PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang
: a. bahwa dengan bertambahnya jumlah perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi perlu diikuti dengan peningkatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; b. bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung berimbas pada kenaikan biaya operasional dalam pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
-3-
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 Nomor 6 Seri B) , diubah sebagai berikut : 1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 disisipkan angka 9a, 9b dan 9c yang berbunyi sebagai berikut : 9a. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing ; 9b. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian ; 9c. Gred adalah penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi didasarkan pada kriteria tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan berdasarkan kriteria resiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran biaya. 2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Bidang, Sub Bidang dan Layanan, Sub Layanan Jasa Perencana Konstruksi terdiri dari : A. Bidang Arsitektur : 1. Sub Bidang Jasa Nasihat / Pra-Disain, Disain dan Administrasi Kontrak Arsitektural. 2. Sub Bidang Jasa Arsitektural Lansekap. 3. Sub Bidang Jasa Desain Interior. 4. Sub Bidang Jasa Penilai Perawatan Bangunan Gedung. 5. Sub Bidang Jasa Arsitektur Lainnya.
-4B. Bidang Sipil : 1. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Bangunan. 2. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Pekerjaan Teknik Sipil Keairan. 3. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi. 4. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya.
dan Disain Enjiniring dan Disain Enjiniring dan Disain Enjiniring dan Disain Enjiniring
C. Bidang Mekanikal : 1. Sub Bidang Jasa Disain Enjiniring Mekanikal. 2. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Industrial Plant dan Proses. 3. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjiniring Pekerjaan Mekanikal Lainnya. D. Bidang Elektrikal : 1. Sub Bidang Jasa Disain Enjiniring Elektrikal. 2. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain Enjiniring Sistem Kontrol Lalu Lintas. 3. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-Disain dan Disain Enjineering Pekerjaan Elektrikal Lainnya. E. Bidang Tata Lingkungan : 1. Sub Bidang Jasa Konsultasi Lingkungan. 2. Sub Bidang Jasa Perencanaan Urban. 3. Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra-disain dan Disain Enjineering Pekerjaan Tata Lingkungan Lainnya. F. Layanan Jasa Survey : 1. Sub Layanan Jasa Survey Permukaan. 2. Sub Layanan Jasa Pembuatan Peta. 3. Sub Layanan Jasa Survey Bawah Tanah. 4. Jasa Layanan Jasa Geologi, Geofisik dan Prospek Lainnya. G. Layanan Jasa Analisis & Enjiniring Lainnya : 1. Sub Layanan Jasa Komposisi, Kemurnian dan Analisis. 2. Sub Layanan Jasa Enginiring Lainnya. (2) Bidang dan Sub Bidang Jasa Pelaksana Konstruksi terdiri dari : A. Bidang Arsitektural : 1. Sub Bidang Perumahan Tunggal dan Koppel. 2. Sub Bidang Perumahan Multi Hunian. 3. Sub Bidang Bangunan Pergudangan dan Industri. 4. Sub Bidang Bangunan Komersial. 5. Sub Bidang Bangunan Non Perumahan Lainnya. 6. Sub Bidang Fasilitas Sport Di Luar Gedung, Fasilitas Rekreasi. 7. Sub Bidang Pertamanan.
-5B. Bidang Sipil : 1. Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan. 2. Sub Bidang Jalan Kereta Api. 3. Sub Bidang Lapangan Terbang dan Runway. 4. Sub Bidang Jembatan. 5. Sub Bidang Jalan Layang. 6. Sub Bidang Terowongan. 7. Sub Bidang Jalan Bawah Tanah. 8. Sub Bidang Pelabuhan atau Dermaga. 9. Sub Bidang Drainase Kota. 10. Sub Bidang Bendung. 11. Sub Bidang Irigasi dan Drainase. 12. Sub Bidang Persungaian Rawa dan Pantai. 13. Sub Bidang Bendungan. 14. Sub Bidang Pengerukan dan Pengurukan. C. Bidang Mekanikal : 1. Sub Bidang Instalasi Pemanasan, Ventilasi Udara, dan AC Dalam Bangunan. 2. Sub Bidang Perpipaan Air Dalam Bangunan. 3. Sub Bidang Instalasi Pipa Gas Dalam Bangunan. 4. Sub Bidang Insulasi Dalam Bangunan. 5. Sub Bidang Instalasi Lift dan Escalator. 6. Sub Bidang Pertambangan dan Manufaktur. 7. Sub Bidang Instalasi Thermal Bertekanan, Minyak, Gas, Geothermal (Pekerjaan Rekayasa). 8. Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Alat Angkat (Pekerjaan Rekayasa). 9. Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak, Gas, Energi (Pekerjaan Rekayasa). 10. Sub Bidang Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak dan gas (Pekerjaan Rekayasa). 11. Sub Bidang Jasa Penyedia Peralatan Kerja Konstruksi. D. Bidang Elektrikal : 1. Sub Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya. 2. Sub Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Daya Maksimal 10 MW / Unit. 3. Sub Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan. 4. Sub Bidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Ekstra Tegangan Tinggi.
-65. Sub Bidang Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon. 6. Sub Bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah. 7. Sub Bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah. 8. Sub Bidang Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon. 9. Sub Bidang Instalasi Kontrol dan Instrumen. 10. Sub Bidang Instalasi Listrik Gedung dan Pabrik. 11. Sub Bidang Instalasi Listrik Lainnya. E. Bidang Tata Lingkungan : 1. Sub Bidang Perpipaan Minyak. 2. Sub Bidang Perpipaan Gas. 3. Sub Bidang Perpipaan Air Bersih / Limbah. 4. Sub Bidang Pengolahan Air Bersih. 5. Sub Bidang Instalasi Pengolahan Limbah. 6. Sub Bidang Pekerjaan Pengeboran Air Tanah. 7. Sub Bidang Reboisasi / Penghijauan. (3) Layanan dan Sub Layanan Jasa Pengawasan Konstruksi terdiri dari : A. Layanan Jasa Inspeksi Teknis : 1. Sub Layanan Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Bangunan. 2. Sub Layanan Jasa Enjiniring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi. 3. Sub Layanan Jasa Enginiring Fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan. 4. Sub Layanan Jasa Enginiring fase Konstruksi dan Instalasi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya. 5. Sub Layanan Jasa Enginiring Fase Konstruksi dan Instalasi Industrial Plant dan Proses. 6. Sub Layanan Jasa Enginiring Fase Konstruksi dan Instalasi Sistem Kontrol lalu Lintas. B. Layanan Jasa Manajemen Proyek : 1. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan. 2. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi. 3. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Keairan. 4. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya. 5. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Industrial Plant dan Proses. 6. Sub Layanan Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Sistem Kontrol Lalu Lintas.
-7C. Layanan Jasa Enjiniring Terpadu : 1. Sub Layanan Jasa Enginiring Terpadu.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dan bidang usaha jasa konstruksi yang dilakukan ; (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Jasa Perencana Konstruksi Klasifikasi Golongan Usaha Orang Perseorangan Kecil Menengah Besar
Kualifikasi
Besarnya Retribusi
Gred 1 Gred 2 Gred 3 Gred 4
Rp. 300.000,Rp. 390.000,Rp. 480.000,Rp. 600.000,-
Kualifikasi
Besarnya Retribusi
Gred 1 Gred 2 Gred 3 Gred 4
Rp. 300.000,Rp. 390.000,Rp. 480.000,Rp. 600.000,-
b. Jasa Pengawas Konstruksi Klasifikasi Golongan Usaha Orang Perseorangan Kecil Menengah Besar c. Jasa Pelaksana Konstruksi Klasifikasi Golongan Usaha Orang Perseorangan Kecil
Menengah Besar
Kualifikasi Gred 1 Gred 2 Gred 3 Gred 4 Gred 5 Gred 6 Gred 7
Besarnya Retribusi Rp. 300.000,Rp. 390.000,Rp. 480.000,Rp. 600.000,Rp. 1.200.000,Rp. 1.800.000,Rp. 2.100.000,-
-8Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 28 September 2009 BUPATI TULUNGAGUNG
Ir. HERU TJAHJONO, MM.
Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 29 September 2009 SEKRETARIS DAERAH
Drs. MARYOTO BIROWO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19530808 198003 1 036 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2009 NOMOR 05 SERI C
-9PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
I. PENJELASAN UMUM. Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan nasional dan banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkat, sebagaimana makin besarnya jumlah perusahaan di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perluasan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi, tuntutan efisien, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan adanya perubahan tarif, membawa konsekuensi terhadap terhadap Peraturan Daerah guna disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi saat ini.
II. PASAL DEMI PASAL. Pasal I
:
Cukup jelas.
Pasal II
:
Cukup jelas.
