PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka diperlukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa salah satu lembaga perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan memiiliki beban kerja yang dinilai cukup berat adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal karena melingkupi empat bidang tugas sekaligus; c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dianggap perlu untuk ditingkatkan adalah bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal sehingga dipandang perlu untuk membentuk kelembagaan perangkat daerah baru yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal melalui Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Penanaman Modal;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611 ); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah
1
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Inodonesia. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. 4. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong. 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
2
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kabupaten Parigi Moutong. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal. (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal mempunyai Tugas melaksanakan sebagian kewenangan Otonomi Daerah dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan dan keuangan. b. Penyusunan program pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta penanaman modal atas dasar keterpaduan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. c. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dan penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknik dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal. d. Pelaksanaan bimbingan dan pendampingan teknis dibidang koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal. e. Penyusunan rencana skala prioritas dan strategi penanaman modal dan investasi di daerah. f. Pemberian perizinan badan hukum koperasi, perizinan penanaman modal dan investasi didaerah. g. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, pengelolaan usaha, penanaman modal dan investasi. h. Penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha koperasi, usaha kecil menengah dan penanaman modal didaerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. b. Sekretaris membawahi : 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program. c. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan UKM membawahi : 1. Seksi Pembinaan Teknis Kelembagaan; 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM. d. Bidang Bina Usaha Koperasi dan UKM membawahi : 1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi dan UKM; 2. Seksi Pengembangan Permodalan dan Simpan Pinjam. e. Bidang Promosi Dan Kerja Sama Investasi membawahi : 1. Seksi Promosi Penanaman Modal;
3
2. Seksi Kerjasama Investasi. f. Bidang Perizinan Penelitian dan Pengkajian membawahi : 1. Seksi Perizinan Penanaman Modal; 2. Seksi Penelitian dan Pengkajian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 7 Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kedinasan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pasal 8 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah. (4) Jenis dan jenjang serta pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Singkroniasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
Pasal 10 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta bahan pemberi petunjuk teknis kepada bawahan. Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan menyampaikan tembusannya kepada satuan organisasi yang mempunyai hubungan kerja secara fungsional. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Ketentuan mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.
4
(2)
Kepala Dinas diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur Sulawesi Tengah.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong tetap berlaku, kecuali Pasal 2 ayat (2) huruf g tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dinyatakan dihapus.
Pasal 13 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi Pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG,
Diundangkan di Parigi pada tanggal
LONGKI DJANGGOLA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,
H. RUSTAM DG. RAHMATU, BE, SE, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 078 615
LEMBARAN DAERAH TAHUN 2007 NOMOR 19 SERI D NOMOR 26
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG
I. UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Akan tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, selanjutnya semakin dirasakan bahwa kinerja beberapa Dinas yang dibentuk sesuai yang ada pada Perda tersebut menunjukkan performan yang kurang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain keterbatasan personil, keterbatasan sarana dan prasarana, beratnya beban tugas dan lain-lain. Salah satu Dinas yang dirasakan memiliki prestasi yang perlu dimaksimalkan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, dan setelah diteliti lebih jauh ternyata belum maksimalnya prestasi kerja diakibatkan karena adanya beban kerja yang cukup berat karena melingkupi 4 (empat) bidang tugas yang saling berbeda binaannya yaitu perindustrian, perdagangan, koperasi dan ukm serta penanaman modal. Dalam rangka revitalisasi dan reorganisasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Parigi Moutong serta dalam upaya untuk lebih mengefektifkan penyelengggaran tugas pemerintahan dan pembangunan, maka dipandang sangat perlu untuk membagi beban tugas Dinas Perindagkop dan Penanaman Modal ini menjadi 2 lembaga teknis perangkat daerah yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penyelenggaraan urusan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal perlu dibentuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
6
Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 76
7
RAPERDA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PARIGI MOUTONG M E I 2007
8