Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RINGKASAN Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Aula Bappeda Provinsi Kalteng, Palangka Raya, 28-29 September 2016
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
1
OUTLINE PENDAHULUAN
GAMBARAN UMUM ANALISA ISU STRATEGIS VISI MISI, TUJUAN & SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
2
I. PENDAHULUAN
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
3
DASAR HUKUM PERENCANAAN & PENGANGGARAN PERENCANAAN UU No. 25/2004
UU No. 32/2004
PENGANGGARAN UU No. 17/2003
PP No. 8/2008
Permendagri No. 54/2010
UU No. 1/2004
PP No. 58/2005
Permendagri No. 13/2006
Permendagri No. 59/2007
PERENCANAAN & PENGANGGARAN TERPADU 4
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
UU No. 32/2004
Permendagri No. 21/2011
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (UU 23/2014 Pasal 263 & Pasal 264) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 5
ditetapkan Perkada
dengan
BAGAN ALIR PROSES PERENCANAAN - PENGANGGARAN
RPJPD
DIPERHATIKAN
RPJMN
PEDOMAN RPJMD
RKP
DIJABARKAN
DIACU & DISERASIK AN
PEDOMAN
RENSTRA K/L
PROV
PEDOMAN RPJMD
PEDOMAN
RKPD PROV
DIJABARKAN
RENSTRA PD PROV
RENJA K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIJABARKAN
RENSTRA PD
RAPBN
RAPBD PROV
DIACU
PEDOMAN
RKPD
RENJA PD PROV PEDOMAN
DIACU
PEDOMAN
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
PEDOMAN DIACU
DIACU & DISERASIK AN
DIACU
RPJPD PROV
PEDOMAN
DIPERHATIKAN
DIACU
RPJPN
1 TAHUN
5 TAHUN
20 TAHUN
6
PEDOMAN
RENJA PD
RAPBD
VISI & MISI GUBERNUR
Rancangan Teknokratik
Telah disusun oleh Bappeda
RANCANGAN AWAL
Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA PD
MUSRENBANGN RPJMD
RANCANGAN RPJMD
RANCANGAN AKHIR
Ditetapkan dengan Peraturan Daerah *)
RPJMD 20162021
*) Paling lambat 6 bulan setelah Gubernur dilantik
Mei - Agst 2016
Okt – Nop 2016
Pelantikan Gubernur Terpilih (25 Mei 2016)
Juni 2015
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD (25 Mei – 25 Juli 2016)
Konsep Rancangan Teknokratik
Penyusunan Rancangan RENSTRA PD
Penjaringan Aspirasi Masyarakat
Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada Perangkat Daerah
Januari 2016
Penyampaian Raperda RPJMD ke DPRD (6 Okt 2016) Pembahasan Raperda RPJMD dengan DPRD (7 – 17 Okt 2016) Persetujuan Bersama dengan DPRD (18 Okt 2016) Pengajuan Raperda RPJMD ke Kemendagri/Evaluasi (20 Okt 2016) Penetapan RPJMD dgn Perda (dijadwalkan maksimal 10 Nop 2016)
Konsultasi Publik (14 Sep 2016 ) Penelaahan RENSTRA PD (20-21 Sept 2016) Sinkronisasi perencanaan Kab'Kota (23 Sept 2016) Penyusunan Rancangan RPJMD (Sept 2016) Musrenbanng RPJMD (28-29 Sept 2016)
September 2016
II.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
9
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 – 2016*) Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 8.00 7.00
6.50
6.00 5.00
6.22
6.77
6.49
6.69
6.23
4.00
7.37 6.21
7.01 5.72
5.78
5.02
4.79
5.18
3.00 2.00 1.00
0.00
2010 BPS Prov. Kalteng, Mei 2016
2011
2012
2013
Kalteng
2014
Nasional
2015 2016 *)
*) triwulan II (Y on Y)
10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Laju Inflasi (%)
9.51
8.38 8.36 5.85 6.96
4.55 3.79
2010
2011
Kalteng BPS Prov. Kalteng, Feb 2016
6.79 7.07 4.30
2012 Nasional
2013
4.74 3.21 3.35
2014
2.5
2015 2016 *)
*) Juli 2016 (Y on Y)
10
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 – 2016* PDRB Prov insi Kalimantan Tengah Tahun 2010 -2016 *) ADH Berlaku dan ADH Konstan Tahun 2010 (milyar Rp) 120,000 100,000 80,000 56,531 60,000 40,000 20,000 0
65,871 60,493 56,531
2010
73,425 64,649
89,887 81,956 73,724 69,411
100,148 78,890
27,406 20,592
2011
2012
PDRB ADH Berlaku
2013
2014
2015
PDRB ADH Konstan tahun 2010
2016 *)
*) Tw II-2016 (Y on Y)
BPS Prov. Kalteng, Mei 2016
Administrasi Pemerintahan, P ertahanan dan Jaminan Wajib Sosial, 6.35%
Lainnya, 16.50%
Tranportasi dan Pergudangan, 6. 90% Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dan Motor, 11.90% Konstruksi, 9.55 %
BPS Prov. Kalteng, Feb 2016
Pertanian, Kehu tanan, dan Perikanan, 22.1 2% Industri Pengolahan, 15. 97%
Pertambangan dan Penggalian, 10.7 1%
Struktur ekonomi TW II-2016 didominasi oleh sektor pertanian (22,12%); industri pengolahan (15,97%); dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (11,90%) 11
BPS Prov. Kalteng, 2015
PDRB PERKAPITA TAHUN 2010-2015 (JUTA Rp)
45 40.1
40 34.4
35
30
36.8
31.5 29 25.5
25 20 15
10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Juta Rupiah Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
12
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 – 2016 *)
Kemiskinan (%) 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00
13.33
12.36
6.77
6.64
2010
2011
11.66
11.46
6.19
6.23
2012
2013 Kalteng
BPS Prov. Kalteng, 2016
10.96
11.13
6.07
5.91
2014
2015
Nasional
10.86 5.66
2016 *)
*) Maret 2016
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
7.14
6.56
6.14
6.25
5.94
6.18 5.50 4.54
4.14 2.55 2010
2011
3.08
3.00
3.24
2012
2013
2014
2015
3.67
2016 *)
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah BPS Prov. Kalteng, Mei 2016
Kalteng
Nasional
*) Februari 2016
13
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 2010-2015 69 68.5
Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan secara berkala hingga mencapai indeks sebesar 68,53 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kalteng.
68.53
68 67.77
67.5
67.41
67
66.5
66.66 66.38
66 65.5
65.96
65 64.5 2010
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
2011 14
2012
2013
2014
2015
KUNJUNGAN WISATAWAN KE KALTENG 2015 : 373.610 org
Wisman : 15.017
Wisnu : 358.593
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
15
Sumber : Disbudpar, 2016
RASIO ELEKTRIFIKASI KALTENG JUNI 2016 TOTAL KALTENG RD Kalteng : 74,8 %, Nas.97% RE Kalteng : 69,8 %/ Nas.88,3% ( JLH DESA 1.567,
KAB.KATINGAN RD: 76,4% RE: 56,7%
KAB.MURA RD: 72,2% RE: 75,5%
KAB.GUNUNG MAS RD: 66,9% RE: 56,7%
KAB.BARUT RD: 76,7% RE: 67,7%
RT. 629.218)
KAB.KOTIM RD: 74,6% RE: 60,4%
KAB.BARSEL RD: 73,1% RE: 82,8%
KAB. LAMANDAU RD: 43,5 % RE: 63,0 %
KAB.BARTIM RD: 84,5% RE: 87,1% KAB. KAPUAS RD: 73,4% RE: 64,6%
KAB.SUKAMARA RD: 75,0 % RE: 79,1 %
KAB. P.PISAU KAB.KOBAR RD: 80,9 % RE: 75, 4 % *) termasuk pelanggan Non-PLN
RD: 86,9 % RE: 79,2 %
KAB.SERUYAN RD: 83,0% RE: 50,2%
KOTA P.RAYA RD: 80,0% RE: 98,7%
CATATAN: RD : Rasio Desa berlistrik RE : Rasio Elektrifikasi
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
17
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Degradasi kualitas lingkungan hidup
Masih rendahnya Daya saing perekonomian potensi daerah
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
Rendahnya daya saing SDM Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Ketersediaan infrastruktur dan aksesbilitas yang belum memadai
18
Permasalahan Pokok 1: Masih rendahnya Daya saing perekonomian daerah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%) 7.50
0.40 0.38 0.36 0.34 0.32 0.30 0.28 0.26 0.24 0.22 0.20
7.37 7.01
7.00
7.01
6.87
6.50 6.21
6.00 5.50
2011
2012
2013
2014
2015
10
9 8
7.07
7 6.79
6 5.85
5
4.74
4.55
3 2 1 0 2010
0,317
0.291
2011
2012
2013
2014
2015
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (%)
9.51
4
0.343
0.321
2010
Angka Inflasi-yoy Tahun 2008-2015 (%)
0.337
0.326
2011
2012
2013
2014
2015
Permasalahan Pokok 2: Ketersediaan infrastruktur dasar dan aksesbilitas yang belum memadai Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Provinsi Berdasarkan Kondisi th 2015 Kondisi Baik (km)
Kondisi Sedang Rusak (km)
246 87
1,134
1,636
Kondisi Rusak (km)
Kondisi Rusak Berat (km)
Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN (Persen) Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara
Tahun 2012 2013
2010
2011
68.43
70.99
73.91
75.59
76,10
78,20
62.29
65.49
68.49
65,1
69,3
70,2
89.74
89.54
92.63
93.81
99,42
95,62
81.79
81.02
81.92
85.40
85,88
87,55
-
-
-
-
-
85,58
*) termasuk non PLN
2015
2014
Permasalahan Pokok 3: Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Penindakan Kasus Korupsi Regional Kalimantan, Tahun 2013-2014
Provinsi
2013 5 9 3 3
Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur
Tahun 2014 8 12 3 4
2015 6 23
Derajat Otonomi Fiskal Proivinsi Kalimantan Tengah 2012-2016 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016 Rata-rata
PAD
945.362,71 1.093.821,49 1.253.716,04 1.399.867,37 1.421.793,93 1.222.912,31
Total Pendapatan Daerah 2.514.031,29 2.809.096,14 3.129.695,82 3.463.600,00 3.566.754,85 3.096.635,62
Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%) 37,60% 38,94% 40,06% 40,42% 39,86% 39,38%
Permasalahan Pokok 4: Rendahnya daya saing SDM Provinsi Kalimantan Tengah KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, TAHUN 2015
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 69 68.5 68 67.5 67 66.5 66 65.5 65 64.5
68.53
No 67.41
66.38
67.77
1
66.66
65.96
2010
2
2011
2012
2013
2014
2015
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional, Tahun 2012-2015
Tahun Provinsi 2012 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur
Angka Harapan Lama Sekolah
Rata-rata Lama Sekolah
70,07
12,13
8,01
69,51
12,05
7,70
3
Kapuas
68,40
11,64
6,94
4
Barito Selatan
66,48
11,99
8,59
5
Barito Utara
71,01
11,50
8,33
6
Sukamara
71,24
11,55
7,81
7
Lamandau
69,12
12,43
7,68
2013
2014
2015
8
Seruyan
68,88
11,56
7,45
63,41
64,30
64,89
65,59
9
Katingan
65,28
12,03
8,62
66,66
67,41
67,77
68,53
10
Pulang Pisau
67,64
12,16
7,59
66,68
67,17
67,63
68,38
11
Gunung Mas
69,89
11,44
8,93
12
Barito Timur
67,71
12,31
9,02
13
Murung Raya
69,21
11,69
7,36
14
Kota Palangka Raya
72,97
14,90
10,74
69,54
12,22
8,03
Kalimantan Timur
72,62
73,21
73,82
74,17
Kalimantan Utara
-
-
68,64
68,76
67,70
68,31
68,90
69,55
Indonesia
Kabupaten/Kota
Angka Harapan Hidup
Kalimantan Tengah
Permasalahan Pokok 5: Degradasi kualitas lingkungan hidup •
Luas lahan yang terbakar hingga Oktober 2015 mencapai 10,015 Ha, meningkat 61,59% dibandingkan tahun 2014, dan telah berhasil dipadamkan seluas 4.021 Ha.
•
Tahun 2014 tercatat luas lahan terbakar adalah 6.197 Ha dan berhasil dipadamkan seluas 2.239 Ha.
•
Total hotspot bulan Oktober 2015 telah mencapai 5.176 titik. Kenaikan luas lahan yang terbakar juga dipicu oleh rendahnya curah hujan pada bulan Agustus dan September 2015 yaitu rata-rata 23 mm dan 0.1 mm.
•
Kabut asap akibat kebakaran hutan ini berdampak pada seluruh sektor di Kalimantan Tengah diantaranya sektor ekonomi, tingkat inflasi, kesehatan dan pendidikan
ISU-ISU STRATEGIS 1
Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun
2
Peningkatan Kualitas SDM dan tenaga kerja berdaya saing
3
Pengembangan green economy dan green government dalam realisasi pembangunan daerah
4
Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata
5
Restrukturisasi sektor pertanian dan perkebunan berbasis teknologi ramah lingkungan
6
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
7
Otimalisasi investasi untuk pengelolaan potensi sumber daya alam
8
Mewujudkan Good Governance secara 24 menyeluruh Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
25
Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 Visi: Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)
Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil Masyarakat
RELIGIUS
ELOK
BERMARTABAT
AMANAH
26
HARMONIS
KUAT
Hubungan Permasalahan Pokok Dengan Misi Permasalahan Pembangunan Masih rendahnya Daya saing perekonomian potensi daerah
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
Ketersediaan infrastruktur dan aksesbilitas yang belum memadai
Pengelolaan Infrastruktur
Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik Rendahnya daya saing SDM Degradasi kualitas Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah lingkungan hidup
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber 27 Daya Alam
MISI RPJMD Prov. Kalimantan Tengah 2016-2021 Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi Pengelolaan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
Pengelolaan Pendapatan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
28
Hubungan Visi & Misi dengan Tujuan VISI
MISI
TUJUAN
M1
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
T1
M2
Pengelolaan Infrastruktur
T2
M3 M4
M5 M6 M7 M8 Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
T3 T4 T5
T6
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
T7
Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Pengelolaan Pendapatan Daerah
T8 T9 29
T10
Sasaran lima tahun ke depan misi 1 MISI M1
Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sasaran dan Indikator
TUJUAN
SASARAN
Tujuan 1 S1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
S1:Terealisasinya perencanaan tata ruang yang akomodif dan konsisten 1 Persentase Kesesuaian Rencana 18 18 33 37 40 Tata Ruang Wilayah terhadap Peruntukan Ruang
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
30
45
50
Sasaran lima tahun ke depan MISI 2 MISI M2
TUJUAN Tujuan 2
Pemgelolaan Infrastruktur
Sasaran dan Indikator
SASARAN
S2
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
S2: Meningkatnya konektivitas antar daerah
1 Persentase jalan mantap
87,52 51,63
59,7
67,78
75,85
83,93
92
2 Persentase konektivitas jalan
89,4
89,4
89,8
93,2
96,6
100
100
3 Rasio Elektrifikasi (%)
70,2
69,8
72,8
76,3
80,3
84,8
90,8
31 Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Sasaran lima tahun ke depan misi 3 MISI M3
TUJUAN Tujuan 3
Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir & Pantai
Sasaran dan Indikator
SASARAN
S3
2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021
S3:Meningkatnya kesejahteraan nelayan 1 Nilai Tukar Nelayan
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
103,85 104,68 105,51 106,34 107,17 108,00 108,83
32
Sasaran lima tahun ke depan MISI 4 MISI M4
TUJUAN Tujuan 4
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
S4 S5
Sasaran dan Indikator 2015 2016 2017 S1:Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat 1 Laju pertumbuhan 7,01 7,5 7,6 ekonomi 5,91 5,40 5,29 2 Tingkat kemiskinan S2: Meningkatnya daya beli masyarakat 1 Laju inflasi 4,74 4,5 4,2
2 PDRB perkapita (Juta Rp) Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
SASARAN
40,14
43,55 33
47,25
2018
2019
2020
2021
7,7
7,8
7,9
8,00
5,20
5,11
5,02
4,75
4,0
3,8
3,6
3,4
51,27
55,63
60,36
65,49
LANJUTAN ..Sasaran lima tahun ke depan misi 4 MISI M4
TUJUAN Tujuan 5
Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
Sasaran dan Indikator
S6 S7
2015
2016
S6: Meningkatnya sektor ekonomi hijau 1 Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, 23,50 23,75 dan perikanan terhadap PDRB S7: Meningkatnya aktivtas ekonomi nmasyarakat 1 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap 16,10 16,25 PDRB 34 4,54 2,5 2 Tingkat Pengangguran
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
SASARAN
2017
2018
2019
2020
2021
24
24,35
24,65
25
25,5
16,5
16,8
17,1
17,5
18
2,4
2,3
2,2
2,1
2,00
Sasaran lima tahun ke depan misi 5 MISI M5
TUJUAN
SASARAN
Tujuan 6
Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Profesional, Adil Dan Anti Korupsi
S7 S8 S9
Sasaran dan Indikator 2015 2016 2017 S7: Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN 1 Opini BPK WTP WTP WTP S8: Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat B -
B
2018
2019
2020
2021
WTP
WTP
WTP
WTP
B
BB
BB
BB
S9: Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 2 Predikat penyelenggaraan pemerintah daerah
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
B
B
B
BB
BB
BB
A
B
B
B
BB
BB
BB
A
35
Sasaran lima tahun ke depan misi 6 MISI M6
TUJUAN
SASARAN
Tujuan 7
Pendidikan, Kesehata n & Sosial Budaya
S10
S11
Tujuan 8 S12
Sasaran dan Indikator S10: Meningkatnya kualitas pendidikan 1 IPM
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
68,53
68,70
69,30
70,00
70,70
71,60
72,50
2
Rata-rata Lama Sekolah (th)
8,03
8,25
8,50
8,75
9,00
9,50
10,00
3
Angka Harapan Usia Sekolah (th)
12,22
12,50
12,75
13,00
13,50
14,00
15,00
70,25
70,50
70,90
71,40
72,00
72,75
41.000
42.000
43.500
45.000
46.500
S11: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Angka Harapan Hidup 69,54
S12: Terpasarkannya destinasi wisata 1
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Jumlah Kunjungan Wisatawan
38.927 (2014)
36
40.000
Sasaran lima tahun ke depan misi 7 MISI M7
TUJUAN Tujuan 9
Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
Sasaran dan Indikator
S13
2015
2016
S13: Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup 1 Perbaikan Peringkat Indeks 8 Kualitas Lingkungan Hidup
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
SASARAN
8
37
2017
8
2018
7
2019
7
2020
7
2021
6
Sasaran lima tahun ke depan misi 8 MISI M8
TUJUAN Tujuan 10
Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran dan Indikator
SASARAN
S14
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
34,99
37,5
45
53
58
64
70
49%
50%
52%
54%
56%
58%
60%
S14: Meningkatnya pendapatan asli daerah
1 Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah 2 Rasio belanja langsung terhadap total belanja
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
38
V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
39
HUBUNGAN SASARAN DAN STRATEGI SASARAN
STRATEGI/PRIORITAS
M1
T1
S1
P-1
M2
T2
S2
P-2
M3
T3
S3
P-3
S4
T4 M4 T5
M5
P-4
S5
T6
S6
P-5
S7 S8
P-6
S9
P-7
S10
P-8
S11
T7 M6
P-9
S12
T9
S13
P-10
M7
T10
S14
P-11
M8
T11
S15
40
P-12
HUBUNGAN STRATEGI DENGAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI/ PRIORITAS
1 Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang wilayah 2 Pemerataan aksesibiltas wilayah
3 Pemberdayaan potensi kelautan dan perikanan masyarakat pesisir 4 Stabilitas Ekonomi Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN PELAKSANAAN (2016-2021)
Peningkatan kualitas penyelanggaraan penataan ruang
2018-2019
Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang
2017-2019
Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
2016-2021 2016-2021
Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak
2017-2021
Pengembangan potensi perikanan
2017-2021
Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar
2017-2021
Mendukung dan mempercepat 41 izin usaha ekonomi menengah ke bawah
2016-2020
HUBUNGAN STRATEGI DENGAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI/ PRIORITAS
ARAH KEBIJAKAN
4
Stabilitas Ekonomi Daerah
TAHUN PELAKSANAAN
Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan
2017-2021
Peningkatan daya beli masyarakat
2017-2021
Menurunkan harga kebutuhan pokok (pangan, sandang dan perumahan)
2017-2021
Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
2016-2021
Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah
2016-2019
Gerakan fasilitator desa berbasis pengembangan ekonomi kreatif
2017-2020
Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian
2016-2021
Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
2016-2020
Pengembangan ekonomi kreatif
2017-2021
5
Peningkatan pendapatan masyarakat
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
42
HUBUNGAN STRATEGI DENGAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI/ PRIORITAS 5 Peningkatan pendapatan masyarakat 6 Peningkatan kualitas pengawasan dan administrasi pengelolaan keuangan daerah 7 Reformasi Birokrasi
8 Optimalisasi kinerja aparatur
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN PELAKSANAAN
Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian
2017-2021
Merasionalkan harga-harga bahan pokok
2017-2021
Pengelolaan administrasi aset dan keuangan daerah yang baik
2017-2021
Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
Peningkatan keamanan, keadilan, dan kenyamanan dalam berkehidupan
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
43
2017-2021
2017-2021
HUBUNGAN STRATEGI DENGAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI/ PRIORITAS 9 Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas
10 Pengelolaan industri pariwisata
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN PELAKSANAAN
Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan
2016-2021
Penggoptimalan manajemen pendidikan
2016-2021
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
2016-2021
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
2016-2021
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2016-2020
Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
2016-2020
Pengembangan objek-objek pariwisata
2016-2021
Pengadaan pendidikan kepariwisataan
2016-2018
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
44
HUBUNGAN STRATEGI DENGAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI/ PRIORITAS
ARAH KEBIJAKAN
TAHUN PELAKSANAAN (2017-2021)
11 Pengelolaan SDA secara bijaksana yang berkelanjutan
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2016-2021
Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis
2017-2021
Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan
2017-2019
Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan
2017-2021
12
Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
45
2017-2021
VI. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
46
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
STRATEGI 2
STRATEGI 1
ARAH KEBIJAKAN Program Perencanaan Tata Ruang Pembangunan wilayah sesuai dengan perencanaan tata ruang
Peningkatan sarana prasarana pendukung infrastruktur dasar Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi Peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan antar Kabupaten/kota yang layak Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Perencanaan Tata Ruang Program Pembangunan daerah berbasis perencanaan tata ruang wilayah provinsi Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Program Lingkungan sehat perumahan Program Pengembangan listrik dan Pemanfaatan energi Program Pembangunan/Peningkatan jalan Program Preservasi/Pemeliharaan Jalan Program Penggantian dan Pemeliharaan Jembatan Program Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Program Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengawasan dan monitoring kualitas 47 infrastruktur perhubungan
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN • Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah termasuk jalan akses menuju pelabuhan/kawasan industri • Program Preservasi/ Pemeliharaan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah • Program Penggantian Dan Pemeliharaan Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah • Program Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalimantan Tengah
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
48
Nomor
Nama Jalur KA
Jalur KA 4 Sanggau-Nanga TayapNanga Bulik-SampitPalangkaraya Jalur KA 5 Palangkaraya-Pulang Pisau-Kuala KapuasMarabahan-Banjarmasin
12
Jalur KA 13 Muara Teweh-TabangSangatta-Lubuk Tutung 11
1
13
3
2
10 14
4
Jalur KA 14 Muara TewehMuaratuhup-KalipapakTanjung IsuyTenggarong-Samarinda
15
20
8
18 19
5
16 7
6
17
9
Jalur KA 15 Puruk Cahu-Bangkuang Jalur KA 16 Bangkuang-Lupak Dalam Jalur KA 18 Tanjung-Tamiang Layang-BangkuangPalangkaraya Jalur KA 19 Puruk Cahu-Kuala KurunKuala Pembuang (Pelabuhan Teluk Segintung) Jalur KA 20 Tumbang Samba-Rantau Pulut-Pangkut-Nanga Bulik-Kumai/Sebuai
9 (SEMBILAN) BANDAR UDARA DI KALIMANTAN TENGAH
Rencana Pengembangan Bandar Udara
Prop. Kaltim Bandara Khusus Dirung Puruk Cahu 850m x 23m
Bandara Kuala Kurun 900m x 23m
Prop. Kalbar
Tbg. Lahung
Sei Gula
Tewah
Sei
Ke Nanga Ela - Sintang
Bandara Tumbang Samba 900m x 23m Tumbang Kaburai
Tumbang Senamang
Tbg. Jutuh
Tumbang Hiran
Tumbang Manjul
Ke Nanga Tayap Pontianak
Tumbang Sangai Pangkut
Bandara Iskandar Pangkalan Bun 1850m x 30m
Bukit Bamba
Runtu
Asam Baru
Sp. Runtu
SUKAMARA
Psr.Panjang
Kumai
Dayu
TAMIANG LAYANG Pasar
PALANGKARAYA Sp. Bangkal
Kereng Bangkirai
Bereng Bengkel
Kota Besi
Bangkal
Bandara H. Asan Sampit PULANG PISAU 1850m x 30m
KUALA KAPUAS Barumba
Ujung Pandaran
Ke Banjarmasin Bahaur Hilir
KUALA PEMBUANG LAUT JAWA Bandara Kuala Pembuang 1200m x 30m Tanjung Puting
Pelabuhan Teluk Segintong
Prop. Kalsel
Palingkau Mandomai
Pangkoh
Pegatan
Ke Banjarmasin
Mentangai Balawang
Dadahup
Samuda
Kubu
1
Ampah
Belawa
Tangkiling
Bapinang
Batu Belaman
S. Pasir Kuala Jelai
Pundu Palantaran
SAMPIT
Pangkalan Lada
PANGKALAN BUN
Patas Sanggu
Timpah
Bukit Rawi
Kuala
K. Waringin Lam
Asa
Madara
Bukit Liti
NANGABULIK
Kujan
Bandara Sanggu Buntok 750 x 23m
Kandui
Lahei
Parenggean
Rt. Pulut
Montalat
Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya BUNTOK KASONGAN2500m x 45m Takaras
Penopa
Lampeong
Bawan
Tbg. Talaken
Kudanga
Ke DamaiTenggarong
MUARA TEWEH
Rabambang
Tumbang Samba
Bandara Beringin Muara Teweh 900m x 23m
Muara Lahung Papar Punjung Benangin
Sp. M. Laung
Tbg.Rahuyan
Tumbang Nanga
Saripoi
PURUK CAHU
KUALA KURUN
Lupak
Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut Pelabuhan Pengumpul 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Prop. Kalbar
Pelabuhan Pulau Damar Pelabuhan Kuala Pembuang Pelabuhan Samuda Pelabuhan Kereng Bangkirai Pelabuhan Kuala Jelai Pelabuhan Teluk Sangiang Pelabuhan Teluk Sebangau Pelabuhan Bukit Pinang Pelabuhan Rangga Ilung
Saripoi Sei Gula Tbg. Lahung
Tewah
Ke Nanga Ela - Sintang Tumbang Nanga Tumbang Senamang
KUALA
Tumbang Hiran
MUARA TEWEH
Tbg. Talaken
Montalat
Bawan
Kandui
NANGABULIK Kujan
Parenggean
Kuala
Asa Madara Lahei Timpah
KASONGAN
Pundu Palantaran
Asam Baru
Pangkalan Lada BUNSp. Runtu
PANGKALAN SUKAMARA Psr.Panjang Batu Belaman S. Pasir Kuala Jelai
Kota Besi Bangkal
Kereng Bangkirai
Bapinang
Pelabuhan Teluk Segintong
Prop. Kalsel
Dadahup
Pangkoh
Tanjung Puting
Balawang
PULANG PISAU
Pegatan
KUALA PEMBUANG
TAMIANG LAYANG Pasar
Samuda
Ujung Pandaran
1
Ampah
Ke Banjarmasin
Bereng Bengkel Mentangai
SAMPIT
Kumai
Kubu
Dayu Belawa
Bukit Rawi Tangkiling
Sp. Bangkal
Sanggu
BUNTOK
Bukit Liti
PALANGKARAYA K. Waringin Runtu La
Patas
Bukit Bamba
Tumbang Sangai Rt. Pulut
Ke DamaiTenggarong Lampeong
Rabambang
Takaras
Pangkut
Muara Lahung Sp. M. Laung Papar Punjung KURUN Benangin
Tbg. Jutuh
Tumbang ManjulTumbang Samba
Penopa
PURUK CAHU
Sei
Tbg.Rahuyan
Tumbang Kaburai
Ke Nanga Tayap Pontianak Kudanga
Pelabuhan Pengumpan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Prop. Kaltim
Pelabuhan Sukamara Pelabuhan Kumai Pelabuhan P. Bun/Sebuai Pelabuhan Sampit Pelabuhan P. Pisau/Tj. Perawan Pelabuhan Batanjung Pelabuhan Teluk Segintong
Bahaur Hilir
Palingkau Mandomai
Barumba
KUALA KAPUAS Ke Banjarmasin
Lupak
LAUT JAWA
51
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH STRATEGI 3
ARAH KEBIJAKAN Peningkatan produksi perikanan untuk pemantanpan ketahanan pangan dan gizi Optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
STRATEGI 4
Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah Mendukung dan mempercepat izin usaha ekonomi menengah ke bawah Menurunkan harga kebutuhan pokok (pangan, sandang dan perumahan) Gerakan fasilitator desa berbasis pengembangan ekonomi kreatif Peningkatan nilai tambah produksi regional Kalimantan Tengah Pengembangan investasi baik usaha industri kecil maupun besar Peningkatan daya beli masyarakat
PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Program Peningkatan Daya Saing Usaha Produk Kelautan Dan Perikanan Program Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Penanggulangan kemiskinan bidang sarana dan prasarana bidang pemukiman Program Perlindungan sosial masyarakat sangat miskin Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan kemampuan teknologi industry Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 52
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pencadangan Areal Tanaman Padi
Kabupaten/Kota Barito Selatan Barito Timur Barito Utara Gunung Mas Kapuas Katingan Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Lamandau Murung Raya Palangkaraya Pulang Pisau Seruyan Sukamara Grand Total
Lahan Berhutan APL HPK 966 2,605 3,930 1,300 655 1,145 480 4,903 5,017 9,112 9,992 62,916 12,432 40,150 7,534 13,326 1,351 2,311 1,267 4,383 404 4,240 5,090 17,662 11,836 5,071 60,954 169,122
Lahan Berhutan Total 3,571 5,230 1,799 5,383 14,128 72,908 52,582 20,859 3,662 5,650 4,644 22,752 16,907 230,076
Lahan Tidak Berhutan APL HPK 57,943 10,548 16,756 1,091 5,602 7,141 14,733 19,316 183,808 15,192 64,803 110,966 39,922 20,881 87,223 115,591 6,445 3,932 6,436 4,633 21,387 29,047 60,148 17,756 33,699 47,966 9,552 16,043 608,458 420,103
Lahan Tidak Berhutan Total 68,491 17,848 12,742 34,049 199,000 175,769 60,803 202,814 10,377 11,069 50,434 77,903 81,666 25,596 1,028,560
Grand Total 72,062 23,078 14,542 39,432 213,128 248,677 113,385 223,673 14,039 11,069 56,084 82,547 104,418 42,503 1,258,636
Kesesuaian Aktual (ha) 57,943 16,756 5,602 14,733 183,808 64,803 39,922 87,223 6,445 6,436 21,387 60,148 33,699 9,552 608,458
Kesesuaian Potensial (ha) 14,118 6,321 8,940 24,700 29,321 183,874 73,463 136,451 7,594 4,633 34,697 22,400 70,718 32,950 650,178
Rencana Pembangunan Kawasan Industri di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 Rencana Kawasan Industri Bagendang Industri Alumina (Tambang)
Rencana Kawasan Industri Batanjung
Industri Minyak Kelapa
Industri Hilirisasi Kelapa Sawit (Oleokimia)
Industri Pangan (Minyak Sawit)
Industri Hilirisasi Karet
Rencana Kawasan Industri Sigintung Industri Hilirisasi Hasil Laut Industri Hilirisasi Kelapa Sawit (Non Pangan)
Rencana Kawasan Industri Sebuai Industri Besi Baja Page 42
Rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 Rencana Kawasan Ekonomi Khusus Sebuai Industri Besi Baja
Industri Pengolahan Pakan Ternak
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI 5
Peningkatan produktivitas pada setiap subsektor pertanian Perluasan lapangan usaha dan kesempatan berkarya di instansi pemerintahan dan swasta
Pengembangan ekonomi kreatif pada komunitas tertentu Pengembangan usaha Rumah Tangga yang mendorong perekonomian
STRATEGI 6
Merasionalkan harga-harga bahan pokok
Pengelolaan administrasi aset dan keuangan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah daerah yang baik kawasan kumuh
PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikan an, maupun kehutanan Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program pemberdayaan setiap lapisan masyarakat dalam Usaha Kecil Menengah yang produktif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program pengembangan kewirausahaan kompetetif Program peningkatan pelayanan angkutan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program Peningkataan profesionalisme tenaga 56 pemeriksa dan aparatur pengawasan Perumahan
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
STRATEGI 8
STRATEGI 7
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Persiapan SDM aparatur pelaksana pemerintahan
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Peningkatan pelayanan publik
peningkatan keamanan, keadilan, dan kenyamanan dalam berkehidupan
Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Program Pendidikan politik masyarakat
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
57
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Peningkatan kualitas dosen/guru pada semua jenjang pendidikan
Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Luar biasa Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program Upaya kesehatan masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi pelayanan kesehatan Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah sakit Mata
STRATEGI 9
Pengoptimaslan manajemen pendidikan Peningkatan kualitas dan kuantitas darana dan prasarana pendidikan Peningkatan kualitas darana dan prasarana kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
STRATEGI 10
Peningkatan kualitas dokter dan paramedis
Pengembangan objek-objek pariwisata Pengadaan pendidikan kepariwisataan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
Program Program Program 58 Program
pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kekayaan Budaya pengembangan kemitraan
HUBUNGAN ARAH KEBIJAKAN DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI 11
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Pengelolaan pengendalian kebakaran hutan secara sistematis Pelaksanaan legalisasi kepemilikan lahan Reboisasi dan rehabilitasi lahan dan hutan
STRATEGI 12
Strategi Penanganan Resiko Bencana
Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah
Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
PROGRAM PERANGKAT DAERAH Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan pengendaliankebakaran lahan dan hutan Program penataanpenguasaan, pemilikan, penggunaandan pemanfaatan tanah Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Program perlindungandan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Rehabilitasidan Revitalisasi kawasan pengembanganlahangambut 1 Juta Ha Pencegahan dan penanggulanganBencana
Program Peningkatan, Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Penertiban perizinan dan investasi di Kalimantan Tengah 59
Terima kasih
