PEMERINTAH KOTA DUMAI

PEMERINTAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat strategis, perlu dilakukan penataan system dan mekanisme kinerja organisasi Lembaga Teknis Daerah; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai, dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah tersebut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Kewenangan/Urusan Pemerintahan Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Dumai; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah; 4. Walikota adalah Walikota Dumai; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah DPRD Kota Dumai; 6. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kota Dumai;

7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai yang berbentuk Inspektorat, Badan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Dumai; 9. Inspektur adalah Inspektorat Pemerintahan Kota Dumai; 10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah sesuai dengan nama Badan masing-masing; 11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja dilingkungan Pemerintahan Kota Dumai; 12. Kantor adalah lembaga teknis daerah berbentuk kantor dilingkungan pemerintahan Kota Dumai ; 13. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah sesuai dengan nama Kantor masing-masing; 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis tertentu Badan; 15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya; BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : a. Inspektorat b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Badan Kepegawaian dan Diklat d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kantor Pelayanan Terpadu f. Satuan Polisi Pamong Praja g. Kantor Lingkungan Hidup h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik j. Kantor Pelayanan Pasar k. Rumah Sakit Umum Daerah (2) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi. (3) Bagan organisasi lembaga teknis daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian tugas pokok dan uraian tugas organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB III KEDUDUKAN (1) (2)

(3) (4)

(5)

Pasal 3 Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur, yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrastif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Badan atau Kantor adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAB IV INSPEKTORAT Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dalam arti luas dan pelaksanaan urusan pembinaan aparatur, pendapatan dan perusahaan daerah, perekonomian dan pembinaan masyarakat serta pengawasan terhadap tugas-tugas pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi : a. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta terhadap pendapatan daerah; b. pengujian penilaian secara berkala atas hasil laporan setiap unsur dan atau unit/organisasi perangkat daerah atas petunjuk walikota; c. pengusutan terhadap kebenaran laporan/ pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dibidang pemerintahan, dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta terhadap pendapatan daerah yang dilakukan oleh setiap unsur atau instansi dilingkungan pemerintahan kota dumai serta tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan kepada pemerintah kota;

d. pembinaan terhadap penyelengaraan pelayanan teknis administratif dan fungsional meliputi administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan. Pasal 6 Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Perencanaan; 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Subbagian Administrasi dan Umum. c. Inspektorat Pembantu Wilayah I terdiri dari: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. d. Inspektorat Pembantu Wilayah II terdiri dari: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektorat Pembantu Wilayah III terdiri dari: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f.

Inspektorat Pembantu Wilayah IV terdiri dari: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya; BAB V BADAN Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kegiatan, statistik, pelaporan, penelitian dan pengembangan serta evaluasi akuntabilitas dan pencapaian kinerja pemerintah. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 7, Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan penyusunan rencana kegiatan, administrasi umum meliputi ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

b. perumusan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan serta penilaian hasil pelaksanaannya. c. pembinaan dan pengendalian statistik dan pelaporan. d. pengendalian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sitem perencanaan. e. perumusan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pelaporan akuntabilitas kinerja. f. perumusan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, pertanian dan sosial budaya serta sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Pasal 9 Susunan organisasi Bappeda, terdiri dari: a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Administrasi dan Umum; 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Kepegawaian. c. Bidang Statistik, Evaluasi dan Pengukuran Kinerja terdiri dari: 1) Subbidang Statistik dan Pelaporan; 2) Subbidang Evaluasi dan Pengukuran Kinerja. d. Bidang Ekonomi terdiri dari: 1) Subbidang Pertanian; 2) Subbidang Perekonomian. e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari: 1) Subbidang Agama, Sosial dan Kebudayaan; 2) Subbidang Pendidikan, Kesehatan dan SDM. f. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana Wilayah terdiri dari: 1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; 2) Subbidang Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Tamben. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya; Bagian Kedua Badan Kepegawaian dan Diklat Pasal 10 Badan Kepegawaian dan Diklat atau yang selanjutnya disebut BKD mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelayanan bidang kepegawaian, manajemen kepegawaian, penyusunan formasi, seleksi, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan karier pegawai.

Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 10, BKD menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan penyusunan peraturan Perundang-undangan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah; b. perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; c. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan; e. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundangundangan; f. penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan; g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya. Pasal 12 Susunan organisasi BKD, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Administrasi dan Umum; 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Perlengkapan. c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian terdiri dari: 1) Subbidang Manajemen Sistem Informasi; 2) Subbidang Data dan Arsip Kepegawaian. d. Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai terdiri dari: 1) Subbidang Kepangkatan dan Mutasi Pegawai; 2) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Pegawai. e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan terdiri dari: 1) Subbidang Penilaian Kinerja dan Pemberhentian Pegawai; 2) Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai. f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari: 1) Subbidang Diklat Struktural dan Fungsional; 2) Subbidang Diklat Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya;

Bagian Ketiga Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 13 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pasal 14 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 13, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pemberian pelayanan umum dibidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. pelaksanaan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan jender. e. pelaksanaan penyiapan fasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan partisipasi politik perempuan. f. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, advokasi dan fasilitasi tentang perlindungan perempuan dan anak. g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 15 Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari : a. Kepala b. Sekretariat terdiri dari: 1) Subbagian Administrasi dan Umum; 2) Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; 3) Subbagian Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari: 1) Subbidang Keluarga Berencana; 2) Subbidang Keluarga Sejahtera. d. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Perempuan terdiri dari: 1) Subbidang Politik dan Sosial Budaya; 2) Subbidang Ekonomi. e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari: 1) Subbidang Perlindungan Perempuan; 2) Subbidang Perlindungan Anak. f. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi terdiri dari:

1) Subbidang Kelembagaan Perempuan; 2) Subbidang Data dan Informasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya; BAB VI KANTOR Bagian Pertama Kantor Pelayanan Terpadu Pasal 16 Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 16, Kantor Pelayanan Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dan pedoman dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan; b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program manajemen pelayanan perizinan dan non perizinan; c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan; d. penyiapan bahan informasi data, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan; e. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 18 Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu, terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengaduan dan Pelayanan Non Perijinan; d. Seksi Pelayanan Perijinan; e. Seksi Data dan Informasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 19 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang keamanan, dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan/keputusan walikota, pengendalian masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 19, Satuan Polisi Pamong Praja meyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan/keputusan walikota. b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kapasitas personil polisi pamong praja, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan; c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan operasional ketentraman dan ketertiban masyarakat dan peraturan perundang-undangan dan peraturan/keputusan walikota; d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pengamanan, operasi penertiban, pengawalan serta kesamaptaan, strategi penegakan hukum; e. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; f. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kebakaran; g. penyiapan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pasal 21 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Penertiban dan Penegakan Produk Hukum; d. Seksi Pengendalian Masyarakat; e. Seksi Pembinaan Personil dan Satuan Tugas; f. UPT Pemadam Kebakaran; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Kantor Lingkungan Hidup Pasal 22 Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan bidang kebersihan dan lingkungan hidup. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 22, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi : a. Merumuskan kebijakan bidang linngkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pembangunan, pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

b. Melakukan pelayanan bidang kebersihan dan lingkungan hidup dengan mengacu pada standar pelayanan minimal (spm) bidang kebersihan dan lingkungan hidup; c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan aktifitas bidang kebersihan dan lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 24 Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan; d. Seksi Analisa Pencegahan Dampak Lingkungan; e. Seksi Lingkungan Hidup; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keempat Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pasal 25 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pembinaan kesatuan bangsa, Politik dan Linmas. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; c. pemberian pelayanan umum; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 27 Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga; d. Seksi Wawasan Kebangsaan, Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia; e. Seksi Perlindungan Masyarakat; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Pasal 28 Kantor Perpustakaan , Arsip dan Data Elektronik mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dibidang perpustakaan, kearsipan dan data elektronik. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan data elektronik. b. penyusunan rencana dan program dibidang arsip dan data elektronik. c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pembinaan dan pengelolahan perpustakaan, arsip dan data elektronik; d. pengelola arsip inaktif dan statis; e. penyelenggaraan layanan sistem informasi jaringan informasi dan jaringan informasi kearsipan dan kepustakaan. f. pengadaan dan pengelolaan arsip, data elektronik dan bahan perpustakaan. g. pelaksanaan penyusunan bibliografi, abstrak dan literature sekunder; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 30 Susunan organisasi Kantor Arsip dan Data Elektronik, terdiri dari : a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Kearsipan; d. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Elektronika; e. Seksi Pengolahan Deposit Pustaka; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keenam Kantor Pelayanan Pasar Pasal 31 Kantor Pelayanan Pasar mempunyai tugas penyelenggaraan merumuskan kebijakan dan koordinasi dibidang pelayanan dan pengelolaan pasar. Pasal 32 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Kantor Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dan pedoman dibidang pelayanan dan pengelolaan pasar; b. penyelenggaraan pembinaan pedagang kaki lima; c. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang pelayanan dan pengelolaan pasar; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33 Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pasar terdiri dari : a. Kepala Kantor; b. Subbagian Tata Usaha; c. Seksi Restribusi dan Pembukuan; d. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar; e. Seksi Ketertiban dan Keamanan Pasar; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Ketujuh Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 34 Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kantor Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan medis; b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis; c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan; d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan; e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang medis; g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 36 Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari : a. Direktur b. Bagian Tata Usaha 1) Subbagian Administrasi dan Umum 2) Subbagian Kepegawaian 3) Subbagian Pelaporan dan Rekam Medis c. Bidang Pelayanan 1) Seksi Pelayanan Medis 2) Seksi Penunjang Medis dan Logistik d. Bidang Keperawatan 1) Seksi Sumber Daya Manusia 2) Seksi Pelayanan Asuhan Keperawatan e. Bidang Program dan Keuangan 1) Seksi Program dan Anggaran 2) Seksi Akuntansi dan Keuangan BAB VII UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 37 (1) Unit pelaksanaan operasional Lembaga Teknis Daerah di lapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan beban kerja; (2) Pembentukan Organisasi dan Tatakerja, Tugas dan Fungsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota; (3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan; (4) Unit Pelaksana Teknis terdiri dari seorang Kepala, Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional dan bagi Unit Pelaksana Teknis yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi. BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 38 (1)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dapat diangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan;

(2)

Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

(3)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(4)

Jumlah tenaga fungsional, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; BAB IX TATA KERJA Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup kerjanya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 40 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan. (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 41 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai eselonering dan pemberian tunjangan jabatan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 42 Pejabat organisasi perangkat daerah yang ada sekarang, masih tetap menjalankan tugasnya sampai diangkatnya pejabat definitif yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43 Penjabaran tugas, fungsi dan uraian tugas lembaga teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya. Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kota Dumai; 2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai; 3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Administrasi, Kepegawaian dan Diklat Kota Dumai; 4. Peraturan Daerah nomor 24 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai; 6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Dumai. Dan Ketentuan Lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai Pada tanggal 11 September 2008 WALIKOTA DUMAI, Cap/dto. H. ZULKIFLI A.S. Diundangkan di Dumai pada tanggal 12 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, Cap/dto. H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda, NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2008 NOMOR 8 SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 15 TAHUN 2008 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008

INSPEKTORAT

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

SUBBAGIAN PELAPORAN

EVALUASI

DAN

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III

INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV

SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMERINTAHAN




SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG KEMASYARAKATAN




WALIKOTA DUMAI,

H. ZULKIFLI A.S.

SUBBAGIAN PERENCANAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


KEPALA

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

SUBBAGIAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG STATISTIK, EVALUASI & PENGUKURAN KINERJA

BIDANG EKONOMI

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA WILAYAH

SUBBIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN

SUBBIDANG PERTANIAN

SUBBIDANG AGAMA, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN

SUBBIDANG PU DAN TATA RUANG

SUBBIDANG EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA

SUBBIDANG PEREKONOMIAN

SUBBIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SDM

SUBBIDANG PERHUBUNGAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN TAMBEN

WALIKOTA DUMAI, UPT LITBANG

H. ZULKIFLI A.S.

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


KEPALA

SEKRETARIAT



SUBBAGIAN PERLENGKAPAN

BIDANG DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

BIDANG MUTASI DAN PENGADAAN PEGAWAI

BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

SUBBIDANG MANJEMEN SISTEM INFORMASI

SUBBIDANG KEPANGKATAN DAN MUTASI PEGAWAI

SUBBIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

SUBBIDANG DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG DATA DAN ARSIP KEPEGAWAIAN

SUBBIDANG KEPEGAWAIAN DAN PENGADAAN PERENCANAAN PEGAWAI

SUBBIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI

SUBBIDANG DIKLATTEKNIS

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto H. ZULKIFLI A.S.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


KEPALA

SEKRETARIAT



SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

SUBBIDANG POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA

SUBBIDANG PERLINDUNGAN PERERMPUAN

SUBBIDANG KELEMBAGAAN PEREMPUAN

SUBBIDANG EKONOMI

SUBBIDANG PERLINDUNGAN ANAK

SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI

BIDANG KELEMBAGAAN, DATA DAN INFORMASI

SUBBIDANG KELUARGA SEJAHTERA

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI H. ZULKIFLI A.S.

KANTOR PELAYANAN TERPADU KOTA DUMAI

NOMOR 15 TAHUN 2008 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2008

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGADUAN DAN PELAYANAN NON PERIJINAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI SEKSI PELAYANAN PERIJINAN

WALIKOTA DUMAI,


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN

:


KEPALA KANTOR



SEKSI PENGENDALIAN MASYARAKAT

SEKSI PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM

SEKSI PEMBINAAN PERSONIL DAN SATUAN TUGAS

WALIKOTA DUMAI, NIT PELAKSANA TEKNIS


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI

LAMPIRAN

KEPALA



SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

SEKSI PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN

SEKSI LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto H. ZULKIFLI A.S

:


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


KEPALA



SEKSI KESATUAN DAN KETAHANAN BANGSA

SEKSI WAWASAN KEBANGSAAN, DEMOKRATISASI DAN POLITIK DALAM NEGERI

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

WALIKOTA DUMAI, Cap/dto H. ZULKIFLI A.S

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN TATA USAHA

SEKSI PERPUSTAKAN

SEKSI KEARSIPAN

SEKSI PENDAYAGUNAAN DATA DAN PEMBERDAYAAAN INFORMASI

WALIKOTA DUMAI, Cap/dto. H. ZULKIFLI A.S.


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PASAR KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


KEPALA



SEKSI RESTRIBUSI DAN PEMBUKUAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR

SEKSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN PASAR

WALIKOTA DUMAI, Cap/dto H. ZULKIFLI A.S

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA DUMAI

LAMPIRAN

:


DIREKTUR

BIDANG PELAYANAN

BIDANG KEPERAWATAN

BIDANG PROGRAM DAN KEUANGAN

BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN MEDIS

SEKSI ETIKA DAN MUTU KEPERAWATAN

SEKSI PROGRAM DAN ANGGARAN

SUBBAGIAN ADM & UMUM

SEKSI PENUNJANG MEDIS

SEKSI PELAYANAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

SEKSI AKUNTANSI DAN KEUANGAN

SUBBAGIAN ADM DAN KEPEGAWAIAN

[

SUBBAGIAN PELAPORAN DAN REKAM MEDIS

KOMITE KEPERAWATAN

KOMITE MEDIS

INSTALASI


WALIKOTA DUMAI,


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH I. UMUM Dalam rangka pelaksanaan Pasal 14 ayat (1), yakni bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Selanjutnya

pada

Pasal

120

ayat

(2)

bahwa

perangkat

daerah

kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Peraturan Pemerintah

Nomor

8 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41

tahun 2008 sebagai

Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang organisasi perangkat daerah. Kelembagaan pemerintahan daerah atau organisasi perangkat daerah Kota Dumai terdiri dari : Organisasi Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah; organisasi sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan mempinyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan , mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dinas daerah yang merupakan

unsur

pelaksana

otonomi

daerah

yang

mempunyai

tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah; sedangkan lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Selain itu dalam melaksanakan tugastugasnya, Walikota dapat dibantu oleh Staf Ahli. Tugas dan Fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 33 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Recommend Documents