKAT terhadap penawaran tersebut. Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. .............., ............2016
Penerima Kuasa
Pemberi Kuasa
materai 6000
.......................
..........................
e. Dengan demikian setelah melalui penelitian yang mendalam, perlu dilihat kembali bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Direksi PT. NONA RULITASARY, oleh penerima kuasa sudah melebihi kewenangan yang seharusnya dari si pemberi kuasa(Dirut), dan telah melenceng dari ketentuan Surat Kuasa yang sebenarnya yang tercantum dalam Perpres No. 4 Tahun 2015. 6
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Sesuai IKP BAB III Pasal 4 Dokurnen Pengadaan No. 02/ARTHROSCOPY-RSUDJ/ULP PAPUA/Xl/2016 Tanggal 10 Nopember 2016 (didalamnya sudah termasuk PEPRES 84/2012) dengan jelas perbuatan Kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN) serta Diskriminasi dilarang dalam pengadaan .. Ketentuan ini diadopsi dari Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-undang n o 5 tahun 1999 tentang monopoli. maka dengan tidak memberikan dukungan dan harga kepada PT Nona Ruliytasari adalah salahsatu perbuatan diskriminasi antara peserta/penyedia pengadaan. Kami Menduga pemenang lelang sudah dipersiapkan. Tanggapan Pokja : (1). Pada IKP BAB III Pasal 4 Dokumen Pengadaan No. 02/ARTHROSCOPYRSUDJ/ULP PAPUA/XI/2016 tanggal 10 nopember (didalamnya sudah termasuk Perpres 84/2012), disebutkan bahwa perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta Diskriminasi dilarang dalam pengadaan. Ketentuan ini diadopsi dari Pasal 10, Pasal 17, Pasal 22 dan Pasal 25 Undang-undang n o 5 tahun 1999 tentang monopoli. Terkait dengan hal ini, kami sangat sepakat dan mendukung pasal tersebut. (2). Namun demikian, dengan tidak diberikannya surat dukungan dan harga kepada PT Nona Rulitasari, kami tidak dapat menilai dan memutuskan bahwa telah terjadi 6
perbuatan diskriminasi antara peserta/penyedia pengadaan, disebabkan oleh karena penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang, dalam hal ini adalah PT. TABI ANEGERAH PHARMINDO, dalam mendapatkan surat dukungan dan harga, didapatkan bukan dari PT Hospi Medika, sebagaimana permohonan saudara kepada PT. HOSPI MEDIKA, tetapi didapatkan dari PT. PETAN DAYA MEDICA. Artinya bahwa perusahaan PT. HOSPI MEDIKA tidak mengeluarkan Surat dukungan dan harga kepada PT. TABI ANEGERAH MEDIKA. Jadi dugaan saudara kami anggap mengada-ada dan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, sekaligus saudara tidak profesional menerima kekurangan saudara. Hal ini sangat kami sesalkan selaku penyedia yang profesional dan memiliki daya saing. 7
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Kami tanggal 23 Nopember 2016, jam 10.00 WIB, telepon ke PT. Hospi Medika Indonesia dan dijawab memang benar masih sebagai agent/distributor produk merk Conmed – USA, berarti ada perbuatan disengaja untuk tidak memberikan dukungan kepada PT. NONA RULITASARY dan terbukti telah melakukan diskriminasi. Tanggapan Pokja : (1) Pengadaan ARTHROSCOPY ini dilakukan diatas fondasi dengan memegang teguh prinsip-prinsip pengadan yang Efisien, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, dan Adil/tidak diskriminatif dan akuntable. Khusus pada perbuatan diskriminasi, kami sampaikan bahwa proses pengadaan ini diperlakukan sama terhadap semua calon yang berminat sehingga pokja telah berupaya untuk mewujudkan adanya persaingan sehat dan tidak ada niat yang mengarah kepada pemberian keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. (2) Kami memperlakukan semua peserta/penyedia dengan adil dan tidak memihak, sama sekali tidak ada conflict of interest terkait pengadaan ini. Hal ini terlihat pada dokumen pengadaan dan saat penjelasan pekerjaan, yang tidak ada memberikan pertanyaan kepada pokja. (3) Informasi yang diberikan oleh pokja ULP juga telah akurat, dan tidak ada upaya memanfaatkan untuk kepentingan siapapun, selain hanya demi kepentingan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura yang sangat mendesak dibutuhkan guna meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang ortophedy. Bila mana ada kekurangan atau ketidak sempurnaan dokumen pengadaan, hal tersebut tidak bermaksud untuk melakukan tindakan diskriminasi, karena kegiatan ini berasal dari APBD Perubahan yang notabene sangat mendesak dan dibutuhkan akibat kekurangan peralatan ini. (4) Tindakan dari PT. Hospi Medika Indonesia, yang tidak memberikan dukungan dan harga, sepenuhnya hal tersebut adalah hak privasi dari perusahaan tersebut, tanpa diketahui penyebabnya. Namun hal ini kami sarankan agar saudara dapat mengadukannya kepada Komisi Persaingan Tidak Sehat.
8
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Undang-undang No. 5 Tahun 1999 derajatnya lebih tinggi dari PEPRES, karena PEPRES juga dibuat berdasarkan undang-undang, maka PT. HOSPI MEDIKA, sudah terbukti telah melakukan perbuatan DISKRIMINASl, karena hanya mernberikan dukungan kepada satu perusahan saja yaitu PT. TABI AUGERAH PHARMINDO.
Tanggapan Pokja : (1). Sebagaimana penjelasan paa point 7 (tujuh) diatas, kembali kami tegaskan bahwa kegiatan pelelangan Pengadaan ARTHROSCOPY ini dilakukan atas 7(tujuh) prinsip7
(2).
(3).
(4).
(5).
9.
prinsip pengadan yaitu Efisien, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, dan Adil/tidak diskriminatif dan akuntable. Khusus pada perbuatan diskriminasi, kami sampaikan bahwa proses pengadaan ini diperlakukan sama terhadap semua calon yang berminat sehingga pokja telah berupaya untuk mewujudkan adanya persaingan sehat dan tidak ada niat yang mengarah kepada pemberian keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun. Terkait UU No 5 Tahun 1999 yang derajatnya lebih tinggi dari Perpres, memang benar bahwa Perpre juga dibuat bersasarkan Undang-undang. Namun kami tegaskan bahwa kami belum mengetahui secara pasti dan jelas apakah PT. HOSPI MEDIKA telah melakukan perbuatan diskriminasi. Dan apabila memang menimbulkan sistem persaingan tidak sehat yang menimbulkan tindakan diskriminasi, silahkan dilaporkan saja kepada Komisi Persingan Tidak Sehat. Menurut UU No 5 Tahun 1999, sudah jelas akan larangan praktek monopoli dan persaingan tidak usaha tidak sehat. Pada pasal 17, dijelaskan bahwa (a) pelaku usaha dilarang untuk melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, (b) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila : (i) barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada subsitusinya, atau (ii) mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama, atau (iii) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Pada pasal 18 tentang monopoli, dijelaskan bahwa : a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjdi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasarsatu jenis barang atau jenis tertentu. Dari penjelasan UU no 5 tahun 1999, pasal 17 dan 18 kami menyimpulkan bahwa kami telah bekerja melakukan proses tahapan lelang dengan sebaik mungkin sebagaimana dokumen KAK yang diberikan oleh PPK, namun terkait praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat kami belum dapat menyimpulkan dan penting dilakukan aduan kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), apabila memang diduga melakukan pelanggaran tersebut.
(Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Dimana dalam pembukaan Undangundang N0 5 Tahun 1999 dengan jelas menyebutkan bahwa penyusunan spesifikasi yang menjurus adalah perbuatan monopoli karena pengadaan USG ini sudah sangat menjurus kepada product Conmed=IM8000-USA. Tanggapan Pokja : (1). Dalam pembukaan Undang-undang N0 5 TAHUN 1999 dengan jelas menyebutkan bahwa adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana KPPU menjalankan tugas uuntuk mengawasi perihal, yaitu perjanjian yang dilarang dengan pihak lain untuk bersama-sama mengontrolproduksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasayang dapat menyebabkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskrimiasi harga, boikot perjanjian tertutup, oligopoli, predatry pricing, pembagian wilayah, kartel, trust(persekutuan), dan perjanjian 8
dengan pihak luarnegeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Kehadiran KPPU diharapkan dapat mengawal UU No 5 Tahun 1999. Kami selaku pokja sepakat, bahwa apabila terjadi kekeliruan proses lelang ini akan dibawa ke KPPU. (2). Penyusunan pengadaan pelelangan pengadaan
spesifikasi yang menjurus adalah Perbuatan monopoli, terhadap USG adalah tidak benar. Perlu kami ralat bahwa pada ini tidak ada kegiatan pengadaan USG, tapi yang ada adalah Arthroscopy.
(3). Namun terkait penyebutan spesifikasi teknis yang menjurus, kami jelaskan sebagai berikut. Merujuk pada pasal 22 ayat 4: RUP paling sedikit memuat antara lain uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis dan total perkiraan pekerjaan. Sedangkan pada pasal 11 ayat 1 huruf a Perpres 4/2015, menyebutkan bahwa PPK bertugas/ dan berkewenangan “menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang (yaitu Orthroscopy)” yang meliputi “SPESIFIKASI TEKNIS BARANG/JASA. Jadi kami berpendapat bahwa dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK telah memperhatikan spesifikasi teknis dalam RUP, dan telah menerima masukan/rekomendasi dari PA/KPA. Jadi kami mohon maaf, apabila hal tersebut dianggap oleh penyedia sebagai “penyusunan spesifikasi yang menjurus perbuatan monopoli”, yang menurut pemikiran kami tidaklah demikian. (4). Pada kegiatan ini, yang dimaksud dengn monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentuoleh satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkandikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kegiatan yang menjurus kepada produk Conmed-IM8000-USA adalah upaya untuk menjamin kualitas barang demi kepentingan pemeriksaan medis, yang benar-benar terjamin dan dapat dihandalkan, karna dikuatirkan apabila tidak disebutkan akan didapatkan kualitas barang yang rendah, tidak tahan lama serta berakibat fatal bagi pasien pada saat dilakukan operasi. Hal inilah yang mendasari dicantumkannya langsung produknya guna menghindari barang yang asal-asalan dan justru membahayakan masyarakat. 10 (Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Kami tidak akan berhenti sampai dengan sanggahan saja, kami akan melanjutkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPURI) hingga ke Pengadilan karena dengan jelas-jelas pelelangan menurut kami kuat dugaan telah terjadi pengaturan dengan membuat spesifikasi yang sangat menjurus sekali dan perlakuan Diskriminasi adalah merupakan perbuatan Monopoli dapat dimasukkan dalam perbuatan Pidana yang sekarang sedang digalakkan oleh Presiden Jokowi untuk diberantas.
Tanggapan Pokja : (1) Kami menyampaikan bahwa selaku Aparat Sipil Negara(ASN), kami sangat mendukung upaya persaingan usaha yang sehat, dan menghindari monopoli karena memang itulah 9
tujuan utama kami selaku pokja. Kami juga sangat mendukung upaya menghapus kegiatan monopoli yang telah disampaikan dari paling kita hormati Bapak Presiden Jokowi. Namun perlu kami sampaikan pula, bahwa perlu juga pendalaman pemahaman dan pengertian tentang “Persaingan usaha dan Monopoli”. (2) Pada prinsipnya, pokja hanya berusaha sebaik mungkin dan secara profesional mempertaruhkan segala tenaga dan kemampuan untuk mendapatkan produk yang diinginkan oleh PPK, yaitu barang yang berkualitas tinggi, tahan lama, dan serta mempermudah tenaga medis menggunakan alat sekalgus meningkatkan persentase pengobatan kepada masyarakat. (3) Pokja tidak ada niat sedikitpun untuk menghambat penyedia lainnya khususnya PT. NONA RULITASARY yang berkedudukan di Puri Rambut Selako Bukit Lama Palembang. Kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas segala koreksi dan masukan yang diberikan kepada kami selaku Pokja. Kami memohon maaf, apabila ada hal yang kurang berkenan dari penyampaikan, demi perbaikan yang lebih baik lagi kedepannya. (11) (Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY). Dengan penunjukkan pemenang PT. TABI AUGERAH PHARMINDO, kami duga terjadi penggelebungan harga (markup) hampir Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). PPK/Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua sudah melanggar IKP BAB III Pasal 4 D o k u m e n Pengadaan No 02/ARTHROSCOPY-RSUDJ/ULP PAPUA/Xl/2016 Tanggal 1O November 2016 yang dibuat sendiri oleh Pokja serta melanggar Perka LKPP RI No 14 Tahun 2012 yang merupakan petunjuk pelaksanaan pelelangan yang ditetapkan oleh LKPP Rl dijelaskan kembali oleh dengan surat LKPP RI No : B39/LKPP/DIV.2/01/2013 tanggal 07 Januari 2013. Tanggapan Pokja : (1) Pernyataan saudara terkait adanya penggelembungan harga(mark-up), sangat bombastis dan tidak berdasar, tanpa melakukan klarifikasi lebih dahulu kepada PPK, Pokja ataupun distributor utama, meskipun saudara menyampaikan bahwa DIDUGA terjadi penggelembungan harga (mark-up) sebesar Rp. 200.000.000,- Dalam hal ini secara tegas kami sampaikan, bahwa harga penawaran dari PT. TABI AUGERAH PHARMINDO, merupakan harga yang terbaik setelah dilakukan proses evaluasi administrasi, teknis dan harga. (2) Tapi kami perlu jelaskan, bahwa dalam penyusunan HPS oleh PPK, telah memenuhi standart biaya(cost) antara lain : Harga dasar, biaya over head(± 10%), biaya kirim dan Biaya PPN (10%). Pokja telah memastikan nilai HPS ini telah benar-benar valid dan benar, sesuai dengan daftar permintaan harga yang dilakukan oleh PPK kepada Distributor. Pokja telah melakukan finaslisasi nilai HPS melalui Kaji Ulang dokumen pengadaan, sehingga harga yang tertera pada HPS, sudah memenuhi ketentuan tata cara penyusunan HPS. Artinya : tidak benar telah terjadi penggelembungan harga yang dituduhkan penyedia Direktur Operasional dari PT. NONA RULITASARY, kepada Pokja maupun PPK sebesar Rp. 200.000.000,- Besarnya anggaran ini telah melalui perhitungan yang akurat tanpa adanya unsur KKN. (3) Terkait Surat Perka LKPP RI No. 14 tahun 2012, sebagai Petunjuk pelaksanaan pelelangan: (a) Apabila dipandang perlu, maka dapat dilakukan penjelasan pekerjaan(dikenal :Aanwizing) lanjutan atau diulang. (b) Penegasan kepada dokumen apa saksi memaraf dokumen penawaranasli yang bukan miliknya. (c) Penegasan walaupun peserta tidak mau menandatangani BA Pembukaan Penawaran, maka BAPP tersebut tetap sah. 10
(d) Penegasan tanggal penerbitan Surat Keterangan Fiskal(SKF) yang digunakan sebagai pemenuhan persyaratan perpajakan, serta (e) Aturan negosiasi kepada calon pemenang cadangan 1 dan 2, apabila pemenang mengundurkan diri pada pelelangan umum dihapuskan. 12.
Terkait SURAT KUASA. Catatan : (Pertanyaan dari PT. NONA RULITASARY).......... 1. Mengenai Surat Kuasa tolong POKJA ULP Pemerintah Provinsi Papua baca lampiran surat penawarn kami No. 01/USG-Jayapura/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 dengan jelas LKPP RI menjelaskan dalam suratnya No.: B-468.I/LKPP/D-IV.1.1/10/2011 tanggal 19 Oktober 2011 (terlampir). 2 Karena Kuasa ini diatur didalam Pasal 103 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(PT), disini Pokja sudah sejak pemberian penjelasan masih kurang membaca literature-literature dan masih harus belajar kembali tata cara pelelangan yang benar yang diatur didalam undang-undang yang menjadi dasar hukurn dari pembuatan PEPRES. 3
Maka saya berhak untuk menandatangani sejak Surat Penawaran sampai dengan pengaduan kemanapun karena saya berdasarkan hukum yang diatur didalam Undang-undang vang derajat hukum di Indonesia jauh lebih tinggi dari Perpres jadi saya Tidak akan untuk melakukan sesuatu diluar Hukum. Tanggapan Pokja : A. Terkait Kuasa Direktur. 1. Berdasarkan Pasal 1 UU PT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi ( akta yang dibuat oleh notaris ) yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat izin dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut: Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa Kuasa Direktur, yang diberikan kepada Direktur Operasional Sdra. SOFYAN, haruslah yang terdaftar di Akta Notaris. B. Terkait Sanggahan dari Penyedia, dijelaskan pada Perpres No 04 tahun 2015, disebutkan : (33.1) Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
(33.2) Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi: 11
a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur
(33.3) (33.4) C.
dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau c. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya. Pokja ULP wajib memberikan Tanggapan secara elektronik atas semua sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender (untuk pelelangan umum} setelah menerima surat sanggahan. Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Pokja ULP menyatakan pelelangan gagal.
Keabsahan Kuasa Direktur .
Pasal 86, sangat jelas disampaikan sebagai berikut : (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani. (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. (2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak. (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalamAkta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
4.
Sebagai konsekuensinya penunjukkan pemenang lelang PT. TABI AUGERAH PHARMINDO, JI. Kelapa Dua Entrop - Jayapura Selatan telah melanggar Dokumen Pengadaan yang dibuat secara serta pepres 54/2010 12
beserta perubahannya, maka pelelangan harus dibatalkan dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua, PPK/KPA mengapa perbuatan mi dilakukan,karena sebagai pelaksana pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah Lulus dan mempunyai Sertifikat Pengadaan, ada apa?? Mengapa tetap melakukan perbuatan ini, dan patut pertanyakan? Tanggapan Pokja : (1) Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada saudara pimpinan Direktur Operasional PT. NONA RULITASARY yth. Bpk Sofyan, maka pokja memohon ma’af yang sebesar-besarnya, karena tidak dapat mengikuti usulan saudara untuk membatalkan lelang ini, sebagaimana dengan argumen/pernyataan melalui bukti-bukti yang saudara sampaikan, kenyataannya tidaklah demikian adanya. (2) Permintaan saudara untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap Pokja ULP Pemerintah Provinsi Papua, dan PPK/KPA pada prinsipnya kami siap dan bersedia dengan uluran tangan terbuka, karena tidak ada niat kami untuk berupaya menguntungkan atau merugikan siapapun dalam hal ini penyedia. (3). Namun kami juga sangat menyesalkan tindakan saudara, yang secara terangterangan langsung secara bombastis, menuduh dan melakukan tuduhan/vonis berupa pertanyaan................ (Kelulusan dan Sertifikat Pengadaan, ada apa??, Mengapa tetap melakukan perbuatan ini, dan patut pertanyakan? Atas semua pernyataan saudara yang dari semua paragraf dari lembar ke lembar semua penjelasan saudara, tiada kalimat selain SALAH 100%, seolah kami ini belum memiliki sertifikat pengadaan hingga kami dengan mudahnya melakukan kesalahan besar atas tindakan pokja dalam memilih penyedia, hingga merugikan negara dan merugikan penyedia PT. Nona Rulitasary. Namun kami hanya menyampaikan dihadapan ketulusan hati dan iman percaya kami, kami masih berdiri atas kebenaran dan berpijak diatas aturan dan ketentuan yang berlaku Perpres 4/2015.. (4) Meskipun demikian, pokja juga menyadari mungkin saja ada kekeliruan/kesalahan penilaian administrasi, atau salah menilai dokumen penawaran saudara PT. Nona Rulitasary, namun jikalau pun terdapat kekurangan atau kesalahan tanpa sengaja dari kami selaku pokja, dengan ini kami katakan bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna yang tidak luput dari ketidaksempurnaan. Oleh karena itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kekurangan untuk menjadi perbaikan yang lebih baik lagi kedepannya. Demikian Tanggapan Pokja atas sanggahan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. POKJA ULP PROVINSI PAPUA Ketua
Lampiran. 3 Contoh Surat Kuasa Direktur dari Notaris. 13
SURAT KUASA DIREKTUR Nomor : ........... ... Pada hari ini,......... tanggal ..........................menghadap kepada saya, ..........., Sarjana Hukum, notaris di ......., dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, --notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta-ini : ----------------------------------------------------........................................................Penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------Penghadap dengan ini telah memberi kuasa kepada : -------..........................................................---------------------- K H U S U S -----------------------untuk dan atas nama penghadap bertindak sebagaimana ------tersebut di atas demikian sah mewakili Direktur dari dan -sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan ...........tersebut di atas, mengurus segala hal urusan keuangan ----perseroan .......... tersebut, termasuk perbankan, khusus-dalam menangani segala pelaksanaan pekerjaan/proyek : ---.....................................................Untuk : --------------------------------------------------a. menagih dan menerima seluruh pembayaran termin yang ---diperuntukan guna pekerjaan/proyek tersebut ; ---------b. melakukan segala pembayaran-pembayaran termasuk -------melunasi segala pembayaran pajak-pajak dan denda-denda-yang berhubungan dengan pekerjaan/proyek tersebut dan -meminta kwitansi untuk pembayaran-pembayaran tersebut ;c. membuka rekening atas nama perseroan tersebut pada ----Cabang ......., secara giro atau dengan cara lain -----mengambil kembali uang-uang itu dan untuk itu ---------menanda-tangani dan memberi cheque-cheque, ----------.............., ............2016
Penerima Kuasa materai 6000 .......................
Pemberi Kuasa
..........................
POKJA ULP PROVINSI PAPUA Ketua
14
