TELUK BINTUNI
PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI SEHAT I MENUJU BINTUNI BARU
2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TELUK BINTUNI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka perlu menggali potensi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga lebih menunjang penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni; Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
1
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
2
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI Dan BUPATI TELUK BINTUNI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 2. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Instansi adalah instansi yang memiliki kewenangan dalam Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. 6. Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintahan Tingkat Distrik. 7. Distrik Kota adalah Distrik yang berada di Wilayah Ibukota Kabupaten. 8. Retribusi adalah iuran kepada daerah dengan memperoleh imbalan jasa secara langsung yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni.
3
10. Kartu Keluarga adalah kartu yang memuat nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. 11. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya di singkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk di Kabupaten Teluk Bintuni. 12. Akta Catatan Sipil adalah data otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil sebagai dokumen negara. 13. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Nama. 14. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib. 15. Salinan Akta adalah salinan lengkap mengenai isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil atas permintaan pemohon. 16. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan. 17. Bendahara Khusus Penerima adalah personil pada Dinas Perekonomian dan Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang diangkat oleh Bupati dalam jabatan Bendahara Khusus Penerima. 18. Pembantu Bendahara Khusus Penerima adalah personil pada Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Khusus Penerima. 19. Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani dan atau mengesahkan Akta Catatan Sipil. 20. Pembantu Pejabat Pencatat Sipil adalah Pejabat yang bertugas membantu Pejabat Pencatat Sipil dalam pelaksanaan tugas pencatatan.
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Retribusi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, dipungut atas setiap kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah dalam pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. Pasal 3 Obyek Rertibusi adalah kegiatan pelayanan pada instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini. Pasal 4 Subyek Retribusi adalah penduduk yang menerima pelayanan pada instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil.
4
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA Pasal 6 Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan frekwensi permohonan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dengan memperhatikan tingkat kemampuan masyarakat.
BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Retribusi dibayar langsung oleh setiap penduduk yang memperoleh jasa pelayanan pada instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil. (2) Besarnya tarif atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : No 1.
2.
Jenis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; a. Kartu Tanda Penduduk: 1) WNI 2) WNA 3) Kartu Tanda Penduduk Sementara b. Kartu Keluarga 1) WNI 2) WNA Akta Catatan Sipil; I. Kelahiran Kelahiran Umum; a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Penduduk WNI 0 sampai dengan 60 hari sejak kelahiran; Anak ke satu dan ke dua Anak ketiga dan seterusnya b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Penduduk WNA 0 sampai dengan 10 hari sejak kelahiran; Anak ke satu dan ke dua Anak ketiga dan seterusnya Kelahiran Istimewa (Melewati Batas Waktu 60 hari) a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran penduduk WNI ; 5
Tarif (Rp.)
5.000,25.000,10.000,2.500,10.000,-
Anak ke satu dan ke dua Anak ketiga dan seterusnya b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran penduduk WNA (melewati batas waktu 10 hari) Anak ke satu dan ke dua Anak ketiga dan seterusnya
50.000 75.000
Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya WNI Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya WNA II. Perkawinan A. Pencatatan Perkawinan WNI 1. Di dalam Kantor pada jam kerja 2. Di dalam Kantor diluar jam kerja 3. Di luar Kantor pada jam kerja 4. Di luar Kantor diluar jam kerja
75.000,90.000,100.000,125.000,-
Bagi yang melebihi 30 hari sejak tanggal perkawinan menurut agama ditentukan : 1. Di dalam Kantor pada jam kerja 2. Di dalam Kantor diluar jam kerja 3. Di luar Kantor pada jam kerja 4. Di luar Kantor diluar jam kerja B. Pencatatan Perkawinan WNA 1. Di dalam Kantor pada jam kerja 2. Di dalam Kantor diluar jam kerja 3. Di luar Kantor pada jam kerja 4. Di luar Kantor diluar jam kerja Bagi WNA pencatatan perkawinan melebihi waktu 30 hari sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama; 1. Di dalam Kantor pada jam kerja 2. Di dalam Kantor diluar jam kerja 3. Di luar Kantor pada jam kerja 4. Di luar Kantor diluar jam kerja C. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya WNI D. Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya WNA III. Perceraian A. Pencatatan dan Perceraian WNI B. Pencatatan dan Perceraian WNA
100.000,125.000,150.000,200.000,-
100.000,150.000,200.000,250.000,-
150.000,200.000,250.000,300.000,100.000,200.000,-
Penerbitan
Kutipan
Akta
200.000,-
Penerbitan
Kutipan
Akta
350.000,-
Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum; 1. WNI 2. WNA C. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk WNI D. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya 6
250.000,350.000,100.000,300.000,-
untuk WNA IV. Kematian A. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI B. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNA C. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNI D. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya WNA V. Pengakuan dan Pengesahan Anak A. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak WNI B. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak WNA C. Pencatatan Pengakuan Pengesahan Anak WNI D. Pencatatan Pengakuan Pengesahan Anak WNA E. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak kedua dan seterusnya WNI F. Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak kedua dan seterusnya WNA VI. Pengangkatan Anak A. Pencatatan pengangkatan anak oleh WNI B. Pencatatan pengangkatan anak oleh WNA Pencatatan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri : 1. WNI 2. WNA VII. Perubahan Nama Pencatatan Perubahan Nama
10.000,20.000,15.000,30.000,-
50.000,100.000,75.000,125.000,100.000,150.000,-
100.000,200.000,-
150.000,250.000,-
50.000,-
VIII. Salinan Akta Kelahiran A. Salinan Akta Kelahiran WNI B. Salinan Akta Kelahiran WNA
75.000,100.000,-
IX. Salinan Akta Perkawinan dan Perceraian A. Salinan akta perkawinan dan perceraian WNI B. Salinan akta perkawinan dan perceraian WNA
75.000,100.000,-
X. Salinan Akta Kematian A. Salinan Akta kematian WNI B. Salinan akta kematian WNA XI. Salinan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak A. Salinan akta pengakuan dan pengesahan anak WNI B. Salinan akta pengakuan dan pengesahan anak WNA XII. Penerbitan Surat Keterangan dan Bukti Pelaporan serta legalisir Kutipan Akta/Keterangan Catatan Sipil A. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi 1. WNI
7
10.000,25.000,-
30.000,100.000,-
30.000,-
2. WNA B. Legalisasi Kutipan Akta/Keterangan.
60.000,10.000.-
BAB VI KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN Pasal 8 (1) Bagi penduduk yang tidak mampu membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan keringanan biaya setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen). (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat diberikan setelah mendapatkan pesetujuan dari Bupati. (3) Dalam upaya melindungi hak anak, maka kepada anak usia 0-7 tahun dapat dibebaskan dari retribusi biaya penerbitan Akta Kelahiran. (4) Ketentuan pelaksanaan pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB VII PENGELOLAAN Pasal 9 (1) Seluruh penerimaan Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan Penerimaan Asli Daerah. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 65% (enam puluh lima persen) disetor ke rekening Kas Daerah dan 35% (tiga puluh lima persen) disetor ke rekening Bupati melalui Kepala Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil untuk menunjang kegiatan operasional Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan biaya operasional sebesar 35% akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.
BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 10 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
8
c. d. e.
f. g.
h. i. j. k.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 11 (1) Pemungut retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
9
Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 19 Desember 2006 BUPATI TELUK BINTUNI,
ALFONS MANIBUI
Diundangkan di Bintuni pada tanggal 20 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
A. E. NAURY, BA PEMBINA TK. I NIP. 640 010 287
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2006 NOMOR 34
10
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL I. PENJELASAN UMUM Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memungut retribusi sesuai kewenangan yang dimilikinya yakni Retribusi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten. Dengan demikian, penerimaan dan atau pendapatan dari sektor retribusi tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 13 : Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 14
11
