Pemeriksaan Terdakwa : Eddie Widiono Soewondho

Selasa, 30 November 2011

Pemeriksaan Terdakwa : Eddie Widiono Soewondho

Hakim Ketua

: Silahkan. Kita mulai pemeriksaan diri saudara hari ini ya. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik KPK ya?

Terdakwa

: Pernah Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Pernah. Sebelum saudara menandatangani berita acara tersebut saudara membacanya ya?

Terdakwa

: Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Benar keterangan saudara di sana?

Terdakwa

: Benar Yang Mulia

Hakim Ketua

: Baik. Coba ceritakan dari awal mengenai CIS RISI ini?

Terdakwa

: Baik Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara menjabat Dirut PLN tahun berapa?

Terdakwa

: Saya menjabat Dirut PLN tahun 2001 bulan Maret.

Hakim Ketua

: Sampai dengan?

Terdakwa

: Sampai dengan bulan Maret tahun 2008.

Hakim Ketua

: Sebelum itu saudara menjabat sebagai apa?

Terdakwa

: Sejak tahun 1998-2001 saya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Distribusi PLN.

Hakim Ketua

: Ketika PLN mengadakan kerja sama dengan pihak ITB, jabatan saudara apa?

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Rabu, 30 November 2011

Terdakwa

: Pada saat kerja sama itu sebelum tahun 1998 Yang Mulia, saya bekerja sebagai Direktur Niaga dan Pengembangan Usaha pada PT. PLN, anak perusahaan PT.PLN pembangkitan Jawa-Bali 1.

Hakim Ketua

: Menyangkut kerja sama PLN dengan ITB, apa yang saudara ketahui itu?

Terdakwa

: Saya tidak mengetahui kerja sama PLN Disjaya dengan ITB sampai tahun 2000, pada saat mana General Manager PLN Disjaya melaporkan pada saya bahwa PLN Disjaya mendapat kesulitan karena tidak bisa menerapkan system informasi. Baru pada saat itu say diberi masukanmasukan mengenai progress atau status terakhir dari kerja sama PLN Disjaya dengan Politeknik ITB.

Hakim Ketua

: Terus?

Terdakwa

: Dari laporan saudara Margo Santoso pada saat itu, saya mendapat kesimpulan bahwa project implementasi SIMPEL RISI tersebut mengalami

keterlambatan

yang

sangat

parah

terutama

karena

ketidaksiapan PLN dalam menyediakan SDM dan peralatan hardware? Hakim Ketua

: SIMPEL RISI ini kerja sama PLN dengan ITB ya?

Terdakwa

: Ya PLN dengan ITB.

Hakim Ketua

: Terus?

Terdakwa

: Pada waktu itu Pak Margo melaporkan pada saya, bahwa beliau gagal mendapatkan pendanaan dari APLN untuk lanjutan dari kontrak yang sudah tiga kali mengalami addendum. Sehingga waktu itu menanyakan pada saya, apakah ada jalan keluar? Terus terang saja, saya tidak mempunyai jalan keluar, saya justru menambahkan kepada beliau bahwa “wah ini situasinya gawat kalau TDL jadi naik di akhir tahun 2000 dan Pak Margo belum siap dengan system informasi”. Beliau setuju bahwa ini menjadi masalah yang besar. Itulah introduksi saya pada permasalahan SIMPEL RISI kira-kira bulan Mei tahun 2000 Yang Mulia.


Hakim Ketua

: Hmm. Terus?

Terdakwa

: Selanjutnya saya tidak mendengar apa-apa mengenai masalah ini ya. Ada sekali saja Pak Margo bercerita pada saya tahun 1995 eh maaf tahun 1999 bulan Mei tiba-tiba SIMPEL RISI ini di SIDAK oleh Dirut pada waktu itu dan kemudian sebagian dari tugas Politeknik yaitu SIMKEU dan SIMMAT kalau saya tidak salah itu dikeluarkan dari kontrak. Saya mendapat kesan tentang kontrak itu belum ditutup. Tetapi posisinya PLN berada dalam posisi kurang lebih berhutang karena tidak bisa menyelesaikan tidak bisa menutup dan pada saat yang sama juga membutuhkan suatu system informasi. Kejadian ini diikuti dengan bulan September sekitar pertengahan atau akhir bulan di September.

Hakim Ketua

: Di tahun?

Terdakwa

: Tahun 2000 masih Yang Mulia. Saya mendapat tembusan surat dari Netway pada waktu itu, mohon kesempatan untuk presentasi. Kemudian saya mendapat informasi dari Pak Margo, bahwa memang Netway merencanakan untuk mengajukan suatu proposal yang pada waktu itu disebut CIS Outsourcing Solution, dan atas informasi tersebut, saya membuka pintu

dan

menyediakan waktu

untuk

mendengarkan

presentasi. Setahu saya, sebelum presentasi di tempat kami, di Direktorat Pemasaran, Netway sudah melakukan presentasi di PLN Disjaya, di tempat saya kalau tidak salah tanggal 27 September. Di Disjaya tanggal 21 September. Pada waktu mereka datang mengajukan presentasinya, saya berkesimpulan bahwa presentasi ini banyak kesesuaian dengan kebutuhan PLN pada waktu itu. Perlu kami sampaikan, bahwa berbeda dengan apa yang dicatat dalam beberapa BAP rekan-rekan, presentasi pertama dari Netway, sama sekali tidak menyinggung masalah SIMPEL RISI atau CIS RISI. Ini pernyataan saya. Karena pada waktu itu, Netway hanya menyatakan saya mempunyai solusi CIS Outsourcing Solution. Netway juga menunjukan kepada kami, bahwa mereka sudah siap dengan data-data yang cukup dan itu ditunjukkan dan juga saya sampaikan di dalam BAP, yang menarik perhatian saya, presentasi itu dibuat dalam bahasa Inggris. Jadi presentasi pertama tidak detail, saya


tidak mempunyai latar belakang system informasi.Oleh karenanya saya tidak tertarik pada masalah IT nya. Untuk Bapak Hakim Yang Mulia ketahui, masalah IT itu dikomandoi oleh Divisi Sistem Informasi di bawah Direktorat Perencanaan. Direktorat saya Pemasaran dan Distribusi, berkaitan dengan Pelayanan pelanggan dan pengembangan usaha. Oleh karenanya saya melihat dari aspek pengembangan usaha ya. Karena dalam tawaran mereka, mereka menyadarkan bahwa mereka akan menyedikan dana investasi untuk memenuhi kebutuhan investasi PLN di bidang IT. Kemudian untuk itu mereka minta untuk di kontrak selama 5 tahun dengan tawaran pada waktu itu, angka yang disebut belum tawaran yang resmi sekitar 5 ribu Rupiah per pelanggan. Tapi modus kerja nya adalah Outsourcing seluruh pekerjaan. Pada waktu itu yang ditwarkan sekali lagi bukan CIS RISI, tetapi tawarannya adalah mereka akan membawa modernisasi system informasi ini menjadi CIS IBP (Industrial Best Practice) yang berarti yang berarti saya belakangan ketahui bahwa itu tingkatnya adalah di atas CIS RISI apakah CIS RISI Standard, CIS RISI Standarad Plus itu belum mencapai IBP. Atas presentasi tersebut saya melapor kepada Pak Dirut, dalam rangka Dipotong oleh Hakim Ketua Hakim Ketua

: Siapa Dirut nya?

Terdakwa

: Pak Kuntoro Mangkusubroto. Dan kalau Bapak Hakim Yang Mulia Melihat, ini keberadaan rapat Direksi yang membahas masalah ini walaupun sebentar sekali juga dikonfirmasi oleh dua saksi yaitu Pak Tunggono dalam BAP nya, beliau hadir dan Pak Azis Sabarto. Di sana saya melaporkan bahwa ada usulan ada gagasan dari pihak swasta untuk melakukan Outsource dari pekerjaan ini. Sebagai latar belakang Yang Mulia kami sampaikan, pada tahun 2000 tersebut, PLN dalam keadaan rugi yang sangat parah. Sejak tahun 1997 seingat saya PLN terus merugi dan tahun 2000 itu kondisi terparah pada saat mana kerugian kita mencapai 26 Triliun. Satu tahun itu. Mengapa ini bisa merugi? Ini tidak lain karena kejatuhan harga Rupiah terhadap Dollar dan karena hampir 70% dari biaya PLN itu terkait dibayarkan dalam Dollar, antara lain


listrik swasta, pembelian BBM dan sebaginya, sedangkan pendapatan PLN dalam Rupiah, maka otomatis timbul kerugian yang sangat besar yang tidak bisa ditutupi dari sumber-sumber di PLN. Kami jelaskan latat belakang yang lain, atas kerugian yang cukup besar tadi, pemerintah merencanakan untuk merestrukturisasi sector ketenagalistrikan dan itu dimulai dampaknya di PLN setahu saya, pada tahun 1994 itu ada tim dari Universitas Indonesia, yang melakukan kajian dampak resutrkturisasi PLN, kemudian diikuti dengan pembentukan anak perusahaan, PJB 1 dan PJB 2. ini merupakan respon PLN terhadap krisis listrik yang terjadi krisis perekonomian yang terjadi pada waktu itu. Tetapi pada saat yang sama pemerintah mendapat tekanan dari IMF dan Bank Dunia. Pemerintah untuk segera membuka pasar ketenagalistrikan di Indonesia, dan itu diwujudkan tahun 1996, ada konsultan yang dibiayai Bank Dunia, yaitu Anderson Consulting, menyelesaikan suatu studi yang disebut ITSP (Information Technology Strategic Plan) yang sangat controversial waktu itu. Kemudian pemerintah mengkontrak Copperson konsultan yang juga dibiayai Bank Dunia, yang memberikan gagasan bagaimana memecah pasar listrik Indonesia, atas secara vertical, ada pasar pembangkitan, nanti ada pasar distribusi dan ada sisi monopoli yang disebut wire business. Studi tersebut diambil oleh pemerintah menjadi yang disebut white paper pemerintah pada waktu itu Menterinya Pak Kuntoro, masih. Nah white paper ini sudah menggambarkan PLN akan

mengalami

yang

disebut

unbundling.

Pemisahan

fungsi

pembangitan, fungsi kawat, wire business fungsi transmisi dan distribusi, dan fusngsi retail. Kemudian dalam studi itu disampaikan bahwa PLN Distribusi Jakarta akan dijadikan Strategic Business Unit (SBU) kemudian akan di Strategic Partner kan dengan pihak asing. Jadi istilah kami Disjaya akan dijual. Begitu. Itu merupakan sebuah informasi yang merata, tahun 1999 pada waktu Dirut nya Pak Adi Satria. Akhir 1999 karena masalah listrik swasta, Pak Adi Satria mundur dan digantikan Pak Kuntoro yang sudah turun dari Menteri menjadi Dirut PLN. Hakim Ketua

: Ya langsung saja pada masuknya Netway ya.


Terdakwa

: Baik Yang Mulia. Yang ingin kami gambarkan adalah

Hakim Ketua

: Latar belakang sudah tadi ya.

Terdakwa

: Tahun 2000 tersebut kami semua berpendapat bahwa satu-satunya jalan keluar, bagi PLN untuk keluar dari krisis, yang terutama adalah kita harus menaikkan TDL. Kenaikan TDL itu berlangsung di tengah suasana penolakan. Karena beban masyarakat akibat krisis sudah cukup berat. Oleh karena itu kami sangat berhati-hati, jangan sampai kenaikan TDL ini memicu suatu penolakan dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari Distribusi Jakarta adalah tahun 1999 Distribusi Jakarta mengalami re organisasi. 7 cabang dirubah menjadi 35 area pelayanan. Re organisasi tadi maksudnya baik, tetapi karena system informasi nya terlambat, maka koordinasi dari 35 AP tersebut menjadi kacau. Akibatnya di akhir tahun 2000, kami semua mendapat laporan dari KAP (Kantor Akuntan Publik) bahwa PLN kemungkinan akan kehilangan status wajar tanpa persyaratan, karena di PLN Distribusi Jakarta itu ada dana pendapatan PLN hampir 800 Miliar yang gagal di rekonsiliasi akibat datanya tidak baik. Jadi ada pressure dari kebutuhan tersebut. Juga di tahun 2000 itu meskipun kami sudah berusaha mencegah muncul ke permukaan dimana oknum PLN ini berhasil menyembunyikan uang pendapatan, memutar sekitar hampir 6 miliar dan itu dan itu muncul sebagai berita besar pada waktu itu yang disebut sebagai Kapyanto Gate. Berita-berita ini sangat memukul kita dalam persiapan kita menghadapi kenaikan Tarif Dasar Listrik. Oleh karena itu pada waktu Pak Margo mengeluh pada saya dan melaporkan bahwa kita harus mencari terobosan, ya saya menganggap bahwa keberadaan suatu system informasi, menjadi mutlak diperlukan. Pak Margo juga melaporkan pada saya bahwa

system informasi

SIMPEL RISI itu sebenarnya mendapat restu dari Bank Dunia. Dan sudah akan didanai Bank Dunia sebesar 39 Juta Dollar, di akhir tahun 1999 tersebut, tapi Bank Dunia menarik diri. Saya berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan mendapat informasi dari Direktur Keuangan, bahwa Hakim Ketua

: Siapa itu?


Terdakwa

: Pak Parno Isworo. Bahwa dengan menarik dirinya Bank Dunia ini, karena situasinya PLN, paling cepat dana Bank Dunia itu baru akan masuk ke PLN tahun 2003, masuk kembali ke PLN tahun 2003.Nah masalahnya adalah sebenarnya Bank Dunia punya program, yang mendukung ITSP yang dibuat Anderson Consulting, yaitu pendanaan sebesar 250 Juta Dollar. Dan itu sudah disiapkan tetapi karena krisis tadi, berhenti juga. Jadi dari tahun 2001 sampai 2003, kita sudah perkirakan bahwa kita akan menjadi sasaran tembak. Tariff naik, kita tidak mampu mengamankan, pendapatan karena tidak mempunyai system informasi, dan oleh karena itu tawaran Netway, untuk membiayai investasi yang pada waktu itu tidak mungkin dilakukan oleh PLN, menjadi suatu tawaran yang sangat menarik. Lebih menarik lagi bagi saya, karena saya berlatar belakang sebetulnya pemasaran dan pengembangan usaha. Saya melihat bahwa pada tawaran tersebut ada suatu kesempatan bagi PLN untuk bisa mengembangkan bisnisnya di luar sector ketenagalistrikan. Dan ini dimungkinkan oleh Undang-Undang yang rencananya akan dibangun. Mungkin Bapak hakim bisa memaklumi PLN pada waktu itu berusaha mencari pendapatan di luar sector listrik, karena sector listrik itu tergantung pada tariff. Kami mencari pendapatan di luar sector listrik, kami berusaha mencari pendapatan dalam US Dollar, karena berusaha mengurangi gap antara pendapatan Rupiah dan biaya US Dollar. Dan untuk itu Pak Kuntoro pada tahun 2000 merestui dan membentuk PT. Icon Plus, anak perusahaan telematika PLN, yang pada waktu itu ditugasi untuk memanfaatkan asset PLN, antara lain kabel-kabel fiber optic, kemudian kemampuan computer kita, untuk bisa dikerjasamakan dengan sector telekomunikasi. Yang pada saat itu sedang booming. Jadi ini bagian strategi besar, bahwa kita ingin men-tap pendapatan dari sector telekomunikasi, dan sector perbankan yang kita perkirakan akan tumbuh. Oleh karena itu, ide Netway untuk membentuk OSCO (Outsourcing Company) itu saya anggap dari sisi pengembangan usaha merupakan suatu opportunity bagi PLN, dan karena nya kami mencoba sejauh mungkin meng-entertain ide ini. Kami lanjutkan situasi yang lain adalah di tahun 2000 karena situasi demikian krisis dan PLN itu harus berfokus kepada perubahan-perubahan strategis, maka Pak Kuntoro


mengeluarkan Dekrit Desentralisasi kewenangan penuh kepada para GM, untuk masalah operasional. Jadi semua kegiatan operasional dikeluarkan dari PLN Pusat. Semua esselon 1 di bawah Direktur, yang berkaitan dengan operasi dihapuskan. Wilayah-wilayah diwajibkan berdiri sendiri. Sedemikian drastisnya sehingga keluar yang disebut SK 075, SK Pengadaan 075 pada waktu itu, bulan Oktober tahun 2000, yang menyatakan bahwa batasan kewenangan pemimpin wilayah (GM) untuk anggaran APLN

itu tidak terbatas. Jadi berapa pun mereka mau

melakukan pengadaan, silahkan. semua kewenangan , hak dan kewenangan diserahkan. PLN pusat berkonsetrasi kepada masalahmasalah strategis. Dalam kaitan dengan CIS RISI OSCO, karena Outsourcing Company ini merupakan suatu pembentukan anak perusahaan baru, maka saya menganggap ini masalah strategis dan kita berusaha untuk membantu Distribusi Jakarta di dalam membangun OSCO tersebut. Singkat kata, sebetulnya ada suatu cacat yang fundamental dalam usulan PLN Disjaya megenai OSCO, yaitu Disjaya menganggap bahwa PLN Disjaya ingin bekerja sama dengan Netway, membentuk anak perusahaan, anak perusahaan ini diberi pekerjaan di Disjaya, setelah besar nanti dipakai untuk “berjualan” PLN Disjaya “berjualan” di wilayah-wilayah PLN yang lain. Ide dasarnya sebenarnya demkian. Namun karena harus berdasarkan governance yang baik, rasanya tidak mungkin pimpinan PLN Disjaya sebagai bohir dari pekerjaan itu juga sekaligus sebagai pemegang saham dari anak perusahaan tersebut. Oleh karena itu dalam ide arahan kami selanjutnya kepada Disjaya adalah “Hei tolong kamu kembali kepada fungsi anda sebagai pemberi pekerjaan, dan serahkan masalah kerja sama ini dengan anak perusahaan PLN yang lain yang disebut Icon Plus, yang memang bidangnya adalah telematika. Itu saya nyatakan dalam surat 15 Januari Yang Mulia. Namun sebelum surat 15 Januari ini, memang karena mungkin situasinya pada waktu itu demikian gawat bagi Disjaya, ada serangkaian tindakan yang pada waktu itu memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya PLN Disjaya menulis surat pada kami tanggal 6 Oktober, minta izin mengeluarkan Letter of Intent untuk melakukan negosiasi. Izin tersebut, permohonan izin tersebut tidak kami respon


karena sebetulnya pada waktu itu belum pernah ada izin formal bagi Distribusi Jakarta untuk melakukan Outsourcing. Hasil konsultasi kami dengan Direksi, mengizinkan Outsourcing. Sehingga itulah yang kami jawab. Kami tidak memberikan izin Letter of Intent, karena pada waktu itu pemahaman kami. Letter of Intent ini sudah mempunyai nilai keterikatan. Meskipun dikatakan di situ tidak megikat, tetapi secara moril kalau sudah mengeluarkan Letter of Intent kepada suatu perusahaan ini sifatnya mengikat. Surat kami menyatakan kepada GM, tolong konsentrasi pada pekerjaan persiapan. Buat rencana masukan anggaran, dan lakukan sosialisasi. I’tikad kami menyampaikan hal itu adalah, karena OSCO ini kerja sama Outsourcing Company ini, sesuatu yang baru di PLN, ini sangat mudah disalah mengerti. Begitu. Jadi perintah kami pada waktu itu, lakukan sosialisasi, lakukan perencanaan. Tetapi mungkin karena ketergesaan, Disjaya langsung melakukan pembicaraan dengan Netway, dan bulan Desember Disjaya megeluarkan suatu surat, kepada kami yang isinya meminta izin kerja sama dengan rincian. Sebenarnya rinciannya financial model tapi disebutkan tahun pertama sekitar ratusan miliar, tahun kedua ratusan miliar. Dan surat tersebut adalah surat terbuka, sehingga akhir tahun 2000 tersebut, PLN pusat gempar karena nadanya seolah-olah Direktur Pemasaran akan menunjuk langsung suatu perusahaan dengan nilai 900 Miliar. Padahal itu sangat premature sekali, dan belum pernah ada angka pembicaraan menyangkut itu. Karena timbul masalah ini khususnya timbul pendapat juga kritik dari Sunggu Aritonang pada waktu itu Divisi Sistem Informasi, yang menyatakan “Kenapa kok Disjaya berani menyebutkan produknya CIS-IBP?” padahal berlum pernah konsultasi dengan tim CIS-IBP di PLN pusat. Di PLN pusat itu ada tim, terdiri beberapa divisi yang merumuskan CIS-IBP itu seperti apa binatangnya? Nah itu belum pernah konsultasi. Jadi awal Januari kami mengarahkan supaya Distribusi Jakarta tetap berposisi sebagai Bohir serahkan ownership kerjasamanya kepada Icon, dan kemudian telaah dengan tim IBP PLN pusat apa-apa saja yang. Salah satu keberatan lain adalah kerja samanya kenapa 5 tahun? Karena mereka sudah mendapat informasi bahwa sekitar 2003 dana dari Bank Dunia akan masuk. Kalau dana dari Bank


Dunia akan masuk maka ITSP akan jalan dan PLN akan mengadakan tender CIS-IBP. Begitu. Karena dalam surat 15 Januari, kami juga mengarahkan supaya masa

kerja sama pembentukan OSCO itu

diturunkan dari 5 tahun menjadi 3 tahun. Atas arahan kami, Disjaya membentuk tim dan melakukan berbagai kajian. Setelah itu bulan Maret saya diangkat menjadi Dirut dan saya ketahui Pak Margo tanggal 14 Maret menulis surat kepada Direktur Pemasaran. Sayangnya pada waktu saya diangkat menjadi Dirut, saya juga diberhentikan sebagai Direktur Pemasaran, sehingga surat Pak Margo pada waktu itu tidak terjawab karena jabatan Dirsar lowong pada waktu itu. Tidak ada pejabatnya. Saya naik menjadi Dirut, kemudian hari ada ketetapan Pak Tunggono yang menjadi Dirsar, tetapi itu sudah berkisar bulan Juli. Jadi sampai bulan Maret itu, Pak Margo sudah seingat saya menulis 3 surat yang minta izin. Supaya diizinkan bekerja sama dengan Netway. Dan belum pernah satu kali pun kami mengeluarkan suatu izin. Karena kita ingin persiapan pekerjaannya lebih. Lebih keras lagi. Rupanya karena surat 14 Maret ini tidak terjawab, maka pada tanggal 31 Mei, Pak Margo menulis surat kepada Dirut juga minta izin untuk menunjuk Netway sebagai partner. Ini mohon Yang Mulia kami beri penekanan, karena dalam konsep Outsourcing Company tadi, kita harus menyelesaikan vehicle nya dulu. Baru setelah itu kita pikirkan ini mau diberi pekerjaan bagaimana. Begitu. Nah usul penunjukkan langsung Netway ini pernah dibicarakan sebagai partner ini pernah dibicarakan dalam rapar direksi. Memang betul anggota direksi pernah menyarankan yaitu Pak Hardiv pernah menyarankan bahwa menunjuk partner itu harus kuat dasar hukumnya. Misalnya

melalui

tender.

Sebagai

seseorang

yang

mempunyai

background di bidang pengembangan usaha, pada waktu itu sudah saya coba jelaskan kepada Pak Hardiv, bahwa di dunia nyata itu tidak ada orang memilih partner melalui proses tender. Kalau pendagadaan iya, tetapi memilih partner itu pertimbangannya banyak sekali. Jadi ini tidak bisa dilakukan dengan tender terbuka dalam konsep pengadaan. Kemudian saya katakan bahwa OSCO ini hanya bekerja sebagai perantara saja. Sampai 2003. pada saat mana nanti kita melakukan tender untuk CIS IBP. Nah kelanjutan dari OSCO ini apabila ada tender


tersebut, itu juga dipertanyakan. Kalau OSCO sudah milik PLN sebagian, apakah nanti bisa PLN itu level dalam tender CIS IBP. Kalau ada peserta lain yang tidak me Roll Out seperti PLN. Oleh karena itu dalam pembicaraan strategi, pada waktu itu bulan Mei itu, saya menyarankan coba diselidiki kemungkinan siapa saja memang yang berminat untuk masuk di CIS IBP. Dan coba lakukan pendekatan dengan vendor-vendor itu juga mengenai perjanjian Outsourcing Company. Begitu. Jadi intinya sebenarnya adalah pendekatan Outsourcing dan itu terus terang saja bukan dari kami. Dirut tahun 2000, dalam RKAP 2001, Pak Dirut, Pak Kuntoro sudah menyampaikan dan juga didukung oleh pemegang saham agar mencari upaya melepaskan ketergantungan PLN dari pendanaan pemerintah. Oleh karenya kerja sama dengan swasta menjadi sesuatu yang harus ditempuh pada waktu itu. Sebagai ujung tombaknya adalah kerja sama di bidang pembangkitan yang pada waktu itu dikenal dengan nama TMP. Total Maintenance Timesheet, Total Maintance Contract di mana pembangkit milik PLN, seluruh proses pembiayaannya mulai dari beli spare part, masang, sampai menjamin keandalannya itu dilakukan oleh pihak swasta dan itu sudah berjalan dari tahun 1997 tapi baru naik ke permukaan sekitar tahun 2000. Tahun 2001 ada 11 kontrak semacam itu dan sudah dilaksanakan oleh PLN. Oleh karena itu, Outsourcing di bidang distribusi itu merupakan konsekuensi logis dari situasi PLN pada waktu itu yang tidak mampu melakukan pendanaan investasi. Hakim Ketua

: Akhirnya ditunjuk ya?

Terdakwa

: Belum Yang Mulia. Belum. Jadi bulan Agustus, direksi belum mencapai satu kesepahaman. Dalam berbagai rapat belum mencapai kesepahaman. Mau di apakan usulan Distirbusi Jakarta tanggal 31 Mei itu. Bertepatan dengan itu kami menerima satu surat dari Setwapres, Sekretariat Wapres yang menyatakan bahwa ini ada surat kaleng yang menyatakan bahwa proses penunjukkan Netway itu tidak transparan. Menunjukkan kepada Direksi itu tidak professional dalam anunya. Terus kami diminta membuat penjelasan kepada Sekretariat Wapres mengenai hal itu. Atas


kejadian tersebut, kami kumpulkan Direksi dalam rapat, panggil GM Disjaya, suruh kami minta mempresentasikan lagi, dan kemudian atas usulan Disjaya tadi, ada 4 rentang keputusan yang kami arahkan untuk diambil Direksi. Yang pertama setuju. Maaf, yang pertama tidak setuju terhadap usulan Distribusi Jakarta. Yang kedua setuju dengan catatan ya. Ada pembatasan dalam lingkup. Yang ketiga kita angkat saja masalahnya ke Dekom atau RUPS, kalau Dekom dan RUPS setuju, kita teruskan. Kalau nggak, ya nggak. Yang ke-empat setuju dan megizinkan Distribusi Jakarta untuk membuat Letter to Proceed. Jadi surat permohonannya

sebenarnya

minta

izin

menunjuk

Netway dan

mengeluarkan Letter to Proceed. Yang Mulia, yang ke-empat ini pendapat saya sangat riskan. Karena Letter to Proceed itu berarti Netway boleh berinvest, sudah mulai belanja ,sudah boleh melakkan mobilisasi, meskipun pembicaraan belum selesai. Oleh karena itu yang ke-empat kita drop. Yang ke-tiga ini memang sebagian juga menyarankan coba konslutasi dulu. Oleh karena itu konsultasi informal coba kami lakukan. Dan jawabannya memang dari Dekom, kalau belum bisa diidentifikasi benar oleh Direksi, mereka belum mau memberikan pendapat. Jadi rapat Direksi tanggal 7 Agustus, merumuskan 4 rentang keputusan, dan 4 rentang keputusan tadi baru diambil keputusannya tanggal 9 Agustus karena kami pada tanggal 9 Agustus mengundang Serikat Pekerja. Karena kami menggunakan momentum surat kaleng dari Serikat Pekerja tadi untuk menyatukan pendapat Direksi. Itu momentum yang kami pakai. Jadi Serikat Pekerja datang, kami tanya kepada serikat pekerja, apakah betul surat ini merupakan surat serikat pekerja. Lalu serikat pekerja menyatakan bahwa ada aspirasi pekerja, tetapi itu bukan surat serikat pekerja. Nah karena itu dibuka diskusi dan akhirnya seluruh direksi sepakat untuk mengambil alternative kedua. Yaitu mengizinkan Disjaya untuk membuat OSCO dengan catatan bahwa OSCO ini tidak sampai kepada CIS-IBP. Karena CIS-IBP harus ditender. Hanya harus sampai kepada CIS RISI saja. Kami harus menyampaikan bahwa dalam rapat tanggal 9 Agustus, 1 orang anggota direksi tidak hadir yaitu Pak Hardiv Harris. Tapi beliau juga tidak menyatakan dissenting. Jadi seluruh rapat tadi, hasilnya kami laporkan kepada Dekom, dan untuk


informasi, pada bulan Agustus tersebut belum ada negosiasi harga. Jadi apa yang ada di Distribusi Jakarta adalah suatu financial model. Yang financial model ini 900 Miliar. Yang Mulia kami perlu menyampaikan bahwa ada salah pengertian mengenai angka 900 miliar ini, seolah-olah ini menjadi kewajiban PLN akan membayar 900 miliar. 900 miliar itu dalam financial model dalam pendekatan pengembangan usaha itu berarti volume usaha dari anak perusahaan tadi besarnya adalah 900 miliar. Ini penting kami sampaikan karena pengembangan usaha, masalah utama adalah mencari pendanaan pinjaman dan semakin besar nilai proyek, umumnya semakin mudah mendapatkan pinjaman. Jadi kalau ada angka 900 milar yang belum diteliti tidak diutak-atik dulu salah satu pertimbangan barangkali adalah skalanya harus dibuat seksi kalau istilah orang keuangan. Harus seksi supaya pendanaan bisa masuk. Ini penting karena kondisi PLN pada waktu itu, kalau gadis sudah sangat tidak cantik dan berkurap sehingga tidak ada satupun investor yang mau pada waktu itu mau bekerja sama dan menitipkan uangnya. Bahkan investor yang sudah ada, listrik swasta, itu berusaha Caplost cashing in dan minta negosiasi supaya bisa diganti rugi oleh PLN. Situasi seperti itu tidak mungkin PLN maju sendiri dan mencari pendanaan. Apalagi dengan rugi yang demikian besar. Sejak bulan Agustus tadi kami melakukan surat menyurat dengan Dekom untuk menjelaskan mengenai ide gagasan ini. Surat Dekom yang pertama sangat responsive dan sangat baik. Pak Sofyan Djalil pada waktu itu menyampaikan bahwa Dekom prinsipnya mendukung upaya ini cuma minta dijelaskan. Tetapi surat kedua, saya ingat suratnya No.123 kalau tidak salah itu tiba-tiba berubah drastis nadanya. Itu menimbulkan kekecewaan kami, mengapa kok Dekom tiba-tiba menarik garis. Salah satu bentuk yang mengecewakan kami adalah dikatakan OSCO ini, pendekatan OSCO 700 mlliar, saya tidak tahun angka 700 milar dari mana. Karena yang saya tahu dalam surat itu 900 miliar. OSCO yang 700 miliar ini dibandingkan dengan upaya membentuk pekerjaan yang sama di Bandung Timur yang nilai 900 juta. Begitu. Bagi kami ini suatu perbandingan yang apple to apple, maaf agak menyinggung perasaan terus terang saja. Apa iya Direksi PLN melakukan kebodohan demkian besar mengerjakan suatu pekerjaan yang


900 miliar yang seharusnya pekerjaan bisa 900 juta. Tapi karena itu ditulis dalam suatu surat, maka kami sendiri terkaget-kaget mengapa bisa demikian. Belakangan hari baru saya ketahui, Dekom mendapat masukan dari pihak luar yang notabenya mendiskreditkan konsep OSCO tersebut. Tapi kita tidak tahu. Kami mencoba dengan itikad baik menjawab ya, setiap Dekom membuat surat, kami coba jelaskan dan jawab sampai melalui rapat-rapat itu terlihat juga bahwa jurang perbedaan pendapat ini melebar bukan menyempit di antara Dekom dan Direksi. Sampai suatu titik kami dipanggil, saya sendiri dipanggil, diundang oleh Dekom untuk hadit dalam rapat di Bimasena dan undangan tersebut hanya untuk Dirut. Tidak boleh dihadiri oleh Direksi yang lain. Kami sendiri cukup heran dengan undangan seperti itu, tapi sekali lagi dengan i’tikad baik kami datang. Di gedung Bimasena telah berkumpul semua anggota Dekom, saya ingat ada Pak Komut, kemudian Pak Sofyan Djalil, Komut nya adalah Pak Endro, Pak Martiono, Pak.. siapa namanya mantan Dirut PLN, Pak Yamin, dan satu orang lagi saya tidak ingat namanya. Dan pada waktu kami datang, langsung perntanyaan, ditanyakan kepada kami mengapa kok kita/Direksi begitu ngotot memperjuangkan OSCO? Khususnya saya yang ditanya. Saya katakana OSCO ini adalah ide yang sangat baik, berdasarkan pengalaman saya, dalam pengembangan usaha. Pada waktu itu saya diminta secara lisan, “Udah, ini sudah ramai di luar, cabut usulanmu”. Begitu. Permintaannya kepada saya. Saya katakan, “Pak, ini surat menyurat sudah demikian gencar, saya tidak mungkin mencabut hanya atas perintah lisan. Jadi kalau saya memang diperintahkan mencabut, saya minta Dekom membuat jawaban yang tertulis. Sebenarnya korespondensi kami dengan Dekom sudah mengindikasikan bahwa Dekom memilih pendekatan yang disebut pendekatan Non OSCO. Pendekatan Non Osco itu berarti PLN yang mengerjakan, kemudian dibantu oleh Konsultan. Nah tapi sudah kami jelaskan, “Pak kalau pendekatannya Non-OSCO, satu, PLN harus punya cukup orang untuk mengerjakannya. Kebutuhan orangnya kira-kira 200, dan Pak Margo dalam laporan ke Direksi menyatakan Distribusi Jakarta paling banyak bisa menyediakan 80. Jadi harus ada 120 lebih ,140 orang yang harus


dicari dari Outsourcing Company. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak cukup dana untuk investasi membeli hardware. Kalaupun ada apakah hardware itu bisa datang tepat pada waktunya. Saya sampaikan juga laporan dari hasil kajian Pak Margo mengenai SIMPEL RISI dimana proyek ini tertunda-tunda karena salahnya di PLN bukan di rekanannya. Tapi pada waktu itu saya di desak bahkan dibacakan juga hak-hak komisaris bahwa komisaris bisa memecat anggota direksi, sehingga situasi pada rapat tersebut agak memanas saya ditarik keluar dari ruang rapat dan kemudian diberi nasihat oleh para senior saya supaya menghadapinya dengan kepala dingin. Setelah saya kembali ke ruang rapat, ternyata Pak Komut yang cukup keras dengan kami, itu sudah meninggalkan sidang, meninggalkan rapat, Pak Sofyan Djalil yang menggantikan. Saya sampaikan ke Pak Sofyan Djalil, saya tetap posisi saya, apapun yang diperintahkan Dekom akan kami laksanakan selama itu tertulis. Setelah rapat itu kami membahas sedikit mencapai suatu kesepakatan-kesepakatan, akhirnya saya menyetujui konsep Non OSCO yang diarahkan oleh Dekom. Baik, kalau memang Dekom mintanya Non OSCO, akan saya sampaikan kepada Disjaya. Begitu Pak. Seminggu berselang saya tidak mendapatkan surat apapun sehingga saya telepon Pak Sofyan Djalil, dan Pak Sofyan mengatakan, “Oh notulennya sudah siap”. Akan saya kirim. Akhirnya saya mendapatkan kiriman notulen dari Pak Sofyan Djalil dan atas dasar notulen tersebut saya minta sekretaris perusahaan, untuk mindahkan atau menterjemahkan arahan dari Dekom tersebut dalam bentuk suatu surat yang akan saya layangkan kepada GM Disjaya. Saya tahu bahwa Sekper tidak ingat masalah itu, tapi barangkali sebagai satu hal yang perlu dipertimbangkan surat yang saya tanda tangani hasil itu mempunyai 2 nomor. Nomor 1, satu nomor menggunakan nomor Sekper. Kalau suratnya itu

datang dari Dirut,

nomor suratnya adalah nomor Dirut. Tapi baiklah barangkali Sekper pada waktu itu juga banyak kegiatan, kami juga terus terang saja melihat dan mengkoreksi sedikit kemudian saya tanda tangani surat tersebut, saya kirimkan kepada Distribusi Jakarta. Intinya adalah Distribusi Jakarta agar menempuh pola Non OSCO. Yaitu tertulis di sana bahwa kontrak dengan Netway, hanya untuk Software, Roll Out Software dan


Implementasinya. Itu adalah sesuai dengan arahan Dekom. Yang lain dikeluarkan dari sana. Nah itulah titik dimana menurut saya ini adalah suatu milestone penting dimana proses ini karena ide Outsourcing Company itu sudah mati sejak tanggal 8 November pada saat Dekom bersikeras bahwa pendekatannya harus Non OSCO dan akhirnya kami sepakati. Jadi apa yang terjadi menyangkut Outsourcing Company, 700 miliar, 900 miliar dan sebaganinya itu, sudah tutup buku Pak. Dengan surat tersebut kami minta Disjaya untuk membicarakan dengan Netway. Mengapa dengan Netway? Karena Netway ini masih memegang CIS RISI. Kami perlu melaporkan bahwa di tengah proses kita melakukan atau minta mencoba meyakinkan Dekom dengan OSCO tadi, Distribusi Jakarta karena kepepet dengan kenaikan TDL, bulan Mei atau Juli tahun 2001, tanpa sepengetahuan kami dan tidak meminta izin pada kami, memang itu adalah hak nya Disjaya, Disjaya melakukan kontrak penunjukkan langsung dengan Netway. Untuk dukungan operasi SIMPEL RISI. Saya mengetahuinya bulan Agustus pada pada saat kami, saya ajak Pak Margo untuk mengkonsep surat, saya tanya,”Ini Netway harus disebut sebagai apa?” Calon rekanan? Kemudian Pak Margo mengatakan “Sudah bisa disebut rekanan Pak”. Saya sudah menunjuk dia bulan lalu. Katanya begitu. Jadi ini kejadian yang terjadi. Dalam proses surat menyurat kami dengan Dekom, kami di BAP juga ditanya mengenai masalah pendaftaran Hak Cipta yang kalau tidak salah di dalam dakwaan juga disebutkan bahwa seolah-olah Dirut minta kepada saudara Gani untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta. Ini bersumber dari perbedaan tanggal dalam surat kami ke Dekom dimana di dalam surat itu kami menyatakan bahwa Hak Cipta ada di tangan Netway, tetapi Hak Pakai ada di Disjaya. Kata-kata ini adalah kami ambil dan in memang juga dikonsep dalam waktu mengonsep itu ada Pak Margo juga, dari laporannya Pak Margo, di depan rapat Direksi tanggal 7 Agustus. Ada di dalam manage, jadi bukan invention/penemuan dari Dirut pada waktu itu. Tetapi kami betul-betul hanya menyatakan apa yang dinyatakan GM Disjaya. Hakim Ketua

: Suara hakim kurang terdengar jelas


Terdakwa

: Bagaimana Pak?

Hakim Ketua

: Suara hakim kurang terdengar jelas

Terdakwa

: Belum Pak. Jadi belum ada surat penunjukkan. Selama tahun 2001 itu pembicaraan dengan Dekom

Hakim Ketua

: Kedudukan sebagai apa?

Terdakwa

: Kalau yang menyangkut PLN Pusat, itu baru pada 2003, maaf Pak. 2004. Itu saja. Tetapi memang untuk dukungan operasi yang disebut 6 kontrak kecil, Pak Margo melakukan penunjukkan langsung sejak bulan Juli tahun 2001. Jadi apa yang kami bicarakan dengan Dekom, mengenai OSCO dan sebagainya itu masih Shadow Boxing, belum ada apa-apanya. Belum ada. Bahkan Letter to Proceed saja saya tidak setujui dikeluarkan. Letter of Intent sebenarnya juga saya tidak setuju tetapi Pak Margo mengeluarkan juga pada waktu itu. Jadi demikian situasinya sampai akhir tahun 2001 ya Pak. Sebenarnya masih ada satu cerita lagi, kelanjutan dari pertemuan rapat November tadi yaitu sekitar tanggal 27 November dalam rapat konsultasi Direksi dan Dekom, di sana kami melaporkan bahwa kami sudah mengeluarkan surat tertanggal 21 November kepada Disjaya yang isinya menindaklanjuti permintaan Dekom. Pada waktu kami menyatakan itu, situasinya sedang tidak baik. Terus terang saja sebelum rapat tersebut, kami terlambat hadir di rapat, Pak Komut menelpon saya dan dengan nada keras menanyakan mengapa saya mengeluarkan surat itu. Saya katakan bahwa surat itu adalah kesepakatan kami dengan anggota Dekom yang lain, setelah bapak tidak ada adalah melanjutkan pesan atau arahan Dekom yang kami terima apda waktu itu berdasarkan Notulen Rapat Direksi. Saya tidak tahu bahwa dalam notulen rapat Dekom yang tidak dibagikan kepada kami itu dikatakan kepada kami bahwa Dekom tidak menerima hal itu. Tapi sesungguhnya saya tidak pernah menerima informasi suruh mencabut surat itu kembali. Memang dalam pembicaraan telephone, waktu beliau marah kepada saya, saya katakan “Pak kalau saya disuruh mencabut surat itu, berarti notulennya juga dicabut Pak”. Begitu. Karena saya


mendasarkan pada notulen tersebut. Satu hal yang penting ingin kami sampaikan bahwa tanpa Outsourcing, tanpa pembentukan OSCO, maka kalau mengikuti arahan Dekom tadi, maka masalahnya hanya menjadi permasalahan konsultan dan itu bagi kami tidak mempunyai nilai strategis. Oleh karena itu, setelah rapat 27 November dengan Dekom, saya berkata kepada Direktur Pemasaran pada waktu itu “Pak, sudah. Sekarang serahkan Distribusi Jakarta saja yang menyelesaikan karena arahannya adalah konsultan. Saya tidak melihat arti strategis dari pekerjaan ini. Dalam surat kami, sebenarnya kami minta GM untuk lapor perkembangnnya akhir Januari 2002. Tetapi laporan itu tidak pernah datang, sampai kurang lebih bulan Agustus. Tiba-tiba Pak Margo menulis surat kepada saya melaporkan bahwa telah ada kesepakatan dengan Netway untuk menurunkan biaya itu menjadi 155 Miliar tetapi tidak ada kesepakatan mengenai biaya lisensi sebesar 35 miliar. Mohon petunjuk dari Dirut. Saya menolak memberikan jawaban karena masalah itu benar-benar masalah teknis. Kenapa tidak bisa dijustifikasi, di situ dikatakan bahwa biaya lisensi tadi berkaitan dengan penggunan teknologi trietier yang dibandingkan dengan teknologi client server yang ada. Jadi karena masalah teknis saya serahkan kepada Direktur Teknis terkait Pak Tunggono untuk menyelesaikan. Tidak adanya tanggapan barangkali membuat pada tahun 2002 tim Re-evaluasi dan Re-negosiasi tidak bisa membuat suatu rumusan yang final sampai pada akhirnya bulan Desember, ketua tim menyatakan menghentikan negosiasi. Jadi akhir Desember 2001, ide Outsourcing Company habis. Akhir 2002 dengan menghentikan negosiasi itu sebetulnya peran PLN pusat juga sudah habis. Tetapi saya tidak mengetahui sekali lagi mengapa sebabnya di akhir Januari 2003, Pak Margo membentuk tim penunjukkan langsung. Tim penunjukkan langsung ini juga tidak dilaporkan kepada kami, dan baru kami ketahui pada bulan Juni, pada waktu kami mendapat tembusan surat Pak Margo kepada Pak Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga yang menyelesaikan

negosiasi,

tim

melaporkan bahwa penunjukkan

mereka telah

langsung

telah

menyelesaikan negosisasi, dengan hasil kalau saya tidak salah 137 Miliar biayanya. Jadi sesuai dengan Tupoksi Direksi, memang masalah IT itu


ditangani kalau zaman saya jadi Dirsar itu ditangani Diran (Direktur Perencanaan). Tetapi sejak 2003, IT pindah ke Direktur Niaga. Kebetulan Direkturnya Pak Sunggu Anwar Aritonang adalah mantan Kepada Divisi Sistem Informasi. Jadi saya kita itu suatu peralihan yang sangat logis dibandingkan kalau itu tetap dipegang oleh Direktur yang lain. Jadi pada saat itulah proses berjalan kembali, saya tadi lupa menjelaskan bahwa setelah rapat 27 November tadi, Dekom meskipun tidak menyetujui surat saya, 27 November 2001, maaf, Dekom ternyata menyetujui RKAP yang berisi CIS RISI Hakim Ketua

: RKAP kapan?

Terdakwa

: Itu RKAP 2002 Pak. Sehingga pada RUPS RKAP 2002, pemegang saham membuat keputusan yang menyatakan bahwa pekerjaan Roll Out CIS RISI di PLN Disjaya dapat dilaksanakan bila telah terbukti proven dan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Catatan ini sebagai respon atas butir didalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2002 dimana kami menyatakan bahwa ada program dari tahun 2001-2005 untuk mengembangkan IT di distribusi dan pada tahun 2002 kami akan me Roll Out CIS pada waktu itu disebut CIBS (Costumer Information and Billing System) di seluruh Jakarta dengan biaya 150 Miliar. Juga dikatakan di sana di tahun 2004, nanti PLN akan menenderkan CIS IBP. Jadi ini akan menjelaskan secara garis besar bahwa CIS yang kami usulkan tadi adalah suatu solusi antara sebelum kita menunggu CIS IBP. Ini saya kira sejalan/konsisten dengan rapat 8 Mei 2001 di antara Direksi yang memang pada waktu itu alur pikirnya adalah CIS ini sementara saja. Jadi di RUPS RKAP 2002, sudah jelas ada persetujuan RUPS mengenai anggaran ini. Kemudian di tahun 2002 di pertengahan tahun terjadi pergantian Dekom. Pak Endro diganti Pak Lulu dan Pak Lulu mantan Dirjen Listrik, itu meneruskan suatu hal yang dimulai pada zaman Pak Endro yaitu Pak Endro di tahun menanyakan mengapa kontrak-kontrak Multi Years PLN tidak sesuai dengan Anggaran Dasar yaitu mendapat persetujuan RUPS terlebih dahulu. Sebenarnya ini cerita panjang yang kami harus awali dengan penyusunan Anggaran Dasar


1998, pada waktu itu PLN mendapati kontrak-kontrak listrik swasta yang sangat besar itu Direksi dipanggil oleh Menteri Pertanian dan diminta menandatangani kontrak pada waktu itu di depan kepala Negara di luar Negeri misalnya tanpa mendapat persetujuan RUPS sebelumnya. Oleh karena itu di tahun 1998, ada upaya untuk memasukkan dalam Anggaran Dasar

bahwa

kontrak-kontrak

listrik

swasta,

ini

sebenarnya

penekanannya pada kontrak listrik swasta, itu harus minta persetujuan RUPS. Namun, di dalam penyusunan kata-katanya ada satu kalimat yang hilang sehingga ini bisa ditafsirkan semua kontrak yang sifatnya Multi Years harus melalui izin RUPS. Ini sesuatu hal yang pada waktu itu bahkan sampai sekarang pun tidak mungkin dilakukan karena dengan pendelegasian kewenangan operasi kepada wilayah, maka wilayah itu sebetulnya boleh melakukan pengadaan untuk kepentingan operasi tanpa harus melalui persetujuan PLN Pusat. Itu sesuai dengan SK 075 pada waktu itu. Jadi kalau diminta lagi persetujuan RUPS maka itu harus kemabli ke pusat dan kontrak semacam itu Yang Mulia Bapak bisa bayangkan bahwa satu kantor cabang itu paling tidak mempunyai 4 atau 5 kontrak cater yang sifatnya Multi Years pada saat itu. Di PLN ada 240270 cabang pada tahun sekitar itu. Sekarang sudah hampir 400 cabangnya. Jadi tidak mungkin semua kontrak itu naik harus mendapat persetujuan RUPS. Ini sebetulnya menjadi suatu permasalahan terbuka di tahun 2001 bahkan dalam rapat konsultasi Dekom dengan Direksi tanggal 16 Agustus 2001 akhirnya di situ dituliskan bahwa untuk kontrak-kontrak Multi Years, cukup kalau dimasukkan dalam RUPS RKAP, atau kebijikannya diketahui oleh RUPS. Jadi sudah ada pelunakan. Di tahun 2002, Pak Luluk menyatakan lagi bahwa untuk kontrak-kontrak investasi yang Multi Years itu cukup dilampirkan di RKAP. Maka itu bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP. Perstujuan RUPS nya semacam itu. Jadi perkembangan ini berkembang lebih lanjut lagi sehingga tahun 2005, kami mempunyai rekaman/catatan wakil atau kuasa pemegang saham dalam RUPS RKAP 2005 menyatakan bahwa dia minta Direksi menandatangani suatu kesepakatan bahwa apapun yang sudah disepakati di dalam RUPS RKAP itu tidak perlu lagi dimintakan izin lagi kepada Menteri BUMN. Karena permintaan izin


tersebut akan memakan waktu lama, dan di sana tidak ada yang proses, nanti Direksi mempunyai alasan untuk menyatakan bahwa itu menunggu izin dari BUMN. Ini otentik disampaikan oleh Pak Roes Arya, kami mempunyai rekamannya untuk itu dan itu menggambarkan proses persetujuan konrtrak Multi Years untuk pekerjaan khususnya pekerjaanpekerjaan operasional itu tidak pernah berjalan dalam inteprestasi yang disampaikan bahwa itu harus minta izin RUPS dan sebagainya. Tidak pernah berlangsung di PLN baik sebelum masa saya atau sesudah masa saya. Karena di tahun 2007, akhirnya Anggaran Dasar tersebut di Amandemen dan dinyatakan bahwa selama itu tidak materiil yaitu batasannya adalah 10% dari kontrak, maa, 10% dari pendapatan atau 5% dari equity, itu boleh dilaksanakan cukup dengan izin komisaris. Asal dilakukan di daerah wilayah. Begitu Anggaran Dasar 2007. Jadi in menggambarkan bahwa seluruh proses yang kami laksanakan untuk CIS RISI sampai 2003-2004 itu sebenarnya sudah mengikuti aturan-aturan yang ada.

Hakim Ketua

: Silahkan kepada Penuntut Umum

PU

: Izin bertanya Yang Mulia. Saudara terdakwa ya, tadi terdakwa menerangkan ada presentasi di PLN Disjaya oleh Netway ya, terdakwa bisa menjelaskan siapa yang melakukan presentasi di Disjaya oleh Pihak Netway?

Terdakwa

: Saya tidak tahu. Pada waktu itu saya tidak tahu. Apakah saya bisa menjawab berdasarkan BAP yang saya baca karena di BAP itu baru saya melihat bahwa rapat di Disjaya dihadiri oleh GM Disjaya serta managermanager nya dan itu ada undangan resmi dari GM Disjaya tanggal 14, 19, dan akhirnya rapatnya tanggal 21 September 2007. Ini dari pengakuan saudara Dodoh Rahmat yang saya baca dari BAP nya.


PU

: Jadi terdakwa tidak tahu ya siapa yang melakukan presentasi di Disjaya sana ya?

Terdakwa

: Saya tidak tahu persisnya.

PU

: Kemudian, apakah selanjutnya pihak Netway ada melakukan presentasi di PLN pusat?

Terdakwa

: Benar, seperti yang saya sampaikan, Netway meminta memberi presentasi, dan presentasi itu sangat brief, bukan seperti presentasi yang digambarkan seolah-olah bicara mengenai aplikasi SIMPEL RISI, tidak, sama sekali tidak. Yang dibicarakan adalah konsep CIS Outsourcing Solution. Mereka menjelaskan kenapa harus Outsourcing. Kenapa harus Netway. Berapa biayanya kalau pakai Outsourcing, berapa biayanya kalau pendekatannya non OSCO. In disampiakan. Tentu sangat masuk akal bahwa Direksi, khususnya Direktur Pemasaran pada waktu itu tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah teknis IT. Tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka siap kalau memang bahwa disetujui konsepnya mereka akan siap menjalankan buktinya ditunjukkan. Saya sendiri kaget-kaget bahwa cukup detail sampai mereka tahu setiap cabang kekuatan hardware kita dan sebagainya.

PU

: Pada waktu presentasi, bisa saudara terdakwa terangkan siapa-siapa yang hadir dari PLN Disjaya yang hadir, kemudian dari pihak Netway siapa yang melakukan presentasi?

Terdakwa

: Saya tidak ingat dari PLN Disjaya, yang jelas Pak Margo hadir. Dari PLN pusat karena presentasinya di Direktorat Pemasaran hanya saya dan beberapa kepala Divisi, saya kira Pak Azis Sabarto hadir dan apa namanya, kemudian alau tidak salah satu atau dua eselon 1 kami juga hadir disana.

PU

: Dari Netway siapa yang hadir?

Terdakwa

: Yang saya ingat yang hadir adalah saudara Gani, dan satu India ya yang mungkin, bukan Chaula namanya. Saya lupa namanya.


PU

: Saudara Harmet?

Terdakwa

: Harmet Harmet. Iya betul

PU

: Baik. Setelah selesai saudara Gani melakukan presentasi di hadapan terdakwa, apakah pada saat itu ada perintah terdakwa? Kepada Gani atau kepada saudara Margo?

Terdakwa

: Bapak JPU menggunakan kata perintah. Pada waktu itu seorang Direktur sangat jarang memberikan perintah karena era nya adalah era desentralisasi.

Hakim Ketua

: (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

Terdakwa

: Jadi setelah saya presentasi, lazimnya, saya tanya pendapat dari GM, “bagaimana pak GM, atas presentasi tersebut?” Pak GM, seingat saya, menjawab, “Pak, ini..” (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Ada tidak yang berupa petunjuk, arahan, atau perintah?

Terdakwa

: Kalau dikatakan arahan, baik, yang disebut arahan hanya, “oke kalau begitu silahkan ditindaklanjuti, dibicarakan lebih lanjut, di tempat saudara”. Karena.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saudara katakan seperti itu?

Terdakwa

: Ya. Tapi arahan tersebut, karena pak Margo sudah menyampaikan bahwa idenya ini sesuai dengan masalah yang dihadapi yaitu, Disjaya tidak mempunyai cukup tenaga SDM untuk menangani masalah terkait.

PU

: Baik ya, apakah arahan tersebut berupa, saudara meminta kepada saudara Gani untuk melakukan penawaran dengan mengajukan proposal ke PT. Netway.. ke PLN Disjaya, dan kemudian meminta Margo agar mengkaji proposal yang diajukan oleh Netway tersebut. Apakah demikian arahan terdakwa?

Hakim Ketua

: Ada tidak arahan seperti itu?


Terdakwa

: Tidak ada. Saya normatif saja menyampaikan bahwa, “oke, kalau idenya baik, silahkan ditindaklanjuti, dibicarakan di Disjaya.” Dan kalau memang memerlukan dukungan Pusat, pak Margo pada waktu itu mengatakan, “ya, kami membutuhkan dukungan Pusat, nanti laporkan pada saya.” Begitu. Karena sebenarnya, kalau masalah pengadaannya, pak Margo mempunyai kekuasaan penuh, tanpa harus minta izin ke Direksi.

PU

: Terdakwa kenal dengan saudara Gani sejak kapan?

Terdakwa

: Saya kira.. Bukan, bukan saya kira. Persisnya, saya bertemu saudara Gani itu kira-kira pertengahan tahun 2000, ya, pertengahan tahun 2000 di lobby, ya. Beliau, kalau saya tidak salah, beliau waktu itu dengan siapa gitu, kemudian saya sedang di jalan keluar, dan beliau memperkenalkan diri, menyebut nama kakaknya yang kebetulan juga bersekolah di Elektro ITB. Tapi kalau saudara Gani sendiri, saya tidak kenal. Sebelumnya saya tidak pernah kenal.

PU

: Baik. Apakah terdakwa pernah meminta Gani untuk melakukan presentasi di PLN Disjaya?

Terdakwa

: Tidak pernah. Tidak pernah.

PU

: Tidak pernah ya. Karena dari keterangan.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: (suara Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

PU

: Apakah terdakwa juga pernah meminta Gani untuk membuat suatu proposal pada saksi Sunggu Anwar Aritonang?

Terdakwa

: Saya tidak pernah minta pak Gani melakukan apapun, dari sehabis rapat itu, selain mempersilahkan untuk menindaklanjuti dengan pak Margo.

Hakim Ketua

: Tidak pernah ya?

Terdakwa

: Tidak pernah.


PU

: Setelah dilakukan presentasi dihadapan terdakwa, apakah kemudian terdakwa pernah menerima surat perkenalan.. tembusan, dari PT. Netway, yang ditujukan kepada GM Disjaya, yang ditembuskan kepada terdakwa?

Terdakwa

: Saya kira terbalik urutannya. Urutannya terbalik. Karena sebelum.. seingat saya, surat itu saya bawa ke rapat Direksi, ya. Surat itu saya bawa ke rapat Direksi, dan itu terjadinya sesudah presentasi. Sesudah presentasi.

PU

: Baik ya. Di sini ada surat no. NET. DIR.. nanti juga kita ajukan sebagai barang bukti.. tanggal 27 September 2000, dari Netway, berupa CIS outsourcing solution, yang ditujukan kepada Margo Santoso, dengan tembusan kepada Bapak Ir. Eddie Widiono. Pernah ini di terima oleh terdakwa, surat ini?

Terdakwa

: Saya tidak ingat apakah saya menerima tembusannya, atau saya menerima bersama dengan pak Margo. Tetapi, ya, surat itu ada terlampir juga dalam surat pak Margo tanggal 6 Oktober, yang ditujukan kepada saya. Ia minta jawaban, ya,dan sebenarnya surat itu yang membuat saya agak berhati-hati, karena di sana, dalam.. kalau saya tidak salah dalam surat No. 1 itu, seolah-olah sudah ada kesepakatan, antara Netway dengan Disjaya. Itu yang membuat saya agak berhati-hati, untuk menyetujui kata-kata “Letter of Intent”, ya. Karena kalau keluar letter of intent,

sebetulnya

itu

seolah-olah

mengkonfirmasi

bahwa

ada

kesepakatan. Padahal, masih jauh dari kesepakatan.. Bahkan scope of work nya saja belum jelas pada waktu itu. PU

: Baik. Apakah kemudian terdakwa juga ada menerima surat dari Margo Santoso. Ini suratnya tertanggal 13.. suratnya nomor 1308, tertanggal 6 Oktober 2000, perihal CIS outsourcing solution?

Terdakwa

: Ya, itu yang saya refer tadi.


PU

: Oh, baik. Selanjutnya, apakah saudara ada memberikan suatu tanggapan terhadap surat yang dikirim oleh saksi Margo?

Terdakwa

: Ya, saya menjawab dengan surat tanggal 13 Oktober tahun 2000.

PU

: Bisa saudara jelaskan, apa balasan.. surat balasan yang.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Saudara menanyakan surat-surat bukti itu kan? Tunjukan sajalah.

PU

: Baik. Oke, lanjut, yang Mulia. Di dalam surat saudara, ya, kami bacakan, “menunjukan surat saudara no. 1308, tanggal 6 Otober 2000, perihal tersebut di atas, setelah konsultasi melalui rapat Direksi”, ya. Jadi surat ini saudara buat, saudara mau rapat konsultasi dengan Direksi. Pertanyaan kami adalah, apakah benar saudara melakukan rapat Direksi dengan pembuatan surat ini?

Terdakwa

: Iya betul. Tadi sudah saya sampaikan bahwa, kami melaporkan hal ini.

Hakim Ketua

: Ada ya?

Terdakwa

: Ada.

PU

: Siapa yang membuat surat.. tadi kan.. surat 4323, ya, siapa yang ketua perintahkan untuk membuat surat tersebut?

Hakim Ketua

: (ucapan Hakim Ketua tidak terdengar karena tidak menggunakan mic)

PU

: Ini balasan dari..

Hakim Ketua

: Nah itu saudara tunjukkan saja. Benar tidak surat ini, kan begitu.

PU

: Lanjut yang Mulia. Tadi saudara ada yang menerangkan mengenai.. dalam surat 4323, ada yang mengatakan mengenai, meminta kepada Margo untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rencana implementasi berikut anggaran, maksudnya apa ini terdakwa?


Terdakwa

: Jadi, setiap program atau setiap keinginan, dari pimpinan untuk melakukan sesuatu, itu harus diuraikan dalam suatu program dan rencana. Program yang tadi, harus berisikan jadwal, jumlah tenaga kerja yang diperlukan, dan jumlah dana yang diperlukan. Pada waktu saya menulis surat itu, sudah bulan Oktober, sedangkan RKAP 2002.. 2001, maaf, itu sudah dalam proses akan masuk ke Dekom dan RUPS. Oleh karenanya, saya tekankan di sana, selesaikan perencanaannya dulu. Begitu. Dan, lakukan sosialisasi. Kalau pak Penuntut Umum membaca, jelas sekali tekanan saya di saya, bukan kepada negosiasinya, tetapi kepada selesaikan perencanaan, dan sosialisasikan. Karena saya mengetahui bahwa ide outsourcing company tadi, adalah suatu ide yang sangat masih baru, ya, dan ini sangat mudah sekali memancing reaksi, karena tentu ini akan ada pergeseran-pergeseran.

PU

: Baik ya. Terdakwa, setelah presentasi.. jadi kan ada presentasi Netway di PLN Pusat ya?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Di hadapan terdakwa. Kemudian setelah itu, apakah ada lagi presentasipresentasi yang dilakukan oleh Netway di hadapan terdakwa?

Terdakwa

: Saya tidak ingat persisnya, pak JPU, tapi memang setelah keluarnya surat pak Margo Desember tahun 2001, dimana pak Margo menuliskan bahwa biayanya mencapai sekian ratus miliar selama sekian tahun, yang kalau di jumlah totalnya 900 miliar, pada waktu itu, seperti saya katakan tadi, timbul suatu kegemparan di PLN Pusat. Makanya saya dorong pak Margo, segera sosialisasikan, jelaskan apa yang anda rencanakan ini, ya. Karena kalau tidak, ini berkembang menjadi.. tentu saya tidak bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik, ya. Bapak Hakim bisa menyadari bahwa dalam situasi PLN yang tengah mengalami tekanan berat

pada

waktu

itu,

setiap

issue

menjadi

peluang

untuk

mendiskreditkan Direksi. Oleh karenanya, saya minta supaya segera dilakukan sosialisasi, dan kalau saya tidak salah, beberapa kali ada sosialisasi dengan berbagai pihak, kalau saya tidak salah, dengan


Direktorat Keuangan yang harus menyetujui anggaran, dengan Direktorat Perencanaan karena CCIT nya ya. Intinya, kalau dengan Direktorat Perencanaan, sebenarnya simple saja. Kita ingin meyakinkan, bahwa outsourcing company ini tidak dimaksudkan untuk mengambil kewenangan Direktorat Perencanaan mengenai masalah IT. IT-nya tetap Direktorat Perencanaan yang harus, tetapi konsep pembentukan anak perusahaan OSCO ini, yang merupakan domain dari pengembangan usaha, biarkan kami yang menggarap. Sebenarnya intinya demikian. Tetapi rupanya, di Direktorat Perencanaan, sudah ada pemikiran untuk menunggu saja sampai 2003, pada waktu CIS IBP, atau dananya Bank Dunia turun, ya. Karena dikatakan di situ, konsep ITSP, itu konsepnya adalah membeli packaged programme. Konsep yang dilakukan oleh Disjaya adalah customize, atau custom-made programme. Ini dua pendekatan yang sama sekali berbeda. Kalau kita menggunakan packaged programme, ya, makanya PLN harus menyesuaikan diri dengan program tersebut. Dan itu sangat berat, pada situasi tahun 2000, dimana ketidakpuasaan sedang begitu tinggi, ya. Lebih mudah bagi kami untuk membuat program yang mengikuti, apa yang sudah dipahami oleh kawan-kawan di Distribusi Jakarta. Nah, tapi kembali lagi, karena ini sebetulnya,

domainnya

adalah

domain

di

Perencanaan

untuk

menentukan, kami harus menyampaikannya dengan hati-hati. Makanya kami tekankan kepada pak Margo, “tolong sosialisasikan baik-baik, jangan sampai kawan-kawan di Perencanaan itu menganggap kita mau mengambil porsi pekerjaannya beliau”, begitu. PU

: Lanjut ya. Kemudian, apakah benar ini, dalam satu presentasi ya, presentasi yang dilakukan oleh Ir. Gani, setelah Ir. Gani Abdul Gani selesai melakukan presentasi, terdakwa ada menyampaikan sebagai berikut, “ini adalah peluang bagi PLN dalam memenuhi kebutuhan Sistem Informasi Pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT. Netway Utama. Selanjutnya terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di kantor Pusat PT. PLN, yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat, menegaskan bahwa, secara teknis proposal PT. Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik


dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, dengan kerja sama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company, dalam mengembangkan sistem pelayanan pelanggan, dan tawaran PT. Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI, sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT. PLN Disjaya”. Pernah terdakwa mengemukakan hal ini? Terdakwa

: Saya tidak ingat apakah persisnya saya menggunakan kata-kata itu. Tetapi, apa yang tersirat.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Yang saudara baca itu, dari mana itu? (bertanya kepada PU)

PU

: Keterangan saksi yang ada di dakwaan, Yang Mulia. Ini juga kita muat di dakwaan juga.

Hakim Ketua

: Ada saudara menyampaikan seperti itu? (bertanya kepada Terdakwa)

Terdakwa

: Saya tidak ingat menyatakan seperti itu, Yang Mulia. Namun memang, ada beberapa pokok pemikiran yang ada di dalam statement seperti itu, yang sesuai dengan pola pikir saya. Yaitu misalnya, tadi saya sudah laporkan.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Penilaian saudara ya?

Terdakwa

: Ya, penilaian kami, ini pengembangan usaha. Jadi pengembangan usaha, merupakan domain kami selaku Direktur Pemasaran, ini memang merupakan opprtunity. Bahwa ini bisa memindahkan resiko, ya, resiko pengembangan sistem IT dari PLN, seperti yang terjadi pada waktu SIMPEL RISI itu kan resiko, yang Mulia, tertunda dan sebagainya. Dipindahkan kepada pihak luar, ya, itu memang merupakan salah satu keunggulan dari konsep outsourcing yang saya pelajari di sekolah bisnis, yang Mulia.

Hakim Ketua

: Apalagi? (bertanya kepada PU)


PU

: Saudara terdakwa ya, apakah terdakwa pernah juga menerbitkan surat No. 36 tanggal 15 Januari 2001?

Hakim Ketua

: Ditunjukan saja nanti.

PU

: Baik. Kita ini kan dulu Yang Mulia, suratnya. Pernah?

Terdakwa

: Ya, tadi saya sudah singgung surat tersebut, yaitu surat yang meminta Distribusi Jakarta.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua


PU

: Baik, baik, Yang Mulia. Kemudian di sana saksi ada.. dalam surat ini ya, saksi ada memerintahkan atau menyatakan dalam surat ini, pertama adalah, menugaskan.. meminta kepada PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan Netway. Kemudian, menugaskan tim IBP Industrial Best Practice, ya. Maksudnya apa ini?

Terdakwa

: Ya, surat itu menjawab surat Desember tahun 2000, yang tadi saya sampaikan, menimbulkan kegemparan di PLN Pusat, karena menyebut angka 900 miliar, dan menyatakan bahwa kerja sama ini akan membawa Disjaya ke CIS IBP. Padahal di PLN Pusat ada tim Eselon 1 yang sedang merumuskan apa itu CIS IBP. Nah, tim ini protes kepada saya, “kenapa Distribusi Jakarta gampang-gampang menyatakan CIS IBP tidak pernah konsultasi kepada kami”. Salah satu yang protes itu pak Aritonang. Oleh karena itu, dalam surat kami, kami katakan, “sebelum anda mengatakan CIS IBP, tolong koordinasi dulu dengan tim PLN Pusat”. Nah, tim CIS IBP tersebut, bukan tim kami, tapi tim antar Direktorat. Jadi ada Direktorat kami, ada Direktorat Keuangan, ada Direktorat Perencanaan, dan kalau saya tidak salah, Ketua atau Wakil Ketuanya adalah pak Aritonang, dan salah satu di antaranya pak Azis Sabarto sebagai pimpinan tim tersebut.

PU

: Selanjutnya ya, ini pada bulan Februari 2001, dalam satu pertemuan di ruang rapat Dirsar PT. PLN Pusat, yang dihadiri Azis Sabarto, Sunggu Anwar Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu


Angklasito, dan Antoni Dewono, ada memerintahkan agar CIS outsourcing ditawarkan PT. Netway Utama, diimplementasikan sesegera mungkin. Selanjutnya, Margo mengarahkan tim.. Benar ini? Terdakwa

: Tidak benar dan tidak masuk akal. Karena pada waktu itu, belum matang ini, katanya.

Hakim Ketua


PU

: Lanjutkan Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Ya. Lanjutkan.

PU

: Saudara terdakwa, terkait dengan kontrak, saya sedikit.. Tadi saudara menyampaikan ada desentralisasi terkait pelaksanaan. Setahu saudara, kegiatan Roll-Out CIS RISI ini memang kewenangan dari Disjaya atau masuk dalam ranah Pusat?

Terdakwa

: Kewenangannya ada di Disjaya. Sebagai user, sebagai pihak yang mengadakan pengadaan ada di Disjaya.

PU

: Apakah terdakwa tahu, siapa yang menandatangani kontrak terkait pengadaan ini?

Terdakwa

: Kontrak 2001, yang.. (dipotong oleh PU)

PU

: 2004

Terdakwa

: Oh 2004, ditandatangani pak Fahmi Mochtar, GM Disjaya.

PU

: Pernahkah,

terkait

dengan

pelaksanaan

kontrak

tadi,

saudara

memberikan surat kuasa kepada Fahmi Mochtar untuk menandatangani kontrak tersebut? Terdakwa

: Surat kuasa yang bapak JPU maksud, barangkali adalah yang kami sebut SKK, Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus tersebut, di minta oleh GM kepada saya, seingat saya melalui satu surat. Tapi saya tidak


membaca suratnya, akhirnya beliau membawa surat tersebut kepada saya, hand carry. Kemudian dia katakan bahwa, “pak, saya membutuhkan surat kuasa dari bapak, untuk..”, yang disampaikan kepada saya waktu itu adalah untuk mengurus masalah hak intelektual dari CIS RISI. Saya tidak membaca suratnya, kebetulan bersama dengan beliau, ada saudara Rex Panambunan, pada waktu itu adalah Kepala Divisi Hukum PLN. Saya tanyakan kepada saudara Rex, “Rex, saya kok tidak pernah menandatangani surat kuasa yang lain, selain surat kuasa umum?” Surat kuasa umum itu ditandatangani dan diberikan kepada semua GM di PLN, sebagai bentuk desentralisasi. Terus saya tanyakan kepada Rex, “ini kenapa kok begini?” Terus pak Rex katakan, “pak, penandatanganan kontrak, surat kuasa bapak itu sudah memberi kuasa yang di minta oleh pak Fahmi. Tapi kalau untuk kepentingan mengurus ke pengadilan, memang dibutuhkan surat kuasa tersendiri.” Begitu. Hakim Ketua

: Di pengadilan?

Terdakwa

: Di pengadilan. Karena penjelasannya pada saya, mengurus Hak Cipta, itu bisa berujung sampai ke pengadilan. Ini yang saya tangkap pada waktu itu. Atas penjelasan dari saudara Rex tersebut, saya katakan, “Rex, jadi ini bagaimana? Saya tanda tangan atau tidak?” Lalu pak Rex bilang, “pak, sebetulnya itu sama saja dengan SKU yang sudah bapak keluarkan. Kalau ini memberikan kenyamanan, comfort, kepada pak Fahmi, untuk pak Fahmi, silahkan ditandatangani.” Terus saya katakan kepada pak Rex, “kalau memang ini di setujui oleh Divisi Hukum, you paraf dulu, baru saya tanda tangan.” Di paraf oleh pak Rex, barulah saya tanda tangani. Begitu ceritanya. Jadi, bertentangan dengan apa yang terjadi, atau yang dikesankan, itu sama sekali bukan surat perintah. Itu justru inisiatif datang dari pak Fahmi, kepada saya.

Hakim Ketua


PU

: Sebelum terdakwa menandatangani surat kuasa itu, membaca dulu ya? Membaca tidak?


Terdakwa

: Iya saya baca, tapi dalam posisi saya berada di luar, tidak di kantor, dan ada Kepala Divisi Hukum saya yang meyakinkan.

PU

: Melanjutkan Yang Mulia. Saudara terdakwa, saudara tadi menyinggungnyinggung surat dari Seswapres.

Terdakwa

: Setwapres.

PU

: Setwapres, ya?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Surat dari Setwapres itu mempertanyakan tentang apa?

Terdakwa

: Suratnya hanya meminta penjelasan, apakah surat yang berkop Serikat Pekerja ini, ya, benar isinya. Begitu. Jadi, agar dibuatkan penjelasan mengenai surat tersebut. Dan ini ada surat pengantar resmi dari Setwapres, kantor Setwapres, ibu Susi pada waktu itu.

PU

: Saudara jawab surat Setwapres itu?

Terdakwa

: Iya, kami jawab.

PU

: Tertulis?

Terdakwa

: Tertulis.

PU

: Bisa saudara jelaskan apa yang saudara jawab?

Terdakwa

: Jadi, kami menjawab surat tersebut setelah rapat tanggal 9 Agustus, dimana Serikat Pekerja menyatakan bahwa, surat tersebut tidak mencerminkan pendapat atau posisi Serikat Pekerja mengenai CIS RISI. Karena pada rapat tanggal 9 Agustus tersebut, saya beri kesempatan, di depan para Direksi, kepada Serikat Pekerja, “silahkan, anda menyatakan apakah ini benar posisinya Serikat Pekerja atau tidak.” Begitu. Jawaban dari Ketua Serikat Pekerja pada waktu itu, “selama lingkupnya adalah CIS RISI, kami tidak keberatan.” Saya katakan lagi, “apakah saya boleh


mencantumkan dalam surat saya, kepada Setwapres bahwa, Serikat Pekerja menyatakan bahwa ini bukan posisi Serikat Pekerja.” Terjadi perdebatan di dalam. Saya ingat, ada satu anggota Serikat Pekerja yang menyatakan, “kan tidak semua isi dalam surat itu salah.” Begitu. Di surat itu selain kata-kata itu, ada juga kata-kata yang menuduh bahwa Direksi tidak profesional, Direksi tidak transparan, dan sebagainya. Saya diam, saya tunggu sampai Ketua Serikat Pekerja menyelesaikan. Akhirnya Ketua Serikat Pekerja menyatakan, “saya harus bicarakan dengan rekanrekan, ini bukan posisi Serikat Pekerja. Silahkan bapak tulis di sana, bantahan dari Serikat Pekerja ini.” Nah, atas dasar itu, kami membuat surat kepada Setwapres yang menyatakan bahwa, yang pertama, proses CIS RISI itu masih dalam proses. Yang kedua, yang tadi saya laporkan bahwa, Netway adalah rekanan PLN Disjaya, dan seterusnya. Yang ketiga, bahwa surat tersebut adalah surat kaleng, tidak mencerminkan posisi Serikat Pekerja. PU

: Saya garis bawahi, yang nomor dua. Saudara menyatakan dalam surat tersebut, bahwa Netway adalah rekanan PLN Disjaya. Surat itu 14 Juli 2001 yang saudara buat. Betul?

Terdakwa

: Bukan. Agustus.

PU

: Tanggal 14 Juli 2001, nomor 2093.

Terdakwa

: Keliru. Surat itu, seingat saya, Agustus 2001.

PU

: Baik. Apa betul di dalam surat tersebut, saudara menyatakan bahwa, Netway itu sebagai rekanan PLN Disjaya, dengan mencantumkan kontrak antara PLN Disjaya dengan Politeknik ITB?

Terdakwa

: Itu adalah masukan yang saya terima dari pak Margo, pada waktu itu, karena saya bertanya kepada pak Margo, “ini Netway harus disebut apa di sini?” Dan beliau memberi masukan, “dia sudah bisa disebut rekanan pak. Karena saya sudah beri kontrak bulan Juli” Begitu penjelasannya.


PU

: Kenapa pada waktu itu kontrak bulan Juli tidak saudara masukkan dalam surat saudara, tetapi yang saudara masukkan kontrak di tahun 1996?

Terdakwa

: Sekali lagi, juga karena penjelasan pak Margo bahwa, Netway itu menyatakan bahwa mereka ikut di dalam proses tersebut. Proses kontrak tersebut. Sebagai bagian dari Politeknik ITB.

PU

: Tahun 1998 saudara sebagai Dirsar, betul?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Dirsar itu, apakah juga turut sebagai yang mengawasi terhadap proyek Politeknik ITB?

Terdakwa

: Tidak. Karena IT-nya itu berada di dalam scope dari Divisi Sistem Informasi Direktorat Perencanaan.

PU

: Sebagai Dirsar, apakah ada rapat-rapat Direksi untuk menetapkan tentang proyek Politeknik ITB dengan Disjaya?

Terdakwa

: Tidak ada.

PU

: Tidak ada. Baik. Pada waktu 4 Juli, surat saudara ke Setwapres itu kan menurut saudara tadi tanggal 9 Agustus ya?

Terdakwa

: Setelah rapat tanggal 9 Agustus.

PU

: Ya.

Terdakwa

: Seingat saya mungkin tanggal 14 Agustus.

PU

: Oke. 14 Agustus ya. Surat itu saudara sampaikan setelah ada perjanjian, enam perjanjian yang di buat oleh Margo Santoso dengan Netway?

Terdakwa

: Salah. Belum ada enam perjanjian itu. Baru satu yang pak Margo laporkan kepada saya.


PU

: Iya, maksud saya, satu di antara enam yang kemudian perjanjian itu kan terus-menerus sampai 2003. Perjanjian antara Disjaya dengan Netway, sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah), itu pada tanggal 4 Juli 2001.

Terdakwa

: Iya, betul.

PU

: Saudara dilaporkan ini sama.. (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: Saya tidak dilaporkan. Tadi sudah kami jelaskan bahwa kami mendapatkan informasi itu pada waktu.. (dipotong oleh PU)

PU

: Saudara dapat informasi itu pada waktu sebelum menjawab surat Setwapres kan?

Terdakwa

: Pada waktu mengkonsep surat Setwapres bersama pak Margo.

PU

: Artinya antara bulan empat.. antara tanggal 4 Juli sampai Agustus ya?

Terdakwa

: Tidak. Tidak. Setelah 9 Agustus.

PU

: Setelah 9 Agustus?

Terdakwa

: Setelah 9 Agustus.

PU

: Saudara mengetahui itu ya?

Terdakwa

: Iya betul.

PU

: Pada waktu itu, pekerjaan yang seperti ini, apakah juga masuk di dalam RKAP di 2001?

Terdakwa

: Pekerjaan yang seperti ini maksudnya apa?

PU

: Pekerjaan perjanjian kerja sama antara Disjaya, ya, yang kontraknya kemudian ini terus-menerus sampai 2003 ini.


Terdakwa

: Baik. Saya harus me-refer kepada penjelasan yang mungkin sudah disampaikan kepada pak JPU oleh saudara Parno, sebagai Direktur Keuangan. Jadi, anggaran operasi bagi setiap unit bisnis itu, tidak menyebutkan secara detail, apa pekerjaan di dalam sana. Jadi selama pak Margo menggunakan anggaran operasi, sesuai dengan SK 75, APLN, itu sepenuhnya hak dan tanggung jawab ada di GM Disjaya. Tidak perlu melaporkan ke PLN Pusat. Tadi karena sudah disampaikan, mengapa itu terjadi, karena PLN Pusat dilepaskan dari tanggung jawab operasional sejak zaman pak Kuntoro.

PU

: Sebagai ini.. dalam kontrak tersebut, ini kan di adendum, sehingga dia itu berlanjut terus, multi years, untuk pekerjaan yang juga masalahnya adalah CIS RISI di 2001 itu.

Terdakwa

: Saya tidak tahu dengan detail masalah ini.

PU

: Oke.

Terdakwa

: Tetapi kalau dari apa yang saya baca, lingkup pekerjaannya berbeda.

PU

: Pada waktu 4 Juli 2001 terjadi kontrak itu, apakah saudara tahu bahwa, kontrak antara Disjaya dengan Politeknik ITB masih berlangsung?

Terdakwa

: Yang pertama, saya tidak tahu kontrak antara Politeknik ITB dengan PLN Disjaya. Yang kedua, saya juga tidak tahu waktu kontrak itu ditandatangani pada bulan Juli.

PU

: Waktu serah terima pekerjaan antara ITB dengan Disjaya, saudara tahu?

Terdakwa

: Tidak tahu.

PU

: Tidak dilaporkan kepada saudara selaku Dirut?

Terdakwa

: Tidak. Seperti saya sampaikan tadi, lingkup pekerjaan sistem informasi adalah tanggung jawab Direktur Perencanaan.


PU

: Baik. Pada tahun 2004, apakah saudara tahu bahwa, di wilayah lain di bawah.. di PLN wilayah, juga ada melaksanakan pengadaan yang semisal CIS RISI?

Terdakwa

: Tidak pada tahun 2004. Saya ketahuinya sekitar tahun 2006, atau 2005, pada waktu salah satu Kepala Divisi saya melaporkan feedback dari pelaksanaan SK 138. Jadi, saya agak sedikit menjelaskan mengenai SK 138. SK 138 mengenai outsourcing, itu ditandatangani tahun 2002, lahir sebagai antisipasi PLN terhadap Undang-Undang Konsumen, ya. Dan juga antisipasi kita terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja, yang membatasi pemberi pekerja hanya boleh memberikan kontrak PKWT, isitilahnya, kontrak outsourcing.. kontrak honorer, itu maksimum dua tahun. Perlu diketahui bahwa, pegawai PLN ada 48.000, dan 140.000 atau 150.000, pegawai honorer. Oleh karena itu, keluarnya keputusan Undang-Undang tersebut, juga merupakan suatu hal yang harus diantisipasi dari awal, oleh PLN. Nah, solusi yang dipilih pada waktu itu adalah, tenaga-tenaga honorer ini, harus di tampung dalam perusahaanperusahaan yang berkontrak dengan PLN. Dari pendekatan kita dengan Departemen Tenaga Kerja, langkah itu disetujui dengan syarat, bahwa PLN menjamin hak-hak normatif dari pekerja yang masuk di perusahaan outsourcing company tadi. Mengingat waktu dan jumlah pekerjaan yang demikian banyak, maka tidak mungkin itu dilakukan melalui proses tender. Karena initnya, sebenarnya adalah, memberi baju, memberi rumah kepada tenaga honorer, yang 140.000 tadi. Oleh karena itu, SK 138, outsourcing, itu memberikan izin untuk melakukan penunjukan langsung, dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang ini, yang sebelumnya statusnya pegawai harian. Perlu diketahui bahwa mereka sudah kerap kali demo ke PLN Pusat, minta di angkat menjadi pegawai tetap. Dan itu semakin hari semakin ganas demonya, sehingga.. (dipotong oleh PU)

PU

: Saya lanjutkan ya. Kalau saudara cerita tentang tadi outsourcing, kemudian ada peraturan Kep 138 tentang outsourcing, apakah outsourcing Roll-Out CIS RISI termasuk juga di dalam lingkup 138?


Terdakwa

: Begini, justru karena.. setelah kami mengevaluasi pelaksanaan SK 138, ya, ada masukan kepada saya, bahwa SK 138 ini dalam bentuk yang mengizinkan penunjukan langsung, ini pernah mendapat suatu kritik, atau suatu teguran, ya, bahwa seolah-olah SK tersebut diboncengi kepentingan untuk melakukan penunjukan langsung. Seingat saya, setelah itu SK tersebut di revisi. SK tersebut di revisi, dan itu juga hasil kerja dari tim di PLN Pusat, yang melakukan itu. CIS Roll-Out itu dalam surat saya 23 November tidak menyinggung masalah outsourcing. 23 November 2001, ya. Pada waktu tahun 2002, juga tidak ada isu outsourcing dari Roll-Out CIS RISI ini. Saya tidak tahu apakah pak Margo mempertimbangkan ini pada waktu menyusun tim penunjukan langsung, ya. Karena tim penunjukan langsungnya pak Margo ini, bertentangan dengan surat saya yang 23 November, tidak menyertakan orang PLN Pusat sama sekali. Jadi, betul-betul ini inisiatif dari GM, ya.

PU

: Saya lanjutkan ya. Pada waktu saudara memberi izin kepada Margo Santoso untuk melaksanakan evaluasi terhadap proyek CIS RISI ini, apakah pada waktu itu sudah ada TOR yang di buat oleh Disjaya?

Terdakwa

: Kalau bapak JPU me-refer yang disebut izin itu sebagai surat saya 23 November 2001, jelas belum ada TOR. Karena perintahnya hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris pada waktu itu.

PU

: Tadi saudara sebutkan bahwa, kemudian tiba-tiba Margo Santoso menyampaikan hasil panitia lelang.. panitia..

Terdakwa

: Panitia penunjukan langsung.

PU

: Panitia penunjukan langsung pada saudara. Sementara saudara katakan, saudara belum kasih izin apapun.

Terdakwa

: Pada waktu itu belum.

PU

: Belum?


Terdakwa

: Belum.

PU

: Apakah saudara memberi teguran kepada Margo, bahwa ini harus dibatalkan?

Terdakwa

: Begini. Yang pertama, surat bulan Juni tahun 2003 itu, tidak ditujukan kepada saya selaku Dirut. Itu ditujukan kepada saudara Aritonang, selaku Diraga. Dan ini memang sudah sesuai dengan Tupoksinya, ya. Dan saudara Aritonang sudah membuat suatu.. memerintahkan kepada saudara Zulkifli untuk melakukan penelitian mengenai apakah ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya. Jadi saya memang tidak berada pada posisi untuk memberikan komentar apapun, sampai pak Aritonang membawa ini ke rapat Direksi, ya. Karena memang demikian Tupoksinya. Ini tanggung jawab Direktur Niaga, yang memproses itu.

PU

: Apakah ada rapat Direksi khusus untuk menentukan PL, dengan menunjuk langsung rekanan PT. Netway?

Terdakwa

: Tidak ada. Sebenarnya begini, sebenarnya begini, yang muncul adalah usulan dari Disjaya, ya, 11 Juni, di proses oleh Direktorat Niaga, dan di bawa ke rapat Direksi tanggal 8 September, ya, tahun 2003.

PU

: Makanya saya tanya, dalam rapat Direksi, apakah ada khusus untuk penunjukan langsung rekanan PT. Netway, dalam pelaksanaan Roll-Out.. outsourcing Roll-Out CIS RISI?

Terdakwa

: Kurang jelas maksudnya. Usulannya memang usulan penunjukan langsung.

PU

: Ya, terhadap usulan itu, apakah ada rapat Direksi yang sepakat bulat untuk menyetujui PL itu?

Terdakwa

: Iya, karena Direksi menyetujui dari rapat tanggal 8. Jadi begini, rapat tanggal 8, masuk, kemudian Direksi menentukan, ini langkah-langkah yang dilakukan.


PU

: Direksi yang ikut rapat siapa saja?

Terdakwa

: Yang saya ingat adalah Direktur Sumber Daya, Direktur Keuangan semua ikut, ya, pak Parno dan pak Juanda.

PU

: Pak Parno dan pak Juanda?

Terdakwa

: Ya, dan pak Aritonang, sebagai Direktur yang bertanggung jawab atas masalah itu. Saya kira, kalau tidak salah, salah satu dari Direktur yang lain juga ada.

PU

: Baik, saya kira untuk materi yang ini kami cukupkan. Tapi kami mohon Yang Mulia, kami akan bertanya tentang apakah saudara terdakwa pernah melaporkan LHKPN-nya, tentang harta bendanya, seusai dengan Pasal 37 A, bahwa “terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang di duga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.” Saudara terdakwa, apakah saudara pernah membuat laporan harta kekayaan?

Terdakwa

: Saya selalu mengikuti aturan dalam penyusunan LHKPN.

Hakim Ketua

: Ada ya?

Terdakwa

: Ada.

PU

: Terakhir saudara membuat LHKPN tahun berapa?

Terdakwa

: Saya tidak ingat. Tapi, sesudah saya berhenti menjadi Dirut.

PU

: Tahun 2008 ya?

Terdakwa

: Tahun 2008, ya.

PU

: Apakah seluruh yang ada di dalam data yang saudara laporkan sudah benar, dan sudah terdata semua laporan harta kekayaan saudara?

Terdakwa

: Sudah saya laporkan, dan apa yang terdata di situ sudah benar.


PU

: Di dalam LHKPN ini, ada empat item harta tidak bergerak, tanah dan bangunan. Pertanyaan saya, apakah saudara memiliki rumah di Jalan Brawijaya 5?

Terdakwa

: Rumah di Jalan Brawijaya 5 itu, pada waktu itu di beli bersama keluarga, sebagai suatu investasi tahun 2003, kalau saya tidak salah, dan di jual pada tahun 2005, setelah kami menemukan bahwa itu tidak menghasilkan seperti yang kita perkirakan semua.

PU

: Baik. Akta perjanjiannya, aktanya di tanggal 16 Desember 2004, ya?

Terdakwa

: 2004, iya.

PU

: Masih ingat saudara beli dari siapa?

Terdakwa

: Saya tidak mengurus pembelian itu, ya. Saya tidak.. (dipotong oleh PU)

PU

: Apakah saudara masih ingat dengan nama Yozua Makes?

Terdakwa

: Saya kira pemilik sebelum kami, yang itu.

PU

: Iya, betul. Bapak Yozua Makes.

Terdakwa

: Iya betul.

PU

: Berapa harganya, masih ingat?

Terdakwa

: Pada waktu itu 2 miliar, 2 miliar lebih. Saya tidak ingat persisnya.

PU

: Saudara masih ingat bagaimana cara pembayarannya kepada Yozua Makes?

Terdakwa

: Macam-macam. Yang menjual itu, pada waktu itu minta secara rinci kepada.. kebetulan yang mengurus adalah kakak, ya, kepada kakak saya, ada cara pembayarannya ke account ini, ke account itu, ke sekian, saya tidak ingat persisnya bagaimana.


PU

: Masih ingat saudara, apakah ada pembayaran yang saudara lakukan melalui Mandiri Traveler Cheque?

Terdakwa

: Tidak ada.

PU

: Tidak. Nanti akan kita perlihatkan di persidangan, ya. Bahwa ada surat dari Bank Mandiri, yang kami minta konfirmasi pembayaran.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua


PU

: Ya. Apakah saudara kenal dengan Arthur Pelupessy?

Terdakwa

: Ya, saya tahu.

PU

: Apakah saudara pernah mendapatkan Mandiri Traveler Cheque, dari Arthur Pelupessy, sebesar 850 jutam untuk pembayaran rumah saudara?

Terdakwa

: Tidak benar.

PU

: Baik. Nanti kita.. (dipotong oleh Hakim Ketua)

Hakim Ketua

: Cukup?

PU

: Ya, satu lagi, Yang Mulia. Saudara kenal dengan Mustafa Sulaiman atau Mustafa Suaket?

Terdakwa

: Mustafa, iya, adik dari ipar kami.

PU

: Adik ipar saudara ya. Sepengetahuan saudara, apakah antara Mustafa dan Arthur Pelupessy, ada perjanjian kerja?

Terdakwa

: Saya tidak tahu.

PU

: Tidak tahu. Antara saudara dengan Arthur Pelupessy?

Terdakwa

: Tidak ada.


PU

: Tidak ada. Selain sebagai Dirut PLN, apakah saudara memiliki pekerjaan lain? Sebagai penghasilan saudara?

Terdakwa

: Mohon dijelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan lain itu apa?

PU

: Apakah saudara selaku Dirut PLN pada saat itu, juga melakukan kegiatan-kegiatan bisnis lain, di luar tugas saudara sebagai Dirut PLN?

Terdakwa

: Saya tidak, tapi keluarga saya iya.

PU

: Keluarga saudara ada ya. Apakah saudara pernah melakukan transaksi keuangan untuk pembelian saham dengan pihak-pihak lain?

Terdakwa

: Iya, saya kira pernah.

PU

: Di tahun 2004?

Terdakwa

: Iya, saya mendapat.. saya ikut dalam beberapa pembelian saham, yang tentunya kalau itu direkomendasi, oleh kawan-kawan.

PU

: Baik. Apakah itu saudara laporkan juga dengan di LKHPN saudara?

Terdakwa

: Transaksinya tidak. Karena.. (dipotong oleh PU)

PU

: Depositonya saudara laporkan?

Terdakwa

: Saya laporkan.

PU

: Rekening depositonya dilaporkan?

Terdakwa

: Dilaporkan.

PU

: Apakah saudara benar pernah memiliki rekening deposito di Bank Danamon Pondok Gede?

Terdakwa

: Bank Danamon Pondok Gede.. Iya, seingat saya iya.

PU

: Pernahkah ada masuk uang yang hasil pembelian saham di Bank Danamon, sebesar empat koma sekian miliar?


Terdakwa

: Oh baik, saya jelaskan mengenai masalah itu. Sebenarnya masalah itu adalah bukan dana milik saya. Jadi pada waktu itu, saya mengenal seorang Marketing staff di sana, karena saya mempunyai account di situ, dan mengapa saya mempunyai account di situ, karena Bank itu buka hari Sabtu dan Minggu, dan dekat dengan rumah. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena saya kenal dengan Marketing dari Bank Danamon itu, suatu saat dia menawarkan bahwa ada produk kerja sama antara Bank Danamon dengan Danareksa, yang disebut Dana Optima, ya. Nah, saya pada waktu itu tidak mempunyai cukup uang untuk masuk di sana. Saudara Mustafa, pada waktu itu, menyatakan bahwa dia sedang dalam persiapan untuk membeli saham salah satu perusahaan, pada waktu itu. Dia punya dana untuk di belikan saham. Terus saya tawarkan pada dia, kenapa tidak sambil menunggu, pasang di Optima saja, karena itu bunganya cukup baik, ya. Tetapi, saudara Mustafa tidak mempunyai account Bank Danamon. Padahal, account Optima yang baik itu, ada di Bank Danamon. Oleh karena itu, saya izinkan dia mengirimkan uang itu kepada account saya, di Danamon, untuk dibelikan Optima, ya. Tetapi belum sampai dibelikan Optima, yang bersangkutan berubah pikiran, karena PGN, sahamnya keluar. Akhirnya mereka.. dia minta supaya itu dikirimkan kepada Bank.. kepada PGN, untuk dibelikan PGN, saya lupa banknya bank apa. Tapi, sekali lagi, itu bukan dana saya, dan itu memang lewat pada account saya, karena pada waktu itu akan membeli dana Optima tadi.

PU

: Apakah ada kaitan antara transaksi saham saudara ini, dengan saudara Emir Muis?

Terdakwa

: Saya tidak tahu.

PU

: Saudara tidak tahu.

Terdakwa

: Saya tidak tahu. Saya tahu, bahwa saudara Mustafa ini bersahabat dekat dengan keluarganya Emir Muis.

PU

: Saudara Mustafa?


Terdakwa

: Iya.

PU

: Kami kira sementara cukup.

Hakim Ketua

: Kita berikan kesempatan kepada Penasehat Hukum.. kita skors dulu dua menit, ya, dua menit saja. (Sidang diskors dua menit) (Sidang dilanjutkan kembali)

Hakim Ketua

: Skors di cabut.. (Palu diketuk)

Hakim Ketua

: Sidang di buka kembali. Silahkan saudara Penasehat Hukum.

PH (MI)

: Baik. Terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa ya, saya sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan materi mengenai apa yang disebut di dalam surat dakwaan, ya, yang pertama saya mau tahu terlebih dahulu, saudara terdakwa itu bekerja di PLN itu sejak kapan?

Terdakwa

: Saya bekerja di PLN sejak selesai sekolah dari ITB, tahun.. Februari tahun 1977.

PH (MI)

: Sampai tahun?

Terdakwa

: Sampai bulan Maret 2008, pada waktu berhenti jadi Direksi PLN.

PH (MI)

: Jadi tidak pernah terhenti bekerja di.. (dipotong oleh Terdakwa)

Terdakwa

: Tidak pernah terhenti.

PH (MI)

: Oke. Sesudah bekerja di PLN, kemudian saudara terdakwa bekerja dimana?

Terdakwa

: Setelah saya bekerja di PLN, saya melamar menjadi anggota Dewan Energi Nasional, dan diterima menjadi salah satu pemangku kepentingan


di Dewan Energi Nasional. Saya juga merangkap, pada waktu itu, menjadi Sekretaris Timnas Hemat Energi, dengan Keppres dari Presiden. PH (MI)

: Sampai sekarang masih?

Terdakwa

: Timnas rasanya sudah.. memang tidak pernah di cabut, tetapi dengan adanya Direktorat Jenderal PBTKE, maka sebagian peran dari Timnas Penghematan Energi, di ambil oleh Dirjen. Tetapi, Timnas sendiri saya tidak pernah menerima pemberhentian, dan sekarang memang kami, kerja sama dengan LSM masih kita lakukan untuk itu.

PH (MI)

: Di Dewan Energi, saudara diberhentikan atau bagaimana? Sudah ada pelepasan jabatannya belum?

Terdakwa

: Hingga saat ini, masa jabatan saya masih berlangsung, dan belum diberhentikan, dan mudah-mudahan tidak diberhentikan.

PH (MI)

: Sehubungan dengan lama masa kerja saudara terdakwa di PLN, ya, apakah saudara juga pernah mendapatkan penghargaan-penghargaan dari negara? Dari PLN? Atau dari mana, begitu?

Terdakwa

: Saya kira.. begini, saya tidak mendapat penghargaan dari pemerintah, ya, meskipun hal-hal.. banyak yang kami lakukan, adalah untuk pemerintah. Tetapi, sebagai Direksi PLN, saya juga memberi penghargaan kepada.. dan sebagai Dirut mewakili PLN, saya menerima beberapa penghargaan, hampir tiap tahun, mengenai prestasi yang dicapai di dalam lingkungan PLN.

PH (MI)

: Begitu ya. Apa saja yang saudara ingat, yang di capai oleh PLN, dan diberi penghargaan itu?

Terdakwa

: Misalnya pelayanan prima, itu adalah satu bentuk penghargaan dari Departemen SDM, yang diberikan kepada unit-unit PLN, dan ini merupakan suatu pengakuan bahwa ada layanan atau perbaikanperbaikan yang dilakukan di dalam PLN, melayani masyarakat.


PH (MI)

: Sejak kapan penghargaan layanan prima ini diberikan kepada PLN, seingat saudara terdakwa?

Terdakwa

: Seingat saya sudah.. ini sudah tradisi lama, tapi sempat terhenti pada waktu PLN mengalami krisis, ya, tahun 1998 sampai kira-kira 2002, dan 2003.. 2003 kembali dilaksanakan lagi. Seingat saya begitu.

PH (MI)

: Oke. Kemudian saya teruskan ke soal lain, saudara terdakwa ya. Tadi atas pertanyaan Penuntut Umum, saudara terdakwa menjelaskan bahwa ada surat menyurat yang berbalas antara terdakwa dengan pak Margo Santoso, ya. Mulai dari September tahun 2000, Oktober dan seterusnya itu. Betul seperti itu ya?

Terdakwa

: Ada yang berbalas, ada yang tidak berbalas.

PH (MI)

: Pertanyaan saya adalah, balasan-balasan surat yang saudara sampaikan ini, fungsinya sebagai keputusan saudara sebagai Direksi, atau hanya memberikan penjelasan saja terhadap satu kondisi, atau satu keadaan?

Terdakwa

: Baik. Sebagaimana yang pernah diungkapkan di sidang, bahwa suatu keputusan Direksi mempunyai format surat keputusan, ya. Dan surat menyurat kami dengan pak Margo, ini adalah surat menyurat biasa, istilahnya, ya, yang memberikan arahan-arahan, tetapi tidak merupakan surat keputusan yang mengikat.

PH (MI)

: Oke. Kemudian yang kedua, tadi saudara terdakwa menyebut soal.. atas pertanyaan JPU juga, menyebut soal presentasi, atau menerima, mendengarkan presentasi dari Netway. Ketika saudara masih menjadi Direktur Pemasaran, ya, apakah presentasi dari perusahaan-perusahaan ini biasa dilakukan? Biasa diterima oleh saudara sebagai Direktur Pemasaran ketika itu?

Terdakwa

: Ya, dalam RUPS RKAP 2001, misalnya, Dekom menegaskan bahwa fungsi Direktorat Pemasaran adalah menjadi ujung tombak partnership dengan pihak swasta, di PLN. Oleh karena itu, bagi kami, selaku Dirsar, Direktur Pemasaran, rutin menerima masukan-masukan, menerima ide,


menerima presentasi-presentasi mengenai kemungkinan-kemungkinan kerja sama dengan PLN. PH (MI)

: Oke. Fungsi dari presentasi itu, apakah langsung mengambil keputusan, sesudah mendengarkan presentasi? Pernah tidak saudara terdakwa lakukan seperti itu?

Terdakwa

: Wah.. Bapak Pembela, dari presentasi sampai mengambil keputusan, ini bisa tahun ukurannya, ya. Yang pertama, kita mendengarkan gagasannya dulu, ya. Dan sebagai organisasi yan besar, memang PLN kalau dalam bekerja sama tentu harus menimbang betul-betul, apa yang di minta dari PLN, ya. Kalau ini dalam lingkup Direksi, ya terus harus disosialisasikan dulu. Karena kalau tidak, nanti diputuskan di Direksi, tidak dijalankan di bawah, ya. Jadi proses mendengarkan sampai menjadi suatu keputusan, rata-rata hampir satu tahun. Itu kalau gagasan itu berhasil. Jadi, saya pernah sebagai Direktur Niaga di PJB, juga melaksanakan fungsi yang sama. Kami mempunyai hampir.. jadi dari presentasi muncul, terus biasanya menjadi MoU. Dari MoU sampai menjadi gagasan itu, kalau 10% saja yang jadi, itu sudah bagus. Di bawah 10%, yang jadi.. jadi 100 presentasi, 70 jadi MoU, kalau 7 saja bisa menjadi kerja sama yang betul, itu sudah prestasi yang sangat bagus. Tetapi kalau kita tidak terima, yang 100 tadi, maka hasilnya lebih kecil lagi dari 7, gitu. Jadi itu proses yang harus dilakukan dalam pengembangan usaha.

PH (MI)

: Oke. Fungsi atau gunanya presentasi yang disampaikan oleh PT. Netway ke hadapan saudara terdakwa ketika itu, apakah kemudian sesudah itu saudara terdakwa mengambil keputusan-keputusan sejak adanya presentasi itu?

Terdakwa

: Belum. Tidak ada. Tidak ada keputusan yang berarti, yang bisa dipakai. Maksudnya begini, keputusan menyangkut CIS, menyangkut proposal Netway OSCO, itu hanya satu, yaitu pada tanggal 9 Agustus, dimana Direksi menyetujui usulan untuk menunjuk Netway sebagai partner, dan kemudian di coba untuk dijelaskan, atau dibawakan ke Dekom. Itu saja


keputusan

yang..

satu-satunya

yang

menyangkut

Direksi,

dan

menyangkut proposal dari Netway. PH (MI)

: Kemudian masih menyangkut hal yang terakhir ini tadi ya, mengenai OSCO ya. Tadi saudara terdakwa menyatakan bahwa itu di “dihentikan” atau “di bunuh” oleh Komisaris, ya. Dihentikan lah, begitu ya. Nah, sesudah ini dihentikan, ya, apakah ada tindakan-tindakan saudara terdakwa sebagai Dirut, untuk mencoba menghidupkan kembali, agar supaya OSCO ini bisa dijalankan bersama oleh Netway, dan Disjaya?

Terdakwa

: Tidak ada. Jadi setelah konsep OSCO ini di bunuh oleh Dekom, saya menganggap.. seperti tadi saya sampaikan bahwa, masalah pengadaan konsultan Netway, itu adalah masalah non-strategic, itu urusannya pak Margo. Kami di Direksi berkonsentrasi di tahun 2002 tadi, untuk menerbitkan suatu surat keputusan menyangkut information technology strategic plan, ya. Dan akhirnya terbit Desember 2002. Jadi, selama tahun 2002, Direksi itu, karena melihat usulan yang OSCO ini di tolak, maka harapan kita tinggal, dari sisi PLN Pusat, adalah memastikan bahwa 2003 kita siap untuk menenderkan CIS IBP. Itu sebabnya kemudian 2002, kami berkonsentrasi dalam menyelesaikan konsep ITSP, yang kalau dalam konsep aslinya, diterapkan ini akan membawa perpecahan bagi PLN. Sehingga kami diskusi-diskusi untuk membuat ini menjadi lebih

implementable di PLN. Jadi 2002

itulah kita

menyelesaikan konsep ITSP yang pertama, dan sebelum disahkan kami presentasikan ke Dekom. Yang tadi, pada waktu setelah presentasi itu, demikian impresifnya presentasi kami, sehingga Dekom pada waktu itu menyatakan, “ya sudah kalau begitu CIS RISI-nya stop saja.” Begitu. Ada di dalam notulen rapat Dekom, yang menyatakan bahwa, Komut pada waktu itu memerintahkan.. karena PLN sudah bagus, sudah konsentrasi di CIS IBP, itu dihentikan saja. Begitu. Dan itu saya yakin ditindaklanjuti oleh pak Margo, karena kemudian tidak lama setelah itu, tim re-evaluasi dan negosiasi menyatakan dalam laporan akhir, bahwa mereka menghentikan negosiasi.


PH (MI)

: Oke. Berhubungan dengan keterangan saudara ini tadi, mengenai tim reevaluasi dan negosiasi ya, peran saudara terdakwa dalam pembentukan tim, atau penunjukan anggota tim, itu ada atau tidak?

Terdakwa

: Saya tidak menunjuk anggota tim, karena itu kewenangannya pak Margo. Dalam surat kami memang, kami hanya menyebutkan supaya melibatkan personil Pusat. Dan ini tidak perlu di sebut sebetulnya, karena pak Margo sendiri tahu, siapa di PLN Pusat, orang-orang yang mempunyai interest mengenai masalah ini, dan saran itu adalah saran supaya mereka bisa di rangkul, dan di ajak merumuskan bagaimana pola yang terbaik bagi Distribusi Jakarta.

PH (MI)

: Oke, apakah yang disebut tadi kemudian masuk ke team itu Aziz Sabarto, Kemudian Sunggu Anwar Aritonang, ya.. itu atas permintaan saudara terdakwa, agar supaya mereka masuk dari team itu sebagai apapun disitu, atau hanya karena saudara membuat surat supaya dilibatkan orang-orang pusat, kemudian orang-orang inilah yang di pilih oleh Margo Santoso?

Terdakwa

: Em.. saya tidak pernah menyebutkan nama kepada pak Margo Santoso, kecuali memang pada waktu CIS IBP, pada waktu CIS IBP bulan Januari 2001 memang pada waktu itu karena, saya masukan dari pak Azizi Sabarto, pak Sunggu Aritonang sangat keras, emm.. apa namanya? Tentangannya pada proyek OSCO tersebut, maka saya menelfon pak Aritonang, dan saya mengatakan.. “pak Aritonang, saya dengar CIS IBP ini distribusi Jakarta keterlanjuran menyebutkan CIS IBP, jadi tolonglah bapak bina, bombing, supaya ide merekan mengenai CIS IBP yang akan direncanakan itu sama dengan pemikiran yang dipusat. Itu sekalian saya pernah menelfon pak Aritonang, tapi untuk team reevaluasi dan negosiasi, karena kondisi saya pada waktu itu saya kecewa dengan penolakkan Dekom ya, dan saya merasa bahwa masalah selanjutnya itu bukan lagi tanggung jawab, atau bukan lagi level saya untuk menyelesaikan, maka saya tidak ikut sama sekali kelanjutannya, saya serahkan kepada pak Tunggono selaku Direktur Pemasaran untuk


melanjutkan, em.. karena sifat strategis dari konsep ini sudah hilang, dengan tidak disetujuinya OSCO. PH (MI)

: Oke baik, saya beralih ke soal lain ya.. ini mengenai pekerjaan, tadi saudara terdakwa juga sudah menyebut mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Netway tahun 2001, dan sampai sebelum perjanjian itu ditanda tangani, nah,, apakah ketika itu menurut pengetahuan saudara terdakwa persoalan-persoalan ini juga dilaporkan Margo Santoso kepada Direktur Pemasaran? Kontrak-kontrak yang dia buat yang berhubungan dengan, dengan PT. Netway itu?

Terdakwa

: em.. pada waktu kontrak itu ditanda tangani saya sudah jadi Dirut, dan Direktur Pemasaran pak Tunggono, em..secara, em.. kedinasan ya, memag harus ada suatu bentuk laporan, dari GM kepada Direktur Niaga ya, tetapi saya juga harus menyampaikan, dengan agak barangkali riset mengenai hal ini, yaitu memang bahwa hubungan antara pak Tunggono dengan pak Margo ini tidak terlalu harmonis pada waktu itu, terutama barang kali.. karena em.. pak Tunggono waktu itu pernah menjabat sebagai GM Distribusi Jakarta, dan sebelumnya, em.. pada waktu diangkat Direktur Produksi, beliau ini sekaligus mengangkat GM Disjaya sampai tahun ’99 awal kira-kira begitu.. ya, kemudian ’99 awal sampai 2001, beliau konsentrasi di Direktur Produksi, setelah jabatan sebagai Direktur Produksi, itu urutannya dengan Disjaya adalah efisiensi draft Program, mengurus langkah-langkah efisiensi di Disjaya. Nah jadi saya meraksakan memang bahwa pak Margo barangkali formil saja hubungannya dengan pak Tunggono ya, em.. barang kali ada kecendrungan pak Margo akan lebih mudah membuka pembicaraan dengan saya selaku Dirut, dibandingkan dengan pak Tunggono, mengapa karena pak Margo bisa tergolong senior saya, jadi beliau cukup, saya cukup sangat menghargai beliau dalam tugasnya begitu.

PH (MI)

: Oke, saya teruskan pak ya.. yang tadi masih berhubungan dengan pekerjaan ya, yang saudara terdakwa katakana mengenai yang di Bandung timur dan Jawa timur, atas pertanyaan penuntut umum tadi, apakah terhadap project-project seperti ini ya, saudara terdakwa


menetahuinya secara baik, atau tidak? Atau ini sepenuhnya merupakan kewenagan dari GM, maka itu langsung dikerjakan oleh GM, dan apakah mendapatkan persetujuan dari direktur yang berkenaan dengan masalah IT ini? Terdakwa

: em.. apa yang terjadi di Jawa timur saya ketahu dari kulinya saja, kebiasaan yang berlaku seorang General Manager bila dikunjungi oleng Direksi atau Dirut dia akan berusaha menunjukkan apa yang dia capai, jadi seingat saya, saya mendapat explosure dari CMS di Surabaya itu, em.. pada kesempatan saya meninjau hasil dari masalah yang terjadi dari lumpur lapindo. Saya di ajak ke Siduarjo, saya di tunjukkan “ini loh pak, saya sekarang sudah bisa mengtrol semua pendapatan PLN laptop, dari handhelp computer saya” begitu pada saat GM menggambarkan kepada saya, prosesnya bagaimana? Saya tidak tahu sebagai Dirut, karena tidak dilaporkan kepada saya, dan hubungan pelaporannya dari GM untuk masalah seperti ini adalah kepada Direktur terkait. Saya tidak tahu secara persis apa yang dilaporkan dan bagaiman reaksi dari Direktur yang bersangkutan.

PH (MI)

: kalau yang di Bandung timur?

Terdakwa

: Em.. Bandung timur juga sama, Bandung timur itu terjadinya sebetulnya em.. di tahun 2001 ya, di tahun 2001. jadi Bandung timur itu adalah inisiatif dari pegawai-pegawai Distribusi Jabar, yang di monitori ole salah seorang, kepala bagian yang berasal dari divisi IT PLN pusat, sdr. Permadi. Dia bekerja sama dengan Konsultan dan membuat satu program yang di terapkan di Bandung timur ya, karena ini menggunakan anggaran dari bukan anggaran dari Unit Bisinis, tapi anggaran di sisi apa namanya? tingkat yang rendah di UP di AP amaka anggarannya tidak besar, dan pada saat ditunjukkan kepada saya juga, em.. dari sisi tampilan memang sama ya, dalam satu kesempatan dimana kami harus menjawab kepada Dekom ya, (02:14:49) kami kumpulkan GM Disjaya, GM Disjabar, dan anggota-anggotanya kita minta presentasi untuk membandingkan di depan Direksi ya, dan kesimpulan dari rapat Direksi pada waktu itu, ada ahli-ahli IT dari Jakarta, dari Bandung, maupun dari


Pusat ya, memang bahwa em.. meskipun secara tampilan tidak banyak berbeda, tapi jumlah fitur, pengalamannya dan sebagainya yang ada di CIS RISI itu jauh lebih komplek dari pada yang di Unit bisnis Bandung timur. Saya meskipun mempunyai pendidikan di elektro, saya tidak bisa mengenali perbedaan tersebut ya, emm.. yang tahu adalah para ahli IT yang jelaskan, oh,, di pakai PProyektor jadi bisa begini, itu gak bisa dan sebagainya. Makanya pada waktu SekDekom menyatakan bahwa CIS RISI sama dengan Bandung timur, saya agak berang terus terang saja. Karena saya ketahui Dekom ini latar belakang ilmunya adalah latar belakang ilmu mecanichal saya saja yang belajar computer tidak bisa mengenali itu, tapi beliau bisa mengatakan demikian menurut saya sangat berlebihan, tapi kami pada waktu itu serahkan pada ITnya. Gimana sih sebenarnya ini? Nah.. dibuatlah table, oh.. yang ini 8 bit dan yang ini 16 bit dan sebagainya, sangat teknis sekali, sangat teknis sekali, makanya pada waktu kami menyampaikan ke Dekom bahwa ini secara teknis lebih unggul CIS RISI, Dekompun juga kesulitan menerima penjelasan ini. Begitu ya.. begitu kira-kira pak. PH (MI)

: Saya mau tahu, tadikan disebut-sebut seolah-olah ada perbedaan yang mendasar antara Bandung timur dengan CIS RISI terutama menyangkut biayanya.

Terdakwa

: Ya ya..

PH (MI)

: Saya ingat betul ada saksi yang mengatakan didepan sidang yang terhormat ini, nah pengetahuan saudara terdakwa terhadap persoalan ini ya, bisa tidak di jelaskan kepada kita disini?

Terdakwa

: Jadi perbedaan angka tersebut munculnya disurat Dekom dan Direksi, dimana dekom menyatakan dari hasil surveinya Dekom yang tidak di dampingin oleh Managemen em.. Unit Bandung timur, diperoleh keterangan bahwa Bandung timur hanya menghabiskan sekitar 800 Juta rupiah untuk mengembangkan IT seperti itu. Nah.. tidak ada penjelasan detail 800 Juta itu untuk apa? Apakah termasuk Hardware, jelas kalo menurut pandangan-pandangan di Direktu pemasaran pasti dilihat


dengan hardware, karena gak mungkin untuk melayani itu hardwarenya saja sudah lebih dari 5 Miliyar sebetulnya, barangkali ini adalah biaya untuk mengembangkan software dari TUL 94 yang di terapkan disana. Dan sebenarnya ada satu ukuran yang bisa menggambarkan berapa kompleksnya jadi yang pada waktu itu yang di tanya sebenarnya dan tidak muncul jawabannya adalah kalau kita membandingkan berapa lain program? Istilahnya berapa line program itu berapa baris yang di buat kan tadi ahli IT menyatakan bahwa CIS RISI itu mula-mula 600, kemudian XS 600 AX di tambah menjadi X jadi 600 + 800 =1400 ditambah lagi 800 lagi menjadi 2400. 2400 lah yang program, nah.. berapa line programnya Bandung timur? Nah.. itu tidak pernah keluar, karena menurut mereka pada waktu itu, emm.. apa? Informasi ini masih dipegang oleh konsultan. Jadi kita sulit membandingkan, sebenarnya ini kalau bisa di Bandingkan 600 dengan 600 barangkali ada satu level plan sheet ya berapa bulan perkiraannya, itupun belum membahas quality atau kedalaman ya, 600 line program kalao tidak, kalau fokusnya kepada.. apa namanya? Em.. em.. penyusunan table misalnya, barangkali sangat berbeda dengan 600 line program yang sudah ada system pengamannya ya, itu keterangan yang saya peroleh pada waktu itu yang sangat detail tentunya disini saya juga kesulitan untuk menjelaskan kepada yang mulia Majelis Hakim. PH (MI)

: Oke baik, saya ingatkan ketika kita dalam membuat Eksepsi dulu salah satu yang kami temukan didalam berkas Berita Acara ini adalah adanya seorang saksi yang bernama Lindasari Hendayani yang katanya itu pernah menerima Traveler Cheque Mandiri sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berhubungan dengan pekerjaan yang mereka lakukan di PLN Disjaya, ya, apakah mengenai hal ini saudara mengetahuinya?

Terdakwa

: Emm..

saya

tidak

mengetahuinya,

saya

membaca BAP

yang

bersangkutan yang diberikan kepada saya, saya tidak tahu. Dan mungkin perlu kami jelaskan pak Hakim, bahwa membaca BAP nya pun saya tidak mengerti kaitannya dengan saya apa itu?


PH (MI)

: Tidak tahu ya.. saya mau Tanya kepada saudara, apakah saudara masih ingat bahwa ada satu risalah rapat Dewan Komisaris PT. PLN tahun 2001, pada tanggal 16 Agustus tahun 2001 yang mengatakan bahwa kontrak-kontrak yang melebihi satu tahun anggaran ya, agar disetujui oleh RUPS atau minimal polusinya dimasukkan dalam RUPS saudara pernah baca itu ya?

Terdakwa

: Itu ada didalam em.. notulen rapat konsultasi Direksi dan Dekom, saya tidak ingat, em.. kalimatnya dengan persis seperti yang kami jelaskan tadi, memang di tahun 2001, pada waktu TMC (Total Manage Contract) itu diangkat oleh Direksi, oleh Pak Guntoro dan pak Tunggono selaku Direktur pemakaian produksi ke RUPS ada komentar dari Dekom, yang menanyakan ini kan kontrak multiyears apa ada persetujuan dari RUPS? Begitu. Nah.. pada waktu itu sudah di jawab bahwa karena ini kontrak menggunakan anggaran Operasi, dan anggaran operasi itu tidak pernah dibahas secara detail maka tidak ada persetujuan dari RUPS dalam pengertian surat yang khusus. Em.. tapi dekom masih berpendapat ini perlu di angkat masalah ini setelah pak Endro ganti tadi, pak Lulu memulai lagi masalah seperti itu, dan saya ingat ada satu surat dari GM Disjaya pak Margo kepada pak Lulu ya, melalui direktur pemasaran pak Tunggono menanyakan sebenarnya maksudnya Dekom ini bagaimana? Karena ini ada kontrak-kontrak yang multiyears sifatnya yang jumlahnya banyak yang rasanya tidak mungkin tiap kali dimintakan persetujuan ke RUPS, apakah pada waktu itu pak Margo minta supaya diberi suatu blanket agreement, suatu persetujuan menyeluruh bahwa ini ini ini bisa dilakukan multiyearsnya. Surat itu tidak dijawab oleh, setahu saya tidak di jawab oleh Dekom. Dekom memasukkan dalam RUPS RKAP 2002, suatu steatmen bahwa untuk kontrak-kontrak investasi, dia tidak bilang operasi, kontrak investasi yang sifatnya multiyears agar dilampirkan dalam RKAP ya, sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari RKAP, saya menganggap bahwa itu adalah solusi yang di tawarkan Dekom, untuk mendapatkan persetujuan dari RUPS tanpa menulis surat kepada Pemegang Saham. Di tahun 2003, memang kita mengeluarkan satu surat ke Pemegang saham untuk mohon izin persetujuan multiyears yaitu atas


kontrak pengadaan muara tawar, dan kenapa kita ajukan kepada RUPS? Karena langsung kepada menteri BUMN, karena pengadaan kontrak PLTU muara tawar itu tidak direncanakan di dalam RKAP, barangkali disini sumber em.. apanamanya misunderstandingnya bahwa kontrakkontrak Operasi seingat saya, sudah saya cek dalam draft surat-menyurat yang kami lakukan tidak pernah dimintakan izin ke RUPS karena itu sudah selesai dibahas di RUPS. PH (MI)

: Baik, saya kembali kepada pokok urusan Roll Out ini, apakah terdakwa ingat bahwa dalam RKAP PT. PLN tahun 2002, ya, ada keputusan RUPS berkenaan dengan Roll Out CIS RISI Distribusi Jaya dan Tangerang ini apa yang saudara ingat mengenai keputusan RUPS itu?

Terdakwa

: Baik, keputusan RUPS itu bahwa em.. apa namanya? Em.. program ini.. program Roll Out CIS RISI ini dapat dilaksanakan apabila telah terbukti proven

dan telah meningkatkan perusahaan dan komentar tersebut

seingat saya dengan catatan Dekom bahwa proses pengadaannya belum, em.. apa? Atau prosesnya belum memuaskan Dekom, sehingga dalam rapat Direksi Dekom tanggal 27 November 2001 Dekom pada waktu itu menyarankan ini di teruskan RKAP tapi diberi bintang, di beri bintang itu artinya masih harus mail ke Dekom, untuk terus diangkat bintangnya. Nah jadi sebenarnya disetujui tapi bersyarat pada persetujuan Dekom, nah kalau kita melihat di tahun 2003, Dekom mengeluarkan surat nomor 19 di tujukan kepada Direksi PLN yang nomor 18 menyatakan setuju Roll Out, dan yang nomor 19 mendukung pelaksanaan Roll Out, dengan tembusan kepada Pemegang Saham. Jadi sebenarnya apa yang diminta oleh pemegang saham 2002 sudah di setujui dan sudah di respond oleh Dekom, meskipun telah di ajukan kepada Direksi yang di tembuskan kepada pemegang saham. Jadi, prosesnya sudah tertutup sudah pernah disetujui dan sekarang sudah didukung oleh Dekom. PH (MI)

: Apakah betul didalam RKAP di tahun 2002 itu dianggarkan dana sebesar 150 Miliyar rupiah?

Terdakwa

: Benar.


PH (MI)

: Yang masuk dalam dana Administrasi?

Terdakwa

: Em.. biaya Administrasi yang merupakan biaya dari anggaran operasi PLN Distribusi Jakarta, benar.

PH (MI)

: Itu untuk apa itu?

Terdakwa

: em.. ya itu.. itu tadinya adalah untuk em.. konsep awalnya barangkali untuk outsourcing OSCO, karena OSCO itu biayanya per tahun sekitar 150-1n Miliyar ya, kalau di kali 5 mungkin sekitar.. anu..angkanya dari situ.. jadi programnya sudah jelas Roll Out CIS RISI tetapi apakah polanya Outsourcing atau polanya non-Outsourcing itu masih, em.. antara PLN dengan antara Direksi dengan Dekom pada waktu itu.. em.. pada waktu RKAP ini maju ke RUPS itu belum Final.

PH (MI)

: Kemudian menurut ingatan saudara terdakwa apakah biaya ini yang di anggarkan dalam RKAP tahun 2002 itu, itu sudah digunakan?

Terdakwa

: Em.. belum. Belum digunakan. Tahun 2002 belum digunakan sama sekali.

PH (MI)

: Kemudian di tahun berikutnya di jadikan apa itu?

Terdakwa

: Em.. tahun 2002 untuk RKAP tahun 2003 di usulkan lagi sebagai luncuran jadi kea pa namanya? 2003 ada lagi anggaran yang sama.

PH (MI)

: Dan itu di setujui dana luncuran?

Terdakwa

: Di setujui. Di setujui.

PH (MI)

: Oke, saya mau tahu juga, apakah dalam rapat-rapat ya.. antara Direksi dan komisaris,

menurut

ingatan saudara terdakwa ya, khusus

menyangkut terutama yang menyangkut tahun 2003 mengenai roll out ini, apakah memang sudah ada keputusan yang disepakati, bahwa ini akan dilaksanakan oleh PLN Disjaya?


Terdakwa

: Jadi tadi.. keputusan di rapat Direksi tanggal 8 dan tanggal 16 September untuk melanjutkan atau untuk meneruskan usulan Distribusi Jaya Jakarta, dengan nilai 137 Miliyar ke Dekom, kemudian pada tanggal 29 Oktober Direksi dalam hal ini Direktur Niaga pak Aritonang mempresentasikan usulan GM ini ke rapat Direksi dan Dekom. Pada waktu itu ditanyakan perbandingannya dengan kewajaran harganya ditanyakan, setelah itu em.. oke setelah itu salah satu keputusannya adalah akan di Tanyakan kepada GM-GM yang lain, dibandingkan dengan GM-GM yang lain, pada tanggal 6 November dan tanggal 7 November ada rapat konsultasi Dekom dan Direksi, dan pada tanggal 7 November saya tidak hadir pada waktu itu karena ada tugas, saudar direktur niaga mempresentasikan lagi dengan mengajak team dari Disjaya, dan pada waktu itu disepakati bahwa harus dekom minta suatu Negosiasi ulang untuk biaya langsung personil, jadi pada waktu itu dekom menyatakan biaya langsung personilnya kenapa jumlah orangnya sekian banyak? ini bagaimana? kalo ini di kurangi? dan sebagainya. Biaya langsung personilnya. Dan biaya langsung personil ini kemudian oleh direktur niaga dimintakan untuk re-negosiasi kepada Disjaya, dan disjaya diminta melaporkan kembali ya, seingat saya kemudian kita ada rapat lagi dengan komisaris tanggal 20 November, nah dalam rapat tanggal 20 November itu komisaris menyatakan untuk biaya langsung personil sudah oke, sekarang biaya langsung non personil yang kemahalan, masih bisa di efisienkan tapi pada waktu itu em.. direktur niaga menyatakan bahwa “pak, ini waktunya sudah mendesak harus masuk ke RKAP, kemudian biaya langsung non personil ini biayasanya kan on actual basis, jadi berapa?” em.. jadi konsultan tidak dibolehkan mengambil untung dari biaya langsung non personil ini. Berapa dia bayar kepada penyewaan mobil, penyewaan rumah, itulah yang dibayar oleh.. jadi atas rapat itulah kemudian muncul istilah bahwa kontrak ini harus on actual basis, kalau untuk biaya langsung personil tadi dikatakan dekom memberi batasan “ oke, ini biaya maksimum ya, biaya langsung yang maksimum, tidak boleh lebih dari sekian man mounth ini, dan setiap 6 bulan coba di evaluasi kalau bisa diturunkan, kalau memang tidak terpakai tidak usah di bayar”, begitu petunjuknya. Setelah rapat


tanggal 20 itu Dekom mengeluarkan satu surat kepada kami yang isinya antara lain adalah mendukung program ini ya, mendukung pelaksanaan itu, kemudian meskipun demikian masih ada em.. mantan biaya yang masih dapat di efisienkan, untuk itu.. nah itu dibawahnya ya, untuk itu agar dalam pengisian kontrak dibuat on actual basis, berbeda dengan surat yang tanggal 7 Nevember, tanggal 7 November jelas, ada Negosiasi ulang kembali lapor pada kita tanggal 20 itu menyatakan “oke, masih ada yang bisa di perbaiki tapi lakukan on actual basis”, itulah yang.. dari 2 surat ini di tembuskan ke pada pemegang saham sehingga kami berani, atau beranggapan bahwa itu sudah final dengan dekom, pada waktu itu. PH (MI)

: Ya kemudian apakah kegiata ini seingat terdakwa itu di laporkan dalam laporan managemen tahun 2004 dan 2005?

Terdakwa

: Ya, em.. tahun 2004 kami melaporkan dalam laporan managemen bahwa kontrak sudah di tandatangani bahwa progresnya ini sudah ada kalau tidak salah hampir 2,5 lembar dengan laporan managemen, dan laporan managemen tadi di tanda tangani tidak osaja oleh Direksi, tetapi juga oleh Dekom. Laporan managemen merupakan dasar bagi em.. pemegang saham untuk memberikan em.. aqua a de charge di akhir tahun em.. anggaran berlangsung ya, sebagai evaluasi akhir tahun.

PH (MI)

: Oke, dan apakah memang betul kepada direksi selalu di berikan aqua a de charge?

Terdakwa

: Selalu diberikan, kalau kita menyimak pak pemegang saham pada waktu itu dia sebenarnya untuk CIS RISI ini dia menyatakan bahwa saya berani karena CIS RISI ini jelas membawa keuntungan bagi perusahaan.

PH (MI)

: Oke, saya sekarang, saudara terdakwa ya saya mau coba pindah kea pa yang di sebut secara riil dari surat dakwaan ini? Ya, kalau disini saudara terdakwa ini di dakwa bersama-sama dengan Margo Santoso, Fahmi Mochtar, bersamapula Gani Abdul Gani, dan seterusnya ya, karena dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana ya, yang nanti aka nada uraiannya, nah.. pertanyaan saya apakah sepanjang saudara menjadi


tersangka atau sampai menjadi terdakwa sekarang ini, saudara pernah diperiksa bersama-sama atau sendiri-sendiri menjadi saksi ya, dalam perkaranya Margo Santoso, Fahmi Mochtar, atau Gani Abdul Gani? Terdakwa

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah ya, nah kemudian disini dikatakan juga bahwa saudara Fahmi Mochtar, dan Margo Santoso, dan saudara masing-masing memperkaya diri sendiri sebesar 2 Miliyar, 1 Miliyar, dan 1 Miliyar, dari Gani Abdul Gani dari PT. Netway?

Terdakwa

: Tidak benar.

PH (MI)

: Tidak benar. Sudah pernah ditanya soal ini?

Terdakwa

: Em.. saya tidak pernah ditanya mengenai ini pada waktu pemeriksaan saya.

PH (MI)

: Apakah ketika saudara terdakwa di periksa sebagai tersangka pernah juga di tunjukkan adanya bisnis plan PT. Netway Utama yang mencatat bahwa saudara terdakwa pernah menrima uang sebesar 2 Miliyar, Margo Santoso 1 Miliyar, Fahmi Mochtar 1 Miliyar?

Terdakwa

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah di tunjukkan?

Terdakwa

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Disini pada halaman ke tiga dari surat dakwaan pada alenia pertam di katakana terdakwa selaku direktur pemasaran dan distribusi atau dirsar PT. PLN disjaya menjabat sejak tahun 1998 telah mengetahui bahwa PT. PLN Disjaya dan Tangerang telah bekerja sama dengan Poli-Teknik ITB sejak tahun 1994, untuk membuat dan seterusnya ya, rencana induk SIMPEL RISI yang memiliki fungsi 1 sampai 6 sesuai dengan pedoman, petunjuk tata Usaha Melanggan Manual TULMAN dalam lampiran keputusan Direksi dengan nomor 021.K/0599/DIR/1995 tanggal 23 Mei


1995 apakah fakta ini yang di sebut dalam surat dakwaan ini saudara ketahui? Terdakwa

: Tidak saya ketahui, sudah saya jelaskan tadi TUPOKSI Direktur pemasaran tidak menyangkut masalah Information Technology dan tahap itu adalah tahap yang tanggung jawabnya Direktur Perencana.

PH (MI)

: nah.. kemudian pada liniknya kedua dikatakan terdakwa juga mengetahui bahwa melalui perjanjian kerja sama, antar PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan Poli-Teknik ITB dan perubahan-perubahannya Aplikasi SIMPEL RISI tersebut pada tahun 1999 berhasil di Implementasikan di 9 Lokasi, dalam wilayah PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yaitu kantor Disjaya dan Tangerang, kantor Gambir, kantor cabang Tangerang, kantor Rayon Cempaka Putih, Kantor Rayon Kiayi Tapa, Kantor Rayon Cengkareng, kantor Rayon Serpong, kantor Rayo Cikupa, dan kantor Rayon sepatan, yang mana Ir. Gani Abdul Gani salah seorang dosen Poli-teknik ITB di ikut sertakan dalam mengerjakan Aplikasi tersebut. Apakah saudara terdakwa tahu adanya fakta ini?

Terdakwa

: em.. saya tidak tahu.. pada waktu di laporin akhir tahun 2000 justru sebaliknya saya mendapat laporan dari GM bahwa pelaksanaannya terlambat karena kekurangan dan keterlambatan dari pihak PLN.

PH (MI)

: Kemudian alenia ke 3 dalam surat dakwaan ini dikatakan terdakwa pada akhir bulan September tahun 2000 bersepakat dengan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan Aplikasi Implementasi Simpel RISI, yang sudah ada tersebut, diseluruh kantor cabang atau PT. PLN Disjaya, dan Tangerang, melalui perjanjian kerja sama antara PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT. Netway Utama, yang mana Ir, Gani Abdul Gani Adalah Direktur Utama atau Dirut dan selanjutnya meminta Gani Abdul Gani membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT. PLN Disjaya dan Tangerang. Pertanyaan saya, apakah betul pada tahun 2000 seperti disebut dalam fakta ini, saudara meminta Gani Abdul Gani seperti yang disebutkan disini?


Terdakwa

: Tidak benar.

PH (MI)

: Kemudian alenia ke 4 dikatakan,

Hakim Ketua

: Cukup dengan pertanyaan saudara sajalah ga usah di baca lagi (selanjutnya tidak jelas karena Hakim berbicara tanpa MIC)

PH (MI)

: Baik, apakah betul saudara terdakwa pernah mempersiapkan proposal kegiatan outsourcing CIS RISI PT. PLN dengan nilai, untuk direncanakan pelaksanaanya 5 tahun dengan nilai 905 Miliyar rupiah dan seterunya bersama Gani Abdul Gani?

Terdakwa

: Tidak benar. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu.

PH (MI)

: Apakah betul,

Hakim Ketua

: (suara Hakim tidak Jelas karena tidak menggunakan MIC)

Terdakwa

: Baik.

Hakim Ketua

: Saudara pernah membaca surat dakwaan?

Terdakwa

: em.. pernah yang mulia.

Hakim Ketua

: Apakah dakwaan dari Penuntut Umum terhadap terdakwa itu benar atau tidak?

Terdakwa

: Tidak ada yang benar yang mulia.

PH (MI)

: Baik, akan diteruskan yang mulia.. Terimakasih.

PH (MR)

: Terimakasih.. saudara terdakwa.

Hakim Ketua

: Jangan diulangi lagi pertanyaannya ya.

PH (MR)

: Baik. Saudara terdakwa ketika membuat surat tanggal 23 November 2001, nomor 3163 saudara ingat ya? Em.. disitu di nomor 4 disebutkan ya, adapun hal-hal yang perlu di perhatikan dalam negosiasi antara lain


dan seterusnya, kenapa didalam surat tersebut ya, saudara sudah menyebutkan

kata-kata

atau

kalimat

negosiasi?

Saudara

bisa

menjelaskan itu apa pertimbangannya pada waktu itu? Terdakwa

: Negosiasi antara Disjaya dengan Netway itu sudah berlangsung sejak tahu 2000, dan itu dilaporkan bahkan didalam surat 31 Mei mereka minta izin sambil melanjutkan negosiasi mohon izin untuk mengeluarkan letter to prosit, in yang saya beri izin itu hanya melanjutkan negosiasinya, artinya apa? Kita tidak izinkan dia melakukan ikatan apapun dengan Netway yang bisa di pakai untuk menuntut kembali PLN.. letter to prosit tuh maksudnya Netway boleh mengeluarkan memobilisasi orang, memobilisasi peralatan, dengan biaya mereka sendiri selama negosiasinya berjalan.

PH (MR)

: Apakah pengertian dalam negosiasi ini bukan penunjukkan langsung?

Terdakwa

: Sama sekali bukan, karena negosiasi ini di maksudkan untuk melakukan re-Orientasi dari SCOPE OF WORK ya, yang tadinya outsourcing company, dirubah menjadi non-outsourcing Company sesuai permintaan Dekom. Jadi karena penawarannya itu dari Netway ya tolong di tanyakan kepada Netway mau nggak dia begitu? Kira-kira begitulah garis besarnya.

PH (MR)

: Baik, kalau demikian didalam huruf B disini juga disebut ya, kontrak dengan Netway adalah Roll out software dan support implementasinya kenapa disini sudah di sebut adanya kontrak ya? Dengan Netway adalah Roll Out, kenapa saudara sebutkan seperti itu?

Terdakwa

: Baik, em.. kontrak disini menggambarkan suatu pekerjaan.kalau disini adalah satu pekerjaan, kalau jadi di kontrak, jadi bukan kontrak dokumen, tapi pekerjaannya, SCOPEnya.. itu yang kami maksud.

Hakim Ketua

: Kalau jadi..

Terdakwa

: Kalau jadi..


PH (MR)

: Baik, saudara terdakwa ya.. saudara mengetahui siapa yang berwenang untukmenunjuk,

em..

berwenang

untuk

memberikan

keputusan

penunjukkan langsung dalam ini, dalam pekerjaan ini? Terdakwa

: Baik, berdasarkan SK 038 yang di Amander oleh SK nomor 075 pada tahun 2000 ya, pada periode tersebut yang berhak menunjuk adalah GM setempat.

PH (MR)

: GM setempat ya, baik saya kembali kepada surat ya, ini ada surat 03618 ya, tanggal emm.. oh maaf, 03282 14 November 2003, ini di tujukan kepada Dekom ya, Dewan Komisari ini em… didalam surat ini saudara menandatangani dan ditembuskan kepada Direksi dan SEKPER ya? SEKPER itu Sekertaris Perusahaan?

Terdakwa

: Sekertaris Perusahaan,

PH (MR)

: Nah.. didalam surat ini saudara menyebutkan, atas hasil re-negosiasi tersebut di atas Direksi berkesimpulan bahwa angka tersebut adalah harga yang wajar. Harga yang wajar disini adalah 137 Miliyar ya? 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta) disebutkan disni. Pertanyaan saya pertama adalah yang membuat konsep surat ini siapa?

Terdakwa

: em.. surat itu di konsepkan berdasarkan parafnya itu oleh Deputi Direktur Sistem.. “STI” Technology Informasi saudara Zulkifli, disetujui oleh Direktur Niaga yang ada parafnya juga disana, jadi konseptornya adalah Direktur Niaga.

PH (MR)

: Direktur Niaga, apakah dalam konsep CIS RISI itu Konseptornya selalu Diraga?

Terdakwa

: Iya, karena memang TUPOKSInya demikian.

PH (MR)

: Baik, em.. didalam surat ini ya.. saya kembali ke surat ini, saudara katakana em.. direksi berkesimpulan bahwa angka tersebut adalah angka yang wajar, dasar atau petimbangan apa saudara membuat bahwa harga tersebut sudah wajar?


Terdakwa

: Em.. bai, jadi.. konsepnya sudah berbunyi demikian pertimbangan saya pada waktu manandatanagi adalah pada waktu usulan tersebut diajukan ke Dekom, itu harganya 142 Miliyar..

PH (MR)

: Rp.142.191.000.000,-

Terdakwa

: Bahwa Direksi sudah menyetujui pengusulan tersebut ke Dekom,142 Miliyar itu adalah harga yang.. pokonya Direksi sudah anggap wajar, atas permintaan Dekom supaya melakukan penurunan harga lagi kita minta kepada Disjaya, dan Disjaya melaporkan bahwa ini sudah harga terendah yang bisa dicapai, jadi kalau 142 saja itu sudah dianggap wajar, terus ini di turunkan disjaya lapor ini sudah harga terendah, maka saya kira masuk akal kalau Pak Aritonang mengkonsepkan surat itu ini sudah harga wajar.

PH (MR)

: Saudara sudah menanyakan kepada pak Aritonang apakah benar harga ini sudah di kaji dengan baik?

Terdakwa

: Em.. iya. Saya tentu menanyakan masalah itu, saya tanyakan :kok ini bisa turun? Bagaimana ceritanya pak Aritonang?” pak Aritonang menyatakan ini ada pint-point yang dihilangkan yaitu em.. emm.. apa namanya? Kunjungan keluar Negeri, dan sebagainyalah.. persisnya saya tidak tahu itu.

PH (MR)

: Baik, Kemudian ada surat 03618 ya, 22 Desember 2003 ya? Ini saudara tujukan kepada General Manager Disjaya tentang run, saudara disini ditembuskan ke Dewan Komisaris PLN dan Direksi ya? Perihalnya adalah CIS RISI, em.. siap konseptor dari surat ini maksud saya.

Terdakwa

: em.. sama konseptornya dari Direktur Niaga, pak Aritonang dan pak Zulkifli.

PH (MR)

: Jadi gitu ya.. em.. didalam.. tata kelola surat ini apakan selalu ada lembar konsep surat ini ya?

Terdakwa

: Ya.


PH (MR)

: Lembar Surat atau nota Dinas Dirut ya?

Terdakwa

: Em.. iya. Jadi sebelum pada waktu surat itu di tanda tangani oleh dirut ya, konsepnya dimasukkan dan oleh secretariat Dirut itu di beri nomor konsepnya dicatat dari siapa, dan nanti surat keluarnya nomor berapa, nanti dicatat juga oleh secretariat.

PH (MR)

: Didalam lembar tersebut ya konseptornya siapa ya?

Terdakwa

: Disebut konseptornya.

PH (MR)

: Disini memang disebut Diraga?

Terdakwa

: Diraga. Ya.

PH (MR)

: Baik, em.. pertimbangannya apa? Saya menanyakan kepada saudara terdakwa ya surat tanggal 22 Desember 2003 tadi, kenapa dimasukkan ya adanya pertimbangan surat tanggal 23 November 2001? Disini disebutkan menunjuk surat Direktur Utama surat nomor 3163 dan seterunya, 23 November 2001? Kenapa surat yang tanggal 23 November 2001 dimasukkan didalam surat yang menjadi pertimbangan untuk persetujuan pekerjaan outsourcing ini?

Terdakwa

: Baik, em.. itu juga yang saya tanyakan kepada konseptor, pak Aritonang pada waktu itu terutama karena saya menunjukkan Pak Aritonang, surat saya tanggal 23 November itu sifatnya non-outsourcing, karena arahan Dekom adalah menyetujui pendekatan non-OSCO, mengapa ini dikaitkaitkan kesana? Padahal ini kontrak outsourcing? Pak Aritonang menjawab. “Memang ada kerancuan di Distribusi Jakarta mengenai istilah outsourcing, tapi pak, waktunya sudah sangat mendekat menjelang RKAP, kita selesaikan di RUPS RKAP saja”,em.. itu satu point. Ada satu poin yang berbeda yang saya tunjukkan, dalam surat saya tahun 2001, kami katakana bahwa pengadaan Hardware bisa dilakukan sewa lissing ya, dalam surat yang di konsepkan dan minta di tanda tangani oleh saya dirubah menjadi sewa langsung. Saya katakana “ini pengertiannya beda, sewa lissing itu caranya, kalau sewa langsung bisa


diartikan penunjukkan langsung loh”. “enggak pak nanti ini sudah sesuai arahan Dekom” nah.. itulah pak sebabnya kalau bapak melihat pada waktu em.. apa? Didalam notulen atau didalam keputusan RUPS RKAP 2004 ya, penjelasan pendapat Dekom menyebutkan mengenai pengadaan hardware secara sewa. Ada disana ya.. dan kemudian petunjuk RUPS adalah Direksi harus melaksanakan Outsourcing. Jadi ini pengertian saya adalah hasil dari em.. katakanlah.. apa namanya? Penyampaian dari pak Sunggu Aritonang kepada pemegang saham dan kepada Komut bahwa ini tolong diterima dahulu suratnya seperti ini meskipun ada perbedaan pendapat, itu yang di koreksi didalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai apa yang dikatakan pak Aritonang kepada saya. PH (MR)

: Ya. Saudara.. terdakwa..

Terdakwa

: Mungkin ada tambahan sedikit pak disitu, perlu diketahui setelah saya pelajari dalam nota pak Aritonang ke Zulkifli, em.. bulan September itu.. sudah ada perintah coba cari benang merah, antara pengadaan ini dengan pengadaan tahun 2001, dan setahu saya Zulkifli tidak menjawab pertanyaan pak Aritonang itu. Butir ke empat kalau tidak salah, tidak ada jawabannya.

PH (MR)

: Baik, memang konsepnya seperti itu ya?

Terdakwa

: Memang konsepnya seperti itu.

PH (MR)

: Em.. saudara terdakwa ya.. ini ada 6 kontrak ya, yang sudah berulangkali di ungkapkan dalam persidangan perkara ini, ada 6 kontrak, yang di buat oleh Pak Margo dari Disjaya..dan Gani Abdul Gani dari Netway ya.. ini kontrak yang terakhir adalah dari 6 kontrak ini yang terkhir adalah 29 September 2003, apakah kontrak-kotrak ini adalah kontrak-kontrak pekerjaan SIMPEL RISI? Pengetahuan saudara, kalau saudara tahu.

Terdakwa

: Em.. saya tidak tahu persis

PH (MR)

: Saudara tidak tahu persis? Baik.


Terdakwa

: Sering disebut kontrak dukungan Operasi SIMPEL RISI, tapi.. isinya apa saya tidak tahu.

PH (MR)

: Ya ya, tidak tahu persis ya? Nah.. berkaitan dengan 6 kontrak ini ya, tadi yang saya katakana yang terakhir dibuat dengan nomor 322, 2323, dan seterusnya ya, ini tanggal 23 September 2003, kemudian pada tanggal 17 Febuari 2003 ya, ini ada nota Dinas dari pak Margo Santoso nomornya 002 dan seterunya tanggal 17 Febuari 2003, yang isinya memerintahkan team penunjukkan langsung segera memproses Administrsi dan Negosiasi pengadaan jasa dan pekerjaan tersebut dengan cara penunjukkan langsung kepada PT. Netway Utama, nah pertanyaan saya, berkaitan dengan kontrak yang tadi saya sebutkan, kontrak yang terakhir yaitu tanggal 29 September 2003, di sela-sela ini saudara Margo Santoso membuat Nota penunjukkan langsung tanggal 17 Febuari 2003, ini tentang pengadaan Jasa Roll Out CIS RISI, saudara mengetahui tidak adanya PL ini?

Terdakwa

: Em.. saya tidak mengetahui dan tidak dilaporkan kepada saya, mengenai hal itu dan saya baru membacanya setelah melihat BAP.

OH (MR)

: Apakah memang dalam hal penunjukkan langsung tidak perlu adanya laporan kepada Direksi?

Terdakwa

: Seperti yang kami sampaikan pada SK nomor 075 keputusan dan penetapan apakah itusuatu penunjukkan langsung atau tender, itu ada di wilayah General Manager sebagai User, ada di tangan User dalam hal ini General Manager dari wilayah yang menggunakan hasil dari pengadaan tersebut.

PH (MI)

: Oke bai, kemudian saya beralih sedikit ya, mundur sedikit, apakah saudara menghadiri rapat tanggal 8 September 2003?

Terdakwa

: 8 September? Ya saya hadir.

PH (MI)

: Hadir ya, kemudian tanggal 16 September 2003, saudara hadir?


Terdakwa

: Ya, hadir.

PH (MI)

: Em.. dalam rapat itu apakah Diraganya menyampaikan presentasi tentang permintaan atau usulah dari.. em.. Disjaya?

Terdakwa

: Ya, Diraga yang menyampaikan, dan itu TUPOKSI sebagai direktur yang membidangi bidang itu, dia yang membawa masalah itu ke rapat Direksi, dan direksi memberikan pengayaan ya, di tambah ini, tambah itu, atau pertanyaan kalau ada, dan kemudian kembali lagi antara tanggal 8 sampai 16 September itu ada proses untuk memperoleh kajian dari Penasehat Hukum, dan tanggal 16 meskipun belum ada kajiannya selesai tapi SEKPER sudah melaporkan bahwa kajiannya positif, sehingga usulan bisa diteruskan.

PH (MR)

: Baik, saudara terdakwa ya, pada rapat tanggal 8 September 2003, yang menghadiri selain saudara siapa saja?

Terdakwa

: Direktur Keuangan, Direktur SDM, em.. Diraga, itu yang saya ingat. Tentu ada deputi-deputi terkait ya.

PH (MR)

: Kemudian yang tanggal 16 September sama juga?

Terdakwa

: Sama.

PH (MR)

: Apakah pada waktu rapat tanggal 8 dan 16 September 2003 adakah keberatan dari salah seorang direksi terhadap roll out CIS RISI?

Terdakwa

: Em.. tidak ada keberatan sama sekali.

PH (MR)

: Tidak ada ya, kemudian saudara terdakwa ya.. ketika rapat konsultasi dengan komisaris, dengan Dewan Komisaris yang terakhir adalah 29 Oktober 2003, saudara masih ingat?

Terdakwa

: em… itu bukan rapat yang terakhir. Iya ada, 29 Oktober ada, tapi itu bukan yang terakhir.

PH (MR)

: Bukan yang terakhir ya?


Terdakwa

: Bukan. 29 Oktober adalah presentasi dari Diraga ke Dekom (Dewan Komisaris) dari Diraga ke Dewan Komisaris.

PH (MR)

: Em.. didalam rapat 29 Oktober 2003 ini ya, didalam rapat tersebut apakah ada perintan d ari Dewan Komisaris untuk dilakukan, atau Direksi diminta untuk mengadakan RUPS, berkaitan dengan CIS RISI ini?

Terdakwa

: Em.. saya tidak ingat dalam rapat Dekom yang mana? Tapi, posisi Dekom selalu “Kita mendukung, ini cepat-cepat kita selesaikan agar kita mendapatkan persetujuan RUPS” itu kata-kata yang sering saya dengar pada rapat-rapat Dekom, mengenai masalah CIS RISI ini. Jadi bahkan di Dekompun, meskipun ada pertanyaan-pertanyaan tapi suasananya adalah.. “ini segera dilakukan! Segera dilakukan!” memang disadari bahwa CIS RISI ini membawa manfaat yang demikian besar ya. Jadi tinggal masalahnya “coba selesaikan masalahnya yang rapih” nah.. kirakira begitu. Tapi tidak ada tentangan sama sekali dari Dekom maupun Direksi.

PH (MR)

: Engga, maksud saya apakah ada saran dan perintah yang spesifik ya, meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS?

Terdakwa

: Em..tidak. tidak RUPS khusus masalah ini ya, tetapi pada waktu itu kita semua bekerja untuk bisa mengejar dedline pengusulan RKAP 2004, begitu,

PH (MR)

: Begitu ya.. kemudian selama saudara menjadi Dirut ya, apakah selain dari PLTGU Muara tawar ya, itu ada RUPS tersendiri ya? Bukan di RKAP?

Terdakwa

: Em.. PLTGU Muara Tawar, kami kirimkan surat yang menjadi suatu RUPS tertulis.

PH (MR)

: Apakah selama saudara menjadi dirut ya, telah suatu program kerja itu di,,sebutkan di dalam RKAP apakah masih harus diperlukan adanya persetujuan tersendiri? Dan terpisah dengan RKAP?


Terdakwa

: Em.. seperti yang kami sampaikan tadi, khususnya untuk listrik swasta, jadi pada waktu ’98 anggaran dasar ini dirubah sebetulnya yang ingin di maksudkan minta persetujuan RUPS adalah..

Hakim Ketua

: Pertanyaan dari Penasehat Hukum, ada ga?

Terdakwa

: Ada, jadi listrik swasta, hanya listrik swasta, itupun karena alas an bukan Anggaran Dasar, tapi karena menteri Energi Sumber Daya dan Mineral untuk mengeluarkan keputusan harga selalu minta bukti persetujuan RUPS ats listrik swasta tersebut.

PH (MR)

: Cukup. Terimakasih yang mulia.

PH (MI)

: Yang mulia, saya ada satu pertanyaan yang belum..

Hakim Ketua

: Satu saja.

PH (MI)

: Satu saja. Saudara terdakwa ya, kita belum pernah mendengar apakah ada laporan dari Disjaya mengenai manfaat tertutama yang berhubungan dengan keuangan dan pelanggan mengenai CIS RISI ini?

Terdakwa

: Dalam proses usulan Disjaya mengeluarkan angka-angka janji, kalau ini dilaksanakan ini komitmen kami, kami akan mencapai penurunan jumlah piutang sekian, dan sebagainya-sebagainya ya. Janji itu kami pegang. Dalam surat pernyataan GM itu juga ada ya, setelah kontrak dilaksanakan hanya sekali, em.. saya melihat, hanya sekali saya mendapat laporan Dirut ya mendapatkan laporang mengenai hasil yang di capai, setelah itu karena begitu gencarnya masalah ini.. em.. di bicarakan dan juga, apa namanya? Disjaya sedikit menahan diri untuk tidak menyampaikan hasil-hasil yang dicapai, tetapi rapat-rapat managemen itu sangat terlihat, secara nyata perbaikan em.. apanamanya? Efisiensi penurunan kali piutang dan sebagainya yang kami coba gambarkan sekali lagi bahwa itu jauh diatas biaya yang dikeluarkan, jadi sebagai TOP managemen saya merasa pekerjaan ini telah mencapai sasarannya yaitu member manfaat yang besar bagi PLN ya.


Hakim Ketua

: Cukup ya. Penuntut Umum, Barang Bukti yang akan di tunjukkan? (PU, Penasehat Hukum, Terdakwa ke meja Hakim)

PU

: Terdakwa ya, bb 674 SK pengangkatan?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Bb 675 terdakwa tahu?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Bb 676 terdakwa tahu?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Bb 677?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Terdakwa tahu. Bb 29?

Terdakwa

: Surat 29 itu.. Surat tanggal.. (kurang jelas tidak menggunakan MIC)

PU

: Ya saudara tahu?

Terdakwa

: Ya.

PU

: 281?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Terdakwa tahu. 291?

Terdakwa

: Tahu.

PU


Terdakwa

: Tahu.


PU


Terdakwa

: Tahu.

PU


Terdakwa

: Em.. saya tidak tahu.

PU

: Tidak tahu ya. Bb 38?

Terdakwa

: Ya, saya tahu.

PU

: Saudara tahu ya. Bb 33?

Terdakwa

: Ya.

PU


Terdakwa

: Tahu.

PU


Terdakwa

: Ya, tahu.

PU


Terdakwa

: Ya tahu.

PU

: Terdakwa tahu. 270?

Terdakwa

: Tahu.

PU

: Terdakwa tahu. BB 283?

Terdakwa

: Em.. BB 283 tanda pernyataannya pak Margo ya.

PU


Terdakwa

: Ya, tahu.


PU


Terdakwa

: Ya.

PU


Terdakwa

: Tahu.

PU


Terdakwa

: Tidak tahu

PU

: Budi Harsono ya, yang di jadikan laporan Margo ke terdakwa?

Terdakwa

: Oh.. lampirannya aja ya? Iya betul, tahu-tahu.

PU

: Terdakwa tahu ya. BB 599?

Terdakwa

: Ya. Tahu.

PU


Terdakwa

: 433 ini? Ya saya tahu.

PU


Terdakwa

: Ya tahu.

PU

: BB 435?

Terdakwa

: Ya. Tahu.

PU

: 435 saudara tahu ya. BB 301? Fahmi Mochtar.

Terdakwa

: Ini yang saya tidak tahu,tapi rupanya di terima oleh saaudara Lex ya jadi saya tidak tahu.

PU

: Terdakwa tidak tahu ya. BB 247?

Terdakwa

: Ya saya tahu.


PU

: Saudara tahu ya. Sebentar, BB 31.29?

Terdakwa

: Saya tahu.

PU

: Saudara tahu?

PU

: Ya, sebentar. Tadi sudah saya tanyakan ini sertfikat rumah Brawijaya ya? Josua Macas ya, sudah di ganti ini pembelinya.. Mira? Sumira?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Isteri saudara ya?

Terdakwa

: Ya, ini saya laporkan kepada LHKPM dan LHKPM tahun 2005, sudah dilaporkan bahwa ini sudah di jual..(dipotong oleh PU)

PU

: LHKPM saudarakan 2002, 2006, dan 2008?

Terdakwa

: Em.. saya bisa tunjukan.

Hakim Ketua

: Ya anti di Pledoi aja ya. Supaya tidak berdebat.

PU

: Kemudian akta jual belinya tanggal 16 Desember 2004 ya?

Terdakwa

: Ya.

PU

: 16 Desember 2004, ini tanda tangan isteri saudara?

Terdakwa

: Ya.

PU

: Ini ada surat dari Bank Mandiri kita konfirmasi ke Josua Macas tentang pembayaran, dan menyatakan dengan MTC, bank Mandiri menjelaskan ada tanggal 15 Desember 2001,

Terdakwa

: MTCnya ata nama siapa?

PU

: Tanggal 15 Desember 2004 di cairkan MTC.

Terdakwa

: Iya MTCnya atas nama siapa?


PU

: Ya? 475.000.000,- 375.000.000,- masuk kedalam bayaran rumah ini.

Terdakwa

: Dari mana ini?

PU

: MTC dari Bank Mandiri

Hakim Ketua

: Atas nama siapa?

PU

: MTC itu di beli oleh Arthur dan Umir Astianti yang pada saat itu di tahun 2004 itu sedang memegang proyek Di Jawa Timur.

Terdakwa

: Sebentar-sebentar.. ini saya tidak ketahui. Saya tidak melihat ada hubungan antara saudara Arthur dengan proses ini ya, jadi ini juga tidak pernah ditunjukkan kepada saya, pada waktu pemeriksaan ini, jadi kalau diberi kesempatan saya harus teliti dulu. Yang di tujukan kepada saya adalah pengakuan dari saudara Josua Macas, ya. Dan itu kami sudah tolak ya.

PU

: Jadi masuk tanggal 15 Desember,

PH (MR)

: Keperluannya apa pak?

PU

: Bayar rumah. 15 Desember melalui, saudara tadi katakana Mustafa Suwaqet Salim Adik ipar saudara?

Terdakwa

: Ini tidak benar.

PU

: Jadi Mustafa ini siapa?

Terdakwa

: Iya benar..

PU

: Ipar saudarakan..

Terdakwa

: Benar, tapi kalau Mustafa Salim mengeluarkan Cek Mandiri untuk membayar ini itu tidak benar.

PU

: Baik-baik. Ini Travell Check no. 204131, dan ini satu kesatuan juga dengan yang disana 184531. Tadi sampai 204160, kemudian 184531.


Sampai dengan 204150 ya, 184540, ini pembeliannya dua kali pertama di beli 184521, 18450, 204494,204495 di beli oleh Arthur. Hakim

: Tahu tidak saudara dengan MTC?

Terdakwa

: Saya tidak tahu, dan saya tidak bisa membuktikan apakah ini..(dipotong PU)

PU

: Ya,

Silahkan.

Ini

kita

Cuma

sampaikan

semua

ini

untuk

membuktikannya. Terdakwa

: Em.. mohon pertanyaan pak JPU, apakah ini data ini ada dalam berkas yang saya terima?

PU

: Tidak. Ini kita mengenai harta terkait saudara yang kita temukan dan ini kita minta konfirmasi kepada Bank Mandiri, ya.

Terdakwa

: Baik, saya teliti semua hal yang menyangkut ini, dalam lembar berkas ya, dan tidak menemukannya.

PU

: Betul. Karena ini harta benda saudara yang ditelusuri tentang pembelian rumah yang pembayarannya dengan MTC kepada Josua Macas. Sebanyak 19 lembar ya, dan 20 lembar.

Terdakwa

: Pak Hakim, apakah proses seperti ini tidak sewajarnya pada waktu di BAP, karena sudah ada pertanyaan mengenai masalah ini, dan sudah saya jelaskan dan sudah saya jawab, tiba-tiba muncul masalah ini.

Hakim Ketua

: Dalam Pledoi saja ya.

Terdakwa

: Baik.

PU

: Ini yang tadi saya tanyakan, rincian transaksi dengan Emir Moeis. Sebesar 4579 ya,

Terdakwa

: Emir Moeis?


PU

: yang ini merupakan rangkaian seperti di BAP saudara, tentang Mustofa Salim 4,431 kepada Eddie Widiono,

Terdakwa

: Masuk.

PU

: No rek. 33 Danamon dengan dari sini masuk ke rek. Emir Moeis Bank BRI beli saham di BRI, saudara masih ingat?

Terdakwa

: Engga. Kepada saya du tujukan bahwa nota penerimaan uang ini adalah untuk membeli saham EGM, tidak jadi membeli Optima. Tidak jadi membeli Optima dipake untuk membeli EGM atas nama Mustafa Salim.

PU

: Saudara tidak ada kaitannya dengan Emir Moeis dalam hal ini?

Terdakwa

: Em.. saya tidak-tidak ada kaitannya (PU dan Hakim berbicara tidak jelas, tidak menggunakan MIC)

PU

: Majelis masih ada, sampai 4 saja. BB 28? Tentang perjanjian Operasi?

Terdakwa

: Tidak tahu.

PU

: Saudara tidak tahu ya? BB 26?

Terdakwa

: Saya tidak tahu.

PU

: Saudara tidak tahu, BB 102? Sama?

Terdakwa

: Sama, saya tidak tahu.

PU

: BB 101?

Terdakwa

: Tidak tahu.

PU

: Tidak tahu. Cukup yang mulia. (PU, Terdakwa, Penasehat Hukum kembali ketempat masing-masing)


Hakim Ketua

: Ya, pemeriksaan atas diri terdakwa telah selesai.

Terdakwa

: Terimakasih.

Hakim Ketua

: Tinggal giliran Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan dari Penuntut Umum saudara, apakah saudara terbukti bersalah atau tidak, ya untuk waktu acara tuntutan tersebut Majelis memberikan waktu kepada Penuntut Umum satu minggu kedepan tanpa penundaan, demikianpula nanti pledoi, satu minggu kedepan juga tanpa penundaan, putusan pun satu minggu tanpa penundaan ya. Untuk saudara tanggal 7 Desember hari Rabu jam 9, jam 1? Ya.. jam 1 lah ya biar lancer ya. Sebelum sidang di tutup ada hal yang ingi saudara sampaikan?

Terdakwa

: Tidak ada yang mulia, saya rasa sudah cukup.

Hakim Ketua

: Penasehat Hukum?

PH (MI)

: Cukup yang mulia.

Hakim ketua

: Penuntut Umum?

PU

: Cukup.

Hakim Ketua

: Baik, untuk mempersilahkan Penuntut Umum untuk mempersiapkan tuntutan kepada saudara terdakwa diajukan kembali pada hari yang sama, Rabu tanggal 7 Desember 2011, jam 1, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa pada hari, tanggal, dan jam tersebut. Atas demikian sidang kami nyatakan ditutup. (Palu diketuk)



Pemeriksaan Terdakwa : Eddie Widiono Soewondho

Recommend Documents