PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, Menimbang

:

a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat guna meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat; b. bahwa dengan semakin meningkatnya tingkat inflasi dan biaya hidup serta dengan berlakunya Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038; 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049; 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standart Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

3 13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1267/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666/Menkes/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 416/Menkes/PER/II/2011 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 903/Menkes/SK/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas; 18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93a/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 02 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.

4 2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

3.

Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.

5.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

6.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS dan LABKES.

7.

PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa/Polindes) yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.

8.

LABKES adalah Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung merupakan Laboratorium Kesehatan Daerah yang melayani pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

9.

Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana – fasilitas pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang dilengkapi sarana-prasarana, peralatan dan tenaga kesehatan terlatih untuk pelayanan obstetri neonatal esensial dasar (PONED). 11. Pelayanan PONED adalah pelayanan obstetri neonatal esensial dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan resiko tinggi di Puskesmas PONED yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medis yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi (Konseulen).

5

12. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan Hematology, Kimia Klinik, Mikrobiologi Klinik, Parasitologi Klinik, Imunologi Klinik dan / atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan. 13. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas spesimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air limbah, makanan/minuman atau usap (hapusan) alat tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat. 14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang telah diberikan oleh Puskesmas dan Labkes. 16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dalam rawat inap. 18. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kegawatdaruratan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan. 19. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur. 20. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk kunjungan rumah (Home Visit) dan/atau perawatan di rumah (Home Care) bagi pasien yang tidak memungkinkan dirawat di Puskesmas atau karena atas pertimbangan tertentu.

6 21. Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Visit) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan konsultasi di rumah pasien. 22. Pelayanan Perawatan di Rumah(Home Care) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan. 23. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medis untuk keperluan diagnostik, dan/atau terapi/pengobatan dalam bentuk visite, konsultasi dan pelayanan tindakan medik.Tindakan medik dikelompokkan dalam tindakan medik non operatif yang dilaksanakan di luar ruang operasi dan tindakan medik operatif yang dilaksanakan di ruang operasi/ruang tindakan. 24. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik yang dilakukan tanpa pembedahan 25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang disertai tindakan anestesi atau tanpa anestesi di kamar operasi atau kamar tindakan. Berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan profesionalisme dikelompokkan dalam tindakan medik operatif kecil sedang dan besar. 26. Pelayanan Medik Psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien dengan kelainan atau gangguan psikiatrik (kejiwaan) oleh dokter spesialis jiwa atau dokter umum untuk tindakan medik psikiatrik tertentu di Puskesmas. 27. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi. 28. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum, antara lain dan tidak terbatas pada pelayanan visum et Repertum atau Resume Medik. 29. Pelayanan Visum et Repertum adalah pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk kepentingan medico legal atau penegakan hukum. 30. Pelayanan Mobil Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dalam rangka rujukan dengan atau tanpa didampingi tenaga kesehatan.

7 31. Pelayanan Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional bio, psiko, sosio dan spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan asuhan keperawatan dasar (minimal), parsial, total maupun intensif. 32. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan, baik tindakan mandiri sesuai kewenangan (privileged) profesi keperawatan, maupun tindakan tugas limpah dari tenaga medis atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien/pasien. 33. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di Puskesmas dengan jaringannya. 34. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas dan Labkes atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, fasilitas Labkes, bahan obatobatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya. 35. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya. 36. Sistem remunerasi adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/atau indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 37. Pelayanan Konsultasi Kesehatan adalah pelayanan konsultasi oleh tenaga medik atau tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan baik dirawat jalan, rawat darurat, maupun rawat inap secara langsung dan atau melalui telepon. 38. Jasa Konsultasi adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan (konsultasi) atas saran atau konsul yang dilaksanakan baik dirawat jalan, rawat darurat, rawat inap maupun laboratorium secara langsung dan atau melalui telepon.

8

39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungjawabnya. 40. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditunjuk. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)

Pengaturan pelayanan kesehatan dan penetapan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta azas keamanan dan keselamatan pasien secara transparan, efektif dan efisien serta akuntabel;

(2)

Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustain ability) pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat (pasien), pemberi pelayanan (provider) dan pengelola Puskesmas atau Labkes dapat terlindungi dengan baik. Pasal 3

Tujuan pengaturan dan penetapan pelayanan kesehatan dan retribusinya dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tulungagung yang sehat dan produktif; b. Terselenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes yang bermutu sesuai standar; c. Tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes sesuai dengan perkembangan bidang ilmu dan teknologi kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat; d. Meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas dan Labkes secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Tulungagung. e. Terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas dan Labkes sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung;

9 f. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes. BAB III KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH Pasal 4 (1)

Bagi masyarakat miskin atau masyarakat tertentu yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah Pusat (Program Jamkesmas atau Program Lainnya) atau Pemerintah Daerah (Program Jamkesda) maupun Program Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

(2)

Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Tulungagung, dijamin dan dibebankan pada APBD.

(3)

Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Kepala Dinas melalui mekanisme APBD.

(4)

Tata laksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembebasan retribusi pelayanan kesehatan tertentu pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 5

(1)

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, Puskesmas maupun Labkes dapat melaksanakan kerja sama operasional yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

(2)

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Kerja sama pelayanan kesehatan b. Kerja sama dokter spesialis tamu c. Kerja sama operasional alat medik dan/atau penunjang medik d. Kerja sama pendidikan dan /atau penelitian Pasal 6

(1)

Kerja sama pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dengan penjamin asuransi, meliputi peserta program Asuransi Kesehatan PT. Askes, PT Astek (Jamsostek), PT Jasa Rahardja atau perusahaan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai Perjanjian Kerja Sama.

10 (2)

Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang dibandingkan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7

(1)

Dalam menjalankan fungsinya Puskesmas dapat bekerja sama dengan RSUD untuk mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(2)

Kerja sama dokter spesialis tamu yang dibiayai Pemerintah Provinsi dalam rangka Program PONED atau program lainnya, jasa pelayanan dalam komponen tarif menjadi hak Puskesmas yang pemanfaatannya diatur dalam sistem remunerasi.

(3)

Dalam hal kerja sama dokter spesialis tamu diluar sebagaimana dimaksud ayat (2), maka besaran jasa pelayanan (jasa medik) ditetapkan sesuai perjanjian kerja sama, sedangkan jasa sarana sesuai dengan besaran tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(4)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan langsung pada dokter spesialis tamu setelah dipotong pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku dan tidak disertakan dalam sistem remunerasi. Pasal 8

(1)

Kerja sama operasional peralatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Besaran retribusi dari penggunaan alat tersebut ditetapkan atas dasar saling mengguntungkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

(2)

Penetapan besaran tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin mutu dan akses pelayanan pada masyarakat miskin atau kurang mampu.

(3)

Kerja sama dalam penyediaan fasilitas peserta pendidikan, pelatihan dan / atau penelitian harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien.

(4)

Penetapan besaran tarif kerja sama operasional peralatan dan kerja sama dalam penyediaan fasilitas pendidikan dan penelitian diatur dalam Peraturan Bupati.

11 Pasal 9 (1)

Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan / atau bencana yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu dan dijamin oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Kebutuhan subsidi alokasi anggaran pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(3)

Tata laksana pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 10

(1)

Pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum atau pengadilan (visum et repertum) bagi korban hidup akibat tindak pidana, dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan dan dijamin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

(2)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Kepala Dinas melalui mekanisme APBD.

(3)

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemakaman dan perawatan jenazah tanpa identitas. BAB IV

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI PADA UPT DINAS KESEHATAN Pasal 11 Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya dan di Labkes sebagai obyek retribusi, meliputi : a. Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lainnya, terdiri dari :Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator) Pasal 12 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yang dapat dikenai retribusi pelayanan kesehatan,meliputi : a. Pelayanan Rawat Jalan;

12 b. c. d. e. f. g.

Pelayanan Rawat Darurat; Pelayanan Rawat Inap; Pelayanan Medik; Pelayanan Penunjang Diagnostik; Pelayanan Keperawatan; Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (PONED); h. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut; i. Pelayanan Konsultasi; j. Pelayanan Transfusi darah dan Terapi Oksigen; k. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing); l. Pelayanan Pengujian Kesehatan (General Check Up); m. Pelayanan Farmasi; n. Pelayanan Medico Legal; o. Pemulasaraan Jenazah; p. Pelayanan Transportasi Ambulance dan Transportasi Jenazah. Pasal 13 (1)

Pelayanan kesehatan di Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang dapat dikenai retribusi pelayanan kesehatan, meliputi: a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik, terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kimia Klinik 2. Pemeriksaan Hematologi Klinik 3. Pemeriksaan Urine 4. Pemeriksaan Faeces 5. Pemeriksaan Imuno-Serologi 6. Pemeriksaan Mikrobiologi klinik danParasitologi Klinik b. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan, meliputi : 1. Pemeriksaan kualitas air meliputi : fisika, bakteriologi, kimia terbatas, kimia lengkap, COD, BOD, oksigen terlarut dan pemeriksaan kimia 1 parameter 2. Pemeriksaan kualitas udara meliputi : usap alat, usap dinding, usap lantai, mikroorganisme udara dan rectal swab. 3. Pemeriksaan lain-lain meliputi : pemeriksaan makanan dan minuman.

(2)

Labkes dapat mengembangkan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk paket-paket sesuai kebutuhan atau sesuai standar yang ditetapkan kementrian kesehatan.

(3)

Setiap pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan tarif retribusi dihitung per parameter pemeriksaan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.

13 (4)

Dalam hal biaya pemeriksaan dijamin Program Pemerintah/Pemerintah Daerah besaran tarif retribusi disesuaikan dengan alokasi anggaran dalam program tersebut. Pasal 14

(1)

Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang dapat dikenai retribusi pelayanan kesehatan, meliputi : Pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator).

(2)

Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung per kilo gram. Pasal 15

(1)

Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dikenakan retribusi sesuai jenis tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, atau konsultasi yang diterima. Pasal 16

(1)

Pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi pelayanan kegawatdaruratan dan obat-obat dasar (generik) yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat darurat dikenakan retribusi sesuai jenis tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, atau konsultasi yang diterima. Pasal 17

(1)

Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurf c, meliputi pelayanan kesehatan di Ruang Rawat Inap dan Rawat Gabung.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap dikenakan retribusi sesuai tempat rawat inap, jenis tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, pelayanan keperawatan atau konsultasi yang diterima. Pasal 18

(1)

Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi tindakan yang dilaksanakan oleh tenaga medis untuk keperluan diagnostik, dan/atau terapi/pengobatan dalam bentuk visite, konsultasi dan pelayanan tindakan medik.

14 (2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medik dikenakan biaya retribusi sesuai jenis tindakan medikringan, tindakan medik sedang yang diterima Pasal 19

(1)

Pelayanan Penunjang Diagnostik dimaksud dalam Pasal 12 huruf pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya.

sebagaimana e, meliputi pemeriksaan

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang diagnostik dikenakan biaya retribusi sesuai jenis tindakan pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya yang diterima Pasal 20

(1)

Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f merupakan bentuk pelayanan profesional bio, psiko, sosio dan spiritual oleh tenaga keperawatan untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan asuhan keperawatan dasar (minimal), parsial, total maupun intensif.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan keperawatan dikenakan biaya retribusi sesuai hari perawatan yang diterima Pasal 21

(1)

PelayananKebidanan dan Penyakit Kandungan (PONED) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan kehamilan resiko tinggi di Puskesmas PONED yang memerlukan tindakan medik dasar oleh tenaga medis yang terlatih atau dokter spesialis obstetri ginekologi (Konseulen).

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (PONED) dikenakan biaya retribusi sesuai tindakan medik yang diterima Pasal 22

(1)

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, meliputi tindakan medik gigi dan mulut.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan Medik Gigi dan Mulut dikenakan biaya retribusi sesuai jenis tindakan medik gigi dan mulut yang diterima.

15 Pasal 23 (1) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i meliputi pemberian pelayanan konsultasi di Rawat jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing/PHN). (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan konsultasi dikenakan biaya retribusi sesuai jenis pelayanan konsultasi yang diterima. Pasal 24 (1) Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j meliputi tindakan transfusi darah dan pemberian oksigen. (2) Setiap pasien yang mendapatkan transfusi darah dan terapi oksigendikenakan biaya retribusi sesuai jenis pelayanan dan jumlah pemberian transfusi darah dan terapi oksigen yang diterima. Pasal 25 (1)

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k meliputi pemeriksaan umum dan obat-obat dasar (generik) yang diberikan di rumah penderita.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing) meliputi tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik dan atau konsultasi dikenakan retribusi sesuai jenis tindakan medik, tindakan keperawatan, pemeriksaan penunjang medik, atau konsultasi yang diterima Pasal 26

(1)

PelayananPengujian Kesehatan (General Check Up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l meliputi pemeriksaan umum dan pemberian surat keterangan kesehatan.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan Pengujian Kesehatan (General Check Up)dikenakan retribusi sesuai jenis pemeriksaan umum dan pemberian surat keterangan kesehatan yang diterima Pasal 27

(1)

Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m, meliputi pemberian obat-obatan melalui nebulizer.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayananfarmasi dikenakan retribusi sesuai paket nebulizeryang diterima

16 Pasal 28 (1)

Pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n, meliputi visum et repertum korban hidup;

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medico legal dikenakan biaya retribusi sesuai visum et repertum korban hidup yang diterima; Pasal 29

(1)

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o, meliputi perawatan jenazah dan pembuatan surat kematian;

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pemulasaraan jenazah dikenakan biaya retribusi sesuai perawatan jenazah dan pembuatan surat kematian yang diterima; Pasal 30

(1)

Pelayanan Transportasi Ambulance dan Transportasi Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p, meliputi sewa kendaraan dan jasa.

(2)

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan Transportasi Ambulance dan Transportasi Jenazah dikenakan biaya retribusi sesuai jarak tempuh dan jasa yang diterima;

(3)

Dalam hal Puskesmas tidak memiliki mobil ambulance dan mobil jenazah dapat mempergunakan mobil Puskesmas keliling. BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan Labkes. Pasal 32 (1) Obyek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan Labkes yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

17 Pasal 33 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 34 Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dan Labkes digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 35 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu, serta frekuensi sarana pelayanan kesehatan yang dilakukan BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF Pasal 36 (1) Prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi di Puskesmas dan Labkes adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes (2) Sasaran penetapan besaran retribusi guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis. BAB VII STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Pasal 37 (1)

Struktur besaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Labkes meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

(2)

Jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen pengadaan sarana, fasilitas, biaya pemeliharaan, biaya umum dan biaya penyediaan BBA sesuai dengan jenis pelayanannya (biaya variabel) dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost);

18 (3)

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi komponen jasa pelayanan profesi (jasa medik, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lainnya) dan jasa pelayanan umum;

(4)

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 38

(1)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditinjau kembalipaling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, penambahan kapasitas dan pabilitas Puskesmas dan Labkes.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VIII WILAYAH

PEMUNGUTAN

RETRIBUSI

Pasal 39 Retribusi dipungut Tulungagung..

di

Wilayah

Daerah

Kabupaten

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran Pasal 40 (1)

Retribusi dipungut dan/atau kuitansi.

dengan

menggunakan

karcis

(2)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah. Pasal 41

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 42 (1)

Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.

19 (2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tempat Pembayaran Pasal 43

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati. Pasal 44

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal 45

(1)

Hasil penerimaan retribusi wajib disetor bruto ke Kas Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

(2)

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan seluruhnya untuk biaya operasional guna meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas dan Labkes setelah ditetapkan melalui mekanisme APBD;

(3)

Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan;

(4)

Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan menggunakan sistem remunerasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XI PENGAWASAN

DAN

PENGENDALIAN

Pasal 46 Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi penyelenggaraan pelayanan kesehatan

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

20 BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 47 (1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Tulungagung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49 Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 50 Peraturan Daerah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 26 Maret 2012 BUPATI TULUNGAGUNG ttd HERU TJAHJONO

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

21 Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 26 Maret 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH ttd Ir. HERU DWI TJAHJONO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19560605 198503 1 019 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

22

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR

3

TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

I.

UMUM Sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memberikan jaminan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan pelayanan di bidang kesehatan, maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang dan mendu-kung usaha Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang pelayanan kesehatan; Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka semua pungutan Retribusi Daerah harus ditinjau dan disesuaikan dengan jiwa dan prinsipprinsip dari Undang-Undang dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

23

Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

24

Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas Pasal 29 Cukup Jelas Pasal 30 Cukup Jelas Pasal 31 Cukup Jelas Pasal 32 Cukup Jelas Pasal 34 Cukup Jelas Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping

Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor

25

Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Cukup Jelas

To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping