PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA INVESTASI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan investasi prasarana
dan/atau
sarana
dalam
rangka
penyediaan pelayanan publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan pinjaman jangka panjang kepada Pemerintah; b. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan Pinjaman Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP); c. bahwa
dalam
persyaratan
rangka
memenuhi
pinjaman
dari
salah
Pusat
satu
Investasi
Pemerintah adalah adanya Peraturan Daerah; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk
Peraturan
Pengembalian
Pinjaman
Daerah Daerah
tentang
Dalam
Rangka
Investasi Pemerintah; Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Wilayah Daerah-daerah Tenggara
Barat
dan
Tingkat
II
dalam
Tingkat I Bali, Nusa Nusa
Tenggara
Timur 1
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
Tanggung
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
66,
Jawab
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2008
Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara
Negara
Nomor 126,
Republik Indonesia
Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5234); 2
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4578); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
38
Tahun
2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2007
Nomor
82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2008
Nomor
14,
tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4812); 12. Peraturan tentang
Pemerintah Pinjaman
republik
Indonesia
Nomor
Daerah Tahun
30
Tahun
(Lembaran 2011
2011 Negara
Nomor
59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 13. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lombok
Timur
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten
Lombok
Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Kabupaten
Lombok
Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten
Lombok
Timur
Nomor
3);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah
Kabupaten
Lombok
Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 3
2009
Nomor
15,
Tambahan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran
2012
(lembaran
Daerah
Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2011 Nomor 9).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN PINJAMAN
DAERAH DAERAH
TENTANG DALAM
PENGEMBALIAN
RANGKA
INVESTASI
PEMERINTAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4.
Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
5.
Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah
pada
Kementrian
Keuangan
Republik
Indonesia
yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam
4
bidang pendanaan pembangunan infrastuktur sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 6.
Pasar Umum Masbagik adalah salah satu pasar tradisional sebagai tempat atau prasarana transaksi jual beli masyarakat yang kondisinya saat ini tidak mampu menampung aktivitas pedagang.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
8.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
9.
Pengembalian Pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
10. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial. dan/atau manfaat lainnya . 11. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan
Layanan
Umum,
Perintah
Provinsi/Kabupaten/Kota,
BLUD
dan/atau Badan Hukum Asing. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
Maksud Pinjaman Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan investasi prasarana dan sarana.
(2)
Tujuan Pinjaman Daerah adalah untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai distribusi hasil produksi masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. BAB III JUMLAH DAN SUMBER Pasal 3 5
Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp34.350.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 4 Sumber
Pinjaman
Daerah
berasal
dari
Pusat
Investasi
Pemerintah
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
BAB IV BUNGA DAN JANGKA WAKTU Pasal 5 (1)
Besaran bunga Pinjaman Daerah sebesar 7,5 % per tahun.
(2)
Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun mulai Tahun Anggaran 2013 sampai Tahun Anggaran 2017
BAB V TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6 (1) Jumlah angsuran hutang pokok dan bunga Pinjaman daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama jangka waktu Pinjaman Daerah. (2) Jumlah angsuran hutang pokok dan bunga Pinjaman Daerah sesuai dengan nilai yang tertuang dalam Perjanjian Investasi dalam bentuk pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah. (3) Realisasi pembayaran angsuran hutang pokok dan Bunga Pinjaman Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 7 Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur tidak memenuhi kewajiban pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Syarat-syarat dan ketentuan terkait pelaksanaan Pinjaman Daerah dan pengembaliannya berpedoman pada Perjanjian Investasi Dalam Bentuk Pemberian Pinjaman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembangunan Pasar Umum Masbagik di Kabupaten Limbok Timur Antara Pusat Investasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur .
Pasal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Ditetapkan di Selong pada tanggal 25 Juni 2012 BUPATI LOMBOK TIMUR, ttd
M. SUKIMAN AZMY Diundangkan di Selong pada tanggal 25 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ttd
USMAN MUHSAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 7 7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGEMBALIAN PINJAMAN DAERAH DALAM RANGKA INVESTASI PEMERINTAH
I.
UMUM Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik yang ramah lingkungan menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, mengingat Pasar Tradisional Masbagik merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomotif pembangunan di daerah, juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, antara lain untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, mempercepat akses pada lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan, serta peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan Anggaran dalam pembanguna Pasar Tradisional Masbagik tersebut, sebagaiman juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melakukan daerah pada Pusat Investasi Pemerintah. Adapun salah satu syarat pinjaman dari Pusat Investasi
Pemerintah
adalah
adanya
Peraturan
Daerah
tentang
Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam rangka Invesatsi Pemerintah. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas
8
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Yang dimaksud Dana Alokasi Umum adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Yang dimaksud Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari Pendapatan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai
kebutuhan
Daerah
dalam
rangka
pelaksanaan
Desentralisasi. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 7
9
