PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO S alinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BOJONEGORO DAN WILAYAH PENGEMBANGANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOJONEGORO
Menimbang
: a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan kota sesuai dengan laju pembangunan yang beraneka ciri dan sifat penghidupan perkotaan memerlukan pengarahan, perencanaan, pengembangan serta pengendalian dan pengawasan ruang wilayah; b. bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan daerah dan pengembangan
kota
sebagai
unsur
pendorong
pembangunan nasional yang sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal sangat diperlukan ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bojonegoro Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bojonegoro yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Bojonegoro Tahun 1994, Seri C, tanggal 5 Maret 1994, Nomor 1/C sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan tata ruang dewasa ini sehingga perlu dicabut dan mengatur kembali
-
Mengingat
:
1. Undang-undang Pembentukan
2
-
Nomor
12
Daerah-daerah
Tahun
1950
tentang
Kabupaten/Kota
di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda diatasnya; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan; 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengairan; 6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 7. Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1984
tentang
Perindustrian; 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan; 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia; 10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati; 11. Undang-undang
Nomor
9
Tahun
1990
tentang
Kepariwisataan; 12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; 13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam; 14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 15. Undang-undang
Nomor
23
Tahun
1997
tentang
Tahun
1999
tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-undang
Nomor
22
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
-
3
-
18. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Benda Cagar Alam ; 25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan ; 27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah ; 28. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 29. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi; 30. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Induatri ; 31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 32. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 200 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah; 34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993
-
4
-
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah ; 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota; 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
2
Tahun
1987
tentang
Pedoman
Penyusunan Rencana Kota; 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II; 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah; 40. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 41. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor
327/KPTS/M/2002
tentang
Penetapan
Enam
Pedoman Bidang Penataan Ruang; 42. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di daerah Tingkat I Jawa Timur ; 43. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 196/1997-2011/2012; 44. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Bojonegoro Nomor 2
-
5
-
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001; 47. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2001; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 tahun 2000
tentang
Susunan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kecamatan; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bojonegoro Tahun 2002-2006.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BOJONEGORO DAN WILAYAH PENGEMBANGANNYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro ;
-
6
-
d. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak; f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktural dan pola pemanfaatan ruang; h. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bojonegoro Dan Wilayah Pengembangannya adalah rencana strategi dan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang selanjutnya disebut RDTRK; i.
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang adalah susunan unsur pembentukan lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan;
j.
Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah merupakan rumusan tentang kebijaksanaan perkembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang kota, tahapan pelaksanaan ruang kota, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan kota;
k. Rencana sistem transportasi adalah arahan pola jaringan pergerakan sistem primer serta arteri dan kolektor sekunder yang ada di dalam kota tersebut; l.
Rencana kepadatan bangunan lingkungan adalah arahan perbandingan luas tanah yang tertutup, bangunan dan bangunan-bangunan dalam tiap unit lingkungan perencanaan;
m. Rencana Ketinggian bangunan adalah arahan ketinggian maksimum bangunan dan bangunan-bangunan untuk setiap unit lingkungan; n. Rencana pengembangan pemanfaatan air baku adalah arahan pengolahan pemanfaatan air permukaan, air tanah dalam dan air tanah dangkal untuk kepentingan pelayanan kota; o. Bagian wilayah kota Bojonegoro adalah suatu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota Bojonegoro dan wilayah pengembangannya.
-
7
-
BAB II RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BOJONEGORO DAN WILAYAH PENGEMBANGANNYA Pasal
2
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bojonegoro Dan Wilayah Pengembangannya ini disusun atas dasar kriteria sebagai berikut: a.
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail
Tata
Ruang
Kota
(RDTRK)
Bojonegoro
Dan
Wilayah
Pengembangannya mempunyai wilayah perencanaan yang terkait dengan batas wilayah administrasi kota Bojonegoro; b.
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail
Tata
Ruang
Pengembangannya
Kota
ini
(RDTRK)
merupakan
Bojonegoro
rencana
struktur
Dan dan
Wilayah strategi
pengembangan kota dan disusun serta ditetapkan untuk menjamin konsistensi perkembangan kota secara internal serta sebagai dasar bagi penyusunan program-program pembangunan kota lintas sektoral dan daerah
jangka
panjang
didalam
batas
wilayah
administrasi
kota
Bojonegoro dan wilayah pengembangannya; c.
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail
Tata
Ruang
Pengembangannya
ini
Kota
(RDTRK)
memuat
Bojonegoro
rumusan
tentang
Dan
Wilayah
kebijaksanaan
pengembangan Kota Bojonegoro, rencana pemanfaatan ruang Ibu Kota Bojonegoro, rencana sistem utama transportasi, rencana sistem jaringan utilitas
kota
Bojonegoro,
kecamatan,
rencana
pengembangan
pemanfaatan air baku, indikasi unit pelayanan kota Bojonegoro dan rencana pengelolaan pembangunan kota Bojonegoro dan wilayah pengembangannya selama 10 (sepuluh) tahun mendatang.
Pasal
3
-
8
-
BAB III NASKAH DAN PETA RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) BOJONEGORO DAN WILAYAH PENGEMBANGANNYA Pasal (1)
4
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail
Tata
Ruang
Kota
(RDTRK)
Bojonegoro
Dan
Wilayah
Pengembangannya terdiri atas :
(2)
-
1 (satu) buku Kompilasi Data;
-
1 (satu) buku Analisa Data;
-
1 (satu) buku Rencana;
-
1 (satu) buku Album Peta.
Buku-buku tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal
5
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bojonegoro Dan Wilayah Pengembangannya merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kota Bojonegoro dalam kurun waktu tahun 2004 - 2014.
Pasal
6
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bojonegoro Dan Wilayah Pengembangannya ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di wilayah kota Bojonegoro.
Pasal
7
-
9
-
BAB IV SANKSI Pasal 8 Setiap
Badan
Hukum
dan
atau
perseorangan
yang
melakukan
pelanggaran ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam KUHP.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Bojonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal
10
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Disahkan di Bojonegoro pada tanggal 15 Juli 2004
-
10
-
Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 28 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 089 890
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2004 NOMOR 18 SERI E Sesuai dengan Aslinya Yang menyalin
an. BUPATI BOJONEGORO Sekretaris Daerah
Drs. BAMBANG SANTOSO, MM, Msi Pembina Utama Muda NIP. 010 089 890
