PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur retribusi pasar selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lombok Timur Nomor 6 Tahun 1998; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan pasar dipandang perlu menyesuaikan retribusi pasar dengan perkembangan dinamika masyarakat serta keadaan dewasa ini;. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar.
Mengingat
: 1. Undang-undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
2
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 426,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Darah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan
Pengawasan
atas
Penyelenggara
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusii Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2001
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).
3
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG RETRIBUSI PASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur. 4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Lombok Timur. 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah
dengan
nama
dan
dalam
bentuk
apapun,
persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi di wajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
4
10. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Timur termasuk didalamnya bangunan-bangunan beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar sebagai tempat jual beli umumnya secara teratur langsung dan terus menerus memperdagangkan barang atau jasa. 11. Pemegang Rekomendasi Tempat Dasaran adalah orang atau badan yang mempergunakan tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda dan atau batas tertentu oleh Pemerintah kabupaten Lombok Timur yang disediakan untuk berjualan di dalam bangunan maupun ruangan di lapangan pasar. 12. Tempat Dasaran adalah tempat yang merupakan bagian dari pasar yang diberi tanda dan atau batas tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang disediakan untuk berjualan di dalam bangunan maupun ruangan di lapangan pasar. 13. Kios adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan tertutup sehingga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan dan memasarkan barang dagangan, dimana setiap petak kios dibatasi dengan dinding tembok dan dilengkapi dengan pintu. 14. Los pasar adalah bagian bangunan pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda dan atau batas tertentu yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan. 15. Lapangan pasar adalah bagian pasar yang dibuat dan disediakan oleh Pemerintah kabupaten Lombok Timur yang bersifat terbuka tanpa atap dan hanya dapat dipergunakan memasarkan barang dagangan secara insidentil. 16. Lingkungan pasar adalah bagian yang tak terpisahkan dari pasar dengan radius 400 m dari pasar. 17. Toserba / Pusat Perbelanjaan adalah tempat berjualan barang-barang yang beraneka ragam. 18. Ruko/ Toko/ Industri/ Gudang adalah suatu bangunan permanen atau semi permanen yang dipakai untuk berdagang atau penyimpanan barang.
5
19. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 18 adalah bangunan yang termasuk dalam lingkungan pasar dengan radius 400 m dari batas pasar yang ditetapkan oleh Bupati. 20. Mobil barang (Box) adalah mobil barang yang menjual/ menurunkan barang di pasar dan / atau pada radius 400 m dari pasar. 21. Kaki lima/ gerobak dorong dan sejenisnya adalah pedagang yang menjual barang dengan menggunakan tempat sementara atau berpindah-pindah yang digerakkan oleh tenaga manusia. 22. Kepala Pasar adalah Pegawai Negeri Sipil atau pihak lainnya yang ditugaskan untuk mengelola pasar dengan Keputusan Bupati. 23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah/ besarnya Retribusi. 25. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. 26. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 27. Pasar sementara/ Bazar adalah pasar yang diadakan sewaktu-waktu dengan menggunakan Tanah Negara atau pemerintah Daerah. 28. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. BAB II NAMA, SUBYEK, OBYEK, PENGGOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan dan/atau manfaat jasa dari fasilitas pasar. (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.
6
(3) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan atau pemanfaatan jasa terhadap fasilitas pasar. (4) Retribusi pasar digolongkan dalam retribusi jasa umum. (5) Retribusi pasar dipungut di wilayah Kabupaten Lombok Timur. BAB III KLASIFIKASI PASAR Pasal 3 (1) Pasar dibagi atas 2 (dua) klasifikasi yaitu : a. Pasar Kelas A b. Pasar Kelas B (2) Klasifikasi Pasar dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV WEWENANG PENGURUSAN DAN PEMBINAAN PASAR Pasal 4 (1) Pengurusan pengelolaan dan pembinaan pasar-pasar di wilayah Kabupaten Lombok Timur dilaksankan oleh Bupati yang dilimpahkan kepada Dinas yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pembangunan, pemindahan atau penghapusan pasar dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum berupa pasar. (2) Pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan, pemakaian dan penggunaan pasar beserta seluruh fasilitas yang tersedia didalamnya dilakukan oleh seorang kepala pasar; (3) Kepala Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala dinas yang bertugas sebagai pengelola pasar; (4) Masa tugas kepala pasar adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk tahun berikutnya; (5) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
7
a. Berijazah
serendah-rendahnya
SLTP
atau
sederajat
atau
yang
berpengalaman di bidang itu; b. Mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; c. Kepala Pasar umum dapat diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil; d. Dalam hal penunjukan kepala pasar
yang
bukan PNS maka yang
bersangkutan diharuskan menyerahkan jaminan berupa barang tidak bergerak. (6) Kepala Pasar berwenang memungut retribusi / cukai atas pemakaian pasar untuk kepentingan jual beli yang besarnya sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini. (7) Kepala Pasar dan pengguna jasa pasar berkewajiban memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta kelestarian pasar beserta seluruh fasilitas yang ada didalamnya; BAB V PEMAKAIAAN TEMPAT DASARAN Pasal 6 (1) Setiap pedagang tetap yang berjualan dipasar harus memilki rekomendasi Hak Pakai Tempat Dasaran. (2) Syarat-syarat untuk mendapatkan rekomendasi hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Hak pakai tempat dasaran harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pasar yang ditunjuk oleh Bupati. b. Rekomendasi hak pakai tempat dasaran harus dipakai sendiri oleh pemegang. c. Rekomendasi hak pakai tempat dasaran berlaku 5 (lima ) tahun dan dapat diperpanjang kembali serta dilakukan daftar ulang setiap tahun. Pasal 7 Rekomendasi hak pakai tempat dasaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 tidak berlaku lagi apabila : a. Pemegang Rekomendasi hak pakai tempat dasaran tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf c
8
b. Rekomendasi hak pakai tempat dasaran telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi; c. Pemegang Rekomendasi hak pakai tempat dasaran sudah dipindahkan/ dialihkan pada orang lain; d. Bangunan
pasar
dihapus/dipindahkan
dan/atau
digunakan
oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum; e. Tidak menempati/memanfaatkan lokasi tempat dasaran untuk berjualan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; f. Tidak menggunakan tempat dasaran sesuai dengan ketentuan dalam rekomendasi hak pakai tempat dasaran; g. Rekomendasi hak pakai tempat dasaran diperjualbelikan kepada orang lain. Pasal 8 Tata cara permohonan untuk memperoleh Rekomendasi hak pakai tempat dasaran serta pengaturan pemakaian tempat dasaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB VI UKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA PASAR Pasal 9 Tingkat penggunaan jasa pasar didasarkan atas kwantitas dan kualitas luas tempat sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pasar. BAB VII PRINSIP, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan Pasal 11 Besarnya pungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan sebagai berikut : a. Pasar Kelas A
Rp. 500,-/ M2/ hari
9
b. Pasar Kelas B
Rp. 200,- / M2/ hari
c. Kios / Toko 1. Luas 0-20 M2
Rp. 800,- / hari
2. Luas 20-50 M2
Rp.1.500 / hari
3. Luas 50-100 M2
Rp.2.000 / hari
4. Luas 100-150 M2
Rp.2.500 / hari
d. Lingkungan Pasar : 1. Luas 0-20 m2
Rp. 400,-/hari
2. Luas 21-50 m2
Rp. 750,-/hari
3. Luas 51-100 m2
Rp. 1250/hari
4. Luas 101-150 m2
Rp. 500/hari
5. Toserba
Rp. 500,-/hari
6. Kios
Rp. 500,-/hari
7. Industri Rumah Makan
Rp. 500,-/hari
8. Mobil Box
Rp. 500,-/hari
9. Kaki Lima (K5)
Rp. 200,-/hari
10. Bazar
Rp. 500,-/hari
e. Rekomendasi Hak Pakai Tempat Dasaran pada Pasar Klas A sebesar Rp.5.000/M2 untuk pertama kali, Rp.2.000/M2 setiap perpanjangan kembali dan Rp.1.000 / M2 setiap dilakukan daftar ulang sedangkan pada Pasar Klas B Rp.2.500/M2 untuk pertama kali Rp.1.000/M2 setiap perpanjangan kembali dan Rp.500/M2 setiap dilakukan daftar ulang; f. Balik Nama Rekomendasi Hak Pakai Tempat Dasaran karena hibah dipungut biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya Retribusi selama 3 (tiga) bulan. BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersmakan. (3) Tatacara pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar ditetapkan oleh Bupati.
10
Pasal 13 (1) Kepada petugas Pemungut retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang telah disetor ke Kas Daerah. (2) Untuk biaya pemeliharaan ringan, kebersihan dan ketertiban pasar serta untuk kelancaran pemungutan disediakan biaya operasional sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah retribusi yang dipungut. (3) Penggunaan
dan
pembagian
biaya
operasional
ditetapkan
dengan
Keputusan Bupati. (4) Terhadap pasar-pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak diberikan uang perangsang dan operasional seperti disebutkan ayat (1) dan ayat (2) di atas. Pasal 14 (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditentukan, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambatlambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bung sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD. Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tata cara Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Bupati. (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
11
Pasal 16 (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 deberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan pembayaran. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati. Pasal 17 Semua hasil pungutan retribusi setoran secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 18 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 19 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XI CARA PENAGIHAN Pasal 20 (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan.
12
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang. (3) Surat Teguran/Penyetoran surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN Pasal 21 (1) Bupati bersdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi; (2) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XIII KEDALUWARSA Pasal 22 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecualii apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila : a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. (3) Pedoman dan tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Bupati.
13
BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan denagn tindak pidana dibidang retribusi; e. Melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang tugas retribusi; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf a; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j.
Menghentikan penyidikan;
14
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. BAB XV KETENTUAN PIDANA
Pasal 24 (1) Wajib
Retribusi
yang
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 1 Tahun 1970, Nomor 13 Tahun 1989, Nomor 8 Tahun 1997 dan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Tahun 1998 Nomor 7 Seri 4) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam Peratruran Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.
15
Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.
Disahkan di Selong Pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN Diundangkan di Selong Pada tanggal 28 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
H. LALU KAMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 15
16
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PASAR I. UMUM Bahwa
tingkat
mobilitas
kegiatan
prekonomian
masyarakat
yang
berorientasi pada pasar makin berkembang sehingga tersedianya fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan. Berkaitan dengan hal itu sekaligus sebagai upaya peningkatan pelayanan dan upaya mendorong tingkat prekonomian masyuarakat, maka volume kegiatan
pembangunan
dan
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana
prekonomian masyarakat, termasuk tersediannya pasar-pasar umum yang memadai di Kabupaten Lombok Timur
dari tahun ketahun terus
ditingkatkan. Bahwa sebagai salah satu prasarana vital kegiatan prekonomian masyarakat dan lingkungan pasar sebagai salah satusumber Income Pendapatan Daerah melalui retribusi Pasar dan retribusi linkungan pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 1 Tahun 1970 Jo. Nomor 13 Tahun 1989, Jo. Nomor 6 tahun 1994, Jo. Nomor 28 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 dirasakan sudah tidak memadai lagi, sehingga perlu disesuaikan dengan tingkat kemajuanprekonomian dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat dewasa ini. Dalam kenyataannya, pasar umum yang tersebar di Kabupaten Lombok Timur bervariasi ukuran dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah serta tingkat intensitas penggunaan dan tingkat keramaian yang tergantung kepada letak dan potensi sekitarnya. Oleh karena itu diadakan penetapan klasifikasi pasar umum serta sekaligus diadakan
perubahan
dan
penyesuaian
tarif
retribusi
atas
17
pemakaian/penggunaan dan pasar umum di Kabupaten Lombok Timur sesuai penetapan dalam Peraturan Daerah ini. Demikian juga dengan lingkungan pasar yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pasar umum yang ada. Pasar dan lingkungannya saling mendukung, fasilitas perdagangan yang berada di lingkungan pasar sangat dipengaruhi oleh keramaian pasar itu sendiri.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas
18
Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 5
linan sesuai dengan asl