PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO Menimbang

: a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dipandang perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara

Tahun

2004

Nomor

126,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 11. Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

- 3 -

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Berita Daerah dan Lembaran Daerah ; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bojonegoro dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. c. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan bersama Bupati Bojonegoro. f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahn Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. g. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. h. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 4 -

i.

j. k.

l.

m. n.

o.

p.

q.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentraman dan ketertiban umum adalah, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan Organisasi. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini untuk menata kembali Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1)

(2)

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- 5 -

a.

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan Ketertiban Umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya. b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya; d. Pelaksanaan koordinasi kepada Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur lainnya dalam hal memelihara menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah beserta Peraturan pelaksanaannya ; e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya. (3) Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; b. Melakukan pemeriksanaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. c. Melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib : a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan normanorma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 Susunan Organisasi Satuan Pamong Praja terdiri dari : a. b. c.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; Sub Bagian Tata Usaha Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban

- 6 -

d. e. f.

Seksi Penyidikan dan Penindakan Seksi Pengembangan Kapasitas Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 8

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Pasal 10 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

(3)

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4)

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII TATA KERJA Pasal 11

(1)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas fungsional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(2)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal;

(3)

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab, memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bilamana terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7 -

BAB VIII PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN SANKSI DALAM JABATAN Pasal 12 (1)

(2) (3)

(4)

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai prestasi yang menguntungkan daerah dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melakukan pelanggaran dan atau tindak kejahatan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 13

(1)

(2)

Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan ditetapkannya Pejabat Definitif oleh Bupati; Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat definitif menurut Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2001 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 8 -

Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Disahkan di : Bojonegoro pada tanggal : 7 Oktober 2008 BUPATI BOJONEGORO

H. S U Y O T O Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 10 Nopember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2008 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Daerah

Drs. BAMBANG SANTOSO, MM., MSi. Pembina Utama Madya NIP. 010 089 890

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 OKTOBER 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KA SATUAN POL PP KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI OPERASIONAL KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS

BUPATI BOJONEGORO

: Garis Komando H. S U Y O T O

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO

I. UMUM Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja yang tangguh dan handal sebagai pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah, yang didasarkan pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu membentuk suatu wadah Pemerintahan Daerah yang pembentukannya dituangkan dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur struktur organisasi dan tata kerja, mengenai tugas pokok dan fungsi secara lebih terperinci untuk masingmasing subtansinya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas ooo000ooo