PEMERINTAH KOTA DUMAI PERATURANDAERAHKOTADUMAI NOMOR10 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATAKERJA KOTADUMAI DINAS KESEHATAN YANGMAHAESA DENGANRAHMATTUHAN WALIKOTADUMAI yangmenjadi urusanpemerintahan Menimbangr a. bahwapenyelenggaraan pemerintahan Pasal KotaDumaiberdasarkan kewenangan 14ayat(1) dan(2) danPasal120ayat(2) Undang-undang Daerah,perlu Nomor32 Tahun2004tentangPemerintahan perangkat daerahsesuaikebutuhan disusunkelembagaan dankemampuan daerah; perangkat daerah sebagaimana dimaksud bahwaorganisasi padahurufa diatasadalahdinasdaerahsebagaiunsur pelaksana urusanotonomidaerahatau penyelenggaraan kewenangan dibidangkesehatan; diantaranya padahurufadanb diatas denganmaksud c . bahwasehubungan perangkat kelembagaan daerah dandalamrangkapenataan perludibentukOrganisasi dan TataKerjaDinasKesehatan Daerah. denganPeraturan
148
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor8 Tahun1974tentangPokok-pokok (LembaranNegaraTahun1974Nomor55, Kepegawaian Tambahan Lembaran NegaraNomor3041)sebagaimana telah d i u b a hd e n g a nU n d a n g - u n d a n Ngo m o r4 3 T a h u n1 9 9 9 (LembaranNegaraTahun1999 Nomor169,Tambahan Lembaran NegaraNomor3890);
2 . U n d a n g - U n d a nNgo m o r1 6 T a h u n1 9 9 9t e n t a n gP e m bentukanKotamadya DaerahTingkatII Dumai(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999Nomor50,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor3829); Nomor32Tahun2004tentangPemerintahan Undang-Undang Daerah(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004 Nomor125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoraa37); 4. Undang-Undang Nomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antaraPemerintah PusatdanPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); PeraturanPemerintah Nomor25 Tahun2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi danKewenangan sebagai DaerahOtonom(LembaranNegaraTahun2000Nomor54, Tambahan Lembaran NegaraNomor3952); PeraturanPemerintah Nomor100 Tahun2000 tentang Pengangkatan Pegawai NegeriSipilDalamJabatanStruKural sebagaimana telah diubahdenganPeraturan Pemerintah Nomor13Tahun2002(Lembaran Negara Tahun2002Nomor Lembaran NegaraNomor4194); 33,Tambahan 7. Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun2003tentangPedoman (Lembaran Perangkat Daerah Organisasi Negara Tahun2003 Nomor14,Tambahan Lembaran NegaraNomora262); P e r a t u r a nP e m e r i n t a h N o m o r9 T a h u n2 0 0 3 t e n t a n g Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai NegeriSipil(Lembaran Negara Tahun2003Nomor 15,TambahanLembaran NegaraNomor4263); MenteriDalamNegeriNomor5 Tahun2005tentang 9 . Feraturan P e d o m a nP e n i l a i a nC a l o nS e k r e t a r i D s a e r a hP r o v i n s i K a b u p a t e n / K o tsae r t a P e j a b a tS t r u k t u r a lE s e l o nI I dilingkungan Kabupaten/Kota;
149
10. Keputusan Bersama MenteriPendayagunaan ApanturNegara Menteri Dalam Negeri dan Nomor01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor17 Tahun2003 TentangPetunjukPelaksanaan Peraturan Pemerintah NomorSTahun2003tentangPedoman PerangkatDaerahdan PeraturanPemerintah Organisasi Nomor9 Tahun2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil.
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAI(YATDAERAHKOTADUMAI dan WATIKOTADUMAI MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATUMNDAEMH KOfA DUMAITENIANGPEMBENTUIGN DANTATAKERJADINASKESEHATAN ORGANISASI KOTADUMAI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yangdimaksud dengan: KotaadalahKotaDumai; Pemerintah KotaadalahPemerintah KotaDumai; Walikota adalahWalikotaDumai; DaerahadalahSekretaris DaerahKotaDumai; Sekretaris DinasKesehatan adalahDinasKesehatan KotaDumai; KepalaDinasadalahKepalaDinaslGsehatanKotaDumai; Teknisyangselanjutnya Unit Pelaksana disebutUPTadalah TeknisDinasKesehatan Unit Pelaksana KotaDumai; h . KelompokJabatanFungsionaladalahKelompokyang melaksanakan kegiatan teknistertentusesuaidenganbidang tugasyangdimilikinya.
a. b. c. d. e. f. 9.
150
BAB II PEMBENTUKAN Pasal2 DaerahinidibentukOrganisasi DenganPeraturan danTataKerja DinasKesehatan,
BABIII KEDUDUKAN, TUGASDAN FUNGSI Pasal 3 ( 1 ) DinasKesehatan Pemerintah Kota. adalahunsurpelaksana ( 2 ) DinasKesehatan Dinasyang dipimpin olehseorang Kepala kepadaWalikota beradadi bawahdan beftanggungjawab melaluiSekretaris Daerah.
Pasal 4 DinasKesehatan mempunyai Walikota tugasmembantu dalam melaksanakan kewenangan kesehatan. desentralisasi dibidang Pasal 5 padaPasal Dalammelaksanakan tugassebagaimana dimaksud 4, DinasKesehatan, mempunyaifungsi : kebijakan kesehatan; a. Perumusan teknispenanganan dibidang perizinan pelayanan b. Pemberian danpelaksanaan umum; c. Pembinaan terhadapunit pelaksana teknisdinasdalam lingkuptugasnya; d. Pelaksanaan tugaslainyangdiberikan olehWalikota sesuai dengantugasdanfungsinya.
151
BAB IV ORGANISASI SUSUNAN Pasal 6 ( 1 ) Susunan terdiridari : DinasKesehatan, Organisasi a. KepalaDinas; : b. BagianTataUsaha,yangmembawahi Administrasi danUmum; 1. Subbagian Pelaporan. Program, Evaluasidan 2. Subbagian Medik, Masyarakat dan Pelayanan c. BidangKesehatan yangmembawahi : MasyarakaU 1. SeksiKesehatan Medik. 2. SeksiPelayanan Penyakit dan Penyehatan d. BidangPengendalian yang : Lingkungan, membawahi Penyakit; 1. SeksiPengendalian Lingkungan. 2. SeksiPenyehatan yangmembawahi : danAlatKesehatan, e. BidangFarmasi Obat, Makanan dan Pengawasan 1. SeksiKefarmasian danMinuman; 2. SeksiAlat Kesehatan.
f. urr;
g. Kelompok JabatanFungsional.
(2) Bagiandipimpinoleh seorangKepalaBagianyang berada kepadaKepalaDinas. dibawahdan bertanggungjawab Bidang (3) Masing-masing olehseorangKepala Bidangdipimpin kepadaKepala yangberadadibawahdanbertanggungjawab Dinas. (4) Masing-masing dan Seksidipimpinolehseorang Subbagian dan KepalaSeksiyang beradadibawah KepalaSubbagian kepadaKepalaBagiandan Kepala dan bertanggungjawab Bidangmasing-masing.
(s)BaganStruKurOrganisasidanTataKerjaDinasKesehatan Daerahini, tercantumpadalampiranPeraturan sebagaimana yangmerupakan bagianyangtidakterpisahkan.
152
BABV TEKNTS(UPT) uNrT PEI-AKSANA Pasal 7 (1)Da|amPeraturanDaerahinidibentukUPTDinasKesehatan berupaRumahSakitUmumDaerahdanPusatKesehatan Masyarakatyangse|anjutnyadisebutRSUDdanPuskesmas. dimaksudpadaayat(1) pasalini sebagaimana (2) Puskesmas g e c a m a t a nd a n a t a u t e r d a p a t p a d a m a s i n g - m a s i nK Kelurahan. dan yangberadadibawah Kepala (3) UPf dipimpinolehseorang Kepala melalui Dinas Kepala kepada bertanggungjawab Bidang,sesuaidengantugasdanfungsinya' (4)PembentukandanpenamaanUPTse|ainyangtercantumpada ayat (1) pasalini akanditetapkanlebih lanjut dengan Peratunn.Walikotadenganmempertimbangkankebutuhan dan bebankerjaorganisasi. BAB VI KELOMFOKTABATANFUNGSIONAT Pasal 8 tugasdalamjabatan mempunyai JabatanFungsional Kelompok yang perundang-undangan sesuaidenganperaturan fungsional berlaku. Pasal 9 (' 1') K e | o m p o k J a b a t a n F u n g s i o n a | t e r d i r i d a r i s e j u m | a h t e n a g a yang terbagidalamberbagai dalamjabatanfungsional sesuaidenganbidangkeahliannya' kelompok (2) Setiapkelompoktersebutpadaayat (1) pasalini dipimpin o]ehpejabatfungsiona|senioryangditunjuko|ehWa|ikota atau Pejabatyang berwenangsesuaidenganperaturan yangberlaku' perundang-undangan
153
/?)
tersebutpadaayat(1) pasalini Fungsional JumlahJabatan danbebankerja' kebutuhan berdasarkan ditentukan
diatursesuaidengan ( 4 ) Jenisdanjenjangjabatanfungsional yangberlaku. perundang-unCangan peraturan
BABVTI T.ATAKTR.]A Frsal 10 aq n a ss e t i a p l m p i n aunn i to r g a n i s adsai n D a ; ; , Im e t a k s a n a kt u prinsip koordinasr, wajibmenerapkan fungsional tenaga kelonrpok nsparansi tra efeftifitas, i kasi, efisiensi, mpl integrasi,sinkronisasi,si m a s i ng-masing p u b l i k , l i n g k u n g a n b a i kd i d a na k u n t a b i l i t a s Kota Pemerintah di iingkungan antarsatuanorganisasi mauDun dengan Kotasesuai laindi luarPemerintah seftadenganInstansi tugaspokokmasing-masing. Pasal 11 pelaksanaan wajibmengawasi satuanorganisasi setiappimpinan penyimpangan terjadi danapabila masing-masing tugasbawahan dengan yangdiperlukan sesuai langkah-langkah *alib mengambil yangberlaku. perundang-undangan peraturan Fasal 12 jawabmemimptn, bertanggung pimpinan organisasi satuan Setiap dan memberikan masing-masing bawahan mengkoorcirnasikan bawahan' pelaksanaan tugas petunjuk bagi serta bimbinga;r Pasal 13 danmematuhi wajibmengikuti satuanorganisasi setiappimpinan jawabkepadaatasanmasing-masing petunjukdanbeftanggung laporanberkalatepatpadawaKunya' dan menyampaikan
154
Pasal 14 Dalammenyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajibpuladisampaikan pimpinan kepada satuanunitorganisasi lainyangsecara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 15 Setiaplaporanyangditerimaoleh pimpinan satuanorganisasi daribawahan wajibdiolahdandipergunakan sebagai bahanuntuk menyusun laporan lebihlanjutdanmemberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 16 ( 1 ) ParaKepala Bidang danKepala Bagian menyampaikan laporan pimpinan kepada yangbersangkutan satuanorganisasi dan KepalaBagian TataUsahamenampung laporan tersebutserta menyusun laporanberkalasatuanorganisasi.
( 2 ) ParaKepala Subbidang danKepala Subbagian menyampaikan laporankepadaKepalaBidangdan KepalaBagianmasingm a s i n gu n t u kd i j a d i k a nb a h a nl a p o r a nb e r k a l as a t u a n yangbersangkutan. organisasi
( 3 ) ParaPejabatFungsional menyampaikan laporankepada pejabat yangmembawahkannya. struKural
BABVIII PEMBIAYAAN Pasal 17 Pembiayaan Organisasi DinasKesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
155
BABIX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN pasal 18 (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalamdan darijabatan struKuraldan fungsional ditetapkan oleh Walikotaatau P e j a b a ty a n g b e r w e n a n gs e s u a id e n g a np e r a t u r a n perundang-unda nganyangberlaku. (2) Ketentuan mengenai eselonering danpemberian tunjangan jabatanberpedoman padaperaturan perundang-undangan yangberlaku. (3) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Tenaga Fungsional ditetapkanoleh Walikotaatau pejabatyang berwenang sesuaidenganperaturanperundang-undangan yangberlaku. BAB X KETENTUAilPERAUHAN Pasal 19 OrganisasiDinasKesehatanyang ada sekarang,masihtetap menjalankan tugasdan fungsinyasampaidiangkatnyapejabat peraturanOaerahini.. definitifyangbaruberdasarkan Pasal20 Penjabaran tugas,fungsidanuraiantugasmasing-masing satuan organisasi DinasKesehatan akanditetapkan lebihlanjufdengan Peraturan Walikota. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal21 yangbelumcukupdiaturdalamperaturan Hal-hal Daerah iniakan diatur lebih lanjut oleh Walikotasepanjangmengenaiteknis pelaksanaannya.
156
Pasal22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,makaPeraturan Daerah KotaDumaiNomor5 Tahun2001tentangOrganisasi danTata KerjaDinas-dinas Daerah,sebagaimana telahdiubahdengan PeraturanDaerahKota DumaiNomor4 Tahun2002 serta ketentuan-ketentuan lainyangbertentangan denganPeraturan Daerah inidinyatakan tidakberlaku. Pasal23 Peraturan Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. A g a r s e t i a po r a n gd a p a t m e n g e t a h u i n ym a ,e m e r i n t a h k a n pengundangan Peraturan Daerahini denganpenempatannya dalamLembaran DaerahKotaDumai. Ditetapkan di Dumai padatanggal 5 Desember 2005 wAtrKoTA DUMAI, Cap /dto H. ZULKIFTIA.S. Diundangkan di Dumai padatanggal5 Desember 2005 SEKRETARIS DAERAHKOTADUMAI, Cap / dto, H. WAN FAUZIEFFENDI Pembina Tk. I, NIP.010055541 LEMBAMN DAEMHKOTADUMAITAHUN2OO5 NOMOR9 SERID
157
=a BaR gRtr 9== -EU
ass?
H=3
FE=
z
eE
i
O:<
=E=
o
E
EE= *g= ---<
AY a-
g E
t
eE a< -o 6-
E= =# e4 qV
=a <= 158
PENJEI.ASAN ATAS PERATURANDAERAHKOTADUMAI NOMOR10 TAHUN2OO5 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDANTATA KERJA KOTADUMAI DINAS KESEHATAN I. UMUM nomor32 Tahun2004mengenai Penjelasan umumUndang-Undang p e r a n g k adt a e r a hm e n g a m a n a t k abna h w a ,d a l a mp e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan daerah.Secara daerah,kepaladaerahdibantuolehperangkat penyusunan daerahterdiridariunsurstafyangmembantu umumperangkat k e b i j a k ad n a n k o o r d i n a sdi ,i w a d a hdi a l a ml e m b a g as e k r e t a r i a u t ,n s u r pelaksanaan penyusunan pendukung kebijakan dan tugaskepala daerahdalam teknisdaerah,sefta daerahyangbersifatspesifik,diwadahidalamlembaga yangdiwadahi dinasdaerah. urusandaerah dalamlembaga unsurpelaksana perangkatdaerahdalambentuksuatu Dasarutama penyusunan yangmenjadikewenangan organisasi adalahadanyaurusanpemerintahan penanganan urusanpemerintahan daerah,namuntidakberartibahwasetiap besaran organisasi harusdibentukkedalamorganisasi tersendiri. Sedangkan perangkat kebutuhan faKor keuangan, daerahdenganmempertimbangkan sasaran tugasyangharusdiwujudkan, daerah, cakupan tugasyangmeliputi jumlah jenisdan banyaknya tugas,luaswilayahkerjadankondisigeografis, penduduk, potensidaerahyangbertalian denganurusanyang dankepadatan prasarana penunjang tugas.Olehkarenaitu akanditangani, saranadan perangkat daerahbagimasing-masing daerah tidak kebutuhan akanorganisasi samaatauseragam. senantiasa Daerahf'-'r Denganpertimbangan tersebutdiatasmakaPeraturan Organisasi dan Tatalitri;r Dumaiyang mengaturtentangPembentukan g perl penyesua rka n ndanQ-U Irr,-, rQ kat Daerah i la ku ka n ia n U Peran ud berdasa Daerahyangsecaranormatif Nonror32 Tahun2004tentangPemerintahan diaturdalampasal120 sampaidenganpasal128, ntengaturmengenai daerah. kedudukan, tugas,danfungsiperangkat
159
perangkat saatini,masihmengacu daerah kelembagaan Penyusunan Organisasi padaPeraturan Nomor8 Tahun2003tentangPedoman Pemerintah yangpadaprinsipnya arahyangjelasdalammenata sebagai Daerah, Perangkat dan sesuaidengankebutuhan yangefisien,efektifdan rasional organisasi daerahKotaDumai. kemampuan yang pembagian perubahan urusanpemerintahan terminologi Dengan maka Nomor32Tahun2004, Undang-Undang berdasarkan concurent bersifat i l e m b a g a asne t i d a k n ytae r w a d a hfiu n g s i - f u n g s i d a l a mi m p l e m e n t a ks e Untukitu levelpemerintahan. pemerintahan tersebutpadamasing-masing urusanwajibdan tersebutuntukmewadahi rumpunbidangpemerintahan dalam yangakandiwadahi dalamDinasdapatdikelompokkan urusanpilihan yangtugasdan fungsinya sejenisdan/atau rumpunbidangpemerintahan pemuda pendidikan, danolahraga; kebudayaan, seperti: bidang berdekatan, bidang dan pariwisata; dan sosial;bidangperhubungan bidangkesehatan ciptakaryadantata pekerjaan binamarga,pengairan, umumyangmeliputr menengah, kecildan koperasidan usaha perekonomian meliputi ruang;biciang meliputi perdagangan; kependudukan bidang dan inCustri mcdal, Denanaman bidang kerja dan transmigrasi; tenaga sipil, catatan berencana, keluarga bidangpertanian dan perikanan; pelayanan pertanahan;bidangkelautan perikanan pangan,peternakan, darat, pangan, ketahanan tanaman meliputi pertambangan energi' dan perkebunan, bidang dankehutanan; yangakandiwadahi urusanwajibdanfungsipendukung Sedangkan d a l a mb e n t u kb a d a n ,k a n t o rd a n r u m a hs a k i t u m u md a e r a hd a p a t pembangunan daerahdan rrikelompokkan seperti: bidangperencanaan perlindungan politikdan pengawasan; kesatuan bangsa, bidang litbang; bidang kepegawaian dandiklaUbidang lingkurrgan hril,gibidang bidang masyarakat; p e n g e l o l a aKne u a n g adna n : ' : s € t i b i d a n ga r s i p ,d o k u m e n t a s di a n p e r p u s t a k a abni;d a n gi n f o r n : a t i kdaa n s t a t i s t i kb; i d a n gp e m b e r d a y a a n perempuan; kesehatan' bidangpelayanan danpemberdayran masyarakat D e n g a na d a n y ap e n g e l o m p o k ar unm p u nb i d a n gp e m e r i n t a h a n t e r s e b u ty, a n g m e n j a d di a s a ra c u a nd a l a mp e n e t a p anno m e n k l a t u r . erumpunan k e l e m b a g a apne r a n g k adt a e r a hy a n g p a l i n gm i n i m a l P bidangharus tersebt'tdiatas,tidak berartimasing-masing sebagaimana teknisdaerahyanqberdirisendiri. dinasataulembaga dibentuk dari masingkelembagaan Penambahan dan/ataupengembangan perumpunan namun harustetap berdasarkan masingbidangdimungkinkan, tersebutdan dilakukansecaraseleftif berdasarkan bidangpemerintahan keuangandaerahdimasa potensi, pertimbangan karaKeristik dankemampuan mendatang.
160
Perubahan padaBadanmenjadiBagian nomenklatur Sekretariat Tata pembatasan Usahadan adanya struktur(ukurandan besaran) dan pola padaunitBagian keseragaman TataUsahapadaDinasdanBadanyaituyang t e r d i rdi a r i( 1 ) S u b b a g i aAnd m i n i s t r adsai nU m u m( 2 ) S u b b a g i apnr o g r a m , Evaluasi yangdimaksudkan dan Pelaporan untuklebihmemfungsikannya penyelenggaraan sebagar koordinator tugas-tugas Bidang dantugaspelayanan administratrf sebagai unsurstaf. perangkat Seberapa daerahyaituBadanAdministrasi, Kepegawaian danDiiriatK.:ntcr Satuan Polisi Panrong Prajamengingat tugasnanfungsinya merupakanamanatperatura n perundang-unda ngan,makaperang katdaerah tersebuttidakmengurangi yang lembaga teknis daerah, .1umlah ;:.''lnrlkat pedoman organisasinya diaturtersendiri. a. b. c. d. e. f.
Ruanglingkuppengaturan dalamperaturan daerahini meliputi: perangkat Pembentukan daerah. Kedudukan, tugasdanfungsi. Susunan organisasi. Kelompok Jabatan Fungsional. TataKerja dan Pembiayaan.
II. PASATDEMI PASAL Pasal1 CukupJelas Pasal2 CukupJelas Pasal3 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Pasal4 CukupJelas
161
Pasal5 CukupJelas Pasal6 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Ayat(4) CukupJelas Ayat(5) CukupJelas Pasal7 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Ayat(a) CukupJelas PasalB CukupJelas Pasal9 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas
162
Ayat(3) Cukup Jelas Ayat(a) CukupJelas Pasal10 CukupJelas Pasal11 CukupJelas Pasal12 CukupJelas Pasal13 CukupJelas Pasal14 CukupJelas Pasal15 CukupJelas Pasal16 Ayat(1) CukupJelas Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal17 CukupJelas Pasal18 Ayat(1) CukupJelas
163
Ayat(2) CukupJelas Ayat(3) CukupJelas Pasal19 CukupJelas Pasal20 CukupJelas Pasal21 CukupJelas Pasal22 CukupJelas Pasal23 CukupJelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAEMH KOTADUMAINOMOR
164
