TELUK BINTUNI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SEHAT I MENUJU BINTUNI BARU
2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan di bidang usaha industri, maka perlu adanya pengaturan melalui pemberian perijinan sesuai kewenangan daerah; b. bahwa pemberian perijinan usaha industri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
1
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenganan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN TELUK BINTUNI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni. 5. Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 5. Kepala Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 8. Jenis Usaha adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. 10. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri. 11. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan usaha. 12. Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diijinkan. 13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah tanda daftar yang diberikan kepada industri yang telah disyahkan pendaftarannya. 14. Ijin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan ini yang selanjutnya disebut ijin adalah ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya. 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3
16. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah pegawai di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Wajib Daftar Perusahaan. BAB II IJIN USAHA INDUSTRI Pasal 2 (1) Setiap pendirian perusahaan industri, wajib memperoleh Ijin Usaha Industri. (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Pasal 3 (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh ijin usaha industri. (2) Jenis industri tertentu dalam kelompok industri kecil, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dengan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dan diberlakukan sebagai Ijin Usaha Industri. Pasal 4 (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Industri diperlukan tahap persetujuan prinsip. (2) Ijin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. (3) Ijin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan ijin, apabila perusahaan industri memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Perusahaan industri berlokasi dikawasan industri yang telah memiliki ijin; b. Jenis dan komoditi yang diproses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan; c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh Bupati. Pasal 5 (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diijinkan diwajibkan memperoleh ijin perluasan. (2) Untuk memperoleh Ijin Perluasan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup. Pasal 6 (1) Ijin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
4
(2) Pemegang Ijin Usaha Industri wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati. Pasal 7 (1) Ijin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri yang kegiatannya berlokasi di lahan peruntukan industri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi perusahaan industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah. Pasal 8 (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak diwajibkan memperoleh TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan bersangkutan. (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha wajib memperoleh TDI. (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Ijin Usaha Industri. Pasal 9 Tata cara pelaksanaan pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB III BIAYA PERIJINAN Pasal 10 Setiap Perusahaan Industri yang dikeluarkan/diterbitkan Surat Izin Usaha Industri dan atau Tanda Daftar Industri dikenakan biaya yang diatur sebagai berikut : a. IUI dengan nilai investai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); b. TDI dengan nilai investasi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah); c. TDI dengan nilai investasi dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) nilai dikehendaki olah perusahaan yang bersangkutan ditetapkan sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah). BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 11 Biaya perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibayarkan / disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah.
5
BAB V SANKSI Pasal 12 Perusahaan Industri akan diberikan peringatan tertulis apabila: a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); b. Melakukan perluasan tanpa memiliki ijin perluasan; c. Melakukan pemindahan lokasi usaha tanpa persetujuan tertulis dari Bupati; d. Menimbulkan kerusakan atau pencemaran akibat kegiatan industrinya terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya; f. Tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar; g. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Patent atau Merk. Pasal 13 (1) Ijin Usaha Industri perusahaan dibekukan dan atau dibatalkan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Selama Ijin Usaha Industri perusahaan dibekukan, perusahaan industri tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha industri. (3) Jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan penetapan pembekuan Ijin Usaha Industri. (4) Ijin Usaha Industri dapat dibatalkan apabila: a. Perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah batas waktu pembekuan; b. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau pidana dari Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 (1) Ijin Usaha Industri yang diperoleh sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. (2) Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Instansi diluar Kabupaten Teluk Bintuni wajib mendaftarkan Ijin Usaha Industri yang dimilikinya di Kabupaten Teluk Bintuni paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 20 Desember 2006 BUPATI TELUK BINTUNI,
ALFONS MANIBUI
Diundangkan di Bintuni pada tanggal 21 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
A. E. NAURY, BA PEMBINA Tk. I NIP. 640 010 287
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 41
7
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA INDUSTRI
I.
PENJELASAN UMUM Usaha Industri merupakan kegiatan yang secara langsung berdampak pada lingkungan hidup sekitarnya, sehingga sebelumnya perlu mendapat ijin prinsip dan ijin operasional. Setiap pemberian ijin dikenakan biaya, yang dikenal dengan sebutan Biaya Perijinan merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai sumber penerimaan daerah, maka keabsahannya perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Memuat pengertian-pengertian beberapa istilah yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan atau salah pengertian dalam memahami dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan, baik bagi aparat pelaksana maupun bagi warga masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Pengecualian dari kewajiban untuk memperoleh Ijin Usaha Industri diperuntukan kepada kelompok Industri Kecil dengan nilai inventasi kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas Pasal 4 ayat (1) Persetujuan prinsip diberikan oleh Bupati setelah dilakukan penelitian dan evaluasi terhadap usaha dimaksud. Pasal 4 ayat (2) s/d Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 Ijin Usaha Industri diberikan selain kepada perusahaan industri yang mempunyai kegiatannya berlokasi di lahan peruntukan khusus industri, dapat juga diberikan kepada perusahaan industri yang berdasarkan pertimbangan tertentu mempunyai kegiatannya/aktivitasnya berada pada lokasi sumber bahan mentah. Pasal 8 s/d Pasal 16 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 21
8
