PEMERINTAH KOTA DUMAI PERATURAN DAERAHKOTADUMAI NOMOR 11 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATA KERIA DINAS PENDIDIKANKOTADUMAI DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHAESA WATIKOTADUMAI
Menimbang: a. bahwapenyelengganan urusanpemerintahan yangmenjadi pemerintahan pasal kewenangan KotaDumaiberdasarkan 14 ayat(1) dan(2) danPasat120ayat(2) Undang-undang Nomor32Tahun2004tentangpemerintahan perlu Daerah, disusunkelembagaan perangkat daerahsesuaikebutuhan dan kemampuan daerah; b.
perangkat bahwaorganisasi daerahsebagaimana dimaksud padahurufa diatasadalahdinasdaerahsebagaiunsur pelaksana urusanotonomidaerahatau penyelenggaraan kewena ngan daerah diantaranyadibidangpendid ikan; bahwasehubungan denganmaKud padahurufa dan o diatasdandalamrangkapenataan perangkat kelernbagaan perlu daerah dibentukOrganisasi dan Tata KerjaDinas Pendidikan denganPeraturan Daerah.
165
Mengingat :
1. Undang-Undang NomorBTahun1974tentangpokok-pokok (Lembaran Kepegawaian NegaraTahun1974Nomor55, Tambahan Lembaran NegaraNomor3041)sebagaimana telahdiubahdengan Undang-Undang Nomoi43Tah-un 1999 (Lembaran NegaraTahun1999Nbmor169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3g90); 2 . U n d a n g - U l d a nNgo m o r1 6 T a h u n1 9 9 9t e n t a n gp e m bentukanKotamadya DaerahTingkatII Dumai(Lembaran Republik Indonesia Tahun1999Nomor50,Tambahan [\egqra Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3g29); 3 . U n d a n g - U n d a nN g o m o r 3 2 T a h u n 2 O O 4t e n t a n q Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik IndonesiS Tahun2004 Nomor I25, Tambal.ran LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4a37); .+. Undang-Undang Nomor33Tahun2004tentangperimbangan pusatdan pemerintalian Keuangan antaraPemerintah (Lembaran Daerah NegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor126,Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor4438); P e r a t u r aP n e m e r i n t aN h o m o r2 5 T a h u n2 0 0 0 t e n t a n g propinsi Kewenangan Pemerintah danKewenangan sebagai (Lembaran Otonom Negan Republit< Indbnesia Tah-un Pgglah 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipilDalamJabatanStruKura-i sebagaimana telah diubahdenganperaturanpemerintah Nomor13Tahun2002(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2002Nomor33,Tambahan Lembaran'lrlegara Republik Indonesia Nomora$g; 7. Peraturan Pemerintah NomorBTahun 2003tentangpedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran t\legar5 Republik Indonesia Tahun2003 Nomor14, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomora262); B . P e r a t u r a nP e m e r i n t a N h o m o r9 T a h u n2 0 0 3 t e n t a n o pemindahan Wewenang Pengangkatan, danpemberhentiai (Lembaran Sipil NegaraRepubtik Indonesia fle.Oawg1 legeri Tahun2003Nomor15,Tambahan Lembaran'Negara Republik Indonesia Nomora2$); 9 . Peraturan MenteriDalamNegeriNomor5 Tahun2005 tentangPedoman provinsi Penilaian CalonSekretaris Daerah K a b u p a t e n / K o tsae r t a p e j a b a tS t r u k t u r a lE s e l o nI i dilingkungan Kabupaten/Kota;
166
10. KeputusanBersamaMenteriPendayagunaan Aparatur NegaradanMenteriDalamNegeriNomor0I/SKB/M.pAN/4/ 2 0 0 3 d a n N o m o r 1 7 T a h u n2 0 0 3 T e n t a n gp e t u n j u k Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun2003 t e n t a n gP e d o m a nO r g a n i s a sPi e r a n g k aD t a e r a hd a n P e r a t u r a nP e m e r i n t aN h o m o r9 T a h u n2 0 0 3 t e n t a n g Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danpemberhentian Pegawai NegeriSipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKOTADUMAI dan WALIKOTADUMAI MEMUTUSI(AN: Menetapkan
PERATURANDAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DANTATAKERJADINAS PENDIDIKAN KOTADUMAI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yangdimaKuddengan: KotaadalahKotaDumai; Pemerintah KotaadalahPemerintah KotaDumai; Walikota adalahWalikota Dumai; Sekretaris Daerah adalahSekretaris DaerahKotaDumai; DinasPendidikan adalahDinasPendidikan KotaDumai; KepalaDinasadalahKepalaDinasPendidikan Kota Dumai; g. Unit Pelaksana Teknisyang selanjutnya disebuttipT adalahUnit Pelaksana TeknisDinaspendidikan K-.i; Dumai; h. Kelompok JabatanFungsional yang adalahKelompok melaksanakan kegiatan teknistertentusesuaidengan bidangtugasyangdimilikinya. a. b. c. d. e. f.
167
BAB II PEMBENTUKAN Pasal2 DenganPeraturan DaerahinidibentukOrganisasi danTataKerla DinasPendidikan. BABIII KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGST Pasal 3 (1) DinasPendidikan adalahunsurpelaksana Pemerintah Kota. (2) DinasPendidikan dipimpin olehseorang Kepala Dinasyang jawabkepadaWalikota beradadi bawahdan bertanggung melaluiSekretaris Daerah. Pasal 4 DinasPendidikan mempunyai tugasmembantu Walikota dalam melaksana kankewenangan desentralisasi dibidangpendidi kan. Pasal 5 Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksudpadaPasal 4, DinasPendidikan, mempunyaifungsi : pendidikan; a. Perumusan kebijakan teknisdibidang perizinan pelayanan b. Pemberian danpelaksanaan umum; c. Pembinaan terhadapunit pelaksana teknisdinasdalam lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugaslainyangdiberikan olehWalikota sesuai dengantugasdanfungsinya. BABIV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi DinasPendidikan, terdiridari: a. {.€pala Dinas; yangmembawahi b. BagianTataUsaha, : 1. Subbagian Administrasi danUmum; 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. BidangManajemen Pendidikan DasardanMenengah, yangmembawahi : 1. SeksiPendidikan Dasar; 2. SeksiPendidikan Menengah.
168
d. BidangPendidikan PraSekolah yang danLuarSekolah, membawahi : 1. SeksiPendidikan PraSekolah; 2. SeksiPendidikan LuarSekolah. e. BidangMutuPendidikan danTenagaKependidikan, yangmembawahi : 1. SeksiKurikulum danMuatanLokal; 2. SeKiTenagaKependidikan.
f. url
g. Kelompok JabatanFungsional. (2) BagiandipimpinolehseorangKepalaBagianyangberada dibawahdan bertanggungjawab kepadaKepalaDinas. (3) Masing-masing Bidang dipimpin olehseorangKepala Bidang yangberada dibawah danbertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (4) Masing-masing Subbagian danSeksidipimpin olehseorang lGpalaSubbagian dan KepalaSeksiyang beradadibawah dan bertanggungjawab kepadaKepalaBagiandan Kepala Bidangmasing-masing. (5) BaganStruKurOrganisasi danTataKerjaDinaspendidikan sebagaimana tercantumpada lampinn PeraturanDaerah ini, yangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan. BAB V uNrT PELAKSANA TEKNTS(UPr) Pasal 7 ( 1 ) DalamPeraturan DaerahinidibentukUPTDinaspendidikan berupaUnitTataUsahaSekolah danPerpustakaan Umum.
(2) UPTsebagaimana padaayat(1) pasalinidipimpin dimaksud oleh seorangKepalaUPTyang beradadibawahdan bertanggungjawab kepadaKepalaDinasmelaluiKepala Bidang,sesuaidengantugasdanfungsinya. (3) Pembentukan dan penamaan UPTselainyangtercantum padaayat(1) pasalini akanditetapkan tebihlanjutdengan Peraturan Walikota denganmempertimbangkan kebutuhan dan bebankerjaorganisasi.
169
BAB VI KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL Pasal 8 mempunyai tugasdalamjabatan Kelompok JabatanFungsional yang fungsional sesuaidenganperaturanperundang-undangan berlaku. Pasal 9 (1) Kelompok terdiridari sejumlahtenaga JabatanFungsional jabatan yang fungsional terbagidalam berbagai dalam keahliannya. bidang dengan kelompoksesuai (2) Setiapkelompoktersebutpadaayat(1) pasalini dipimpin olehpejabatfungsionalsenioryangditunjukolehWalikota atau Pejabatyang berwenangsesuaidenganperaturan yangberlaku. perundang-undangan (3) JumlahJabatanFungsional tersebutpadaayat(1) pasalini kebutuhandan bebankerja. ditentukanberdasarkan (4) Jenisdanjenjangjabatanfungsionaldiatursesuaidengan yangberlaku. peraturanperundang-undangan BABVII TATA KER'A Pasal l0 dan tugassetiappimpinanunit organisasi Dalammelaksanakan pkanprinsip koordinasi, wajibmenera kelompok tenagafungsional transparansi efisiensi,efeKifitas, simplikasi, integrasi, sinkronisasi, publik,baik di lingkungan masing-masing dan akuntabilitas Kota Pemerintah di lingkungan maupunantarsatuanorganisasi Kotasesuaidengan seftadenganInstansilaindi luarPemerintah tugaspokokmasing-masing. Pasal 11 pelaksanaan wajibmengawasi Setiappimpinansatuanorganisasi masing-masing danapabilaterjadipenyimpangan tugasbawahan ngkahyangdiperlukansesuaidengan wajib menga mbiI langkah-la perundang-undangan yangberlaku. peraturan
170
Pasal 12 Setiappimpinan jawabmemimpin, satuanorganisasi bertanggung mengkoordinasikan bawahanmasing-masing dan memberikan bimbingan seftapetunjukbagipelaksanaan tugasbawahan. Pasal 13 Setiappimpinan satuanorganisasiwajib mengikuti danmematuhi petunjukdanbeftanggung jawabkepadaatasanmasing-masing danmenyampaikan laporanberkalatepatpadawaKunya. Pasal 14 Dalammenyampaikan laporankepada atasan, tembusan laporan wajibpuladisampaikan pimpinan kepada satuanunitorganisasi lainyangsecarafungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal t5 Setiaplaporanyangditerimaoleh pimpinansatuanorganisasi daribawahan wajibdiolahdandipergunakan sebagaibahanuntuk menyusun laporanlebihlanjutdanmemberikan petunjukkepada bawahan. Pasal t6 ( 1 ) ParaKepalaBidangdan KepalaBagianmenyampaikan l a p o r a nk e p a d ap i m p i n a ns a t u a no r g a n i s a syi a n g bersangkutan dan KepalaBagianTataUsahamenampung laporantersebutsefta menyusun laporanberkalasatuan organisasi.
( 2 ) ParaKepala Subbidang danKepala Subbagian menyampaikan laporankepadaKepalaBidangdan KepalaBagian63sir.:masinguntuk dijadikanbahanlaporanberkalasatucrrr yangbersangkutan. organisasi
(3) ParaPejabatFungsional menyampaikan laporankepada pejabatstruKuralyangmembawahkannya
171
BABVIII PEMBIAYAAN Pasal 17 kepada dibebankan DinasPendidikan Organisasi Pembiayaan dan BelanjaDaerah Pendapatan Anggaran BAB IX KATANDAN PEMBERHENTIAN PENGANG Pasal 18 dalamdandarijabatan (1) Pengangkatan danpemberhentian strukturaldan fungsionalditetapkanoleh Walikotaatau P e j a b a ty a n g b e r w e n a n gs e s u a id e n g a np e r a t u r a n yangberlaku' perundang-undangan tunjangan danpemberian (2) Ketentuan eselonering mengenai perundang-undangan padaperaturan jabatanberpedoman yangberlaku. Tenaga Koordinator (3) Pengangkatan dan pemberhentian ditetapkanoleh Walikotaatau Pejabatyang Fungsional perundang-undangan sesuaidenganperaturan berwenang yangberlaku. BABX PERALIHAN KETENTUAN Pasal 19 yang ada sekarang,masihtetap DinasPendidikan Organisasi pejabat sampaidiangkatnya fungsinya dan tugas menjalankan ini. Daerah yang Peraturan baruberdasarkan definitif Pasal20 satuan tugas,fungsidanuraiantugasmasing-masing Penjabaran lebihlanjutdengan akanditetapkan DinasPendidikan organisasi Walikota. Peraturan
172
BABXI KETENTUAN PENUTUP Pasal21 yangbelumcukupdiaturdalamPeraturan Hal-hal Daerah iniakan diatur lebih lanjut oleh Walikotasepanjangmengenaiteknis pelaksanaannya. Pasal 22 Denganberlakunya Peraturan Daerahini, makaPeraturan Daerah KotaDumaiNomOrSTahrrn1O01tentangOrganisasi danTata KerjaDinas-dinas Daerah,sebagaimana telahdiubahdengan PeraturanDaerahKota DumaiNomor4 Tahun2002 serta ketentuan-ketentuan lain yangbertfuturan Daerahini dinyatakan tidakberlaku. Pasal23 Peraturan Daerahini mulaiberlakusejaktanggaldiundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini denganpenempatannya dalamLembaranDaerahKotaDumai. Ditetapkan di Dumai padatanggal 6 Desember 2005 WALIKOTADUMAI, Cap / dto H. ZULKIFLIA.S. Diundangkan di Dumai padatanggal6 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAHKOTADUMAI, Cap / dto H. WAN FAUZIEFFENDI Pembina Tk. I, NIP.010055541 LEMBAMNDAEMHKOTADUMAITAHUN2OO5NOMOR 10 SERID
173
ga BAR gRtr 9=g
E=H FEg =,""
ut
5
c J
r
J
i
N
-
d
=
s
= o
G
-
zz z= UE
== E -=z
z o_
a+
6o
E = e=
=6
96
-u
6-
q= E-
=tr -tarl d2 A e
174
PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTADUMAI NOMOR11 TAHUN2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATA KERJA DINAS PENDIDIKANKOTADUMAI I. UMUM Penjelasan nomor32Tahun2004mengenai umumUndang-Undang p e r a n g k adt a e r a hm e n g a m a n a t k abna h w a ,d a l a m p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan daerah.Secara daerah,kepaladaerahdibantuolehperangkat penyusunan umumperangkat daerahterdiridariunsurstafyangmembantu kebijakandan koordinasi, diwadahidalamlembagasekretariat, unsur pendukung penyusunan pelaksanaan kepala kebijakan tugas daerahdalam dan daerahyangbersifatspesifik,diwadahidalamlembaga teknisdaerah,serta unsurpelaksana urusandaerahyangdiwadahi dalamlembaga dinasdaerah. perangkatdaerahdalambentuksuatu Dasarutamapenyusunan yangmenjadikewenangan organisasi adalahadanyaurusanpemerintahan penanganan daerah,namuntidakberartibahwasetiap urusanpemerintahan harusdibentukkedalamorganisasitersendiri. besaran Sedangkan organisasi perangkat faKor keuangan, kebutuhan daerahdenganmempertimbangkan daerah,cakupan tugasyangmeliputisasaran tugasyangharusdiwujudkan, jenisdan banyaknya jumlah tugas,luaswilayahkerjadankondisigeografis, penduduk, potensidaerahyangbeftalian dankepadatan denganurusanyang penunjang akanditangani, tugas.Olehkarenaitu saranadan prasarana perangkat kebutuhan akanorganisasi daenhbagimasing-masing daerah tidak senantiasa samaatauseragam. Denganpeftimbangan DaerahKota tersebutdiatasmakaPeraturan Dumaiyang mengaturtentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerahperlu dilakukan penyesua ian berdasarka n Undang-undang Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerahyangsecaranormatif diaturdalampasal120 sampaidenganpasal128, mengaturmengenai kedudukan, daerah. tugas,danfungsiperangkat
175
perangkat Penyusunan kelembagaan daerahsaatini,masihmengacu padaPeraturan Pemerintah Nomor8 Tahun2003tentangPedoman organisasi yangpadaprinsipnya Perangkat Daerah, sebagai arahyangjelasdalammenata yangefisien,efeKifdan rasionalsesuaidengankebutuhan organisasi dan kemampuan daerahKotaDumai. pembagian Denganperubahan terminologi yang urusanpemerintahan bersifatconcurentberdasarkan Undang-Undang Nomor32Tahun2004,maka dalamimplementasi kelembagaan setidaknyaterwadahifungsi-fungsi pemerintahan tersebutpadamasing-masing levelpemerintahan. untukitu rumpunbidangpemerintahan tersebutuntukmewadahiurusanwajibdan yangakandiwadahi urusanpilihan dalamDinasdapatdikelompokkan dalam rumpunbidangpemerintahan yangtugasdan fungsinya sejenisdan/atau berdekatan, sepefti: bidangpendidikan, pemuda kebudayaan, danolahraga; bidangkesehatan dan sosial;bidangperhubungan dan pariwisata; bidang pekerjaan umumyangmeliputibinamarga,pengairan, ciptakaryadantata ruang;bidangperekonomian meliputi koperasidan usahakecildanmenengah, penanaman modal,industridanperdagangan; bidangkependudukan meliputi keluargaberencana, catatansipil,tenagakerja dan transmigrasi; bidang pelayanan peftanahan;bidangkelautandan perikanan; bidangpeftanian meliputitanamanpangan,ketahanan pangan,peternakan, perikanan darat, perkebunan, dan kehutanan; bidangperbambangan danenergi. Sedangkan urusanwajibdanfungsipendukung yangakandiwadahi dalam bentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerahdapat dikelompokkan seperti : bidangperencanaanpembangunan daerahdan litbang;bidangpengawasan; politikdanperlindungan bidangkesatuan bangsa, masyarakat; bidanglingkungan hidup;bidangkepegawaian dandiklaUbidang p e n g e l o l a a kne u a n g a nd a n a s s e t ; b i d a n ga r s i p ,d o k u m e n t a s id a n perpustakaan; bidanginformatikadan statistik;bidangpemberdayaan masyarakat perempuan; dan pemberdayaan bidangpelayanan kesehatan. Denganadanyapengelompokan rumpunbidangpemerintahan t e r s e b u t y, a n g m e n j a d id a s a ra c u a nd a l a m p e n e t a p a n o m e n k l a t u r k e l e m b a g a apne r a n g k a dt a e r a hy a n g p a l i n g m i n i m a l .p e r u m p u n a n sebagaimana tersebutdiatas,tidak berartimasing-masing bidangharus dibentukdinasataulembaga teknisdaerahyangberdirisendiri. Penambahan dan/ataupengembangan kelembagaan dari masingmasingbidangdimungkinkan, namrlnharustetap berdasarkan perumpunan bidangpemerintahan tersebutdan dilakukansecaraseleKif berdasarkan peftimbangan potensi,kan Keristikdankemampua n keuangandaerahdimasa mendatang.
176
Tata padaBadanmenjadiBagian sekretariat nomenklatur Perubahan (ukuran dan dan besaran) pola struktur Usahadan adanyapembatasan padaunitBagianTataUsahapadaDinasdanBadanyaituyang keseragaman Program, dan Umum(2) Subbagian Administrasi terdiridari(1) Subbagian yang dimaksudkan untuk lebihmemfungsikannya dan Pelaporan Evaluasi Bidangdantugaspelayanan penyelenggaraan tugas-tugas koordinator sebagai sebagaiunsurstaf. administratif Kepegawaian perangkat daerahyaituBadanAdministrasi, Beberapa fungsinya dan tugas mengingat Praja Pamong Polisi danDiklat,KantorSatuan perangkat daerah perundang-u ma ka nga n, peratu nda ran kan amanat merupa yang jumlah perangkat daerah, lembaga teknis tersebuttidakmengurangi ri' pedoman diaturtersendi organisasinya daerahini meliputi: dalamperaturan Ruanglingkuppengaturan perangkat daerah. a . Pembentukan h fungsi. dan tugas Kedudukan, organisasi. c . Susunan Fungsional. Jabatan d . Kelompok e. TataKerja dan f. Pembiayaan. PASALDEMI PASAL Pasal1 CukupJelas Pasal2 CukupJelas Pasal3 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Pasal4 CukupJelas Pasal5 CukupJelas
177
Pasal6 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Ayat(4) CukupJelas Ayat(5) CukupJelas Pasal7 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal8 CukupJelas Pasal9 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas
178
Ayat(4) CukuPJelas Pasal10 CukupJelas Pasal11 CukupJelas Pasal12 CukuPJelas Pasal13 CukupJelas Pasal14 CukupJelas Pasal15 CukupJelas Pasal16 Apt (1) CukupJelas Ayat (2) CukupJelas Ayat(3) CukuPJelas Pasal17 CukupJelas Pasal18 AYat(1) CukuPJelas Ayat (2) CukuPJelas
179
Ayat(3) CukupJelas Pasal19 CukupJelas Pasal20 CukupJelas Pasal21 CukupJelas Pasr,l22 CukupJelas Pasal23 CukupJelas
LEMBAMNDAEMH KOFADUMAINOMOR TAMBAHAN
180
