PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) SKRIPSI
Oleh :
KARNO NPM : 28120079
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2012 i
PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
KARNO NIM. 28120079
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2012
ii
PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
NAMA
: KARNO
FAKULTAS
: HUKUM
JURUSAN
: ILMU HUKUM
NPM
: 28120079
DISETUJUI dan DITERIMA OLEH : PEMBIMBING
ANDY USMINA WIJAYA, SH., MH.
iii
Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
Surabaya,
September 2012
Tim Penguji Skripsi : 1. Ketua
: TRI WAHYU ANDAYANI, SH., CN., MH. ( Dekan )
(
2. Sekretaris : ANDY USMINA WIJAYA, SH., MH. ( Sekretaris )
3. Anggota
: 1. Dr. SUGENG REPOWIJOYO, SH. M.Hum. ( Dosen Penguji I )
2. FARINA GANDRIYANI, SH., Msi. ( Dosen Penguji II )
iv
)
(
(
)
)
(
)
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat pada waktunya, dengan judul “Pembuktian Pidana Melalui SMS (Short Message Service) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)”. Tujuan dan manfaat Skripsi ini adalah selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, juga dimaksud dapat memperoleh pengetahuan terapan dilapangan. Didalam menyelesaikan tulisan ini, disadari banyak hambatan terutama bersumber dari pihak penulis sendiri, namun berkat bantuan dari banyak pihak, penulis dapat mengatasinya. Hambatan lainnya adalah materi yang dibahas masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena itu dengan segala kerendahan hati semua saran dan kritik yang bersifat membangun akan dipertimbangkan untuk perbaikan tulisan ini. Sehubungan dengan ini, kiranya tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Budi Endarto, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang telah memberikan fasilitas kemampuan pengajaran ilmu yang sesuai dengan bidang yang penulis tekuni. 2. Ibu Tri Wahyu Andayani, SH., CN., MH.,
Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Putra Surabaya. 3. Bapak Andy Usmina Wijaya, SH., MH., selaku pembimbing yang telah membantu dan membimbing kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
v
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pengajar Fakultas Hukum Khususnya Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya, yang telah mengasuh dan membimbing penulis sejak semester pertama hingga semester akhir. 5. Seluruh anggota keluargaku serta sahabat-sahabatku yang senantiasa memberi dorongan dan semangat kepada kami dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas budi baik kepada pihak yang telah dengan tulus ikhlas membantu sehingga terselesaikannya tulisan ini. Dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan, untuk itu segala kritik dan saran dapat diterima secara terbuka dalam rangka penyempurnaan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.
Lamongan,
Juli 2012
Penulis
KARNO
vi
ABSTRAK PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)
KARNO NPM : 28120079 Suatu tehnologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem duni, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Adanya penemuan dan penciptaan teleponyang menjadi sarana telekomunikasi pertama yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk memerlukannya, alat komunikasipun menjadi semakin canggih yakni dengan ditemukannya hand phone (HP). Keberadaan hand phone sebagai alat komunikasi banyak digunakan oleh masyarakat awam diseluruh dunia, namun dengan adanya hand phone maka ada suatu nilai tambah dengan dapat dibawanya hand phone kemana-mana memegang peranan penting penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Semakin mudahnya masyarakat memperoleh hand phone dan semakin murahnya tarif dari berbagai kartu telepon, berakibat pula semakin „merayatnya‟ jika dipandang sisi laian hand phone berdampak munculnya suatu modus-modus dari tindak pidana. SMS merupakan salah satu fitur pasti ada di setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalagunaan yang dapat menjerat baik si pengirim atau si penerima. Salah satunya dengan adanya SMS “selamat anda memenangkan gebyar hadiah, dll. Walaupun banyaknya penyalagunaan yang dilakukan dengan menggunakan SMS, akan tetapi keberadaannya sebagai alat bukti dalam persidangan kasus pidana masih dipertanyakan keabsahannya, karena dalam pembentukan KUHAP belum ditemukan hand phone. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul “PEMBUKTIAN PIDANA MELALUI SMS (SHORT MESSAGE SERVISE) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)”. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Yaitu sebuah penelitian hukum normatif (legal research). Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana yang mengatur tentang permasalah tersebut. Sedangkan sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam pemeriksaan dikenal dengan adanya barang bukti, istilah barang bukti yang terdapat pada KUHAP antara lain terdapat dalam pasal-pasal 21 ayat(1) KUHAP, pasal 45 ayat (2) KUHAP, pasal 46 ayat (2) KUHAP. Barang bukti, yakni benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan Hakim atas kesalahan terdakwa atas perkara pidana yang dituduhkan padanya dan bahwa benda-benda ini adalah barang-barang kepunyaan terdakwa dengan kejahatan atau barang bukti tersebut dirampas, dimusnahkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang bersifat nonreal-time dimana sebuah short messege dapat di-submit kesatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan itu dalam keadaan aktif atau tidak. Pembuktian menurut undang-undang secara positif
vii
dan secara negatif (negatief wettelijk stelsel), dijelaskan teori sistem pembuktian tersebut didalam KUHAP dalam pasal 183 ditegaskan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dual alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dalam rumusan psal tersebut sangat jelas bahwa tanpa dua alat bukti yang sah maka seorang terdakwa tidak dapat dipidana. Sama halnya bagi POLRI dalam melakukan harus mempunyai bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). dalam KUHAP dipakai yang dinamakan sistem negatif menurut Undang-Undang, sistem yang terkandung dalam pasal 294 ayat 1 RIB yang berbunyi : “Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya‟. Selanjutnya dalam psal 184 ayat 1 KUHAP menjelaskan tentang apa sajakah yang menjadi bukti yang sah menurut Hukum Formil ini. Ditegaskan bahwa Alat Bukti yang sah ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat, petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berdasarkan analisa penulis, SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, ketentuan tentang alat bukti surat ini diatur dalam psal 184 ayat (1) bagian c yang penjabarannya selanjutnya diatur dalam pasal 187 KUHAP yang menegaskan bahwa Surat sebagaimana tersebut pada psal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Dalam bagian ini jenis surat yang dimaksud seperti surat izin bangunan, surat izin ekspor atau impor, paspor, surat izin mengendarai, Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran, akta notaris dan sebagainya; c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain Dari keterangan diatas, dalam KUHAP tidak memberikan pengertian secara jelas penggunaan SMS sebagai alat bukti elektronik, akan tetapi pada poin d dapat digunakan sebagai acuan pemberlakuan SMS sebagai sebuah „Surat Lain‟. SMS sebagai alat bukti petunjuk dijelaskan dalam ”Rumusan Pasal itu (Pasal 188 ayat 1 KUHAP), agak sulit ditangkap dengan mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam kalimat berikut : petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai “persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat yang
viii
bersesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya”. Syarat SMS agar bisa menjadi alat bukti dalam persidangan, Dalam proses pembuktian tindak pidana, alat bukti SMS tidak bisa digunakan apabila berdiri sendiri tanpa ada alat bukti lain sebagai pendukung. Hal ini cukup beralasan karena Hukum Acara Pidana Indonesia mengenal adanya asas minimum pembuktian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : „Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya‟.Jadi dalam hal ini, agar SMS bisa menjadi sebuah alat bukti petunjuk, maka harus didukung dengan alat bukti yang lain, berupa : keterangan saksi; keterangan ahli; dan keterangan terdakwa. Jadi SMS dapat dijadikan SMS dapat dijadikan alat bukti berdasarkan KUHAP dengan suatu penafsiran (interpretasi) ekstensif (perluasan). Dengan penafsiran tersebut SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Akan tetapi keberadaan SMS sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya. Syarat agar SMS menjadi alat bukti dalam persidangan adalah selain sudah teregistrasinya nomor yang dipergunakan untuk SMS tersebut, juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Penggunaan SMS sebagai alat bukti akan lebih valid lagi apabila digunakan untuk tindak pidana khusus yang memberikan pelegalan penggunaan alat bukti elektronik dalam pasalnya.
ix
DAFTAR ISI
Halaman Sampul Luar .................................................................................................. Sampul Dalam ...............................................................................................
i
Persetujuan Dosen Pembimbing ...................................................................
iii
Pengesahan Tim Penguji....………………………………………………….....
iv
MOTTO ……………………………………………………………………….....
v
PERSEMBAHAN ...........................................................................................
vi
KATA PENGANTAR …………………………………………………………...
vii
ABSTRAKSI ...................................................................................................
viii
DAFTAR ISI . …………………………………………………………………....
viii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………………………………………………
1
1.2 Rumusan Masalah ……………….. ………………………....
5
1.3 Penjelasan Judul ......................................................................
6
1.4 Alasan Pemilihan Judul ...........................................................
6
1.5 Tujuan Penelitian .....................................................................
7
1.6 Manfaat Penelitian ...................................................................
7
1.7 Metode Penelitian ....................................................................
7
1.8 Sistematika Pertanggungjawaban ............................................
10
PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM BUKTI KITAB UNDANGUNDANG ACARA PIDANA 2.1 Pengaturan Alat Bukti Dalam KUHAP…………………….....
12
2.2 Pengertian Barang Bukti ........................................................
18
2.3 Keabsahan dan Pengujian ......................................................
20
2.4 Peranan Penyidikan Dalam Proses Acara Pidana .................
23
2.5 Kedudukan Penyidik ................... ............................................
25
2.6 Tugas dan Wewenang Penyidik ...............................................
27
x
BAB III
SMS
(Short
Message
Service)
SEBAGAI
ALAT
BUKTI
PEMIDANAAN
BAB IV
3.1 Pengaturan Pembuktian SMS Dalam KUHAP ………………
31
3.2 Syarat Agar SMS Bisa Menjadi Alat Bukti Dalam Persidangan
41
PENUTUP 4.1 Kesimpulan ............................................................................
51
4.2 Saran .....................................................................................
52
Daftar Pustaka
53
xi
