PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Alamat :Jl. Lais Kel. Timbau (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Kode Pos 75512e-mail Dinas Pendidikan Kukar :
[email protected] :
TENGGARONG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR :420/501/SK/DP /SK/DPK-I/V/2017 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PENDIDIKAN JENJANG PAUD, DIKMAS, DIKMAS SD/MI/SMP/MTs KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 201 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Menimbang
:
1. Bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya luasnya untuk mengikuti pendidikan pada berbagai tingkat dan jenis sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Bahwa penerimaan dengan cara yang lebih baik dapat meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional. 3. Bahwa agar penerimaan peserta didik baru Jenjang jang PAUD,SD/MI/SMP/MTs SD/MI/SMP/MTs dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya baiknya dipandang perlu menetapkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2017/2018.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Undang No. Pemerintahan Daerah. ah.
22
Tahun
1999
Tentang
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22/2006 2/2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Isi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23/2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19/2007 19/2007 Tanggal 23 Mei 2007 Tentang Standar Pengelolaan (SPNG). 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 20/2007 Tanggal 20 Juni 2007 Tentang Standar Penilaian (SPL). 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Standar Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 41/2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Tent Standar Proses.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota. 10. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 11. Peraturan Bupati Nomor : 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 12. Peraturan Bupati Nomor : 68 tahun 2012 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara; 13. Peraturan Bupati Nomor : 72 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Kutai Kartanegara; Memperhatikan
:
1. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. SK Menteri No. 051/U/2002 Tanggal 1 April 2002. 4. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 04/VI/PB/2011 dan Nomor : MA/111/2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah. 4. Hasil Keputusan Rapat Dinas Pendidikan Tanggal 18 Mei 2016 Tentang Penetapan Kalender Pendidikan PAUD, SD/MI/,SMP/MTs/Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2017/2018. MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PAUD, SD/MI/SMP/MTs LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2017/2018. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
2.
Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/ madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
3.
PAUD (KB,TK/RA) adalah jenjang pendidikan anak usia dini yakni usia 6 tahun atau dibawahnya dalam bentuk pendidikan formal. (Sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017)
4.
Sekolah/Madrasah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
5.
Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi pesertadidik secara nasional yang dilaksanakan pada jenjang PAUD/RA,SD/MI dan SMP/MTs
6.
Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
7.
Sertifikat Hasil Ujian yang selanjutnya disebut SHU adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil mengikuti ujian Nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya.
8.
Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang mem berikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
9.
Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang mem berikanpendidikan yang setara dengan SMP/MTs. Pasal 2
Penerimaan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini/ Raudlatul Athfal dan SekolahDasar/Madrasah Ibtidayah/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagiwarga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. Pasal 3 Penerimaan peserta didik harus berdasarkan: (1) Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya; (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama dan golongan.
BAB III ROMBONGAN BELAJAR Pasal 4 1. Jumlah peserta didik untuk tiap satuan pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah peserta didik pada PAUD/RA maksimum 20 orang / rombel. b. Jumlah peserta didik pada SD/MI maksimum 32 orang/rombel sekolah SSN dan 36 orang/rombel untuk sekolah kategori SPM.
untuk
c. Jumlah peserta didik pada SMP/MTs maksimum 32 orang/rombel untuk sekolah SSN dan 36 orang/rombel untuk sekolah kategori SPM, dengan jumlah rombel maksimal 27 rombel. 2. Jumlah peserta didik baru PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs maksimal sesuai daya tampung dari jumlah RKB yang tersedia (tidak diperkenankan menggunakan rumah lain sebagai ruang kelas) 3. Dalam rangka maksimalisasi pemenuhan lamanya waktu belajar, maka tidak diperkenankan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) pagi dan sore hari (double shift). BAB III PERSYARATAN Pasal 5 (1) Persyaratan Calon Peserta Didik PAUD (KB,TK/RA) adalah : a. Kelompok Bermain (KB) berusia 3 sampai dengan 4 tahun. b. Kelompok A berusia 4 sampai dengan 5 tahun. c. Kelompok B berusia 5 sampai dengan 6 tahun. d. Khusus untuk calon peserta didik TKLB berusia minimal 4 tahun. (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I SD/MI: a. Berusia minimal 6 tahun per tanggal 1 Juli 2017. b. SD/MI wajib menerima warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya. c. Penerimaan peserta didik kelas 1 SD/MItidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain. d. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan PAUD. (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII Sekolah MenengahPertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)adalah : a. Telah lulus SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijasah Keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan.
atau
Surat
b. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian SD/MI/Program Kesetaraan Paket A atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. c. Usia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 18 Juli 2017. d. Mendaftarkan ke SMP/MTsyang dituju. (4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara ditambahkan kelengkapan berkas administrasi berupa rekomendasi dari Dinas Pendidikandan Kebudayaan atau Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
BAB IV SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU Pasal 6 1.
Penerimaan Peserta Didik Baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun pelajaran 2017/2018menggunakan sistem Online dan Reguler.
2.
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan system Online dilakukan dimana calon peserta didik melakukan pendaftaran melalui internet( tata cara seleksi system Online diatur dalam Petunjuk teknis tersendiri )
3.
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan system reguler dilakukan dengan cara calon peserta didik melakukan pendaftaran langsung ke sekolah yang dituju. Pasal 7
(1) Seleksi calon peserta didik baru bagi kelas VII SMP/MTs menggunakan nilai hasil ujian SD/MI/Paket A; (2) Seleksi calon peserta didik baru bagi sekolah yang menggunakan test akademik dan wawancara, untuk menentukan hasil seleksidapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan bobot :30% dan 60% serta 10% dengan perhitungan : = Jika tanpa wawancara : = Dengan :
=
ℎ =
= = (3) Sekolah dapat melakukan seleksi peserta didik baru dengan mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal ke sekolah Dasar/madrasah Ibtidayah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, usia calon peserta didik baru, bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, serta memberikan prioritas bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu. (4) Jumlah calon peserta didik yang diterima sebagaimana tersebut pada ayat (4) dengan batas maksimum 40 % dari daya tampung siswa kelas terendah. BAB V JADWAL PELAKSANAAN Pasal 8 (1) Kegiatan penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh sekolah/madrasah dengan memperhatikan jadwal penerimaan peserta didik, kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang. (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru secara manual dilaksanakan oleh sekolah sesuai dengan jadwal dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman calon peserta didik yang diterima dan daftar ulang. (3) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan pada bulan Juni s.d. Juli dengan tahapan sebagai berikut :
a. Pemberitahuan ke masyarakat tentang daya tampung dan persyaratan dilaksanakan sebelum pendaftaran dimulai. b. Jadwal kegiatan penerimaan calon peserta didik baru sebagai berikut : Jenjang No
Tahun 2017
Kegiatan
TK/SD/MI/SDLB
SMP/MTs
19 – 21 Juni 2017
19 – 21 Juni 2017
22 – 23 Juni 2017
22 – 23 Juni 2017
Seleksi Administrasi dan atau Nilai UN Calon Peserta Didik Baru (CPDB)
03 – 04 Juli 2017
03 – 04 Juli 2017
Test Akademik dan wawancara ( bagi sekolah yang melaksanakan )
05 – 07 Juli 2017
05 – 07 Juli 2017
08 Juli 2017
08 Juli 2017
1
Pengambilan Formulir
2
Pengembalian Formulir (Pendaftaran) Peserta Didik Baru
3
4
5
Pengumuman
6
Pendaftaran ulang CPDB
10 – 12 Juli 2017
10 – 12 Juli 2017
7
Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MPLS/BK)
13 – 15 Juli 2017
13 – 15 Juli 2017
8
Hari pertama masuk sekolah
17 Juli 2017
17 Juli 2017
c. Apabila pada pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai ketetapan, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9 (1) Penerimaan peserta didik baru untuk sekolah negeri tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya pendidikan dalam bentuk apapun kepada calon peserta didik baru. (2) Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dianggarkan melalui Dana BOS Pusat, BOS Kabupaten Penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur biaya penerimaannya seringan mungkin dengan memberikan prioritas paling sedikit 20 (dua puluh) persen bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi kurang mampu.
BAB VII PENGUMUMAN HASIL SELEKSI Pasal 10 (1) Pengumumam penerimaan calon peserta didik/siswa baru diberitahukan secara terbuka. (2) Satuan Pendidikan yang mengadakan seleksi berdasarkan nilai UN/SHUN harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis. (3) Pengumuman harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. (4) Bagi sekolah/madrasah yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk madrasah. BAB VIII DAFTAR ULANG Pasal 11 (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh sekolah. (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya. (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. (4) Bagi calon peserta didik/siswa yang dinyatakan diterima wajib menunjukkan ijasah asli. (5) Bagi calon peserta didik / siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur. (6) Pendaftar yang telah dinyatakan gugur sesuai pada butir diatas diganti calon peserta didik/calon siswa lain yang ada pada rangking / peringkat jurnal dibawahnya. (7) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yangditentukan sekolah/madrasah (8) Pendaftaran ulang hanya diperuntukkan bagi kelas I / VII yang baru diterima dan tidak dibenarkan adanya pungutan apapun. (9) Kelas II-VI/VIII-IX tidak dibenarkan adanya daftar ulang dan pungutan dalam bentuk apapun. BAB IX PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 12 (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah dalam satu Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/ madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Kebudayaan /Kepala Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya.
(2) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Agama Kabupaten asal sekolah maupun tujuan pindah sesuai kewenangannya. (3) Menunjukkan surat keterangan/rekomendasi/data tertentu yang digunakan sebagaidasar kepindahan siswa dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perpindahan siswa dari sekolah/madrasah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/ Kepala Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangannya. b. Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud. c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada sekolah/madrasah yang sejenis dan stastusnya sama. Bila tempat memungkinkan sekolah/ madrasah negeri dapat menerima siswa pindahan dari sekolah swasta yang berjenjang akreditasi sama. d. Siswa pindahan dari Madrasah dapat diterima di sekolah umum yang setingkat atau sebaliknya. e. Perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan hasil belajar Semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan. BAB X LAPORAN Pasal 13 (1) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap Kepala Sekolah/Madrasah membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar dan yang diterima (2) Laporan penerimaan peserta didik PAUD (KB,TK/RA)/SD/MI dikirim kepada Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambatlambatnya tanggal 10 Juli 2017. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Kebudayaan dan Kepala Kementerian Agama selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2017. (3) Laporan penerimaan peserta didik SMP/MTs dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kementerian Agama kabupaten Kutai Kartanegara. (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kementerian Agama kabupaten Kutai Kartanegara mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan kewenangannya masingmasing. BAB XI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH DAN BLOK KEPRAMUKAAN (MPLS/BK) Pasal 14 (1) MPLS/BK dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran di satuan pendidikan;
(2) MPLS/BK dilaksanakan selama 3 hari, berisi : kepramukaan, pendidikan karakter, penambah wa wawasan wasan tentang sekolah dan system belajar, maupun pendidikan demokrasi demokrasi; (3) Sasaran MPLS/BK adalah kelas VII SMP/MTs,dengan SMP/MTs, mengikutkan guru dan karyawan (4) Kegiatan MPLS/BK dapat dilakukandalam bentuk kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan bersamaan dengan kel kelas as VIII dan IX untuk SMP/MTs. SMP/MTs (5) Jika MPLS/BK digunakan sebagai kegiatan Blok Kepramukaan waktu pelaksanaan dapat diatur sesuai dengan ketentuan jam dalam Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan / /2013; (6) Pelaksanaan MPLS/BK harus di dasari prinsip : mudah, murah, meriah, missal dan menyenangkan karena itu kegiatan MPLS/BK harus disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah masing masing-masing masing (7) Pakaian yang dikenakan pada saat MPLS/BK adalah seragam sekolah/ madrasah sebelumnya pakaian SD/MI untuk siswa baru SMP/MTS, SMP/MTS pakaian atau pramuka.. (8) Larangan kegiatan MPLS/BK : 1. Tidak digunakan sebagai ajang perploncoan; 2. Tidak idak menggunakan kekerasan fisik dalam bentuk dan jenis apapun BAB XII LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Sekolah/Madrasah membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik dan satuan pengamanan dengan SK Kepala Sekolah/ Madrasah (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi siswa baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan. (3) Pengadaan buku, seragam sekolah/madrasah d dan perlengkapan sarana belajar tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru (4) Bagi sekolah/madrasahpenyelenggarapendidikan inklusifwajibmenyediakan quota 10% setiap rombongan belajar bagi anak berkebutuhan khusus. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Tenggarong 17 Mei 2017
Plt.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara,
HIFSI G.FACHRANNAS,ST., M.Si Pembina NIP. 19640516 199703 1 006
