TELUK BINTUNI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SEHAT I MENUJU BINTUNI BARU
2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG IJIN USAHA PERDAGANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK BINTUNI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan konsumen, maka perlu adanya pengaturan di bidang usaha perdagangan melalui pemberian perijinan sesuai kewenangan daerah; b. bahwa Ijin Usaha Perdagangan sebagai salah satu legalitas usaha di bidang perdagangan perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban dalam pelaksanaan penerbitan SIUP; c. bahwa pemberian Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720); 8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 1
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245 ); 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenganan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah; 21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI DAN BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PERDAGANGAN.
TENTANG
IJIN
USAHA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Teluk Bintuni. 4. Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat terus menerus, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 9. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan. 10. Perubahan perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, Modal dan Kekayaan Bersih, Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Perdagangan Utamanya. 11. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
3
BAB II SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN Pasal 2 (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; c. SIUP Besar; d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk). Pasal 3 (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil. (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah. (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan usaha dan atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka, wajib memperoleh SIUP Perseroan Terbuka (Tbk). Pasal 4 (1) Kewenangan pemberian SIUP dan legalisasi SIUP Kantor Cabang/Perwakilan berada pada Bupati. (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut pada ayat (1) kepada Kepala Dinas. (3) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan pusat dan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 5 Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan dan atau neraca perusahaan, wajib mengurus SIUP baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini. Pasal 6 (1) SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan. (2) Pemegang SIUP wajib melaporkan perkembangan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
4
Pasal 7 Cabang / Perwakilan Perusahaan yang bebas dari kewajiban memperoleh SIUP adalah sebagai berikut : a. Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangannya mempergunakan SIUP Pusat; b. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1) Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan; 2) Tidak diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga / kerabat. c. Perdagangan keliling, pedagang asongan, pedagang di pinggir jalan atau pedagang kaki lima. Pasal 8 Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 Pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati sebelum membuka usahanya. Pasal 10 Perusahaan yang telah memperoleh SIUP, apabila akan melakukan perubahan perusahaan, maka wajib mengajukan permohonan SIUP baru kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan perusahaan. Pasal 11 Prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian SIUP diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 12 SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
BAB III BIAYA PERIJINAN Pasal 13 (1) SIUP yang dikeluarkan dikenakan biaya yang diatur sebagai berikut : a. SIUP Besar ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). b. SIUP Menengah ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). c. SIUP Kecil ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku juga untuk kantor Cabang/Perwakilan. (3) Setiap fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan yang akan dilegalisir dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.
5
BAB IV SANKSI Pasal 14 Perusahaan Perdagangan akan diberikan peringatan tertulis apabila : a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini; b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utamanya yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; c. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Pasal 15 (1) Ijin Usaha Perdagangan dibekukan dan atau dibatalkan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Selama Ijin Usaha Perdagangan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan/jasa. (3) Jangka waktu pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan penetapan pembekuan Ijin Usaha Perdagangan. (4) Ijin Usaha Perdagangan dapat dibatalkan apabila : a. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diperoleh berdasarkan keterangan palsu atau tidak benar dari perusahaan yang bersangkutan; b. Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah batas waktu pembekuan; c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan atau pidana dari Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 (1) Surat Ijin Usaha Perdagangan yang diperoleh sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. (2) Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Instansi di luar Kabupaten Teluk Bintuni wajib mendaftarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan yang dimilikinya ke Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Peraturan Daerah ini. (3) Semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku bagi Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku. (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 20 Desember 2006 BUPATI TELUK BINTUNI,
ALFONS MANIBUI
Diundangkan di Bintuni pada tanggal 21 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
A.E. NAURY, BA PEMBINA TK. I NIP. 640 010 287
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 40
7
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG
IJIN USAHA PERDAGANGAN I.
PENJELASAN UMUM Pengaturan di bidang perdagangan melalui pemberian perijinan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelayanan, pengendalian, pembinaan dan perlindungan kepada konsumen. Pemberian Ijin Usaha Perdagangan merupakan upaya legalitas terhadap semua usaha di bidang perdagangan sesungguhnya mendapat kemudahan dan keseragaman dalam ketatalaksanaan melalui satuan kerja yang diberikan kewenangan untuk itu. Sebagai konpensasi dari setiap pemberian Ijin Usaha Perdagangan, dikenakan biaya yang merupakan salah satu komponen penting bagi penerimaan / pendapatan asli daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam rangka mewujudnyatakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Memuat pengertian-pengertian beberapa istilah yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan atau salah pengertian dalam memahami dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan, baik bagi aparat pelaksana maupun bagi warga masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pasal 2 s/d Pasal 18 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 20
8
