PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
Menimbang
:
a.
PARIGI MOUTONG,
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong perlu dilakukan penyesuaian;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, makan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang
Nomor 8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
55,
Tambahan
Nomor
3041)
Lembaran
sebagaimana
telah
Negara
Republik
diubah
dengan
Indonesia Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik
Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
Tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8.
Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun
2007
antara
tentang
Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
89,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong b. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. c. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Dinas Kabupaten adalah Lembaga Lembaga Dinas Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong. f.
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah suatu Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten (2) Dinas-Dinas Daerah Kabupaten sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari : a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Parigi Moutong. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. c. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong. d. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Parigi
Moutong e. Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong f.
Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong
g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Moutong i.
Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong
3
j.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Parigi Moutong
k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong l.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong
m. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Moutong n. Dinas Sosial Kabupaten parigi Moutong o. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong. (3) Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Dinas daerah kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi .
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dinas daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Sususnan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Irigasi, Sungai dan Pantai; 2. Seksi Irigasi; 3. Seksi Sungai dan Pantai. d. Bidang Bina Marga, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan; 2. Seksi Jalan; 3. Seksi Jembatan.
4
e. Bidang Perumahan dan Kecipta Karyaan, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Tata Perumahan; 2. Seksi Tata Bangunan 3. Seksi Cipta Karya. f.
Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, membawahi : 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 2. Seksi Pengawasan Tata Ruang; 3. Seksi Bina Konstruksi.
g. Bidang Pencegahan dan Penaggulangan Kebakaran, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; 2. Seksi Penaggulangan Kebakaran; 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Penyusunan Program 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan c. Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Seksi Kesehatan Dasar; 2. Seksi Kesehatan Rujukan; 3. Seksi Kesehatan Khusus. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit 2. Seksi Wabah dan Bencana 3. Seksi Kesehatan Lingkungan e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan; 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 3. Seksi Registrasi dan Akreditasi. f.
Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan 1. Seksi Jaminan Kesehatan; 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; 3. Seksi Kefarmasian. Pasal 7
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
5
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Penyebrangan; 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional; 3. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 2. Seksi Terminal; 3. Seksi Pentarifan dan Pelayanan Perhubungan. e. Bidang Perhubungan Laut 1. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan; 2. Seksi Perkapalan dan Kepelautan 3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan. f.
Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika 1. Seksi Pos; 2. Seksi Telekomunikasi; 3. Seksi Komunikasi dan Deseminasi Informasi.
Pasal 8 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah 1. Seksi Pajak Daerah; 2. Seksi Retribusi Daerah; 3. Seksi Evaluasi Pembinaan, Pegawasan Pajak dan Retribusi. d. Bidang Pendapatan Lain-Lain dan Perimbangan 1. Seksi Pendapatan Lain-Lian; 2. Seksi Dana Perimbangan; 3. Seksi Evaluasi Raperdes Pungutan Lain-Lain. e. Bidang Anggaran 1. Seksi Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Pengesahan Dokumen Anggaran; 3. Seksi Pengkajian Data Anggaran f.
Bidang Perbendaharaan dan Akuntasi 1. Seksi Akutansi; 2. Seksi Perbendaharaan; 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
g. Bidang Asset Daerah 1. Inventarisasi dan Distribusi;
6
2. Pengawasan dan Pengamanan; 3. Penertiban dan Pelaporan.
Pasal 9 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar 1. Seksi Pembinaan TK, SD, dan PLB; 2. Seksi Pembinaan SMP; 3. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar d. Bidang Dikmenjurti 1. Seksi Pembinaan Dikmenjur; 2. Seksi Kurikulum Dikmenjur; 3. Seksi Kerjasama Dikti. e. Pendidkan Formal dan Informal 1.
Seksi Pembinaan Pendidikan Usia Dini;
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kesetaraan; 3. Seksi Pembinaan Kursus, Kelembagaan dan Penmas. f.
Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 1. Seksi Pembinaan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar; 2. Seksi Pembinaan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Fungsional; 3. Seksi Peningkatan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdasmen;
Pasal 10 Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Kepemudaan 1. Sekis Pedidikan dan Pelatihan; 2. Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan; 3. Seksi Kerjasama Antar Pemuda. d. Bidang Keolahragaan 1. Seksi Pembinaan Bakat; 2. Seksi Pengembangan Prestasi;
7
3. Seksi Pengembangan Organisasi Keolahragaan. e. Bidang Kebudayaan 1. Seksi Nilai Budaya dan Tradisi; 2. Seksi Sejarah dan Purbakala; 3. Seksi Pembinaan Kesenian. f.
Bidang Pariwisata 1. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; 2. Seksi Promosi dan Kerjasama Pemasaran Pariwisata; 3. Seksi Sarana Usaha Pariwisata.
Pasal 11 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Parigi Moutong,
terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Penataan dan Pengembangan Industri 1. Seksi Pengembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga; 2. Seksi Pengembangan Industri Menengah dan Besar; 3. Seksi Perizinan dan Usaha Perindustrian. d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri 1. Seksi Peningkatan Sarana dan Produksi Industri 2. Seksi Bimbingan Industri 3. Seksi Pengawasan Industri e. Bidang Perdagangan Luar Negeri 1. Seksi Komoditi Ekspor 2. Seksi Komoditi Import 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan f.
Bidang Perdagangan Dalam Negeri 1. Seksi Distribusi, Evaluasi dan Potensi Pasar 2. Seksi Sarana Perdagangan 3. Seksi Perlindungan Konsumen
Pasal 12 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
8
Kabupaten Parigi Moutong,
c. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Seksi Perluasan Lapangan Kerja 3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negari d. .Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenaga Kerjaan 1. Seksi Hubungan Industrial 2. Seksi Organisasi Pekerja dan Syarat-syarat Kerja 3. Seksi Norma Kerja, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan e. Bidang Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi 1. Seksi Penyiapan dan Penempatan Lokasi 2. Seksi Fasilitas Pemukiman 3. Seksi Penempatan, Investasi dan Kemitraan f.
Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 1. Seksi Bina Sosial Budaya 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi 3. Seksi Pengelolaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pasal 13 Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. c. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian 1. Seksi Pengembangan Alsintan dan Sarana Produksi; 2. Seksi Usaha Pertanian dan Permodalan; 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air. d. Bidang Tanaman Pangan 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan; 2. Seksi Proteksi; 3. Seksi Pengenmbangan Perbenihan/Perbibitan. e. Bidang Hortikultura dan Pengolahan Hasil 1. Seksi Produksi Hortikultura; 2. Seksi Pengolahan Hasil; 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Pertanian. f.
Bidang Perternakan 1. Seksi Produksi Peternakan; 2. Seksi Kesehatan Hewan; 3. Seksi Pengendalian Penyakit Hewan Menular.
9
Pasal 14 Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Pertambangan Umum 1. Seksi Perizinan dan Pelayanan Pertambangan Mineral; 2. Seksi Pengawasan dan Pengusahaan Pertambangan; 3. Seksi Teknik Konservasi Pertambangan Mineral. d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral 1. Seksi Geologi; 2. Seksi Sumber Daya Mineral; 3. Seksi Mitigasi dan Bencana Geologi. e. Bidang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi ; 1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistikan; 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi; 3. Seksi Pengawasan Kelistrikan; f.
Bidang Minyak dan Gas Bumi 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 2. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi 3. Seksi Usaha Jasa Penungjang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 15 Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Rehabilitasi dan Pengamanan Hutan 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 2. Seksi Pengamanan Hutan Konservasi Alam; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kehutanan. d. Bidang Pengusahaan Hutan 1. Seksi Peredaran dan Industri Hasil Hutan; 2. Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan; 3. Seksi Bina Tata Batas dan Inventarisasi Hutan. e. Bidang Usaha Perkebunan
10
1. Seksi Produksi Perkebunan; 2. Seksi Perlindungan Perkebunan; 3. Seksi Agroinput Perkebunan. f.
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 1. Seksi Paska Panen dan Pengolahan; 2. Seksi Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan; 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
Pasal 16 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Parigi Moutong, terdiri
dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Perikanan Tangkap 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pengembangan Usaha Penagkapan Ikan ; 3. Seksi Sumber Daya Ikan. d. Bidang Perikanan Budidaya 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pengembangan Budidaya; 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. e. Bidang Pengolahan san Pemasaran Ikan 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan; 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan. f.
Bidang Kelautan 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan; 2. Seksi Konservasi; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Pasal 17 Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Kelembagaan Koperasi 1. Seksi Pembinaan Teknis Kelembagaan; 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
11
3. Seksi Izin Pendirian Koperasi. d. Bidang Pemberdayaan Koperasi 1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; 2. Seksi Pengembangan Pemodalan dan Simpan Pinjam; 3. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi. e. Bidang Pemberdayaan UMKM 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan UMKM; 2. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan Koperasi; 3. Seksi Perizinan UMKM. f.
Bidang Pengawasan, Monitoring dan Evalusasi 1. Seksi Pengawasan Koperasi; 2. Seksi Pengawasan UMKM; 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Rekomendasi / Perizinan 1. Seksi Perizinan Sumbangan Sosial; 2. Seksi Perizinan Undian; 3. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Perizinan. d. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial 1. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Sosial; 2. Seksi Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Bidang Pelestarian dan Kesetiakawanan 1. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan; 2. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Bantuan dan Tanggap Darurat. f.
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1. Seksi Pelayanan Keluarga, Anak Terlantar, Lansia dan Tuna Sosial; 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Cacat; 3. Rehabilitasi Eks Napi dan Korban Narkotika .
Pasal 19 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi :
12
1. Sub Bagian Perencanaan Program 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum c. Bidang Pendaftaran Penduduk 1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Perpindahan Penduduk; 3. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi. d. Bidang Informasi Kependudukan 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan; 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan; 3. Seksi Pelaporan Kependudukan. e. Bidang Pencatatan Sipil 1. Seksi Kelahiran Pengangkatan anak dan Kematian; 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 3. Seksi Sosialisasi dan Dokumentasi Capil.
Pasal 20 Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 s/d 15 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 21 Uraian Tugas dan Fungsi serta Eselonisasi Unit Organisasi masing-masing Dinas Daerah Kabupaten dan ketentuan-ketentuan lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan dengan Perturan Bupati Parigi Moutong.
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 (1) Kelompok
Jabatan
Fungsional
dilingkungan
Dinas-Dinas
Daerah
Kabupaten,
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Tekhnis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. (2) .Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimna dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Fungsional Senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
BAB VI TATA KERJA Pasal 23 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas-Dinas Daerah Kabupaten, para Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
13
(2) Setiap Pimpinan Satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Pembentukan UPTD pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong akan ditetapkan dengan Keputusan Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupeten Parigi Moutong.
Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Ketentuan mengenai Tekhnis Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku efektif setelah dilantiknya Pejabat yang baru.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Ditetapkan di Parigi pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG,
Diundangkan di parigi Pada tanggal ANWAR PONULELE an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG, ASISTEN ADMINISTRASI
Drs. NIRMAN J. WINTER Pembina Utama Muda NIP. 130 680 723 LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 18 SERI D NOMOR 45 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 9
TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
I.
UMUM Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dengan
daerah
efesien,
yang
efektif
mampu
dan
melaksanakan
rasional,
tugas
senantiasa
pokok
dan
mengedepankan
funsinya
koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak
terlampau
lebar
pembidangannya.
Selain
itu
dengan
semangat
pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata
pemerintahan
perangkat
yang
daerah
yang
baik
(good
governance)
lebih
efesien
dengan
akan
tercipta
organisasi
ruang
partisipasi
memberi
masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan-urusan dengan realitas
kebutuhan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pelayanan
masyarakat
maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusanurusan
dimaksud
perangkat daerah
dan
mengacu
pada besaran
organisasi
dan
perumpunan
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oprganisasi Perangkat Daerah. Melalui Penataan didukung
oleh
sumber
organisasi perangkat daerah yang handal dengan daya
manusia
yang
berkualitas
serta
penerapan
manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi. Berdasarkan Pemerintah
Daerah
pertimbangan dengan
sebagaimana
persetujuan
yang
Dewan
diuraikan
Perwakilan
di atas Rakyat
maka Daerah
Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
15
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas
16
Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 101
17
