Lampiran XI Kesatu/Kedua/Ketiga
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEKRETARIAT DAERAH
Tanggal : ............... Kas Pos Nomor : ........... Kode Rek : ....................
KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN) SUDAH TERIMA DARI : BANYAKNYA : Rp................................... yaitu untuk : .......................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .................................................................................................. Mengetahui/Menyetujui SEKRETARIS DAERAH
Telah dibayar, Bendahara Pengeluaran
Timika,.......................... Yang Menerima Nama : .......................... Pangkat/Jabatan :......... Satuan Kerja :................
................................... NIP
..................................... NIP
..................................... NIP
Keterangan : Pihak yang menerima mencantumkan meterai tempel dengan nilai enam ribu
Lampiran XII
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA SEKRETARIAT DAERAH BERITA ACARA PENYERAHAN UANG Pada hari ini......tanggal.......bulan.........tahun......., jam.........WIT telah terjadi penyerahan uang sebesar Rp..............(........................................................) guna keperluan Belanja Bantuan Pendidikan untuk biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada Sekolah................, sesuai rekening sekolah pada Bank Cabang Timika nomor : ................................., Sekolah yang bersangkutan : Nama : ............................... Jabatan : ............................... Alamat : ............................... Penyerahan uang disaksikan oleh : 1. .......................................................................... 2. .......................................................................... Berita acara ini dibuat untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan hibah Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013. Bendahara Bantuan Yang Menerima
............................. ....................... NIP NIP Mengetahui / Menyetujui SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
............................................. NIP.
Lampiran XIII
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
GEDUNG D, LT.2 SENTRA PEMERINTAHAN SP.III Alamat : Jl.Cenderawasih – Kuala Kencana – Timika – Papua
REKOMENDASI
Nomor :....................... Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan...................... Kabupaten Mimika Propinsi Papua, memberikan rekomendasi kepada saudara : Nama : NIP : Jabatan : Alamat : Untuk mengambil Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) Tahap ..... (.......) Satuan Pendidikan ................... Tahun Anggaran .......... di Sekda Bagian Keuangan Kabupaten Mimika, dengan pertimbangan bahwa Saudara atas nama Kepala ...................................... Mimika telah membuat Laporan Pertanggungjawaban BOPDA Tahap ...... (......). Demikian Rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Timika, .............................. Kepala Dinas Pendidikan..................... Kabupaten Mimika,
............................................... NIP. Tembusan kepada Yth : 1. Arsip
Lampiran XIV PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN Jl. Cendrawasih Sentral Pemerintahan Gd.D Lt.I SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN Tentang Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk biaya operasional sekolah di TK, SD dan SMP**......................
Kabupaten/Kota
Mimika
pada
hari......... tanggal,.......... bulan......... tahun ............ yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama
: ...................................
Jabatan
: ...................................
Alamat
: ...................................
2. Nama
: ...................................
Jabatan
: ...................................
Alamat
: ...................................
Kedua belah pihak setuju bersepakat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kedua sebagai berikut : a. Jenis Pekerjaan
: ................................
b. Jumlah Bantuan
: ................................
c. Waktu Pelaksanaan
: ................................
d. Tata cara pembayaran
: Pembayaran
sekaligus
dan
ditransfer
langsung
dilakukan ke
sekolah
berdasarkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang
diterbitkan
oleh
Tim
Manajemen
Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) e. Pihak
kedua
pelaksanaan
bertanggung
pekerjaan
sesuai
jawab
terhadap
dengan
petunjuk
pelaksanaan yang telah ditentukan serta melaporkan kegiatan kepada Pihak Pertama. f. Pihak kedua bersedia diaudit oleh lembaga yang berwewenang,
tentang
penggunaan
dana
yang
bersumber dari dana BOS maupun yang berasal dari sumber lain. g. Jika
berdasarkan
hasil
audit,
pemantauan
dan
evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, maka Pihak Kedua akan dikenal sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta wajib menyetor kembali sebesar bantuan yang diterima ke Kas. Negara. Pihak Pertama
Pihak Kedua
Manager PKPS BBM
Kepala Sekolah,
Kab. Mimika,
..................................
..............................
NIP.
NIP.
*) Dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dikirim ke Tim PKPS BBM Propinsi, 1 untuk sekolah, 1 untuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kab/Kota (yang bermeterai). **) Coret yang tidak perlu.
Lampiran XIV PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) UNTUK TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MIMIKA, Menimbang
: a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program wajib
belajar
adalah
bertujuan
memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat Kabupaten Mimika guna dapat
mengembangkan
dirinya.
Wujud
Pemerintah
potensi
dari
dukungan
Kabupaten
Mimika
tersebut adalah dengan memberikan Bantuan Daerah
Operasional (BOPDA)
membiayai
siswa
Pendidikan
dalam
rangka
dari
tingkat
TK/SD/SMP/SMA dan SMK; b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana
operasional
sekolah dimaksud
pertimbangan
huruf
menetapkan tentang
a,
perlu
Peraturan
Bupati
Penyaluran
Operasional
Bantuan
Pendidikan
Daerah
(BOPDA) untuk Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,
Kabupaten Puncak
Kabupaten Mimika,
Jaya
(Lembaran
dan
Paniai,
Kabupaten Kota
Negara
Sorong Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3894); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008
Peraturan
tentang
Penetapan
Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang
Nomor
2008
Perubahan
tentang
1
Tahun atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua
menjadi
Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang
(Lembaran
Keuangan Negara
Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang
Nasional
Pendidikan
(Lembaran
Republik Nomor
Sistem
Indonesia
78,
Negara
Tahun
Tambahan
2003
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Republik
Lembaran Indonesia
sebagaimana
telah
Negara
Nomor
4437)
beberapa
kali
diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor
(Lembaran
12
Tahun
Negara
2008
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor
Lembaran
126,
Tambahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Tahun
Pemerintah
2005
Nasional
Nomor
tentang
19
Standar
Pendidikan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
Lembaran
41,
Tambahan
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4496); 9. Peraturan Tahun
Pemerintah
2008
Pendidikan Republik Nomor
tentang
Nomor
Pendanaan
(Lembaran Indonesia
91,
Negara
Tahun
Tambahan
48
2008
Lembaran
Negara Republik Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000
tentang
Kedudukan
Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan
(Lembaran
Pendidikan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Republik
Lembaran Indonesia
Negara
Nomor
5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Tahun
Pemerintah
2010
Republik
Nomor
(Lembaran
Indonesia
66
Negara
Tahun
2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 12. Peraturan Nomor
13
Pedoman
Menteri Tahun
Dalam 2006
Pengelolaan
Negeri tentang
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
tentang
21
Pedoman
Tahun
2011
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 13. Peraturan Nomor
32
Menteri Tahun
Dalam 2011
Negeri tentang
Pedoman
Pemberian
Hibah
dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 14. Peraturan
Daerah
Mimika
Nomor
tentang
Pokok-Pokok
Keuangan
2
Kabupaten Tahun
2007
Pengelolaan
Daerah
(Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2); 15. Peraturan
Daerah
Mimika
Nomor
tentang
Kewenangan
Kabupaten
2
Kabupaten Tahun
Mimika
2008
Pemerintah (Lembaran
Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) UNTUK TAMAN
KANAK-KANAK,
DASAR,
SEKOLAH
PERTAMA, ATAS
DAN
KEJURUAN.
SEKOLAH SEKOLAH
SEKOLAH MENENGAH MENENGAH MENENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan daerah. 2. Bupati ialah Bupati Mimika. 3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mimika. 5. Sekolah/Madrasah
adalah
bentuk
satuan
pendidikan formal yang meliputi taman kanakkanak (TK), raudhatul atfal (RA), sekolah dasar (SD),
madrasah
ibtidaiyah
(MI),
sekolah
menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah
aliyah
(MA),
sekolah
kejuruan
(SMK),
madrasah
menengah
aliyah
kejuruan
(MAK), dan sekolah menengah teologi kristen (SMTK). 6. Bendahara pengeluaran sekolah yang selanjutnya disebut
bendahara
sekolah
adalah
pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan
mempertanggungjawabkan
untuk
dan keperluan
belanja sekolah. 7. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BOPDA adalah bantuan
pemerintah
daerah
untuk
Pembebasan
Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah
Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah
(SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs),
Atas/Madrasah Menengah
Sekolah
Aliyah
Teologi
Menengah
Kejuruan/Sekolah
Kristen
(SMA/MAK/SMTK)
baik negeri maupun swasta yang diakui oleh Undang-Undang Otonomi Khusus serta yang direkomendasikan oleh Bupati dan pemberian Bantuan Stimulan Bagi Taman Kanak-Kanak. Yayasan adalah Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan
dan
kemanusiaan
yang
tidak
mempunyai anggota. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala pengelola
keuangan
daeah
satuan kerja
yang
selanjutnya
disebut dengan kepala SKPD yang mempunyai tugas
melaksanakan
pengelolaan
APBD
dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 9. Dokumen selanjutnya
Pelaksana disingkat
Anggaran DPA
SKPD
SKPD
yang adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang
digunakan
sebagai
dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 10. Tim
Anggaran
Pemerintah
Daerah
yang
selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekertaris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan
serta
melaksanakan
kebijakan
kepala dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan
pejabat
lainnya
sesuai
dengan
kebutuhan. 11. Kebijakan
Umum
APBD
yang
selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang
pendapatan,
belanja
dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 13. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 14. Tim Pengawas dan Evaluasi BOPDA adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi dan memantau serta mengevaluasi BOPDA.
BAB II TUJUAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) Pasal 2 Tujuan pemberian bantuan operasional pendidikan daerah
(BOPDA)
adalah
bantuan
pembiayaan
operasional sekolah dalam rangka membebaskan biaya operasional Sekolah
pendidikan
untuk
Dasar/Madrasah
Sekolah
Menengah
Tsanawiyah
jenjang
Ibtidaiyah
(SD/MI)
Pertama/Sekolah
(SMP/MTs),
pendidikan
Sekolah
dan
Madrasah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Menengah
Aliyah
Teologi Kristen
ditanggung
oleh
orang
Kejuruan/Sekolah
(SMK/MAK/SMTK) yang tua
murid/siswa
untuk
menjamin standar pelayanan minimal pendidikan. BAB III AZAS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) Pasal 3 BOPDA dilaksanakan dengan azas : 1. Transparan,
artinya
keterbukaan
yaitu
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan
informasi
seluas-luasnya
tentang pengelolaan BOPDA. 2. Akuntabel, artinya pengelolaan BOPDA dapat dipertanggungjawabkan. 3. Efektif, BOPDA
artinya
kegiatan
dapat
mencapai
ditetapkan.
yang target
dibiayai
oleh
yang
telah
4. Efisien, artinya penggunaan dana BOPDA dapat menghasilkan keluaran yang maksimal. 5. Tertib, artinya pengelolaan BOPDA harus dikelola secara
tepat
waktu,
tepat
guna
dan
tepat
sasaran. 6. Kepatutan, artinya dalam pengelolaan BOPDA harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. BAB IV KOMITE SEKOLAH Pasal 4 1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik
pada
pendidikan
pra
sekolah,
jalur
pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. 2. Sekolah wajib mempunyai komite sekolah. BAB V BENDAHARA SEKOLAH Pasal 5 1. Bendahara sekolah negeri diusulkan oleh kepala sekolah kepada kepala dinas dan ditetapkan dengan keputusan kepala dinas. 2. Bendahara sekolah swasta diusulkan oleh kepala sekolah
kepada
pimpinan
yayasan
dan
ditetapkan dengan keputusan pimpinan yayasan.
3. Bendahara
yang
diusulkan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah guru atau tenaga kependidikan yang berasal dari dalam sekolah itu sendiri. 4. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2),
hubungan
ayat
(3)
darah
tidak
atau
boleh
mempunyai
kekeluargaan
dengan
kepala sekolah. BAB VI SASARAN Pasal 6 1. Sasaran
BOPDA
adalah
TK/RA,
SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK/SMTK. 2. Penyaluran dana BOPDA untuk sekolah swasta ditransfer
melalui
rekening
yayasan
yang
menaungi dan untuk sekolah negeri ditransfer ke rekening sekolah masing-masing. 3. BOPDA kepada sekolah bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus tergantung kemampuan keinginan daerah. 4. BOPDA
dipergunakan
untuk
membiayai
operasional sekolah, yaitu : a. Kegiatan belajar mengajar; b. Kegiatan kesiswaan; c. Kewajiban rutin sekolah; dan d. Managemen sekolah. 5. Dana BOPDA tidak boleh dimanfaatkan untuk : a. Tunjangan lain-lain dalam bentuk apapun (tambahan gaji, upah bagi PNS);
b. Kegiatan
fisik
sekolah
dalam
bentuk
apapun dan penambahan barang/jasa yang menambah asset; dan c. Perjalanan
dinas,
transportasi
dan
akomodasi. BAB VII BESARAN DAN ALOKASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) Pasal 7 1. Kepala
sekolah
menyampaikan
dan/atau APBS
Yayasan
berdasarkan
wajib alokasi
BOPDA yang dianggarkan oleh Pemda secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 2. Kepala Dinas melakukan evaluasi atas APBS yang
diajukan
Sekolah
oleh
dan/atau
masing-masing
Pimpinan
Yayasan
Kepala untuk
disahkan. 3. Kepala berupa
Dinas
menyampaikan
rekomendasi
kepada
hasil
evaluasi
Bupati
melalui
TAPD. 4. TAPD
memberikan
pertimbangan
atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 5. Besaran BOPDA yang diberikan kepada sekolah negeri maupun swasta ditetapkan berdasarkan tingkatan
jenjang
pendidikan
dari
SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK/SMTK dan untuk
tingkat
Taman
Kanak-Kanak
diberikan bantuan stimulan.
(TK/RA)
6. BOPDA untuk jenjang pendidikan dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MAK/SMTK diberikan setiap 3 (tiga) bulan/per triwulan dan bantuan stimulan untuk tingkat Taman Kanak-Kanak diberikan setiap 6 (enam) bulan/per semester. Pasal 8 1. Rekomendasi
dari
pertimbangan
TAPD
kepala
dinas
sebagaimana
dan
dimaksud
dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BOPDA dalam rancangan KUA dan PPAS. 2. BODPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
diberikan
dalam
bentuk
uang
kepada
sekolah baik negeri maupun sekolah swasta berdasarkan jumlah siswa tiap-tiap sekolah. Pasal 9 1. BOPDA yang diberikan kepada sekolah negeri, dan sekolah swasta berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. 2. RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengganggaran BOPDA dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 10 Bupati menetapkan
daftar penerima
BOPDA dengan Keputusan Bupati.
dan
besaran
Pasal 11 1. BOPDA berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dianggarkan
dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan,
obyek,
dan
rincian
obyek
belanja
berkenaan pada DPA Sekretaris Daerah. 2. Dalam
rincian
obyek
belanja
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima dan besaran BOPDA. Pasal 12 1. Sekolah penerima BOPDA wajib membebaskan biaya
operasional
pendidikan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2. 2. Apabila Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta penerima BOPDA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) maka
BOPDA dapat ditinjau kembali. BAB VIII PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) Bagian Kesatu Persyaratan Administrasi Pasal 13 Persyaratan administrasi sekolah dalam mengajukan permohonan Bantuan BOPDA adalah : a. Rekapitulasi jumlah peserta didik; b. Daftar hadir per setiap rombongan belajar, sesuai nomor induk siswa nasional (NISN);
c. Fotocopy izin operasional atau izin pendirian sekolah; d. Fotocopy rekening bank atas nama sekolah untuk sekolah negeri; e. Fotocopy rekening bank atas nama yayasan untuk sekolah swasta; dan f. Anggaran
dan
Pendapatan
Belanja
Sekolah
(APBS). Bagian Kedua Prosedur Pengajuan Permintaan Pembayaran Pasal 14 1. Kepala Sekolah mengajukan permohonan BOPDA secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. 2. Kepala Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolahsekolah. 3. Kepala penerima
Dinas
menetapkan
BOPDA
berdasarkan
daftar jumlah
alokasi siswa
masing-masing sekolah. 4. Penyaluran/penyerahan BOPDA didasarkan pada daftar penerima bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati. 5. Pencairan BOPDA berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). 6. BOPDA ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima bagi sekolah negeri dan melalui rekening yayasan untuk sekolah swasta.
7. Penyaluran
dana
BOPDA
kepada
penerima
bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang BOPDA. 8. Kwitansi
bukti
penerimaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) harus ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penatausahaan Pasal 15 1. Pengelolaan
anggaran
BOPDA
berupa
uang
berdasarkan atas DPA-PPKD. 2. Pengelolaan
dan
penatausahaan
BOPDA
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBS. Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 16 1. Kepala Sekolah dan/atau Yayasan Penerima BOPDA wajib menyampaikan laporan penggunaan BOPDA per triwulan sebagai syarat pencairan untuk triwulan berikutnya kepada Bupati melalui Dinas dan tembusan kepada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mimika dan Inspektorat Kabupaten Mimika. 2. Bagi sekolah yang telah menerima BOPDA dan tidak mempertanggungjawabkan penggunaannya akan dikenakan sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 17 BOPDA berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan pada Sekertaris Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Pasal 18 1. Penerima BOPDA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan BOPDA yang diterimanya. 2. Pertanggungjawaban BOPDA meliputi : a. Daftar murid/siswa penerima BOPDA yang ditandatangani oleh murid/siswa; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOPDA yang diterima telah digunakan sesuai APBS; c. Bukti-bukti pengeluaran kwitansi dan nota pembelian yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d. Laporan penggunaan BOPDA wajib diketahui oleh Komite Sekolah.
Pasal 19 Realisasi BOPDA dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Pasal 20 1. Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian
BOPDA
yang
diberikan
kepada
sekolah. 2. Hasil
monitoring
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Mimika. Pasal 21 Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan terdapat penggunaan BOPDA yang tidak sesuai dengan APBS yang telah disetujui, maka penerima BOPDA yang bersangkutan
dikenakan
sanksi
sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Agar dana BOPDA mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Bupati membentuk Tim Pengawas dan Evaluasi BOPDA dengan Keputusan Bupati. BAB X PEMBIAYAAN Pasal 23 Segala
biaya
yang
dibutuhkan
sebagai
akibat
ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika. BAB XI SANKSI Pasal 24 Pelanggaran
terhadap
ketentuan
dalam
Peraturan
Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian,
penurunan
pangkat,
mutasi
kerja). b. Penentuan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana BOPDA yang terbukti
disalahgunakan
kepada
satuan
pendidikan atau ke Kas Daerah; c. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOPDA; dan d. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD pada tahun anggaran berikutnya kepada sekolah bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistematis untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
Bupati
Berita
ini
Daerah
dengan Kabupaten
Mimika. Ditetapkan di Timika Pada tanggal, 12 Juni 2012 BUPATI MIMIKA TTD KLEMEN TINAL, SE. MM
Lampiran XV Pedoman Wawancara 1 1. Identitas Responden Nama
:
Jenis Kelamin
:
Pendidikan
:
Jabatan Pekerjaan
:
Agama
:
2. Penetapan Kebijakan BOPDA di Kabupaten MimikaPapua Sejak kapan kebijakan BOPDA berlangsung? Apa latar belakang kebijakan BOPDA? Apa tujuan kebijakan BOPDA? Apa saja komponen biaya pendidikan yang dibiayai dari dana BOPDA? Apa saja syarat-syarat yang diberikan kepada sekolah untuk mendapatkan dana BOPDA? Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan BOPDA? Bagaimana BOPDA?
proses
pembuatan
kebijakan
Pedoman Wawancara 2 1. Identitas Responden Nama
:
Jenis Kelamin
:
Pendidikan
:
Jabatan Pekerjaan
:
Agama
:
2. Implementasi Kebijakan BOPDA di sekolah Sejak
kapan
dana
BOPDA
diterima
oleh
sekolah? Bagaimana proses penerimaan dana BOPDA untuk sekolah? Berapa
besar dana
BOPDA yang diterima
sekolah? Komponen pembiayaan pendidikan apa saja yang dibiayai dari dana BOPDA? Apakah dana BOPDA yang diterima sekolah telah
mencukupi
pembiayaan
kebutuhan
operasional pendidikan di sekolah? Masih adakah pungutan yang diberikan pihak sekolah kepada para orang tua/wali murid setelah ada kebijakan BOPDA? Jika
masih
ada
pungutan,
berapa
besar
pungutan yang diberikan sekolah kepada orang tua/wali murid dan digunakan untuk apa? Kendala apa saja yang dihadapi sekolah setelah ada kebijakan BOPDA? Bagaimana sekolah?
penggunaan
dana
BOPDA
di
Pedoman Wawancara 3 1. Identitas Responden Nama
:
Jenis Kelamin
:
Pendidikan
:
Jabatan Pekerjaan
:
Agama
:
2. Faktor-faktor Operasional
Implementasi
Kebijakan
Pendidikan
Daerah
Bantuan (BOPDA)
Kabupaten Mimika-Papua a. Dilihat dari segi komunikasi Kapan dan bagaimana proses penyampaian informasi tentang kebijakan BOPDA kepada para pelaksana kebijakan? Adakah hambatan yang dihadapi dalam proses penyampaian kebijakan BOPDA? Jika ada, apa saja hambatannya? Adakah
petunjuk-petunjuk
pelaksanaan
kebijakan BOPDA yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan? Apakah
para
menerapkan
pelaksana kebijakan
kebijakan BOPDA
telah sesuai
petunjuk-petunjuk yang ada? Bagaimana distribusi dana BOPDA ke sekolahsekolah?
b. Dilihat
dari
segi
Struktur
Birokrasi
Pendidikan Siapa yang memegang otoritas tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan BOPDA? Adakah SOP (prosedur kerja ukuran dasarwaktu, cara, personil) bagi para pelaksana kebijakan BOPDA? Apakah
ada
fragmentasi
(tanggung
jawab)
organisasi birokrasi pendidikan? Apa
saja
aturan-aturan
bagi
pelaksana
kebijakan dalam pelaksanaan BOPDA? Bagaimana
pembagian
kerja
dalam
implementasi kebijakan BOPDA? Bagaimana
komunikasi
antara
pemerintah
daerah dan DPRD terhadap kebijakan BOPDA? c. Dilihat dari segi Disposisi Apakah bpk/ibu mengetahui tentang kebijakan BOPDA? Bagaimana
tanggapan/pandangan
bpk/ibu
terhadap kebijakan BOPDA? Apakah BOPDA
bpk/ibu yang
setuju
diterapkan
dengan oleh
kebijakan pemerintah
daerah setempat? Jika tidak setuju, mengapa bpk/ibu tidak menyetujui kebijakan BOPDA? Berikan alasan!
d. Dilihat dari segi Sumber Daya Berapa besar dana BOPDA yang diberikan kepada tiap sekolah? Kapan dan bagaimana proses pemberian dana BOPDA kepada tiap sekolah? Apakah
ada
petunjuk-petunjuk
tertulis
terhadap pelaksanaan kebijakan BOPDA bagi para pelaksana kebijakan? Adakah
sekolah-sekolah
yang
tidak
menerapkan kebijakan BOPDA? Sebutkan! Mengapa sekolah tidak menerapkan kebijakan BOPDA? Apa
saja
kendala
yang
distribusi dana BOPDA?
dihadapi
dalam
Lampiran XVI Dokumentasi Penelitian
1 Foto bersama Kabag Keuangan Daerah Kab.Mimika
3 Foto bersama salah seorang guru pada saat wawancara berlangsung
2 Foto bersama Kepala Sekolah SD Negeri V Mimika
4 Foto bersama salah seorang guru setelah wawancara
5 Foto bersama Kepala SD Inpres Kwamki II Mimika
6 Foto bersama Kepala SMP Negeri 5 Mimika
7 Foto bersama Kepala Sekolah dan para guru SD Inpres Inauga Sempan
