PEMERINTAH KOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka fasilitasi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu disusun Organisasi Sekretariat Daerah; b. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, perlu disusun Organisasi Sekretariat DPRD; c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat

:

d. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan Peraturan Daerah. 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan/Urusan Pemerintahan Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Walikota adalah Walikota Dumai.

Org/Perda.Sekretariat

2

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kota Dumai. 6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kota Dumai. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai. 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Dumai. 9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kota Dumai. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari : a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD c. Staf Ahli (2) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli. BAB III SEKRETARIAT DAERAH Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan ekonomi, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat serta pembinaan administrasi, keuangan, rumah tangga, memberikan pelayanan administratif serta koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian rumusan kebijakan Pemerintah Kota.


3

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan. a. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan. b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraannya. c. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. d. penyiapan penyusunan rencana/program dan menilai pelaksanaan rencana/program berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. pengkoordinasian rumusan produk hukum pembinaan hukum yang menyangkut pemerintahan. f.

daerah dan tugas-tugas

pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

g. penyelenggaraan fungsi organisasi dan tata protokoler dan fungsi pemerintahan umum lainnya.

laksana,

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan atau Wakil Walikota sesuai dengan Tugasnya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : a. Sekretaris Daerah; b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; d. Asisten Administrasi Umum; e. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; f. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kemasyarakatan; g. Bagian Administrasi Pertanahan; h. Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom; i. Bagian Administrasi Perekonomian; j. Bagian Administrasi Pembangunan; k. Bagian Administasi Sumber Daya Alam; l. Bagian Hukum dan HAM; m. Bagian Organisasi; n. Bagian Keuangan; o. Bagian Umum.

dan

(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.


4

Bagian Ketiga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 7 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau yang disebut juga Asisten I mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang Pemerintahan Umum, Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan, pertanahan dan Kehumasan. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Asisten I mempunyai fungsi : a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, pertanahan dan kehumasan; b. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, kesejateraan rakyat, kemasyarakatan , pertanahan dan kehumasan; c.

pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan , pertanahan dan kehumasan;

d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 9 Asisten I, terdiri dari : a. b. c. d.

Bagian Bagian Bagian Bagian

Administrasi Pemerintahan Umum Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Administrasi Pertanahan Hubungan Masyarakat dan Infokom Paragraf 1 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Pasal 10

Bagian Administrasi Pemerintahaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi bidang tata pemerintahan, kependudukan, bina lembaga Kecamatan, Kelurahan, kesatuan bangsa, politik, trantib, linmas, pengawasan, tugas pembantuan dan kerjasama. Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, Bagian Administrasi Pemerintahaan Umum mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang tata pemerintahan, kependudukan, bina


5

lembaga Kec/Kel, kesatuan bangsa, politik, trantib, linmas, pengawasan, tugas pembantuan dan kerjasama. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang tata pemerintahan, kependudukan, bina lembaga Kec/Kel, kesatuan bangsa, politik, trantib, linmas, pengawasan, tugas pembantuan dan kerjasama antar daerah. c.

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang tata pemerintahan, kependudukan, bina lembaga Kec/Kel, kesatuan bangsa, politik, trantib, linmas, pengawasan, tugas pembantuan dan kerjasama antar daerah.

d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. Penyiapan bahan dukungan dan bimbingan pemberdayaan sarana tata pemerintahan, kependudukan, bina lembaga Kec/Kel, kesatuan bangsa, politik, trantib, linmas, pengawasan, tugas pembantuan dan kerjasama antar daerah. f.

penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 12

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari: a. Subbagian Tata Pemerintahan, Kependudukan dan Bina Lembaga Kecamatan/Kelurahan; b. Subbagian Kesatuan Bangsa, Politik, Trantib dan Linmas; c. Subbagian Pengawasan, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Antar Daerah. Paragraf 2 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Pasal 13 Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan, penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penanggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang agama, pendidikan,


6

kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. c.

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB.

d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan pemberdayaan sarana agama, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, sosial, penggulangan bencana, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan KB. f.


Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari: 1. Subbagian Agama, Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga; 2. Subbagian Sosial, Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 3. Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB. Paragraf 3 Bagian Administrasi Pertanahan Pasal 16 Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang tata guna tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah, serta pengukuran dan pemetaan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Bagian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang pertanahan; b. penyiapan bahan perencanaan program dan pelaporan; c. penyiapan bahan pengendalian dan pembinaan tata guna tanah; d. melakukan pengawasan dan pengendalian serta pengaturan penguasaan tanah; e. pelaksanaan pengurusan dan penanganan masalah pertanahan, pengadaan dan perolehan tanah;


7

f.

melakukan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengukuran dan pemetaan; g. melakukan persiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pemberian perizinan serta pelaksanaan pelayanan umum administrasi pertanahan; h. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 18 Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri dari: a. Subbagian Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah; b. Subbagian Pengurusan, Pengukuran dan Pemetaan; c. Subbagian Hak- hak dan Permasalahan atas Tanah. Paragraf 4 Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom Pasal 19 Bagian Hubungan Masyarakat dan Infokom atau yang selanjutnya disebut Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan dan pemberitaan dalam rangka memperjelas kebijakan pimpinan Pemerintah Kota dan mempublikasikan, mempromosikan serta mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota, melakukan penyediaan, penataan dan pemeliharaan sistem dan perangkat. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19, Bagian Humas mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat. b. penyampaian dan penjelasan kebijakan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kebupaten/Kota lain, Dinas/Instansi Dalam dan Luar Negeri serta kegiatan Pemerintah Kota Dumai. c.

penyiapan pengumpulan, peliputan, penyaringan dan analisa informasi yang berkaitan dengan bidang tugas dan kegiatan pemerintah kota maupun informasi dari masyarakat, organisasi non pemerintah dan Pers.

d. melakukan penyelenggaraan pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penataan system dan perangkat. e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. f.


pelaksanaan penyiapan rekaman, penyajian data kebijakan dan kegiatan pemerintah kota melalui media cetak dan media rekam/elektronik.

8

g. pelaksanaan pameran yang berhubungan dengan hasil pembangunan, kebijakan dan kegiatan Pemerintah yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. h. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 21 Bagian Humas, terdiri dari: a. Subbagian Kehumasan; b. Subbagian Sandi, Media Informasi dan Komunikasi; c. Subbagian Penataan Sistem dan Perangkat. Bagian Kelima Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pasal 22 Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau disebut juga Asisten II mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang administrasi perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam. Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 22, Asisten II mempunyai fungsi: a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam. b. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam. c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi perekonomian, pembangunan daerah dan sumber daya alam. d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 24 Asisten II, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Perekonomian. b. Bagian Administrasi Pembangunan. c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Paragraf 1 Bagian Administrasi Perekonomian Pasal 25 Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan


9

evaluasi dibidang koperasi, UKM dan pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 25, Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri, investasi, potensi dan Badan Usaha Daerah. c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri, investasi, potensi dan Badan Usaha Daerah. d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan untuk pemberdayaan koperasi, UKM, pemberdayaan masyarakat, perdagangan, industri dan investasi serta potensi dan Badan Usaha Daerah yang mengarah kepada upaya mendorong keberhasilan masyarakat dan dunia usaha. f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 27 Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari: a. Subbagian Koperasi, UKM dan Pemberdayaan ; b. Subbagian Perdagangan, Industri dan Investasi; c. Subbagian Potensi dan Badan Usaha Daerah. Paragraf 2 Bagian Administrasi Pembangunan Pasal 28 Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan, statistik, penelitian dan pembangunan, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum dan penataan ruang. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 28, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :


10

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang. c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang. d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan untuk pemberdayaan sarana dibidang perencanaan pembangunan, statistik, litbang, perhubungan, komunikasi informatika, pekerjaan umum, dan penataan ruang. f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 30 Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan, Pembangunan dan Litbang; b. Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; c. Subbagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Paragraf 3 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Pasal 31 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan, pemberian dukungan dan bantuan, monitoring dan evaluasi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 31, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. c.


penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan,

11

peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. penyiapan bahan dukungan dan bimbingan pemberdayaan sarana dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan, energi dan lingkungan hidup. f.


Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri dari: 1. Subbagian Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; 2. Subbagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan; 3. Subbagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup. Paragraf 4 Bagian Keenam Asisten Administrasi Umum Pasal 34 Asisten Administrasi Umum atau yang disebut juga Asisten III mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi dan kegiatan dibidang hukum dan hak asasi manusia, organisasi, keuangan dan umum. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 34, Asisten III mempunyai fungsi: a. perumusan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum. b. pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum. c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan tata laksana, keuangan sekretariat dan umum. d. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 36 Asisten III, terdiri dari : a. b. c. d.


Bagian Bagian Bagian Bagian

Hukum dan HAM Organisasi Keuangan Umum

12

Paragraf 1 Bagian Hukum dan HAM Pasal 37 Bagian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang kajian, peroduk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum. Pasal 38 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 37, Bagian Hukum dan HAM mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dibidang kajian dan produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum dan hak asasi manusia. b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia. c.

penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemantauan dan pengendalian dibidang kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia.

d. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. e. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan untuk pemberdayaan kajian hukum, produk hukum, dokumentasi, kepustakaan, bantuan hukum hak asasi manusia. f.


Bagian Hukum dan HAM, terdiri dari: a. Subbagian Kajian dan Produk Hukum; b. Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan; c. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM. Paragraf 2 Bagian Organisasi Pasal 40 Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan dan analisis formasi jabatan serta pelayanan publik.


13

Pasal 41 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 40, Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta koordinasi dibidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian; b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian; c.

penyiapan pengumpulan peraturan perundang-undangan dan pengolahan data dan informasi di bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian;

d. penyiapan inventarisasi permasalahan-permasalahan di bidang penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian Penyiapan bahan penyusunan analisis formasi jabatan dan kepegawaian; e. penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait. f.

penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pelayanan publik.

g. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan untuk pemberdayaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis formasi dan kepegawaian Penyiapan bahan penyusunan analisis formasi jabatan dan kepegawaian; h. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 42 Bagian Organisasi, terdiri dari: a. Subbagian Kelembagaan; b. Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; c. Subbagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian. Paragraf 3 Bagian Keuangan Pasal 43 Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pedoman, pengendalian, dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah, menyajikan informasi keuangan serta melakukan pemantauan, pengaturan dana, pengelolaan uang, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sekretariat daerah. Pasal 44 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 43, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :


14

a. penyiapan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat Daerah; b. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat daerah; c. penyiapan bahan dan bimbingan pelaksanaan verifikasi; d. penguji kebenaran penagihan dan penertiban Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta pembinaan perbendaharaan; e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan Sekretariat Daerah; f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 45 Bagian Keuangan, terdiri dari: a. Subbagian Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi. Paragraf 4 Bagian Umum Pasal 46 Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, protokol, dan hubungan antar lembaga. Pasal 47 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Bagian Umum mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan kegiatan pengelolaan administrasi surat masuk dan keluar serta tata usaha pimpinan; b. penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas dan pembinaan kearsipan; c. penyiapan urusan rumah tangga pimpinan dan Sekretariat Daerah; d. penyiapan bahan koordinasi, kerjasama dan hubungan antar lembaga; e. penyiapan bahan dan pengelolaan dibidang keprotokolan; f. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 48 Bagian Umum, terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan; b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; c. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.


15

BAB IV STAF AHLI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 49 Staf Ahli, yang terdiri dari: a. Staf ahli Bidang Hukum dan Politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan. Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pasal 50 (1) Staf Ahli berkedudukan membantu Walikota dalam melaksanakan tugasnya dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah; (2) Staf Ahli mempunyai tugas: a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai hukum dan politik; b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan; c. Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan; d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai ekonomi dan pembangunan. (3)


Bagan Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16

BAB V SEKRETARIAT DPRD Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 51 (1)

Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

(2)

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 52

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pasal 53 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 52, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi : a. b. c.

Fasilitasi rapat anggota DPRD; Pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD; Pengelolaan tata usaha DPRD; Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 54

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari : a. Sekretaris b. Bagian Tata Usaha terdiri dari: 1. Subbagian Umum; 2. Subbagian Program; 3. Subbagian Keuangan. c. Bagian Risalah dan Persidangan terdiri dari: 1. Subbagian Persidangan; 2. Subbagian Risalah; 3. Subbagian Peraturan Perundang-undangan. d. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari: 1. Subbagian Protokol; 2. Subbagian Perpustakaan; 3. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


17

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha Pasal 55 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha, perlengkapan, umum, perlengkapan dan keuangan sekretariat DPRD. Pasal 56 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 55, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan, data dan informasi serta pengolahannya, yang berhubungan dengan ketatausahaan dan kearsipan; b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang ketatausahaan dan kearsipan; c.

melakukan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan urusan umum;

d. penyiapan bahan rencana anggaran Sekretariat DPRD dan keperluan anggota DPRD untuk kelancaran tugas; e. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian Keempat Bagian Persidangan dan Risalah Pasal 57 Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD dan pengaturan persidangan. Pasal 58 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 57, Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan pembuatan risalah rapat-rapat DPRD; b. Penyiapan bahan dalam rangka pengaturan persidangan maupun tata tempatnya; c. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Bagian Kelima Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 59 Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna memperjelas kegiatan pimpinan DPRD ataupun anggota DPRD. Pasal 60 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:


18

a. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat; b. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan hubungan antar anggota DPRD dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kegiatan anggota DPRD; c.

pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan penerbitan;

d. pelaksanaan proses pengumpulan, penganalisaan data dan informasi untuk bahan perekaman dan penyajian data; e. pelaksanaan pemberitaan melalui media massa dan media elektronik; f.

pelaksanaan penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai lingkup tugasnya. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 61

(1)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;

(2)

Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(4)

Jumlah tenaga fungsional, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAB VII TATA KERJA Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup kerjanya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efekti itas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masingmasing. Pasal 63 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan


19

agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (6) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 64 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 Pejabat organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugasnya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 66 Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing satuan organisasi prangkat daerah akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


20

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 67 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 68 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dumai serta Ketentuan Lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 69 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI, Cap/dto. H. ZULKIFLI A.S. Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Cap/dto H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda, NIP. 010055541

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D


21

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR : 14 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2008

WALIKOTA DUMAI WAKIL WALIKOTA DUMAI

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUBBAGIAN TATA PEMERINTAHAN, KEPENDUDUKAN & BINA LEMBAGA KEC/KEL

SUBBAGIAN AGAMA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN , PARIWISATAv PEMUDA DAN OLAH RAGA

SUBBAGIAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, TRANTIB & LINMAS

SUBBAGIAN SOSIAL, PENGAGULANGAN BENCANA, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SUBBAGIAN PENGURUSAN, PENGUKURAN & PEMETAAN

SUBBAGIAN

SUBBAGIAN KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

SUBBAGIAN HAK-HAK & PERMASALAHAN ATAS TANAH

PENGAWASAN, TUGAS Org/Perda.Sekretariat PEMBANTUAN & KERJASAMA

BAGIAN ADMINISTRASI PERTANAHAN

SUBBAGIAN TATA GUNA & PENGATURAN P.TANAH

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFOKOM

SUBBAGIAN KEHUMASAN

SUBBAGIAN INFORMASI KOMUNIKASI

MEDIA DAN

SUBBAGIAN PENATAAN SISTEM DAN PERANGKAT

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

SUBBAGIAN KOPERASI, UKM & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN INVESTASI

SUBBAGIAN POTENSI DAN BADAN USAHA DAERAH

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN HUKUM DAN HAM

SUBBAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, STATISTIK & LITBANG

SUBBAGIAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

SUBBAGIAN KAJIAN DAN PRODUK HUKUM

SUBBAGIAN PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI

SUBBAGIAN PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN

SUBBAGIAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUBBAGIAN PERTAMBANGAN, ENERGI DAN LH

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

1

BAGIAN ORGANISAI

SUBBAGIAN KELEMBAGAAN

SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN DAN YAN PUBLIK

SUBBAGIAN ANALIS FORMASI JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

BAGIAN KEUANGAN

BAGIAN UMUM

SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN

SUBBAGIAN ANGGARAN

SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

SUBBAGIAN AKUNTANSI VERIFIKASI

SUBBAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

DAN

WALIKOTA DUMAI,

H. ZULKIFLI A.S.

LAMPIRAN II

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF AHLI KOTA DUMAI

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2008 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

WALIKOTA DUMAI,

H. ZULKIFLI A.S.

LAMPIRAN II

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2008 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN PERSIDANGAN

SUBBAGIAN PROTOKOL

SUBBAGIAN PROGRAM

SUBBAGIAN RISALAH

SUBBAGIAN PERPUSTAKAAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto H. ZULKIFLI A.S.


2

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KOTA DUMAI I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (1), yakni bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya

pada

Pasal

120

ayat

(2)

bahwa

perangkat

daerah

kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Peraturan Pemerintah

Nomor

8 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun 2008 sebagai

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Kelembagaan pemerintahan daerah atau organisasi perangkat daerah Kota Dumai terdiri dari : organisasi sekretariat daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah; organisasi sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan mempinyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

mendukung

tugas

pelaksanaan

dan

fungsi

DPRD

serta

menyediakan

,

mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dinas daerah yang merupakan

unsur

pelaksana

otonomi

daerah

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah; sedangkan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Selain itu dalam melaksanakan tugastugasnya, Walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli. Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Ayat (6)


2

Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25


3



4



5

Cukup Jelas Pasal 64 Cukup Jelas Pasal 65 Cukup Jelas Pasal 66 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR


6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Recommend Documents