PEMERINTAH KOTA BATU PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penenggulangan Bencana Daerah (BPBD); b. bahwa Daerah Kota Batu memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghampat pembangunan daerah; c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam mewujudkan kesejahteran umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukkan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118); 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830); 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor I/D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU dan WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Batu. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu; 3. Walikota adalah Walikota Batu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu. 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. 9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Pemerintahan. 11. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur. 12. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. 13. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 19. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 20. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 21. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 24. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 25. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 26. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 27. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 28. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 29. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 30. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 31. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 32. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. 33. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. 35. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 36. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 37. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan BangsaBangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu. BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penganggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penganggulangan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturanperundang. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Badan Daerah Kota Batu terdiri dari : a. Kepala; b. Unsur Pengarah; c. Unsur Pelaksana.
Penanggulangan
Bencana
Bagian Kedua Kepala Pasal 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 8 (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. (2) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota. (3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan. Pasal 9 (1) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) pejabat satuan kerja perangkat
daerah
dan
4
(empat)
masyarakat profesional dan ahli.
anggota
dari
(2) Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun. (3) Pengangkatan anggota Unsur Pengarah dari anggota masyarakat profesional dan ahli dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 10 Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Unsur Pengarah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. pemantauan; c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bagian Kedua Unsur Pelaksana Pasal 12 (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. (2) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana Badan sehari-hari. Pasal 13 Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara integrasi meliputi : a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Pasal 14 Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD menyelenggarakan fungsi : a. pengoordinasian; b. pengkomandoan; dan c. pelaksana.
Pasal 15 Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan fungsi koodinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pasal 16 Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana. Pasal 17 Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dengan
memperhatikan
penanggulangan
kebijakan
bencana
dan
penyelenggaraan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan. Pasal 18 Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD terdiri atas : a. Kepala Pelaksana; b. Sekretaris Unsur Pelaksana; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi. BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN Pasal 19
(1) Kepala
Pelaksana
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah adalah jabatan struktural eselon III/a. (2) Sekretaris
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
adalah jabatan struktural eselon IV/a. (3) Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan struktural eselon IV/a. BAB VI TATA KERJA Pasal 20 Badan
Penanggulangan
melaksanakan
tugas
Bencana
menerapkan
Daerah prinsip
dalam
koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi. Pasal 21 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana
Daerah
bertanggungjawab
memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan,
mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Setiap unsur pimpinan pada satuan organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk-petunjuk
dan
bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 23 Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Batu dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN Pasal 24 (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris Unsur Pelaksana, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris
Daerah
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan
penghargaan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota. (2) Eselonering Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulan Bencana Daerah. Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Pasal 27 Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu. Ditetapkan di Batu pada tanggal 16 Agustus 2011
WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Diundangkan di Batu pada tanggal 12 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU ttd
WIDODO. SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19591223 198608 1 002
LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2011 TANGGAL 12 Desember 2011 NOMOR 1/D
Lampiran Peraturan Daerah Nomor : 13 Tahun 2011 Tanggal : 16 Agustus 2011 BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA B.ATU
KEPALA
UNSUR PENGARAH SKPD PROFESIONAL/AHLI
UNSUR PELAKSANA KEPALA PELAKSANA BPBD
SEKRETARIAT
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO
WALIKOTA BATU,
EDDY RUMPOKO
