PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
: a. bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian
berbagai
sasaran
untuk
menunjang
terwujudnya pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur; b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang Jasa Konstruksi dalam kegiatan Pembangunan maka Jasa Konstruksi perlu diatur dalam Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Mengingat
: 1. Undang-undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 3. Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 4. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1999
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan
Pemerintah
dan
Kewenangan
tentang Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan
Pengawasan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan lembaran Negara Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Pemerintah,
Undang-undang, dan
Rancangan
Rancangan Keputusan
Peraturan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70). 14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Perauran Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
4
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. 5. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional selanjutnya disebut Badan Usaha yang bergerak di bidang Konstruksi. 6. Domisili adalah Tempat Pendirian dan Kedudukan Badan Usaha. 7. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut IUJK adalah ijin untuk melakukan Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten, Kota dan atau Pejabat yang ditunjuk. 8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah besarnya retribusi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) IUJK diberikan dengan maksud agar perusahaan yang akan melakukan kegiatan dalam bidang jasa konstruksi dikualifikasikan ke dalam pekerjaan bidang jasa konsultan dan bidang jasa pemborongan. (2) Tujuan Jasa Konstruksi adalah : a. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan Konstruksi yang berkualitas; b. Mewujudkan
tertib
penyelenggaraan
Pekerjaan
Konstruksi
yang
menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Hak dan Kewajiban serta meningkatkan Kepatuhan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. Mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.
5
BAB III WEWENANG PEMBERIAN IUJK Pasal 3 (1) IUJK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang tempat Badan Usahanya berdomisili di Kabupaten Lombok Timur. (2) Bupati dapat menunjuk Unit Kerja/Pejabat untuk menerbitkan IUJK dalam rangka pelaksanaan (3) Unit
Kerja/Pejabat
yang
ditunjuk
menerbitkan
IUJK
adalah
Unit
Kerja/Pejabat yang tugas dan fungsinya membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi BAB IV RETRIBUSI IUJK Pasal 4 (1) Pemberian IUJK diklasifikasikan menjadi Kecil, Menengah dan Besar. (2) Besarnya retribusi pemberian IUJK sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 5 (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Pungutan retribusi pada saat pengambilan ijin. (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 6 (1) Pembayaran retibusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
6
(2) Apabila penerimaan dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati. (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 7 (1) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah pungutan yang telah disetor ke Kas Daerah. (2) Untuk
kelancaran
pembinaan
dan
pengendalian,
kepada
pengelola
disediakan biaya operasional sebesar 15 % (lima belas persen) dari yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IJIN Pasal 8 Setiap Perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi harus memiliki IUJK. Pasal 9 (1) Permohonan IUJK diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan melampirkan : a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga yang berwenang; b. Rekaman Tanda Bukti Pembayaran uang administrasi IUJK. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Permohonan Ijin Usaha wajib memberikan ijin atau menolak permohonan IUJK
7
Pasal 10 Setiap IUJK diberikan Nomor kode ijin sesuai dengan Pedoman Pemberian Nomor IUJK sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN Pasal 11 IUJK yang diberikan pada Badan Usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
Pasal 12 Badan Usaha yang telah diberikan IUJK pada suatu Daerah/Kabupaten dapat berlaku pada Kabupaten-Kabupaten lain di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
Pasal 13 Bentuk IUJK dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
BAB VIII TANGGUNG JAWAB Pasal 14 (1) Unit Kerja /Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemberian IUJK menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
8
(2) Laporan Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur. BAB IX PEMBINAAN DAN PEGAWASAN Pasal 15 Bupati
melakukan
Pembinaan
dan
Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pemberian IUJK . Pasal 16 (1) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilakukan terhadap
Penyelenggaraan
pekerjaan
konstruksi
untuk
menjamin
terwujudnya ketentuan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (2) Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat Jasa Konstruksi ;
Pasal 17 Tata cara melakukan Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka IUJK yang telah ada masih tetap sampai berakhirnya masa berlaku IUJK badan usaha tersebut. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
9
Pasal 20 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setip orang mengetahuinya
memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Disahkan di Selong Pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN Di undangkan di selong Pada tanggal 28 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
H.LALU KAMALUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 18
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
I. UMUM Pembangunan di bidang jasa konstruksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi, oleh karena itu perlu keikutsertaan masyarakat pada umumnya, dan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Agar keikutsertaan pada masyarakat pada umunya, masyarakat jasa pada khususnya dilakukan dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif, serta efisien, tertib dan tidak menimbulkan permasalahan, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umunya,
masyarakat
jasa
konstruksi
pada
khususnya
dalam
penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Untuk itu sesuai dengan Pasal 35 undang-undang nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Agar pembinaan tersebut dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan, diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pembiayaan untuk pembinaan jasa konstruksi. Oleh karena itu dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat pelaku jasa konstruksi yang akan menyelenggarakan terhadap
11
pembangunan konstruksi, maka Pemerintah Kabupaten akan memberikan perijinan dibidang jasa konstruksi sesuai kemampuan dan spesifikasi pekerjaan yang diminati. Dalam pemberian ijin dibidang jasa konstruksi Pemerintah Kabupaten benarbenar meneliti dan memeriksa persyaratan yang seharusnya dimiliki sebagai pelaksana jasa konstruksi agar dalam pelaksanaannya setelah diberikan ijin dapat berjalan efektif sesuai apa yang diharapkan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas
12
Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8
LAMPIRAN 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TANGGAL 28 JUNI 2004
CONTOH FORMATPERMOHONAN JASA PELAKSANA KONSTRUKSI ………………………….., 200…. Nomor Lampiran Perihal
: : : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Kepada Yth. Bupati Lombok Timur di – Selong Dengan hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) untuk : 1. Permohonan izin baru 2. Memperpanjang izin usaha 3. Mengubah data di Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat, untuk bidang pekerjaan sebagai berikut : 1. Pekerjaan Arsitektur 2. Pekerjaan Sipil 3. Pekerjaan Mekanikal 4. Pekerjaan Elektrikal 5. Pekerjaan Tata Lingkungan Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut : 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha LPJK Propinsi ………………….. 2. Tanda Bukti Pembayaran Izin 3. dst ….. Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih. Pemohon, PT………………………………….. Penanggung Jawab Badan Usaha/Orang Perorangan
Nama Jelas
Catatan : Untuk bidang pekerjaan dilingkari/dipilih sesuai yang diiginkan.
BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN
LAMPIRAN 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TANGGAL 28 JUNI 2004
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : ……………………………… Nama Perusahaan Alamat Kantor Perusahaan Jalan, Nomor Kelurahan RT/RK/RW Kabupaten/Kota Propinsi Nomor Telepon
: : : : : : : :
Kode Pos (wajib diisi) No. Fax.
Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Direktur Utama Nama : N.P.W.P Perusahaan : Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha jasa……………… ………………..*) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bidang Pekerjaaan Berlaku sampai dengan tanggal
Pas Foto 3 Cm x 4 Cm Penanggung Jawab Perusahaan
: :
Dikeluarkan di Pada tanggal
: :
………………………………………………
Cap dan Tanda Tangan ………………………………………..
Catatan : *) Diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan.
BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN
LAMPIRAN 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TANGGAL 28 JUNI 2004
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR PADA SIUJK Pemberian Nomor Kode kepada perusahaan sbb Jumlah digit :
Digit 1
: bentuk usaha diisi
1 = Perusahaan Nasional 2 = Penanaman Modal Dalam Negeri 3 = Perusahaan Patungan Dalam Rangka Penamanam Modal Asing
Digit 2 s/d 7 Digit 8 s/d 11 BPS
: Nomor registrasi pada LPJK Propinsi. : untuk kode Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili sesuai yang dikeluarkan
Digit 12
: Jenis usaha diisi
1. = Jasa Perencanaan 2. = Jasa Pelaksanaan 3. = Jasa Pengawasan 4. = Gabungan dari ketiganya
Digit 13 s/d 17: Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten/ Kota ( masing-masing jenis usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001). Nomor urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/ diubah. Contoh 1. Sebuah perusahaan jasa konstruksi berdomisili di Surakarta dan terdaftar di LPJK propinsi Jawa Tengah dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Surakarta No.00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode perusahaan tersebut adalah 1. Badan Usaha 2. Tercatat di LPJK 3. Kode kota Surakarta 4. Jenis Usaha 5. Nomor urut perusahaan Kode perusahaan
: 1 (perusahaan nasional) : 809465 : 3372 : 2 (jasa pelaksana) : 00811 : 1 – 809465 – 3372 – 2 - 0811
Contoh 2. Sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang jasa konstruksi berasal dari negara Philipina membuka kantor perwakilan di LPJK propinsi Sulawesi Utara dengan nomor 001954 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Daerah Menado no 2909 berusaha di bidang pengawasan konstruksi maka kode perusahaan tersebut adalah 1. Badan Usaha 2. Tercatat di LPJK 3. Kode kota Surakarta 4. Jenis Usaha 5. Nomor urut perusahaan Kode perusahaan
: 3 (perusahaan PM Asing) : 001954 : 7172 : 3 (jasa pengawasan) : 02909 : 3 – 001954 – 7172 – 3 - 02909
BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN
2
3
CONTOH FORM IUJK LOGO PEMDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA …………….. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL Nomor : ………………………………
Nama Perusahaan Alamat Kantor Perusahaan Jalan, Nomor Kelurahan RT/ RK/ RW Kabupaten Propinsi Nomor Telepon
: …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………….. : ………………………………………….Kode Pos : (wajib diisi) : …………………………………………………………………….. :………………………………………….. No. Fax ……………….
Nama Penanggungjawab Perusahaan / Direktur Utama Nama : …………………………………………………………………….. NPWP Perusahaan : …………………………………………………………………….. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa ……………. ………….*) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bidang pekerjaan Berlaku sampai dengan tanggal
Pas Foto 3 cm x 4 cm Penannggungjawab Perusahaan
: …………………………………………………………………….. : …………………………….
Dikeluarkan di Pada tanggal
: …………………………………………………. : ………………………………………………….
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota …………………….. ………………………………………………….. Cap dan tandatangan
( ……………………………………….) NIP …………………………………
Catatan : *) diisi sesuai dengan kegiatan usaha : Perencanaan / Pelaksanaan / Pengawasan
4