PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI Menimbang
:
PARIGI MOUTONG,
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 32
Peraturan
Organisasi
Pemerintah
Perangkat
Nomor
Daerah,
41
Tahun
dipandang
2007
perlu
tentang
melakukan
penyesuaian Susunan Organisasi danTata Kerja Kelurahan;
b. bahwa pada
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Parigi Moutong tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 1974
(Lembaran
Nomor
55,
Tambahan
Indonesia Nomor 3041) Undang-undang Republik
Nomor
Indonesia
Negara
Republik Lembaran
Indonesia Negara
Tahun
Republik
sebagaimana telah dirubah dengan 43
Tahun
Tahun
1999
1999
Nomor
(Lembaran 169,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
Tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. b. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati dan
penyelenggara pemerintahan daerah.
2
perangkat
daerah
sebagai
unsur
c. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. f.
Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
g. Lurah
adalah
Kepala
Kelurahan
yang
melaksanakan
urusan
pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam Suatu Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian . i.
Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai
dengan
kebutuhan
dan
merupakan
mitra
lurah
dalam
memberdayakan masyarakat.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. (3) Lurah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
ayat
(3)
mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (4) Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Pasal 3 (1) Selain
tugas
dan
fungsinya
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
2,
Lurah
melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. (2) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah fungsi: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat;
3
mempunyai
c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f.
pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan. (2) Susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Lurah; b. Sekretaris Lurah; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan; e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan f.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kelurahan.
Pasal 7 Sekretaris Lurah mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan pelaporan.
Pasal 8 (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. (2) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
Pasal 9 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan, administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan serta Pertanahan.
4
Pasal 10 (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (2) Seksi Pembangunan mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasai dan pelaporan pembangunan.
Pasal 11 Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian dalam wilayah Kelurahan, koperasi, produksi dan retribusi serta lingkungan hidup.
Pasal 12 (1) Seksi Kesejahtraan Sosial dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (2) Seksi Kesejahtraan Sosial mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan organisasi sosial kemasyarakatan.
Pasal 13 Seksi Kesejahtraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial Pembinaan kepemudaan dan olahraga, peranan wanita, pembinaan kehidupan
keagamaan,
pendidikan,
kebudayaan,
tenaga
kerja
dan
kesehatan
masyarakat.
Pasal 14 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai fungsi membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.
Pasal 15 Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya.
BAB III TATA KERJA Pasal 16 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
5
Pasal 17 Lurah dan Perangkat Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan singkronisasi, baik sesama organisasi kelurahan sesuai tugas pokok masing-masing.
Pasal 18 (1) Pimpinan
satuan
kerja
tingkat
kelurahan
bertanggungjawab
memimpin
dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib mengawasi, membina dan memberi petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas. (3) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan upaya yang diperlukan sesuai peraturan perundang –undangan, apabila terjadi penyimpangan.
BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi membantu Lurah sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
Pasal 20 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dianggap mampu dan diangkat oleh Lurah atas usul Sekretaris Kelurahan dan bertanggungjawab kepada Lurah. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah sebagai berikut: a. bendahara barang; b. bendahara gaji/rutin; c. operator komputer; dan d. santel dan kelompok fungsional lain. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 21 (1) Hubungan kerja kelurahan dengan Perangkat Daerah di kecamatan dan kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
6
(2) Hubungan kerja kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional. (3) Hubungan kerja kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinasi, fasilitas dan kemitraan.
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 22 Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Camat dan berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 23 Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan Bupati, serta diusulkan oleh Camat dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 24 (1) Dalam hal Lurah berhalangan, maka tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan (2) Apabila
Lurah
tanggungjawabnya
dan
Sekretaris
dapat
Kelurahan
digantikan
oleh
berhalangan, salah
satu
maka
Kepala
tugas
Seksi
dan
dengan
memperhatikan senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Sekretaris Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepegawaian terhadap Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi dan Staf atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 26 Anggaran Belanja Kelurahan dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
7
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini, berlaku setelah pelantikan dan serah terimah jabatan sesuai dengan susunan organisasi, tugas dan fungsi Kelurahan, selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setalah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan dalam bentuk uraian tugas jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 31 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kebupaten Parigi Moutong.
Ditetapkan di Parigi Pada tanggal BUPATI PARIGI MOUTONG,
Diundangkan di parigi Pada tanggal ANWAR PONULELE an. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG, ASISTEN ADMINISTRASI
Drs. NIRMAN J. WINTER Pembina Utama Muda NIP. 130 680 723 LEMBARAN DAERAH NOMOR 22 SERI D NOMOR 49
8
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN
I.
UMUM Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembidangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah. Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan-urusan yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 18 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas, profesional dan proporsional dalam penerapan manajemen organisasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka
Pemerintah
Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas
9
Ayat (2) Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan akan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Lurah. Kewenangan dimaksud
adalah
kewenangan
pada
bidang
Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kewenangan pada bidang pendidikan dan kewenangan bidang pertanahan ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas
10
Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 105
11
