PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
: a.
bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Kabupaten;
b. bahwa pengakuan terhadap nilai budaya, adat istiadat serta asal-usul sebagai jati diri masyarakat Desa perlu mendapat wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; c. bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi desa dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan
peraturan
sesuai
dengan
prinsip-prinsip
demokrasi, otonomi desa asli, peran serta masyarakat; d. bahwa
materi
mengatur
Peraturan-peraturan
tentang
Desa
yang
Daerah
telah
ada
yang belum
sepenuhnya mencerminkan semangat Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999
tentang
Pemerintahan
Daerah,
yang
memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur
2
dan mengurus sendiri rumah tangganya, sehingga perlu untuk disempurnakan; e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf a, b, c dan d, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
1999
tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
3
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155); 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan
Peraturan
Undang-undang,
Pemerintah
dan
Rancangan
Rancangan
Keputusan
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah;
Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN DESA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4
2.
Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
4.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.
5.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten.
6.
Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai badan eksekutif dan Badan Perwakilan Desa sebagai Badan Legislatif.
7.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8.
Kepala
Desa
melaksanakan
adalah
Kepala
tugas
dibidang
organisasi
Pemerintah
pemerintahan,
Desa
pembangunan
yang dan
pembinaan kemasyarakatan. 9.
Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang dipilih dan/atau diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD. 11. Sekretaris Desa adalah unsur staf/pelayanan dibidang ketatausahaan dan memimpin sekretariat Desa. 12. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang menangani urusan tertentu. 13. Pelaksana teknis adalah petugas yang membantu Kepala Desa dalam bidang teknis tertentu yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Desa. 14. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa.
5
15. Panitia Teknis adalah panitia yang bertugas membantu Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pendaftaran pemilih, pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa, Anggota BPD dan Kepala Dusun. 16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. 18. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-Desa yang telah ada. 19. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan/atau digabung dengan Desa terdekat. 20. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru. 21. Dusun adalah wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 22. Peraturan Desa adalah aturan hukum tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD yang mengatur tertib kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat seluruh warga Desa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan Desa tersebut. 23. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB II PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Desa Pasal 2 Tujuan pembentukan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta
pengembangan
partisipasi
masyarakat
sesuai
dengan
tingkat
perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pasal 3 (1) Desa dapat dibentuk atas prakarsa atau usulan masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi
karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran Desa dan/atau penataan Desa. (3) Syarat Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan : a. Jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK ; b. Faktor wilayah mudah dijangkau dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat; c. Kondisi sosial budaya masyarakat mendukung kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tata nilai dan adat istiadat serta kearifan lokal setempat ; d. Memiliki potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dan prasarana
infrastruktur
untuk
menunjang
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan Desa; e. Tersedia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (4) Usulan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa, jumlah dusun, sarana dan prasarana yang dimilki, kondisi sosial budaya dan
7
potensi desa termasuk kekayaan Desa serta dilengkapi dengan peta wilayah dan monografi Desa. (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (6) Perubahan batas yag tidak mengakibatkan penghapusan suatu Desa, perubahan nama Desa serta perubahan wilayah dan pusat Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan Desa diatur dalam Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Bagian Kedua Penghapusan dan Penggabungan Desa Pasal 4 (1) Desa yang kondisi sosial masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung dengan Desa lain. (2) Penghapusan atau penggabungan Desa dilakukan atas usul dan prakarsa masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3) Pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
penghapusan
dan
penggabungan Desa diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD. Bagian Ketiga Dusun Pasal 5 (1) Wilayah Desa dapat dibagi dalam wilayah Dusun atau sebutan lain yang merupakan
lingkungan kerja pemerintahan Desa berdasarkan adat
istiadat dan asal-usul Desa. (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi karena pembentukan Dusun baru di luar Dusun yang telah ada atau sebagai akibat pemekaran dan atau penggabungan Dusun. Pasal 6 Tujuan pembentukan Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah untuk memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,
8
menyelenggarakan pemerintahan di tingkat Dusun dalam wilayah Desa, serta mengembangkan
partisipasi
masyarakat
sesuai
dengan
tingkat
perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pasal 7 Pembentukan Dusun didasarkan pada aspirasi dan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan hak asal-usul, adat istiadat, serta persyaratan lain yang ditentukan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 8 Syarat pembentukan Dusun harus memperhatikan : a. Jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 150 KK ; b. Luas wilayah sekurang-kurangnya 50 ha ; c. Letak Dusun dapat terjangkau kendaraan bermotor ; d. Tersidia atau dapat menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; e. Desa mampu menyediakan tanah pecatu dan/atau tunjangan untuk Kepala Dusun dan Biaya administrasi Dusun yang berasal dari Sumber Pendapatan Desa. Pasal 9 Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Dusun diatur dengan Keputusan Bupati. Bagian Keempat Wewenang, Kewajiban dan Hak Pasal 10 (1) Kewenangan Desa mencakup : a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa ; b. Kewenangan yang oleh Peraturan perundang–undangan yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah ; c. Kewenangan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa ; b. Membentuk dan menetapkan susunan organisasi Pemerintahan Desa ; c. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ; d. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa ; e. Menyusun dan menetapkan APBDes ; f. Memberdayakan dan melestarikan lembaga adat ; g. Membentuk dan menetapkan lembaga kemasyarakatan h. Mengadakan kerjasama antar Desa ; i. Menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan Desa ; j.
Membentuk dan menetapkan Badan Usaha Milik Desa;
k. Melakukan pinjaman Desa ; l. Mengeluarkan izin skala Desa ; m. Mengadakan dan menetapkan tanah kas Desa, harta dan kekayaan Desa ; n. Menyelenggarakan dan memelihara keamanan dan ketertiban Desa ; o. mengadakan dan menata administrasi kependudukan; p. Pengelolaan tugas pembantuan ; q. Mengelola Bagian Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa ; r. Menyelenggarakan
pembangunan
Desa,
menggerakkan
serta
melestarikan nilai nilai gotong royong dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat. Pasal 11 Bidang-bidang kewenangan Desa di masing-masing Desa disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Desa dan diajukan kepada Bupati untuk mendapat pengakuan. Pasal 12 Kewajiban Desa meliputi : a.
Membina dan memberdayakan kehidupan masyarakat Desa ;
10
b. Mendorong
dan
menggerakkan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan Desa sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi ; c.
Menumbuhkembangkan demokratisasi, membina keanekaragaman, dan melindungi hak-hak masyarakat;
d. Membina sosial ekonomi masyarakat ; e.
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat ;
f.
Membina kerukunan hidup antar dan inter ummat beragama;
g. Membina dan menjaga kelestarian adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Desa. Pasal 13 Hak Desa meliputi penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan hak asal usul, keanekaragaman, partsisipasi masyarakat, demokratisasi kearifan lokal dan adat istiadat yang sesuai dengan tata nilai yang berkembang di masyarakat. BAB III PEMERINTAHAN DESA Pasal 14 Di Desa dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa sebagai Badan Eksekutif Desa dan BPD sebagai Badan Legislatif Desa. BAB IV PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Susunan Pemerintah Desa Pasal 15 (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari : a. Kepala Desa. b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Kepala-kepala Urusan.
11
c. Pelaksana Teknis Lapangan. d. Kepala Dusun. (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kepala Desa Paragraf 1 Kedudukan Pasal 16 (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa : a. bertanggung Jawab kepada rakyat melalui BPD ; b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. (3) Pertangggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurangkurangnya sekali dalam setahun. (4) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. (5) Pedoman penyusunan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paragraf 2 Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Pasal 17 (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat. (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
12
c. Tidak Pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan/atau kegiatan organisasi yang terlarang ; d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan sederajat. e. Berumur minimal 25 tahun dan maksimal 60 Tahun; f. Sehat jasmani dan rohani ; g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya; h. Berkelakuan baik, jujur dan adil; i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ; j.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ; l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ; m. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus, terkecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan; n. Mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 2 ½ % (dua setengah) persen dari jumlah pemilih yang dibuktikan dengan poto copy KTP yang tersebar dilebih dari setengah jumlah Dusun di Desa tersebut; dan o. Memenuhi syarat – syarat lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi atau adat istiadat setempat, yang diatur dalam Peraturan Desa. (3) Pemilihan
Kepala
Desa
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, penyaringan bakal calon, penetapan calon dan pemilihan. Pasal 18 (1) Bakal calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri, selain memenuhi persyaratan sebagimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), diharuskan pula memperoleh izin tertulis dari Instansi induknya.
13
(2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Desa dibebas tugaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Bakal calon Kepala Desa dari TNI/Polri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), diharuskan pula memenuhi ketentuan dan persyaratan interen kesatuan masing-masing. Pasal 19 (1) Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada periode pertama dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa untuk periode kedua dengan ketentuan : a. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada periode pertama diterima oleh BPD; b. Harus dinonaktifkan dari sisa masa jabatannya. (2) Selama kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinonaktifkan, BPD menunjuk Sekretaris Desa atau Kepala urusan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Pasal 20 (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, harus mengajukan permohonan non aktif sebagai anggota BPD selama mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Pimpinan BPD dengan tembusan Camat. (2) Anggota BPD yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati untuk diaktifkan kembali sebagai anggota BPD. Pasal 21 (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, harus mengajukan permohonan nonaktif dari jabatannya kepada Kepala Desa. (2) Apabila permohonan nonaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Kepala Desa dapat menunjuk salah seorang staf
14
Sekretariat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi calon Kepala Desa diaktifkan kembali menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 22 Permohonan untuk menjadi calon Kepala Desa diajukan secara tertulis oleh bakal calon Kepada BPD melalui panitia pemilihan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Pasal 23 Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang : a. Terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan terus menerus yang dibuktikan dengan KTP dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa setempat; b. Sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin ; c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI dan
atau
organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang beralaku. Pasal 24 (1) Penjaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan BPD. (2) Penyaringan bakal calon dilakukan setelah melalui tahap penjaringan.
15
(3) Penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meyangkut persyaratan administrasi dan seleksi akademis. Pasal 25 (1) Jumlah bakal calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (2) Apabila dalam pelaksanaan penjaringan hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon, proses penjaringan diperpanjang dalam waktu 15 (lima belas) hari. (3) Apabila sampai berakhirnya jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat 1 (satu) orang, Bakal Calon tersebut dapat diproses lebih lanjut. Paragraf 3 Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis Pasal 26 (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas. (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
melaksanakan
pemungutan
suara
dan
melaporkan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. (3) Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD membentuk Panitia Teknis yang bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di tingkat TPS. (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis terdiri dari
Perangkat Desa, anggota BPD, pengurus lembaga
kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil ketua; c. Sekretaris; dan d. Beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
16
(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Panitia Teknis diatur dengan keputusan Bupati. Paragraf 4 Sosialisasi dan Kampanye Pasal 27 Sebelum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
rencana pemilihan,
proses pemilihan dan tata cara pemilihan. Pasal 28 (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dapat diadakan kampanye oleh Calon Kepala Desa dan/atau tim kampanye yang ditunjuknya. (2) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat Desa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye. (3) Kegiatan kampanye dilakukan oleh Calon selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara. (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan secara sopan, tertib dan bersifat edukatif. (5) Dalam kampanye dilarang menggunakan : a. Tempat Ibadah; b. Kantor Pemerintah dan Sekolah-sekolah Pemerintah. Pasal 29 Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 dapat dilakukan melalui : a. pertemuan terbatas; b. tatap muka; c. penyebaran bahan kampanye kepada umum; d. pemasangan tanda gambar calon; e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan Pasal 30 Biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing calon.
17
Pasal 31 Pengaturan mengenai tempat pelaksanaan, waktu, mekanisme dan sistem kampanye serta biaya pelaksanaan kampanye diatur oleh Panitia Pemilihan. Paragraf 5 Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pasal 32 Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka atau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 33 (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa diselenggarakan secara serentak di tingkat TPS dan dihadiri calon atau saksi yang ditunjuk. (2) Pemungutan suara sebagaima dimaksud pada ayat (1) diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (3) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. (4) Waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 Waktu Indoensia Tengah. Pasal 34 Pemungutan suara terhadap calon Kepala Desa tunggal dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang disejajarkan dengan kolom kotak kosong. Pasal 35 (1) Apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berjumlah sama, diadakan pemilihan ulang. (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatangan Berita Acara yang diikuti oleh calon yang memperoleh suara terbanyak sama. (3) Apabila dalam pemilihan ulang hasilnya masih sama diadakan pemilihan ulang paling lambat 6 (enam bulan) sejak penandatangan Berita Acara.
18
(4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat calon mengundurkan diri dan sisanya terdapat hanya 1 (satu) orang, calon tersebut ditetapkan sebagai kepala Desa Terpilih tanpa melaksanakan pemilihan ulang. Pasal 36 (1) Pemilihan kepala Desa dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan. (2) Apabila sampai berakhirnya pemungutan suara, quorum belum tercapai, perhitungan suara diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan telah mencapai ½ (setengah) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan. (3) Apabila setelah pengunduran waktu pemungatan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) quorum masih belum tercapai, maka pemungutan suara dinyatakan batal dan pemungutan suara diulang pada hari lain. (4) Pelaksanaan ulang pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak pemungutan suara dinyatakan batal. Pasal 37 (1) Pemberian suara untuk pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada Bilik yang sudah dipersiapkan oleh Panitia. (2) Pemilih hanya memberikan suara kepada 1 (satu) orang Calon. (3) Pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat mewakilkan hak suaranya kepada orang lain. (4) Pengaturan mengenai bentuk surat suara dan tanda gambat calon Kepala Desa diatur dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan. (5) Pengaturan mengenai pemberian sura bagi pemilih yang cacat akan ditaur dengan Keputusan Bupati.
19
Pasal 38 Surat suara dinyatakan batal apabila : a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan; b. Tidak terdapat tanda tangan Panitia Pemilihan; c. Memuat tanda/kode yang menunjukkan identitas pemilih; d. Mencoblos lebih dari satu calon; e. Mencoblos di luar kolom tanda gambar yang disediakan. Pasal 39 (1) Penghitungan suara
dilakukan di masing-masing TPS oleh Panitia
Teknis. (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh : a. Panitia Pemilihan; b. Panitia Pengawas; c. Para calon Kepala Desa atau saksi yang ditunjuk oleh calon (3) Penunjukan saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disampaikan oleh calon kepada Panitia pemilihan dengan dilampiri surat kuasa. (4) Apabila calon dan/atau saksi calon yang ditunjuk tidak hadir, Panitia Teknis dapat menunjuk salah seorang atau beberapa orang yang hadir untuk menjadi saksi. Pasal 40 (1) Penghitungan surat suara dapat dialihkan ke tempat lain oleh Panitia Pemilihan apabila situasi dan kondisi keamanan tidak memungkinkan. (2) Pengalihan tempat penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Panitia Pengawas dan BPD. Pasal 41 (1) Apabila terjadi perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara, Panitia Pemilihan dapat mengusulkan pembatalan pemungutan suara di TPS yang terjadi perbedaan setelah bermusyawarah dengan Panitia Pengawas dan para calon Kepala Desa.
20
(2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada BPD. (3) Selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Ketua BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna Khusus untuk membahas usul pembatalan pemungutan suara. (4) Apabila usul pembatalan pemungutan suara disetujui, BPD segera menetapkan jadwal pemungutan suara ulang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari. Pasal 42 (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam mengesahkan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon terpilih, Bupati membentuk Panitia Penelitian Kabupaten dengan Keputusan Bupati. (2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Panitia Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Paragraf 6 Penetapan Calon Terpilih Pasal 43 (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon terpilih, setelah menyelenggarakan rapat perhitungan suara yang dihadiri oleh Panitia Pengawas, Panitia Teknis dan para calon atau saksi calon. (2) Calon yang dinyatakan sebagai calon terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. (3) Hasil rapat perhitungan suara dan penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh anggota panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan para calon atau saksi calon dengan diketahui pimpinan BPD. (4) Apabila ada calon atau saksi calon yang tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Berita Acara perhitungan suara tetap dinyatakan sah.
21
Pasal 44 Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penandatanganan Berita Acara perhitungan suara dan penetapan Calon terpilih, Panitia pemilihan menyampaikan kepada pimpinan BPD dengan tembusan Camat. Pasal 45 (1) Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan kepada BPD selambatlambatnya 3 x 24 jam sejak panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dengan disertai bukti-bukti. (2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak menerima keberatan Calon Kepala
Desa,
BPD
menyelenggarakan
rapat
khusus
membahas
permasalahan tersebut untuk diambil keputusan. (3) Apabila selama batas waktu yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa tidak mengajukan keberatan, BPD menyatakan pemilihan Kepala Desa sah. Pasal 46 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara Penetapan Calon terpilih, BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk menetapkan Calon kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD. Paragraf 7 Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa Pasal 47 (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilih, Ketua BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. (2) Usulan Ketua BPD sebagimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih, Berita Acara Pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa.
22
(3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima usul Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih. Pasal 48 Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih, Kepala Desa yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 49 (1) Sebelum memangku jabatannya, kepala Desa mengucapkan sumpah/janji. (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa adalah sebagai berikut : “Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadiladilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’’. Pasal 50 (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya (2) Apabila Kepala Desa telah menjabat 2 (dua) kali periode, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa bersangkutan. Paragraf 8 Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 51 (1) Kepala Desa yang berstatus sebagai tersangka suatu tindak pidana, dapat diusulkan oleh BPD untuk diberhentikan sementara dari jabatannya kepada Bupati. (2) Pemberhentian
sementara
sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Bupati .
dimaksud
pada
ayat
(1)
23
(3) Untuk menjalankan tugas sehari-hari Kepala Desa yang diberhentikan sementara, Bupati menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Desa atas usul BPD. (4) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, pelaksanaan tugas sehari-hari dilaksanakan Pelaksana Tugas Kepala Desa (5) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau putusan Pengadilan, Kepala Desa yang diberhentikan sementara tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara. (6) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang diberhentikan sementara apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 52 (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan setiap tahun, akhir masa jabatan dan pertanggungjawaban hal-hal tertentu atas perhintaan BPD. (2) Pertanggungjawaban tahunan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (3) Apabila laporan pertanggungjawaban tahunan Kepada Desa ditolak, maka Kepala Desa dalam tenggang waktu 30 hari setelah penolakan harus mengajukan kembali LPJ tahunannya. (4) Apabila untuk yang kedua kalinya ditolak maka BPD meminta kepada Bupati untuk melakukan penyidikan. Pasal 53 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan. (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyam paikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD. (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan
24
dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari disampaikan kembali kepada BPD. (4) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Kepala Desa yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan untuk periode berikutnya. Pasal 54 Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena : a. Meninggal dunia ; b. Mengajukan permintaan sendiri ; c. Tidak lagi memenuhi syarat atau melanggar sumpah ; d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ; e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, baik yang tertuang maupun tidak dalam Peraturan Desa. Pasal 55 (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya
karena
sakit
atau
mengalami
kecelakaan
dalam
menjalankan tugasnya, maka sekretaris Desa ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Desa atas usul BPD; (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dotker penguji, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang
dan
kewajibannya,
maka
pejabat
yang
berwenang
memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Pejabat Sementara Kepala Desa atas usul BPD.
Pasal 56 Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemberhentian Kepala Desa diatur dalam Keputusan Bupati.
25
Paragraf 9 Pejabat Sementara Kepala Desa Pasal 57 (1) Pejabat Sementara Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul BPD. (2) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perangkat Desa pada Sekretariat Desa. (3) Masa jabatan Kepala Desa Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun. Paragraf 10 Tugas, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa Pasal 58 (1) Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa ; c. Membina Perekonomian Desa ; d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa ; e. Mendamaikan Perselisihan Masyarakat Desa ; f. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya; g. Mengajukan
Rancangan
Peraturan
Desa
dan
bersama
Badan
Perwakilan Desa menetapkan Peraturan Desa ; h. Memelihara kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan camat . (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Badan Perwakilan Desa ; (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
26
Pasal 59 (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kepala Desa wajib bersikap jujur dan bertindak adil, transparan, dan tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2) Kepala Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh BPD setelah melalui teguran dan atau peringatan-peringatan secara lisan maupun tertulis. Pasal 60 Kepala Desa dilarang : a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, keluarganya dan kelompoknya; b. Menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ; c. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan kecuali mewakili Desanya; d. Dilarang merangkap jabatan sebagai : − Anggota BPD; − Pengurus BUMDes dan BUMD; − Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan yang dilarangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Perangkat Desa Paragraf 1 U m u m Pasal 61 (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
27
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Sekretariat Desa sebagai unsur pelayanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi paling sedikit tiga Urusan dan paling banyak enam urusan yang membidangi urusan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, administrasi umum dan keuangan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Kesejahteraan Rakyat. b. Pelaksana Teknis Lapangan; a. Kepala Dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 62 (1) Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. (2) Sekretaris Desa dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD. (3) Kepala Dusun terpilih diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetuuan BPD. Pasal 63 Pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pemilihan
dan/atau
pengangkatan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 64 (1) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang akan menjadi calon anggota legislati wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD. (2) Bupati menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa pemohon, dengan tembusan Camat dan BPD. (3) Apabila permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan, Bupati memberhentikan Kepala Desa yang
28
bersangkutan dan menetapkan Pejabat Sementara Kepala Desa dengan batas waktu sampai dengan penepatan anggota legislatif berdasarkan hasil pemilihan umum. (4) Apabila permohonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat persetujuan Bupati, Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dan menetapkan Pejabat Sementara Perangkat Desa dengan persetujuan BPD.
Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 65 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa. (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa. BAB V BADAN PERWAKILAN DESA Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 66 (1) Di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan unsur Pemerintahan Desa. (2) Tujuan pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai mitra Pemerintah Desa untuk penyelengaraan pemerintahan yang baik serta wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Pasal 67 Pembentukan BPD dilakukan oleh masyarakat Desa yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
29
Bagian kedua Syarat Anggota BPD Pasal 68 (1) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana persyaratan untuk menjadi calon Kepala Desa dimaksud Pasal 16 ayat (2). Pasal 69 Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai anggota BPD, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2), diharuskan pula memperoleh ijin dari Instansi Induknya. Bagian Ketiga Pemilihan Anggota BPD Pasal 70 (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia pemilihan. (2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari : a.
Ketua;
b. Wakil ketua c.
Sekretaris merangkap anggota;
d. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan. Pasal 71 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan anggota BPD, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis di setiap TPS. (2) Susunan Panitia Teknis terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil ketua c. Sekretaris merangkap anggota; d. Beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
30
Pasal 72 Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis diatur dengan Keputusan Bupati.
Bagaian Keempat Pengesahan dan Pelantikan Anggota BPD terpilih Pasal 73 (1) Hasil pemilihan calon anggota BPD diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (2) Bupati menetapkan Keputusan pengesahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah usulan diterima. Pasal 74 (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan ditetapkan, anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Sebelum
memangku
jabatannya,
Anggota
BPD
mengucapkan
sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagaimana susunan kata-kata/sumpah janji Kepala Desa dimaksud Pasal 49 ayat (2).
Bagian Kelima Keanggotaan BPD Paragraf 1 Jumlah Anggota Pasal 75 Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : a.
Jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa, yaitu 7 orang anggota ;
b. 2.501 sampai dengan 5.000 jiwa, yaitu 9 orang anggota ; c.
5.001 sampai dengan 7.500 jiwa, yaitu 11 orang anggota ;
d. 7.501 sampai dengan 10.000 jiwa, yaitu 13 orang anggota ; e.
lebih dari 10.000 jiwa, yaitu 15 orang anggota.
31
Paragraf 2 Masa keanggotaan BPD Pasal 76 (1) Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPD, Pemerintah Desa memproses pembentukan BPD baru. Pasal 77 Anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa. Paragraf 3 Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Pasal 78 Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena : a. Meninggal Dunia ; b. Atas permintaan sendiri scara tertulis kepada Pimpinan BPD ; c. Bertempat tinggal diluar wilayah Desa tempatnya menjadi anggota BPD secara terus menerus sedikit-dikitnya 1 (satu) tahun, kecuali ditugaskan secara resmi oleh Desa dan/atau Daerah untuk kepentingan Desa dan/atau Daerah ; d. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan menjadi anggota BPD ; e. Dinyatakan
melanggar
sumpah/janji
sebagai
anggota
BPD
yang
diputuskan melalui rapat paripurna BPD ; f. Melanggar larangan anggota BPD ; g. Terkena larangan perangkapan jabatan menurut Peraturan Perundangundangan. Pasal 79 (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu diganti oleh calon anggota BPD sesuai dengan lanjutan nomor urut dalam daftar perolehan suara pada pemilihan anggota BPD.
32
(2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu berhenti bersamasama dengan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1). Pasal 80 (1) Anggota BPD yang berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dapat diberhentikan sementara sebagai anggota BPD oleh Bupati atas usul Ketua BPD setelah mendapat pertimbangan Rapat Pimpinan BPD. (2) Selama dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD tersebut dihentikan hak-haknya untuk sementara sebagai anggota; (3) Apabila Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana, Pimpinan BPD segera mengusulkan untuk pemulihan keanggotaan dan hak-haknya sebagai anggota BPD. Bagian Keenam Sekretariat BPD Pasal 81 (1) Untuk kenlancaran tugas-tugas BPD, dibentuk Sekretariat BPD yang dipimpin oleh Sekretaris dan dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari Perangkat Desa dan anggota BPD. Pasal 82 (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dan Sekretariat BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa. Bagian Ketujuh Alat Kelengkapan dan Rapat BPD Pasal 83 (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
33
a.
Pimpinan
b.
Komisi-komisi.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang. (4) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (5) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang memperoleh suara terbanyak satu dan terbanyak dua. Pasal 84 Jenis Rapat BPD terdiri dari : a. Rapat paripurna; b. Rapat Pimpinan BPD; c. Rapat Alat kelengkapan BPD; d. Rapat kerja; e. Rapat Dengar Pendapat; f. Kunjungan Kerja. Pasal 85 (1) Rapat dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme Rapat BPD diatur dalam tata tertib BPD. Bagian Kedelapan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Kedudukan Pasal 86 (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. (2) BPD
bersama-sama
Pemerintahan Desa.
dengan
Pemerintah
Desa
menyelenggarakan
34
Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 87 BPD mempunyai tugas : a. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. b. Memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Pasal 88 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 BPD menyelenggarakan fungsi meliputi : a. Mengayomi, yaitu menjaga dan melindungi kelestarian adat istiadat dan kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Desa setempat sepanjang tidak bertentangan dengan tata nilai keagamaan, serta menunjang kelangsungan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Pemerintah Desa ; c. Melaksanakan pengawasan terhadap : 1) Pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ; 2) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; 3) Kebijakan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa ; 4) Pelaksanaan Perjanjian dan Kerjasama antar Desa ; 5) Pelaksanaan Penggunaan Pinjaman Desa ; 6) Penggunaan Kekayaan Desa ; 7) Kebijakan dan kegiatan Badan Usaha Milik Desa ; 8) Kebijakan dan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa. d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa.
35
Paragraf 3 Wewenang, Kewajiban dan Hak Pasal 89 Wewenang BPD meliputi : a. Memproses pemilihan Kepala Desa dan pemilihan Kepala Dusun; b. Mengusulkan
pengangkatan,
pemberhentian
sementara
dan/atau
pemberhentian Kepala Desa dan Kepala Dusun ; c. Menilai keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa ; d. Menilai pelaksanaan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ; e. Menyampaikan
pendapat
dan
pertimbangan
kepada
Pemerintah,
Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten terhadap rencana pembangunan di wilayah Desa f. Memberikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada Pemerintah Desa. Pasal 90 BPD mempunyai kewajiban ; a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mentaati peraturan Perundang-undangan ; c. Membina demokrasi dan permusyawaratan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; d. Memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik berdasarkan keadilan, pemerataan dan kesetaraan sesuai batas-batas kewenangannya ; e. Melindungi adat istiadat dan kearifan lokal yang sesuai dengan tata nilai keagamaan serta hak-hak minoritas berdasarkan hak asal usulnya ; f. Menerima, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi, keluhan dan pengaduan
masyarakat
penyelesaiannya;
serta
memfasilitasi
tindak
lanjut
36
g. Menumbuh kembangkan nilai-nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pembangunan Desa ; h. Dalam melaksanakan hak, tugas, fungsi dan wewenangnya anggota BPD harus bertindak jujur, adil, terbuka serta tidak melakukan diskriminasi serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan Desa. Pasal 91 BPD mempunyai Hak : a. Meminta Pertanggung Jawaban Kepala Desa. b. Meminta keterangan Pemerintah Desa, Lembaga Keamsyarakatan, Lembaga Adat, serta Organisasi Kemasyarakatan di Desa. c. Mengusulkan dan melaksanakan penentuan pendapat rakyat menyangkut dengan keberadaan Kepala Desa dan atau kebijakan Pemerintah Desa. d. Mengajukan rancangan dan/atau perubahan Peraturan Desa; e. Menetapkan Rencana Anggaran Belanja Desa. f. Mendapat uang kesejahteraan dan uang sidang. g. Menetapkan peraturan tata tertib BPD. h. Mengajukan pernyataan dan pendapat terhadap Pemerintah Desa. Pasal 92 Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan wewenang, kewajiban dan hak BPD diatur dalam peraturan tata tertib BPD. Bagian Kesembilan Larangan Anggota BPD Pasal 93 Anggota BPD dilarang : (1) Melakukan perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ; (2) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat ;
37
(3) Melakukan
perbuatan
yang
dapat
menghilangkan
kepercayaan
masyarakat terhadap kehormatan dan martabat sebagai anggota BPD seperti melakukan perbuatan asusila, amoral, dan kriminal; (4) Terlibat langsung atau tidak langsung sebagai penyalur dan atau pengguna narkotika, obat-obat terlarang dan minuman keras; (5) Sebagai pelaksana proyek pembangunan Desa yang dibiayai dari dana Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa ; (6) Menetapkan kebijakan dan/atau mengadakan persekongkolan dengan Pemerintah Desa dalam menentukan kebijakan yang memberikan keuntugan bagi dirinya, pejabat Pemerintah Desa dan keluarganya dan/atau kelompok serta kroninya ; (7) Menerima uang, barang dan/atau jasa dari Pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya dapat merugikan masyarakat, Desa, dan/atau Pemerintah ; (8) Menjadi pengurus dan/atau pelaksana Badan Usaha Milik Desa. BAB VI SUMBER PENDAPATAN DESA Bagian Kesatu Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa Pasal 94 (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas : a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi : 1. Hasil Usaha Desa 2. Hasil Kekayaan Desa 3. Hasil Swadaya dan Partisipasi 4. Hasil Gotong Royong; dan 5. Lain – lain pendapatan Asli Desa yang sah b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten; 1. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah; 2. Bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
38
c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi; d. Sumbangan dari pihak ketiga; e. Pinjaman Desa; dan f. Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga. (2) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa, tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (3) Bagian penerimaan Desa dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. Pasal 95 Pendapatan Daerah yang diperoleh dan berasal dari Desa, pelaksanaan pemungutannnya dapat dikerjasamakan dengan Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 96 Kekayaan Desa antara lain : a.
Tanah Kas Desa
b.
Pasar Desa
c.
Bangunan Desa
d.
Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa
e.
Lain – lain kekayaan Desa yang sah
f.
Penyertaan Modal kepada Pihak ketiga
Bagian Kedua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES ) Pasal 97 (1) Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.
39
Bagian Ketiga Pinjaman Desa Pasal 98 Pinjaman Desa dapat bersumber dari : a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten b. Bank Pemerintah c. Bank Pemerintah Daerah d. Bank Swasta e. Sumber–sumber yang sah sesuai peraturan perundang – undangan Pasal 99 (1) Pinjaman Desa digunakan untuk : a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa b. Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan Pendapatan Desa c. Menambah/menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa dan atau usaha – usaha lain. (2) Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Desa. (3) Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pinjaman Desa diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 100 (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
40
Pasal 101 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran. (2) Bagian pengeluaran terdiri atas Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan. Pasal 102 (1) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD. (2) Pengelolaan penyusunan
anggaran
pendapatan
anggaran,
dan
Belanja
pelaksanaan
tata
usaha
sebagaimana
dimaksud
Desa
meliputi
keuangan
dan
perhitungan anggaran. (3) Pengelolaan
anggaran
pada
ayat
(2),
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambatlambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Keputusan Bupati. BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Pasal 103 Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan
Masyarakat
Desa,
di
Desa
dapat
dibentuk
Lembaga
Kemasyarakatan Desa. Pasal 104 Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
41
Pasal 105 Nama atau sebutan dan jumlah lembaga kemasyarakatan Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta adat istiadat setempat. Pasal 106 Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa sekurang-kurangnya terdiri dari : a.
Ketua;
b.
Sekretaris;
c.
Bendahara ; dan
d. Anggota pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan. Pasal 107 (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diangkat dan atau dipilih dari Tokoh Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Persyaratan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 c. Berkelakuan baik jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat. (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Lembaga Adat Pasal 108 (1) Di
Desa
dapat
dibentuk
Lembaga–lembaga
Adat
yang
dibutuhkan oleh masyarakat Desa setempat berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
42
(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat diwilayahnya Pasal 109 Nama dan mekanisme pembentukan Lembaga Adat diatur sesuai dengan nilai–nilai,
norma-norma
dan
kebiasaan–kebiasaan
yang
berlaku
di
masyarakat Desa setempat Pasal 110 Struktur organisasi Lembaga Adat diatur sesuai dengan nilai–nilai, norma– norma dan kebiasaan–kebiasaan yang berlaku dimasing–masing Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 111 Pengurus organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa dan dikukuhkan oleh Bupati BAB IX PEMBANGUNAN DESA Pasal 112 (1) Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan Desa menjadi wilayah permukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan Pemerintahan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri. BAB X PERATURAN DESA Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Pasal 113 (1)
Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD.
43
(2)
Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan/atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD. (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan usul inisiatif BPD sebelum ditetapkan terlebih dahulu dibahas bersama Pemerintah Desa. (5) BPD menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan Pemerintah Desa terhadap pengajuan rancangan Peraturan Desa.
Pasal 114 (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD. (2) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. (4) Peraturan Desa
sebelum ditetapkan agar disosialisasikan kepada
masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Pasal 115 (1) Peraturan Desa mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. (2) Pengundangan Peraturan Desa dalam lembaran Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa. Bagian Kedua Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 116 (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota.
44
(2) Pengambilan keputusan oleh BPD dinyatakan sah jika dan disetujui oleh setengah ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir. (3) Dalam hal jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Paripurna diundur paling lama 2 (dua) jam. (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota BPD belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat dapat dilanjutkan pada hari yang lain. (5) Pengaturan
lebih
lanjut
mengenai
rapat
pengambilan
keputusan
ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
Bagian Ketiga Materi Peraturan Desa Pasal 117 Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi. Pasal 118 Peraturan Desa di bentuk untuk menetapkan mater-materi antara lain : a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur. b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa. c. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan Desa. d. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi masyarakat dan/atau keuangan Desa. Bagian Keempat Pelaksanaan Peraturan Desa Pasal 119 (1) Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan
dengan
kepentingan
umum,
peraturan
perundang-
undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah dan Peraturan Desa.
45
Pasal 120
(1)Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa. (2)Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam Lembaran Desa. BAB XI KERJASAMA ANTAR DESA Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Kerjasama Pasal 121 (1) Kerjasama antar Desa dimaksudkan untuk mengatasi persoalan atau permasalahan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan pembangunan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa. Bagian kedua Bentuk Kerjasama Pasal 122 (1) Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam satu Kabupaten; b. Desa dengan Desa lain dalam Daerah Kabupaten yang berbeda; c. Desa dengan Desa lain dalam Daerah Propinsi yang berbeda.
46
(3) Obyek
kerjasama
penyelenggaraan
antar
Desa
meliputi
pemerintahan,
semua
pembangunan
kegiatan dan
dalam
pembinaan
kemasyarakatan di Desa. (4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan materi-materi antara lain : a. Obyek kerjasama; b. Jangka Waktu Kerjasama; c. Hak dan Kewajiban; d. Pembiayaan; e. Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan; f. Ketentuan lain yang dipandang perlu. (5) Untuk pelaksanaan kerjasama dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa. (6) Kerjasama antar Desa yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BPD. Pasal 123 Biaya pelaksanaan kerjasama antar Desa dibebankan kepada Desa yang melakukan kerjasama. Pasal 124 (1) Perselisihan antar Desa diselesaikan oleh Pejabat yang berwenang secara musyawarah. (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat salah satu pihak yang tidak menerima keputusan pejabat yang berwenang, pihak tersebut dapat mengajukan penyelesaian di Lembaga Peradilan BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 125 Dalam
rangka
penyelenggaraan
pembinaan, Pemerintahan
Pemerintah Desa
Kabupaten
melalui
memfasilitasi
pemberian
bimbingan, pelatihan, arahan, supervise dan bantuan lainnya.
pedoman,
47
Pasal 126 Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan dengan tembusan Camat. Pasal 127 (1) Pemerintah
Kabupaten
dapat
membatalkan
Peraturan
Desa
dan
Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
peraturan perundang-undangan lainnya. (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Desa yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya. (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut dibatalkan pelaksanaannya. (4) Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerintah Kabupaten
BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 128 Sebelum ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, semua petunjuk pelaksanaan yang mengatur mengenai pemerintahan Desa yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku.
48
Pasal 129 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan
peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara, pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa masih tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 130 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Desa; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemilihan dan/atau Pengangkatan Perangkat Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa, dinyatakan tidak berlaku.
49
Pasal 131 Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Disahkan di Selong Pada tanggal 28 Juni 2004 BUPATI LOMBOK TIMUR, ttd H. MOH. ALI BIN DACHLAN Diundangkan di Selong Pada tanggal 28 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ttd
[
H. LALU KAMALUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 12
50
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
I.
UMUM Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dikaui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam Daerah Kabupaten. Dengan pemberian kewenangan kepada Desa tersebut, maka kedudukan Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis
sehingga
memerlukan
perhatian
yang
seimbang
dalam
penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Pengakuan terhadap nilai sosial budaya, adat istiadat dan asal-usul sebagai jati diri masyarakat Desa perlu mendapat wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan otonomi Desa tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sejak diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah membentuk Peraturan-peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pemerintahan Desa, namun Peraturan-peraturan tersebut dirasakan masih belum mencerminkan semangat otonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu materi-materi Peraturan-peraturan tersebut perlu disempurnakan dengan membentuk Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan otonomi kepada Desa secara nyata dan bertanggung jawab. Peraturan
Daerah
ini
mengatur
hal-hal
mengenai
pembentukan,
penghapusan dan/atau penggabungan Desa, Pemerintah Desa, Badan
51
Perwakilan Desa, sumber pendapatan desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat, Peraturan Desa dan Kerjasama Antar Desa. Dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat Desa diadakan Badan Perwakilan Desa yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa. Dengan adanya kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan sosial budaya masyarakat setempat, berarti terbuka peluang untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tersebut merupakan mitra dari Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemberian kewenangan kepada desa, juga diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta mendorong partisipasi masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang potensial yang ada di desa, seperti dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa dan melakukan kerjasama sama antar desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pemekaran Desa adalah pemecahan Desa menjadi lebih dari satu. Ayat (3) Cukup jelas
52
Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Perubahan tersebut atas dan prakarsa masyarakat desa setempat dengan persetujuan BPD yang diteruskan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat Ayat (7) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan
tidak
undangan.
bertentangan
dengan
peraturan
perundang-
53
Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang
dimaksud
dengan
berpengetahuan
sederajat
adalah
seseorang yang dianggap mempunyai pengalaman, kemampuan dan pengetahuan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama walaupun tidak mempunyai ijazah formal yang dibuktikan dengan surat keterangan. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Yang dimaksud Instansi Induk adalah : -
Pegawai Negeri Sipil, Instansi Induknya adalah Sekretariat Daerah, Dinas/Badan/Kantor.
54
-
TNI, Instansi adalah Komando Resor Militer (KOREM)/Komando Distrik Militer (KODIM)
-
POLRI, Instansi Induknya adalah Polda/Polres.
Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
55
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas.
56
Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat ini adalah tindak pidana kejahatan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas.
57
Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Yang dimaksud Instansi Induk adalah : -
Pegawai Negeri Sipil, Instansi Induknya adalah Sekretariat Daerah, Dinas/Badan/Kantor.
-
TNI, Instansi adalah Komando Resor Militer (KOREM)/Komando Distrik Militer (KODIM)
-
POLRI, Instansi Induknya adalah Polda/Polres.
Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas.
58
Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas.
59
Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Yang termasuk lembaga kemasyarakatan Desa adalah LKMD, Karang Taruna, PKK dan sejenisnya. Pasal 104 Cukup jelas.
60
Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Ayat (1) Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas.
61
Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2004 TANGGAL 28 JUNI 2004
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA KEPALA DESA
BADAN PERWAKILAN DESA
PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN
SEKRETARIS DESA
KAUR
KEPALA DUSUN
KEPALA DUSUN
KAUR
KAUR
KAUR
KAUR
KAUR
KEPALA DUSUN BUPATI LOMBOK TIMUR,
H. MOH. ALI BIN DACHLAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA
65
PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN
66