PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN 19 (SEMBILAN BELAS DESA) DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa
untuk
lenggaraan berhasil
meningkatkan
Pemerintahan
guna
terutama
kemampuan
secara
berdaya
dalam
upaya
Penye-
guna
dan
peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan dinamika,
perkembangan
dan
kemajuan
dalam
pembangunan di desa, perlu upaya kongkrit Pemerintah Daerah
dalam
mendekatkan
pelayanan
kepada
masyarakat; b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Desa di Kabupaten Lombok Timur, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan
Pemerintahan,
pelaksanaan
pem-
bangunan dan pelayanan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan
masyarakat
dengan
membentuk
Desa
baru; c. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayananan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi Desa maka perlu
dilaksanakan
pemekaran
Desa
di
Kabupaten
Lombok Timur; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah,
32 Pasal
Tahun 4
ayat
2004 (1)
tentang
Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Pasal 2, Pasal
4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa, maka Pembentukan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 1
e. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
membentuk
Pembentukan
Peraturan
Daerah
tentang
19 (Sembilan Belas) Desa di Kabupaten
Lombok Timur. Mengingat
:
1. Pasal
18
ayat
(6)
Undang-Undang
Dasar
Negara
1958
tentang
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
69
Tahun
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 3. Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 4. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
Nomor
126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
12,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2005
Nomor
Negara 137,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2005
Negara
Nomor
165,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun
2007
tentang
Desa
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten
Lombok
Timur
(Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBENTUKAN 19
(SEMBILAN BELAS) DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki
batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala
Desa
adalah
Kepala
tugas
dibidang
melaksanakan
organisasi
Pemerintah
pemerintahan,
Desa
pembangunan
yang dan
kemasyarakatan. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga
yang
penyelenggaraan
merupakan Pemerintahan
perwujudan Desa
sebagai
demokrasi unsur
dalam
penyelenggara
Pemerintahan Desa. 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan. 12. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur.
4
13. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang menangani urusan tertentu. 14. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
BAB
II
PEMBENTUKAN , LUAS WILAYAH, PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan
Peraturan Daerah ini dibentuk 19 (Sembilan Belas) Desa di
Kabupaten Lombok Timur yaitu: 1. Desa Rarang Batas Kecamatan Terara; 2. Desa Peresak Kecamatan Sakra; 3. Desa Madayin Kecamatan Sambelia; 4. Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur; 5. Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela; 6. Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela; 7. Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru; 8. Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra; 9. Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel; 10. Desa Keroya Kecamatan Aikmel; 11. Desa Pandan Duri Kecamatan Terara; 12. Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia; 13. Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia; 14. Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak; 15. Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia; 16. Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat; 17. Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia; 18.
Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba;
19.
Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya
5
Bagian Kedua Luas Wilayah, Penduduk, Cakupan Wilayah , Batas Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Pasal 3 (1)
Desa Rarang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, mempunyai luas wilayah 221 Ha ( Dua ratus dua puluh satu hektar );
(2)
Desa Rarang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, memiliki jumlah penduduk 1.817 jiwa atau 697 KK.
(3)
Desa Rarang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, berasal dari sebagian wilayah Desa Rarang Selatan yang terdiri atas : a. Dusun Danasih; b. Dusun Sayang; c. Dusun Tengonak; d. Dusun Bolor Sembe.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Rarang Batas, wilayah Desa Rarang Selatan dikurangi wilayah Desa Rarang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Desa Rarang Batas mempunyai batas-batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rarang Selatan; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Rarang Batas berkedudukan di Dusun Bolor Sembe. Pasal 4
(1)
Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, mempunyai luas wilayah 177,040 Ha (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Hektar );
(2)
Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, memiliki jumlah penduduk 2.032 jiwa /atau 722 KK;
(3)
Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, berasal dari sebagian wilayah Desa Kabar yang terdiri atas : a. Dusun Peresak Bongkot; b. Dusun Peresak Idik; c. Dusun Gunung Sari.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Peresak, wilayah Desa Kabar dikurangi wilayah Desa Peresak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Desa Peresak mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Permit; 6
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moyot; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbuk; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kabar. (6)
Pusat Pemerintahan Desa Peresak berkedudukan di Dusun Peresak Idik. Pasal 5
(1)
Desa
Madayin
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
angka
3,
mempunyai luas wilayah 1.135 Ha (Seribu Seratus Tiga Puluh Lima Hektar ); (2)
Desa Madayin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, memiliki jumlah penduduk 2.037 jiwa atau 784 KK;
(3)
Desa Madayin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, berasal dari sebagian wilayah Desa Obel-Obel yang terdiri atas : a. Dusun Ketapang; b. Dusun Madayin; c. Dusun Beburung; d. Dusun Mekarsari.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Madayin, wilayah Desa Obel-Obel dikurangi wilayah Desa Madayin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Desa Madayin mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan
Desa Sajang dan Desa Bilok
Petung; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Obel-Obel; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilok Petung. (6)
Pusat Pemerintahan Desa Madayin berkedudukan di Dusun Madayin. Pasal 6
(1)
Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, mempunyai luas wilayah 243 Ha (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Hektar );
(2)
Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, memiliki jumlah penduduk 4.997 jiwa atau 907 KK.
(3)
Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, berasal dari sebagian wilayah Desa Sikur yang terdiri atas :
(4)
a.
Dusun Penyenggir;
b.
Dusun Jorong;
c.
Dusun Endut.
Dengan terbentuknya Desa Sikur Barat, wilayah Desa Sikur dikurangi wilayah Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
7
(5)
Desa Sikur Barat mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan kali Malongge; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semaya; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sikur; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Montongbaan,Montong Baan Selatan Dan Desa Loyok.
(6)
Pusat
Pemerintahan
Desa
Sikur
Barat
berkedudukan
di
Dusun
Penyenggir. Pasal 7 (1)
Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, mempunyai luas wilayah 364 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Hektar);
(2)
Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, memiliki jumlah penduduk 1.929 jiwa atau 578 KK;
(3)
Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengadangan yang terdiri atas : a. Dusun Timbanuh; b. Dusun Kayu Jati; c. Dusun Semporonan.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Timbanuh, wilayah Desa Pengadangan dikurangi wilayah Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Timbanuh mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR); b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengadangan; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengadangan; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jurit Baru.
(6)
Pusat
Pemerintahan
Desa
Timbanuh
berkedudukan
di
Dusun
Semporonan. Pasal 8 (1)
Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, mempunyai luas wilayah 185 Ha (Seratus Delapan Puluh Lima Hektar );
(2)
Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, memiliki jumlah penduduk 2.205 jiwa atau 711 KK;
(3)
Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6, berasal dari sebagian wilayah Desa Pringgasela yang terdiri atas : a. Dusun Timuk Belimbing; b. Dusun Timuk Belimbing Utara; c. Dusun Timuk Belimbing Selatan.
8
(4)
Dengan terbentuknya Desa Pringgasela Timur, wilayah Desa Pringgasela dikurangi wilayah Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Pringgasela Timur mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadangan; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gapuk; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lenek Kali Bambang; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pringgasela.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Pringgasela Timur berkedudukan di Dusun Timuk Belimbing. Pasal 9
(1)
Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, mempunyai luas wilayah 500 Ha (Lima Ratus Hektar);
(2)
Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, memiliki jumlah penduduk 1.703 jiwa atau 680 KK;
(3)
Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, berasal dari sebagian wilayah Desa Pemongkong yang terdiri atas : a. Dusun Permas; b. Dusun Gili Belek; c. Dusun Keranji.
(4)
Dengan
terbentuknya
Desa
Pare
Mas
wilayah
Desa
Pemongkong
dikurangi wilayah Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5)
Desa Pare Mas mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jerowaru; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pemongkong; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Maringkik dan Desa Sekaroh; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemongkong dan Desa Jerowaru.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Pare Mas berkedudukan di Dusun Permas. Pasal 10
(1)
Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, mempunyai luas wilayah 168,140 Ha (Seratus Enam Puluh Delapan Koma Seratus Empat Puluh Hektar );
(2)
Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, memiliki jumlah penduduk 1.603 jiwa atau 577 KK;
(3)
Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, berasal dari sebagian wilayah Desa Sakra yang terdiri atas : a. Dusun Dasan Baru;
9
b. Dusun Kuang Berora; c. Dusun Dasan Baru Timur. (4)
Dengan terbentuknya Desa Kuang Baru wilayah Desa Sakra dikurangi wilayah Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Kuang Baru mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Moyot; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakra Selatan; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbuk; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sakra.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Kuang Baru berkedudukan di Dusun Dasan Baru Timur. Pasal 11
(1)
Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, mempunyai luas wilayah 186 Ha (Seratus Delapan Puluh Enam Hektar);
(2)
Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, memiliki jumlah penduduk 3.867 jiwa atau 1.429 KK;
(3)
Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9, berasal dari sebagian wilayah Desa Aikmel yang terdiri atas : a. Dusun Dasan Bagek Timur; b. Dusun Dasan Bagek Barat; c. Dusun Cepak Timur.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Aikmel Timur wilayah Desa Aikmel dikurangi wilayah Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Aikmel Timur mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Aikmel Utara dan Desa Toya; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bagek Nyaka Santri; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Kerang; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aikmel.
(6) Pusat Pemerintahan Desa Aikmel Timur berkedudukan di Dusun Dasan Bagek Timur. Pasal 12 (1)
Desa
Keroya
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
angka
10,
mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar ); (2)
Desa Keroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, memiliki jumlah penduduk 2.199 jiwa atau 1.085 KK;
(3)
Desa Keroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, berasal dari sebagian wilayah Desa Kembang Kerang yang terdiri atas : a. Dusun Keroya;
10
b. Dusun Keroya Daya; c. Dusun Keroya Lauk. (4)
Dengan terbentuknya Desa Keroya wilayah Desa Kembang Kerang dikurangi wilayah Desa Keroya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Keroya mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembang Kerang; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mamben Daya; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanasaba; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagek Nyaka Santri dan Desa Aikmel.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Keroya Gunung berkedudukan di Dusun Keroya. Pasal 13
(1)
Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, mempunyai luas wilayah 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar );
(2)
Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, memiliki jumlah penduduk 3.194 jiwa atau 1.098 KK;
(3)
Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11, berasal dari sebagian wilayah Desa Terara yang terdiri atas : a. Dusun Kalang Anyar; b. Dusun Selamben; c. Dusun Grepek.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Pandan Duri wilayah Desa Terara dikurangi wilayah Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Pandan Duri mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terara; b. Sebelah Selatan berbatasan c. dengan Desa Suangi; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montongbaan Selatan dan Desa Semaya; e. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embungraja dan Desa Santong.
(6) Pusat Pemerintahan Desa Pandan Duri berkedudukan di Dusun Karang Anyar. Pasal 14 (1)
Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, mempunyai luas wilayah 256,82 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Enam Koma Delapan Puluh Dua Hektar);
11
(2)
Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, memiliki jumlah penduduk 1.621 jiwa atau 741 KK;
(3)
Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12, berasal dari sebagian wilayah Desa Labuan Pandan yang terdiri atas : a. Dusun Senanggalih; b. Dusun Senanggalih Barat; c. Dusun Senanggalih Selatan.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Senanggalih wilayah Desa Labuan Pandan dikurangi wilayah Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Senanggalih mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Peteran (Tarum) Desa Labuan Pandan; b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Dusun Padak Desa Labuan
Pandan; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Labu Pandan Desa Labuan Pandan; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambelia. (6)
Pusat
Pemerintahan
Desa
Senanggalih
berkedudukan
di
Dusun
Senanggalih Selatan. Pasal 15 (1)
Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar);
(2)
Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, memiliki jumlah penduduk 1.412 jiwa atau 815 KK;
(3)
Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13, berasal dari sebagian wilayah Desa Dasan Lekong yang terdiri atas : a. Dusun Nyiur Tebel; b. Dusun Kebon Montong; c. Dusun Otak Desa.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Nyiur Tebel wilayah Desa Dasan Lekong dikurangi wilayah Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Desa Nyiur Tebel mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Masbagik Selatan dan Desa Masbagik Timur; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dasan Lekong; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamulia; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paok Pampang.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Nyiur Tebel
berkedudukan di Dusun Kebon
Montong. 12
Pasal 16 (1)
Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, mempunyai luas wilayah 154,9 Ha (Seratus Lima Puluh Empat Koma Sembilan Hektar);
(2)
Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, memiliki jumlah penduduk 1.758 jiwa atau 594 KK
(3)
Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14, berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Luar yang terdiri atas : a. Dusun Pulau Maringkik; b. Dusun Pulau Maringkik Selatan; c. Dusun Pulau Maringkik Barat.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Pulau Maringkik wilayah Desa Tanjung Luar dikurangi wilayah Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Maringkik mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Luar; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekaroh; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ketapang Raya,Desa Pare Mas dan Desa Jerowaru.
(6)
Pusat Pemerintahan Desa Maringkik berkedudukan di Dusun Pulau Maringkik. Pasal 17
(1)
Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, mempunyai luas wilayah 1.800 (Serribu Delapan Ratus Hektar );
(2)
Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, memiliki jumlah penduduk 1.677 jiwa atau 864 KK;
(3)
Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15, berasal dari sebagian wilayah Desa Labuan Pandan yang terdiri atas : a. Dusun Padak Utara; b. Dusun Padak Selatan; c. Dusun Padak Guar
(4)
Dengan terbentuknya Desa Padak Guar
wilayah Desa Labuan Pandan
dikurangi wilayah Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5)
Desa Padak Guar mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuan Pandan; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Malang; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas;
13
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Perhutani; (6)
Pusat Pemerintahan Desa Padak Guar berkedudukan di Dusun Padak Guar. Pasal 18
(1)
Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, mempunyai luas wilayah 165 (Seratus Enam Puluh Lima Hektar );
(2)
Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, memiliki jumlah penduduk 2.022 jiwa atau 715 KK;
(3)
Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19, berasal dari sebagian wilayah Desa Setanggor yang terdiri atas : a. Dusun Setanggor; b. Dusun Peresak; c. Dusun Ketangga.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Setanggor Selatan
wilayah Desa Setanggor
dikurangi wilayah Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5)
Desa Setanggor Selatan mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setanggor; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumbuk dan Desa Peresak; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jantuk dan Desa Keselet; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kabar dan Desa Setanggor;
(6) Pusat Pemerintahan Desa Setanggor Selatan berkedudukan di Dusun Peresak Guar. Pasal 19 (1)
Desa Karang Baru Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, mempunyai luas wilayah 582 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Hektar);
(2)
Desa Karang Baru Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, memiliki jumlah penduduk 2.615 jiwa atau 829 KK;
(3)
Desa Karang Baru Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17, berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Baru yang terdiri atas : a. Dusun Karang Baru Timur; b. Dusun Tampatan; c. Dusun Paok Dangka.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Karang Baru Timur
wilayah Desa Karang
Baru dikurangi wilayah Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5)
Desa Karang Baru Timur mempunyai batas - batas wilayah :
14
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jineng; b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanasaba Daya; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Otak Rarangan dan Desa Bebidas; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang; (6)
Pusat Pemerintahan Desa Karang Baru Timur berkedudukan di Dusun Karang Baru Timur Pasal 20
(1)
Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18, mempunyai luas wilayah 99 (Sembilan Puluh Sembilan Hektar );
(2)
Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18, memiliki jumlah penduduk 3.862 jiwa atau 1.687 KK;
(3)
Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18, berasal dari sebagian wilayah Desa Bagek Papan yang terdiri atas : a. Dusun Benyer Daya; b. Dusun Benyer Lauk; c. Dusun Dasan Tapen Daya; d. Dusun Dasan Tapen Lauk.
(4)
Dengan terbentuknya Desa Telaga Waru wilayah Desa Bagek Papan dikurangi wilayah Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
(5)
Desa Telaga Waru mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bagek Papan dan Desa Apitaik; b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Tanak Gadang dan Desa
Teko; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apitaik; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagek Papan dan Desa Wanasaba Lauk; (6)
Pusat Pemerintahan Desa Telaga Waru berkedudukan di Dusun Benyer Lauk. Pasal 21
(1)
Desa Gerisak Semanggeleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, mempunyai luas wilayah 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Hektar);
(2)
Desa Gerisak Semanggeleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, memiliki jumlah penduduk 2.454 jiwa atau 864 KK;
(3)
Desa Gerisak Semanggeleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengkelak Mas yang terdiri atas :
15
a. Dusun Semanggeleng; b. Dusun Gerisak; c. Dusun Pongkor; d. Dusun Penutus. (4)
Dengan
terbentuknya
Pengkelak
Mas
Desa
dikurangi
Gerisak wilayah
Semanggeleng Desa
wilayah
Gerisak
Desa
Semanggeleng
sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5)
Desa Gerisak Semanggeleng mempunyai batas - batas wilayah : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Palung ; b. Sebelah Selatan
berbatasan dengan Desa Pijot Utara dan Desa
Pengkelak Mas; c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pijot Utara; d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengkelak Mas; (6)
Pusat Pemerintahan Desa Gerisak semanggeleng berkedudukan di Dusun Semanggeleng Gerisak. Bagian Ketiga Peta Wilayah Pasal 22
Batas wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam Peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DESA Pasal 23 (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
2,
mencakup
seluruh
kewenangan
bidang
pemerintahan sesuai peraturan Perundang-Undangan. (2) Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa; b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Timur yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten ; d. Urusan
pemerintahan
lainnya
yang
oleh
Peraturan
Perundang-
undangan diserahkan kepada Desa.
16
BAB IV PEMERINTAHAN DESA Bagian Kesatu Pemerintah Desa Pasal 24 (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dipilih sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku, diproses paling cepat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila semua persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa Pasal 25 (1) Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih. (2) Tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB V PEMBIAYAAN Pasal 26 Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 (1)
Bagi Desa Pemekaran yang Kantor Desa Induk berada di wilayah Desa Pemekaran maka Desa Pemekaran harus membuatkan Desa Induk Kantor Desa di Wilayah desa Induk diatas tanah seluas 12 are.
17
(2)
Tanah Pecatu Kepala Dusun yang masuk ke wilayah Desa Pemekaran tetap melekat pada Jabatan Kepala Dusun
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Anggota BPD, Pejabat Sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 19 (Sembilan Belas) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya anggota BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang definitif. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasa 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : a. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
44
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Desa Persiapan Rarang Batas Kecmatan Terara Kabupaten Lombok Timur; b. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Desa Persiapan Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten
Lombok Timur; c. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
50
Tahun
2011
tentang
Pembentukan 5 (Lima) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur; d. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
54
Tahun
2011
tentang
Pembentukan 8 (Delapan) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur. e. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
55
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Desa Persiapan Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. f.
Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
56
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Desa Persiapan Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. g. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
57
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Desa Persiapan Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. h. Peraturan
Bupati
Lombok
Timur
Nomor
2
Tahun
2012
tentang
Pembentukan Desa Persiapan Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ditetapkan di S e l o n g pada tanggal 9 Mei 2012 BUPATI LOMBOK TIMUR, ttd M. SUKIMAN AZMY
Diundangkan di Selong pada tanggal 9 Mei 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ttd USMAN MUHSAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4
19
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG PEMBENTUKAN 19 (SEMBILAN BELAS) DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
I. UMUM Kabupaten Lombok Timur memiliki luas wilayah 2.679,88 Km2 dengan penduduk pada tahun 2010
berjumlah 1.105.671
jiwa dengan
tingkat kepadatan penduduk yaitu 689/km2 terdiri atas 20 Kecamatan, 165 Desa dan 13 Kelurahan serta 979 Dusun dan 59 Lingkungan, perlu memacu peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terdapat 254Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan
memperpendek
rentang
kendali
pemerintahan
melalui
pembentukan Desa baru sehingga pelayanan publik khusunya di Desa dapat
ditingkatkan
guna
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pembentukan Desa baru disyaratkan untuk memiliki penduduk atau Kepala Keluarga (KK) dalam jumlah tertentu. Karena itu pada masing-masing ayat dalam Pasal-pasal yang memuat data teknis Desa, dituangkan keadaan atau jumlah penduduk pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan. Dengan terbentuknya Desa-desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagai Desa Definitif, Pemerintah Kecamatan yang membawahi Desa-desa tersebut
berkewajiban
membantu
dan
memfasilitasi
terbentuknya
kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi penyelesaian pengalihan aset dan dokumen
20
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan
pelayanan
publik
dan
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pemerintahan desa, pemerintah desa perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasaran pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan kewenangan Desa dan peraturan perundang-undangan. II. PASAL-DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. 21
Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 22
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
: 4 TAHUN 2012
TANGGAL
: 9 Mei 2012 PETA WILAYAH
1. Desa Rarang Batas Kecamatan Terara; 2. Desa Peresak Kecamatan Sakra; 3. Desa Madayin Kecamatan Sambelia; 4. Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur; 5. Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela; 6. Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela; 7. Desa Paremas Kecamatan Jerowaru; 8. Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra; 9. Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel; 10. Desa Keroya Kecamatan Aikmel; 11. Desa Pandan Duri Kecamatan Terara; 12. Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia; 13. Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia; 14. Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak; 15. Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia; 16. Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamlia; 17. Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba; 18. Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya; 19. Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat;
BUPATI LOMBOK TIMUR,
ttd M. SUKIMAN AZMY
23
