PEMERINTAH KABUPTEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana N0.39

PEMERINTAH KABUPTEN CIREBON

KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana N0.39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupten Cirebon Tahun 2014-2019, dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Talun Tahun 2014–2019 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, karyawan/i di lingkungan Kecamatan Talun. Disamping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 224 ayat (1) yang menyebutkan “Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas : 1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

Rencana Strategis Kecamatan Talun Tahun 2014 – 2019

1

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu

pola

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang

baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Adapun

pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat.

Sedangkan

dalam

perencanaan

pembangunan,

kemasyarakatan

dan

kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati. 1.2 Landasan Hukum a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ) e. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon ; f.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang RPJPD 2005-2025


2

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; i.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

j.

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2014

k. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ) ; l.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon

Nomor

18

Tahun

2010

tentang

Pelimpahan

Sebagian

Kewenangan

Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. m. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan Adapun

maksud

penyusunan

Renstra

Kecamatan

Talun

adalah

untuk

mendeskripsikan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Renstra Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Tahun 2014 - 2019 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Talun ini adalah : 1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun yaitu 20142019. 2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar

dalam menyusun

Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah. 3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua stakeholder (pemangku kepentingan) dalam menilai kinerja Pemerintah Kecamatan Talun. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TALUN Memuat tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.


3

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Memuat

tentang

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Renstra K/L dan Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-isu Strategis seperti Gambaran Pelayanan, Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L, Sasaran Jangka Menengah Dari Renstra Kabupaten Cirebon, Implikasi RTRW Bagi Pelayanan dan Implikasi KLHS Bagi Pelayanan. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat tentang Visi dan Misi Kecamatan Talun, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan disajikan dalam bentuk tabel. BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja SKPD

yang akan dicapai dalam lima tahun

mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII : PENUTUP


4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TALUN

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon nomor : 73 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bab II, Pasal 2, Ayat 2 dan 3, tugas pokok Kecamatan adalah

mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaaan masyarakat. 3. Pengordinasian upaya penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban umum. 4. Pengordinasian persiapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. 5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan. 7. Pembinaan penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. 8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon nomor 73 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi Camat sebagai menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaaan masyarakat. b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan. f.

Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa / Kelurahan.

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon nomor 67 tahun 2014 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat, Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan meliputi aspek : a. Perizinan b. Rekomendasi c. Koordinasi d. Pembinaan e. Pengendalian


5

f.

Fasilitasi

g. Penetapan, dan h. Penyelenggaraan. Dalam pelaksanaan tugas Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan tenaga teknis yaitu para Seksi yang terdiri dari : 

Kepala Seksi Pemerintahan



Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban



Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan



Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat



Kepala Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum



Kasubag Umum dan Keuangan



Kasubag Program



Pelaksana, dan



Tenaga Struktural Lainnya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah, serta sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut di atas, kecamatan mempunyai

fungsi

sebagai berikut : a.

Camat

(1)

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

(3)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mempunyai fungsi:  Penyelenggaraan Pemerintah Umum Daerah;  Penyelenggaraan

Pembinaan,

Bimbingan

dan

Pengawasan

tehadap

penyelenggaraan Pemerintah Desa;  Pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;  Penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban;  Penyelenggaraan perlindungan masyarakat;  pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa;  Fasilitasi Kegiatan Pemilihan Umum;  Pelaksanaan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan dan program Kecamatan;


6

 Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas operasional perangkat otonom di tingkat Kecamatan yang menangani bidang-bidang pekerjaan umum, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan keluarga berencana, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan;  Penyelenggaraan

Pembinaan

dalam

bidang

pertanahan,

industri

dan

perdagangan, lingkungan hidup, koperasi dan tenaga kerja di wilayah kerjanya;  Penyelenggaraan pemerintah bidang tertentu lainnya, yaitu informasi dan komunikasi.

Kesejahteraan

sosial,

penanaman

modal,

pertambangan,

pemukiman, perimbangan keuangan dan penataan ruang;  Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kecamatan. b.

Sekretaris Camat

(1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan menyusun perencanaan dan program Kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Camat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan; b. Pelaksanaan penyiapan, penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja Kecamatan; c. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan Kecamatan; d. Pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan

data

dan

pelaporan

kegiatan

Kecamatan: e. Pengadministrasian semua urusan surat keterangan, rekomendasi dan perizinan yang ada di Kecamatan. c.

Kasubag Umum dan Keuangan

(1) Subbagian Umum dan Keuangan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian umum dan Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. (2) Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan administrasi umum dan Administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan Kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan program subbagian umum;


7

b. Pelaksanaan kordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan kecamatan; c. Pelaksanaan tugas Subbagian Umum; d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.: d.

Kasubag Program

(1) Subbagian Program Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala subbagian program adalah unsur pembantu pimpinan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat. (2) Subbagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan dan program kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Subbagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan perencanaan program Kecamatan; b. Pelaksanaan kordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan; c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.: e.

Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan urusan Pemerintahan Umum Daerah dan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan; b. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan penyelenggaraan pemerintah Desa d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; e. Pelaksanaan administrasi bidang pertahanan; f.

Pelaksanaan administrasi dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan dilingkup pemerintahan Kecamatan. f.

Seksi Ketertiban dan Ketentraman (1) Seksi Ketertiban dan Ketentraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman tingkat Kecamatan.


8

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan koordinasi fungsional dengan unsur keamanan dalam rangka perwujudan suasana tertib; c. Pelaksanaan fungsi operasional penegakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi izin keramaian dan pengelolaan pemanfaatan bidang pertambangan dan energi; e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian usaha-usaha preventif dana represif serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat, suku, ras dan agama; f.

Perumusan perencanaan bahan kebijakan penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial dan konflik etnis;

g. Pelaksanaan

koordinasi

kegiatan

dan

pembinaan

dalam

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan administrasi rekomendasi serta masalah perizinan; i.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup ketertiban dan ketentraman Kecamatan.

g.

Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

(1) Seksi Ekonomi

dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah

unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan tingkat Kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa; b. Pelaksanaan

Musyawarah

Rencana

Pembangunan

(MUSRENBANG)

Kecamatan; c. Pelaksanaan Latihan Keterampilan bagi masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan; d. Pelaksanaan pendataan sumber daya dan potensi pembangunan tingkat Desa; e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan program pembangunan desa, teknologi

tepat

guna,

lembaga-lembaga/organisasi

masyarakat

pelaku

pembangunan di tingkat Desa dan kelompok masyarakat yang mengelola usaha ekonomi, perkreditan maupun usaha produksi; f.

Pelaksanaan koordinasi di bidang pekerjaan umum;


9

g. Pelaksanaan koordinasi di bidang budaya dan pariwisata; h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup ekonomi dan pembangunan Kecamatan. h.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan kesejahteraan rakyat tingkat Kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. b. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dan peningkatan kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat; c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat, Keluarga Berencana, Pendidikan, olahraga, pemuda dan pemberdayaan perempuan; d. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang pariwisata, kebudayaan serta agama; e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat Kecamatan. i.

Seksi Pelayanan Umum (1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi adalah unsur pelaksana yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (2) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan umum tingkat Kecamatan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

penyusunan

program

dan

pembinaan

pelayanan

dan

kependudukan dan Catatan Sipil; b. Pelayanan administrasi umum; c. Penyusunan program dan penyelenggaraan perizinan; d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan di tingkat Kecamatan; e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan terhadap pasar Desa; f.

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelayanan di bidang ketenaga kerjaan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan lingkup pelayanan umum Kecamatan.


10

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Talun dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Talun

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN TALUN CAMAT

Jabatan Fungsional

SEKRETARIS CAMAT Ka. Sub Bagian Umum & Keuangan

Ka. Seksi Pemerintahan

Ka. Seksi Pelayanan Umum

Ka. Seksi Ekonomi Pembangunan

Ka. Sub Bagian Program

Ka. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Ka. Seksi Ketentraman & Ketertiban

11 Desa

2.2 Sumber Daya Kecamatan 2.2.1

Kondisi dan Potensi Geografis Kecamatan Talun merupakan wilayah yang terletak di perbatasan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan, Secara Topografi merupakan dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 4 meter sampai dengan 10 meter diatas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Talun terdiri dari 11 Desa yaitu : Kecomberan, Kepongpongan, Cirebon Girang, Ciperna, Sarwadadi, Kubang, Wanasaba Lor, Wanasaba Kidul, Cempaka, Kerandon dan Sampiran. Secara Geografis Kecamatan Talun memiliki batas Wilayah Sebagai berikut : 1. Sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuningan 2. Sebelah barat, berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumber 3. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kecamatan Kedawung 4. Sebelah Timur, berbatasan langsung dengan Kota Cirebon


11

2.2.2 Gambaran Satuan Kerja Jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Talun pada tahun 2014 adalah 24 pegawai. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Talun terbagi menjadi : a. Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang : Golongan IV

: 2 orang

Golongan III

: 8 orang

Golongan II

: 14 orang

Jumlah

: 24 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan : Sarjana Strata 2 :

2 orang

Sarjana Strata 1

: 4 orang

D-3

: 2 orang

SLTA

: 15 orang

SLTP

: 1 orang

Jumlah

: 24 orang

c. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan : Sepama/Diklatpim III

: 2 orang

Adum/Diklatpim IV

: 6 orang

Jumlah

: 8 orang

d. Pejabat Struktural Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Talun terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut : Eselon III a

: 1 orang

Eselon III b

: 1 orang

Eselon IV a

: 5 orang

Eselon IV b

: 2 orang

Jumlah

: 9 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Talun meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain : 1) Perkantoran Satu Atap 2) Ruang Rapat 3) Ruang Piket 4) Ruang Kerja Camat 5) Ruang Kerja Sekretariat 6) Ruang Kerja Seksi 7) Ruang Operator Komputer dan data 8) Ruang Pelayanan 9) Kamar mandi dan WC


12

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Talun yang sekarang ini ada adalah : Kendaraan Operasional Roda empat dengan rincian sebagai berikut : 

1 unit Suzuki APV Tahun 2010

Kendaran Operasional Roda dua dengan rincian sebagai berikut : 

4 unit Honda Win Tahun 2002, 2004 dan 2005



1 unit Honda Supra x Tahun 2005



1 unit Honda Supra new fit Tahun 2006



2 unit Honda revo Tahun 2012



1 unit Suzuki Smash tahun 2007



1 unit Honda vario techno cbs Tahun 2014 Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah computer, laptop,

Infokus, layar/screen, AC Split, meja, kursi, mesin ketik, internet (free wifi) dan alat pendukung pencetakan KTP serta peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas. e.

Anggaran Tahun 2009 – 2013 dan Proyeksi 2014 – 2019 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Talun yaitu : Tahun 2009

sebesar

:

Rp. 221.034.730,-

Tahun 2010

sebesar

:

Rp. 238.195.628,-

Tahun 2011

sebesar

:

Rp. 247.644.400,-

Tahun 2012

sebesar

:

Rp. 337.304.400,-

Tahun 2013

sebesar

:

Rp. 350.331.500,-

Tahun 2014

sebesar

:

Rp. 351.421.400,-

Untuk lebih jelas anggaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 – 2014 dan proyeksi anggaran tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Anggaran Tahun 2009 – 2014 dan Proyeksi 2014 – 2018 Tahun

2009

2010

Anggaran

Rp.221.034.730,-

Rp.238.195.628,-

2015

2016

Proyeksi Tahun Anggaran

2.3

Rp. 336.063.028

Rp. 537.745.410

2011 Rp.247.644.400,-

2017 Rp.513.200.951

2012

2013

2014

Rp.337.304.400,-

Rp.350.331.500,-

Rp.351.421.400,-

2018 Rp. 573.938.960

2019 Rp.617.585.176

Kinerja Pelayanan Kecamatan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan., dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas


13

dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Talun untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;

2.

Pengoordinasian

kegiatan

penyelenggaraan ketentraman

pemberdayaan dan

Ketertiban

masyarakat, umum,

upaya

penerapan

dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 3.

Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;

4.

Pelaksanaan pelimpahan sebagaian kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;

5.

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa;

6.

Pelaksanaan

Evaluasi,

pelaporan

pembinaan

dan

pengawasan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa; 7.

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Talun

sebagaimana tersebut di bawah ini : 1.

Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan 1)

Menyusun rencana kegiatan seksi Pemerintahan;

2)

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan Seksi Pemerintahan di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah Kabupaten Cirebon;

3)

Memberikan/meneruskan disposisi surat-surat dinas dan penugasan kepada bawahan;

4)

Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja;

5)

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung maupun tidak langsung;

6)

Memberikan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai;

7)

Sosialisasi pembuatan Peraturan Desa;

8)

Memfasilitasi, memotivasi pembuatan Rancangan Peraturan Desa

9)

Memfasiltasi, memotivasi pembuatan Peraturan Desa;

10) Penanganan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;


14

11) Memfasilitasi tentang mekanisme pemberhentian anggota BPD dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu anggota BPD 12) Membuat format tentang penggunaan Alokasi Dana Desa 13) Pembinaan kepada seluruh perangkat Desa 14) Memfasilitasi administrasi Alokasi Dana Desa dan memverifikasinya 15) Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan ADD 16) Menerima dan mendistribusikan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan ke setiap Desa 17) Memonitoring pengamanan PBB ke setiap Desa dan membuat rekap untuk disampaikan laporannya ke Dinas Pendapatan 18) Mendampingi Tim Verifikasi Auditor (Inspektorat) Kabupaten Cirebon dalam pemeriksaan Reguler di Desa 19) Mendampingi Tim Verifikasi Auditor (Inspektorat) Kabupaten Cirebon dalam pemeriksaan Fisik 20) Memfasilitasi mekanisme penyusunan perhitungan Anggaran, LKPJ dan LPPD 21) Pembinaan Penyelenggaraan Pemilu ke Desa 22) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat 2.

Kinerja Pelayanan di Seksi Ketenteraman dan Ketertiban : 1)

Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

2)

Menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan ketertiban dan ketertiban umum di kecamatan sesuai pelimpahan wewenang pemerintah kabupaten

3)

Memberikan/meneruskan disposisi surat-surat dinas dan penugasan kepada bawahan

4)

Memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas serta meningkatkan keterampilan dan kualitas kerja

5)

Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara langsung maupun tidak langsung

6)

Memberikan penilaian hasil kerja bawahan berdasarkan prestasi kerjanya dengan mencatat dalam buku catatan pegawai

7)

Menyiapkan bahan upaya penyelesaian konflik

8)

Pelayanan SKCK/Yandu/Izin Hajat (Rame-rame) bersama Polsek

9)

Perencanaan persiapan Pilkada dan Pemilu

10) Monitoring persiapan Pilkada dan Pemilu para Linmas ke Desa-Desa 11) Rapat kerja di Kesbanglinmas 12) Rapat Kasatgas, Babinsa Desa dan Babinkamtibmas Desa di Kecamatan Kapetakan 13) Menghadiri Upacara HUT Sat Pol PP Tingkat Kabupaten Cirebon di Sumber 14) Persiapan Hari Jadi Kabupaten Cirebon Tingkat Kecamatan Kapetakan 15) Pendataan pedagang Kaki lima di wilayah Kecamatan Kapetakan 16) Pemeriksaan perizinan di Perusahaan-Perusahaan di wilayah Kecamatan Kapetakan 17) Pelatihan PBB Linmas Se-Kecamatan Kapetakan


15

18) Pembinaan para Mandor dan Linmas di Desa-Desa 19) Monitoring pembagian BLSM 20) Operasi Ketupat bersama Polsek dan Koramil 21) Monitoring menjelang lebaran H-7 dan H+7 22) Pembinaan di Desa-Desa mengenai Kelinmasan 23) Laporan Kinerja Pol PP di Kabupaten Cirebon 24) Laporan deteksi dini tentang Ipolek Sosbud & Keamanan 25) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat 3.

Kinerja Pelayanan di Seksi Ekonomi dan Pembangunan 1)

Menyusun rencana kegiatan seksi Ekbang

2)

Memberikan pelayanan administrasi berupa rekomendasi

3)

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan/Fisik dari Program ADD Tahun 2014 ke Desa.

4)

Menyiapkan bahan pengumpulan data di bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan, Pengairan, Pertambangan, Kebersihan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup

5)

Memberikan pelayanan administrasi dalam pemberian rekomendasi pembangunan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan, Pengairan, Pertambangan, Kebersihan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup

6)

Melakukan kajian dan analisis permasalahan dalam bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan, Pengairan, Pertambangan, Kebersihan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup untuk dicarikan solusi penangananya

7)

Pembinaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Program Pembangunan

8)

Pelaporan Pelaksanaan Proyek Fisik tahun 2014

9)

Membuat Surat kepada Desa untuk jadwal pelaksanaan Musrenbang

10) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa 11) Merekap Usulan hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa dan Usulan dari UPT se-Kecamatan Talun 12) Membuat Surat keputusan tentang Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kecamatan Talun 13) Penilaian Lomba Desa Tingkat Kecamatan oleh Tim Penilai Tingkat Kecamatan 14) Penentuan Desa Terbaik 15) Rekomendasi surat usulan Desa terbaik Tingkat Kecamatan 16) Pembinaan ke Desa untuk persiapan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten Cirebon 17) Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa Tingkat Kabupaten 18) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 19) Pelaporan ke Tingkat Kabupaten hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan 20) Memfasilitasi Usulan Program Pembangunan dari dana ADD 21) Pembinaan ke Desa-Desa dalam penyusunan Dokumen ADD 22) Merekap hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten 23) Pembinaan pengisian profil Desa


16

24) Rekapitulasi Profil Desa 25) Memverifikasi usulan program pembangunan Desa 26) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa 27) Memfasilitasi dalam pelaksanaan pembuatan SPJ 28) Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 29) Monitoring Bidang perekonomian Masyarakat 30) Penyelenggaraan Rapat LPMD Tingkat Kecamatan hasil bulan bakti gotong royong 31) Rekap kegiatan hasil pelaksanaan bulan bhakti gotong royong 32) Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Kelompok Tani hasil Musrenbang Kecamatan 33) Menginventarisir kondisi jalan Desa, Jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi 34) Pelaporan tentang kondisi jalan di wilayah Kecamatan 35) Monitoring Pelaksanaan proyek pembangunan dari dana ADD 36) Monitoring Pelaksanaan Program proyek masuk Desa dari hasil Musrenbang Tahun 2014 37) Pembinaan administrasi dan pelaporan ke Desa (LPMD) 38) Pembinaan dan Evaluasi Program Pembangunan 39) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan serta memberi pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan 40) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat 4.

Kinerja Pelayanan di Seksi Kesejahteraan Rakyat 1) Menyusun rencana kegiatan seksi Kesra 2) Memberikan pelayanan administrasi berupa rekomendasi 3) Menyiapkan bahan pembinaan bidang kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan masyarakat 4) Menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah data bidang Kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Menyiapkan bahan pembinaan bidang kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan masyarakat 6) Penagihan uang raskin di Desa 7) Menyetorkan uang raskin dari Desa ke Badan Urusan Logistik 8) Penggalangan Bulan Dana PMI 9) Membantu menyalurkan bantuan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon 10) Melaksanakan pembinaan PKK dan Lomba Desa 11) Rapat evaluasi raskin 12) Pelaksanaan MTQ Kecamatan 13) Mengumpulkan zakat dan menyalurkan ke fakir miskin 14) Pelaksanaan MTQ Kabupaten 15) Memfasilitasi penyaluran bantuan stimulan untuk guru DTA, TPQ/TKQ 16) Memfasilitasi penyaluran bantuan BOS untuk siswa DTA


17

17) Memfasilitasi pegajuan proposal bantuan untuk masalah dan Masjid 18) Membuat laporan daftar penerima manfaat (DPM) Raskin 19) Mengajukan dan mengusulkan rekomendasi proposal 20) Mengusulkan bantuan untuk imam Masjid dan Musolah 21) Pendataan sarana keagamaan 22) Memfasilitasi BLSM 23) Memonitoring pembagian PKH 24) Rapat Sosialisasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) 25) Rapat Tingkat Kecamatan tentang tindak lanjut usulan Program RUTILAHU 26) Memfasilitasi program RUTILAHU 27) Rekomendasi Usulan Program RUTILAHU 28) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan serta memberi pertimbangan kepada atasan untuk bahan perumusan kebijakan 29) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan 5.

Kinerja Pelayanan di Seksi Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum 1) Pembinaan Administrasi Kependudukan ke Desa-Desa 2) Pelayanan KTP Reguler, Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah, Domisili, Surat Keterangan, Akta Kelahiran dll. 3) Perekaman / Pemotretan, Pendistribusian dan Pengaktipan e-KTP 4) Pelaksanaan K3 di Ruang Kasi Yan Um dan Sekitarnya 5) Monitoring ke Desa saat pelaksanaan E-KTP Mobile Jadwal dari Disdukcapil Kabupaten Cirebon 6) Laporan Bulanan Kependudukan 7) Laporan Semesteran KTP, KK & E-KTP 8) Semua Laporan Tahunan / Penutupan 9) Membantu Persiapan & Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon &Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tingkatKecamatan 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat Dalam

rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan

Talun menuju

pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang, pembangunan dan masyarakat perlu adanya Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talun, Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Talun dapat dilihat dalam lampiran

Tabel

2.1 dan Tabel 2.2. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pencapaian tujuan meliputi :


18

a.

Kecendrungan

semakin

menurunnya

tingkat

perekonomian

dan

daya

beli

masyarakat, serta mobilitas penduduk yang cukup banyak dikhawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat; b.

Apriori dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kebersihan, sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan.

c.

Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.

d.

Belum optimalnya koordinasi dengan dan dinas terkait. Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

a.

Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;

b.

Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pembanguan;

c.

Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas prasarana wilayah, serta pelayanan publik.

d.

Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi kecamatan.

e.

Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Provinsi dan merupakan daerah perbatasan dengan

Kota

dan

Kabupaten

Cirebon

sehingga merupakan peluang

bagi

pertumbuhan penduduk dan perekonomian/perdagangan;


19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhalayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Talun, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Talun yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders sebagai berikut : 1. Kapasitas sumber daya aparatur yang ada belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan fungsi. 2. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 3. Koordinasi dengan instansi lain masih belum optimal 4. Pola pembinaan aparatur desa yang belum terorientsaikan pada peningkatan kinerja 5. Kurangnya

pembinaan/koordinasi

aparatur

desa

tentang

kebijakan

pemerintah

kabupaten 6. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur 7. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan 8. Sebagaimana

permasalahan

lingkungan

pada

umumnya,

sampah

merupakan

permasalahan lingkungan yang sangat penting. Sampah yang bila tidak tertangani dengan baik akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap bahkan menjadi sumber penyakit. Meskipun hingga saat ini jumlah sampah yang ada di Kabupaten Cirebon masih dapat tertangani dengan baik, namun untuk masa mendatang jumlah sampah yang dibuang ke TPA tidak dapat diatasi dikarenakan keterbatasan lahan, maka dari itu diperlukan upaya antisipasi dan mengedepankan upaya pengelolaan sampah mandiri dengan 4R (Replace, Reuse, Reduce dan Recycle) di masing-masing wilayah kecamatan 9. Jumlah Warga miskin di Kecamatan Talun belum memperlihatkan pengurangan yang berarti. Hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya belum adanya kemandirian dan jiwa kewirausahaan dari warga penerima bantuan sehingga barang-barang bantuan yang diterima tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang kebutuhan hidupnya.


20

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Talun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon,. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dirumuskan sebagai berikut :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera “, atau “AMANAH” Penjelasan : Agamis

:

Suatu

Kondisi

Kehidupan

bermanfaat,

berbangsa

dan

bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia Maju

:

Suatu Kondisi masyarakat dan Pemerintah yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing nasional dan global berdasarkan kemampuan, ketrampilan, keunggulan dan

ketangguhan

ketersediaan

yang

sumber

didukung

daya

oleh

yang

potensi

berorientasi

dan pada

pencapaian hasil kinerja yang lebih baik, dan berdaya guna. Adil

:

Suatu kondisi masyarakat yang memiliki kesempatan yang sama

untuk

berpartisipasi

dan

menikmati

hasil-hasil

pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya. Sinergi

:

Suatu kondisi pembangunan daerah yang menjadi bagian dari pembangunan Jawa Barat dan nasional yang merupakan satu kesatuan gerak dari seluruh pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan akademik.

Sejahtera

:

Suatu

kondisi

masyarakat

yang

terpenuhi

kebutuhan

pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tentram.

MISI : 1.

Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

2.

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketerampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan.

3.

Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan berdasarkan potensi yang tersedia.

4.

Menciptakan sinergi pembangunan secara menyeluruh antar berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, komuniti)


21

5.

Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai dan tentram.

6.

Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi system birokrasi menuju system berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

PRIORITAS PROGRAM – PROGRAM PEMBANGUNAN MISI 1 :

Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlak mulia dan yang berlandaskan pada pelaksanaan pendidikan agama yang baik

Program Bidang Agama 1.

Program Cirebon melek hukum huruf Al Qur’an/Cirebon mengaji melalui pola ba’da magrib mengaji.

2.

Program peningkatan kesejahteraan imam masjid dan musholah, guru ngaji, dan guru agama.

3.

Program pemberdayaan lembaga keagamaan dam lembaga pendidikan berbasis agama/pondok pesantren.

4.

Program peyelenggaraan pendidikan madrasah diriyah takmiliyah awwaliyah (MDTS).

MISI 2 :

Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, berilmu, dan berketrampilan melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, kewirausahaan

A. Progam bidang pendidikan dan kebudayaan 1.

Pendidikan untuk semua melalui peyelenggaraan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah untuk mewujudkan Cirebon bebas putus sekolah (drop out) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

2.

Pemantapan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan

3.

Pembangunan perpustakaan umum di tiap kecamatan untuk mewujudkan masyarakat berilmu

4.

Pelestarian dan pengembangan seni, budaya dan kearifan local masyarakat Cirebon

5.

Peyediaan beasiswa pendidikan bagi siswa berprestasi pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dari keluarga miskin dan PNS golongan I dan II

6.

Perbikan tata kelola peyelenggaraan pelayanan pendidikan

B. Program Bidang Kesehatan 1.

Pengendalian penduduk melalui pembangunan kampung berkeluarga berencana (KB).

2.

Cirebon bersih dan sehat melalui pemantapan pola hidup bersih dan sehat, penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis bagi kelompok lanjut usia, ibu melahirkan dan nifas, dan keluarga miskin dengan penjaminan kesehatan daerah dan penjaminan persalinan, dan penyediaan saluran pembuangan air limbah pemukiman.

3.

Cirebon bebas balita gizi buruk, gizi kurang melalui pemberian makanan tambahan.


22

4.

Penyediaan pelayanan kesehatan anak oleh tenaga medis spesialis anak di tingkat puskesmas secara gratis.

5.

Penyediaan pelayanan gigi dan mulut bagi balita dan anak-anak secara gratis.

6.

Revitalisasi posyandu melalui pemberian dan stimulant bagi kader posyandu.

7.

Penanggulangan narkotika dan obat terlarang melalui unit pelayanan medis.

8.

Perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan

C. Program Bidang Kewirausahaan Dan Ketenagakerjaan 1.

Cirebon bebas pengangguran melalui pembentukankampung wirausaha dan pembukaan lapangan kerja.

2.

Penyederhanaan proses dan prosedur perijinan usaha.

3.

Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan melalui penumbuhan iklim berwirausaha dengan pembebasan biaya perijinan usaha bagi usaha mikro dan kecil dan fasilitasi permodalan usaha bagi pedagang pasar tradisional (golekmah), usaha kecil para PKL.

4.

Penyediaan sentra-sentra PKL sebagai wisata kuliner di setiap kecamatan.

5.

Pemberian stimulant/insentif bagi dunia usaha yang berorientasi ekspor.

6.

Penyediaan pendidikan dan pelatihan gratis bagi para pencari kerja.

7.

Penguatan koperasi dan lembaga ekonomi mikro dan kecil.

8.

Pembentukan incubator wirausaha dan klinik agribisnis di setiap kecamatan

9.

Perbaikan tata kelola penyelenggaraan pelayanan ketenagakerjaan.

MISI III: Mendorong pemerataan pembangunan tematik/sektoral dan kewilayahan A. Program tematik/sektoral 1.

Pembagunan sentra perdagangan, pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa.

2.

Pembangunan satu kecamatan, satu produk berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia.

3.

Penataan lokasi wisata ziarah Sunan Gunung Jati, wisata batik trusmi, wisata gronggong, wisata bahari dan pelabuhan gebang, dan agrowisata mangga gincu Sedong.

4.

Penyelenggaraan event pameran, promosi dan investasi, seni dan budaya tingkat nasional.

B. Program Kewilayahan 1.

Infrastruktur jalan dan jembatan berhotmix dan mulus untuk mendukung mobilisasi orang, distribusi barang dan jasa.

2.

Penyediaan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan produksi dan produktivitas di sentra-sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan.

3.

Penyediaan kecukupan jarinagn listrik dan sumber energy

4.

Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pasar modern.

5.

Penguatan koneksivitas antar wilayah.


23

MISI IV

:

Menciptakan

sinergi

pembangunan

seluruh

antar

berbagai

pemangku

kepentingan (pemerintah, dunia usaha, akademik, dan komuniti) Program : 1.

Program perencanaan dan penganggaran yang pro rakyat

2.

Program penyelenggaraan dan pemantapan kerja sama dan kemitraan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan dunia akademik/perguruan tinggi.

3.

Program pembangunan berbasis gender.

4.

Perbaikan tata kelola pembangunan pada setiap jenjang pemerintahan mulai dari pemerintahan desa sampai tingkat kabupaten.

MISI V : Mewujudkan standar hidup layak masyarakat melalui pemenuhan hak-hak dasar terutama kebutuhan pokok masyarakat dan penciptaan rasa aman, damai, dan tentram Program : 1.

Cirebon bebas rumah tidak layak huni melalui program kecukupan papan dengan peyediaan perumahan murah bagi keluarga miskin dan pembangunan rumah tidak layak huni.

2.

Program Cirebon bebas rawan pangan dan kecukupan pangan melalui pembangunan lumbung pangan dan fasilitasi akses pangan murah.

3.

Program peningkatan peran serta kelompok perempuan dan masyarakat marjinal/miskin dalam setiap tahapan pembangunan.

4.

Program perlindungan masyarakat melalui system pengamanan berbasi masyarakat.

MISI VI

: Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi system birokrasi menuju system berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Program : 1.

Perbaikan tata kelola pembangunan pada setiap jenjang pemerintahan mulai dari pemerintahan desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.

2.

Peningkatan kualitas pelayanan di setiap SKPD sesuai SOP dan standar pelayanan minimum.

3.

Penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efesien.

4.

Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT (pemantapan system e-gov pada setiap jenjang pemerintahan)

5.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis pada peka integritas dan kinerja, transparan, akuntabel, bebas KKN.

3.3 Telaahan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Provinsi 3.3.1 Hasil telaahan kebijakan pemerintah pusat/pembangunan nasional meliputi : Dalam RPJMN 2015-2019 terdapat sembilan agenda prioritas, Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yaitu:


24

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sector jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan perananUMKM dan koperasi, serta meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar-sektor dan antar-wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. 3. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

untuk

pertumbuhan

dan

pemerataan.Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan


25

infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. 4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 5. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional, dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum internasional. 6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. 7. Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat

pembangunan

daerah

tertinggal

dan

kawasan

perbatasan,

membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. 3.3.2 Telaah Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RPJMD 2013-2018 diarahkan untuk:


26

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia Jawa Barat; 2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilandimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal; 3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tatakelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; 5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan local dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal. Sementara, kebijakan kewilayahan pembangunan Jawa Barat pada tahun 2013-2018 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan Jawa Barat adalah: 1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan; 2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya; 3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya.


27

4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya. 5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah untuk wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah : 1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :  Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;  Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;  Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas. 2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :  Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;  Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;  Pengelolaan Sumberdaya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;  Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;  Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan. 3) Bidang Ekonomi :  Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama,pertanian multi aktivitas (padi-ternak), serta relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan;  Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;  Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata. Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan (WKPP) III (Wilayah Cirebon) adalah : 1) Mengembangkan agribisnis buah-buahan, tebu dan industrialisas perikanan, sentra ternak sapi perah, sapi potong, kerbau dan ungggas lokal; 2) Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija; 3) Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal; 4) Melestarikan keraton, wisata sejarah dan mengembangkan ekowisata; 5) Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagai berikut :


28

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :  PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI dan Banten;  PKN Bandung Raya;  PKN Cirebon. 2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :  PKW Sukabumi;  PKW Palabuhanratu;  PKW Cikampek - Cikopo;  PKW Kadipaten;  PKW Pangandaran;  PKW Indramayu;  PKW Tasikmalaya; 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Talun dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon (AMANAH) adalah letak geografis Kecamatan Talun yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Cirebon termasuk wilayah pengembangan wilayah strategis sehingga pertumbuhan Kabupaten Cirebon mengarah ke Kecamatan Talun baik dari Industri, Perikanan Tangkap dan Budidaya, Perumahan, Agro wisata, dan Pendidikan serta termasuk Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agro Politis Tanaman Pangan dan sebagai PKLP (Pusat Kegiatan Lokal Promosi) . Kecamatan Talun kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs atau identitas daerah serta potensi pertanian tanaman pangan, holtikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu sumber daya kelompok tani (POKTAN). Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Talun merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia oleh karena itu perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dari uraian gambaran pelayanan pada BAB II ditelaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup di Kecamatan Talun bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut : 1. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat.

Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali


29

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat; 2. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. terlebih pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat dengan peningkatan kinerja pemerintah desa melalui Peningkatan

pembinaan bagi aparat desa, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 3. Perencanan Pembangunan.

Belum efektifnya perencanaan dari bawah (bottom up

planning) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan oleh karena itu perlu adanya Peningkatan penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. 4. Ketertiban dan keamanan. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP.

.


30

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Talun Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang Agamis, Maju, Adil, Sinergis dan Sejahtera“, atau “AMANAH”, maka Kecamatan Talun membangun kelanjutan dan kesinambungan Visinya yaitu: “ TERWUJUDNYA KECAMATAN TALUN YANG AGAMIS DAN SEJAHTERA DENGAN DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN ”

Penjelasan : Agamis

:

Suatu Kondisi Kehidupan bermanfaat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada pengalaman nilai-nilai agama menuju tatanan masyarakat dan aparatur yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia

Sejahtera

:

Suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan pokok/dasarnya secara lahir dan bathin dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai, dan tentram.

Profesional

:

Suatu Kondisi dimana setiap pegawai agar mereka betulbetul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.


31

Visi ini di dapat dari hasil pemikiran yang didasarkan kepada kondisi wilayah dan tugas fungsi Instansi Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Cirebon. Sedangkan definisi Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, dengan kata lain Visi yang merupakan gambaran kondisi organisasi dimasa yang akan datang yang hendak diwujudkan. Sedangkan Misi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan Visi organisasi. Adapun Misi Kecamatan Talun adalah sebagai berikut : a. Misi 1

: Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

b. Misi 2

: Peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa

c. Misi 3

: Peningkatan penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah a. Tujuan Tujuan merupakan hasil dari akhir yang ingin dicapai pada setiap program di Kecamatan Kapetakan, maka dari itu demi terwujudnya Program yang dilaksanakan dan bermanfaat bagi kesejahteraaan masyarakat di Kecamatan Talun adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa 3. Meningkatkan

penyelenggaraan

pembinaan

pembangunan

wilayah,

dan

kemasyarakatan. b. Sasaran Untuk menggambarkan sesuatu yang akan dicapai lebih nyata, dengan ini ditentukan sasaran sebagai berikut : 1.

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

2.

Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa

3.

Meningkatnya

penyelenggaraan

pembinaan

pembangunan

wilayah,

dan

kemasyarakatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya beberapa langkah. Pemerintah Kecamatan Talun memiliki strategi dasar dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu dengan menentukan kebijakan tepat sesuai dengan aturan dan Visi Kecamatan, menetapkan program yang strategis serta dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kinerja yang tinggi. Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Talun beserta indikatornya dapat kami sajikan dalam lampiran Tabel 4.1 4.3 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Kapetakan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas


32

dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths) seperti yang telah diuraikan pada Bab II. Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakaan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Talun tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Cirebon 2014-2019 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Talun adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan dan Aset serta Kesejahteraan Sosial, untuk lebih jelasnya visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat Tabel 4.2 sebagaimana Terlampir.


33

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Talun sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 5. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 7. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 10. Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional 2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur 3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3.

Program peningkatan disiplin aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

4.

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja 2. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.

Program peningkatan Pengembangan sistem Perencanaan Sektoral 1. Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan sektoral

6.

Program pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial 3. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum


34

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Selanjutnya rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dijelaskan dalam lampiran Tabel 5.1


35

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Talun, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Talun yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Indikator kinerja pelayanan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon selama 5 tahun kedepan (2014-2019) yaitu : 1. Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen KK (%) 2. Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen e-KTP (%) 3. Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP 4. IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) 5. Rasio penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) 6. Jumlah Desa yang menyusun dokumen RPJMDes tepat waktu 7. Jumlah Desa yang menyusun Dokumen APBdes tepat Waktu 8. Jumlah Desa yang Penyaluran Raskinnya tepat sasaran 9. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang (%) 10. Frekuensi pelaksanaan kegiatan kegotongroyongan dan keswadayaan dalam setahun 11. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan keterampilan tingkat kecamatan dan desa (%). Dari kesebelas Indikator Kinerja Kecamatan tersebut di atas terdapat tiga Indikator Kinerja Kecamatan Talun yang Mengacu pada RPJMD Kabupaten Cirebon, yaitu mengacu pada : Misi : ke 6 Mewujudkan tatanan masyarakat dan reformasi sistem birokrasi menuju sistem berbangsa dan bernegara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Tujuan : Mewujudkan reformasi sistem birokrasi, Sasaran : Terwujudnya pelayanan publik yang prima. Adapun ketiga Indikator Kinerja Kecamatan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tersebut yaitu : 1. Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen KK (%) 2. Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen e-KTP (%) 3. Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP 4. IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) Indikator Kinerja Kecamatan Kapetakan yang mengacu pada Sasaran RPJMD ini dapat ditampilkan pada lampiran Tabel 6.1


36

BAB VII PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talun Tahun 2014-2019 sebagai pedoman melaksanakan kegiatan untuk lima tahun kedepan. Akhirnya melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talun diharapkan dapat memberikan penjelasan dan gambaran kepada semua pihak yang membutuhkan informasi program Kecamatan Talun untuk Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renstra Kecamatan Talun ini diharapkan dapat memberikan arah Kecamatan Talun untuk meningkatkan kinerja dalam upaya mencapai program-program kegiatan pada masa yang akan datang sesuai dengan visi, misi dan strategi / kebijakan organisasi. Besar harapan kami semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Talun. Demikianlah, Rencana Strategis yang perlu dilakukan oleh Kecamatan Talun sebagai Institusi Perencanaan Pembangunan di daerah dalam menserasikan perencanaan makro strategis dengan perencanaan teknis operasional sebagai penjabaran Dokumen Perencanaan Makro Strategis yang telah ditetapkan untuk mengakselerasikan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014-2019.

BUPATI CIREBON

TTD SUNJAYA PURWADISASTRA Diundangkan di Sumber Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015 NOMOR

, SERI


37


38

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Talun

(2) (1) 1 Cakupan masyarakat/penduduk yang

2 3 4 5 6 7

memiliki Dokumen KK (%) Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen e-KTP (%) Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP Jumlah Desa yang menyusun dokumen RPJMDes tepat waktu Jumlah Desa yang menyusun Dokumen APBdes tepat Waktu Rasio penyelesaian pelanggaran ketertiban umum Jumlah Desa yang Penyaluran Raskinnya tepat sasaran Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang (%)

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

(3)

(4)

(5)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2009 (6)

2010 (7)

2011 (8)

2012 (9)

2013 (10)

2009 (11)

2010 (12)

2011 (13)

2012 (14)

2013 (15)

2009 (16)

2010 (17)

2011 (18)

2012 (19)

2013 (20)

65

70

75

80

85

57

65

74

78

85

87.69

92.86

98.67

97.50

100

70

75

80

85

90

67

74

80

83

89

95.71

98.67

100.00

97.65

99

100

120

130

130

140

90

100

120

125

135

90

83.33

92.31

96.15

96

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

100.00

100.00

100.00

100.00

100

6

6

7

8

9

5

6

6

7

11

83.33

100

85.71

87.50

122

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

100

100

100

100.00

80

6

7

7

8

9

6

6

7

8

11

100.00

85.71

100.00

100.00

122

70

75

80

85

90

65

70

75

80

90

92.86

93.33

93.75

94.12

100

Talun,

2015

CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP Pembina Tk. I NIP. 19680410 198803 1 003

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

2011 2012 2013 2009 2010 (4) (5) (6) (7) (8) 72,969,900 133,202,900 172,966,000 140,126,524 128,275,902

2011 (9) 66,372,576

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan (%) (%) 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 128,841,681 164,466,678 21.29 19.49 10.08 19.57 24.98 5.25 5.24

69,397,000 154,173,900

Anggaran pada Tahun ke-

PROGRAM (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2009 2010 (2) (3) 147,977,230 131,205,628

31,255,000

22,800,000

0

5,000,000

0

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6,200,000

0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1,190,000

750,000

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

89,657,500

31,255,000

22,400,000

69,397,000

147,849,500

89,657,500

8.51

6.10

18.89

40.25

24.41

4.88

4.97

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,100,000

2,030,000

10,500,000

6,200,000

0

2,100,000

1,877,315

9,750,000

29.76

0.00

10.08

9.01

46.81

10.08

9.79

1,257,000

1,855,000

2,080,000

1,190,000

750,000

1,257,000

1,855,000

2,080,000

16.69

10.52

17.62

26.01

29.16

5.83

5.83

78,440,000 101,920,500

46,042,600

75,128,000

34,412,500

78,417,000

101,763,000

46,042,600

75,128,000

10.24

23.34

30.29

13.71

22.36

4.47

4.48

TOTAL 221,034,730 238,195,628 247,644,400 337,304,400 350,331,500 213,184,024 234,842,902

240,889,576

326,466,096 341,082,178

15.29

16.84

17.27

23.41

24.46

5.09

5.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

34,412,500

Talun, Agustus 2015 CAMAT TALUN

M. IMAM SUBERANI, S.IP NIP. 19680410 198803 1 003

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

NO

TUJUAN

(2) (1) 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

2.

3.

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa

Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan.

SASARAN

Kondisi Kinerja pada awal periode IINDIKATOR SASARAN RPJMD (2014)

(3) (4) Meningkatnya pelayanan Cakupan prima kepada masyarakat/penduduk masyarakat yang memiliki Dokumen KK (%) Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen e-KTP (%) Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP IKM (%) Meningkatnya Jumlah Desa yang penyelenggaraan menyusun dokumen pembinaan dan fasilitasi Perencanaan tepat waktu pemerintah desa

Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan.

Jumlah Desa yang menyusun Dokumen APBdes tepat Waktu Jumlah Desa yang Penyaluran Raskinnya tepat sasaran

Frekuensi pelaksanaan kegotongroyongan dan keswadayaan dalam setahun

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang (%) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelatihan keterampilan tingkat kecamatan dan desa (%) Rasio penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE2015

2016

2017

2018

2019

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

60.40%

65%

70%

75%

80%

85%

68.67%

70%

75%

80%

85%

90%

140

150

150

150

200

250

70.36%

73%

75%

76%

80%

83%

2

3

4

7

9

11

4

5

6

8

10

11

6

7

8

8

11

11

0

4

5

7

9

11

70%

70%

75%

80%

85%

90%

80%

90%

90%

100%

100%

100%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

Talun, 2015 CAMAT TALUN


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

VISI

: TERWUJUDNYA KECAMATAN TALUN YANG AGAMIS DAN SEJAHTERA DENGAN DIDUKUNG OLEH APARATUR YANG PROFESIONAL DALAM PELAYANAN

MISI I

: Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat Sasaran Strategi Kebiijakan Meningkatnya pelayanan prima Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan Mengoptimalkan kinerja kepada masyarakat kepada masyarakat pelayanan kepada masyarakat : Peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa Sasaran Strategi Kebiijakan Meningkatnya penyelenggaraan Peningkatan pembinaan dan fasilitasi Mengoptimalkan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa. pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa pemerintah desa.

Tujuan Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat MISI II Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pemerintah desa MISI III

: Peningkatan penyelenggaraan pembinaan pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan Tujuan Sasaran Strategi Kebiijakan Meningkatkan pembangunan Meningkatnya pembangunan Peningkatan pembangunan wilayah, dan Mengoptimalkan wilayah, dan wilayah, dan kemasyarakatan. kemasyarakatan. pembangunan wilayah, dan kemasyarakatan. kemasyarakatan.



Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

1

2

3 4

Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen KK (%) Cakupan masyarakat/penduduk yang memiliki Dokumen eKTP (%) Jumlah Rekomendasi Perizinan yang dikeluarkan sesuai SOP IKM (%)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2014 (3)

2015 (4)

2016 (5)

2017 (6)

2018 (7)

2019 (8)

(9)

60.40%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

68.67%

70%

75%

80%

85%

90%

90%

140

150

150

150

200

250

250

70.36%

73%

75%

76%

80%

83%

83%

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD



PEMERINTAH KABUPTEN CIREBON KECAMATAN TALUN Jl. Pangeran Cakrabuana N0.39

Recommend Documents