PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PIW.ATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: O'? TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
Menimbang
a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi ": eli bidang kependudukan, perlu diatur mengenai pelayanan pembuatan Kartir Keluarga, K"l'lll Tanda Pcnduduk dan Akta Calatan Sipil; b. bahwa kctcmuan mcngcnai Rctribusi pcnggantian biaya eetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil sebagaimana diatur da1am PeraturanDaerah Kabupatcn l.ampung Timur Nornor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pcnggantian Biaya Cctak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan SipiI sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perIu diganti;
c. bahwa bcrdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64);
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 812); 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor3 Tahun 1976 tcntuug Pcrubahan Pasal 18 LJndang-Undang Nomor 62 tahun 1958 (Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ; 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Ncgam Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lcmbaran Nee~:lra Rcpuhlik Indonesia Nomor 3474);
H. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Ducrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, 'lambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
In. l Indang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tcntang Pcmbentukan Kabupaten Dati. 11 Way Kanan, Kabupatcn Dati. II Lampung Timur dan Kotamadya Dati. II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NomOI' 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -Il.cmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 14. Peraturan Pcmerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 569); 15. Pcraturan Pemcrintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tal111n 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3050); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3258); . 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor , 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742); 18. Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pcngclolaan informasi Administrasi Kcpcndudukan; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan I .cmbarun j'\jcgara Nomor 4139);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi,Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
21. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcnyclcnggaraan Pcndaltaran Pcnduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1?97 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; . , 23. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pcmerksaan di Bidang Retribusi Daerah;
24. Pcraturan Dacrah Kabupatcn l.ampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kcwcnangan Dacrah Kahupatcn scbagai Dacrah Otonom; 25. peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nornor 41 Tahun 20UO tentang Pcmbcntukan Organisasi dan Tata Kcrja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Dcngan Pcrsetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR
MEMUTUSKAN:
Menctapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGA."fTIAN
BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TA.~1)A PE~1)UDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasall Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :
1. Dacrah adulah Kabupatcn Lampung Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaien Lampung Timur. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 5. Pejabat adalah pcgawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan pcraturan pcrundung-undangan yang bcrlaku. (1. Pcududuk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mas uk secara sah serta bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan menetap (berdomisili) secara terus mcncrus atau bcrtcrnpat tinggal dcngan maksud scngaja untuk mcnetap di Kabupaten l.ampung
Tirnur. 7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain' yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. 13lanko adalah Iormulir cetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil. 9. Kartu Keluarga, yang sclanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga, yang dibedakan atas KK bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing Tinggal Tetap. 10. Kartu Tanda Pcnduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah alat bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang, yang dibedakan atas KTP bagi Warga Ncgara Indonesia maupun Orang Asing Tinggal Tetap yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kcsatuan Rcpublik Indonesia. 11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang pada register catatan sipil olch Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerntah Kabupaten Lampung Timur atau unit kerja yang mengelola pcndaftaran pcnduduk dan pencatatan sipil. 12. Kutipan Akta Catat.in Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pclayanan peneatatan sipil. I l. Rctribusi .lasa lJl11l1l11 adalah Rctribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikanoleh Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. 14. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak dan pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Akta Ca,tatan Sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. 15. Wajib Rctribusi adalah orang pribadi yang mcnurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP, Kartu Keluarga dan/atau penerbitan Akta Catatan Sipil. 17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Obyek Retribusi dan Wajib Rctribusi scbagai dasar pcrhitungan dan pernbayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Rctribusi Daerah. 18. Surat Kctetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang. 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah. 20. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negcri Sipil dan/atau penyidik umum yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mcngumpulknn hukti yang dcngan bukti itu mcmbuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang tcrjadi serta menernukan tersangkanya.
BABII
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama
Pmml2 Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta . Catatan Sipil dipungut Rctrihusi alas pcngguntiun biuya cctak Kartu Keluarga, Kartu Tanda I'cnduduk, J\kta Catalan Sipil dan Dokumen Kepcndudukan lainnya.
Bagian Kedua
Obyek Retribusi
PasaI3
I. Kurtu Kcluarga (KK) tcrdiri dari: a. Kartu Kcluarga WNI b. Kartu Kcluarga WNA (Orang Asing Tinggal Tetap) 2. Kartu Tanda Pcnduduk (KTP) tcrdiri dari: a. Kartu Tanda Penduduk WNI b. Kariu Tanda Pcnduduk WNA (Orang Asing Tinggal Tetap)
3. a. Kutipan Akta Catatan Sipil terdiri dari: 1) Kutipan Akta Kelahiran. 2) Kutipan Aida Perkawinan. 3) Kutipan Akta Perceraian 4) Kutipan Akta Kematian. 5) Kutipan Akta Pengakuan Anak. h. Pcncrbitan Sural Kctcrangan dan Tanda Bukti Pelaporan
Bagian Ketiga
Subyek Retribusi
PasaI4 Subyek Retribusi meliputi: a. Orang pribadi yang memperoleh jasa pencetakan Kartu Keluarga, KTP danlatau Akta Catatan Sipil.
b. Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP dan hanya memiliki 1 (satu) KTP vang berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
HAH HI
GOLONGAN RETIUBUSI
P~lsal5
Rctribusi Pcngganlian Biaya Cclak dan Pclayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BABIY
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal f Tingkal pcnggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.
BABV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan mcmperhatikan biaya pcnyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya cetak, biaya penggandaan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
HAH VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut:
I. Penggantian Biaya Cetak KK dan KTP 1. Kartu Keluarga (KK) WNI 2. Kartu Keluarga (KK) WNA (Orang Asing Tinggal Tetap) 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI...................................................................... 4. Kartu Tanda Pe.iduduk (KTP) WNA (Orang Asing Tinggal Tetap)
10.000 20.000 10.000 25.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
II. Penggantian biaya cetak Akta Catatan Sipil A. Blanko Pencatatan Kelahiran : I. Biaya Aida Kcluhiran Warga Ncgara Indonesia (WNl)
a. Akta Kclahiran Umum................................................................................ Tidak dikenai biaya
h. Akla Kcluhirun lstimcwa : Rp, 20.000 2. Biaya Akta Kclahiran Warga Negara Asing (WNA) Tidak dikenai biaya
a. Akta Kelahiran Umllm................................................................................ b. Akta Kelahiran Istimewa : Rp. 30.000 ' . :1. Biaya Kutipun Akta Kclahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia 25.000 ......................................................................................................................... Rp. 4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar
......................................................................................................................... Rp. 5. Kecuali bagi mereka yang tertimpa musibah, bencana alam, dibebaskan dari biaya.
35.000
-.::. ,
'.
~
13. L3iaya Akta Pcrkawinan : I. Biaya Akta Pcrkawinan Warga Negara Indonesia (WNI)
a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 75.000 b. di luar Kantor sebesar Rp. 100.000 2. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 110.000 b. di luar Kantor sebesar Rp. 130.000 3. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 sudah termasuk biaya Kutipan Akta Pcrkawinan I (satu) set. 4. Biaya AIda Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan pcrkawi nan mcnurut tata cara agama masi ng-rnasi ng. a. Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam Kantor Rp. 100.000 b. Warga Negara Indonesia (WNI) di luar Kantor Rp, 125.000 c. Warga Negara Asing (WNA) di dalam Kantor . Rp. 125.000 d. Warga Negara Asing (WNA) di luar Kantor Rp, 150.000. 5. Biaya Kutipan Akta Perkawinan kcdua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia ................................................................................................... Rp,
125.000
6. Hiuya Kutipan Akta Perkawinan kcdua dan sctcrusnya untuk Warga Negara Asing ..................................., I................. Rp. 150.000
7. Kccuali hagi mcrcka yang tcrtimpa musibah bcncanu alum, dibebaskan dari biaya. C. Biaya Akta Perceraian :
1. Warga Negara Indonesia (WNI) 1 set:
Rp.
100.000
Rp.
150.000
2. Warga Ncgara Asing (WNA) 1 set:
3. Biaya Akta Perceraian yang me1ebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia (WNI) : Rp. 125.000 b. Warga Negara Asing (WJ'JA) : .................................................... Rp. 175;000-· c. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sudah termasuk biaya kutipan Akta . Pcrccraian I set.
4. Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya: a. Warga Ncgara Indonesia (WNI) : Rp.
150.000
b. Warga Ncgara Asing (WNA) :
.................................. . .... ... ...... ... ... ... ... ... . ..... . .. .. . .. . .. . . .. ...... ...... Rp. 200.000 c. Kecuali bagi mereka yang tertimpa musibah bencana alam, dibebaskan dari biaya.
a
4nfaya
AI~":e':':m~a~ti~a~n:- -----------------~------~--
1. Warga Negara Indonesia (WNI) :
. Rp.
10.000.
. Rp.
15.00'0
. Rp.
10.000
................................................................................................ Rp. 4. Kccuali hagi mercka yang tertirnpa musibah, bencana alam dibebaskan dad biaya,
15.000
.................................
2. Warga Ncgara Asing (WNA) ...................................
3. Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) : ....................................
b. Warga Ncgara Asing (WNA)
E. Biaya Akta Pengakuan Anak :
1. Biaya Pcnerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia: .............................................................................................................. 2. Biaya Pcncrhitan Kutipan Akta Pcngakuan Anak oleh Warga Negara Asing:
Rp.
20.000
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Rp.
30.000
Rp.
10.000
3. Biaya Kutipan Akta I'cngakuan Anak Kedua dan seterusnya : a. Warga Ncgara Indonesia:
b. Warga Negara Asing:
F. Biaya Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan : 1. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar
2. Biaya Surat Kctcrangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar
............... 'R.p. 15.000
3. Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar . 1-5.000 ........................................................................................................................ Rp. 4. Pelaporan sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 di atas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar ........................................................................................................................ Rp. 30.000 5. Pelaporan Pcmbatalan Akta : 15.000 Rp. (). l'claporan Pcrubahau Jcnis Kclamin atuu Pcristiwa Pcnting Lainnya : -, I.
Rp.
15.000
Rp.
15.000
Rp.
16.000
Pclaporan Pcrubahan Nama Kccil/Kcluarga:
8. Pclaporan Pcmbatalan Pcrkawinan: 10. Pelaporan Pengangkatan Anak: a. Warga Ncgara Indonesia sebesar Rp. 10.000 b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000 11. Biaya Catatan Pinggir Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap danlatau tanggal Pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Pcngangkatan Anak mclalui Notaris : 15.000 a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 25.000 h. Warga Ncgara Asing schcsar Rp. 12. Pelaporan Pengesahan Anak : a. Pengesahan Anak oleh Warga Negara Indonesia Rp. 15.0qo b. Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing 25.000, Rp. 13. Biaya Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI: ......... Rp. 15.000 14. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT/Temporary Residential Card) untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas 20.000 Rp. 15. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI: 15.000 Rp.
16. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Penduduk Orang Asing: Rp.
15.000
,
18. Sural Keterangan Tinggal Sementara untuk WNI
............................................................................................ Rp.
15.000
19. Surat Keterangan Pindah Sementara WNI: Rp.
15.000
Rp.
35.000
Rp.
35.000 .
Rp.
15.000
Rp.
10.000
Rp.
25.000
20. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas:
21. Sural Keterangan Pindah DatangPenduduk Orang Asing Tinggal Tetap: 22. Surat Keterangan Pindah Datang WNI: 23. Formulir lsian Biodata Penduduk untuk WNI:
14. i'ormulir Biodata Pcnduduk untuk Orang Asing (Foreigner Bio-data Form):
.. )). I:orllllllir Dint!ala 2(1,
l'cnduduk untuk Pcrubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga WNI:
............................................... Pcluporun Pcrubahan Kewarganegaraan:
10.000.
Rp.
.'
~
,
15.000 (3) Rincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI Bagian Kesatu Masa Retribusi Pasal9 (1) Masa Retribusi Kartu Keluarga (KK) adalah lima tahun. (2) Masa Retribusi KTP Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data maka diterbitkan perubahan KTP.
(3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya
izin
Ii ngg,ll leIap. (4) Masa berlaku Surat Keterangan Tcmpat Tinggal untuk Pcnduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (Tcmporury Residential Card) discsuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal terbatas. (5) KTP untuk pcnduduk WNI yang bcrusia 60 tahun ke atas berlaku seumur hidup.
... J
I
Bagian Kcdua Saat Retribusi Terutang PasallO Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
,
,.,
,
.1.,\, I
"1,· !: 1\
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal11 (I) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan KTP dan/a.au Akta Catatan Sipil yang diberikan. (2) Retribusi yang dipur.gut oleh Kecamatan disetorkan kepada Satuan Pemegang Kas Pembantu pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Satuan Pemegang Kas Pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Kas Daerah paling lambat tiga hari kerja sejak saat LIang kas tcrsebut diterima. '
BAD IX SURAl' PENDAFTARAN Pasal 12 (I) Wajib Rclribusi diwajibkun mcngisi SPdORD.
(2) SPdORlJ scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hams diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta c1itandatangani olch Wajib Retribusi atau kuasanya, ' (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BABX PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal13 (l) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (l) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumcn lain yang dipersamakan. (2) Bentuk. isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkun olch Kcpula Ducrah.
BABXI TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasa114 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
~
.". ..
,
~
,
.. ,
,.,
BAB XII TATACARAPEMBAYARAN
Pasal15 (1) Pcmbayaran Rctribusi yang tcrutang harus dilunasi sckaligus di muka. (2) Untuk KK dan KTP, Rctribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa Rctribusi. (3) Tata cara pcmbayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Dacrah.
HAH XIII
.-:'.
PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal16 ( 1) Kepal a Daerah dapat rnemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi. (2) Pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, antara lain dapat diberikan kepada orang cacat, pelajar atau mahasiswa dan penduduk I orang miskin. (3) Bagi pcnduduk korban bencana diberikan KTP oleh pemerintah daerah tanpa dipungut biaya, tanpa mcmpcrsyaratkan adanya Surat Kcputusan Pcmbcbasan Rctribusi oleh Kepala Daerah.
(4) Dalam hal tcrjadi pcmckaran wilayah atau pcmbangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, pemcrintah daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya, tanpa mempersyaratkan adanya Surat Keputusan Pembebasan Retribusi oleh Kepala Daerah. (5) Tata cara pcngurangan, keringanan dan pembehasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BABXIV
PENYIDIKAN
Pasal17 (l) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemeritah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk inelakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
(2) Wcwcnang Pcnyidik scbagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Mcncrima, mcncari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidung Rctribusi lJacruh agar ketcrangan atau laporan tcrscbut menjadi lcngkap dan jclas. h Mcnclili, mcncari
d;111
mcngruupulkun kctcrungan mcngcnui orang
pribadi
atau badan
tentang
kchcnaran pcrbuatan yang d i lakukan schubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dacruh. ii c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak. pidana di bidang Rctribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak. nirl::ln::l rli hirl:ma Rptrihll<:i Tlaerah
1'. Mcminta bantuan tcnaga ahli dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Mcnyuruh bcrhcnti, mclarang scscorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat perncriksaan scdang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa scbagaimana yang dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. I. Mcmanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksasebagai tersangka atau saksi. .J. Menghcntikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti pemulaan Tindak Pidana. k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Rctribusi Dacrah yang rnenurut hukum dapat dipertanggungjawabkan. (3) Pcnyidik
scbuguimun« dirnaksud padu ayat (1) mcmbcritahukan Jimulainya pcnyidikan dan mcny.uupnikun haxil pcnyidikanuya kcpada l'cnuutut Umum scsuai dcngan ketentuan yang diatur dalam llndaug-undang Nornor OX Tahun 1981 tcntang l lukum Acara Pidana.
BABXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal18 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak4 (empat) kali lipat jumlah Retribusi terutang. (2) Kepala Keluarga yang wajib memiliki Kartu Keluarga tetapi tidak memiliki Kartu Keluarga diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (3) Wajib Retribusi yang memiliki KTP lebih dari 1 (satu) diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dcnda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (4) Subyck Rctribusi yang tidak mcmiliki KK/KTP diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dcnda paling banyak Rp. 500.000,· (lima ratus ribu rupiah). (5) l'cnduduk yang rucmpcrpanjang KK atau KTP inclebihi jangka waktu 14 hari dikenakan denda schesar 4 kali lipat dari biaya pembuatan. (6) Penduduk yang tidak memiliki Kutipan Akta Catatan Sipil diancam kurungan paling lama 6 (cnarn) bulan atuu dcnda paling banyak Rp. 500.000,- (lima rutus ribu rupiah). (7) l'ctugax pclaksana yang dcngan scngaja mclakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, diambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABXVI
KETENTUAN PENUTUP
PHs~,1
19
l ial-hal yang bclum diatur dalam Pcraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lcbih lanjut dcngan pcraturan Bupati.
Pasal20 Dengan hcrlakunya Pcraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2000 tcntang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sctiap orang dapat rncngctahuinya, mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran '>prah Kabupaten Lampung Timur.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal g, \' JOWl
2007
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
SATONO
Diundangkan di Sukadana pada tanggal .11 j\)N I
2007
SI~I(Rl(TARIS I>AERAII
KABlIPATI<:N LAMPlJN(; TIMlJR,
,
f
I WAYAN SUTARJA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2007, NOMOR OS
'1:0.::. ,
'
",
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMlJR
NOMOR :O!)TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL A. PENJELASAN UMUM
1. Dasar Pemikiran a. Bcrdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999,tentang Pembentukan Kabupaten Dacrah TingkaL " Way Kanan, Kabuputen Dacruh Tingkat II Lampung Timur dan Kotarnadya Daerah Tingkat 11 Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) kepada Pemcrintah Kabupaten Lampung Timur Sebagai Daerah Otonom telah diserahkan sebagian " urusan dari tugas pokok dan fungsi Pemerintahan sebanyak 18 (delapan belas) urusan ':.,' , sebagai kewenangan pangkal. Sebagai tindak lanjut dari penyerahan urusan tersebut maka untuk menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu menggali sumber pendapatan daerah antara lain dari Retribusi Daerah mengingat Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tihun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah schagaimana Lelah diuhah dcngan l lndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pcrubahan alas Undang-Undang Nomor Ig Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengarah pada sistem pemungutan pajak dan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, cfcktif, dan cfisien sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakaL dalam pembiayaan pembangunan, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai penggunaan Retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Pcnduduk, da.. Akta Catatan Sipil, Ilnlllk pcnggllnaan pcmakai.m Rctribus] Kartu Kcluarga, Kartu 'I'anda Pendudnk dan Akta Catalan Sipil perlu dipungut Retribusi Pengganti Biaya Cetak dan Pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diatur dan ditetapkan dcngan Pcraturan Daerah. b. Bcrdasarkan \'asal 27 Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas dimaksud dituangkan _dalam Akta Kelahiran. Pembuatan Akta Kelahiran menjadi tangung jawab pernerintah dan harus diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan. Pembuatan Akta Kelahiran tersebut tidak dikenai biaya. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran diatur dengan pcraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal yang tersebut terakhir ini, bcrdasarkan Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pcndallaran Pcnduduk dan Pcncatntan Sipil eli Daerah, khususnya Pasa141 ayat (4) bahwa Akta Kclahirun yang udak dikcnai biaya hanya diperuntukkan bagi anak yang pelaporan pcncatatan kclahirannya tcpat waktu yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja scjak Langgal kclahirannya, Hal ini disebut dengan Akta Kelahiran Urnum. Adapun untuk Akta Kelahiran Istimewa bagi anak yang pelaporan pencatatan kelahirannya melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja tetap dikenai biaya.
B. PASAL OEMI PASAL Pasal I Cukup je/as Pasal2
Cukup jelas Pasal3 Angka I huruf a dan b Cukup jelas Angka 2 huruf a dan \1 Cukup jeias Angka 3 huruf a angka 1) Berdasarkan pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku dikcnal 2 (dua) macam akta kelahiran yaitu: Akta Kelahiran Umum, untuk anak yang pclaporan pcncatatan kelahirannya tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 60 (cnam puluh) hari kcrja scjak tanggal kclahirannya. Bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 NomOI" 25 tcntang Pencatatan Sipil Golongan Eropa pelaporan pencatatan kclahirannya sclarnhat-Iambatnya 10 (scpuluh) hari. Akta Kelahiran Istimcwa, untuk anak yang pelaporan pcncatatan kelahirannya melebihi jangka waktu GO (cnarn puluh) hari kerjn scjak tanggal kelahiran, atau 10 (scpuluh) hari kerja bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nornor 25 tentaug Pcncatatan Sipil Golongan Eropa. Pelaporan kelahiran yang mclcbihi jangka waktu tcrscbut hams mcndapat Pcrsctujuan Kopala Daerah bagi yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751 tcntang Pcncatatan Sipi I Bagi Orang Indonesia. Staatsblad 1933 Nomor 75 lenlang Pcncatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa serta Non Staatsblad; atau harus nu.ndapat Putusan Pcngadi Ian bagi yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 15 tcntuu]; Pcncutatun Si piI Golongan Eropa dan Staalsblad 1917 Nornor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa. Angka 3 huruf a nomor 2) Ci.kup jelas Angka 3 huruf a nomor 3) Cukup jelas Angka 3 huruf a nomor 4) Cukup jeias Cukup jclas Angka 3 hurufb Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jclas
Pasal 6 Cukup jclas P:lsal 7 Cukup jclas Pasal R, AY:lt (I) Cukup jcl:ls
Ayat (2) Roruawi II huruf A angka Ia. Yang dimaksud akta kclahiran umum adalah pcmbuatan akta kclahiran untuk anak yang pclaporan kelahirannya dilakukan tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kclahiran menjadi tanggung jawab pcmerintah. Kutipan akta kelahiran yang diberikan kepada anak yang hcrsungkutun adaluh akta kclahiran umum. Angka I b, angka 2 b, angka :I dan angku 4 Biaya yang dikcnakan kcpada pcnduduk dalam hal ini lebih bersifat dendalsanksi bagi keterlambatan
pelaporan kelahiran anak.
,.
Ayat (3) Cukup jclas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) KTP scumur hidup haru» dilakukan pcnggantian apabila pcnduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggaJ. Pasal 10
,(
"
. i.;} ". ec
, .....
Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14
Ayat I l ) Yang dimaksud dcngun tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan rctribusi tidak dapat discrahkan kcpada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemcrintah Dacrah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif
dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layakdipercaya untuk ikut melaksankan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidakdapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pcnguwasan pcnyctoran rctribusi, dan pcnagihan rctribusi.
Ayat (2) Cukup jclas l'usul 15 Cukup jelas Pasal16 Cukup jelas Pasal 17
Cukup jclas Pasal 18
'/
C'ukup jclas
Pasal 19 Cukup jclas Pasal20 Cukup jelas Pasa! 21 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
bb
