TELUK BINTUNI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SEHAT I MENUJU BINTUNI BARU
2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK BINTUNI,
Menimbang
:
a. bahwa tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selain merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai sasaran untuk memperoleh data kependudukan yang menjadi kebutuhan utama dalam perencanaan pembangunan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
Mengingat
:
1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 18; 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Penduduk Indonesia Asli, Jawa dan Madura yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1927 Nomor 564; 3. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun , Nila dan Serua yang telah diubah dengan Staatblad Tahun 1936 Nomor 607; 4. Staatblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan; 5. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
13. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 16. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
2
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); 21. Peraturan Mentari Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 1987 tentang Pengelolaan Blanko KTP, Register Akta, Kutipan Akta Catatan Sipil dan Sertifikat Tanah; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya KTP Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Ke Atas;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI Dan BUPATI TELUK BINTUNI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Instansi adalah Instansi yang memiliki kewenangan dalam pendaftaran penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. 6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
7. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan. 8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 10. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia (Kabupaten Teluk Bintuni) dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. 11. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Kabupaten Teluk Bintuni) dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang. 12. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. 13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. 14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga. 15. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 17. Akta Catatan Sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan anak, Pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pendaftaran Penduduk sebagai dokumen Negara. 18. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama. 19. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 20. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. 21. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pendaftaran Penduduk karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. 22. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pendaftaran Penduduk atas permintaan pemohon. 23. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pendaftaran Penduduk mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan. 24. Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan Akta Catatan Sipil. 25. Pembantu Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang bertugas membantu Pejabat Pencatat Sipil dalam pelaksanaan tugas pencatatan.
4
BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK
Bagian Kesatu Pencatatan Penduduk dan Kartu Keluarga Pasal 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9)
Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Teluk Bintuni wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kampung/Kepala Kelurahan untuk diterbitkan Kartu Keluarga. Setiap penduduk yang telah didaftarkan wajib mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup. Dalam Kartu Keluarga harus dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga. Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Kelurahan /Kepala Kampung. Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan aslinya dipegang oleh Kepala Keluarga sedangkan tindasan merupakan arsip pada Kantor Distrik, Kantor Kepala Kelurahan/Kampung dan RT/RW. Setiap terjadi perubahan dalam Kartu Keluarga seperti lahir, mati, kawin, cerai atau pindah pada anggota keluarga lain, maka Kartu Keluarga wajib untuk diganti. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali Kepala Kelurahan /Kepala Kampung meneliti kembali mengenai kebenaran data dalam Kartu Keluarga. Pasal 3
Persyaratan untuk memperoleh Kartu Keluarga adalah : a. Surat pengantar dari RT/RW yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Kampung; b. Kartu Keluarga lama (untuk penggantian); c. Akta Perkawinan Kepala Keluarga; d. Akta Kelahiran Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga; e. Surat Persetujuan Kepala Distrik untuk menjadi Penduduk Tetap; f. Syarat lain yang diperlukan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 4 (1) (2)
(3) (4)
Untuk memperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat, maka pada setiap Kelurahan/Kampung dapat ditunjuk seorang Registrar. Registrar dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendata mutasi penduduk yang terjadi 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Kepala Distrik yang meliputi data kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, datang dan pergi. Kepada Registrar tersebut diberikan insentif registrar yang dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali sesaat setelah laporan kependudukan diterima. Insentif registrar dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Bagian Kedua Kartu Tanda Penduduk Pasal 5 (1)
(2)
Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP dikeluarkan oleh Kepala Distrik atas nama Bupati yang didasarkan pada Kartu Keluarga dan berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya KTP penduduk yang bersangkutan sudah harus mengganti KTPnya. 5
(3)
Kelalaian penduduk untuk menyelesaikan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pasal 6
(1) (2) (3)
(4)
KTP yang hilang atau rusak dapat diganti dengan KTP baru, yang dibuktikan dengan surat keterangan hilang dari Polisi atau aparat pemerintah setempat. KTP hanya dapat diberikan kepada penduduk yang telah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah/pernah nikah. Apabila dipandang perlu, maka Bupati sebagai Kepala Daerah dapat membentuk Tim Justisi untuk mengadakan razia KTP guna penertiban dan pengawasan Identitas Penduduk. Pembentukan Tim Justisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7
(1) (2)
(3) (4) (5)
Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan bertempat tinggal tetap, dapat diberikan KTP yang jangka waktu berlakunya seumur hidup. Jangka waktu KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan bagi WNI yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang (OT). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili. KTP diberikan kepada penduduk yang telah menetap dalam waktu yang tidak terputus minimal 1 (satu) tahun di Kabupaten Teluk Bintuni. Persyaratan untuk memperoleh KTP sebagai berikut : a. Surat Pengantar dari RT/RW mengetahui Lurah/Kepala Kampung; b. Kartu Keluarga; c. Pas foto terbaru ukuran 2X3 cm sebanyak 4 (empat) lembar ; d. KTP yang telah habis masa berlakunya (untuk penggantian); e. KTP yang rusak untuk menggantikannya dengan yang baru; f. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Aparat Pemerintah untuk penggantian KTP yang hilang.
BAB III PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu Akta Kelahiran Pasal 8 (1)
(2)
(3)
(4)
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya : a. Enam puluh hari kerja sejak tanggal kelahirannya bagi WNI b. Sepuluh hari kerja sejak tanggal kelahirannya bagi WNA Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat : a. Persetujuan Bupati atau Pejabat berwenang bagi WNI; b. Putusan Pengadilan bagi WNA. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan data : a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/pihak yang bertanggung jawab terhadap proses kelahiran atau dari Pemerintah Kampung/Kelurahan; b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; c. Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA. Syarat-syarat lain yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6
Pasal 9 Kepada anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, dapat diterbitkan Akta Kelahiran dengan hanya mencantumkan nama ibunya sebagai orang tua. Pasal 10 Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Akta Perkawinan Pasal 11 (1)
(2) (3)
Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama yag bersangkutan, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dan atau Kepala Distrik setempat. Untuk kelancaran pelayanan dapat ditunjuk Pembantu Pejabat Pencatat Sipil dari Tokoh Agama. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan data : a. Surat Keterangan Nikah/Kawin; b. Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup; c. Akta Kematian isteri/suami bagi duda/janda yang cerai mati; d. Dokumen Imigrasi bagi WNA; e. Ijin/rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA dan rekomendasi dari atasan langsung bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Anggota TNI dan Anggota POLRI; f. Syarat-syarat lain dan batas waktu pelaporan perkawinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Akta Perceraian Pasal 12 (1)
(2)
(3)
Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dan atau Kepala Distrik setempat. Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan data : a. Putusan Pengadilan tentang penetapan perceraian; b. Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam; c. Dokumen Imigrasi bagi WNA. Syarat-syarat lain yang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 13
Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam dapat diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.
7
Bagian Keempat Akta Kematian Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Instansi dan atau Kepala Distrik selambat-lambatnya : a. Enam puluh hari kerja sejak tanggal kematian bagi WNI; b. Sepuluh hari kerja sejak tanggal kematian bagi WNA. Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data : a. Surat Keterangan Kematian; b. Akta Kelahiran; c. Dokumen Imigrasi bagi WNA. Syarat-syarat lain yang diperlukan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15
Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterbitkan Akta Kematian dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.
Bagian Kelima Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 16 (1) (2)
Setiap pengakuan anak dan pengesahan anak dilaporkan kepada Bupati selaku Kepala Daerah melalui Kepala Instansi dan atau Kepala Distrik setempat. Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan data : a. Akta Kelahiran anak; b. Akta Perkawinan orang tua; c. Dokumen Imigrasi bagi WNA. Pasal 17
Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
Bagian Keenam Pengangkatan Anak Pasal 18 (1)
(2)
Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Pendaftaran Penduduk dengan melampirkan data : a. Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri; b. Akta Kelahiran anak; c. Akta Perkawinan orang tua angkat; d. Dokumen Imigrasi bagi WNA. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan dan pada Akta Perkawian orang tua angkat.
8
Bagian Ketujuh Perubahan dan Pembatalan Akta Pasal 19 (1) (2)
Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan Akta Catatan Sipil wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dan atau Kepala Distrik setempat. Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan Akta sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Catatan Sipil yang bersangkutan.
BAB IV PEJABAT PENCATAT SIPIL DAN PEMBANTU PEJABAT PENCATAT SIPIL
Bagian Kesatu Pejabat Pencatat Sipil Pasal 20 (1) (2)
Pejabat Pencatat Sipil pada Tingkat Kabupaten diangkat berdasarkan Keputusan Bupati. Pejabat dimaksud pada ayat (1) atas nama Bupati menandatangani dan mengesahkan Akta Catatan Sipil dan surat kependudukan lainnya.
Bagian Kedua Pembantu Pejabat Pencatat Sipil Pasal 21 (1) (2)
(3) (4)
Pembantu Pejabat Pencatat Sipil diangkat dan ditempatkan untuk melaksanakan tugas di Kabupaten dan Distrik. Pembantu Pejabat Pencatat Sipil pada Tingkat Distrik secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Distrik sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Instansi. Tugas dan fungsi Pembantu Pejabat Pencatat Sipil akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengangkatan Pembantu Pejabat Pencatat Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 22
Pejabat Pencatat Sipil dan Pembantu Pejabat Pencatat Sipil selama aktif melaksanakan tugasnya diberikan insentif yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 (1) (2) (3)
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku. Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
9
Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 20 Desember 2006 BUPATI TELUK BINTUNI,
ALFONS MANIBUI
Diundangkan di Bintuni pada tanggal 21 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
A. E. NAURY, BA PEMBINA TK. I NIP. 640 010 287
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 45
10
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL I.
UMUM Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan. Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah kabupaten antara lain adalah : a. Pelayanan publik (public function) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk; b. Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (protection function); c. Pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan, ialah pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat. Hal tersebut penting mengingat kondisi antar daerah sangat bervariasi, selain itu data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan merupakan aset bangsa yang sangat berharga karena dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk kepentingan pelayanan publik maupun untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan (people centered development).
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan seorang registrar adalah petugas pencatat registrasi. Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) : Cukup jelas Ayat (2) : Cukup jelas Ayat (3) Perubahan tempat tinggal/domisili apabila yang bersangkutan pindah ke Distrik atau pindah dari Kabupaten Teluk Bintuni ke kabupaten yang lain. Ayat (4) : Cukup jelas Ayat (5) : Cukup jelas Pasal 8 s/d Pasal 24 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 25
11
