PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang
: a. bahwa organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Bojonegoro dan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku ;
dengan
peraturan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Tahun
2004
Nomor
126,
Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2006. Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan
Pengawasan
Atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 9. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2008
tentang
Kecamatan; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
-3-
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. Pemerintah daerah adalah Bupati Bojonegoro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; c. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ; e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro. f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-4-
i. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja; j. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro ; k. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Bojonegoro ; l. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan; m. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ; n. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi; o. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. p. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II KECAMATAN Bagian Pertama Nama Kecamatan Pasal 2 Nama-nama Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : (1) Kecamatan Bojonegoro (2) Kecamatan Kapas (3) Kecamatan Balen (4) Kecamatan Sumberrejo (5) Kecamatan Kanor (6) Kecamatan Baureno (7) Kecamatan Sugihwaras (8) Kecamatan Kepohbaru (9) Kecamatan Kedungadem (10) Kecamatan Sukosewu (11) Kecamatan Trucuk (12) Kecamatan Malo (13) Kecamatan Kalitidu (14) Kecamatan Dander (15) Kecamatan Padangan (16) Kecamatan Purwosari (17) Kecamatan Kasiman (18) Kecamatan Kedewan (19) Kecamatan Ngasem (20) Kecamatan Ngambon
-5-
(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)
Kecamatan Tambakrejo Kecamatan Ngraho Kecamatan Margomulyo Kecamatan Temayang Kecamatan Bubulan Kecamatan Gondang Kecamatan Sekar Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas
(1) (2) (3) (4)
Pasal 3 Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat ; Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Pasal 4 Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari : a. Camat b. Sekretariat Kecamatan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat e. Seksi Kesejahteraan Rakyat f. Seksi Pelayanan Umum g. Seksi Ketentraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat h. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-6-
BAB III TATA KERJA (1) (2) (3)
Pasal 6 Camat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainya. Camat wajib melaksanakan Pengawasan Melekat. Camat wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN
(1) (2) (3) (4)
(1) (2)
Pasal 7 Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan/atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Apabila terjadi kekosongan Jabatan Camat maka Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas Camat sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Bupati Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sekretaris ditunjuk Pelaksana Harian Camat. BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
(1) (2)
Pasal 9 Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan diselenggarakan oleh Kecamatan yang bersangkutan. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada APBD. BAB VI KELURAHAN Bagian Pertama Nama Kelurahan
Pasal 10 Nama-nama Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut : (1) Kelurahan Kepatihan (2) Kelurahan Kadipaten
-7-
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Kelurahan Ngrowo Kelurahan Mojokampung Kelurahan Karangpacar Kelurahan Sumbang Kelurahan Klangon Kelurahan Jetak Kelurahan Ledok Kulon Kelurahan Ledok Wetan Kelurahan Banjarejo Bagian Kedua Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
(1) (2) (3) (4)
Pasal 11 Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Kelurahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelurahan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat kelurahan ; b. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah kelurahan.
Pasal 12 Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Susunan Organisasi
(1) (2) (3) (4)
(5)
Pasal 13 Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi-seksi serta Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah. Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah b. Sekretariat c. Seksi-Seksi, yang meliputi : 1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat 3) Seksi Kesejahteraan Rakyat 4) Seksi Pelayanan Umum. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
-8-
BAB VII TATA KERJA (1) (2)
(3)
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah wajib melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya serta wajib melaksanakan pengawasan melekat. Setiap satuan organisasi wajib membina, mengawasi bawahannya serta melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.
BAB VIII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN (1)
(2) (3) (4)
(1) (2)
Pasal 15 Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan/atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 Apabila terjadi kekosongan Jabatan Lurah maka Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas Lurah sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Bupati Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Sekretaris ditunjuk Pelaksana Harian Lurah.
BAB IX ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN (1) (2)
Pasal 17 Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain di lingkungan diselenggarakan oleh Kelurahan yang bersangkutan. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada APBD.
-9-
BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18 Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
b.
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kelurahan, khusus mengenai ketentuan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja dinyatakan tidak berlaku : Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Disahkan di : Bojonegoro pada tanggal : 7 Oktober 2008 BUPATI BOJONEGORO
H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 7. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890
- 10 -
- 1 -
LAMPIRAN I
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN
: garis komando : garis koordinasi
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SUB BAGIAN KEUANGAN
SEKSI PELAYANAN UMUM
SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN
SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
BUPATI BOJONEGORO
H. S U Y O T O
-2LAMPIRAN II
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 9 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN
LURAH SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
: garis komando : garis koordinasi
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKSI PELAYANAN UMUM
BUPATI BOJONEGORO
H. S U Y O T O
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BOJONEGORO I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk suatu wadah Pemerintahan Daerah yang pembentukannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang struktur organisasi dan tata kerjanya, sedangkan mengenai tata kerja yang meliputi tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masing-masing substansinya diatur dalam Peraturan Bupati. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas
-2Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas ooo000ooo
