PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar, serta guna menjamin terwujudnya konsistensi dalam tataran operasionalnya maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 03 Seri E); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 02 Seri B);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PASAR.
3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.
Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.
Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.
6.
Penyelenggaraan Pasar adalah penyelenggaraan pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 7. Pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar berupa Kios, Los dan Halaman/Pelataran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. 8. Kios adalah bangunan di dalam pasar yang dibuat permanen dengan diberi sekat dari lantai sampai langit-langit dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. 9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang. 10. Halaman/Pelataran Pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirikan bangunan dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas pelayanan pasar. 11. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. Hak Penempatan adalah hak untuk menempati fasilitas penyelenggaran dan pelayanan Pasar. 13. Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 15. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan Retribusi atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar / pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. 16. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah.
4 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang–undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 23. Kelas Pasar adalah pengklasifikasian pasar berdasarkan tingkat populasi penduduk, sosial ekonomi dan tingkat keramaian pengunjung pasar. 24. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai pengahargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi. 27. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untung menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Pasal 2 Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung sebagai pengelola, pengawas dan pelaksana teknis operasional terhadap pemungutan retribusi penyelenggaraan dan pelayanan pasar.
5 BAB II PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK PENEMPATAN Pasal 3 (1)
Setiap pedagang/pengusaha yang menggunakan fasilitas pasar yang bersifat tetap wajib memperoleh hak penempatan terlebih dahulu dari Bupati.
(2)
Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak penempatan kepada Kepala Dinas. Pasal 4
(1)
Untuk memperoleh hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap pedagang/pengusaha wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan dilampiri : a. foto copy KTP pemohon; b. bukti pembayaran kontribusi hak penempatan; dan c. foto pemohon ukuran 3x4.
(2)
Format permohonan hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 5
(1)
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas menerima atau menolak permohonan hak penempatan.
(2)
Dalam hal permohonan hak penempatan diterima, Bupati melalui Kepala Dinas menerbitkan : a. Buku Hak Penempatan bagi pasar Grosir dan/atau Pertokoan; b. Buku Hak Penempatan untuk kios; atau c. Kartu Hak Penempatan untuk Los dan Pelataran.
(3)
Dalam hal permohonan hak penempatan ditolak, maka harus disertai dengan alasan penolakan.
(4)
Format Buku dan Kartu Hak Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Pasal 6
(1)
Jangka waktu berlakunya hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang; b. kios, los, halaman/pelataran dan fasilitas lainnya berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun dilakukan daftar ulang.
(2)
Selama jangka waktu berlakunya hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak penempatan tidak dapat dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah.
6 (3)
Dalam hal fasilitas pasar sudah tidak digunakan pada saat jangka waktu hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir, maka hak penempatan dapat diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah.
(4)
Format pernyataan pemindahtanganan hak penempatan, penyerahan hak penempatan kepada Pemerintah Daerah, dan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Pasal 7 (1)
Setiap pemegang hak penempatan wajib melaksanakan kewajiban dan dilarang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar.
(2)
Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pemegang hak penempatan harus mentaati tata tertib pengguna fasilitas pasar dan ketentuan jam buka dan tutup pasar.
(3)
Tata tertib pengguna fasilitas pasar dan ketentuan jam buka dan tutup pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
BAB III DASAR PENENTUAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1)
Struktur dan besarnya tarif retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan berdasarkan luas pertokoan yang digunakan dan lokasi pertokoan berada.
(2)
Lokasi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. Pasal 9
(1)
Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis dagangan, kelas pasar, lokasi dan jangka waktu tempat yang digunakan untuk jualan.
(2)
Lokasi pasar berdasarkan kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 10 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan kwitansi.
7
Pasal 11 (1) Retribusi dibayarkan oleh wajib retribusi. (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas.
Pasal 12 (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dibayar lunas atau diangsur. (2) Pembayaran retribusi dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam 1 (satu) tahun dengan ketentuan pembayaran setiap Bulan April, Bulan Agustus, dan Bulan Nopember tahun berjalan.
Pasal 13 (1)
Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu pembayaran. (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD. Pasal 15 Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan mendatangi wajib retribusi oleh petugas pada Dinas. Pasal 16 Format surat teguran dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dan ayat (4), serta dokumen lain terkait retribusi tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
8
BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. Pasal 18 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi secara tertulis. (2) Format surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini. Pasal 19 Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.
BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI Pasal 20 Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
9 Pasal 21 (1) Dalam hal penagihan retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada Bupati. (2) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22 (1) Setiap pemegang hak penempatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dan Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati ini dapat dikenai sanksi administrasi berupa : a. teguran tertulis; b. penutupan sementara kegiatan usaha. c. pencabutan Hak Penempatan; (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Pasal 23 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas secara bertahap dengan ketentuan: a. Teguran tertulis I; b. Apabila teguran tertulis I dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis II; c. Apabila teguran tertulis II dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan tidak dipatuhi, maka dapat diterbitkan teguran tertulis III.
Pasal 24 (1) Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemegang hak penempatan tidak mematuhi teguran tertulis III dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya teguran tersebut. (2) Penutupan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha disertai dengan penarikan Buku / Kartu Hak Penempatan. (3) Selama penutupan sementara kegiatan usaha, pemegang hak penempatan dilarang melakukan kegiatan usaha. (4) Hak penempatan yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila pemegang hak penempatan telah melaksanakan peringatan sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis III.
10 (5) Pemberian kembali hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara menyerahkan kembali Buku / Kartu Hak Penempatan.
Pasal 25 (1) Pencabutan hak penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan secara langsung apabila pemegang Buku / Kartu Hak Penempatan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penutupan Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan. (2) Pencabutan hak penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Surat Keputusan Pencabutan Hak Penempatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 26 (1) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dijatuhkan secara: a. bertahap; atau b. bebas. (2) Untuk menentukan penjatuhan sanksi administrasi secara bertahap atau bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan pertimbanganpertimbangan: a. berat dan ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan; atau b. tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi. Pasal 27 (1) Dalam hal selama diberlakukan penutupan sementara kegiatan usaha atau setelah dilakukan pencabutan hak penempatan, pemegang hak penempatan masih melakukan usahanya maka dapat dilakukan tindakan polisionil oleh Pemerintah Daerah. (2) Tindakan polisionil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengusiran secara paksa.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 88 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dan Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 89 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribuís Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 Pasal 29 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung Pada tanggal 30 April 2012 BUPATI TULUNGAGUNG,
HERU
Diundangkan di Tulungagung Pada tanggal 30 April 2012 SEKRETARIS DAERAH Ttd. Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19590919 199003 1 006 Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14
TJAHJONO
