PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

TELUK BINTUNI

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SEHAT I MENUJU BINTUNI BARU

2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK BINTUNI, Menimbang

: a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula perkembangan dunia usaha dan perusahaan, sehingga perlu dilakukan pendaftaran perusahaan yang merupakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni; b. bahwa pendaftaran perusahaan itu penting untuk pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan demi terciptanya iklim dunia usaha yang sehat karena dengan pendaftaran perusahaan akan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha; c. bahwa kegiatan pendaftaran perusahaan wajib dikenakan retribusi, yaitu Retribusi Tanda Daftar Perusahaan merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka upaya memantapkan realisasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab; d. bahwa untuk maksud a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tantang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

1

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2

16. 17. 18. 19. 20.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI Dan BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) KABUPATEN BINTUNI.

TANDA TELUK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur legislatif yang besama eksekutif menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. 7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 8. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan UU-WDP dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh pejabat yang berwenang. 9. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar Isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 3

10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP. 11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 12. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. 13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan RI, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. 14. Anak Perusahaan adalah perusahaan yag dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh Perusahaan Induk yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari Anak Perusahaan tersebut. 15. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dan perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat diri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan Induknya. 16. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian. 17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan. 18. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Cabangnya. 19. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengolah atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu persekutuan. 20. Ijin adalah ijin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha. 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah ketetapan retribusi yang menentukan besaranya pokok retribusi. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah rertibusi yang telah ditetapkan. 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 27. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas. 28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 29. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

4

membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dipungut retribusi atas kegiatan pemberian tanda daftar perusahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ( daftar ulang 5 tahun sekali ). (2) Obyek Retribusi adalah Jasa Pemberian Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah kepada pengusaha yang melakukan kegiatan berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. (4) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan termasuk golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB III KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Pasal 3 (1) Setiap Perusahaan termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksudkan ayat (1), meliputi bentuk usaha: a. Perseroan Terbatas (PT); b. Koperasi (Kop); c. Persekutuan Komanditer (CV); d. Firma (Fa); e. Perorangan (PO); f. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berstatus: a. Kantor Tunggal; b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan; c. Anak Perusahaan; d. Kantor Agen; e. Kantor Perwakilan Perusahaan. Pasal 4 (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain yang menyangkut: a. Data Umum : 1. Perusahaan : - Jenis Usaha, Perum, Perusahaan Daerah lainnya; - Kelompok Perusahaan/Grup (apabila ada); - Alamat Perusahaan; 5

- Status: Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Anak Perusahaan/Kantor Perwakilan/Kantor Tunggal. 2. Merek Dagang (apabila ada); 3. Lokasi Unit Produksi (apabila ada); 4. Nasabah Bank; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 6. Bentuk Penanaman Modal; 7. Mulai dilaksanakan kegiatan; - Tanggal pendirian; - Tanggal mulai kegiatan; - Jangka waktu berdirinya perusahaan. 8. Bentuk kegiatan dengan pihak ketiga; - Jaringan Internasional; - Jaringan Nasional; - Wara Laba Internasional; - Wara Laba Nasional; - Mandiri. b. Komisaris atau pengawas dan penanggung jawab : 1. Dewan Komisaris : - Komisaris Utama; - Nama Lengkap; - Alamat Lengkap; - Alamat Tetap; - Kewarganegaraan; - Tanggal mulai menduduki jabatan; - Kedudukan dalam perusahaan; - Direksi/Komisaris/Pemilik dan lain-lain; - Nama perusahaan dan alamat perusahaan. 2. Dewan Direksi/Penanggung jawab : - Direktur Utama; - Nama Lengkap; - Tempat Tanggal Lahir; - Alamat Lengkap; - Jenis Bukti Diri; - Nomor dan Tanggal; - Kewarganegaraan; - Tanggal mulai menduduki jabatan; - Kedudukan dalam perusahaan lainnya; - Direksi/Komisaris/Pemilik dan lain-lain; - Nama Perusahaan; - Alamat Perusahaan. c. Legalitas Usaha : 1. Akte Pendirian : - Unsur; - Pengesahan; - Pejabat berwenang. 2. Ijin-ijin yang dimiliki : - Jenis ijin; - Nomor; - Dikeluarkan oleh; - Masa berlaku. d. Data Kegiatan Perusahaan : 1. Jenis Kegiatan Perusahaan : - Kegiatan usaha pokok; - Komoditi/produk utama. 2. Kegiatan usaha lainnya : - Tiga omset; 6

- Penjualan per tahun (apabila sudah dilakukan kegiatan). 3. Omset penjualan per tahun (apabila sudah dilakukan kegiatan). 4. Modal dan saham : - Modal Dasar; - Modal Ditempatkan; - Modal Disetor; 5. Total aset bagi perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan. 6. Jumlah Karyawan : - Domestik; - Asing. 7. Kedudukan dalam mata Rantai Kegiatan Usaha : - Produsen; - Eksportir; - Importir; - Agen Tunggal; - Distributor; - Grosir/Whosaler; - Pengecer; - Kapasitas produksi (khusus produser); - Kapasitas terpasang; - Kapasitas produksi per tahun; - Kandungan komponen produksi (lokal, impor); - Jenis usaha (khusus pengecer); - Swalayan/Supermarket; - Toserba/Departemen Store; - Toko/Kios; - Lainnya. e. Katagori Perusahaan : 1. Nama Perusahaan; 2. Alamat Perusahaan; 3. Status Perusahaan; 4. Jenis Kegiatan Usaha. (2) Apabila perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibubarkan, maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran PT. Pasal 5 (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai melaksanakan kegiatan usahanya. (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan usaha dari instansi yang berwenang. Pasal 6 (1) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan WDP. (2) Perusahaan Kecil Perorangan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Perusahaan yang diurus / dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari; 7

d. Perusahaan yang tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. (3) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan TDP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan surat permintaan TDP kepada Bupati Cq. Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan. (4) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV KETENTUAN PERIJINAN Pasal 7 (1) Permintaan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Copy akte pendirian perusahaan; b. Copy akte pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Ham bagi Perseroan Terbatas dan dari Pengadilan Negeri bagi CV dan Fa; c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Komisaris dan pengurus lainnya; d. Copy NPWP; e. Copy Surat Ijin Tempat Usaha. (2) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan asli guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai. Pasal 8 (1) Apabila Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian TDP secara tertulis kepada Dinas yang berwenang mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan termasuk untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan Baru. (2) Permintaan penggantian Tanda Daftar Perusahaan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 7; b. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang hilang; c. Melampirkan Tanda Daftar Perusahaan yang asli tetapi rusak. Pasal 9 Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. Pasal 10 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

8

Pasal 11 Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap, sehingga perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapai persyaratan yang menjadi alasan penolakan. Pasal 12 Perubahan yang akan mengakibatkan penggantian Tanda Daftar Perusahaan yang baru, karena : a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan; b. Perubahan nama perusahaan; c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan; d. Perubahan alamat perusahaan; e. Perubahan kegiatan usaha pokok; f. Perubahan akte pendirian atau anggaran dasar khusus perusahaan. Pasal 13 (1) Dinas yang menerbitkan TDP dapat menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan. Pasal 14 Perusahaan yang telah memperoleh TDP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta suatu waktu oleh pejabat yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang menerbitkan TDP. Pasal 15 (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas yang berwenang mengeluarkan TDP dengan melampirkan alasan menutup perusahaan dan TDP Asli. (2) Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha sebagimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan diterbitkan surat keputusan penutupan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 16 (1) Besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000,b. Koperasi Rp. 100.000,c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,d. Firma (Fa) Rp. 250.000,e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,f. Bentuk Perusahaan Lain Rp. 250.000,(2) Setiap permintaan informasi perusahaan dikenakan biaya BI-TDP, ditetapkan sebagai berikut : 9

a. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan b. Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan c. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan

Rp. 250.000,Rp. 25.000,Rp. 100.000,-

(3) Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat usaha dilakukan. Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas yang berwenang mengeluarkan TDP melalui bendaharawan khusus penerima dan penyetor. (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor dalam tempo 1 x 24 jam, kecuali hari libur dan bukti setoran disampaikan kepada Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungut untuk instansi terkait lainnya.

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dapat dicabut SIUP. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Meneliti, menerima dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang dan dokumen; d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; e. Memanggil orang untuk didengarkan atau periksa sebagai saksi atau tersangka; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. Mengadakan penghentian penyelidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; h. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 10

(3) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 19 Desember 2006 BUPATI TELUK BINTUNI,

ALFONS MANIBUI

Diundangkan di Bintuni pada tanggal 20 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

A. E. NAURY, BA PEMBINA Tk. I NIP. 640 010 287

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 35

11

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

I.

PENJELASAN UMUM Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang mempunyai kegiatan usahanya dalam Wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, wajib melakukan daftar perusahaan. Wajib Daftar Perusahaan dikecualikan kepada perusahaan kecil perorangan dan terhadap suatu Badan Hukum yang mempunyai usaha atau kegiatannya bersifat sosial kemasyarakatan, dalam arti tidak mencari keuntungan / laba. Terhadap semua perusahaan dalam kategori Wajib Daftar Perusahaan, maka pada saat melakukan pendaftaran perusahaannya, dikenakan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan dan peningkatan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sebagai sumber penerimaan daerah, maka keabsahannya perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah.

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Memuat pengertian-pengertian beberapa istilah yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan atau salah pengertian dalam memahami dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan, baik bagi aparat pelaksana maupun bagi warga masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pasal 2 : Cukup jelas Pasal 3 ayat (1) Perusahaan Asing yng dimaksudkan adalah perusahaan yang berasal dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 ayat (2) s/d Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 ayat (1) Perusahaan kecil perorangan dalam hal ini dikecualikan sebagai Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas Pasal 6 ayat (4) Usaha atau kegiatan yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan adalah usaha atau kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak dikenakan sebagai Wajib Daftar Perusahaan. Pasal 7 s/d Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 15 12