PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 - 2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang

:

a bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat,dan/atau dunia usaha; b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten; c. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah; dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 2 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (lembaran Negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011-2031.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Bojonegoro. 4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 5. Kabupaten adalah Kabupaten Bojonegoro. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

- 3 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

20. 21. 22. 23. 24. 25.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang kemudian hari ditetapkan sebagai PKL. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

- 4 26. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan. 27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. 28. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. 29. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuanketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten. 30. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 31. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana. 32. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 33. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 34. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. 35. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten. 36. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

- 5 37. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten (20 tahun) yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 tahun. 38. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten. 39. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 41. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 42. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 43. Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta lingkungan. 44. Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan. 45. Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. 46. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2 (1) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah

administrasi mencakup 27 (dua puluh tujuh) kecamatan dan 430 (empat ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 230.706 (dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam) Ha pada koordinat koordinat 111º25' BT 112º09' BT dan 6º59' LS - 7º37' LS, dengan batas-batas : a. sebelah utara Kabupaten Tuban; b. sebelah timur Kabupaten Lamongan; c. sebelah selatan Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; dan d. sebelah barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora - Jawa Tenggah. (2) Lingkup muatan RTRW, mencakup : a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten;

- 6 e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;dan f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3 Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata, dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Paragraf 1 Kebijakan Penataan Ruang Pasal 4 Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi : a. pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan; b. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat; c. pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis; d. pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah; e. pengendalian secara ketat pada kawasan hutan; dan f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Paragraf 2 Strategi Penataan Ruang Pasal 5 (1) Strategi pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor; b. mengembangkan lumbung desa modern; c. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan; d. mengembangkan pusat penyuluhan tani; e. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis; f. mengembangkan sistem pemasaran hasil perkebunan sampai ekspor; g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;

- 7 h. meningkatkan status fungsi sawah secara bertahap; i. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; j. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; dan k. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. (2) Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi : a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas; b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata; d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata; e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal; f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan g. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata. (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi : a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil menenggah dan industri rumah tangga; b. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan; c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil menenggah; d. mengembangkan kawasan industri menengah – besar; e. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), secara individual maupun komunal; f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri; g. mengendalikan zona dan kawasan industri polutif; h. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan industri; dan i. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu. (4) Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi : a. meningkatkan produktivitas kegiatan budidaya; b. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan masyarakat; dan c. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah dibagian utara dan selatan. (5) Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi : a. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan; b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama; c. mengembangkan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung; dan d. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan.

- 8 (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun; dan d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atauTNI. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. sistem pusat kegiatan ; b. sistem jaringan prasarana utama; dan c. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesatu Sistem Pusat Kegiatan Pasal 7 (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. PKW; b. PKLp; c. PPK;dan d. PPL. (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Perkotaan Bojonegoro. (3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Perkotaan Dander; b. Perkotaan Sumberejo; c. Perkotaan Baureno; d. Perkotaan Ngasem; e. Perkotaan Padangan; f. Perkotaan Ngraho; g. Perkotaan Temayang; dan h. Perkotaan Kedungadem. (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Perkotaan Trucuk; b. Perkotaan Kapas; c. Perkotaan Sukosewu; d. Perkotaan Balen;

- 9 e. Perkotaan Kanor; f. Perkotaan Kepohbaru; g. Perkotaan Kalitidu; h. Perkotaan Malo; i. Perkotaan Purwosari; j. Perkotaan Kasiman; k. Perkotaan Kedewan; l. Perkotaan Margomulyo; m. Perkotaan Ngambon; n. Perkotaan Tambakrejo; o. Perkotaan Bubulan; p. Perkotaan Gondang; q. Perkotaan Sekar; dan r. Perkotaan Sugihwaras. (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. Desa Sumberejo dan Desa Margomulyo di Kecamatan Margomulyo; b. Desa Ngraho, Desa Kalirejo, dan Desa Blimbinggede di Kecamatan Ngraho; c. Desa Tambakrejo, Desa Bakalan, Desa Jawik, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Tambakrejo; d. Desa Ngambon dan Desa Bondol di Kecamatan Ngambon; e. Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Klino di Kecamatan Sekar; f. Desa Bubulan dan Desa Cancung di Kecamatan Bubulan; g. Desa Gondang, Desa Sengaten, Desa Pajeng, dan Desa Sambongrejo di Kecamatan Gondang; h. Desa Temayang dan Desa Kedungsari di Kecamatan Temayang; i. Desa Trate, Desa Siwalan, Desa Sugihwaras, dan Desa Glagahwangi di Kecamatan Sugihwaras; j. Desa Kedungadem, Desa Trumbasanom, dan Desa Drokilo di Kecamatan Kedungadem; k. Desa Kepohbaru, Desa Sidomukti, dan Desa Brangkal di Kecamatan Kepohbaru; l. Desa Baureno, Desa Pasinan, Desa Trojalu, Desa Sraturejo, Desa Blongsong, Desa Kauman, Desa Gajah, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Baureno; m. Desa Kanor, Desa Sumberwangi dan Desa Tambakrejo di Kecamatan Kanor; n. Desa Sumberejo, Desa Talun, Desa Bogangin, dan Desa Sumuragung di Kecamatan Sumberejo; o. Desa Balenrejo, Desa Margomulyo, Desa Sobontoro, Desa Kedungbondo, Desa Kabunan, Desa Bulu, dan Desa Suwaloh di Kecamatan Balen; p. Desa Sukosewu dan Desa Kalicilik di Kecamatan Sukosewu; q. Desa Kapas, Desa Sukowati, Desa Mojodeso, Desa Tikusan, Desa Kalianyar, Desa Plesungan, dan Desa Kedaton di Kecamatan Kapas; r. Kelurahan Kadipaten, Kelurahan Sumbang, Desa Sukorejo, Desa Kauman, Desa Pacul, Kelurahan Jetak, Kelurahan Klangon, Kelurahan Ledok Wetan, Kelurahan Ledok Kulon, Kelurahan Karangpacar, Kelurahan Mojokampung, Kelurahan Ngrowo, Desa Campurejo, Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Mulyoagung, Kelurahan Kalirejo, Desa Semanding, dan Kelurahan Kepatihan di Kecamatan Bojonegoro; s. Desa Trucuk, Desa Guyangan, Desa Padang, dan Desa Pagerwesi di Kecamatan Trucuk; t. Desa Dander, Desa Growok, Desa Mojoranu, Desa Sumodikaran, Desa Ngumpakdalem, dan Desa Sumbertlaseh di Kecamatan Dander;

- 10 u. Desa Ngasem, Desa Ngadiluwih, Desa Dukuhkidul, Desa Gayam, Desa Mojodelik, Desa Bonorejo, Desa Brabohan, Desa Begadon, dan Desa Ringintunggal di Kecamatan Ngasem; v. Desa Kalitidu, Desa Panjunan, Desa Brenggolo, Desa Mayanggeneng, Desa Talok, Desa Mlaten, Desa Sumengko, Desa Manukan, Desa Sudu, Desa Ngraho, Desa Ngujo, Desa Wotangare, Desa Ngrebekan, Desa Katur, dan Desa Beged di Kecamatan Kalitidu; w. Desa Malo, Desa Trembes, Desa Ketileng, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Malo; x. Desa Purwosari, Desa Pejok, Desa Gapluk, Desa SedahKidul, Desa Punggur, Desa Kuniran, Desa Tinumpuk, dan Desa Tlatah di Kecamatan Purwosari; y. Desa Padangan, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Banjarjo, Desa Kebunagung, Desa Ngasinan, dan Desa Cendono di Kecamatan Padangan; z. Desa Kasiman, Desa Sekaran, Desa Batokan, dan Desa Sambeng di Kecamatan Kasiman; dan aa.Desa Kedewan dan Desa Wonocolo di Kecamatan Kedewan. Bagian Kedua Sistem Jaringan Prasarana Utama Pasal 8 Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan transportasi darat; b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan c. sistem jaringan transportasi udara. Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas : a. jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), meliputi : 1. jaringan jalan dan jembatan; 2. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3. jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan. b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan(ASDP); dan c. Jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan. (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 , terdiri atas : a. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (1), status Nasional, meliputi ruas: 1. Babat – Batas Kota Bojonegoro; 2. Jln A. Yani; 3. Jln Gajah Mada; 4. Jln Untung Suropati; 5. Jln Rajekwesi; 6. Batas Kota Bojonegoro – Padangan; 7. Jln M.T. Haryono; dan 8. Padangan – Batas Kabupaten Ngawi.

- 11 b. pengoptimalan jaringan jalan Kolektor (2), status Provinsi meliputi : 1. Jln Sawunggaling; 2. Jln Basuki Rahmad; 3. Jln Jaksa Agung Soeprapto; 4. Jln Bojonegoro - Pajeng; 5. Jln Bojonegoro – Ponco; 6. Jln HOS Cokroaminoto; dan 7. jln Padangan – batas Jateng. c. pengoptimalan jaringan jalan Lokal status Kabupaten (dalam kota), meliputi ruas : 1. Jln MH. Thamrin; 2. Jln Imam Bonjol; 3. Jln KH. Ashari; 4. Jln Diponegoro; 5. Jln Trunojoyo; 6. Jln Mastrip; 7. Jln Pasar; 8. Jln Pahlawan; 9. Jln KH. Mansyur; 10. Jln Teuku Umar; 11. Jln Panglima Sudirman; 12. Jln J.A Suprapto; 13. Jln Rajawali; 14. Jln Hayam Wuruk; 15. Jln Mayangkoro; 16. Jln Dr. Wahidin; 17. Jln WR. Supratman; 18. Jln Kartini; 19. Jln Hasanudin; 20. Jln Setyo Budi; 21. Jln Dr. Cipto; 22. Jln Ronggolawe; 23. Jln Munginsidi; 24. Jln Dr. Soetomo; 25. Jln Serma Abdullah; 26. Jln Panglima Polim; 27. Jln Patimura; 28. Jln A. Rahman Hakim; 29. Jln DI Panjaitan; 30. Jln AKBP. M. Suroko; 31. Jln P. Mas Tumapel; 32. Jln Letda Suradji; 33. Jln Kapten Ramli; 34. Jln Alun-alun Tengah; 35. Jln Serma Ma'un; 36. Jln Sersan Kusman; 37. Jln Lettu Suwolo; 38. Jln Lisman; 39. Jln Dr. Suharso; 40. Jln B.Pol. KS. Tubun; 41. Jln Pemuda; 42. Jln Kusnandar; 43. Jln Kapten P. Tendean; 44. Jln Serma Darsi; 45. Jln Tri Tunggal; 46. Jln KH. Ahmad Dahlan;

- 12 47. Jln H. Agus Salim; 48. Jln Brigjend Sutoyo; 49. Jln Ade Irma Suryan; 50. Jln Kapten Martono; 51. Jln Hartono; 52. Jln Maswiji; 53. Jln Dewi Sartika; 54. Jln A. Sunjani; 55. Jln Letda Mustajab; 56. Jln Cut Nya' Dien; 57. Jln Lettu Suyitno; 58. Jln Kopral Kasan; 59. Jln Mliwis Putih; 60. Jln Komplek Wisma Indah; 61. Jln Sersan Suratman; 62. Jln Kyai Mojo; 63. Jln Sarimulyo; 64. Jln Kolonel Sugiono; 65. Jln Veteran; 66. Jln Mangga; 67. Jln Tikusan – Sambiroto; 68. Jln Komplek Stadion; 69. Jln Kyai Sulaiman; 70. Jln Ki Andong Sari; 71. Jln Kapten Sumitro; 72. Jln Ki Hajar Dewantara; 73. Jln Komplek Perummas Ut.; 74. Jln Komplek Perumda; 75. Jln Komplek Pacul Permai; 76. Jln Dalang Ngoro; 77. Jln Makam Manis; 78. Jln Makam Sedeng; 79. Jln Gg. Wates; 80. Jln Sumiran; 81. Jln Srinayan; 82. Jln Depo; 83. Jln Kalijogo/ASPOL; 84. Jln SD; 85. Jln Mawar; 86. Jln Rukun; 87. Jln Ngalimun; 88. Jln Tegal Luwung; 89. Jln Letda A. Hamdani;dan 90. Jln Prajurit Abu. d. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (luar kota), meliputi ruas : 1. jalan Dander – Bubulan; 2. jalan Dander – Ngasem; 3. jalan Bubulan – Judeg; 4. jalan Trenggulunan - Bubulan; 5. jalan Ngasem – Trenggulunan; 6. jalan Trenggulunan – Ngambon; 7. jalan Kalitidu – Ngasem; 8. jalan Talok – Mlaten; 9. jalan Purwosari – Glagah; 10. jalan Glagah – Ngambon;

- 13 11. jalan Glagah – Turi; 12. jalan Turi – Ngambon; 13. jalan Turi – Tambakrejo; 14. jalan Taji – Tambakrejo; 15. jalan Taji – Tinggang; 16. jalan Ngraho – Taji; 17. jalan Tambakromo – Kawengan; 18. jalan Ngraho – Luwihaji; 19. jalan Sambeng – Tambakromo; 20. jalan Batas Kabupaten – Kasiman; 21. jalan Kasiman – Kedewan; 22. jalan Temayang – Sugihwaras; 23. jalan Kedungsumber - Wdk Pacal; 24. jalan Balen – Sugihwaras; 25. jalan Sumberejo – Kepohkidul; 26. jalan Kedungadem – Nglinggo; 27. jalan Kedungadem – Kesongo; 28. jalan Nglinggo – Kepohbaru; 29. jalan Sroyo – Nglinggo; 30. jalan Baureno – Kepohbaru; 31. jalan Medalem – Simorejo; 32. jalan Sumberejo – Kanor; 33. jalan Kanor – Semambung; 34. jalan Simorejo – Baureno; 35. jalan Kanor – Simorejo; 36. jalan Sugihwaras – Kepohkidul; 37. jalan Kepohkidul – Kedungadem; 38. jalan Tambakromo – Malo; 39. jalan Malo – Selogabus; 40. jalan Betek – Gondang; 41. jalan Kapas – Glendeng; 42. jalan Kapas – Sampang; 43. jalan Ngambon – Bobol; 44. jalan Sambongrejo – Bobol; 45. jalan Watu Jago – Bobol; 46. jalan Banjarejo – Bakalan; 47. jalan Purwosari – Malingmati; 48. jalan Bojonegoro – Kunci; 49. jalan Kepohbaru – Gunungsari; 50. jalan Jono – Sugihwaras; 51. jalan Kalianyar - Ngumpak Dalem; 52. jalan Dlm. Kota - Sumberejo; 53. jalan Kedewan – Beji; 54. jalan Pasinan - Ps. Hewan Baureno; 55. jalan Drokilo – Kepohbaru; 56. jalan Turi – Kaliklampok; 57. jalan Sumengko – Setren; 58. jalan Kedaton – Tanjungharjo; 59. jalan Ngumpakdalem – Ngujo; dan 60. jalan Pemuda – Semanding. e. pengoptimalan jaringan jalan lokal status Kabupaten (perbatasan dengan wilayah sekitar), meliputi ruas : 1. Jl. Poros Desa Semambung – Rengel; 2. Jl. Poros Ds.Sumberejo – Margorejo; 3. Jl. Poros Desa Banjarsari – Menilo; 4. Jl. Poros Desa Ngudal –Wonosari;

- 14 5. Jl. Poros Desa Ledok – Wonosari; 6. Jl. Poros Desa Trembes – Brangkal; 7. Jl. Poros Kec. Kedewan – Kaligede; 8. Jl. Poros Kec. Mlideg - Bajang,Ngluyu; 9. Jl. Poros Desa Sukun – Tritik; 10. Jl. Poros Desa Krondonan – Bendoasri; 11. JL.Poros Desa Klino – Saradan; 12. Jl. Poros Desa Bobol – Rejuno; 13. Jl. Poros Desa Watujago – Ngelo; 14. Jl. Poros Kec. Margomulyo – Kalangan; 15. Jl. Poros Kec.Margomulyo - Gunungsari, Ngawi; 16. Jl. Poros Desa Cendono – Sidorejo; 17. Jl. Poros Desa Purworejo – Getas; 18. Jl. Poros Kecamatan Kasiman – Giyanti; 19. Jl. Poros Kec. Gajah – Karangkembang; dan 20. Jl. Prs. Ds. Simorejo - Kdg.pengaron Modo. f. optimalisasi dan pengembangan jaringan jalan lingkungan menyebar pada setiap kawasan di wilayah Kabupaten; g. pengembangan jaringan jalan kolektor , meliputi : 1. rencana jalan layang di desa Tikusan Kecamatan Kapas; 2. rencana jalan lingkar selatan luar perkotaan Bojonegoro; 3. ruas jalan lintas selatan wilayah kabupaten yang melalui Kecamatan Baureno–Kecamatan Kepohbaru–Kecamatan Kedungadem–Kecamatan Sugihwaras–Kecamatan Dander–Kecamatan Ngasem–Kecamatan Purwosari – Kecamatan Padangan; dan 4. rencana jalan lintas yang berada di perbatasan daerah dengan Kabupaten Lamongan. (3) Pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan, meliputi : a. penyediaan jalur pejalan kaki; b. pemasangan rambu-rambu lalu lintas; c. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas pada pengembangan daerah yang menimbulkan bangkitan lalu lintas; d. penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima; dan e. penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau perkotaan. (4) Jaringan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1, terdiri atas : a. pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo; dan b. pengembangan jembatan lintas anak sungai Bengawan Solo. (5) Pengembangan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi : a. jembatan Kasiman–Giyanti Blora; b. jembatan Kasiman–Batokan /Cepu; c. jembatan kalitidu–Malo; d. jembatan Bojonegoro–Banjarsari; e. jembatan Bojonegoro–Trucuk; f. jembatan Semambung–Rengel Tuban; g. jembatan Bandar/Kasiman–Padangan; dan h. jembatan Baureno–Plandirejo Tuban. (6) Pengembangan jembatan lintas anak Sungai Bengawan Solo, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada lintasan anak sungai yang tersebar diwilayah Kabupaten. (7) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2, terdiri atas : a. terminal; b. alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang; dan c. unit pengujian kendaraan bermotor.

- 15 (8) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, terdiri atas : a. terminal penumpang; dan b. terminal barang. (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi : a. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro; b. pengoptimalan terminal penumpang tipe B terminal Padangan di Kecamatan Padangan; c. pengembangan terminal penumpang tipe C, yang meliputi : 1. terminal Betek di Kecamatan Gondang; 2. terminal Temayang di Kecamatan Temayang. dan 3. terminal Kedewan di Kecamatan Kedewan. (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, berupa rencana pengembangan terminal barang umum dan untuk kepentingan sendiri sebagai penunjang keterpaduan antar moda, yang meliputi : a. terminal barang di Kecamatan Bojonegoro; b. terminal barang di kecamatan Baureno; dan c. terminal barang di Kecamatan Padangan. (11) Alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, berupa pengoptimalan unit pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang di desa Sraturejo Kecamatan Baureno. (12) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, berupa pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor di Desa Kapas Kecamatan Kapas. (13) Jaringan pelayananan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3, terdiri atas : a. jaringan trayek angkutan penumpang; dan b. jaringan angkutan barang. (14) Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, meliputi : a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan penumpang dalam wilayah kabupaten; dan b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan penumpang antar wilayah. (15) Pengembangan jaringan trayek angkutan barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, meliputi : a. peningkatan prasarana dan sarana angkutan barang dalam wilayah kabupaten; dan b. pengoptimalan prasarana dan sarana angkutan barang antar wilayah. (16) Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo; dan b. pengembangan angkutan sungai lainnya. (17) Jaringan transportasi perkotaan dan pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. pengembangan jaringan transportasi perkotaan guna mengakomodasi perkembangan angkutan; dan b. pengembangan jaringan transportasi pedesaan pada masing-masing pusat pelayanan lokal.

- 16 Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian Pasal 10 (1) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa jaringan kereta api. (2) Jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. pengembangan jaringan kereta api umum, berupa jalur utara Surabaya – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu – Jakarta; b. pengembangan jaringan kereta api khusus, guna kepentingan pengangkutan hasil pertanian, pariwisata, industri , kehutanan dan migas berupa jalur Lasem - Jatirogo – Bojonegoro; dan c. lokasi stasiun kereta api berada di Kecamatan Bojonegoro. Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 11 Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa rencana pengadaan bandar udara khusus yang akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 12 Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas : a. sistem jaringan energi ; b. sistem jaringan prasarana telekomunikasi; c. sistem jaringan prasarana sumber daya air; d. sistem jaringan pengelolan lingkungan; dan e. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 13 (1) Sistem jaringan energi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri atas : a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; b. pembangkit tenaga listrik; dan c. jaringan trasmisi tenaga listrik. (2) Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan jaringan migas meliputi : a. desa mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro - desa Mudi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;

- 17 b. desa Gayam Kecamatan Ngasem – desa Jelu Kecamatan Ngasem – desa Ngulanan Kecamatan Dander – desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander – desa Jetak Kecamatan Bojonegoro – desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander – desa Pacul Kecamatan Bojonegoro – desa Sembung Kecamatan Kapas – desa Wedi Kecamatan Kapas – desa Ngampel Kecamatan Kapas – desa Mulyoagung Kecamatan Bojonegoro – desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan c. Blora – Bojonegoro – Lamongan – Gresik pada sempadan jalur Kereta api. (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. sistem interkoneksi Jawa – Bali; b. gardu Induk meliputi : 1. Kecamatan Baureno; dan 2. Kecamatan Bojonegoro. c. gardu penyulang (distribusi) meliputi : 1. Kecamatan Dander; 2. Kecamatan Kalitidu; 3. Kecamatan Sumberrejo; 4. Kecamatan Sugihwaras; 5. Kecamatan Padangan; 6. Desa Senori Kecamatan Trucuk; 7. Desa Kalirejo Kecamatan Bojonegoro; dan 8. Jalan Thamrin Kecamatan Bojonegoro. d. meningkatkan pelayanan listrik pada kawasan industri; dan e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik pada kawasan permukiman. (4) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. jaringan Saluran Udara dan/atau Kabel Tegangan Tinggi 150 KV dan sistem distribusinya 20 KV; b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi : 1. Kecamatan Kepohbaru; 2. Kecamatan Sumberejo; 3. Kecamatan Kapas; 4. Kecamatan Kalitidu; dan 5. Kecamatan Padangan. c. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah(SUTM) meliputi : 1. Kecamatan Baureno; 2. Kecamatan Balen; 3. Kecamatan Bojonegoro; 4. Kecamatan Padangan; 5. Kecamatan Ngraho; 6. Kecamatan Margomulyo; 7. Kecamatan Purwosari; 8. Kecamatan Tambakrejo; 9. Kecamatan Ngasem; 10. Kecamatan Dander; 11. Kecamatan Bubulan; 12. Kecamatan Sugihwaras; 13. Kecamatan kepoharu; 14. Kecamatan Kedungadem; 15. Kecamatan Kanor; 16. Kecamatan Trucuk; 17. Kecamatan Malo; 18. Kecamatan Kasiman; dan 19. Kecamatan Kedewan.

- 18 d. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) berada di seluruh wilayah Kabupaten; e. areal konservasi pada jaringan SUTT dan SUTM meliputi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi jaringan; f. jaringan tegangan menengah pada wilayah perkotaan meliputi : 1. Kecamatan Bojonegoro; 2. Kecamatan Sumberejo; 3. Kecamatan Baureno; 4. Kecamatan Ngasem; 5. Kecamatan Padangan; 6. Kecamatan Ngraho; 7. Kecamatan Kedungadem; dan 8. Kecamatan Temayang. g. jaringan tegangan menengah pada desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas meliputi : 1. Kecamatan Sekar; dan 2. Kecamatan Gondang. (5) Rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru disesuaikan dengan daya dukung lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi Pasal 14 (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas : a. jaringan teresterial; b. jaringan nirkabel; dan c. jaringan satelit. (2) Jaringan teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan kabel telepon yang tersebar diseluruh kecamatan. (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, berupa telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam yang memanfatkan menara Base Transceiver Station (BTS) bersama yang tersebar di seluruh kecamatan. (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa telekomunikasi dalam bentuk telepon genggam yang digunakan di kawasan hutan atau terpencil karena tidak memerlukan pemancar BTS. Paragraf 3 Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Pasal 15 (1) Pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas : a. wilayah sungai; b. jaringan irigasi; c. air baku; d. air minum kelompok pengguna; dan e. sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran. (2) Pengembangan dalam wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengelolaan sungai; b. waduk;

- 19 c. embung; dan d. daerah resapan air. (3) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada pada 17 (tujuh belas) titik Sungai Bengawan Solo yang merupakan Wilayah Sungai Lintas Provinsi. (4) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada pada 8 (delapan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan 1 (satu) titik di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem. (5) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada pada 30 (tiga puluh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten. (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) titik yang tersebar di wilayah kabupaten. (7) Air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten dan . (8) Air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 7 (tujuh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten, meliputi : a. Desa Kasiman Kecamatan Kasiman; b. Desa Jari Kecamatan Gondang; c. Desa Pajeng Kecamatan Gondang; d. Desa Sambongrejo Kecamatan Gondang; e. Desa Klino Kecamatan Sekar; f. Desa Deling Kecamatan Sekar; dan g. Desa Gunungsari Kecamatan Baureno. (9) Sebaran lokasi waduk, embung, jaringan irigasi, air baku dan air minum kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. (10) Sistem pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. struktural, yang meliputi : 1. perbaikan dan pengaturan sistem; dan 2. pembangunan pengendali banjir. b. non struktural berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Paragraf 4 Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan Pasal 16 (1) Pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas : a. pengelolaan persampahan; b. pengoptimalan penanganan air limbah; c. pengelolaan sistem drainase; dan d. pengembangan sistem jaringan air minum. (2) Pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. pengembangan sistem pengangkutan diprioritaskan pada kawasan permukiman perkotaan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat; b. pengembangan sistem komposing pada kawasan perdesaan dan permukiman berkepadatan rendah; c. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi : 1. TPA Trucuk, yang melayani Kecamatan Kapas, Kecamatan Bojonegoro, dan Kecamatan Trucuk; 2. TPA Margomulyo, yang melayani Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Margomulyo;

- 20 3. TPA Kedewan, yang melayani Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Malo; 4. TPA Padangan, yang melayani Kecamatan Padangan, Kecamatan Kasiman, dan Kecamatan Purwosari; 5. TPA Ngasem, yang melayani Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kalitidu, dan Kecamatan Ngambon; 6. TPA Dander, yang melayani Kecamatan Dander, Kecamatan Bubulan, Kecamatan Sukosewu, dan Kecamatan Temayang; 7. TPA Gondang, yang melayani Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sekar; 8. TPA Kanor, yang melayani Kecamatan Kanor, Kecamatan Balen, Kecamatan Sumberejo, dan Kecamatan Baureno; dan 9. TPA Kedungadem, yang melayani Kecamatan Kedungadem, Kecamatan Kepohbaru, dan Kecamatan Sugihwaras. d. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) meliputi : 1. TPS Kapas; 2. TPS Bojonegoro; 3. TPS Trucuk; 4. TPS Tambakrejo; 5. TPS Ngraho; 6. TPS Margomulyo; 7. TPS Kedewan; 8. TPS Malo; 9. TPS Padangan; 10. TPS Kasiman; 11. TPS Purwosari; 12. TPS Ngasem; 13. TPS Kalitidu; 14. TPS Ngambon; 15. TPS Dander; 16. TPS Bubulan ; 17. TPS Sukosewu; 18. TPS Temayang; 19. TPS Gondang; 20. TPS Sekar; 21. TPS Kanor; 22. TPS Balen; 23. TPS Sumberejo; 24. TPS Baureno; 25. TPS Kedungadem; 26. TPS Kepohbaru; dan 27. TPS Sugihwaras. e. peningkatan sistem pengelolaan dengan sanitary landfiil dan dengan sistem 3R, yaitu pengurangan (Reduce), penggunaan kembali (Re-use), dan daur ulang (Recycle). (3) Pengoptimalan penanganan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. non domestik; dan b. domestik. (4) Non domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar pada wilayah kabupaten. (5) Domistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa pembangunan jamban umum dan MCK pada kawasan permukiman.

- 21 (6) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro; dan b. bagian selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro. (7) Dalam perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimna dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi : a. saluran utama Banjarejo; b. saluran utama Karang Pacar; dan c. saluran utama Ledok Kulon. (8) Selatan perkotaan Kecamatan Bojonegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi : a. afvour Sukorejo; b. Kali Cumik; c. saluran Sekunder Pirang; d. saluran Sekunder Dander; e. kali Pirang / Kali Kunci; dan f. afvour Kedaton – Tikusan. (9) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. peningkatan kapasitas produksi sumber daya air; b. pemenuhan kebutuhan air minum di daerah rawan air minum dan mengoptimalkan keberadaan sumur di desa rawan air minum; dan c. pengembangan sistem air minum di Kabupaten, meliputi: 1. Kecamatan Padangan; 2. Kecamatan Purwosari; 3. Kecamatan Kalitidu; 4. Kecamatan Dander ; 5. Kecamatan Bojonegoro; 6. Kecamatan Balen; 7. Kecamatan Kapas; 8. Kecamatan Balen; 9. Kecamatan Sumberejo; dan 10. Kecamatan Baureno. Paragraf 5 Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 17 (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi : a. jalur evakuasi; dan b. ruang evakuasi bencana alam. (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada daerah jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana; (3) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada sekitar daerah rawan bencana banjir, tanah longsor, bencana angin atau puting beliung, dan kekeringan yang tersebar di wilayah kabupaten. (4) Pemanfaatan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada : a. ketinggian lahan; dan b. kondisi aman.

- 22 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati. BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 19 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan e. kawasan rawan bencana alam. Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 20 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, seluas kurang lebih 1.514,3 (seribu lima ratus empat belas koma tiga) Ha meliputi : a. KPH Padangan kurang lebih 4,4 (empat koma empat) Ha; b. KPH Bojonegoro kurang lebih 1.051,4 (seribu lima puluh satu koma empat) Ha; c. KPH Parengan kurang lebih 4,3 (empat koma tiga) Ha; d. KPH Saradan kurang lebih 456,2 (empat ratus lima puluh enam, koma dua) Ha.

- 23 Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Pasal 21 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa Kawasan resapan air. (2) Kawasan resapan air seluas kurang lebih 114.553 (seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tiga) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada kawasan hutan dan kawasan perkebunan. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 22 (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas : a. kawasan sempadan sungai; b. kawasan sekitar waduk; c. kawasan sekitar embung; d. Kawasan sempadan jaringan irigasi; dan e. kawasan sempadan sumber mata air. (2) Penetapan kawasan sempadan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar; b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai. (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Ha berada pada 17 (tujuh belas) titik yang tersebar disepanjang sungai mengalir di wilayah Bojonegoro sebagaimana tercantum pada lampiran III a . (4) Penetapan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk. (5) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 167 (seratus enam puluh tujuh) Ha , berada pada 6 (enam) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III b. (6) Penetapan kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air embung tertinggi; atau b. daratan sepanjang tepian embung yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik embung.

- 24 (7) Kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) Ha , berada pada 30 (tiga puluh) titik tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran III c. (8) Penetapan sempadan jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3/detik atau lebih, 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M3/detik, 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3/detik. b. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan c. pada kawasan konservasi dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter. (9) Kawasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada 139 (seratus tiga puluh Sembilan) titik yang tersebar di wilayah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II d. (10) Penetapan kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. (11) Kawasan sempadan sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berapa pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran II e. Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya Pasal 23 (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas : a. kawasan taman wisata alam; dan b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (2) Kawasan taman wisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. hutan wisata watu jago di Kecamatan Margomulyo; b. sumber api abadi dan sumber air panas kayangan api di Kecamatan Ngasem; dan c. goa lowo, goa lawang, dan goa sumur di Kecamatan Dander. (3) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. lingkungan non bangunan; b. lingkungan bangunan non gedung; dan c. lingkungan bangunan gedung dan halaman. (4) Lingkungan non bangunan sebagaimana pada ayat (3) huruf a, meliputi : a. areal permukiman masyarakat samin di dusun Jepang – Desa Margomulyo-Kecamatan Margomulyo; b. petilasan Angkling dharmo di Kecamatan Kalitidu; dan

- 25 c. upacara nyadran, sedekah bumi, bersih desa di Kecamatan Dander. (5) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. monumen perjuangan Suyitno di alun – alun kota; b. monumen perjuangan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) di alun – alun kota; c. monumen Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Bojonegoro; d. monument Tugu Pahlawan (TGP) di kecamatan Padangan; dan e. monument Brigade I Ronggolawe Divisi Brawijaya di Kecamatan Bojonegoro. (6) lingkungan bangunan gedung dan halaman sebagaimana pada ayat (3) huruf c, berupa Masjid Agung Darussalam di desa kauman Kecamatan Bojonegoro. Paragraf 5 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 24 (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan banjir; b. kawasan rawan tanah longsor; dan c. kawasan rawan bencana lainnya. (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di kawasan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, meliputi : a. Kecamatan Padangan; b. Kecamatan Kalitidu; c. Kecamatan Malo; d. Kecamatan Trucuk; e. Kecamatan Bojonegoro; f. Kecamatan Kapas; g. Kecamatan Sumberejo; h. Kecamatan Kanor; dan i. Kecamatan Baureno. (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. Kecamatan Margomulyo; b. Kecamatan Tambakrejo; c. Kecamatan Ngambon; d. Kecamatan Sekar; e. Kecamatan Gondang; f. Kecamatan Malo; dan g. Kecamatan Kedewan. (4) Kawasan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas a. kawasan rawan angin topan atau puting beliung; dan b. kawasan rawan kekeringan. (5) Kawasan rawan angin topan atau puting beliung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi : a. Kecamatan Sumberrejo; b. Kecamatan Ngambon; dan c. Kecamatan Bubulan. (6) Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada dataran yang berada di wilayah selatan Kabupaten, meliputi : a. Kecamatan Sekar;

- 26 b. Kecamatan Bubulan; dan c. Kecamatan Gondang. Bagian Ketiga Kawasan Budidaya Pasal 25 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. kawasan peruntukan hutan produksi; b. kawasan peruntukan hutan rakyat; c. kawasan peruntukan pertanian; d. kawasan peruntukan perikanan; e. kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan permukiman; dan i. kawaan peruntukan budidaya lainnya. Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 26 Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, luas kurang lebih 90.579,3 (sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan koma tiga ) Ha, meliputi : e. KPH Padangan kurang lebih 27.826,2 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh enam koma dua) Ha; f. KPH Bojonegoro kurang lebih 49.094,0 (empat puluh sembilan ribu sembilan puluh empat Ha; g. KPH Parengan kurang lebih 2.728,2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma dua ) Ha; h. KPH Jatirogo kurang lebih 1.584,3 (seribu lima ratus delapan puluh empat koma tiga ) Ha; i. KPH Ngawi kurang lebih 2.483,4 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga koma empat) Ha; dan j. KPH Saradan kurang lebih 6.863,2 (enam ribu delapan ratus enam puluh tiga koma dua) Ha. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Pasal 27 Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b luas kurang lebih 28.180 (dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh) Ha, tersebar diwilayah kabupaten, utamanya meliputi : a. Kecamatan Ngasem; b. Kecamatan Bubulan; dan c. Kecamatan Temayang.

- 27 Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 28 (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri dari : a. kawasan tanaman pangan; b. kawasan hortikultura; c. kawasan perkebunan; dan d. kawasan peternakan. (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. lahan basah; dan b. lahan kering. (3) Lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seluas kurang lebih 43.926,42 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam koma empat puluh dua) Ha meliputi : a. Kecamatan Padangan; b. Kecamatan Kasiman; c. Kecamatan Malo; d. Kecamatan Kalitidu; e. Kecamatan Bojonegoro; f. Kecamatan Dander; g. Kecamatan Kapas; h. Kecamatan Balen; i. Kecamatan Sumberrejo; j. Kecamatan Baureno; k. Kecamatan Kanor; l. Kecamatan Sukosewu; m. Kecamatan Sugihwaras; dan n. Kecamatan Kepohbaru. (4) Dari luasan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 32.430,40 (tiga puluh dua ribu empat ratus tiga puluh koma empat puluh) Ha; (5) Pengendalian dan pengoptimalan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); b. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B); dan c. lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). (6) lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 32.921 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu) Ha, meliputi : a. Kecamatan Ngraho; b. Kecamatan Tambakrejo; c. Kecamatan Ngambon; d. Kecamatan Bubulan; e. Kecamatan Temayang; f. Kecamatan Sugihwaras; g. Kecamatan Kedungadem; h. Kecamatan Kepohbaru; i. Kecamatan Baureno; j. Kecamatan Dander; k. Kecamatan Ngasem; l. Kecamatan Kalitidu;

- 28 m. Kecamatan Malo; n. Kecamatan Padangan; o. Kecamatan Kasiman; p. Kecamatan Purwosari; dan q. Kecamatan Kedewan. (7) Dari luasan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 33.333,57 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh) Ha; (8) Kawasan hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 241 (dua ratus empat puluh satu) Ha meliputi : a. salak di desa Wedi Kecamatan Kapas; b. pisang di Kecamatan Padangan, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Trucuk; c. belimbing di Kecamatan kalitidu; d. mangga di Kecamatan Kanor; Kecamatan Ngraho, dan Kecamatan Padangan; e. sayuran di Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Sumberjo dan Kecamatan Ngraho; dan f. tanaman hias di Kecamatan Bojonegoro. (9) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 17.251 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu) Ha meliputi : a. tebu tersebar di wilayah Kabupaten; b. tembakau tersebar di wilayah Kabupaten; c. kapas di Kecamatan Baureno; d. kelapa tersebar di wilayah Kabupaten; e. kopi di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; f. cengkeh di Kecamatan Sekar; g. jambu Mente di Kecamatan Sekar, Kecamatan Gondang, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Kedewan; h. kapuk randu tersebar di wilayah Kabupaten; i. kakao di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang; dan j. jarak di Kecamatan Trucuk, Kecamatan Temayang, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Bubulan, dan Kecamatan Ngraho. (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: a. peternakan sapi perah di Kecamatan Malo dan Kecamatan Sekar, b. sapi potong di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Pandangan, Kecamatan Dander, Kecamatan Kapas, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Ngraho, Kecamatan Margomulyo, dan Kecamatan Trucuk; c. itik di Kecamatan Dander, Kecamatan Trucuk, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Malo; d. ayam buras pedaging di Kecamatan Kanor, Kecamatan Trucuk, dan Kecamatan Malo; e. ayam buras petelur di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Trucuk; f. kambing atau domba di wilayah Kabupaten; g. babi di Kecamatan Dander; h. kuda di Kecamatan Dander; dan i. kerbau di Kecamatan Dander.

- 29 Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, terdiri atas : a. perikanan sungai; b. perikanan kolam; dan c. perikanan waduk dan embung. (2) perikanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada disepanjang lintasan sungai Bengawan Solo dan anak sungai meliputi : a. Kecamatan Margomulyo; b. Kecamatan Ngraho; c. Kecamatan Padangan; d. Kecamatan Malo; e. Kecamatan Kalitidu; f. Kecamatan Bojonegoro; g. Kecamatan Balen; h. Kecamatan Kanor; dan i. Kecamatan Baureno. (3) perikanan kolam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi a. Kecamatan Ngraho; b. Kecamatan Margomulyo; c. Kecamatan Bubulan; d. Kecamatan Temayang; e. Kecamatan Kepohbaru; f. Kecamatan Sumberrejo; g. Kecamatan Balen; h. Kecamatan Bojonegoro; i. Kecamatan Dander; j. Kecamatan Kalitidu; dan k. Kecamatan Padangan. (4) perikanan waduk atau embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Kecamatan Temayang; b. Kecamatan Kedungadem; c. Kecamatan Dander; d. Kecamatan Balen; e. Kecamatan Kalitidu; dan f. Kecamatan Padangan. Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 30 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, luas kurang lebih 905 (sembilan ratus lima ) Ha, meliputi : a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan; dan b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a berupa batuan meliputi :

- 30 a. batu gamping non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan Temayang, Batu gamping klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah Kecamatan Baureno, serta Desa Dandangilo dan Desa Padang Kecamatan Kasiman; b. phosphat jenis Guano di Desa Kunci dan Desa Jono Kecamatan Temayang, Desa Sumberagung Kecamatan Dander, Desa Sumberejo Kecamatan Bubulan, dan Desa Pragelan Kecamatan Bubulan; c. bentonit di Desa Ketileng Kecamatan Malo, Desa Payung Geneng, Dusun seteren Kulon Kecamatan Margomulyo, Desa Kenongo Kidul Kecamatan Sugihwaras, dan Desa Ngati Kecamatan Ngraho; d. bahan Galian Gypsum di Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, Desa Sambong, Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem, dan Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem; e. bahan Galian Lempung di Desa Luwihaji, Desa Sumberagung, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Padangan; f. batu onix di Desa Jari Kecamatan Gondang; g. pasir dilakukan secara tradisional atau non mekanis disepanjang Sungai Bengawan Solo; dan h. tanah urug di Desa Banjarsari, Desa kaliketek Kecamatan Bojonegoro, Desa Pagerwesi Kecamatan Malo, Desa Nganti, Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho, dan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo. (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pertambangan modern pada area Blok Sukoati di Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kapas dan area Blok Cepu di Kecamatan Ngasem; dan b. pertambangan tradisional di Desa Wonocolo, Desa Hargomulyo, dan Desa Beji Kecamatan Kedewan dan sekitarnya. Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 31 (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, seluas kurang lebih 3.398 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) Ha terdiri atas : a. industri besar; b. industri kecil menenggah (IKM); dan c. industri rumah tangga. (2) kawasan industri besar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pendukung eksploitasi migas Kecamatan Ngasem; b. Kecamatan Kapas; c. Kecamatan Kalitidu; d. Kecamatan Baureno; e. Kecamatan Purwosari; dan f. Kecamatan Bojonegoro. (3) kawasan industri kecil menenggah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Kecamatan Sumberrejo; b. Kecamatan Baureno; c. Kecamatan Dander; d. Kecamatan Trucuk; dan e. Kecamatan Sugiwaras.

- 31 (4) kawasan industri rumah tangga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. industri meubel di Kecamatan Bojonegoro; b. industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Padangan; c. industri patung sapi di Kecamatan Malo; d. industri gerabah di Kecamatan Kasiman; e. industri onix di Kecamatan Gondang; f. industri tembakau di Kecamatan Baureno; dan g. industri souvenir kayu jati di Kecamatan Margomulyo. Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, terdiri atas : a. pariwisata budaya; b. pariwisata alam ; c. pariwisata buatan; dan d. pariwisata minat khusus. (2) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, meliputi : a. grebek suro di kayangan api di Kecamatan Ngasem; b. kehidupan masyarakat samin di Kecamatan Margomulyo; c. tayub di Kecamatan Temayang dan Kecamatan Bubulan; d. wayang thengul di Kecamatan Kanor; dan e. tempat bersejarah dan purbakala tersebar di wilayah Kabupaten. (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. Sumber Api Abadi Kayangan api di Kecamatan Ngasem; b. Waduk Pacal di Kecamatan Temayang; c. Taman Wisata Wilis Putih di Kecamatan Bojonegoro; d. Pemandian Taman Tirta di Kecamatan Bojonegoro; e. Gua Lowo, Lanang, dan Sumur di Kecamatan Dander; f. Watu Jago di Kecamatan Margomulyo; dan g. Bumi Kali Kethek di Kecamatan Bojonegoro. (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , meliputi a. Kedung Maor di Kecamatan Temayang; dan b. Pemandian Tirta Wana di Kecamatan Dander. (5) Pariwisata minat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. golf di Kecamatan Dander; dan. b. kerajinan mebel meliputi : 1. Kecamatan Bojonegoro; 2. Kecamatan Kasiman; 3. Kecamatan Margomulyo; 4. Kecamatan Malo; dan 5. Kecamatan Gondang. Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 33 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h, seluas kurang lebih 34.950 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh) Ha, terdiri atas :

- 32 a. kawasan permukiman perkotaan; dan b. kawasan permukiman perdesaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK, dan PPL. (3) Pemanfaatan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. perumahan real estate; dan b. perumahan individu. (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian. (5) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. Perkotaan Margomulyo meliputi : 1. Desa Sumberejo; dan 2. Desa Margomulyo. b. Perkotaan Ngraho meliputi : 1. Desa Ngraho; 2. Desa Kalirejo; dan 3. Desa Blimbinggede. c. Perkotaan Tambakrejo meliputi : 1. Desa Tambakrejo; 2. Desa Bakalan; 3. Desa Jawik; dan 4. Desa Sukorejo. d. Perkotaan Ngambon meliputi : 1. Desa Ngambon; dan 2. Desa Bondol. e. Perkotaan Sekar meliputi : 1. Desa Sekar; 2. Desa Miyono; dan 3. Desa Klino. f. Perkotaan Bubulan meliputi : 1. Desa Bubulan; dan 2. Desa Cancung. g. Perkotaan Gondang meliputi : 1. Desa Gondang; 2. Desa Sengaten; 3. Desa Pajeng; dan 4. Desa Sambongrejo. h. Perkotaan Temayang, meliputi : 1. Desa Temayang; dan 2. Desa Kedungsari. i. Perkotaan Sugihwaras meliputi : 1. Desa Trate; 2. Desa Siwalan; 3. Desa Sugihwaras; dan 4. Desa Glagahwangi. j. Perkotaan Kedungadem meliputi : 1. Desa Kedungadem; 2. Desa Trumbasanom; dan 3. Desa Drokilo.

- 33 k. Perkotaan Kepohbaru meliputi : 1. Desa Kepohbaru; 2. Desa Sidomukti; dan 3. Desa Brangkal. l. Perkotaan Baureno meliputi : 1. Desa Baureno; 2. Desa Pasinan; 3. Desa Trojalu; 4. Desa Sraturejo; 5. Desa Blongsong; 6. Desa Kauman; 7. Desa Gajah; dan 8. Desa Sumuragung. m. Perkotaan Kanor meliputi : 1. Desa Kanor; 2. Desa Sumberwangi; dan 3. Desa Tambakrejo. n. Perkotaan Sumberejo meliputi : 1. DesaSumberejo; 2. Desa Talun; 3. Desa Bogangin; dan 4. Desa Sumuragung. o. Perkotaan Balen meliputi : 1. Desa Balenrejo; 2. Desa Margomulyo; 3. Desa Sobontoro; 4. Desa Kedungbondo; 5. Desa Kabunan; 6. Desa Bulu; dan 7. Desa Suwaloh. p. Perkotaan Sukosewu meliputi : 1. Desa Sukosewu; dan 2. Desa Kalicilik. q. Perkotaan Kapas meliputi : 1. Desa Kapas; 2. Desa Sukowati; 3. Desa Mojodeso; 4. Desa Tikusan; 5. Desa Kalianyar; 6. Desa Plesungan; dan 7. Desa Kedaton. r. Perkotaan Bojonegoro meliputi : 1. Kelurahan Kadipaten; 2. Kelurahan Sumbang; 3. Desa Sukorejo; 4. Desa Kauman; 5. Desa Pacul; 6. Kelurahan Jetak; 7. Kelurahan Klangon; 8. Kelurahan Ledok Wetan; 9. Kelurahan Ledok Kulon; 10. Kelurahan Karangpacar; 11. Kelurahan Mojokampung; 12. Kelurahan Ngrowo; 13. Desa Campurejo; 14. Kelurahan Banjarejo;

- 34 -

s.

t.

u.

v.

w.

x.

15. Kelurahan Mulyoagung; 16. Kelurahan Kalirejo; 17. Desa Semanding; dan 18. Kelurahan Kepatihan. Perkotaan Trucuk meliputi : 1. Desa Trucuk; 2. Desa Guyangan; 3. Desa Padang; dan 4. Desa Pagerwesi. Perkotaan Dander meliputi : 1. Desa Dander; 2. Desa Growok; 3. Desa Mojoranu; 4. Desa Sumodikaran; 5. Desa Ngumpakdalem; dan 6. Desa Sumbertlaseh. Perkotaan Ngasem meliputi : 1. Desa Ngasem; 2. Desa Ngadiluwih; 3. Desa Dukuhkidul; 4. Desa Gayam; 5. Desa Mojodelik; 6. Desa Bonorejo; 7. Desa Brabohan; 8. Desa Begadon; dan 9. Desa Ringintunggal. Perkotaan Kalitidu meliputi : 1. Desa Kalitidu; 2. Desa Panjunan; 3. Desa Brenggolo; 4. Desa Mayanggeneng; 5. Desa Talok; 6. Desa Mlaten; 7. Desa Sumengko; 8. Desa Manukan; 9. Desa Sudu; 10. Desa Ngraho; 11. Desa Ngujo; 12. Desa Wotangare; 13. Desa Ngrebekan; 14. Desa Katur; dan 15. Desa Beged. Perkotaan Malo meliputi : 1. Desa Malo; 2. Desa Trembes; 3. Desa Ketileng; dan 4. Desa Sukorejo. Perkotaan Purwosari meliputi : 1. Desa Purwosari; 2. Desa Pejok; 3. Desa Gapluk; 4. Desa SedahKidul; 5. Desa Punggur; 6. Desa Kuniran; 7. Desa Tinumpuk; dan 8. Desa Tlatah.

- 35 y. Perkotaan Padangan meliputi : 1. Desa Padangan; 2. Desa Kuncen; 3. Desa Dengok; 4. Desa Banjarjo; 5. Desa Kebunagung; 6. Desa Ngasinan; dan 7. Desa Cendono. z. Perkotaan Kasiman meliputi : 1. Desa Kasiman; 2. Desa Sekaran; 3. Desa Batokan; dan 4. Desa Sambeng. aa.Perkotaan Kedewan meliputi : 1. Desa Kedewan; dan 2. Desa Wonocolo. (6) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, meliputi: a. Perdesaan Margomulyo meliputi : 1. Desa Kalangan; 2. Desa Ngelo; 3. Desa Geneng; dan 4. Desa Meduri. b. Perdesaan Ngraho meliputi : 1. Desa Tanggungan; 2. Desa Luwihaji; 3. Desa Sugihwaras; 4. Desa Sumberagung; 5. Desa Mojorau; 6. Desa Tapelan; 7. Desa Jumok; 8. Desa Nganti; 9. Desa Padan; 10. Desa Klempun; 11. Desa Bancer; 12. Desa Sumberarum; dan 13. Desa Payaman. c. Perdesaan Tambakrejo meliputi : 1. Desa Turi; 2. Desa Ngrancangan; 3. Desa Napis; 4. Desa Jatimulyo; 5. Desa Malingmati; 6. Desa Gading; 7. Desa Kalisumber; 8. Desa Tanjung; 9. Desa Pengkol; 10. Desa Dolokgede; 11. Desa Mulyorejo; 12. Desa Kacangan; 13. Desa Sedangrejo; dan 14. Desa Gamongan. d. Perdesaan Ngambon meliputi : 1. Desa Sengon; 2. Desa Nglampir; dan 3. Desa Karangmangu.

ayat (1)

- 36 e. Perdesaan Sekar meliputi : 1. Desa Deling; 2. Desa Bareng; dan 3. Desa Bobol. f. Perdesaan Bubulan meliputi : 1. Desa Clebung; 2. Desa Sumberbendo; dan 3. Desa Ngorogunung. g. Perdesaan Gondang meliputi : 1. Desa Pragelan; 2. Desa Jari; dan 3. Desa Krondonan. h. Perdesaan Temayang meliputi : 1. Desa Soko; 2. Desa Papringan; 3. Desa Bakulan; 4. Desa Kedungsumber; 5. Desa Pandanroyo; 6. Desa Belun; 7. Desa Ngujung; 8. Desa Jono; 9. Desa Pancur; dan 10. Desa Buntalan. i. Perdesaan Sugihwaras meliputi : 1. Desa Bareng; 2. Desa Alasagung; 3. Desa Panunggalan; 4. Desa Bulu; 5. Desa Wedoro; 6. Desa Glagah; 7. Desa Nglajang; 8. Desa Panemon; 9. Desa Jati Tengah; 10. Desa Balongrejo; 11. Desa Kedungdowo; 12. Desa Genjor; dan 13. Desa Drenges. j. Perdesaan Kedungadem meliputi : 1. Desa Tondomulo; 2. Desa Kesongo; 3. Desa Banjang; 4. Desa Dayukidul; 5. Desa Pejok; 6. Desa Babat; 7. Desa Mlideng; 8. Desa Kendung; 9. Desa Geger; 10. Desa Kepuh Kidul; 11. Desa Duwel; 12. Desa Kedungrejo; 13. Desa Megale; 14. Desa Sidorejo; 15. Desa Mojorejo; 16. Desa Tlogoagung; 17. Desa Sidomulyo; 18. Desa Jamberejo;

- 37 19. Desa Ngrandu; dan 20. Desa balongcabe. k. Perdesaan Kepohbaru meliputi : 1. Desa Pejok; 2. Desa Simorejo; 3. Desa Cengkir; 4. Desa Mojosari; 5. Desa Balongdowo; 6. Desa Sumberoto; 7. Desa Turigede; 8. Desa Sumberaagung; 9. Desa Nglumber; 10. Desa Klangkong; 11. Desa Jipo; 12. Desa Bayemgede; 13. Desa Tlogorejo; 14. Desa Wiro; 15. Desa Betet; 16. Desa Mudung; 17. Desa Krangonanyar; 18. Desa Bumirejo; 19. Desa Karangan; 20. Desa Sumbergede; 21. Desa Sugihwaras; dan 22. Desa Pohwates. l. Perdesaan Baureno meliputi : 1. Desa Tlogoagung; 2. Desa Gunungsri; 3. Desa Kalisari; 4. Desa Bumiayu; 5. Desa Ngemplak; 6. Desa Banjaranyar; 7. Desa Drajat; 8. Desa Sembunglor; 9. Desa Banjaran; 10. Desa Pomahan; 11. Desa Karangdayu; 12. Desa Lebaksari; 13. Desa Pucangarum; 14. Desa Tanggung; dan 15. Desa Kedungrejo. m. Perdesaan Kanor meliputi : 1. Desa Sarangan; 2. Desa Pesen; 3. Desa Samberan; 4. Desa Palembon; 5. Desa Nglarangan; 6. Desa Sroyo; 7. Desa Cangaan; 8. Desa Simpatan; 9. Desa Kabalan; 10. Desa Piyak; 11. Desa Sideng; 12. Desa Bakung; 13. Desa Bungur; 14. Desa Caruban;

- 38 15. Desa Simorejo; 16. Desa Temu; 17. Desa Prigi; 18. Desa Semambung; 19. Desa Pilang; 20. Desa Gedongarum; dan 21. Desa Kedungprimpen. n. Perdesaan Sumberejo meliputi : 1. Desa Tlogohaji; 2. Desa Kedungrejo; 3. Desa Mlinjen; 4. Desa Sumberharjo; 5. Desa Banjarejo; 6. Desa Ngampal; 7. Desa Deru; 8. Desa Sendangagung; 9. Desa Pejambon; 10. Desa Sambongrejo; 11. Desa Wotan; 12. Desa Kayulemah; 13. Desa Teleng; 14. Desa Karangdinoyo; 15. Desa Pekuwon; 16. Desa Karangdowo; 17. Desa Jatigede; 18. Desa Tulungrejo; 19. Desa Margoagung; 20. Desa Butoh; 21. Desa Mejuwet; dan 22. Desa Prayungan. o. Perdesaan Balen meliputi : 1. Desa Penganten; 2. Desa Pohbogo; 3. Desa Mayangkawis; 4. Desa Sidobandung; 5. Desa Kenep; 6. Desa Bulaklo; 7. Desa Ngadiluhur; 8. Desa Kemamang; 9. Desa Mulyoagung; 10. Desa Lengkong; 11. Desa Pilanggede; 12. Desa Prambatan; 13. Desa Sekaran; 14. Desa Kedungdowo; 15. Desa Mulyorejo; dan 16. Desa Sarirejo. p. Perdesaan Sukosewu meliputi : 1. Desa Semawot; 2. Desa Klepek; 3. Desa Sitiaji; 4. Desa Semenkidul; 5. Desa Jumput; 6. Desa Tegalkodo; 7. Desa Duyungan; 8. Desa Pacing;

- 39 9. Desa Purwosari; 10. Desa Sumberjokidul; 11. Desa Sidorejo; dan 12. Desa Sidodadi. q. Perdesaan Kapas meliputi : 1. Desa Bendo; 2. Desa Kumpulrejo; 3. Desa Padangmentoyo; 4. Desa Tanjungharjo; 5. Desa Tapelan; 6. Desa Bangilan; 7. Desa Sembung; 8. Desa Wedi; 9. Desa Klampok; 10. Desa Semenpinggir; 11. Desa Nglampek; 12. Desa Sambiroto; 13. Desa Bakalan; dan 14. Desa Bogo. r. Perdesaan Trucuk meliputi : 1. Desa Kanten; 2. Desa Sumbangtimun; 3. Desa Kandangan; 4. Desa Mori; 5. Desa Tulungrejo; 6. Desa Sumbrejo; 7. Desa Sranak; dan 8. Desa Banjarsari. s. Perdesaan Dander meliputi : 1. Desa Kunci; 2. Desa Sumberarum; 3. Desa Jatiblimbing; 4. Desa Desa Ngunut; 5. Desa Karangsono; 6. Desa Sendangrejo; 7. Desa Ngraseh; 8. Desa Sumberagung; 9. Desa Ngulanan; dan 10. Desa Ngablak. t. Perdesaan Ngasem meliputi : 1. Desa Setren; 2. Desa Trenggulunan; 3. Desa Butoh; 4. Desa Mediyunan; 5. Desa Kolong; 6. Desa Sendangharjo; 7. Desa Bandungrejo; 8. Desa Sambong; 9. Desa Ngantru; 10. Desa Bareng; 11. desa Tengger; 12. Desa Wadang; 13. Desa Jelu; dan 14. Desa Jampet. u. Perdesaan Kalitidu meliputi : 1. Desa Pungpungan;

- 40 2. Desa Leran; 3. Desa Sukoharjo; 4. Desa Bringinrejo; 5. Desa Mojo; 6. Desa Mojosari; 7. Desa Mayangrejo; 8. Desa Pilangsari; 9. Desa Mlaten; dan 10. Desa Cengunklung. v. Perdesaan Malo meliputi : 1. Desa Dukuhlor; 2. Desa Kacangan; 3. Desa Kemiri; 4. Desa Petak; 5. Desa Kliteh; 6. Desa Sudah; 7. Desa Ngujung; 8. Desa Tambakromo; 9. Desa Sumberejo; 10. Desa Banaran; 11. Desa Rendeng; 12. Desa Tinawun; 13. Desa Kedungrejo; 14. Desa Tanggir; 15. Desa Semlaran; dan 16. Desa Tulungagung. w. Perdesaan Purwosari meliputi : 1. Desa Pelem; 2. Desa Kaliombo; 3. Desa Ngrejeng; dan 4. Desa Donan. x. Perdesaan Padangan meliputi : 1. Desa Tebon; 2. Desa Prangi; 3. Desa Ngeper; 4. Desa Purworejo; 5. Desa Sonorejo; 6. Desa Ngradin; 7. Desa Kendung; 8. Desa Sidorejo; dan 9. Desa Nguken. y. Perdesaan Kasiman meliputi : 1. Desa Tembalang; 2. Desa Betet; 3. Desa Bengah; 4. Desa Sidomukti; 5. Desa Tambakmerak; 6. Desa Hargomulyo; dan 7. Desa Ngaglik. z. Perdesaan Kedewan meliputi : 1. Desa Kawengan; 2. Desa Beji; dan 3. Desa Hargomulyo.

- 41 -

Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya Pasal 34 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kawasan perutukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terdiri atas : a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; c. kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan d. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan latihan tembak di Banjarsari, Kecamatan Trucuk; dan b. kantor KODIM 0813 , kantor Polres, komplek Brimob, dan mess TNI Polri di Kecamatan Bojonegoro. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. pengembangan perdagangan di perkotaan PKW, perkotaan PKLp, dan perkotaan PPK; b. pengembangan kegiatan perdagangan modern terdapat di perkotaan Bojonegoro; c. pengembangan agropolitan terdapat di Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, dan Kecamatan Kalitidu; dan d. pengembangan perdagangan tradisional di PPL. Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan peruntukan : a. kawasan pendidikan berada pada kawasan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi; b. kawasan kesehatan berada pada kawasan rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan Apotik; dan c. kawasan peruntukan peribadatan berada pada kawasan masjid, langgar, gereja, dan vihara. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 3.626 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) Ha, meliputi : a. ruang terbuka hijau (RTH) publik berupa taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan dan sungai; dan b. ruang terbuka hijau (RTH) privat berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan. Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 - 34 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di daerah.

- 42 BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Pasal 36 (1) Penetapan kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas : a sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah pusat, berupa Gerbangkertosusilo Plus (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, lamongan , Bojonegoro, dan Tuban) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN); (3) Rencana pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rencana kawasan strategis yang berada didalam lingkup pengelolaan pemerintah provinsi, meliputi : a dalam menunjang pengembangan ekonomi wilayah perbatasan JatimJateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, segitiga emas pertumbuhan Tuban-LamonganBojonegoro; dan b kawasan tertinggal meliputi Kabupaten Bojonegoro. (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi : a kawasan PKLp; b kawasan pertanian; c kawasan industri; d kawasan agroindustri; e kawasan pariwisata; f kawasann perdagangan dan jasa; dan g kawasan pertambangan bahan galian strategis dan migas. (5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan penduduk samin di desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo. (6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi a kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; b kawasan batuan; dan c kawasan waduk Pacal. (5) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 :50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 43 BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 37 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas ; a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; c. indikasi waktu pelaksanaan; d. indikasi sumber pendanaan; dan e. indikasi pelaksana kegiatan. (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. perwujudan struktur ruang; b. perwujudan pola ruang; dan c. perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten. (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sampai dengan tahun 2031 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, meliputi : a. tahap pertama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015; b. tahap kedua tahun 2016 sampai dengan tahun 2020; c. tahap ketiga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025; dan d. tahap keempat tahun 2026 sampai dengan 2031. (5) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi a. dana Pemerintah; b. dana Pemerintah Provinsi; c. dana Pemerintah Kabupaten; d. dana BUMN; e. dana swasta; dan f. dana masyarakat. (6) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi : a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Kabupaten; d. BUMN; e. swasta; dan f. masyarakat. (7) Rincian tahapan pelaksanaan program-program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Pasal 38 (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan

- 44 b. perwujudan sistem prasarana wilayah. (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pengembangan pusat kegiatan wilayah di perkotaan Bojonegoro; b. pengembangan pusat kegiatan lokal promosi; c. pengembangan pusat pelayanan kawasan; dan d. pengembangan pusat agrobisnis di perdesaan atau desa pusat pertumbuhan. (3) Indikasi program utama perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi : 1. pengembangan jaringan yang menghubungkan antar kabupaten; 2. pengembangan jaringan jalan lingkar selatan; 3. peningkatan jalan antar pusat kegiatan; 4. pengadaan infrastruktur penunjang agropolitan; 5. peningkatan jalan penghubung desa dan kota; 6. pembangunan jembatan lintas Bengawan Solo; 7. pembangunan terminal;dan 8. pembangunan infrastruktur pendukung terminal; dan 9. pembangunan bandar udara. b. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi : 1. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi; dan 2. peningkatan kapasitas listrik; c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, berupa pengembangan jaringan telekomunikasi; d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi : 1. pengembangan waduk; dan 2. pemeliharaan jaringan irigasi; e. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi : 1. pengadaan TPA dan TPS; 2. pengembangan drainase; dan 3. pengembangan jaringan air minum. f. perwujudan ruang evakuasi bencana berupa pengembangan ruang evakuasi bencana. Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Pasal 39 (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. perwujudan kawasan lindung;dan b. perwujudan kawasan budidaya. (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. penggantian tegakan tanaman yang diambil buahnya; b. reboisasi kawasan yang rusak;dan c. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (early warning system). (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. penetapan lahan pertanian berkelanjutan; b. pengembangan hortikultura unggulan; c. Pengembangan perikanan;

- 45 d. pengembangan kawasan industri besar, industri kecil menenggah, dan industri rumah tangga; e. pengembangan zona dan paket-paket wisata; dan f. penyediaan rumah yang layak huni. Bagian Keempat Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pasal 40 Indikasi program utama perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, meliputi : a. tahap pertama, meliputi : 1. Perkotaan Bojonegoro; 2. Perkotaan Kalitidu; 3. Perkotaan Dander; 4. Perkotaan Sumberejo; 5. Perkotaan Kapas; dan 6. Perkotaan Ngraho. b. tahap kedua, meliputi : 1. Perkotaan Temayang; dan 2. Perkotaan Kedungadem; c. tahap ketiga, meliputi : 1. Perkotaan Trucuk; dan 2. Perkotaan Ngasem; d. tahap keempat, meliputi : 1. Perkotaan Padangan; dan 2. Perkotaan Baureno. e. tahap kelima, meliputi : 1. Perkotaan Tambakrejo; dan 2. Perkotaan Kedewan; f. tahap keenam, meliputi : 1. Perkotaan Balen; 2. Perkotaan Purwosari; dan 3. Perkotaan Sugihwaras; g. tahap ketujuh, meliputi : 1. Perkotaan Kasiman; dan 2. Perkotaan Bubulan; h. tahap kedelapan, meliputi : 1. Perkotaan Ngambon;dan 2. Perkotaan Sukosewu. i. tahap kesembilan, meliputi : 1. Perkotaan Kanor;dan 2. Perkotaan Sekar. j. tahap kesepuluh, meliputi : 1. Perkotaan Malo; dan 2. Perkotaan Gondang. k. tahap kesebelas, meliputi : 1. Perkotaan Margomulyo; dan 2. Perkotaan Kepohbaru.

- 46 BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 41 Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f , terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. sanksi administratif. Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 42 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang, yang meliputi : 1. sistem pusat kegiatan; 2. sistem jaringan transportasi darat; 3. sistem jaringan transportasi perekeretaapian; 4. sistem jaringan transportasi udara; 5. sistem jaringan energi; 6. sistem jaringan telekomunikasi; 7. sistem jaringan sumber daya air; 8. sistem pengelolaan lingkungan; 9. kawasan ruang evakuasi bencana; b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; yang meliputi : 1. kawasan lindung; 2. kawasan budidaya; c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis, berupa kawasan strategis. Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 43 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 1, meliputi : a. peraturan zonasi pada PKW, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah; b. peraturan zonasi untuk PKLp, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;

- 47 c. peraturan zonasi untuk PPK, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan d. peraturan zonasi untuk PPL, disusun dengan ketentuan kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat berupa Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 2, disusun dengan ketentuan : a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan; c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan(ruwasja); d. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; e. dilarang seluruh pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja sesuai dengan kelas dan hirarki jalan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi perkeretaapian berupa ketentuan umum peraturan zonasi sistem jalur kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 3, disusun dengan ketentuan : a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. pada pemanfaatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. adanya pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; d. adanya pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan ketentuan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api, dimana kawasan sempadan jalan kereta api untuk single track (jalur tunggal) sebesar 21 (dua puluh satu) meter dan untuk double track (jalur ganda) sebesar 23 (dua puluh tiga) meter. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 4, meliputi : a. diperbolehkannya pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara; b. diperbolehkannya pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pembatasan pembangunan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan d. dilarang mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

- 48 (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 5, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut; b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas negara; c. dilarang memanfaatkan ruang disekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi; d. memasangan pipa gas, harus memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan disekitarnya; e. dilarang mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dengan sempadan berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi; dan f. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pembangkit listrik. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 6, disusun dengan ketentuan : a. dperbolehkan jaringan melintasi tanah miliki atau dikuasai pemerintah; b. dalam kawasan perkotaan pembangunan menara untuk jaringan telekomunikasi dibatasi; dan c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau menara dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 7, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana tersebut pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk; dan c. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 8, disusun dengan ketentuan : a. diperboleh bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang karena sifatnya mempunyai kekhususan yang memerlukan penanganan operasional dan spesifikasi khusus; b. diizinkan untuk perkantoran yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian;dan c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a butir 9, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa; b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana; dan c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

- 49 Paragraf 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 44 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b butir 1, meliputi : a. kawasan hutan lindung; b. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan e. kawasan rawan bencana alam. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan : a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; c. kegiatan budidaya kehutanan hasil hutan bukan kayu hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; e. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; f. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya; g. dilarang merambah kawasan hutan; (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kawasan resapan air. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air, disusun dengan ketentuan : a. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat; c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; e. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan f. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk; dan b. sekitar mata air dan waduk. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai dan kawasan sekiar waduk, disusun dengan ketentuan : a. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai; b. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

- 50 d. pendirian bangunan dibatasi hanya menunjang fungsi taman rekreasi; e. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai; dan g. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air dan waduk, disusun dengan ketentuan : a. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air; b. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; c. dilarang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; d. dilarang seluruh kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup; dan e. dilarang pemanfaatan hasil tegakan.tanaman yang diambil buahnya. (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelestarian alam, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan : a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; b. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata; c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; d. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; e. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan f. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat. (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. kawasan rawan banjir; b. kawasan rawan tanah longsor; dan c. kawasan rawan angin topan, puting beliung, dan kekeringan. (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan: a. penetapan batas dataran banjir; b. diperbolehkan pada pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan c. dilarang bagi kegiatan permukiman baru dan fasilitas umum penting lainnya. (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan : a. dipebolehkan bagi kegiatan hutan produksi; dan b. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. (12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin topan, puting beliung, dan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, disusun dengan ketentuan : a. dipebolehkan bagi kegiatan hutan produksi;

- 51 -

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

b. diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering; dan c. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b butir 2, meliputi: a. kawasan peruntukan hutan; b. kawasan peruntukan pertanian; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan industri; f. kawasan peruntukan pariwisata; g. kawasan peruntukan permukiman; dan h. kawasan peruntukan budidaya lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdiri atas : a. hutan produksi; dan b. hutan rakyat. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi; sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari; b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat; sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari; b. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan; c. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; d. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan e. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas kawasan hutan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdiri atas : a. tanaman pangan; b. hortikultura; c. perkebunan; dan d. peternakan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; b. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; c. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; d. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;

- 52 -

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

e. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; f. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi; dan g. dilarang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan kegiatan pertanian lahan basah dan kering; dan b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan , sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan; b. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan; dan c. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan pemanfaatan potensi perternakan di wilayah permeliharaan; b. diizinkan guna pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial; c. diizinkan peningkatan nilai tambah perternakan melalui pengembangan industri pengelolaan hasil perternakan; d. dilarang pada pengelolan yang merusak kawasan lingkungan; dan e. dilarang pada kawasan permukiman perkotaan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan aktivitas pendukung aktivitas perikanan; b. diizinkan pengembangan budidaya untuk konservasi ikan yang terancam punah pada wilayah waduk dan sungai; c. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, Breeding Centre pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan; d. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat; dan e. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu fungsi dan kesuburan lahan perikanan kolam serta mencemari kualitas air di waduk dan sungai. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d, disusun dengan ketentuan : a. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk melakukan pengawasan volume produksi; b. diperbolehkan bagi peningkatan kemampuan untuk mengendalikan dampak lingkungan dan sosial; c. diperizinkan pemanfaatan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;

- 53 -

(24)

(25)

(26)

(27)

d. diperizinkan bagi upaya rehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan; e. diperbolehkan kegiatan usaha pertambangan sumberdaya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan ketentuan ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan f. dilarang adanya kegiatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf e, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri; b. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; c. penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (green belt) dan RTH; d. diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga peruntukan industri; e. penyelenggaraan perumahan karyawan, fasum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri; f. penyelenggaraan IPAL; dan g. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf f, disusun dengan ketentuan : a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya; b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan e. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman , sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf g, terdiri atas : a. permukiman perkotaan; dan b. permukiman perdesaan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a, disusun dengan ketentuan : a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Blok Peruntukan, KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Blok Peruntukan, dan KDH (Koefisien Dasar Hijau); b. boleh dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui : 1. pembuatan sumur resapan; 2. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; dan 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan. c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; d. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;

- 54 -

(28)

(29)

(30)

(31)

e. penetapan amplop bangunan; f. penetapan tema arsitektur bangunan; g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b, disusun dengan ketentuan : a. intensitas pemanfaatan ruang dengan memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang yang diukur dari daerah perencanaan, kepadatan bangunan, KDB (Koefisien Dasar Bangunan) Blok Peruntukan, KLB (Koefisien Lantai Bangunan) Blok Peruntukan, dan KDH (Koefisien Dasar Hijau); b. boleh dibangun dengan KDB tinggi dengan syarat melakukan pemulihan keseimbangan neraca air melalui : 1. pembuatan kolam resapan dan/atau waduk; 2. pembuatan sumur resapan;dan 3. kombinasi pembuatan sumur resapan dan kolam resapan. c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; d. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; e. penetapan amplop bangunan; f. penetapan tema arsitektur bangunan; g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan; dan i. dilarang pengembangan budidaya lainnya. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf h, terdiri atas : a. Kawasan pertahanan dan keamanan; b. Kawasn peruntukan perdagangan dan jasa; c. Kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; dan d. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a, disusun dengan ketentuan : a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan; b. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia; c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan; d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pertahanan dan keamanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dan keamanan. e. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan f. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b, disusun dengan memperhatikan :

- 55 -

(32)

(33)

a. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen); b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan perdagangan, jasa, dan fasilitas umum lainnya; dan d. dilarang bagi kegiatan yang bukan pendukung perdagangan dan jasa. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan, kesehatan dan peribadatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c, disusun dengan ketentuan : a. peningkatan dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai kawasan untuk pendidikan, kesehatan, dan peribadatan; b. pengutamaan pada kondisi aman dari bahaya bencana atau bahaya bencana buatan manusia; c. peningkatan akses menuju pusat kegiatan pendidikan, kesehatan dan peribadatan yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan; dan d. pengendalian yang disesuaikan dengan kriteria teknik kawasan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peribadatan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d, disusun dengan ketentuan : a. dilarang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH; b. diizinkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh persen); c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH. Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 45

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, terdiri atas : a. sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; b. sudut kepentingan sosial dan budaya; dan c. sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan : a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar; b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing; c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secara khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap dipertahankan;

- 56 d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh dilakukan perubahan fungsi dasarnya. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dengan ketentuan : a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung keberadaan tradisi local atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu estetika dan adat istiadat yang ada; b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya; c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan karakter kawasan; d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait dengan tradisi local dan pariwisata; dan f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian dua pertiga dari tradisi lokal yang ada. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dengan ketentuan : a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan harus dilakukan pengembalian ke rona awal; b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 46 (1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang terdiri atas: a. izin lingkungan; b. izin perencanaan dan pembangunan; dan c. izin kegiatan. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Izin Gangguan atau Hinder Ordonansi (HO); dan b. Izin persetujuan Recana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- 57 -

(5)

(6)

(7) (8) (9) (10)

a. Izin peruntukan penggunaan lahan; b. Izin lokasi;dan c. Izin mendirikan bangunan (IMB). Izin peruntukan penggunaan lahan berupa pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan lokasi yang diajukan kurang dari 1 (satu) Ha meliputi: a. industri rumah tangga; b. perkantoran; c. perdangan dan jasa; dan d. pariwisata buatan. Pemberian izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan lokasi yang diajukan sama atau lebih dari 1 (satu) Ha meliputi : a. industri besar; b. industri kecil menenggah; c. perkantoran; dan d. perdagangan dan jasa. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan setelah mendapatkan izin lingkungan , izin peruntukan penggunaan lahan dan/atau izin lokasi. Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. Izin SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan); dan b. izin keramaian. Pemberian perizinan sebagimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada perseorangan, dan/atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan peraturan Bupati. Pasal 47

(1) (2)

Ketentuan ketat skala Ketentuan ketat skala

perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian regional diatur dengan peraturan Gubernur. perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian lokal diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 48 Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, terdiri atas: a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

- 58 Paragraf 2 Ketentuan Pemberian Insentif Pasal 49 (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, terdiri atas : a. insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan; b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat yang mau lahannya dijadikan lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. kemudahan memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, pupuk dan pemasaran; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan d. pemberian penghargaan kepada masyarakat. (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. kemudahan prosedur perizinan; dan b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur. (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. kemudahan prosedur perizinan; b. kemudahan dalam mendapatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan c. pemberian penghargaan dan kenaikan pangkat. Paragraf 3 Ketentuan Pemberian Disinsentif Pasal 50 (1) Pemberian disinsentif untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri atas : a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- 59 a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; b. pembatasan penyediaan infrastruktur; c. pengenaan kompensasi; d. Izin tidak diperpanjang; dan e. penalti. (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi : a. di non jobkan dari urusan kepemerintahan; b. di non aktifkan dari jabatan; dan c. pemecatan. (4) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kelima Sanksi Administratif Pasal 51 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. (2) Ketentuan pemberian sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan; b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, dan sanksi perdata. (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang;dan/atau i. denda administratif. (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali. (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui : a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- 60 b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang; c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (7) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui : a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum); b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus; d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui : a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar; c. pejabat yang berwenang melakukan tidnakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- 61 d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku. (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui : a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang; c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin; d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan. (10) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui : a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku; b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin; c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin; e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan. (11) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui : a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

- 62 -

(12)

(13) (14)

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa. Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui : a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagianbagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya; b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang; c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang; d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu; e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari. Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif. Tata cara pengenaan sanksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 52

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak: a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; b. mengetahui secara terbuka RTRW, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan; c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

- 63 Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 53 (1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib : a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 54 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk : a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa : a. masukan mengenai : 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. (3) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa : a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 64 (4) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa : a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 55 (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah kabupaten dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 56 (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 57 Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 58 (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- 65 (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Penijauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 59 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketetntuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai iizin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan d. Pemanfataan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. (3) Permohonan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang masih dalam proses, harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.

- 66 Pasal 60 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

mengenai

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 61 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkankan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2011 BUPATI BOJONEGORO, ttd. H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 NOMOR 22. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN I

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2011

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

BUPATI BOJONEGORO, ttd H. SUYOTO

LAMPIRAN II

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2011

A. NAMA-NAMA SUNGAI DI KABUPATEN BOJONEGORO No

Nama Sungai

Panjang (Km)

Debit Air (M3/detik)

1

Kaduk

12

20,00

2

Pandan

11

17,00

3

Tinggang

28

126,00

4

Gemongan

21

58,32

5

Gondang

45

233,64

6

Tidu

39

107,00

7

Tengah

10

17,00

8

Grogolan

22

17,00

9

Kedungbajul

20

80,64

10

Pacal

66

266,60

11

Loro

20

17,00

12

Besuki

32

135,00

13

Mekuris

43

90,20

14

Deru

12

17,00

15

Ingas

19

127,28

16

Semarmendem

45

128,16

17

Pohwates

19

17,00

Sumber : Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro

- 2 B. WADUK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun 2010 Lokasi No

Nama Waduk

Desa

Kec.

1

Pacal

Kedungsumber

Temayang

2

Purworejo

Purworejo

Padangan

3

Laren

Leran

Kalitidu

4

Tlogohaji

Tlogohaji

Sumberrejo

5

Pasinan

Pasinan

Baureno

6

Panjang

Panjang

Kedungadem

7

Nglambangan

Ngambon ( Setren)

Ngambon (Ngasem)

8

Pejok

9

Gonseng TOTAL

Volume Air (m3) Isi Keadaan Waduk/ Sekarang Embung 23000000 23000000

Luas Areal (Ha) 16688

250000

250000

165

1000000

1000000

1144

45000

45000

30

49200

49200

36 161

80000

80000

4000000

-

24424200

24424200

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Bojonegoro

Keterangan

18224

Disuply Pompa

- 3 C. EMBUNG DI KABUPATEN BOJONEGORO

Tahun 2010 Lokasi No 1

Nama Waduk Prangi

Desa Prangi

Kec. Padangan

Volume Air (m3) Isi Keadaan Waduk/ Sekarang Embung 300000 300000

Luas Areal (Ha) 100

2

Temulus

Ngasinan

Padangan

45100

45100

60

3

Ngasinan/Nolo

Ngasinan

Padangan

100000

100000

80

4

Sonorejo

Sonorejo

Padangan

150000

150000

100

5

Ngradin

Ngradin

Padangan

100000

100000

60

6

Tapelan

Tapelan

Ngraho

120000

120000

70

7

Sumberarum

Sumberarum

Ngraho

100000

100000

100

8

Geneng

Geneng

Margomulyo

40000

40000

75

Keterangan Disuply Pompa Jica

Disuply Pompa Jica Disuply Pompa Jica

9

Watang

Tambakrejo

Tambakrejo

35000

35000

50

10

Rowoglandang

Gading

Tambakrejo

1000000

1000000

150

11

Bibis

Purwosari

Purwosari

30000

30000

45

12

Sambeng

Sambeng

Kasiman

30000

30000

30

13

Tumo

Hargomulyo

Kedewan

2000

2000

20

14

Beji

Dilem

Kedewan

60000

60000

20

15

Sumberrejo

Sumberrejo

Malo

300000

300000

200

16

Wotangare

Wotangare

Kalitidu

150000

150000

30

17

Wadang

Wadang

Ngasem

-

-

90

18

Wotanngare

Wotangare

Kalitidu

150000

150000

30

19

Pajeng

Pajeng

Gondang

80000

80000

60

20

Grobokan

Bendo

Kapas

36750

36750

30

21

Buntung

Sumberjokidul

Sukosewu

150000

150000

244

Suply D.I Pirang Suply D.I Pacal

22

Mayangkawis

Mayangkawis

Balen

-

-

1036

Suply D.I Pacal

23

Garas

Penganten

Balen

150000

150000

920

Suply D.I Pacal

24

Barong

Ngampal

Sumberrejo

150000

150000

2916

Suply D.I Pacal

25

Wotan

Wotan

Sumberrejo

100000

100000

50

26

Growok

Sumberharjo

Sumberrejo

100000

100000

40

27

Tumbrasanom

Tumbrasanom

Kedungadem

80000

80000

30

28

Drokilo

Drokilo

Kedungadem

20000

20000

25

29

Cengkir

Cengkir

Kepohbaru

200000

200000

100

30

Sidomukti

Sidomukti

Kepohbaru

77000

77000

40

3855850

3855850

6801

TOTAL Sumber : Din as PU Pengairan Kabupaten Bojonegoro

- 4 D. DAFTAR DAERAH IRIGASI DAN KEBERADAAN HIIPPA > 3000 HA

Daerah Irigasi (DI)

Jaringan Irigasi (JI)

1

Pacal

2

Pacal

Pacal Kiri + Pompa Pacal Kiri

3 4 5

Pacal Pacal Pacal

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

No

Kewenangan Dan Pengelolaan Pusat Di WiIlayah Kabupaten Bojonegoro Luas Baku : 16.688 Ha Kondisi Tahun 2010 LUAS AREAL Desa Kecamatan Nama HIPPA Tunggal (Ha) Semanding BOJONEGORO Manding Tirto Sidodadi

SUKOSEWU

Tirto Dadi

Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kanan

Sumberjo Kidul Sukosewu Dayungan

SUKOSEWU SUKOSEWU SUKOSEWU

Sumber Tirto Tirto Sari Tirto Tani Makmur

Pacal

Pacal Kiri

Tanjungharjo

KAPAS

Tirto Karya Tani

Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal

Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kiri Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan

Wedi Padang Mentoyo Tikusan Kedaton Plesungan Mojodeso Sukowati Klampok Bakalan Sambiroto Bogo Kapas Semen Pinggir Mayangkawis Suwaloh Sidobandung Balenrejo Kenep Sobontoro Ngadiluhur

KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS KAPAS BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN

Noto Tirto Padang Tirto Tirto Jaya Tirto Sumber Tani Tirto Sumber Rejeki Mojo Tirto Tirto Wati Tirto Karya Bhakti Margo Tirto Sambi Tirto Bogo Tirto Tirto Sumber Makmur Genah Tirto Sumber Pangan Sidodadi Sumber Pangan Dewi Sri Lestari Tirto Luhur Sri Rejeki

Nama Gab. HIPPA/Induk

Keterangan

Gab. Induk/ Tirto Karya Makmur

Sal. Primer Pacal Kiri JI Pacal Kiri

Gab. HIPPA/ Tirto Mulyo Gab. HIPPA/ Tirto Agung

Sal. Sek. Kendal Kiri + Sek. Soko Sal. Sek. Kendal Kanan

- 5 LUAS AREAL (Ha)

Daerah Irigasi (DI)

Jaringan Irigasi (JI)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal

Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan

Margomulyo Kabunan Lengkong Kemamang Mulyoagug Sekaran Prambatan Mulyorejo Sarirejo Kedungdowo Pilanggede Bulu Bulaklo Penganten

BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN BALEN

Sumber Mulyo Sari Bumi Tirto Utomo Sri Rahayu Tirta Agung Tirto Kencono Tani Makmur Sari Mulyo Mardi Utomo Tirto Utomo Sumber Sari Rukun Makmur Sri Wedari Rukun Makmur

41

Pacal

Pacal Kanan

Pohbogo

BALEN

Tani Makmur

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal

Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris

Kedungbondo Ngampal Sendangagung Deru Karangdowo Bugangin Pekuwon Sumuragung Sumberrejo Pejambon Jatigede Talun Prayungan Sambongrejo Tulungrejo Margoagung Butoh

BALEN SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO

Sumber Rejeki Tirto Miguno Belum dibentuk Sumber Makmur Agung Rejeki Sumber Tani Suko Makmur Bina Tirta Sumber Asri Sumber Rejeki Jati Makmur Tirto Mulyo Sumber Urip Margo Lestari Tani Prasojo Mardi Sembodo Margo Makmur

No

Desa

Kecamatan

Nama HIPPA Tunggal

Nama Gab. HIPPA/Induk

Gab. HIPPA Tirto Agawe Santoso

Keterangan

Sal. Sek. Penganten

- 6 No 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Daerah Irigasi (DI)

Jaringan Irigasi (JI)

Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal

Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Merkuris Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Kanan Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris

LUAS AREAL (Ha)

Desa Mejuwet Karangdinoyo Kayulemah Teleng Samberan Pesen Tejo Simbatan Sarangan Cangaan Kabalan Palembon Nglarangan Bakung Sedang Piyak Caruban Tambahrejo Sumberwangi Kanor Prigi Temu Semambung Pilanggede Gedongarum Kedungprimpen Sroyo Bungur Simorejo Sembung Lor Ngemplak Drajat Banjar Anyar Banjaran

Kecamatan SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO SUMBERREJO KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR KANOR BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO

Nama HIPPA Tunggal Tani Makmur Tirto Sumber Makmur Tani Makmur Tirto Sumber Rejeki Lohjinawe Margo Makmur Belum dibentuk Tani Mulyo Sri Rejeki Sumber Rejeki Hidup Tani Maju Sumber Rejeki Hidup Sumber Pangan Sumber Harta Sumber Murni Sumber Rejeki Tirto Sumber Rejeki Tani Rukun Tani Estu Murni Sumber Rejeki Sumber Warih Sinau Andandani Urip Tani Makmur Tani Maju Sri Rejeki Sumber Makmur Sari Mentes Tani Maju Sumber Urip Ngudi Tirto Tani Murni Wiro Bakti Tirto Langgeng Tirto Nadi

Nama Gab. HIPPA/Induk

Keterangan

- 7 No 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Daerah Irigasi (DI)

Jaringan Irigasi (JI)

Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal Pacal

Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Merkuris Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo Pacal Kerjo

LUAS AREAL (Ha)

Desa Pomahan Pucang Arum Kedungrejo Lebaksari Karangdayu Sraturejo Blongsong Baureno Bumi Ayu Tulungagung Gununngsari Kauman Trojalu Tlogoagung Pohwates Cengkir Balongdowo Brangkal Mojosari Woro Turigede Bayam Gede Nglumber Sumberagung Sumberroto Tlogo rejo Bumi Rejo Sumber Gede

Kecamatan BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO BAURENO KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU KEPOHBARU

Nama HIPPA Tunggal Harapan Makmur Sarwo Tentrem Saidodadi Sidomakmur Tirto Sari Tani Makmur Tirto Nadi Belum dibentuk Mardi Rejeki Sumber Makmur Tirto Sari Bumi Sumber Agung Harapan Makmur Tlogo Makmur Rahayu Sumber Pangan Tani Makmur Sido Makmur Tani Makmur Karya Tani Sumber Makmur Sumber Rejeki Margo Mulyo Sumber Makmur Sumber Rejeki Tirto Yoso Tirto Bumi Sari Bumi

Nama Gab. HIPPA/Induk

Keterangan

- 8 Daftar Daerah Irigasi Dan Keberadaan HIPPA 1000 - 3000 Ha Kewenangan Dan Pengelolaan Propinsi Di Wilayah Kerja DPU Kabupaten Bojonegoro

NO I

DAERAH IRIGASI (D.I.) LERAN

JARINGAN IRIGASI (J.I.) LERAN I

LERAN II

II

1

2

PIRANG

PIRANG KANAN

PIRANG KIRI

LUAS AREAL (Ha) 626 8

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GAB. HIPPA INDUK

Leran Sukoharjo

Kalitidu Kalitidu

Tirto Agung Tirto Sari

Tirto Lestari

Ngumpakdalem Sumbertlaseh Ngulanan Ngablak 6

Dander Dander Dander Dander 2

Tirto Margo Mulyo Sidomukti Sumber Rejeki Sumber Tirto 6

Tirto Makmur

168 3 81 79 114 45 6

Bendo Tapelan Padangmentoyo Tanjungharjo Wedi Kalianyar Tikusan

Kapas Kapas Kapas Kapas Kapas Kapas Kapas

Harta Tirto Karya Tirto Padang Tirto Tirto Karya Tani Noto Tirto Tirto Kencono Tirto Jaya

Sumber Rejeki

851 61

Bendo

Kapas

Harta Tirto

Tirto Sumber Makmur

Bangilan Sembung Tanjungharjo Wedi Ngampel Tapelan Pacul Mojokampung

Kapas Kapas Kapas Kapas Kapas Kapas Bojonegoro Bojonegoro

Tirto Agung Sambung Tirto Tirto Karya Tani Noto Tirto Tirto Maju Karya Tirto Margo Mulyo Tirto Makmur

103 176 160 71 1.144

2

496

73 94 14 31 65 48 38 19

KET

- 9 NO

DAERAH IRIGASI (D.I.)

JARINGAN IRIGASI (J.I.)

1 III

CAWAK

1

2 CAWAK

1

LUAS AREAL (Ha) 40 124 22 29 4 32 99 58

DESA Kadipaten Sukorejo Kepatihan Ngrowo Jatiblimbing Ngraseh Mojoranu Ngumpakdalem

1.347 54

KECAMATAN Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Bojonegoro Dander Dander Dander Dander

20

NAMA HIPPA TUNGGAL Waringin Agung Soko Tirto Tirto Raharjo Tirto Maju Ayam Belum Dibentuk Tirto Agung Ranu Tirto Tirto Margo Mulyo

4

20

Selorejo

Baureno

Karya Makmur

8 43 57 200 69 209 22 216

Tlogoagung Brangkal Sidomukti Nglumber Simorejo Krangkong Woro Bumirejo

Baureno Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru

Tlogo Makmur Sido Makmur Tirto Mukti Margo Mulyo Sri Rejeki Bumi Ayu Karya Tani Tirto Bumi

125 103 120 94 219 136 58

Sumbergede Jipo Mudung Betet Karangan Sugihwaras Ngranggonanyar

Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru Kepohbaru

Sari Bumi Genah Tirto Tirto Rahayu Tirto Asih Tirto Lestari Tirto Mitro Tirto Langgeng

16

2

16

1.733

NAMA GAB. HIPPA INDUK

2 Tirto Masyarakat Sejahtera

Tirto Rukun Makmur

2

KET

- 10 -

Daftar Daerah Irigasi Dan Keberadaan Hippa <1000 Ha Kewenangan Dan Pengelolaan Kabupatan Di Wilayah Kerja DPU Kab. Bojonegoro NO

DAERAH IRIGASI (DI)

JARINGAN IRIGASI (JI)

LUAS AREAL (Ha)

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK

KET

1

Bayemgede

Bayemgede

165

Bayemgede

Kepohbaru

Sumber Rejeki

Kali/cek dam

2

Sumberoto

Sumberoto

105

Sumberoto

Kepohbaru

Sumber Rejeki

Kali/cek dam

3

Cengkir

Cengkir

120

Cengkir

Kepohbaru

Sumber Pangan

Waduk

4

Sidomukti

Sidomukti

100

Sidomukti

Kepohbaru

Tirto Mukti

Embung

5

Ngranggonanyar

Ngranggonanyar

100

Ngranggonanyar

Kepohbaru

Tirto Langgeng

Kali/cek dam

6

Sumber Karan

Sumber Karan

60

Sumber Karan

Baureno

Tirto Sari Bumi

Sumber

7

Kalisari

Kalisari

85

Kalisari

Baureno

Tirto Sari Makmur

Pompa B Solo

8

Tanggungan

Tanggungan

40

Tanggungan

Baureno

Tirto Kamolan Makmur

Pompa B Solo

9

Tlogoagung

Tlogoagung

50

Tlogoagung

Baureno

Tlogo Makmur

Kali/cek dam

10

Tulungagung

Tulungagung

30

Tulungagung

Baureno

Sumber Makmur

Kali/cek dam

11

Selorejo

Selorejo

30

Selorejo

Baureno

Karya makmur

Kali/cek dam

12

Pasinan

Pasinan

36

Pasinan

Baureno

Bumi Subur

Waduk

13

Kadungrejo

Kadungrejo

50

Kadungrejo

Baureno

Sidodadi

Kali/cek dam

14 15

Lebaksari Pucangarum

Lebaksari Pucangarum

40 50

Lebaksari Pucangarum

Baureno Baureno

Sido Makmur Sarwo Tentrem

Pompa B Solo

16

Kedungprimpen

Kedungprimpen

Kedungprimpen

Baureno

-

Pompa B Solo

17

Tondomulo

Tondomulo

75

Tondomulo

Kedungadem

Tirto Sri Rejeki

Waduk

18

Drokilo

Drokilo

75

Drokilo

Kedungadem

Tirto Indra Jaya

Waduk

19

Tumbrasanom

Tumbrasanom

Tumbrasanom

Kedungadem

Agung Tirto

Kali/cek dam

100

Pompa B Solo

20

Kedungrejo

Kedungrejo

20

Kedungrejo

Kedungadem

-

Kali/cek dam

21

Tlogoagung

Tlogoagung

25

Tlogoagung

Kedungadem

-

Kali/cek dam

22

Panjang

Panjang

Panjang

Kedungadem

Karya makmur

Waduk

161

- 11 NO

DAERAH IRIGASI (DI)

JARINGAN IRIGASI (JI)

LUAS AREAL (Ha)

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK

KET

Mlidek

Kedungadem

Tirto Mulyo

Waduk

Tumbrasanom

Kedungadem

Agung Tirto

Waduk

23

Panunggalan

Panunggalan

35

Panunggalan

Sugihwaras

Tirto Makmur

Kali/cek dam

24

Geger

Geger

30

Geger

Sugihwaras

-

Kali/cek dam

25

Kadungrejo

Kadungrejo

25

Kadungrejo

Sugihwaras

-

Kali/cek dam

26

Kabalan

Kabalan

97

Kabalan

Kanor

Tirto Tani Maju

Pompa B Solo

27

Canga'an

Canga'an

74

Canga'an

Kanor

Tirto Sumber Hidup

Pompa B Solo

28

Teleng

Teleng

Teleng

Sumberejo

Tirto Sumber Rejeki

Waduk

29

Karangdinoyo

Karangdinoyo

44

Karangdinoyo

Sumberejo

Tirto Sumber Mulyo

Waduk

30

Wotan I + II

Wotan I + II

90

Wotan

Sumberejo

Tirto Antang

Waduk

31

Tlogohaji

Tlogohaji

30

120

98

Tlogohaji

Sumberejo

Tirto Aji

Waduk

Ngampal

Sumberejo

Tirto Miguno

Waduk

Pilanggede

Balen

Tirto Sumber Sari

Pompa B Solo

32

Pilanggede

Pilanggede

33

Mulyorejo

Mulyorejo

168

Mulyorejo

Balen

Tirto sari Mulyo

Pompa B Solo

34

Kedungbondo

Kedungbondo

100

Kedungbondo

Balen

Tirto Sumber Rejeki

Pompa B Solo

35

Sekaran

Sekaran

Sekaran

Balen

Tirto Kencono

Pompa B Solo

36

Sarirejo

Sarirejo

162

Sarirejo

Balen

Tirto Mardi Utomo

Pompa B Solo

37

Garas

Penganten

100

Penganten

Balen

Rukun Makmur

Embung

38

Dunglumbu

Dunglumbu

60

Wedi

Kapas

Noto Tirto

Kali/cek dam

39

Grobogan

Grobogan

70

15

Sembung

Kapas

Sambung Tirto

Kali/cek dam

20

Tapelan

Kapas

Karya Tirto

Kali/cek dam

25

Tanjungharjo

Kapas

Tirto Karya Tani

Kali/cek dam

40

Sumberjo kidul

Sumberjo kidul

60

Sumberjo kidul

Sukosewu

Sumber Tirto

Embung

41

Mulyoagung

Mulyoagung

77

Mulyoagung

Bojonegoro

Tirto Agung

Pompa B Solo

42

Kalirejo

Kalirejo

Kalirejo

Bojonegoro

Tirto Mulyo

Pompa B Solo

43

Semanding

Semanding

Semanding

Bojonegoro

Manding Tirto

Pompa B Solo

140 53

- 12 NO 44

45

DAERAH IRIGASI (DI) Ngunut

Dander

JARINGAN IRIGASI (JI) Ngunut

Dander

LUAS AREAL (Ha) 387

758

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK Tirto Sumber Rejeki

KET

Jetak

Bojonegoro

Margo dadi

Pacul

Bojonegoro

Margo Mulyo

Sumber

Sumberagung

Dander

Sumber Rejeki

Sumber

Somodikaran

Dander

Tirto Mulyo

Sumber

Ngumpakdalem

Dander

Tirto Margo Mulyo

Sumber

Sumbertlaseh

Dander

Sumber Tirto

Sumber

Ngulanan

Dander

Tirto Sari

Sumber

Ngumpakdalem

Dander

Tirto Margo Mulyo

Tirto Wono

Sumber

Sumber

Somodikaran

Dander

Tirto Mulyo

Sumber

Sendangrejo

Dander

Tirto Sido Makmur

Sumber

Dander

Dander

Tirto Wono

Sumber

Karangsono

Dander

Suko Mandiri

Sumber

Ngraseh

Dander

Tirto Agung

Sumber

Mojoranu

Dander

Ranu Tirto

Sumber

Buntalan

Temayang

Tirto Makmur

Sumber

70

Soko

Temayang

Tirto Soko Mulyo

Sumber

80

Pajeng

Gondang

Tirto Argo

Sumber

71.4

Pajeng

Gondang

Tirto Argo

Sumber

50

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

Krondonan I

100

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

Krondonan II

Krondonan II

45

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

53

Krondonan III

Krondonan III

122

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

54

Tengaring

Tengaring

80

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

55

Ngasinan

Ngasinan

37

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

56

Jomblangjati

Jomblangjati

59

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

57

Bandotan

Bandotan

30

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

46

Sampang

Sampang

47

Soko

Soko

48

Pajeng

Pajeng

49

Plumpung

Plumpung

50

Krondonan

Krondonan

51

Krondonan I

52

116

- 13 DAERAH IRIGASI (DI)

NO

JARINGAN IRIGASI (JI)

LUAS AREAL (Ha)

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK

KET

58

Tadahan

Tadahan

33

Krondonan

Gondang

Tirto Tani Makmur

Kali/cek dam

59

Jari

Jari

30

Jari

Gondang

Tirto Tani Subur

Kali/cek dam

60

Selogajah

Selogajah

34

Jari

Gondang

Tirto Tani Subur

Kali/cek dam

61

Gunungkambing

Gunungkambing

75

Jari

Gondang

Tirto Tani Subur

Kali/cek dam

62

Sambongrejo

Sambongrejo

Senganten

Gondang

Tirto Walujo

Kali/cek dam

63

Plumpung II

Plumpung II

Gondang

Gondang

Tirto Ingin Maju

Sumber

64

Sambongrejo

Sambongrejo

185

Sambongrejo

Gondang

Tirto sambong Makmur

Kali/cek dam

65

Ngrenjengan

Ngrenjengan

40

Sambongrejo

Gondang

Tirto sambong Makmur

Kali/cek dam

66

Kenongorejo

Kenongorejo

35

Sambongrejo

Gondang

Tirto sambong Makmur

Kali/cek dam

67

Rondomori

Rondomori

Gondang

Gondang

Tirto Ingin Maju

Sumber

Sambongrejo

Gondang

Tirto sambong Makmur

Sumber

Senganten

Gondang

Tirto Walujo

Sumber

219

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Sumber

116 40

151

68

Sumber Klino

Sumber Klino

69

Sumber Molekat

Sumber Molekat

81

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Sumber

70

Atmopawiro I

Atmopawiro I

85

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Kali/cek dam

71

Atmopawiro II

Atmopawiro II

112

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Kali/cek dam

72

Atmopawiro III

Atmopawiro III

34

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Kali/cek dam

73

Gayam

Gayam

45

Klino

Sekar

Tirto Makmur

Kali/cek dam

74

Sengon

Sengon

25

Sengon

Ngambon

-

Kali/cek dam

75

Kepyak

Kepyak

20

Kepyak

Ngambon

-

Kali/cek dam

76

Bubulan

Bubulan

100

Bubulan

Bubulan

Tirto Wono

Sumber

77

Cancung

Cancung

60

Cancung

Bubulan

Tirto Tani Makmur

Sumber

78

Bilo

Bilo

34

Pungpungan

Kalitidu

Tirto Sedyo Utomo

Kali/cek dam

79 80

Katur Ngraho

Katur Ngraho

Katur Ngraho

Kalitidu Kalitidu

Tirto Wono Makmur Tirto Sumber Makmur

Kali/cek dam Pompa B Solo

81

Balongdayaan

Balongdayaan

Wotangare

Kalitidu

Tirto Malowopati

Embung

110 144 40

- 14 -

82

DAERAH IRIGASI (DI) Sudu

JARINGAN IRIGASI (JI) Sudu

83

Ngringinrejo

Ngringinrejo

84

Leran

85

Pungpungan

86

Mojosari

Mojosari

87

Manukan

Manukan

88

Cengungklung

Cengungklung

150

89

Wadang

Wadang

100

90

Tulungrejo

Tulungrejo

110

91

Sumberkentong

Sumberkentong

92

Trucuk

Trucuk

125

Trucuk

Trucuk

Tirto Bolu Sari

Pompa B Solo

93

Padang

Padang

189

Padang

Trucuk

Tirto Gawe Utomo

Pompa B Solo

94

Kanten

Kanten

50

Kanten

Trucuk

Sumber Rejeki

Pompa B Solo

NO

LUAS AREAL (Ha) 141

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK

KET

Sudu

Kalitidu

Tirto Sumber Rejeki

Pompa B Solo

65

Ngringinrejo

Kalitidu

Tirto Ringin Makmur

Pompa B Solo

Leran

40

Leran

Kalitidu

Tirto Agung

Pompa B Solo

Pungpungan

70

Pungpungan

Kalitidu

Tirto Sedyo Utomo

Pompa B Solo

150

Mojosari

Kalitidu

Tirto Rakyat Sejahtera

Pompa B Solo

80

Manukan

Kalitidu

Tirto Maju Makmur

Pompa B Solo

Cengungklung

Kalitidu

Tirto sari Mulyo

Pompa B Solo

Wadang

Ngasem

Tirto Wono

Embung

84

Tulungrejo

Trucuk

Mugi Lestari

Pompa B Solo

Sumberjokentong

Trucuk

Banyu Panguripan

Pompa B Solo

95

Sudah

Sudah

100

Sudah

Malo

Tirto Sumber Sukses

Pompa B Solo

96

Ketileng

Ketileng

210

Ketileng

Malo

Tirto Teleng Makmur

Pompa B Solo

97

Banaran

Banaran

30

Banaran

Malo

Tirto Lancar

Pompa B Solo

98

Kacangan

Kacangan

75

Kacangan

Malo

Tirto Tani Maju Makmur

Pompa B Solo

99

Ngujung

Ngujung

100

Ngujung

Malo

Tirto Sri Rejeki

Pompa B Solo

100

Rendeng

Rendeng

68

Rendeng

Malo

Tirto makmur

Pompa B Solo

101

Kemiri

Kemiri

Kemiri

Malo

Tirto Agung Rejeki

Pompa B Solo

102

Tulungagung

Tulungagung

Tulungagung

Malo

Tirto Agung Makmur

Pompa B Solo

103

Sumberejo

Sumberejo

Sumberejo

Malo

-

Pompa B Solo

104

Beji

Beji

60

Beji

Kedewan

Tirto Bangkit

Sumber

105

Hargomulyo

Hargomulyo

60

Hargomulyo

Kedewan

Tirto Pancuran

Sumber

106

Kedewan

Kedewan

50

Kedewan

Kedewan

-

Sumber

107

Sambeng

Sambeng

60

Sambeng

Kasiman

Tirto Sambeng Mulyo

Sumber

100 90 100

- 15 NO

DAERAH IRIGASI (DI)

JARINGAN IRIGASI (JI)

LUAS AREAL (Ha)

DESA

KECAMATAN

NAMA HIPPA TUNGGAL

NAMA GHIPPA/INDUK

KET

Tembeling

Kasiman

Tirto Maju Makmur

Pompa B Solo

30

Betet

Kasiman

-

Pompa B Solo

Ngradin

50

Ngradin

Padangan

Tirto Agung Rahayu

Waduk

Sonorejo

Sonorejo

120

Sonorejo

Padangan

Tirto Tani Mulyo

Waduk

Purworejo

Purworejo

165

Purworejo

Padangan

Purworejo Tirto Makmur

Waduk

Nguken

Padangan

Tirto Wening

Waduk

Sidorejo

Padangan

Tirto Sidorejo Makmur

Waduk

Cendono

Padangan

Cendono Rukun

Waduk

108

Tembeling

Tembeling

109

Betet

Betet

110

Ngradin

111 112

150

113

Nolo

Nolo

60

Ngasinan

Padangan

Temulus Nolo

Waduk

114

Temulus

Temulus

80

Ngasinan

Padangan

Temulus Nolo

Waduk

Prangi

Prangi

Prangi

Padangan

Tirto Agung

116

Banjarrejo

Banjarrejo

71

Banjarrejo

Padangan

Tirto Banjar Agung

Waduk + pompa Pompa B Solo

117

Tebon

Tebon

50

Tebon

Padangan

Tirto Yoso

Pompa B Solo

118

Dengok

Dengok

Dengok

Padangan

Tirto Mekas Sari

Pompa B Solo

119

Purwosari

Purwosari

40

Purwosari

Purwosari

Tirto Sari Agung

Waduk

120

Watang

Watang

50

Tambakrejo

Tambakrejo

Tirto Tambak Subur

Waduk

121

Rowoglondang

Rowoglondang

Gading

Tambakrejo

Tirto Gading Makmur

Waduk

115

100

104

111

Kalirejo

Ngraho

Tirto Guyangan Makmur

Waduk

50

Sugihwaras

Ngraho

Tirto Bumi Makmur

Kali/cek dam

105

Sumberarum

Ngraho

Sumber Barokah

Waduk

60

Tapelan

Ngraho

Tirto Udi Bogo

Waduk+pompa

Payaman

72

Payaman

Ngraho

Tirto Sri Rejeki

Pompa B Solo

Mojorejo

Mojorejo

65

Mojorejo

Ngraho

Tirto Rejo

Pompa B Solo

127

Jumok

Jumok

85

Jumok

Ngraho

Tirto Jumok Mulyo

Pompa B Solo

128

Luwihaji

Luwihaji

93

Luwihaji

Ngraho

Tirto Rahayu

Pompa B Solo

129

Margomulyo

Margomulyo

10

Margomulyo

Margomulyo

-

Kali/cek dam

122

Sugihwaras

Sugihwaras

123

Sumberarum

Sumberarum

124

Tapelan

Tapelan

125

Payaman

126

- 16 NO 130

DAERAH IRIGASI (DI) Geneng

JARINGAN IRIGASI (JI) Geneng

LUAS AREAL (Ha) 60

DESA Geneng

11301.4

Sumber Dinas Pertanian Kabuapten BOJONEGORO

KECAMATAN Margomulyo

NAMA HIPPA TUNGGAL Tirto Geneng Mulyo

NAMA GHIPPA/INDUK

KET Waduk

- 17 E.1. SUMBER MATA AIR DI KABUPATEN BOJONEGORO

No

Sumber Mata Air

1. Sekar 2. Dodol 3. Pejok 4. Gunungsari 5. Baureno 6. Straturejo 7. Ngunut 8. Kunci 9. Pirang 10. Sumberpudak 11. Sumberejo 12. Jampet 13. Rondamera 14. Klino 15. Malekat 16. Pajang 17. Sendangmulyo 18. Srunap 19. Ngunden 20. Mojoroto 21. Send.Kedungbra 22. Sendang Gua 23. Sendang Tinawun 24. Tuangan 25. Ketileng 26. Trembes 27. Semlaron 28. Nyeknuk 29. Kanten 30. Sendang Brujul 31. Sendang Sadung 32. Purworejo 33. Send. Sonorejo 34. Send.Ngasiman 35. Send.Cendono 36. Send.Ngeper 37. Send.Sedeh 38. Send.Budungan 39. Sendang Ijo 40. Lesa 41. Tuno 42. Beji Sumber : Hasil Rencana

Desa Sekar Dodol Pejok Gunungsari Baureno Straturejo Ngunut Dander Pirang Sumber rejokidul Sumberejo Jampet Sumbangrejo Klino Klino Pajang Sumengko Sumengko Mayanggeneng Mojosari Tambak Romo Sumberrejo Tinawun Tuangan Ketileng Trembes Semlaron Tanggir Kanten Kebon Agung Sosorejo Purworejo Sonorejo Ngasiman Cendono Ngeper Sedeh Ngradin Kendung Bisa Tomo Beji

Kecamatan Ngambon Ngambon Kepohbaru Baureno Baureno Baureno Dander Dander Dander Kapas Bojonegoro Ngasem Bubulan Bubulan Bubulan Bubulan Kalitidu Kalitidu Kalitidu Kalitidu Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Padangan Kasiman Kasiman Kasiman

Debit (l/detik) Hujan Kemarau 20 15 36 25 20 14 76 30 20 10 20 9 336 298 115 84 825 583 5 1 5 1 15 8 58 50 60 50 62 50 5 2 17 10 15 10 10 10 5 6 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1,5 5 1,5 5 1,5 5 1 5 1 15 10 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 15 10 20 15 27 20

- 18 E.2. SUMBER MATA AIR YANG DOMINASI SEBAGAI AIR BAKU

Sumber Air

Bujur Timur

Ngunut

111.845

Kunci Rondomori

111.864 111.857

Klino Molekat

111.798 111.802

Gunungsari

112.161

Sd. Brojul

111.652

Sd. Sonorejo Sd. Budengan Kedungsari

111.646

Cancung

111.829

111.647 111.648

Lintang Selatan

DesaKecamatan

-7.2439 NgunutDander -7.2512 Kunci-Dander -7.4156 SambengrejoGondang -7.4450 Klino-Sekar -7.4505 MolekatSekar -7.1301 GunungsariBaureno -7.1643 KebonagungPadangan -7.1788 SonorejoPadangan -7.1738 NgradinPadangan -7.1788 KedungsariTemayang -7.3244 CacungBubulan

Debit Musim Hujan (ltr/dt) 336

Debit Musim Kemarau (ltr/dt) 298

115 150

84 50

60 62

50 50

76

30

15

10

5

1

5

1

5

2

15

8

844

584

Sumber : Balai PSAWS Bengawan Solo Di Bojonegoro BUPATI BOJONEGORO, ttd. H. S U Y O T O

- xix -

LAMPIRAN III

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2011

PETA RENCANA POLA RUANG

BUPATI BOJONEGORO, ttd H. SUYOTO

- xx -

LAMPIRAN IV

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2011

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

BUPATI BOJONEGORO, ttd H. SUYOTO

LAMPIRAN V

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 26 TAHUN 2011 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2011

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program)

(Rp. 1.000.000.000,-) SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

A

Perwujudan Rencana Struktur Ruang 1) Sistem Pusat Kegiatan a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (1) Perkantoran/Pemerintahan

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

INSTANSI PELAKSA NA

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

Tersebar di Bojonegoro

0,15

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

APBD Kabupaten

(2) Kesehatan

Tersebar di Bojonegoro

5,00

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

(3) Pendidikan

Tersebar di Bojonegoro

5,00

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, BLN APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, BLN

Tersebar di Bojonegoro

0,50

0,25

0,50

0,50

0,75

2,70

0,25

0,50

0,50

0,75

2,70

0,25

0,50

0,50

0,75

2,70

0,25

0,50

0,50

0,75

2,70

APBD Kabupaten , APBD Propinsi, APBN, BLN

Dinas Pendidikan, Dinas Perhubunga n, Dinas Pariwisata, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengairan

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

APBD Kabupaten , APBD Propinsi, BLN

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) (1) Prasarana Pelayanan

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) (1) Kegiatan Distribusi dan Produksi

Tersebar di Bojonegoro

5,00

Bagian Pelengkapa n, Bagian Pemerintah an, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kesehatan

Dinas pendidikan

- 2 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

d. Pusat Agrobisnis di Pedesaan atau Desa Pusat Pertumbuhan (PPL) (1) Kegiatan Produksi

2) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana a. Jaringan Prasarana Utama (1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat a Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) : i) Pengoptimalan Jalan dan jembatan (1) Kolektor (1) status Nasional

(2)

Kolektor (2) Status Propinsi

(3)

Lokal

Tersebar di Bojonegoro

ruas Babat – Batas Kota Bojonegoro; ruas Jln A. Yani; ruas Jln Gajah Mada; ruas Jln Untung Suropati; ruas Jln Rajekwesi; ruas Batas Kota Bojonegoro – Padangan; ruas Jln M.T. Haryono; dan ruas Padangan – Batas Kabupaten Ngawi. ruas Jln Sawunggaling; ruas Jln Basuki Rahmad; ruas Jln Jaksa Agung Soeprapto; ruas Jln Bojonegoro Pajeng; ruas Jln Bojonegoro – Ponco; ruas Jln HOS Cokroaminoto; dan ruas jln Padangan – batas Jateng. Dalam kota, luar kota dan perbatasanan dengan wilayah lain

5,00

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

II 2018 10,00

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

15,00

INSTANSI PELAKSA NA

IV 20309 15,00

2031 15,00

APBD Kabupaten , APBD Propinsi, BLN

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum

5,00

5,00

5,00

25,00

30,00

35,00

5,00

5,00

25,00

30,00

35,00

5,00

5,00

25,00

30,00

35,00

5,00

5,00

25,00

30,00

35,00

APPD Kabupate, APBD Pripinsi

Dinas PU

10,00

10,00

10,00

150,00

15,00

10,00

10,00

10,00

150,0 0

15,00

10,00

10,00

10,00

150,00

15,00

10,00

10,00

10,00

150,00

15,00

10,00

APBD Propinsi

Dinas PU

APBD Pripinsi, APBN

Dinas PU

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

- 3 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

(4)

I 2013

2012

2014

2015

2016

II 2018

2017

2019

2020

2021

III 2023

2022

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

Optimalisasi dan pengembangan Jalan (a) Jaringan Jalan lingkungan

INSTANSI PELAKSA NA

APBD Kabupaten, APBD Propinsi APBD Pripinsi, APBN

Dinas PU

Menyebar di kawasan wilayah Kabupaten

20,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

rencana jalan layang di desa Tikusan Kecamatan Kapas; rencana jalan lingkar selatan luar perkotaan Bojonegoro; ruas jalan lintas selatan wilayah kabupaten yang melalui Kecamatan Baureno – Kecamatan Kepohbaru – Kecamatan Kedungadem – Kecamatan Sugihwaras – Kecamatan Dander – Kecamatan Ngasem – Kecamatan Purwosari – Kecamatan Padangan; dan rencana jalan lintas yang berada di perbatasan daerah dengan Kabupaten Lamongan. penyediaan jalur pejalan kaki; pemasangan rambu-rambu lalu lintas; penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas pada pengembangan daerah yang menimbulkan bangkitan lalu lintas; penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima; dan penanaman pohon penunjang ruang terbuka hijau perkotaan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00

50,00

50,00

50,00

-

-

-

-

-

-

-

APBD Pripinsi, APBN

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00

50,00

50,00

-

-

-

-

-

-

APBD Pripinsi, APBN

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

150,00

APBD Pripinsi, APBN

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00

10,00

15,00

-

-

-

5,00

10,00

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

0,20

1,00

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

20,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

Dinas PU

(b) Jaringan Jalan Kolektor :

(c) prasarana dan sarana jaringan jalan

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

- 4 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA (5)

Pengembangan Jembatan: (a) Lintas Sungai Bangawan Solo

LOKASI I 2013

2011

2012

Jembatan Kasiman – Giyanti Blora

-

-

-

-

Jembatan Kasiman – Batokan /Cepu

-

-

-

Jembatan Talok /kalitidu – Rendeng/Malo

-

-

Jembatan Bojonegoro – Banjarsari

-

II 2018

2017

2019

-

30,00

20,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembatan Bojonegoro – Trucuk

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembatan Semambung – Rengel Tuban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembatan Bandar/Kasima n – Padangan

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jembatan Baureno – Plandirejo / Tuban

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemeliharaan dan opersional terhadap jembatan kabupaten dan jembatan desa lainnya yang tersebar diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

-

-

2021

2022

IV

2016

-

2020

III 2023

2015

-

2014

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas PU

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas PU

APBD Kabupaten

Dinas Perhubunga n

-

(b) Lintas Anak Sungai

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

-

30,00

5,00

20,00

5,00

30,00

5,00

INSTANSI PELAKSA NA

20,00

5,00

30,00

5,00

20,00

-

30,00

5,00

20,00

5,00

30,00

5,00

20,00

5,00

30,00

-

5,00

20,00

30,00

-

20,00

5,00

5,00

ii) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (1)

Terminal (a) Terminal Penumpang (i) Type A

Terminal Rajekwesi

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

1,00

-

-

-

1,00

-

-

-

-

1,00

-

- 5 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

b c

2012 -

2014

-

-

2015 1,00

2016

20309 1,00

-

APBD Kabupaten

Dinas Perhubunga n

-

-

APBD Kabupaten

Dinas Perhubunga n

-

5,00

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Perhubunga n

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,00

-

-

5,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,15

0,15

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

Tersebar

-

-

-

-

0,15

0,15

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (1) Jaringan trayek angkutan penumpang (a) Dalam wilayah kabupaten (b) Antar wilayah Jaringan trayek angkutan barang (a) Dalam wilayah kabupaten (b) Antar wilayah

Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebarangan (ASDP) Jaringan transportasi perkotaan

(2) Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian 1. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api 2. Prasarana Statiun Kereta Api

-

-

-

0,5

-

2028

-

-

-

2027

-

0,5

-

2026 1,00

-

-

-

2025

-

-

-

2029

-

-

-

-

-

0,5

2031

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Daerah Aliran sungai Dalam kota

Tersebar stasiun besar Bojonegoro, Padangan, Tobo, Kalitidu, Kapas, Sumberejo dan Baureno.

INSTANSI PELAKSA NA

IV 2024

-

-

-

III 2023

2022

-

1,00

-

2021 1,00

-

Unit pengujian kendaraan bermotor

-

2020

sub terminal Betek di Kecamatan Gondang; sub terminal Temayang di Kecamatan Temayang. dan sub terminal Kedewan di Kecamatan Kedewan. terminal barang di Kecamatan Bojonegoro; terminal barang di kecamatan Baureno; dan terminal barang di Kecamatan Padangan. Tersebar

(3)

-

2019

(iii) Type C

Alat pengawasan dan pengamanan jalan/jembatan timbang

-

II 2018

2017

Sub Terminal Padangan di Kecamatan Padangan

(2)

(2)

I 2013

2011 -

(ii) Type B

(b) Terminal Barang

iii)

LOKASI

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

-

-

-

0,50 -

0,50 -

0,50 0,5

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

0,50 0,50

APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN

Dinas Perhubunga n Provinsi

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Swasta

APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Swasta

APBN APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN

Dinas PJKA Dinas PJKA

Dinas Perhubunga n

Swasta

Swasta swasta Swasa

- 6 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

(3) Sistem Jaringan Transportasi Udara 1. Pengembangan Bandara Udara

b.

-

Alternatif kecamatan Dander, Ngasem dan Kalitidu

I 2013

2012 -

2014 0,3

2015 1,00

2016 30,00

II 2018

2017 -

-

2019 -

2020 -

2021 -

III 2023

2022 -

-

IV 2024 1,0

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

20309 -

2031 -

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya 1. Pengembangan Sistem Jaringan Energi

i)

Pengembangan Sistem Jaringan Minyak dan Gas Bumi (1) Peusahaan - desa mulyoagung Modal Asing (Kecamatan (PMA) Bojonegoro) – desa Kalirejo (Kecamatan Bojonegoro) yang dibawa ke desa Mudi (Kecamatan Soko Kabupaten Tuban). (2) Perusahaan desa Gayam Modal Asing (Kecamatan (PMA) Ngasem) – desa Jelu (Kecamatan Ngasem) – desa Ngulanan (Kecamatan Dander) - desa Sumbertlaseh (Kecamatan Dander) – desa Jetak (Kecamatan Bojonegoro) – desa Ngumpakdalem (Kecamatan Dander) – desa Pacul (Kecamatan Bojonegoro) – desa Sembung (Kecamatan Kpas) – desa Wedi (Kecamatan Kapas) – desa Ngampel (Kecamatan Kapas) – desa Mulyoagung (Kecamatan Bojonegoro) – desa Kalirejo (Kecamatan Bojonegoro)

INSTANSI PELAKSA NA

Swasta

Bappeda, Dinas PU

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

-

50

60

100

500

1000

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PMA

swasta

-

100

200

300

800

2000

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, PMA

Swasta

- 7 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA (3)

ii)

BUMN

LOKASI - wilayah perbatasan Cepu sampai ke perbatasan Lamongan sampai Kabupaten Gresik, yang akan direncanakan melalui jalur sempadan jalur Kereta api.

2011 -

2012 -

I 2013 -

2014 -

2015 1,00

2016 1,00

2017 30,00

II 2018 50,00

2019 50,00

2020 50,00

2021 -

2022 -

III 2023 -

INSTANSI PELAKSA NA

IV 2024 -

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

20309 -

2031 -

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, BUMN

BUMN

Pengembangan Sistem Jaringan Sarana Lisrik (1)

Pembangkit Tenaga Listrik

- Kecamatan Bojonegoro dan Baureno, dengan penyulang berada di Dander, Kalirejo, Kalitidu, Thamrin, Senori, Sumberrejo, Sugihwaras dan Padangan

-

-

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

1,00

-

-

-

-

APBN

Unit PLN Bojonegoro

(2)

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

- SUTT melalui wilayah Kecamatan Kepohbaru, Sumberejo, Kapas, Kalitidu dan Padangan. - SUTR melalui seluruh wilayah di Kabupaten Bojonegoro

-

-

-

-

-

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-

-

2,00

-

APBN

Unit PLN Bojonegor

-

-

-

-

-

-

-

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-

-

2,00

-

APBN

Unit PLN Bojonegor

SUTM dilakukan di wilayah Kecamatan Baureno, Balen, Bojonegoro, Padangan, Ngraho, Margomulyo, Purwosari, Tambakrejo, Ngasem, Dander, Bubulan, Sugihwaras, kepoharu, Kedungadem, Kanor, Trucuk, Malo, Kasiman dan Kedewan.

-

-

-

-

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-

2,00

-

-

-

-

2,00

APBN

Unit PLN Bojonegor

2,00

-

-

-

- 8 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

2012

I 2013

2014

2015

2016

Tersebar

-

-

1,00

-

1,00

-

Tersebar

-

-

0,50

0,50

0,50

0,50

3.

Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air i) Sungai Bengawan Solo

Tersebar

2,00

1,00

-

-

-

-

Tersebar

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

APBN

ii)

Waduk/Embung

Tersebar

2,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

iii)

Jaringan Irigasi

Tersebar

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

3.00

4,00

5,00

5,00

5,00

iv)

Air Baku

Tersebar

-

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

0,10

0,10

0,10

APBD kabupaten, ABD Provinsi, APBN APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN APBD kabupaten

v)

Air Bersih Kelompok Pengguna

Tersebar

-

0,1

-

0,1

0,1

0,1

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

0,10

0,10

0,10

-

-

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten

4.

Tersebar

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Tersebar

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Dinas Kebsihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Badan Lingkungan Hidup

Tersebar

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Pengembangan Alternatif Pembangkit Sumber Tenaga Baru (a) Kawasan Non Hutan (b) Kawasan Hutan

Sistem Jaringan Pengelolaan Lingkungan i) Sistem Pengelolaan Persampahan (1) Perkotaan

(2)

ii)

Perdesaan

Pengoptimalan Penanganan Air Limbah (a) Domistik

(b)

iii)

Non Domistik

Pengolahan Sistem Drainase

II 2018

2017

1,00 0,50 0,50

-

2019

1,50 0,50 -

0,50 -

2020

-

2021

1,00 0,50 -

0,50 -

2022

-

III 2023

INSTANSI PELAKSA NA

2011 (3)

2.

LOKASI

1,00 0,50 0,50

0,50 -

IV 2024

-

2025

1,00 0,50 -

0,50 -

2026

-

2027

1,00 0,50 -

0,50 0,50

2028

-

2029

1,00 0,50 -

0,50 -

20309

-

2031

1,00 0,50 -

0,50 -

APBN APBN swasta

Unit PLN Bojonegor o Unit PLN Bojonegor o swasta

Balai Besar Bengawan Solo Dinas Pengairan

Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Dinas Pengairan, Bagian SDA Setda kabupaten Nagian Sumber Daya Air Setda Kabupaten

Badan Lingkungan Hidup

- 9 WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

iv)

5.

B.

LOKASI 2011 0,30

2012 0,30

I 2013 0,30

2014 0,30

2015 0,30

2016 0,30

2017 0,30

II 2018 0,30

2019 0,30

2020 0,30

2021 0,30

2022 0,30

III 2023 0,30

2024 0,30

2025 0,30

2026 0,30

2027 0,30

2028 0,30

2029 0,30

20309 0,30

2031 0,30

SUMBER DANA

INSTANSI PELAKSA NA

APBD Kabupaten , APBD Provinsi APBD Kabupaten , APBD Provinsi

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan PDAM

IV

(a)

Dalam Kota

Kecamatan Bojonegoro

(b)

Selatan Kota

Kecamatan Bojonegoro

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Tersebar

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

1,50

2,30

3,00

APBD Kabupaten , APBD Provinsi

tersebar

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN

- dibagian selatan Kabupaten Bojonegoro yang tersebar diwilayah Kecamatan Margomulyo, Tambakrejo, Sekar, Gondang dan - sebagian kecil diwilayah Utara Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Kedewan dan Malo.

0,10

- kecamatan Ngambon, Temayang, Margomulyo, Bubuan serta Tambakrejo

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

- disepanjang sungai mengalir di wilayah Bojonegoro

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Pengembangan Sistem Jaringan Air minum

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah lainnya : i) Ruang Evakuasi Bencana

Badan Penanggul an Bencana Daerah

Perwujudan Pola Ruang 6.

Perwujudan Kawasan Lindung i) Pengantian tegakan tanaman yang diambil buahnya pada Kawasan Hutan Lindung

ii) Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya - Pengantian tegakan tanaman yang diambil buahnya dan Reboisasi pada Kawawasan Resapan Air iii) Pelstarian Kawasan Perlindungan Setempat (1) Reboisasi pada Kawasan sempadan Sungai

-

0,10

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

0,10

-

0,10

APBN

Perhutani

0,10

APBN

Perhutani

0,25

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

- 10 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

7.

LOKASI 2011 0,15

2012 0,15

I 2013 0,15

2014 0,15

2015 0,15

2016 0,15

2017 0,15

II 2018 0,15

2019 0,15

2020 0,15

2021 0,15

2022 0,15

III 2023 0,15

2024 0,15

2025 0,15

2026 0,15

2027 0,15

2028 0,15

2029 0,15

20309 0,15

2031 0,15

IV

(2) Reboisasi pada Kawasan sempadan Sumber Mata Air

- 42 Sumber Mata Air

(3) Reboisasi pada Kawasan sempadan Sekitar Waduk

- 36 Waduk

0,15

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

(4) Reboisasi pda Kawasan sempadan Sekitar Embung

- Tersebar

0,15

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

(5) Reboisasi pada Kawasan sempadan Jaringan Irigasi

- Tersebar

2,00

2,50

3,00

3,00

3,00

2,50

3,00

3,00

2,50

3,00

3,00

3,00

2,50

3,00

3,00

3,00

2,50

3,00

3,00

INSTANSI PELAKSA NA

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

0,15

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

0,15

0,15

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

3,00

3,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Dinas Pariwisata

Pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan i) ii)

Kawasan Suaka Alam Peningkatan sarana dan prasarana pada Kawasan Pelestarian Alam ( Taman Wisata Alam)

- Taman Wisata Alam berupa Hutan Wisata di Watu JagoKecamatan Margomulyo; - Sumber Api Abadi dan Sumber Air panas Kayangan Api di Kecamatan Ngasem; - Goa Lowo, Goa Lawang dan Goa Sumur yang merupakan gua stalaktit dan stalagmit di Kecamatan Dander

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

- 11 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA iii)

8.

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

INSTANSI PELAKSA NA

IV

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (1)

Peningkatan sarana dan prasarana pada Lingkungan Non Bangunan

- areal permukiman masyarakat samin di dusun Jepang – Desa MargomulyoKecamatan Margomulyo, pertilasan Angkling dharmo di Kecamatan Kalitidu. Lokasi sumber api dan air panas kayangan Api-di Kecamatan Ngasem serta lokasi Goa Stalaktit dan Stalagmit ( Goa Lowo, Goa lawang dan Goa Sumur) di Kecamatan Dander.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Dinas Pariwisata

(2)

peningkatan sarana dan sarana Lingkungan Bangunan Non Gedung

- monumen perjuangan Suyitno di alun – alun kota, monumen perjuangan TRIP disudut Alun – Alun Utara monumen TGP di pertigaan halte kecamatan Bojonegoro, monument tugu Pahlawan di kecamatan Padangan, dan monument Brigade I Ronggolawe Divisi Brawijaya

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Dinas pariwisata

(3)

peningkatan sarana dan sarana pada Lingkungan Bangunan Gedung dan Halaman

- masjid-masjid tua yang terdapat di kota-kota diwilayah Kabupaten Bojonegoro.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Dinas Pariwisata

Pelestarian Kawasan Rawan Bencana:

- 12 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

c.

2011 0,10

2012 0,10

I 2013 0,10

2014 0,10

2015 0,10

2016 0,10

2017 0,10

II 2018 0,10

2019 0,10

2020 0,10

2021 0,10

2022 0,10

III 2023 0,10

2024 0,10

2025 0,10

2026 0,10

2027 0,10

2028 0,10

2029 0,10

20309 0,10

2031 0,10

INSTANSI PELAKSA NA

IV

i)

Peningkatan sarana dan sarana mitigasi di daerah / Kawasan Rawan Banjir

- Kecamatan Padangan, Kalitidu, Malo, Trucuk, Bojonegoro, Kapas, Sumberrejo, Kanor, Baureno.

ii)

Peningkatan sarana dan sarana mitigasi di daerah / Kawasan Rawan Tanah Longsor

- Kecamatan Margomulyo, Tambakrejo, Ngambon, Sekar, Gondang, Malo dan Kedewan.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

iii)

Peningkatan sarana dan sarana mitigasi di daerah / Kawasan Rawan Angin Topan/ PutingBeliung dan Kekeringan

- bahaya angin topan/ beliung (yang terjadi di Kecamatan Sumberrejo, Ngambon, Bubulan) dan - Bencana Kekeringan ( utamanya pada musim kemarau, yang terjadi pada dataran yang berada di wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

- Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Tambakrejo, Sekar, Ngambon, Gondang, Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Kedewan dan Malo. - kecamatan Ngasem, Kecamatan Bubulan dan Kecamatan Temayang.

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani

0,15

015

0,15

0,15

0,15

0,15

015

0,15

0,15

0,15

0,15

015

0,15

0,15

0,15

0,15

015

0,15

0,15

0,15

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Badan Lingkungan Hidup

Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

2.

LOKASI

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

0,15

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Dinas Pengairan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan , Perhutani , Badan Penanggula ngan Bencana Daerah

- 13 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

3.

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian

i)

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah sebagai upaya dalam penetapan lahan pertanian berkelanjutan

ii) Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering

iii)

Pengembangan Kawasan Holtikultura unggulan

iv)

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Perkebunan

- Kecamatan Padangan, Kasiman, Malo, Kalitidu, Bojonegoro, Dander, Kapas, Balen, Sumberrejo, Baureno, Kanor, Sukosewu, Sugihwaras, Kepohbaru - Kecamatan Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Bubulan, Temayang, Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno, Dander, Ngasem, Kalitidu, Malo, Padangan, Kasiman, Purwosari, Kedewan - Kecamatan Dander, Kalitidu, Kapas, Kanor, Sumberejo, Kepohbaru , Sumberejo, Padangan dan Ngraho

- Tanaman Tebu di arahkan tersebar se Kecamatan Bojonegoro;

- Tanaman

Tembakau diarahkan tersebar se Kecamatan Bojonegoro.

- Tanaman

Kapas diarahkan pada Kecamatan Baureno.

1,00

2,00

3,00

5,00

6,00

6,00

1,00

2,00

3,00

5,00

6,00

6,00

1,00

INSTANSI PELAKSA NA

2,00

3,00

5,00

6,00

6,00

1,00

2,00

3,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Pertanian Dinas Pengairan Dinas Pengairan , Dinas Pertanian

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

APBD Kabupaten , APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan , Dinas Pertanian

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Pertanian

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Perkebunan dan Peerhutana n

- 14 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

INSTANSI PELAKSA NA

IV

- Tanaman

Kelapa diarahkan tersebar se Kecamatan Bojonegoro,

- Tanaman Kopi, diarahkan di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang

- Tanaman

Cengkeh,di arahkan di Kecamatan Sekar.

- Tanaman

Jambu Mente diarahkan pada Kecamatan Sekar, Gondang, Margomulyo dan Kedewan.

- Tanaman

Kapuk Randu diarahkan tersebar se Kecamatan Bojonegoro

- Tanaman kakao diarahkan di Kecamatan Sekar dan Kecamatan Gondang.

- Tanaman Jarak

v)

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Peternakan

diarahkan di Kecamatan Trucuk, Kecamatan Temayang, Kecamatan Sugihwaras, Kecamatan Bubulan dan Kecamatan Ngraho. TersebarPeternak an sapi perah di Kecamatan Malo dan Sekar, sapi potong di Kecamatan Bojonegoro, Purwosari, Pandangan,

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pengairan, Dinas Peternakan dan Perikanan

- 15 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI

INSTANSI PELAKSA NA

2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

IV 2029

20309

2031

- Kecamatan Margomulyo, Ngraho, Padangan, Malo, kalitidu, Bojonegoro, Balen, Kanor, dan Baureno - Kecamatan Ngraho, Margomulyo, Bubulan Temayang, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Bojonegoro, Dander, Kalitidu, dan Padangan.

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten,

Dinas Pengairan, Dinas Peternakan dan Perikanan

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,1

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

APBD Kabupaten,

Dinas Pengairan , Dinas Peternaka n dan Perikanan

- Kecamatan Temayang, Kedungadem, Balen, Kalitidu, dan Padangan.

0,05

0,05

APBD Kabupaten,

Dinas Pengairan , Dinas Peternaka n dan Perikanan

- Batu gamping

0,10

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Swasta,Bagi an Sumber Daya Alam, Badan Lingkungan Hidup Setda Kabupaten,

Dander, Kapas, Sumberejo, Ngraho, Margomulyo, Trucuk; itik di Kecamatan Dander, Trucuk, Bojonegoro, Kanor dan Malo; ayam buras pedaging di Kecamatan Kanor, Trucuk dan Malo; ayam buras petelur di Kecamatan Bojonegoro, Dander dan Trucuk; kambing atau domba se kecamatan Bojonegoro; babi di Kecamatan Dander; Kuda di Kecamatan Dander; kerbau di Kecamatan Dander 4.

5.

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Perikanan i) Perikanan Sungai

ii)

Perikanan Kolam

iii)

Perikanan Waduk

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertambangan i) Mineral dan batubara

non klastik di Kecamatan Dander dan Kecamatan Temayang, Batu gamping

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,1

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

0,05

0,10

- 16 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011 klastik di Desa Gunung Sari dan Desa Gajah Kecamatan Baureno serta Desa Dandangilo dan Desa Padang Kecamatan Kasiman;

- Phosphat jenis

Guano di Desa Kunci dan Desa Jono Kecamatan Temayang, Desa Sumberagung Kecamatan Dander, Desa Sumberejo Kecamatan Bubulan, Desa Pragelan Kecamatan Bubulan;

- Bentonit di

Desa Ketileng Kecamatan Malo, Desa Payung Geneng, Dusun seteren Kulon Kecamatan Margomulyo, Desa Kenongo Kidul Kecamatan Sugihwaras serta Desa Ngati Kecamatan Ngraho;

- Bahan Galian

Gypsum di : Desa Gapluk Kecamatan Purwosari, Desa Sambong, Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem , Desa Mojodelik Kecamatan Ngasem;

- Bahan Galian

Lempung/Kera mik di Desa Luwihaji, Desa

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

INSTANSI PELAKSA NA

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031 Bagian Ekonomi Setda Kabupaten

- 17 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

- Blok Sukoati di Kecamatan Bojonegoro dan Kapas serta - Blok Cepu di Kecamatan Ngasem

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

2,00

3,00

2,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

- Desa Wonocolo, Desa Hargomulyo dan Desa Beji Kecamatan Kedewan

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

INSTANSI PELAKSA NA

IV

Sumberagung, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Sumberagung Kecamatan Ngraho, Desa Mojorejo Kecamatan Ngraho, Desa Cangakan Kecamatan Kanor serta Kecamatan Padangan;

- Batu Onyx di Desa Jari Kecamatan Gondang;

- Pasir

disepanjang Sungai Bengawan Solo;

- Tanah urug di

Desa Banjarsari, Desa kaliketek Kecamatan Bojonegoro, Desa Pagerwesi Kecamatan Malo, Desa Nganti, Desa Blimbinggede Kecamatan Ngraho dan Desa Geneng Kecamatan Margomulyo.

ii) Minyak dan Gas Bumi (1) Modern

(2)

Tradisional

Bagian Sumber Daya Alam, Badan Lingkungan Hidup Setda Kabupaten, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bagian Sumber Daya Alam, Badan Lingkungan Hidup Setda Kabupaten, Bagian Ekonomi Setda

- 18 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

INSTANSI PELAKSA NA

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031 Kabupaten

6.

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri i) Pengembangan kawasan pada Kawasan Industri Besar

ii) Pengembangan kawasan pada kawasan Industri Kecil dan Menengah

iii)

Pengembangan kawasan pada Industri Rumah Tangga

- Kecamatan Ngasem, Kecamatan Kapas, dan Kecamatan Kalitidu; Kecamatan Baureno, Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Bojonegoro.

-

-

1,00

2,00

2,50

2,50

1,00

2,00

2,50

2,50

1,00

2,00

2,50

2,50

1,00

2,00

2,50

2,50

1,00

2,00

2,50

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Swasta,Din as Perindustria n dan Perdaganga n, Bagian SDA setda Kabupaten

- dihampir tiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, utamanya di Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Baureno, Kecamatan Dander, Kecamatan Trucuk dan Sugiwaras sebagai pusat sentra produksi hasil-hasil pertanian. - menyebar di seluruh wilayah Bojonegoro meliputi sentra :industri meubel di Kecamatan Bojonegoro, industri ledre di Kecamatan Purwosari dan Padangan, industri patung sapi di Kecamatan Malo, industri gerabah di Kecamatan Kasiman, industri Onix di Kecamatan Gondang, industri tembakau di Baureno, industri souvenir dari kayu jati di Kecamatan Margomulyo

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Swasta, Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Perindustria n dan Perdaganga n, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Kantor Ketahanan Pangan

- 19 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

7.

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pariwisata i) Pengembangan zona dan paket-paket wisata pada kawasan Pariwisata Budaya

ii) Pengembangan zona dan paket-paket wisata pada Pariwisata Alam

iii) Pengembangan zona dan paket-paket wisata pada Pariwisata Buatan

LOKASI

INSTANSI PELAKSA NA

2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

- GREBEK SURO DI KAYANGAN API DI KECAMATAN NGASEM, - KEHIDUPAN MASYARAKAT SAMIN DI KECAMATAN MARGOMULYO , - TAYUB DI KECAMATAN TEMAYANG DAN BUBULAN, - WAYANG THENGUL DI KECAMATAN KANOR, - Tempat-Tempat bersejarah dan purbakala yang tempatnya tersebar di wilayah Bojonegoro. - SUMBER API ABADI KAYANGAN API DI KECAMATAN NGASEM; - WADUK PACAL DI KECAMATAN TEMAYANG, - TAMAN WISATA WILIS PUTIH DI KECAMATAN BOJONEGORO, - PEMANDIAN TAMAN TIRTA DI KECAMATAN BOJONEGORO, - GUA LOWO, LANANG, SUMR DI KECAMATAN DANDER - WATU JAGO DI KECAMATAN MARGOMULYO - Bumi kali Kethek di Kecamatan Bojonegoro

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaa n, Dinas Industri dan Perdaganag an, Dinas Infokom

0,25

0,40

0,50

1,00

2,00

2,00

0,25

0,40

0,50

1,00

2,00

2,00

0,25

0,40

0,50

1,00

2,00

2,00

0,25

0,40

0,50

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Pariwisata dan Kebudaya an

-

0,20

0,20

0,20

3,0

3,0

5,0

0,20

0,20

0,20

3,0

3,0

5,0

0,20

0,20

0,20

3,0

3,0

5,0

0,20

0,20

0,20

APBD Kabupaten,

Dinas Pariwisata dan

Kedung Maor di Kecamatan Temayang;

IV

- 20 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

IV 2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031 Kebudaya an

-

iv) Pengembangan zona dan paket-paket wisata pada Pariwisata Minat Khusus

8.

Pemandian Tirta wana di Kecamatan Dander; - Pariwisata minat khusus Dander Golf di Kecamatan Dander. - Pariwisata minat khusus kerajinan mebel di Kecamatan Bojonegoro, Kasiman, Margomulyo, Malo dan Gondang

Pengelolaan Kawasan Peruntukan Permukiman i) Peningkatan penyediaan rumah yang layak huni pada Kawasan Permukiman Perkotaan

ii) Peningkatan penyediaan rumah yang layak huni pada Kawasan Permukiman Perdesaan

9.

Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya : i) Pengelolan Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

INSTANSI PELAKSA NA

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,50

0,5

0,5

APBD Kabupaten,

Dinas Pariwisata dan Kebudaya an

Tersebar

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Tersebar

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

5,00

10,00

10,00

2,00

5,00

5,00

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Swasta,Din as PU, Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Bagian Pemerintah an Dinas PU, Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan , Bagian Pemerintah an

Kawasan Latihan Tembak di Banjarsari, Kecamatan Trucuk; Selain itu, terdapat beberapa instalasi militer lain yang tidak berwujud kawasan, diantaranya Kantor KODIM 0813, Kantor Polwil dan Polres dan Komplek Brimob serta beberapa

0,20

0,25

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,25

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,25

0,10

0,10

0,10

0,10

0,20

0,25

0,10

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

-

-

Badan Kesbanglin mas

- 21 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI 2011

2012

I 2013

2014

2015

2016

2017

II 2018

2019

2020

2021

2022

III 2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

20309

2031

INSTANSI PELAKSA NA

IV

mess milik TNI & Polri di Kecamatan Bojonegoro.

C

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Perdaganga n dan industri

0,27

APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

-

-

APBD Kabupaten, APBD Provinsi

Bappeda , Dinas PU Provinsi

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

-

-

-

-

-

-

-

-

APBD Kabupaten

Bappeda

ii) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana pada Kawasan Perdagangan dan jasa

Tersebar

1,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1,00

2,70

2,70

iii) Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan dan Peribadatan

Tersebar

3,00

5,00

10,00

10,00

15,00

15,00

10,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1,00

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

1,00

2,70

2,70

iv) Pengembangan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

Tersebar

0,20

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,20

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,20

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,20

0,27

Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Dander, Kecamatan Sumberejo, Kecamatan Kapas, Ngraho Kecamatan Temayang, Kecamtan Kedungadem Kecamatan Trucuk, Kecamatan Ngasem Kecamatan Padangan, Kecamatan Baureno, Kecamatan Tambakrejo, Kecamatan Kedewan Kecamatan Balen, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sugihwaras Kecamatan Kasiman , Kecamatan Bubulan Kecamatan Ngambon, Kecamatan Sukosewu

-

1,250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perwujudan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

0,30

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahtera an Sosial

- 22 SUMBER DANA

WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN) NO.

PROGRAM UTAMA

LOKASI Kecamatan kanor, Kecamatan Sekar Kecamatan Malo, Kecamatan Gondang Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Kepohbaru

2011 -

2012 -

I 2013 -

2014 -

2015 -

2016 -

2017 -

II 2018 -

2019 -

2020 0,30

2021 -

2022 -

III 2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

20309 -

2031 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

INSTANSI PELAKSA NA

IV

Sumber : Hasil Rencana

BUPATI BOJONEGORO, ttd. H. S U Y O T O

APBD Kabupaten APBD Kabupaten

Bappeda

APBD Kabupaten

Bappeda

Bappeda

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011-2030 I.

UMUM Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Bojonegoro, RTRW berisikan tentang tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro adalah terwujudnya Kabupaten Bojonegoro yang mampu mendorong optimalisasi peran investasi produktif, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan dan berkeadilan. Untuk mewujudkan Visi Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, dituangkan dalam tujuan penataan ruang Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mewujudkan ruang kabupaten yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan. konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu sebelum penetapan hukum rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai: - sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro; - sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro;

- 2 -

-

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7 Pasal 8

Pasal 9

memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan - sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi : - sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Bojonegoro; - memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Bojonegoro; dan - sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro. Ayat (2) huruf e : Budaya lokal dimaksud meliputi wisata budaya masyarakat samin, pagelaran wayang thengul sebagai tradisi masyarakat lokal. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Cukup jelas. Ayat (2) huruf a, dan b : dikutif dari Kepmen PU No 630 /KPTS/M/2009. tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Arteri dan Jalan Kolektor 1 dan Kepmen PU No : 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan RuasRuas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional. Ayat (10) : Terminal barang yang dimaksud, perencanaan dan pengembangannya mempertimbangkan aksesibilitasnya dan memprioritaskan untuk mendekati lokasi bandar udara dan atau stasiun kereta api, yakni di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Padangan dan Kecamatan Baureno. Ayat (16) : Pengelolaan dan pengembangan angkutan penyeberangan perahu kecil di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dilakukan oleh swasta dan atau bekerjasama dengan Pemerintan Desa. Ayat (17) : pengembangan jalur transportasi perkotaan yang sedang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi: Lyn A : Terminal Rajekwesi – Monginsidi – Terminal Rajekwesi PP. Lyn B : Kapas - Terminal Rajekwesi – Pasar Kota PP (Pulang Pergi). Lyn C : Terminal Rajekwesi – Banjarejo PP (Pulang Pergi). Lyn D : Terminal Rajekwesi – Pasar Kota - Dander PP (Pulang Pergi) Lyn E : Terminal Rajekwesi – Sumberarum PP (Pulang Pergi). Cukup Jelas

- 3 -

Pasal 10 Bandar udara yang direncanakan berupa bandar udara khusus sebagaimana dalam dokumen RTRW Propinsi Jawa Timur untuk menjadi bandar udara umum, yang akan ditetapkan berdasarkan hasil studi kelayakan dan daya dukung lingkungan di sekitar kecamatan Temayang, kecamatan Dander, Kecamatan Ngasem, dan atau Kecamatan Kalitidu. Pengembangan bandar udara dimaksud meliputi pengelolaan bandar udara khusus menjadi bandar udara umum, yang rencana wilayah pengembangan di Kecamatan Dander, Kecamatan Kalitidu dan atau Kecamatan Ngasem. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (5) Potensi yang dikembangkan meliputi potensi energy biogas, biomassa, surya dan potensi energi panas bumi (geothermal) di sekitar gunung Pandan Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (4) Rencana pengembangan pada satu titik pengembangan waduk di desa Mojodelik Kecamatan Ngasem sebagai upaya dalam mendukung kawasan pertambangan migas/dan atau injeksi air melalui pemurnian air atau desalinisasi . Ayat (10) huruf e : Sistem pengelolaan banjir terdiri atas : a. struktural; meliputi : 1. perbaikan dan pengaturan sistem sungai yang meliputi : sistem jaringan sungai, normalisasi sungai, perlindungan tanggul, tanggul banjir, sudetan (short cut) dan floodway; dan 2. pembangunan pengendali banjir yang meliputi bendungan (dam), kolam retensi, pembuatan ceck dam (penangkap sedimen), bangunan pengurangan kemiringan sungai, groundsill, retarding basi dan pembuatan polder.dan b. non struktural , berupa pengelolaan DAS, yaitu pengaturan tata guna lahan, pengendalian erosi, peramalan banjir, partisipasi masyarakat, harmoni dengan banjir dan law enforcement. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:kawasan Lindung; dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah suatu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budidaya memiliki beberapa jenis pemanfaatan antara lain sebagai kawasan hutan produksi, pertanian, pariwisata, pertambangan, perindustrian, permukiman, dan kawasan lainnya. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan dengan motivasi pembangunan di bidang perekonomian dan harus tetap memperhatikan pemeliharaan kualitas lingkungan.

- 4 -

Pasal Pasal Pasal Pasal

18 19 20 21

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) huruf a : Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari : - Sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul. - Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul. Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul, garis sempadan sungai bertanggul dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai. Kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsi tanggul harus dibebaskan. - Sungai tak bertanggul diluar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria : sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km2, penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan, sungai sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - Sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan kriteria : sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurangkurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan, sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. - Sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai. Ayat (1) huruf b dan huruf c : Kriteria penetapan kawasan sekitar waduk/embung yang perlu untuk dilindungi adalah sebagai berikut : a. Daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau b. Daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

- 5 -

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

22 23 24 25 26 27

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

28 29 30 31 32 33

Pasal 34 Pasal 35

Pasal 36 Pasal 37

Ayat (1) huruf d : Kriteria penetapan sempadan jaringan irigasi sebagai berikut : a. Garis sempadan air untuk bangunan, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tangkis saluran atau bangunannya dengan jarak : 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 M3/detik atau lebih, 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai 4 M3/detik, 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 M3/detik; b. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 meter; c. Perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 meter kirikanan saluran; dan d. Pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 meter. Ayat (1) huruf e : Kriteria penetapan kawasan sempadan sumber mata air adalah daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan atau wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (3) : Lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) direncanakan dari selisih luas pertanian lahan basah dengan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat (1) huruf d : Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) ditentukan minimal seluas 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat.. Cukup jelas Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten ditinjau dari bidang pertumbuhan ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.. Cukup jelas. Cukup jelas.

- 6 -

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

38 39 40 41 42

Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas Ayat (5) huruf c : Beberapa kriteria terkait sempadan jalur pipa gas : 1. Menurut CMIIW, jarak minimum pipeline (jalur pipa) dengan pemukiman kurang lebih 50-100 m tergantung diameter pipa 2. Texas Railroad Commission mensyaratkan minimum 150 ft dari pipeline harus bersih dari pemukiman 3. CCPS, 2003, mempersyaratkan 200 ft dari pipe rack harus "bersih" 4. Seveso Directive II dari EU, dan UU HSE Brasil, menambahkan persyaratan "green belt" artinya perlunya penanaman pohon di samping kiri kanan pipeline untuk mengurangi consequences jika terjadi kebakaran dan ledakan Peraturan peraturan tersebut bukanlah bersifat prescriptive, artinya "harga mati", dalam masalah process safety perlu juga didefinisikan terlebih dahulu seberapa besar resikonya. Pasal 43 Ayat (18) huruf g Pada prinsipnya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum atau terjadi akibat bencana alam. Kriteria untuk kepentingan umum adalah untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam serta pembangkit dan jaringan listrik. Untuk alih fungsi lahan tersebut perlu dilakukan kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan penyediaan lahan pengganti LP2B. Jika alih fungsi lahan akibat bencana alam tidak diperlukan persyaratan, namun penyediaan lahan pengganti maksimal 24 bulan setelah alih fungsi terjadi.Luasnya lahan pengganti didasarkan atas kesesuai lahan. Lahan beririgasi yang dialihfungsikan harus diganti dengan minimal 3 kali luas lahan yang dialihfungsikan, lahan reklamasi diganti minimal 2 kali dar luas lahan yang dialihfungsikan dan lahan tidak beririgasi minimal seluas lahan yang dialihfungsikan. Penyediaan lahan pangan sebagai pengganti LP2B dapat dilakukan dengan pembukaan lahan baru pada LCP2B, alih fungsi lahan terlantar dan tanah bekas kawasan hutan serta penetapan lahan pertanian sebagai LP2B. Penggantian lahan adalah tanggungjawab pihak yang melakuan alihfungsi LP2B. Dalam keadaan yang memaksa seperti terjadinya bencana alam yang menyebabkan rusaknya LP2B, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan penggantian LP2B sesuai dengan kebutuhan. semua izin yang mengakibatkan alih fungsi LP2B batal demi hukum, alih fungsi bukan untuk kepentingan umum wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula, setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahan dengan tidak mengubah fungsi LP2B, setiap

- 7 -

orang dilarang melakukan kegiatan yang merusak irigasi dan infrastruktur serta mengurangi kesuburan tanah dan setiap orang yang mengakibatkan kerusakan wajib melakukan rehabilitasi. Pasal 44 Cukup Jelas. Pasal 45 Ayat (2) : Izin Lingkungan pada dasarnya merupakan persetujuan yang menyatakan aktivitas budidaya rinci yang terdapat dalam kawasan yang dimohon ‘layak’ dari segi lingkungan hidup. Dua macam Izin Lingkungan adalah : (1) Izin HO Izin HO/ Gangguan, terutama untuk kegiatan usaha yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup (bukan obyek AMDAL). Izin ini diterbitkan Bupati melalui Sekda. di daerah Kabupaten. (2) Persetujuan RKL dan RPL Persetujuan RKL dan RPL, untuk kawasan yang sifat kegiatan budidaya rinci yang berada di dalamnya secara sendiri – sendiri maupun bersama-sama berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Acuan yang digunakan adalah dokumen AMDAL yang pada bagian akhirnya menjelaskan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemanfaatan Lingkungan), pada tingkatan kegiatan budidaya rinci (jika dibutuhkan) dan pada tingkat kawasan. Persetujuan RKL dan RPL diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri terkait atau Bupati tergantung karakteristik kawasan yang dimohon setelah melalui komisi AMDAL terkait. Pasal 46 Ayat (1) Kawasan pengendalian ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan. Terkait dengan kewenangan perijinan pada level provinsi dan kabupaten-kota (pada kasus Provinsi Jawa Timur), hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan ruang strategis provinsi perizinan harus mendapat persetujuan gubernur yang disebut dengan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat yang dituangkan dalam Peraturan Gubernuir Jawa Timur, No 61 tahun 2006. Kawasan pengendalian ketat dimaksud adalah merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pergub 61 tahun 2006 disebutkan bahwa (pasal 16) ayat (1) pemanfaatan ruang di kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus mendapat izin dari gubernur; (2) permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik. Selanjutnya dalam proses pemberian izin tersebut gubernur mendapat pertimbangan dari tim asistensi. Dalam memberikan pertimbangan secara substansi, pelaksanaan perizinan ini tim asistensi melakukan kajian dan evaluasi secara teknis dan yuridis meliputi antara lain:

- 8 -

Pasal 47

Pasal 48 Pasal 49 Pasal 50

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

51 52 53 54 55

a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten b. Kesesuaian dengan Peraturan Zonasi c. Kesesuaian dengan Peraturan Perundangan bidang teknis lainnya d. Kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan jenis hak atas tanahnya e. Kelayakan desain dan lokasi lahan Melalui izin gubernur yang dikeluarkan tersebut, maka pada dasarnya proses izin lokasi dan berbagai persyaratan lain dapat dilanjutkan di kabupaten/kota sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya proses perizinan akan dilaksanakan di kabupaten/kota sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Dalam memberikan izin pada skala kabupaten/kota juga berlaku ketentuan yang berlaku di kabupaten/kota masingmasing dan saat ini sudah banyak dilakukan perizinan pada satu atap atau pelayanan perizinan terpadu. Pelaksanaan perijinan ini dilakukan dengan maksud: a. Melaksanakan pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, b. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas. c. Menyusun daftar rencana kebutuhan dan mengusulkan rencana biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu d. Melakukan pengadministrasian kegiatan dibidang Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Keuangan dan Umum lainnya. e. Melakukan koordinasi untuk mengadakan hubungan kerja sama antar lembaga pemerintah dan lembaga lainnya guna terlaksananya pengembangan layanan terpadu satu pintu. Melalui pola tersebut, maka dapat dibagi kewenangan perizinan secara langsung oleh kabupaten/kota dan harus mendapat izin atau persetujuan gubernur dan selanjutnya diteruskan oleh masing-masing kabupaten/kota. Ketentuan Pemberian insentif dan disinsentif, terdiri atas : a. insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan b. disinsentif yang diberikan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang Cukup jelas. Cukup jelas. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.

- 9 -

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

56 57 58 59 60 61

Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

...................ooOoo...................