PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR SELAPARANG KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang

Mengingat

: a. bahwa pasar merupakan sarana aktifitas jual beli barang/jasa dan berfungsi menggerakkan perekonomian daerah serta sebagai sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial; b. bahwa untuk mewujudkan fungsi tersebut agar berdaya dan berhasil guna perlu dilakukan penataan pengelolaan pasar secara profesional dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 177 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 tahun 2001 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4).

3

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR SELAPARANG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Timur; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur; 4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur; 5. Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang; 6. Perusahaan Daerah Pasar Selaparang yang selanjutnya disebut PD Pasar Selaparang adalah Perusahaan Daerah Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur; 7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Selaparang; 8. Direksi adalah Direksi PD Pasar Selaparang; 9. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Pasar Selaparang; 10. Direktur adalah Direktur PD Pasar Selaparang; 11. Pegawai adalah Pegawai PD Pasar Selaparang; 12. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di Kabupaten Lombok Timur termasuk di dalalmnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umumnya secara teratur langsung dan terus menerus memperdagangkan barang atau jasa; 13. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola PD Pasar Selaparang; 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 15. Laporan Manajemen adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan PD Pasar Selaparang yang meliputi neraca, arus kas, dan perhitungan rugi/laba.

4

BAB II PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA Bagian Kesatu Pendirian Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama PD Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur.

Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Usaha Pasal 3 (1) PD Pasar Selaparang berkedudukan di Kabupaten Lombok Timur. (2) Wilayah usaha PD Pasar Selaparang meliputi wilayah Kabupaten Lombok Timur dan dapat berusaha di luar wilayah Kabupaten Lombok Timur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB III SIFAT, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Sifat Pasal 4 PD a. b. c.

Pasar Selaparang bersifat: Memberi jasa; Menyelenggarakan kemanfaatan umum; Memupuk pendapatan. Bagian Kedua Tujuan

Pasal 5 PD Pasar Selaparang didirikan dengan maksud dan tujuan : a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya; b. menunjang dan mengembangkan perekonomian daerah; c. meningkatkan pendapatan daerah; d. turut serta melaksanakan pembangunan daerah; e. meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Usaha Pasal 6 (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PD Pasar Selaparang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut : a. mendirikan, membangun dan /atau mengelola fasilitas Pasar Selaparang; b. melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha lain;

5

c. Melasanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar; d. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya PD Pasar Selaparang. (2) PD Pasar Selaparang dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan swasta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III M O D A L

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 7 Modal Dasar PD Pasar Selaparang terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Dasar PD Pasar Selaparang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah secara bertahap baik aset lancar maupun aset tetap yang ditetapkan dalam mekanisme penyertaan modal, khusus untuk aset lancar dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD. Ketentuan Besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD. Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 8 (1)

(2)

Susunan Organisasi PD Pasar Selaparang terdiri dari: a. Direksi; b. Badan Pengawas; Ketentuan mengenai Tata Kerja PD Pasar Selaparang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 9 (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan diutamakan bukan dari Pegawai Negeri. (2) Calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri; (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri, maka calon yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya. (4) Calon Direksi diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. (5) Jumlah calon direksi yang diajukan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal 3 (tiga) kali jumlah direksi yang akan diisi.

6

(6) DPRD menyampaikan kepada Bupati minimal 3 (tiga) orang calon direksi yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan. (7) Apabila calon direksi yang disampaikan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 3 (tiga), maka Bupati mengusulkan kembali kekurangan tersebut dengan mengajukan calon baru kepada DPRD sesuai mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (5). Pasal 10 Jumlah Direksi PD Pasar Selaparang paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pasal 11 Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir. Pasal 12 Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohaniyang dibuktikan dengan keterangan dokter; c. berumur tidak lebih dari 60 tahun; d. memiliki kemampuan profesional, akhlak serta moral yang baik dan mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. tidak boleh merangkap jabatan lain dalam PD Pasar Selaparang dan lingkungan pemerintah daerah; f. mampu menyusun rencana strategis tentang visi, misi dan strategi perusahaan; g. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya sarjana strata 1 (S-1); h. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik minimal 2 (dua) tahun terakhir. Pasal 13 Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi sumpahnya oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

dilantik

dan

diambil

Pasal 14 (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar. (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh Bupati. (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD Pasar Selaparang .

7

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 15 Direksi dalam mengelola PD Pasar Selaparang mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Pasar Selaparang ; b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Bupati. c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; d. membina pegawai; e. mengurus dan mengelola kekayaan PD Pasar Selaparang ; f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; g. mewakili PD Pasar Selaparang baik di dalam maupun di luar pengadilan; h. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas dengan tembusan DPRD. Pasal 16 (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi. (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati. (4) apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Bupati dengan kewenangan sebagai Direktur Utama. (5) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PD Pasar Selaparang dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (6) Apabila semua direksi berhalangan tetap atau kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (5)Bupati dalam waktu paling lama 30 hari kerja segera mengisi jabatan direksi sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 9.

Pasal 17 Direksi dalam mengelola PD Pasar Selaparang mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi; b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

8

Pasal 18 Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal : a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran PD Pasar Selaparang ; b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik PD Pasar Selaparang ; c. penyertaan modal dalam perusahaan lain. Pasal 19 (1) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar Selaparang, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas. (2) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan PD Pasar Selaparang sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 20 (1)

Anggota Direksi berhenti karena : a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. diberhentikan oleh Bupati. (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena : a. permintaan sendiri; b. melakukan tindakan yang merugikan PD Pasar Selaparang ; c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara; d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pasal 21 (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Badan Pengawas. (2) Bupati memberitahukan secata tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya. Pasal 22

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

9

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23 (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Keempat Penghasilan dan Hak Pasal 24 (1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. gaji; b. tunjangan; c. penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku . (2) Besaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas. Bagian Kelima Cuti Pasal 25 (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut : a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; d. cuti alasan penting; e. cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Pasar Selaparang.

10

BAB VI BADAN PENGAWAS Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 26 Jumlah Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua. Pasal 27 (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur : a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah; b. 2 (dua) orang dari masyarakat Profesi yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan pasar. (2) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai sebanyakbanyaknya 3 (tiga) orang atas biaya PD Pasar Selaparang. Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 28 (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk untuk itu. (3) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, terdiri dari : a. Unsur Pemerintah Daerah; b. Unsur lain dari kalangan profesional. Pasal 29 (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menyediakan waktu yang cukup; b. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. sehat jasmani dan rohani; e. berumur tidak lebih dari 60 tahun; f. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang pengelolaan perusahaan; g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; h. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1) (2) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 30 Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengawasi kegiatan operasional PD Pasar Selaparang ; b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi; c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati atas laporan manajemen. Pasal 31 Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi; c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD Pasar Selaparang ; d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Pasar Selaparang ; e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui; f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati; g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 32 (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena : a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. diberhentikan oleh Bupati. (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan : a. atas permintaan sendiri; b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Pasar Selaparang ; e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pasal 33 (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasanalasannya.

12

Pasal 34 (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut. Bagian Kelima Penghasilan Pasal 35 Badan Pengawas karena tugasnya berhak menerima penghasilan dalam bentuk honorarium. Pasal 36 (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama. (2) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur Utama.

Pasal 37 Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 38 Ketentuan mengenai kepegawaian PD Pasar Selaparang Direksi.

ditetapkan oleh

BAB VIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 39 Tahun Buku PD Pasar Selaparang adalah Tahun Takwim. Pasal 40 (1)

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.

13

(2)

(3)

(4)

Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan tersebut. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar Selaparang kepada Badan Pengawas untuk disahkan oleh Bupati. Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD Pasar Selaparang yang diajukan maka dianggap telah disahkan. BAB IX LAPORAN KEGIATAN USAHA Pasal 41

Laporan kegiatan usaha PD Pasar Selaparang disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD. Pasal 42 (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha PD Pasar Selaparang kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir. (2) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan. (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut. BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 43 (1) Penggunaan laba bersih PD Pasar Selaparang setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut : a. bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen); c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen); d. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen); e. dana sosial sebesar 10 % (sepuluh persen). (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya. (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional PD Pasar Selaparang sesuai dengan Program Kerja Tahunan. (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Pasar Selaparang . (5) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

14

BAB XI PEMBINAAN Pasal 44 Bupati melakukan pembinaan terhadap PD Pasar Selaparang. BAB XII TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 45 Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai PD Pasar Selaparang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII PEMBUBARAN Pasal 46 (1) Pembubaran PD Pasar Selaparang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk panitia pembubaran. (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul dari pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD Pasar Selaparang kepada Bupati dan selanjutnya mengusulkan pembubaran dimaksud kepada DPRD. Pasal 47 Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka hak Direksi dan Pegawai PD Pasar Selaparang ditetapkan oleh Bupati. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Semua kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian. Pasal 49 Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak diundangkan. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendirian Unit Usaha Pasar Selaparang Kabupaten Lombok Timur (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 160) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

15

Pasal 51 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong pada tanggal 4 Desember 2009 BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong pada tanggal 5 desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 14

16

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PD PASAR SELAPARANG

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM Bahwa

dalam

meningkatkan

rangka

pelayanan

menunjang

terhadap

pembangunan

masyarakat

daerah

khususnya

dan

dibidang

perdagangan, perlu diberdayakan sumber daya yang dimiliki secara propesional agar dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan

sosial

ekonomi

masyarakat

serta

meningkatnya

pelayanan jasa yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pasar umum menuntut tersedianya dana yang cukup besar. Untuk mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka

lebih

meningkatkan

mengembangkan kualitas

pelayanan

potensi kepada

perekonomian masyarakat,

daerah,

menunjang

pendapatan asli daerah serta penataan dan pembangunan pasar umum sebagai tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka pengelolaan pasar perlu dilakukan secara profesional dan mandiri dalam bentuk Perusahaan Daerah Pasar Selaparang. . II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas

17

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas

18

Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas

19

Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR ...... TAHUN 2009 TANGGAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH PASAR SELAPARANG KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI

BADAN PENGAWAS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR UMUM

DIREKTUR OPERASIONAL

DIVISI-DIVISI

DIVISI-DIVISI

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY