PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO Salinan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menetapkan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dimaksud ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 2 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2.

Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

3.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3 5.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro.

6.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.

Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Kabupaten Bojonegoro.

8.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.

9.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelanggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan, kantor, kecamatan dan kelurahan.

Pemerintahan

Daerah

10. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. 11. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah 12. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 2 (1)

(2)

(3)

Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi : a. Eksternalitas ; b. Akuntabilitas ; c. Efisiensi. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan Daerah selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah Provinsi. Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 3

(1)

Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 4 (2)

(3)

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari: a. Pendidikan ; b. Kesehatan ; c. Lingkungan Hidup ; d. Pekerjaan Umum ; e. Penataan Ruang ; f. Perencanaan Pembangunan ; g. Perumahan ; h. Kepemudaan dan Olah Raga ; i. Penanaman Modal ; j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; k. Kependudukan dan Catatan Sipil ; l. Ketenagakerjaan ; m. Ketahanan Pangan ; n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak ; o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ; p. Perhubungan ; q. Komunikasi dan Informatika ; r. Pertanahan ; s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ; t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ; u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; v. Sosial ; w. Kebudayaan ; x. Statistik ; y. Kearsipan ; z. Perpustakaan. Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) terdiri dari : a. Perikanan ; b. Pertanian ; c. Kehutanan ; d. Energi dan Sumber Daya Mineral ; e. Pariwisata ; f. Industri ; g. Perdagangan ; h. Ketransmigrasian.

Pasal 4 Rincian dari masing-masing kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Pasal 5 Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah adalah menjadi dasar bagi penyusunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan penyusunan perencanaan dan alokasi pembangunan daerah.

- 5 BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk dan/ atau yang membidangi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di Bojonegoro pada tanggal 30 Juni 2008 BUPATI BOJONEGORO ttd.. H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 8 Oktober 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 2. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890