PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR

7 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO, Menimbang

: a. bahwa organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;

- 2 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007. Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ; 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- 3 -

3.

Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro.

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. 11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro. 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas. 13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 14. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. 15. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 16. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas : 1.

Dinas Pertanian

2.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

3.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- 4 -

4.

Dinas Pekerjaan Umum

5.

Dinas Pengairan

6.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

7.

Dinas Perhutanan dan Perkebunan

8.

Dinas Peternakan dan Perikanan

9.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

10. Dinas Pendidikan 11. Dinas Perhubungan 12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13. Dinas Kesehatan 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15. Dinas Komunikasi dan Informatika 16. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

BAB III DINAS PERTANIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3 (1)

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3)

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 4

(1)

Dinas Pertanian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Pertanian.

(2)

Dinas Pertanian, mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Pada Dinas Pertanian dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(4)

Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 5 -

Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

(2)

Pasal 5 Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 1. Seksi Bina Produksi Padi 2. Seksi Bina Produksi Palawija dan Hortikultura 3. Seksi Perlindungan Tanaman d. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 3. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi Pertanian e. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia 2. Seksi Penyuluhan 3. Seksi Usaha Tani f. UPTD Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 6 (1)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 7

(1)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial.

(2)

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;

- 6 -

c. d.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(4)

Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8 (1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja 2. Seksi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Norma Kerja 3. Seksi Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Kerja d. Bidang Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1. Seksi Informasi Pasar, Bursa Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja 2. Seksi Perluasan dan Produktifitas Tenaga Kerja 3. Seksi Transmigrasi e. Bidang Bimbingan, Rehabilitasi Sosial Dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial 1. Seksi Pendataan, Bimbingan Dan Rehabilitasi Sosial 2. Seksi Kesejahteraan Sosial 3. Seksi Bina Swadaya Masyarakat Dan Bantuan Bencana Alam. f. Bidang Keagamaan dan Organisasi Sosial 1. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Peribadatan 2. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Keagamaan 3. Seksi Bina Lembaga dan Organisasi Sosial g. UPTD. (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB V DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

Pasal 9 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

- 7 -

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil ; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 11 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pendaftaran Penduduk 1. Seksi Penerbitan Administrasi Kependudukan 2. Seksi Perpindahan Penduduk 3. Seksi Pemeliharaan Data Penduduk d. Bidang Pencatatan Sipil 1. Seksi Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian 3. Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Perubahan. e. Bidang Pengelolaan Data Informasi Administrasi Kependudukan 1. Seksi Pengelolaan Data Kependudukan 2. Seksi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi 3. Seksi Penyajian Analisa Kependudukan f. Bidang Pengawasan dan Penyuluhan 1. Seksi Pengawasan Kependudukan 2. Seksi Pengawasan Pelayanan 3. Seksi Penyuluhan g. UPTD.

- 8 -

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PEKERJAAN UMUM Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3)

Pasal 12 Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 13

(1)

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Pekerjaan Umum.

(2)

Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

b.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

(4)

Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 14 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pembangunan Jalan 1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan 3. Seksi Penerangan Jalan Umum

- 9 -

d.

Bidang Pembangunan Jembatan 1. Seksi Perencanaan 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan e. Bidang Pembangunan Gedung 1. Seksi Perencanaan dan Tata Ruang 2. Seksi Pembangunan 3. Seksi Pemeliharaan f. Bidang Penataan Lingkungan dan Pemukiman 1. Seksi Sanitasi dan Air Bersih 2. Seksi Drainase dan Utilitas 3. Seksi Pemukiman g. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII DINAS PENGAIRAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1) (2) (3)

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 15 Dinas Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 16 Dinas Pengairan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Pengairan. Dinas Pengairan, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengairan ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengairan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengairan dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Pengairan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 10 -

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 17 (1). Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Air 1. Seksi Pendataan dan Penelitian 2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air d. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Seksi Perencanaan Teknis 2. Seksi Pelaksanaan 3. Seksi Pemantauan e. Bidang Operasional dan Pemeliharaan 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Air 2. Seksi Penataan dan Pengendalian Sumber Daya Air 3. Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air f. Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan 1. Seksi Bina Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat 2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengguna Air g. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

Pasal 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 19

(1)

(2)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan ;

- 11 -

b.

(3)

(4)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 20 (1). Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan laporan c. Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kerajinan 1. Seksi Usaha dan Sarana 2. Seksi Produksi 3. Seksi Promosi d. Bidang Kimia, Logam, Aneka industri dan industri hasil kehutanan 1. Seksi Usaha dan sarana 2. Seksi Produksi 3. Seksi Kemitraan Usaha e. Bidang Usaha Perdagangan 1. Seksi Usaha dan Sarana 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran 3. Seksi Eksport, Import, dan Perlindungan Konsumen f. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PERHUTANAN DAN PERKEBUNAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

Pasal 21 Dinas Perhutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Perhutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3)

Dinas Perhutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- 12 -

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 22 Dinas Perhutanan dan Perkebunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Perhutanan dan Perkebunan. Dinas Perhutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhutanan dan Perkebunan ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhutanan dan Perkebunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhutanan dan Perkebunan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23 (1). Susunan Organisasi Dinas Perhutanan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Konservasi Tanah 1. Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan 2. Seksi Pembenihan, Pembibitan dan Penghijauan 3. Seksi Pemeliharaan d. Bidang Bina Usaha Perhutanan 1. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat 2. Seksi Pemberdayaan Perhutanan 3. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan e. Bidang Bina Usaha Perkebunan 1. Seksi Pengembangan Perkebunan 2. Seksi Pemberdayaan Perkebunan 3. Seksi Aneka Usaha Perkebunan f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia 2. Seksi Penyuluhan 3. Seksi Usaha Tani g. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

- 13 -

BAB X DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 24 (1)

Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2)

Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3)

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 25 Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Peternakan dan Perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Perikanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan dan Perikanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Peternakan dan Perikanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis Operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 26

(1)

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Kesehatan Hewan 1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Seksi Pelayanan Medik Veteriner, Pengawasan Obat Hewan dan Residu d. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak 1. Seksi Kawasan dan Pembibitan Ternak 2. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan 3. Seksi Penyebaran Ternak e. Bidang Agribisnis Peternakan 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 2. Seksi Bina Usaha Peternakan 3. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Peternakan f. Bidang Usaha Perikanan 1. Seksi Budidaya dan Pembenihan Perikanan

- 14 -

g.

2. Seksi Bina Usaha Perikanan 3. Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Perikanan UPTD

(2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 27 (1)

(2) (3)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 28

(1)

(2)

(3)

(4)

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

Pasal 29 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 15 -

2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pendapatan Asli Daerah 1. Seksi Pendataan dan Penetapan 2. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional 3. Seksi Penagihan d. Bidang Perimbangan 1. Seksi Bagi Hasil 2. Seksi Penerimaan lain-lain 3. Seksi Keberatan dan Pemungutan e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan 1. Seksi Pembukuan Penerimaan 2. Seksi Pembukuan Pengeluaran 3. Seksi Pelaporan Keuangan f. Bidang Pengelolaan Anggaran 1. Seksi Penyusunan Anggaran 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran 3. Seksi Evaluasi Anggaran g. Bidang Perbendaharaan 1. Seksi Verifikasi 2. Seksi Bendahara Umum 3. Seksi Bendahara Gaji h. Bidang Asset 1. Seksi Inventarisasi Asset 2. Seksi Pengelolaan Asset 3. Seksi Penghapusan i. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XII DINAS PENDIDIKAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 30 (1) (2) (3)

(1) (2)

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 31 Dinas Pendidikan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; dan

- 16 -

d. (3)

(4)

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 32 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pendidikan TK, SD 1. Seksi Kurikulum 2. Seksi Kesiswaan 3. Seksi Sarana dan Prasarana d. Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK 1. Seksi Pembelajaran 2. Seksi Kesiswaan 3. Seksi Sarana Dan Prasarana e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal ; 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Pendidikan Non Formal 3. Seksi Pendidikan keaksaraan dan Kesetaraan f. Bidang Pemuda dan Olah Raga ; 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kepemudaan/Kesenian Sekolah 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan 3. Seksi Dana, Sarana dan Prasarana g. Bidang Ketenagaan 1. Seksi Pengembangan Karier Tenaga Pendidik 2. Seksi Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan h. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)

BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 33 (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas.

- 17 -

(3) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 34 Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan di bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Perhubungan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 35 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan laporan c. Bidang Perhubungan Darat 1. Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas 2. Seksi Bina Angkutan Jalan 3. Seksi Telekomunikasi, Data dan Informasi d. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Seksi Pemberdayaan Terminal 2. Seksi Pengelolaan Parkir e. Bidang Pengendalian Operasi 1. Seksi Bimbingan Masyarakat 2. Seksi Operasi dan Penindakan f. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)

BAB XIV DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 36 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas. (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;

- 18 -

Pasal 37 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Kebudayaan dan Pariwisata . (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata ; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (4) Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 38 (1)

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pengembangan Obyek Wisata 1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Obyek Wisata 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata d. Bidang Bina Sarana Pariwisata 1. Seksi Bina Hotel, Rumah Makan, dan Tempat Hiburan 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga Pariwisata 3. Seksi Bina Sumber Daya Manusia Pariwisata e. Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya 1. Seksi Pelestarian Budaya Tradisional 2. Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya 3. Seksi Pengembangan Budaya f. Bidang Pengembangan Usaha Seni dan Budaya 1. Seksi Promosi Pariwisata, Seni dan Budaya 2. Seksi Bina Usaha Seni dan Budaya g. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XV DINAS KESEHATAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

(1)

Pasal 39 Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- 19 -

(2) (3)

(1) (2)

(3)

(4)

Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 40 Dinas Kesehatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan ; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan ; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 41 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Pelayanan Kesehatan 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Penunjang 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga 3. Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Kesehatan 3. Seksi Pengkajian dan Penelitian Kesehatan e. Bidang Pengedalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra 2. Seksi Pengendalian Penyakit 3. Seksi Penyehatan Lingkungan f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1. Seksi Promosi Kesehatan dan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ) 2. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 3. Seksi Gizi Masyarakat g. UPTD. (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)

- 20 -

BAB XVI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 42 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; Pasal 43 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 44 (1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari : a. Sekretariat ; 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan b. Bidang Kelembagaan Koperasi ; 1. Seksi Organisasi dan Hukum 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian 3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Bidang Bina Usaha ; 1. Seksi Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan 2. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan 3. Seksi Peternakan dan Perikanan d. Bidang Bina Fasilitas Pembiayaan ; 1. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dan Peminjaman 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam 3. Seksi Permodalan

- 21 -

e. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ; 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan 2. Seksi Pengembangan Jaringan Kerja Sama 3. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis f. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 45 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; Pasal 46 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 47 (1). Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan

- 22 -

c.

Bidang Data dan Informasi 1. Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data 3. Seksi Dokumentasi dan Informasi d. Bidang Diseminasi Informasi 1. Seksi Layanan Informasi Publik 2. Seksi Media Interaktif 3. Seksi Media Informasi e. Bidang Jaringan Komunikasi 1. Seksi Komunikasi Sosial 2. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informatika 3. Seksi Komunikasi Pemerintah f. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi 1. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak 2. Seksi Pengembangan Perangkat Keras 3. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem g. UPTD (2). Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi (1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 48 Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; Pasal 49 Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. Penjabaran lebih lanjut tentang Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 23 -

Bagian Kedua Susunan Organisasi

(1)

(2)

Pasal 50 Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Program dan Laporan c. Bidang Kebersihan 1. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan 2. Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah d. Bidang Pertamanan dan Keindahan 1. Seksi Pertamanan dan Keindahan 2. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Taman e. Bidang Sarana dan Prasarana 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana f. UPTD Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XIX TATA KERJA

(1)

(2) (3)

Pasal 51 Kepala Dinas. dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainya. Kepala Dinas. wajib melaksanakan Pengawasan melekat. Kepala Dinas wajib melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang. Pasal 52

(1)

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ;

(2)

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat. BAB XX PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN Pasal 53

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 24 -

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan Daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan/ atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 54 (1)

Apabila terjadi kekosongan Jabatan Kepala Dinas, maka Sekretaris pada Dinas, melaksanakan tugas Kepala Dinas sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif oleh Bupati ;

(2)

Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak Sekretaris pada Dinas ditunjuk Pelaksana Harian Kepala Dinas.

BAB XXI ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN Pasal 55 (1)

Pengawasan, pengurusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan keamanan diselenggarakan oleh Dinas yang bersangkutan ;

(2)

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada APBD.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati. Pasal 58 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 25 -

Pasal 59 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di : Bojonegoro pada tanggal : 7 Oktober 2008 BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890