Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Ditulis oleh David Dwiarto Rabu, 08 Januari 2014 08:24 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 08 Januari 2014 08:26
JAKARTA, KOMPAS. Pemerintah memastikan tetap konsisten melarang ekspor mineral mentah pada 12 Januari 2014. Pelarangan itu merupakan langkah untuk meningkatkan nilai tambah mineral.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, di Jakarta, Senin (23/12), menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) secara konsekuen. Untuk itu, kewajiban pengolahan dan pemurnian bijih mineral akan tetap dijalankan.
Melihat perkembangan situasi industri pertambangan saat ini, pemerintah mengevaluasi persiapan implementasi kebijakan itu. Hal tersebut karena sebagian perusahaan pertambangan terancam berhenti beroperasi jika kebijakan itu diterapkan karena belum ada pabrik pengolahan di dalam negeri yang bisa menyerap hasil tambang mereka
"Saat ini kami sedang membahas masalah ini antar-kementerian. Bagaimana mekanismenya agar tidak melanggar hukum," ujarnya. Jika perusahaan pertambangan diperbolehkan mengekspor bijih mineral sampai beberapa tahun ke depan atau hingga pabrik pengolahan mulai beroperasi, perlu ada payung hukum. Namun, sampai kini belum ada jalan keluar.
Selain itu, pemerintah sedang mengkaji aturan pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral. Hal ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan Menteri ESDM mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Putusan itu atas permohonan pengusaha pertambangan bauksit di Kalimantan Tengah, Alias Wello.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar, Senin (23/12) malam, di Jakarta, menegaskan, pemerintah tetap akan melaksanakan pelarangan ekspor bijih mineral sesuai dengan amanat UU Minerba. Hal ini juga telah disepakati para pengusaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi mineral.
1/5
Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Ditulis oleh David Dwiarto Rabu, 08 Januari 2014 08:24 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 08 Januari 2014 08:26
"Pemerintah tak mungkin melepaskan ekspor bijih mineral pada tahun 2014 karena ini akan merusak tatanan. Pemerintah komitmen untuk melaksanakan UU," ujarnya Apalagi para pengusaha telah sepakat melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Sukhyar menjelaskan, setelah pembatalan Peraturan Menteri ESDM No 7/2012 oleh Mahkamah Agung, pemerintah memanggil para pengusaha pertambangan. Hasilnya, pemerintah dan pelaku usaha sepakat, kewajiban pengolahan dan pemurnian bijih mineral dijalankan pada 12 Januari 2014 sesuai dengan amanat UU Minerba. Jadi, jadwalnya tidak dipercepat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No 12/2012.
"Pemberlakuan kewajiban pengolahan dan pemurnian disepakati berlaku efektif pada tahun 2014. Ada 213 pengusaha pemegang IUP yang telah menandatangani kesepakatan itu dalam pakta integritas," kata Sukhyar.
Terkait PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), Sukhyar menyatakan, Kementerian ESDM telah menegaskan bahwa kedua perusahaan pemegang kontrak karya itu tetap dapat memproduksi sesuai kapasitas pabrik pengolahan di dalam negeri. Itu berarti pihak Freeport Indonesia akan memproduksi 30 persen dari kapasitas saat ini dan NNT akan memproduksi 25 persen dari kapasitas, serta hasil produksinya akan diolah PT Smelting Gresik.
"Saat ini beberapa pabrik pengolahan atau smelter telah dalam tahap uji coba operasi, sebagian lagi telah mulai beroperasi," kata Sukhyar.
Merugikan negara
Secara terpisah, anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar, Satya W Yudha, menyatakan, pemerintah harus konsisten terhadap perintah UU. "Kami tidak mau melanggar UU. Relaksasi hanya dimungkinkan melalui peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) yang nantinya harus diusulkan pemerintah dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Ini tak mungkin dilaksanakan sebelum 12 Januari 2014," ujarnya.
2/5
Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Ditulis oleh David Dwiarto Rabu, 08 Januari 2014 08:24 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 08 Januari 2014 08:26
Secara jangka panjang, jika pemerintah memberi toleransi ekspor bijih mineral sampai beberapa tahun ke depan, hal itu dinilai merugikan negara. Itu karena menjual bijih mineral sama saja tak memberi nilai tambah, baik secara ekonomi maupun peningkatan sumber daya manusia, dan tak ada efek domino dari keberadaan industri itu.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, UU Minerba sejak awal memang memiliki sejumlah kelemahan mendasar, terutama berkaitan aspek-aspek teknis dan detailnya. Akibatnya, aturan perundang-undangan itu akhirnya tidak cukup implementatif.
"Banyak hal yang semangatnya bagus, seperti halnya pelimpahan kewenangan pengusahaan tambang ke daerah, renegosiasi kontrak, ataupun kewajiban pengolahan hasil tambang mentah di dalam negeri tidak dapat diterapkan dengan baik sebab kajian akademis yang mendasarinya lemah," ujarnya.
Selain itu, peraturan-peraturan pelaksananya pun lambat dikeluarkan dan juga lemah dalam hal teknis ataupun detailnya. "Jadi, tidak mengherankan apabila penerapan aturan larangan ekspor bahan mentah hasil tambang pun kemungkinan akan dilonggarkan," ujar Pri Agung.
"Dalam hal ini, pemerintah sendiri belum siap secara tegas menerapkan larangan ekspor bahan mentah itu, baik secara regulasi, detail yang menyangkut hal teknis, maupun kajian dampak ekonomi, sosial dan politiknya," katanya. (AHA/EVY)
TARIK ULUR PENGENDALIAN EKSPOR MINERAL MENTAH
1. v12 Januari 2009. UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :
Menetapkan kebijakan pengendalian produksi dan ekspor mineral atau batubara demi
3/5
Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Ditulis oleh David Dwiarto Rabu, 08 Januari 2014 08:24 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 08 Januari 2014 08:26
mengutamakan kepentingan dalam negeri 1. v1 Januari 2010. PP No 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara : Pemegang IUP opreasu produksi dan IUPK operasi produksi dapat mengekspor setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi (pasal 84) 2. v4 Mei 2012. Permen ESDM No 7/2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambang Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral : Mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri paling lambat tanggat 12 Januari 2014 3. v16 Mei 201. Permen ESDM No 11/2012 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No 7/2012: Menambah aturan tata cata ekspor dan pemberian rekomendasi oleh menteri (Pasal 21A dan Pasal 25A). 4. v12 September 2013. Putusan MA No 09 P/HUM/2012 : Permihonan Hak uji Materi terhadap Permen ESDM No 7/2012 mengenai kerjasama (pasal 8), saham (pasal 9), konsultasu (pasal 10), dan atuan peralihan (pasal 21). 5. v6 Agustus 2013. Terbit Permen ESDM No 20/2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No 7/2012 : - Mengharuskan perusahaan IUP dan IUPK yang tidak ekonomis untuk melakukan sendiri kegiatan pengolahan untuk bekerja sama dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atau kepala daerah (pasal 8) - Menghapuskan aturan kemitraam melalui saham (pasal 9), tata cara konsultasi (pasal 10). Dan ketentuan peralihan (pasal 21)
KRONOLOGI - 10 September 2013
Empat Kementerian yang terkait program hilirisasi tambang menyusun panduan implementasi - 11 Desember 2013
Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) berencana mengajukan uji materi atau “Judicial Review” terhadap UU No 4/2009 terkait dengan ditetapkannya larangan ekspor bijih mineral yang mulai berlaku pada 12 Januari 2014
4/5
Pemerintah Memastikan Larangan Ekspor Mineral Mentah Ditulis oleh David Dwiarto Rabu, 08 Januari 2014 08:24 - Terakhir Diperbaharui Rabu, 08 Januari 2014 08:26
Sumber : Kompas, 24 Desember 2013
5/5
