PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
PELAYANAN AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH BUMBU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat secara maksimal sehingga kebutuhan air minum pada masyarakat tercukupi ; b. bahwa pelayanan air minum selama ini belum ditangani secara maksimal dan profesional, maka perlu diatur lebih detail mengenai pelayanan Air Minum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Air Minum ; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 ) ; 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan BUMD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 09 seri E) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11 seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PELAYANAN AIR MINUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanah Bumbu ; 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
6. Perusahaan Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu ;
Perusahaan
Daerah
Air
Minum
7. Air adalah semua air yang terdapat pada diatas. Ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berda didarat; 8. Sumber air adalah tempat atau wadah alami/ atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan; 9. Air Minum adalah air yang mempunyai syarat – syarat kualitas untuk diminum; 10. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampung sampai dengan penampungan distribusi dan atau pipa – pipa untuk pelayanan penyediaan air minum; 11. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan antara pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air; 12. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak didalam persil sesudah meter air; 13. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tampa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari perusahaan daerah air minum; 14. Meter air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air; 15. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari perusahaan daerah air minum; 16. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman; 17. Kran umum adalah sarana pelayanan untuk daerah – daerah pemukiman tertentu yang dinilai penduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomisnya masih rendah atau belum terjangkau oleh sambungan langganan; 18.Hidran umum adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran; 19. Mobil tangki adalah kendaraan roda empat atau pengangkut air minum untuk melayanan langganan tertentu. BAB II PELAYANAN AIR MINUM Pasal 2 (1) Pelayanan air minum kepada para pelanggan dilakukan dengan cara: a. Sambungan rumah; b. Kran umum dan sarana lainnya; (2) Pelayanan khusus yaitu melalui mobil tangki. (3) Dalam keadaan tertentu atas pertimbangan Perusahaan Daerah dapat menggunakan hidran kebakaran dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan dan persyaratan teknis. BAB III TATA CARA PEMASANGAN
(1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya Perusahaan Daerah atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah. (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan atas biaya pemilik persil, dilakukan oleh Perusahaan Daerah atau instalatur yang telah diakui dan disyahkan oleh Perusahaan Daerah. (3) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pemeliharaan pipa persil tersebut. (4) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh Perusahaan Daerah. (5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah. (6) Meter air yang mengalami kerusakan maka perbaikannya dilakukan oleh dan atas biaya Perusahaan Daerah. (7) Jika kerusakan itu ditimbulkan karena kesalahan/ kelalaian langganan maka biaya perbaikannya merupakan tanggungjawab langganan. (8) Lokasi meter air harus dapat dicapai oleh petugas pencatat meter maka penempatan meter air ditentukan oleh Perusahaan Daerah dan dalam menjalankan tugas petugas Perusahaan Daerah boleh memasuki semua tempat yang ada instalasi air minumnya dengan sepengetahuan penghuni. Pasal 4 (1) Calon pelanggan mengajukan permohonan pemansangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan dapat diperoleh dikantor Perusahaan Daerah dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. (2) Pemasangan saluran pipa dinas dan pipa persil serta pengaliran air minum dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (3) Pelanggan air minum dibagi dalam golongan yang terdiri dari : a. Golongan sosial umum dan golongan sosial khusus; b. Golongan rumah tangga A1, A2, A3 ; c. Golongan instansi ; d. Golongan niaga kecil dan niaga besar ; e. Golongan industri kecil dan besar ; f. Golongan khusus . (4) Pengaturan mengenai golongan pelanggan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Pasal 5 (1) Pelanggan air minum diberikan atas nama kepala keluarga atau pemakai persil yang bersangkutan. (2) Apabila pelayanan air minum tidak dapat dilakukan maka Perusahaan Daerah dapat menolak permohonan yang diajukan dengan menyebutkan alasan – alasannya. (3) Apabila pelanggan meninggalkan persil atau sementara tidak memerlukan pelayanan air minum diwajibkan melapor ke Kantor Perusahaan Daerah.
(4) Apabila pelanggan tidak melaksankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka segala kerugian yang timbul dibebankan kepada pelanggan.
Pasal 6 Perusahaan daerah air minum tidak diwajibkan membayar gati rugi apabila pelayanan air minum terganggu atau terhenti. Pasal 7 Setiap orang atau badan hukum dilarang : a. Mencuci atau mandi didekat alat – alat penyaluran air minum kecuali yang diperuntukan untuk keperluan tersebut; b. Mengubah peruntukan, mempergunakan untuk suatu perusahaan, memakai dengan sangat boros terhadap air minum atau mobil unit tangki air; c. Mengubah keadaan tutup dan atau merusak segel hidran kebakaran yang dipasang pada pipa distribusi; d. Membuka segel pada meter, merusak meter air dan atau memindahkan meter air; e. Menjual atau memberikan dengan cara lain air minum yang didapat dari pipa persil dengan tidak mempunyai izin tertulis dari Perusahaan Daerah: f. Mengalirkan air minum dari kran umum langsung kepersil pelanggan lain; g. Mempergunakan pompa isap langsung dari pipa dan atau cara lain yang nenyimpan yang dapat mempengaruhi terhadap pemakian sendiri atau orang lain maupun terhadap meter airnya; BAB IV PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM Pasal 8 (1) Rekening air minum dalam satu bulan dihitung berdasarkan pemakaian air hasil pencatatan meter air dikalikan tarif air, ditambah biaya pemeliharaan meter air. (2) Jumlah yang harus dibayar seperti yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukukan oleh Perusahaan Daerah. (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik atau tidak terbaca jumlah pencatat meter maka perhitungan pemakaian didasarkan pada pertimbangan catatan pemakaian rata – rata dalam tiga bulan bulan terahir. Pasal 9 (1) Atas pemakaian air oleh pelanggan diterbitkan kwitasi (rekening) yang harus dibayar oleh setiap pelanggan baik melaui petugas penagih atau langsung pada tempat pembayaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya. (2) Apabila pelanggan terlambat membayar akan dikenakan denda yang akan tetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB V KETENTUAN TARIF Pasal 10 (1) Setiap pemasangan, perubahan pipa dinas dan atau pipa persil, balik nama pelanggan, pembukaan kembali sambungan dikenakan tariff pelayanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati. (2) Pengaturan mengenai tariff air minum ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah disetujui Badan Pengawas. Pasal 11 (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar biaya nyata meliputi biaya material, ongkos kerja dan administrasi yang besarnya ditetapkan oleh PDAM. (2) Tarif pemasangan sambungan air minum baru untuk setiap golongan ditetapkan berdasarkan indeks golongan tariff dengan struktur. (3) Tarif pemasangan sambungan air minum baru ditentukan oleh diameter pipa yang dipakai didasarkan pada indeks. Pasal 12 (1) Untuk pemeriksaan instalasi persil (instalasi dalam)pada setiap pemasangan sambungan air minum dikenakan tariff. (2) Uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan apabila pelanggan berhenti menjadi pelanggan Perusahaan Daerah. Pasal 13 Pembayaran biaya pemasangan baru (BP) dihitung berdasarkan pada biaya dasar(BD) dikalikan indeks golongan tariff (IGT) dikalikan indeks diameter pipa (IDP) ditambah biaya pemeriksaan instalasi dalam (BPID) ditambah uang jaminan langganan(UJL) sebagaimana dimaksud dalam pasal dengan rumus BP=(BDXIGTXJDP) + BPID+UJL+UP. Pasal 14 Pemutusan/ penutupan air minum dikenakan kepada setiap pelanggan dalam hal : a. Rekening air minum dikenakan tidak dibayar dalam waktu 2(dua) bulan sejak jatuh tempo pembayaran; b. Pengambilan air tampa melaui meter air yang dipasang Perusahaan Daerah; c. Segel pada meter air terdapat rusak atau terbuka; d. pelanggan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tamapa mendapat izin dari perusahaan Daerah; e. pelanggan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis secara langsung; f.
Saluran pipadinas atau saluran pipa persil ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat – syarat yang
Pasal 15 Pembayaran tambahan dikenakan pada setiap pelanggan dalam hal : a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan ; b. Penyambungan kembali saluran air minum karena terkena tindakan penutupan/ pencabutan/ pemutusan sementara; c. Terjadi kerusakan pada meter air dan perlengkapannya; d. Meter air dipindahkan tanpa seizin Perusahaan Daerah. Pasal 16 (1) Seluruh biaya pemasangan sambungan air minum harus dibayarkan pada kas Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah setelah surat pemberitahuan pembayaran disampaikan kepada pemohon. (2) Apabila calon pelanggan sudah memenuhi persyaratan maka Perusahaan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemasangan sesuai dengan yang ditentukan. BAB VI PEMERIKSAAN METER AIR Pasal 17 (1) Untuk pengujian meter air dilakukan dibengkel Perusahaan Daerah atas permintaan pelanggan. (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kepada pelanggan dikenakan biaya apabila dalam pengujian ada penyimpangan yang melebihi 5% dari keadaan normal dan kelebihan pemakian air minum akan dihitung pada bulan berikutnya. (3) Penggantian atas meter air yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian pelanggan sendiri akan dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terahir dan ditambah biaya pemasangan. Pasal 18 (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh Perusahaan Daerah setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran dan segel meter air dapat diputus setelah melaporkan ke Perusahaan Daerah dan pengelola pemadam kebakaran. (2) Atas pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemeritah Daerah diwajibkan membayar kepada Perusahaan Daerah dengan tarif social berdasarkan jumlah pemakaian air yang tercatat pada meter air hidran kebakaran. BAB VII PELAYANAN MOBIL TANGKI DAN KRAN UMUM Pasal 19 (1) Pelayanan mobil tangki dipergunakan untuk daerah – daerah pemukiman tertentu yang belum dapat dipasang kran umum melaui pipa distribusi atau melalui terminal air. (2) Untuk tariff pelayanan mobil tangki didasarkan pada harga air dan biaya transport. (3) Pelayanan kran umum diperuntukan bagi daerah – daerah
tingkat kemampuan ekonominya masih rendah atau yang belum ada sambungan pelanggan. (4) Pengelolaan pelayanan mobil tangki dan kran umum dilakukan oleh Perusahaan Daerah.
BAB VIII PENYAMBUNGAN KEMBALI Pasal 20 (1) Bagi pelanggan yang telah diberhentikan oleh Perusahaan Daerah dapat mengajukan kembali dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberhentian dan harus membayar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Bagi pelanggan yang tidak mengajukan permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (1) maka pelanggan akan diberlakukan sebagai pelanggan baru ditambah dengan membayar kewajiban sesuai dengan keputusan direktur. BAB IX SANKSI Pasal 21 (1) Bagi pelanggan air minum yang mengambil air sebelum meter air terpasang yang akibat karena sengaja merusak/ mengubah meter air dan perlengkapanya diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 15 kali pemakian air tertinggi bulan rekening yang pernah terpakai. (2) Bagi calon pelanggan yang sudah terdaftar maupun yang belum jika yag bersangkutan telah mengalirkan air dari Perusahaan Daerah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain maka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar biaya pemasangan sambungan baru. (3) Bagi pelanggan atau calon pelanggan yang melaggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka akan dikenakan denda. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,( Lima Puluh Juta Rupiah ). (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka ; b. Pemasukan rumah ; c. Penyitaan benda ; d. Pemeriksaan Surat ; e. Pemeriksaan Sanksi ; f. Pemeriksaan ditempat kejadian. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu. Pasal 25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan yang mengatur tentang Pelayanan Air minum di Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal BUPATI TANAH BUMBU, TTD H. ZAIRULLAH AZHAR
Diundangkan di Batulicin pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, TTD H. ZULFADLI GAZALI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007 NOMOR 29.
