PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2009 ………………………………………… TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah dengan mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan membayar retribusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1998; b. bahwa Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi perekonomian saat ini, maka Perda dimaksud perlu ditinjau kembali; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan huruf a dan b di atas, perlu diatur kembali ketentuan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
1
4.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3.
Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3
6.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7.
Kekayaan Daerah adalah barang yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian – bagiannya ataupun yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan maupun tumbuh – tumbuhan kecuali uang dan surat berharga.
8.
Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang seyogyanya dapat disediakan oleh sector wisata tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai dengan yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
9.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah .
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 11. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang. 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 14. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyempaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar. 15. Nomor Pokok Wajib Pajak Retribusi Daerah (NPWPRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi. 16. Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang.
4
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan. 20. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi yang sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah atau ketempat lain yang ditunjuk sesuai batas waktu yang telah ditentukan. 21. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang. 22. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum dalam STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terhutang. 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhanpemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah. 24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pinyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 25. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Lampung Tengah. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan atau pemakaian/ pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang meliputi : a.
pemakaian tanah;
b.
pemakaian gedung;
c.
pemakaian rumah dinas;
d.
pemakaian kendaraan atau alat – alat berat milik daerah.
(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dinikmati dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum dan kegiatan sosial dan keagamaan. Pasal 4 Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan memakai/menyewa kekayaan daerah.
5
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa terhadap pelayanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan pemakaian kekayaan daerah. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian. (2) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur – unsur tarif yang meliputi : a. biaya per satuan penyediaan jasa; b. keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa; (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi : a.
biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
b.
biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung biaya jasa;
6
c.
biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya akuntabilitas aktiva yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan biaya pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset daerah;
d.
biaya – biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) dan dari modal. Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi Pemakaian Tanah 1) Lapangan terbuka/tempat bermain digunakan untuk Pertunjukan / Komersial
Rp.200.000 / hari
2) Lapangan tenis pagi
Rp. 10.000 / ban
3) Lapangan tenis malam hari
Rp. 30.000 / hari
b. Retribusi Kendaraan / Alat – alat Berat 1) Ump Truk 3 Ton
Rp.150.000 / hari
2) Mesin Gilas 8-1 Ton
Rp.250.000 / hari
3) Mesin Gilas 6-10 Ton
Rp.250.000 / hari
4) Hand Stamper
Rp. 50.000 / hari
5) Wheel Loader
Rp.100.000 / jam
6) Motor Grader
Rp.125.000 / jam
7) Excavator
Rp.125.000 / jam
8) Buldozer
Rp.125.000 / jam
9) Finisher
Rp.100.000 / jam
10) Amrol Truk
Rp.150.000 / hari
11) Asphalt Sprayer
Rp.150.000 / hari
12)Bus Kabupaten di luar jam kerja / Non Dinas
Rp.250.000 / hari
c. Retribusi Gedung / Bangunan 1) Sesat Agung
Rp.500.000 / hari
2) Gedung Diklat Kotagajah a) kamar tidur VIP
Rp. 75.000 / hari
b) kelas belajar kapasitas 40 – 50 Orang
Rp.150.000 / hari
c) aula besar kapasitas 300 – 400 Orang
Rp.300.000 / hari
d) kamar tidur biasa kapasitas 8 Orang
Rp. 80.000 / hari
3) Rumah Dinas a) Rumah Dinas Daerah GOL III di Ibukota Kabupaten
Rp.125,-/M2/bln
b) Rumah Dinas Daerah GOL III di Kecamatan
Rp.100,-/M2/bln
7
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Wilayah pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah di wilayah daerah pelayanan kekayaan daerah diberikan BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak. Pasal 12 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dipersamakan, atau SKRDKBT
atau
dokumen
lain
yang
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STRD. BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD
8
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. (4) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16 (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati (2) Keputusan Bupati diberikan atas kelebihan pembayaran retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 18 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a.
diterbitkannya surat teguran; atau
b.
ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung
9
BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 19 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 20 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan sekurang – kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat wajib retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; d. alasan yang singkat dan jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Pemerintah Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 21 (1) Pengembalian kelebihan retribusi pembayaran kelebihan retribusi
dilakukan
dengan
menerbitkan
surat
(2) Apabila kelebihan pembayaran retibusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 17, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 22 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 23 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
10
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah tersebut. c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan yang sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah. g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identifikasi orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf c. h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
11
BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
Ditetapkan di pada tanggal
Gunung Sugih 2009
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB DAERAHSSSSSS gal Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
MUSAWIR SUBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009 NOMOR
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I. UMUM Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan di daerah dapat terwujud. Untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai, upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber retribusi tersebut maka perlu mangatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas
13
Pasal 10 Yang dimaksud dengan kerusakan ringan adalah apabila kerusakan dimaksud biaya pemeliharaannya memerlukan biaya maksimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud pasal ini adalah : a. Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan alat dimaksud tidak dapat dioperasionalkan lagi b. Apabila biaya perbaikan terhadap kerusakan berat atau kehilangan alat/sebagian alat yang diakibatkan karena kelalaian pihak kedua seluruhnya menjadi tanggungjawab pihak kedua. Ayat (2) Pengertian segera apabila dalam aktu 1 X 24 jam apabila dari pihak pemakai/penyewa tidak melaporkan terjadinya kerusakan berat kepada Bupati atau petugas yang ditunjuk maka retribusinya dihitung sesuai dengan ketetapan. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas
14
Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR ………………
15
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR TAHUN 2009 ………………………………………… TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG TENGAH Menimbang
:
d. bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten perlu dilakukan pemanfaatan ruang; e. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan dengan tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung; f. bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.
Mengingat
:
18. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 16
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 19. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 20. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 21. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470); 22. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 23. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 24. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 25. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833). 26. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247). 27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 28. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 29. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 17
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 37. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri; 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri. 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal; 40. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
18
41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 42. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 43. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. 44. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. 45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2004 Nomor 12); 46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : (1)
Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
(2)
Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
(3)
Kabupaten, adalah Kabupaten Lampung Tengah.
(4)
Bupati, adalah Bupati Lampung Tengah.
(5)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 19
(6)
Dinas adalah Dinas Cipata Karya Kabupaten Lampung Tengah.
(7)
Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah.
(8)
Bangunan Gedung, adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
(9)
Bangunan Permanen, adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
(10)
Bangunan Semi Permanen, adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
(11)
Bangunan Sementara/Darurat, adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
(12)
Kavling/Pekarangan, adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
(13)
Mendirikan Bangunan, adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
(14)
Merobohkan Bangunan, adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi.
(15)
Garis Sempadan Bangunan, adalah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
(16)
Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan.
(17)
Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
(18)
Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan kavling/pekarangan.
(19)
Tinggi Bangunan, adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
(20)
Izin Mendirikan Bangunan, adalah izin yang diberikan dalam mendirikan bangunan/mengubah bangunan.
(21)
Hak Guna Usaha selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan, pertanian, perikanan atau peternakan.
20
(22)
Hak Guna Bangunan selanjutnya disingkat HGB adalah hak untuk mendirikan bangunan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 2 Fungsi Bangunan Gedung
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Fungsi bangunan gedung, digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus. Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara. Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng. Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal serta penyimpanan. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan serta bangunan bersejarah. Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan serta bangunan sejenisnya yang diputuskan oleh menteri. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dicantumkan dalam izin mendirikan bangunan. Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali pemerintah daerah. Pasal 3 Klasifikasi Bangunan
(1)
Menurut fungsinya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya. b. Bangunan keagamaan. c. Bangunan perdagangan dan jasa. d. Bangunan Industri. e. Bangunan pergudangan. f. Bangunan perkantoran. g. Bangunan transportasi. h. Bangunan pelayanan khusus. i. Bangunan bersejarah.
(2)
Menurut umumnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan permanen. b. Bangunan Semi Permanen. c. Bangunan Sementara.
(3)
Menurut wilayahnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan di kota klasifikasi I (Pusat Kota). b. Bangunan di kota klasifikasi II (Kawasan Hiterland). c. Bangunan di kawasan khusus/tertentu. d. Bangunan di perkampungan. 21
(4)
Menurut lokasinya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan di tepi jalan utama. b. Bangunan di tepi jalan arteri. c. Bangunan di tepi jalan kolektor. d. Bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal). e. Bangunan di tepi jalan lingkungan. f. Bangunan di tepi jalan kampung. g. Bangunan di tepi jalan setapak.
(5)
Menurut ketinggiannya, bangunan diklasifikasikan sebagi berikut : a. Bangunan bertingkat rendah (satu sampai dengan dua lantai). b. Bangunan bertingkat sedang (tiga sampai dengan lima lantai).
(6)
Menurut luasnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan dengan luas kurang dari 100 m2. b. Bangunan dengan luas 100 m2 – 500 m2. c. Bangunan dengan luas 500 m2 – 1000 m2. d. Bangunan dengan luas diatas 1000 m2.
(7)
Menurut statusnya, bangunan diklasifikasikan sebagai berikut : a. Bangunan pemerintahan. b. Bangunan non pemerintahan.
BAB II PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 4 (1) (2) (3)
(4)
Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yang ditetapkan. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung laik fungsi dan layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi dan tingkat permanenisasi bangunan gedung. Bagian Kedua Persyaratan Administratif Pasal 5
(1)
(2) (3)
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi, yang meliputi : a. Status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah. b. Status kepemilikan bangunan gedung. c. Izin mendirikan bangunan gedung. Setiap Warga Negara Indonesia atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung. Pemerintah Daerah melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib bangunan dan pemanfaatannya. 22
Pasal 6 (1) (2)
Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir a, adalah penguasaan atas tanah yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti hak milik, HGB, HGU, HPL. Izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir b, pada prinsipnya merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung. Pasal 7
(5)
(6)
(7) (8)
Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir b, merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung. Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan secara periodik, yang dimaksud keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung dan sistem informasi. Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan gedung dari pemerintah daerah. Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Pasal 8
(1)
IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) butir c, adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
(2)
IMB dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten, dengan tujuan terjaminnya penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan.
(3)
Orang, Badan/Lembaga sebelum mendirikan bangunan gedung, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan IMB. Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan Paragraf 1 Peruntukan dan Intensitas Bangunan Pasal 9 Peruntukan Lokasi
(1)
Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. b. Rencana Rinci Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
23
(2)
Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, apabila pada bangunan tersebut terdapat peruntukan penunjang perlu dikonsultasikan dengan Dinas.
(3)
Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran atau sarana lain atau melintasi sarana dan prasarana jaringan kota atau di bawah/di atas air atau pada daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi, harus mendapatkan persetujuan khusus dari Bupati. Pasal 10 Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
(1)
Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
(2)
KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
(3)
Ketentuan besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRWK atau diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah memilikinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
(1)
KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.
(2)
Ketentuan besarnya KLB sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan RTRWK atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Koefisien Daerah Hijau (KDH)
(3)
KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/konservasi air tanah.
(4)
Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRWK atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30 %. Pasal 13 Ketinggian Bangunan
(1)
Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan RTRWK.
(2)
Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Dinas dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan serta keserasian dengan lingkungannya.
(3)
Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga. 24
Pasal 14 Garis Sempadan (5)
Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan) ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai, fungsi jalan dan peruntukan kavling/kawasan.
(6)
Untuk lebar jalan kurang dari 5 (lima) meter, letak garis sempadan adalah 2,5 (dua koma lima) meter dihitung dari tepi jalan/pagar.
(7)
Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kavling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
(8)
Garis terluar suatu tritis/overstek yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
(9)
Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/overstek harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah.
(10)
Dilarang menempatkan lubang angin/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.
(11)
Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar dan tidak diperbolehkan melewati batas pekarangan. Pasal 15 Garis Sempadan Sungai
(4)
Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi sungai diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5)
Besarnya garis sempadan sungai ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan para ahli. Pasal 16 Jarak Antar Bangunan
(4)
Jarak antara massa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan yang lainnya dalam satu kavling atau antara kavling minimum adalah 4 (empat) meter.
(5)
Setiap bangunan umum mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling.
(6)
Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara massa/blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah 0,5 meter.
(7)
Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuan standar teknis yang berlaku. Paragraf 2 Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 17 (3)
Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan 25
(4) (5) (6)
bangunan gedung dengan lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur ciri khas daerah, khususnya bangunan pemerintahan dan lingkungan yang ada disekitarnya. Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung dan keandalan bangunan gedung. Persyaratan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan terciptanya ruang bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Pasal 18
(1) (2) (3) (4)
Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas. Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum keseimbangan / pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan. Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun / berada di atas sungai/saluran/selokan/parit pengairan. Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar lebih dari 50 meter, pembangunan bangunan di atas sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat persetujuan dari Bupati setelah mendengar pendapat para ahli dengan tetap mempertimbangkan tidak menggangu fungsi sungai dan merusak lingkungan. Paragraf 3 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 19
(4) (5)
(6)
Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan, yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditangani oleh Instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4 Persyaratan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Pasal 20
(3)
(4)
RTBL digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana rinci tata ruang dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual RTBL disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk disesuaikan.
26
(5) (6)
Dalam penyusunan RTBL Pemerintah Daerah akan mengikutsertakan masyarakat, pengusaha dan para ahli agar didapat RTBL yang sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat. Persyaratan tata bangunan untuk kawasan, lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam Rencana Tata Bangungan dan Lingkungan (RTBL). Bagian Keempat Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung Paragraf 1 Persyaratan Keselamatan Pasal 21 Ketahanan Konstruksi
(4)
Setiap bangunan harus dibangun dengan kekakuan dan kestabilan dari segi struktur.
mempertimbangkan
kekuatan,
(5)
Peraturan/standar teknis yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknis yang berlaku yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
(6)
Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
(7)
Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
(8)
Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa. Pasal 22 Ketahanan Terhadap Bahaya Kebakaran dan Gempa Bumi
(1)
Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum seperti bangunan peribadatan, perkantoran, pasar/pertokoan/mall, perhotelan, bangunan pelayanan umum dan bangunan industri serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan gempa bumi, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.
(2)
Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 23 Persyaratan Bahan Bangunan
(1)
Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat dengan kandungan lokal minimal 60%.
(2)
Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keselamatan, keawetan, dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya.
(3)
Bahan bagunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknis sesuai dengan fungsinya, seperti yang di persyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.
27
(4)
Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.
(5)
Pengecualian dari ketentuan ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Paragraf 2 Persyaratan Kesehatan Pasal 24 Jaringan Air Bersih
(1)
Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
(2)
Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
(3)
Pengadaan sumber air minum diambil dari PDAM atau sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.
(4)
Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 25 Jaringan Air Hujan
(1)
Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum.
(2)
Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mungkin, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
(3)
Saluran air hujan: a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan. b. Saluran tersebut di atas mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik. c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disalurkan ke saluran di atas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka.
(4)
Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 26 Jaringan Air Kotor
(1)
Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)
Pembuangan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum.
(3)
Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin, berhubungan dengan belum tersedianya saluran umum ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air kotor dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas. 28
(4)
Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/diakibatkan oleh suatu kondisi tanah.
(5)
Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 27 Tempat Pembuangan Sampah
(1)
Setiap pembuangan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapi dengan tempat/kotak/lubang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
(2)
Dalam hal pada lingkungan di daerah Perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas Dinas.
(3)
Dalam hal jauh dari kotak sampah induk Dinas terkait, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya.
(4)
Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 28 Penghawaan Dalam Bangunan
(1)
Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanis/buatan, sesuai dengan fungsinya.
(2)
Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruangan dengan fungsi ruang.
(3)
Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.
(4)
Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan.
(5)
Luas ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami yang tidak dapat memenuhi syarat.
(6)
Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar atau sebaliknya.
(7)
Bilamana digunakan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. Pasal 29 Pencahayaan Dalam Bangunan
(1)
Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau buatan, sesuai dengan fungsinya.
29
(2)
Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan.
(3)
Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.
(4)
Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung, dengan mempertimbangkan efisiensi dan konservasi energi yang digunakan.
(5)
Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/atau buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku. Paragraf 3 Persyaratan Kemudahan/Aksebilitas Pasal 30
(1)
Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
(2)
Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan horizontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.
(3)
Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, toilet, ruang bayi, tempat parkir, tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi. Pasal 31
(1)
Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.
(2)
Penyediaan mengenai jumlah, ukuran, dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung.
(3)
Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 32
(1)
Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram dan sejenisnya serta lif dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.
(2)
Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan lantai yang lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keselamatan dan kesehatan pengguna.
(3)
Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai dengan standar teknis yang berlaku. 30
(4)
Bangunan gedung dengan jumlah lantai di atas 5 (lima) lantai harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal lainnya (lif) yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.
(5)
Ketentuan mengenai kebutuhan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 33
(1)
Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.
(2)
Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan petunjuk arah yang jelas.
(3)
Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku. Pasal 34
(1)
Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.
(2)
Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibiltas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.
(3)
Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.
Pasal 35 (1)
Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum.
(2)
Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut.
(3)
Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran. b. Tempat parkir. c. Sarana transportasi vertikal. d. Sarana tata udara. e. Fasilitas penyandang cacat. f. Sarana penyelamatan. Bagian Kelima Persyaratan Kenyamanan Dalam Bangunan 31
(1)
Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor kenyamanan bagi pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan.
(2)
Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan memperhatikan : a. Kenyamanan ruang gerak. b. Kenyamanan hubungan antar ruang. c. Kenyamanan kondisi udara. d. Kenyamanan pandangan. e. Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.
(3)
Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.
gedung
harus
BAB III PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 37 (1)
Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.
kegiatan
pembangunan,
(2)
Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi dan pengguna bangunan gedung.
(3)
Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Bab II.
(4)
Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, tetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.
Bagian Kedua Pembangunan Pasal 38 (1)
Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.
(2)
Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.
(3)
Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
(4)
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan kecuali bangunan gedung fungsi pelayanan khusus. Pasal 39 32
(1)
Perencanaan bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh Tenaga Ahli yang berijazah atau berpengalaman di bidang bangunan.
(2)
Perencanaan bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifikasi harus dilakukan oleh Tenaga Ahli atau berpengalaman atau badan hukum yang telah mendapatkan sertifikasi/kualifikasi sesuai bidangnya.
(3)
Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(4)
Perencana bertanggungjawab atas : a. Perencanaan arsitektur. b. Perencanaan konstruksi. c. Perencanaan utilitas.
(5)
Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku bagi perencana : a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas. b.
Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan antara lain : • Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan. • Pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan. • Memperbaiki penutup atap mengubah konstruksinya. • Memperbaiki lubang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m2. • Membuat pemisah halaman tanpa konstruksi. • Memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.
(6)
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari tim ahli.
(7)
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi pelayanan khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan teknis tim ahli.
(8)
Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung. Pasal 40
(1)
Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.
(2)
Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 (lima ratus) m2 atau bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana perorangan yang bersertifikat atau badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 41
(1)
Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi. 33
(2)
Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan Laik Fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Daerah ini.
(3)
Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan Laik Fungsi.
(4)
Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku. Bagian Keempat Pelestarian Pasal 42
(1)
Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.
(2)
Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
(3)
Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.
(4)
Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)
Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.
Bagian Kelima Pembongkaran Pasal 43 (1)
Bangunan gedung dapat dibongkar apabila : a. Tidak Laik Fungsi dan tidak dapat diperbaiki. b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya. c. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
(2)
Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.
(3)
Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
(4)
Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana 34
teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (5)
Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi yang berlaku. BAB IV PERIZINAN BANGUNAN Bagian Pertama Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Paragraf 1 Arahan Perencanaan Pasal 44 (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, pemohon harus meminta keterangan tentang arahan perencanaan, secara cuma-cuma kepada Dinas, tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi : a. Jenis/peruntukan bangunan. b. Luas lantai bangunan yang diizinkan. c. Jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang di izinkan. d. Garis sempadan yang berlaku. e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang berlaku. f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB). g. Koefisien Daerah Hijau (KDH). h. Persyaratan-persyaratan bangunan. i. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan. j. Hal-hal yang dipandang perlu.
Paragraf 2 Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (PIMB) Pasal 45 (1) Permohonan IMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, untuk rumah tinggal kepada Camat di lokasi bangunan yang akan di bangun dan untuk bangunan sosial kepada Kepala Dinas. (2) Lembar isian Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (3) Permohonan IMB harus dilampiri dengan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. Gambar situasi. Rekaman KTP. Rekaman bukti hak atas tanah. Rekaman tanda lunas PBB terakhir. Surat keterangan daya dukung tanah dari laboratorium dan diperhitungkan beban terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 keatas. Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri. Gambar rencana bangunan. Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai. Advice camat yang bersangkutan. Salinan atau fotokopi bukti pemilikan tanah. Persetujuan/Izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya. 35
m. Rekomendasi AMDAL untuk bangunan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. (4) Bagi permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan dalam mengajukan PIMB harus disertai rekomendasi dari instansi yang menangani masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). (5) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan strukturnya sesuai pedoman standar teknis yang berlaku. Pasal 46 (1)
Dinas mengadakan pemeriksaan Permohonan IMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman dan standar yang berlaku.
(2)
Dinas memberikan tanda terima Permohonan IMB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
(3)
Dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak Permohonan IMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknis.
(4)
Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Permohonan IMB yang memenuhi persyaratan teknis.
(5)
Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas memberikan surat izin sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik.
(6)
Untuk Permohonan IMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas, dan kemudian diajukan kembali. Paragraf 3 Keputusan Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan Pasal 47
(1)
Izin Mendirikan Bangunan diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkan Surat Izin Sementara.
(2)
Surat IMB ditanda tangani oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(3)
IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat IMB. a. Pemohon yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya IMB belum memenuhi pelaksanaan pekerjaannya, maka Surat IMB batal dengan sendirinya. b. Perubahan nama pada Surat IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
IMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 48 36
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila : a.
Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan Teknis bangunan.
b.
Karena persyaratan/ketentuan dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
c.
Bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
d.
Apabila bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya.
e.
Apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada.
f.
Apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya.
g.
Apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
h.
Apabila adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh pemerintah.
i.
Apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana pemerintah.
j.
Apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 49
IMB tidak diperlukan dalam hal : (5)
Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.
(6)
Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan.
(7)
Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula sesuai dengan ketetapan pada surat izin.
(8)
Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Ditempatkan di halaman belakang. b. Luas tidak melebihi 10 m2 dan tingginya tidak lebih dari 2 m, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 37 Peraturan daerah ini.
(9)
Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
(10)
Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.
(11)
Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 bulan.
(12)
Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh izin selama mendirikan suatu bangunan. Pasal 50
Dilarang mendirikan bangunan apabila : 37
a. b. c. d.
e.
Tidak mempunyai surat IMB. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari IMB. Menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB. Menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah. Pasal 51
(1)
Bupati /Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut Surat IMB apabila : a. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan, pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan. b. Pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan. c. Izin yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru. d. Pembangunan yang dilaksanakan ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
(2)
Pencabutan Surat IMB diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati / Pejabat yang ditunjuk kepada pemegang izin disertai dengan alasan-alasanya.
(3)
Sebelum keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, pemegang izin terlebih dahulu diberitahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatannya. Paragraf 4 Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan Pasal 52
(1)
Sebelum melaksanakan pekerjaan mendirikan bangunan, pemohon harus memberitahukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakannya kepada Dinas dalam hal : a. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian itu dikerjakan. b. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan.
(2)
Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dimulai dikerjakan setelah Dinas menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB.
(3)
Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon dapat memulai pekerjaannya.
(4)
Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB. Pasal 53 38
(1)
Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengamanan yang mengelilingi dengan pintu rapat.
(2)
Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemohon IMB. Pasal 54 (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. (2) Pemegang IMB diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan. (3) Pemegang IMB diwajibkan selalu berupa menyediakan perlengkapan PPPK lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa di dalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan. (4) Pemegang IMB diwajibkan sedikitnya menyediakan 1 (satu) WC sementara bila memperkerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk 40 (empat puluh) orang kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambahan masing-masing 1 (satu) WC lagi. Paragraf 5 Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Pasal 55 (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin. (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas. (3) Petugas Dinas berwenang untuk : a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja. b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS.
sesuai
dengan
c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum. d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila : 1. 2.
Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 39
Bagian Ketiga Pasal 56 Sertifikat Laik Fungsi (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan : a. Berita acara pemeriksaan bangunan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan). b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings). c. Fotokopi tanda pembayaran retribusi. (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). (3) Jangka waktu penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan berita acara pemeriksaan. Pasal 57 Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan Izin Perubahan Bangunan (IPB) yang baru. Pasal 58 (1) Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya. (2) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga/konsultan ahli yang telah diakreditasi setiap 5 tahun sekali. (3) Dinas mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengenai syarat-syarat administrasi maupun teknis. (4) Dinas Cipta Karya memberikan Sertifikat Laik Fungsi apabila bangunan yang diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Pasal 59 Pengawasan SLF (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan SLF beserta lampirannya. (2) Kepala Dinas dapat menghentikan penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.
penggunaan
bangunan
apabila
(3) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam SLF, Bupati/Pejabat yang ditunjuk akan mencabut PIMB yang telah ditetapkan. Bagian Keempat Permohonan Merobohkan Bangunan Pasal 60 40
Petunjuk Merobohkan Bangunan (1) Bupati dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan : a. Rapuh. b. Membahayakan keselamatan umum. c. Tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten dan ketentuan lain yang berlaku. (2) Pemilik Bangunan bangunannya.
dapat
mengajukan
permohonan
untuk
merobohkan
(3) Sebelum mengajukan permohonan IMB pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas yang meliputi: a. b. c. d.
Tujuan atau alasan merobohkan bangunan. Persyaratan merobohkan bangunan. Cara merobohkan bangunan. Hal-hal lain yang dianggap perlu. Pasal 61 Perencanaan Merobohkan Bangunan
(1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi : a. Bangunan sederhana. b. Bangunan tidak bertingkat. (3) Perencanaan pelaksanaan merobohkan bangunan meliputi : a. Sistem merobohkan bangunan. b. Pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan. Pasal 62 Tata Cara Mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan (PMB) (1) PMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk oleh perorangan atau badan/lembaga. (2) Formulir isian untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 63 Penertiban Keterangan Persetujuan PMB (1) Dinas mengadakan penelitian atas PMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PMB diajukan. (2) Dinas memberikan tanda terima PMB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi. (3) Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan. Pasal 64 Pelaksanaan Merobohkan Bangunan 41
(1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 (lima) hari setelah rekomendasi diterima. (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam rekomendasi. Pasal 65 Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampiran di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas. (2) Petugas berwenang : a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan. b. Memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam rekomendasi. c. Melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam rekomendasi. BAB V RETRIBUSI Bagian Pertama Besar Retribusi Pasal 66 (3) Untuk setiap Izin Mendirikan / Mengubah Bangunan dikenakan Retribusi. (4) Besar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagi berikut : a. Untuk Bangunan Gedung adalah Rp. 3.000,- /m2. b. Untuk Prasarana Bangunan Gedung adalah Rp. 750,- /m2/ Satuan. (5)
Khusus untuk bangunan rumah tempat tinggal yang dibangun : a. sebelum tahun 1980 dikenakan retribusi sebesar 30 % dari retribusi yang berlaku. b. tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 dikenakan retribusi sebesar 50 % dari retribusi yang berlaku. c. antara tahun 1991 sampai dengan tahun 2000 dikenakan retribusi sebesar 75 % dari retribusi yang berlaku.
(6)
Balik nama atas IMB dikenakan retribusi sebesar 10% dari besarnya perhitungan kembali retribusi IMB yang bersangkutan. Pasal 67 Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran
42
(1) Sebelum memulai pekerjaan, pemohon IMB wajib membayar retribusi terlebih dahulu. (2) Besarnya retribusi diberitahu kepada pemohon secara tertulis. (3) Pembayaran retribusi IMB tersebut ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima oleh pemohon. (4) Retribusi yang telah dibayar tidak bisa diminta kembali. (5) Tabel penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan untuk prasarana bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Pertaturan daerah ini. (6) Biaya pemeriksaan Gambar dan Bangunan oleh Petugas ditanggung sepenuhbya oleh Pemohon IMB. BAB VI PENGAWASAN Pasal 68 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini oleh kepada Kepala Dinas atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 69 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang berupa : a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan. b. Memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis dibidang bangunan gedung. c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. d. Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. BAB VII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN Pasal 70 Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Izin Mendirikan Bangungannya dapat dicabut oleh Bupati. Setiap penyelenggara bangunan gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. 43
Pasal 71 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal (70) dapat berupa : a. Peringatan tertulis. b. Pembatasan kegiatan pembangunan. c. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan pelaksanaan pembangunan. d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung. e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung. f. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung. g. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. h. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. i. Perintah pembongkaran bangunan gedung. BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 72 (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundangan-undangan. (2) Dalam melakukan tugasnya PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat. e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. f. Mendatangkan orang lain yang dipergunakan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara. g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 73 (3) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya dianggap telah memiliki IMB/IPB menurut Peraturan Daerah ini. 44
(4) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Surat IMB dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Perundang Peraturan Daerah ini, diwajibkan telah memiliki IMB dan penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun. (5) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan, sepanjang lokasi bangunanbangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten. (6) Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselenggarakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 74 (1) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ada. (2) Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari Pejabat yang berwenang sebelum dikeluarkannya IMB.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 75 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang Teknis Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Pasal 76 Pada saat dengan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 77 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
45
Ditetapkan di
Gunung Sugih
pada tanggal
2009
BUPATI LAMPUNG TENGAH,
MUDIYANTO THOYIB DAERAHSSSSSS
gal
Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal
2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
MUSAWIR SUBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2009 NOMOR
SEKRETAR
PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH No. ……………………………… Tentang BANGUNAN GEDUNG
46
UMUM Pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila. Bangunan gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah/air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehiduopan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib. Masyarakat diupayakan untuk terlibat dan berperan secara aktif bukan hanya dalam rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Pasal Demi Pasal Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Rumah Tinggal Sementara adalah bangunan gedung fungsi hunian yang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu dan sejenisnya. Ayat (3) Lingkup Bangunan Gedung fungsi keagamaan untuk bangunan masjid termasuk mushola dan untuk gereja termasuk kapel. Ayat (4) Lingkup Bangunan Gedung Fungsi Usaha adalah : a. Perkantoran, termasuk kantor yang disewakan. b. Perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal. c. Perindustrian, seperti pabrik, laboratorium dan perbengkelan. d. Perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel dan hotel. 47
e. Wisata dan Rekreasi, seperti gedung pertemuan, olah raga, anjungan, bioskop dan gedung pertunjukan. f. Terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara dan pelanuhan laut. g. Penyimpanan, seperti gudang, tempat pendinginan dan gedung parkir. Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri kabinet. Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
48
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) 49
Cukup Jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas 50
Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas 51
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) 52
Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 26 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas
53
Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 30 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 31 Ayat (1) Cukup Jelas 54
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 32 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 33 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 35 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) 55
Cukup Jelas Pasal 36 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 37 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 38 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 39 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas 56
Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Pasal 40 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 41 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 42 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) 57
Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 45 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 46 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 47 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 48 Ayat (1) 58
Cukup Jelas Pasal 49 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Pasal 50 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas 59
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 54 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 55 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 56 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 57 Cukup Jelas Pasal 58 Ayat (1) Cukup Jelas
60
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 59 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 60 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 61 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 62 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 63 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 64 61
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 65 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 66 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG
BESARNYA
RETRIBUSI
IMB
UNTUK
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Pasal 67 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 68 62
Cukup Jelas Pasal 69 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 70 Cukup Jelas Pasal 71 Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 72 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 73 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 74 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 75 Cukup Jelas
63
Pasal 76 Cukup Jelas Pasal 77 Cukup Jelas
64
