PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TAKALAR, Menimbang :
a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tempat rekreasi dan olah raga maka perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik sehingga pengunjung akan lebih tertarik dan lebih nyaman menikmati fasilitas yang tersedia. b. bahwa untuk mendukung hal tersebut maka pengunjung diharapkan dapat berpartisipasi dengan cara tetap memenuhi kewajibannya apabila memasuki obyek wisata atau tempat rekreasi dan olah raga. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
:
1
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Opersaional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR dan BUPATI TAKALAR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar. 4. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. 5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah Retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga. 6. Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah pelayanan pada tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan atau di kelolah oleh Pemerintah Daerah. 2
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya. 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan Daya Tarik Wisata. 10. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas setiap pengunjung tempat rekreasi dan olah raga. (2) Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap pengunjung ke tempat rekreasi dan olah raga, menikmati keindahan bawah laut, menyeberangi kawasan tempat rekreasi melakukan, penyelaman di dasar laut serta menikmati keindahan alam dan air di atas perahu maupun jenisnya. (3) Obyek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
3
a. Tempat-tempat yang telah disediakan oleh daerah yang telah layak untuk dikunjungi karena keindahan alamnya, nilai-nilai keindahan spritual, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai kebudayaan dan sejenisnya yang telah ditetapkan ; b. Olah Raga air yang meliputi penyelaman dibawah laut, menikmati keindahan air dan penyeberangan dari tempat rekreasi disekitar obyek rekreasi serta kegiatan olah raga air di mungkinkan untuk itu; Pasal 3 Dikecualikan obyek retribusi sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 adalah setiap pengunjung yang akan mengadakan penelitian, tugas-tugas pengamanan atau karena sifat dan maksud kunjungannya dalam rangka peningkatan pengelolaan obyek retribusi. Pasal 4 (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga. (2) Wajib retribusi adalah setiap pengunjung yang memasuki tempat ataupun menggunakan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) peraturan daerah ini kecuali dimaksud pasal 3. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi tempat rekreasi dan olah raga termasuk golongan retribusi jasa usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.
4
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis untuk penggantian biaya yang meliputi Biaya penggantian, Biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan, asuransi, angsuran bunga pinjaman, biaya rutin yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat penggunaan jasa tempat-tempat rekreasi dan olah raga yang diberikan kepada setiap pengunjung dan pengguna jasa rekreasi dan olah raga dalam Kabupaten Takalar. Pasal 9 Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: 1. Tarif karcis tanda masuk orang dewasa …………. Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) 2. Tarif karcis tanda masuk anak-anak ……………
Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat rekreasi dan olah raga dalam Kabupaten Takalar.
5
Pasal 11 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. BAB VIII MASA RETRIBUSI TERUTANG Pasal 12 Masa retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan fungsinya. BAB IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB X TATA CARA PAMBAYARAN Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan fungsinya. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
6
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD. Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Daerah. (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
7
(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pasal 18 Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah
BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1)
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
(2)
Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XIII KADALUARSA Pasal 20
(1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana lainnya.
(2)
Kadaluarsa
penagihan
retribusi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditangguhkan apabila. a. Diterbitkan surat teguran; atau, b. Ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 21
8
(1)
Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
(2)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi; g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud huruf (e); h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di
bidang
retribusi
daerah
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggungjawabkan.
9
(3)
Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 22
(1)
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar. Di tetapkan di Takalar pada tanggal Juli 2006
10
BUPATI TAKALAR
Diundangkan di Takalar pada tanggal Juli 2006
DRS. H. IBRAHIM REWA, MM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
Ir. H. DAHYAR D, M.si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 580 017 538 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2006 NOMOR 10
11
