PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERBASIS UMAT Oleh : Siti Patimah
ABSTRAK
Biaya pendidikan tidak selalu identik dengan uang, tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan juga tidak selalu identik dengan mutu namun cukup berpengaruh terhadap keterpurukan pendidikan nasional kita. Di Negara-negara maju, pajak menjadi bagian penting dalam mendanai pendidikan, di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, alangkah lebih baik jika wakaf, zakat, infaq dan shodakoh menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan
Keywords
: Biaya Pendidikan, ZISWAF
A. Latar Belakang Pendidikan merupakan kunci keberhasilan kompetisi di masa depan, karena itu banyak para pakar pendidikan yang berasumsi bahwa pendidikan merupakan wadah yang tepat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu bila ingin sumber daya manusia yang unggul, pembangunan bidang pendidikan mutlak dioptimalkan. Pembinaan dan pengembangan pendidikan tersebut harus dimulai dari pendidikan dasar, termasuk lembaga penunjang lainnya yang berada di luar institusi pendidikan itu sendiri. 195
Sistem penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada perlu dibenahi. Hal ini penting karena pada kenyataannya banyak masalah yang rumit pada lembaga pendidikan. Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia beberapa tahun lalu dimana telah terjadi stagnasi institusional dalam pembangunan pendidikan Indonesia. Salah satu kendala pelayanan publik pada setiap jenjang pendidikan adalah masalah pembiayaan pendidikan, dimana sumber dana untuk membiayai pendidikan masih sangat minim. Ternyata persoalan pendidikan yang dihadapi di Amerika Serikat, nampaknya memiliki persamaan dengan negara-negara lainnya, yaitu tidak populernya membicarakan pendidikan jika dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai lembaga yang banyak mengeluarkan biaya (high cost) sedangkan pengembaliannya sangat lama dan cenderung lebih bersifat individual. Persepsi seperti inilah yang harus diubah, dan perubahan atas persepsi atau asumsi tersebut harus dapat dijawab oleh orangorang yang bergerak di dunia pendidikan melalui konsep-konsep pembiayaan pendidikan. Walaupun pembiayaan pendidikan bukanlah satu-satunya variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan nasional suatu bangsa, namun dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan pada sektor pendidikan, konsep pembiayaan pendidikan bukan sebagai variabel intervening.
Ia lebih merupakan variabel berpengaruh yang dapat
membangkitkan keterpurukan atas sistem nasional pendidikan suatu bangsa. Upaya terpenting yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pengertian mendasar dan mendalam pada kalangan politisi dan pengambil kebijakan lainnya
agar mereka menjadikan
konsep-konsep
pembiayaan
pendidikan sebagai salah satu alterlatif penting dalam melakukan refomasi pendidikan sebagai upaya untuk membangkitkan mutu manusia melalui lembaga pendidikan.
196
Salah satu kebijakan yang penting adalah berkaitan dengan sumber pendanaan pendidikan. Selama ini pendidikan mendapatkan sumber dana dari pemerintah, orang tua murid dan masyarakat. Di Negara-negara maju, pajak menjadi bagian penting dalam mendanai pendidikan, di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang beragama islam, alangkah lebih baik jika wakaf, zakat, infaq dan shodakoh menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan.
B. Pembahasan 1. Konsep Dasar Pembiayaan Pendidikan Cohn (1979) dalam bukunya “The Economic of Education” menjelaskan pengertian pendidikan adalah suatu proses dari pelatihan (training) dan pengembangan (developing) pengetahuan, skill, pikiran, karakter, dan sebagainya yang secara khusus dilaksanakan oleh pendidikan formal. Oleh karena itu, aktivitas pendidikan meliputi produksi dan distribusi dari pengetahuan. Dalam kamus Webster’s New World Dictionary, pendidikan dirumuskan sebagai proses pengembangan dan latihan yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kepribadian (character), terutama yang dilakukan dalam suatu bentuk formula (persekolahan) kegiatan pendidikan mencakup proses dalam menghasilkan (production) dan transfer (distribution) ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu atau organisasi belajar (learning organization). Organisasi belajar dimaksud dapat tercapai dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta, tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan juga dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (Human Investmen). Pidato Theodore W. Schultz pada tahun 1960 yang berjudul Invesment in Human Capital dihadapan para ahli ekonomi dan pejabat yang tergabung dalam American Economic Association merupakan dasar diletakkannya teori Human Capital. Pesan utama dari pidato tersebut sangat sederhana, yaitu bahwa proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan 197
bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi merupakan suatu investasi yang amat besar dan berharga (Jac Fitz-enz, 2000). Konsep ini dilanjutkan oleh
Becker dalam bukunya Human Capital (1993) menjelaskan
kepada kita satu bentuk modal yang berbeda dari modal lainnya yaitu : manusia sebagai modal. Karena pendidikan merupakan media pencetak sumberdaya yang berkualitas, maka dalam setiap aktivitasnya dibutuhkan keterdukungan dana yang memadai, karena semua komponen dalam pendidikan tidak terlepas dari cost (biaya). Masalah biaya pendidikan dibahas dalam salah satu bagian penting yang kita kenal dengan pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu kajian dalam administrasi pendidikan, yang membicarakan mengenai bagaimana sumber biaya itu diperoleh dan bagaimana menggunakan biaya pendidikan yang diperoleh itu serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut. Pembiayaan pendidikan (educational finance) mencakup tiga aspek, yaitu: revenue (sumber dana); expenditure yang merupakan alokasi penggunaan dana yang diperoleh serta pertanggung jawaban (acuntability) atas penggunaan dana tersebut. Menurut Bowen (1981) biaya adalah pembayaran-pembayaran yang dibuat untuk memperoleh barang-barang atau jasa. Morphet dkk (1983) mengasumsikan biaya sekolah sebagai jumlah pengeluaran sekolah (total school expenditure) yang di dalamnya termasuk pengeluaran-pengeluaran ongkos-ongkos yang sedang digunakan. Nanang Fatah (2004), menjelaskan bahwa pengeluaran belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi antara sekolah yang satu dan daerah lainnya. Serta dari waktu ke waktu. Pendekatan lain dapat digunakan agar biaya pendidikan didistribusikan secara tepat dengan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikatagorikan, yaitu: 1. Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran 2. Pengeluaran untuk tata usaha sekolah 198
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah 4. Kesejahteraan pegawai 5. Administrasi 6. Pembinaan teknis edukatif dan 7. Pendataan Di Amerika Serikat, dana yang masuk dari berbagai sumber hampir 40% didistribusikan untuk pelaksanaan proses pembelajaran (Jhons, Morphet & Alexander, 1983). Sedangkan di Negara kita, berdasarkan hasil penelitian Soebandi (2001) pngeluaran biaya sekolah diperlukan untuk membiayai: 1. Biaya pemeliharaan, rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana, misalnya: pemeliharaan ruang kelas dan fasilitas lain, pembelian alat pembersih lingkungan 2. Biaya peningkatan KBM/PBM; misalnya: kapur tulis, media belajar, alatalat tulis, bahan untuk praktikum, dan alat-alat olahraga 3. Peningkatan kegiatan pembinaan kesiswaan, misalnya; pembelian alat-alat ekstrakurikuler, pengiriman siswa ke even-even olahraga, kegiatan ekstra (pelatihan) di luar sekolah. 4. Dukungan biaya kegiatan personil dan peningkatan keterampilan, misalnya: pengiriman guru dan staf serta kepala sekolah pada penataranpenataran, pemberian honor mengajar guru dan transfortasi rapat dinas kepala sekolah. 5. Biaya rumah tangga sekolah; misalnya, pembelian alat tulis dan keperluan lain kantor. Dari uraian di atas jelas bagi kita bahwa pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan isu yang paling kontroversial dalam ekonomi pendidikan karena terdapat ketidak-sepakatan pemerintah sebagai satu-satunya yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga bagaimana
seharusnya
pemerintah
memainkan
sebagian
peranan
dalam
penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pemerintah berperan aktif dalam 199
pendidikan menyangkut proteksi negara pada kelompok minoritas, efek eksternalitas, upaya pendidikan merealisasikan peranannya dalam kehidupan masyarakat, persamaan kesempatan. Pencarian dan penemuan nilai-nilai umum serta efek pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Biaya pendidikan sebenarnya tidak selalu identik dengan uang, tetapi segala sesuatu pengorbanan yang diberikan untuk setiap aktivitas dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembiayaan Pendidikan Melalui ZISWAF Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembiayaan pendidikan dan merupakan salah satu wujud tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan ini. Biaya pendidikan itu sendiri mengandung pengertian sejumlah pengorbanan dari sejumlah uang yang dikeluarkan secara terencana, terkontrol dan mendesak sifatnya, bukan pengeluaran-pengeluaran yang tidak berkontribusi pada peningkatan suatu nilai. Dengan demikian biaya pendidikan itu mempunyai karakteristik sebagai : (I) bersifat kuantitatif. (2) selalu berhubungan dengan hasil pendidikan baik kuantitas maupun kualitas, (3) dapat diperkirakan secara rasional, dan (4) tidak dapat dihindarkan. Dari pemahaman di atas jika kita kaitkan dengan proses manajemen pembiayaan pendidikan, maka tercermin di dalamnya implementasi dari fungsi perencanaan, pengalokasian dan evaluasi. Dimana pada tahap perencanaan pembiayaan merupakan penganggaran biaya yang memiliki fungsi utama yaitu berisi
keputusan-keputusan
awal
bagi
tahap
berikutnya.
Pada
tahap
pengalokasian didalamnya meliputi strategi untuk mendapatkan sumber dana, menerima dan menggunakannya serta pembukuannya. Sedangkan pada tahap ketiga
memfokuskan
bagaimana
penerimaan
dan
penggunaan
dana
dipertanggung-jawabkan.
200
Dalam perencanaan, digali berbagai sumber dana yang memungkinkan bagi pencapaian tujuan yang diinginkan secara sistematis dan tidak menyebabkan hal yang negatif. Perencanaan ini merupakan penganggaran (Budgeting) yang berorientasi ke masa depan, dalam periode masa tertentu dinyatakan dalam bentuk rencana kegiatan disertai dengan perencanaan mengenai berapa besar dana yang diperlukan dan bagaimana sumber dana digali, dihimpun, dijabarkan ke dalam setiap kegiatan dalam rangka mencapai tujuan lembaga tersebut. Sumber (revenue) biaya pendidikan pada umumnya dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti alokasi pemerintah, bantuan masyarakat dan dari penerima pendidikan itu sendiri. Dana yang berasal dari pemerintah bisa bersumber dari berbagai masukan antara lain pertama melalui pungutan pajak masyarakat, kedua dari pajak pendapatan perusahaan-perusahaan dan industri, dan ketiga berasal dari bantuan atau pinjaman luar negeri. Di Amerika Serikat, sumber-sumber pendapatan bagi sekolah negeri dan sekolah lokal berasal dari pajak (pajak utama, pajak penjualan, dan sumber-sumber lain dari pajak dan pendapatan). Selain itu ada pendekatan lain yang digunakan di Amerika untuk menggali sumber dana pendidikan dan dianggap cukup efektif yaitu dengan tuition dan
school levy yaitu sumber dana yang diperoleh langsung dari
masyarakat. Sumber dana lain juga di dapat dari para donator terutama untuk sekolah-sekolah swasta ( Morphet 1983, L. Jhons 1983, Thomas H. Jones 1985). Di Indonesia sumber biaya pendidikan menurut UUD 1945 dibebankan kepada pemerintah, masyarakat dan orang tua. Secara legal ini mengandung arti bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama karena memang pendidikan merupakan kepentingan bersama yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Dalam UUSPN 2003 juga ditegaskan kembali tentang kebersamaan tanggung-jawab dalam menyelengarakan pendidikan terutama ditinjau dari segi biaya. Dalam PP 30, 29, 28. 27 yang merupakan penjabaran dari UUSPN 2003 201
diungkapkan kembali bahwa biaya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan orang tua. Sumber biaya yang berasal dari masyarakat dapat digali melalui berbagai saluran baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang akan berhubungan dengan karakter lembaga pendidikan tersebut. Secara langsung, masyarakat memberikan bantuan biaya pendidikan berupa dana atau bentuk lainnya yang terkait langsung dengan proses pendidikan. Sedangkan saluran tidak langsung berupa penyaluran dana masyarakat dengan memanfaatkan sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut misalnya dengan memanfaatkan warung koperasi, wartel dan sarana lainnya yang dikelola oleh lembaga pendidikan tersebut. Juga melalui kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan lembaga pendidikan tersebut. Salah satu saluran sumber biaya pendidikan yang sangat potensial yang dimiliki masyarakat tetapi selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara efektif adalah melalui mekanisme zakat, infak, shodakoh dan wakaf (ziswaf). Seperti halnya di negara-negara Barat yang menjadikan pajak sebagai sumber biaya pendidikan terbesar, maka kalau kita lihat kultur sosial dan religi di negara kita dengan 210 juta penduduk yang 85%-nya adalah muslim tampaknya "ziswaf" ini sebenarnya akan lebih efektif sebagai sumber biaya pendidikan karena dengan menjadikan ziswaf (terutama zakat) sebagai sarana menggali biaya pendidikan dari masyarakat, akan mendorong peran serta aktif masyarakat di dalamnya yang disebabkan oleh sifat wajib keagamaan yang mengikat bagi setiap muslim dari zakat tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada seorangpun yang mengaku dirinya muslim yang tidak turut berpartisipasi dalam mensukseskan program pendidikan ini melalui peran serta pembiayaan pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa "ziswaf" (khususnya zakat) ini belum menjadi prioritas revenue biaya pendidikan kita dan kalah populer dengan revenue biaya pendidikan lainnva seperti pajak. Faktor tersebut 202
diantaranya : pertama kurangnya sosialisasi seputar ”ziswaf” secara detail yang akan mendorong kesadaran semua kalangan masyarakat akan esensi ”ziswaf-” bagi keseiahteraan masyarakat terutama terkait den gan pendidikan; kedua kurangnva lembaga pengelola ”ziswaf” baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga masyarakat merasa tidak terfasilitasi dengan baik dalam mengeluarkan ”ziswaf-nya”. Pemahaman tentang zakat dapat diketahui dari berbagai tinjauan penting yang harus diketahui. Zakat berasal dari kata Zaka yang berarti suci, baik berkah, tumbuh, atau berkembang. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu (nishab) yang diwajibkan Allah SWT. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. (QS. 9:103, 30:39). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari umatnya. Dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, dinyatakan :
Artirnya : “Pungutlah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
203
Maksudnya : pungutlah zakat - hai Rasul, dari harta kekayaan orangorang mukmin itu baik yang tertentu sebagai kewajiban, maupun yang tidak tertentu sebagai tathawwu' (sukarela), guna membersihkan mereka d ari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya dan sifat-sifat hina lainnva. Juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Dengan demikian zakat yang merupakan salah satu kewajiban agama merupakan suatu keharusan untuk ditunaikan, hingga bila salah seorang mengingkari wajibnya, berarti la keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh dalam keadaan kafir. Kecuali la baru saja kenal agama Islam, maka diberi maaf karena tidak mengenal hukum-hukum agama. Adapun orang yang tidak mau mengeluarkannya, tetapi masih mengakui bahwa la wajib, ia memikul dosa disebabkan keengganannya itu tanpa mengeluarkannya dari Islam. Dan hakim hendaklah mengambil zakat itu secara paksa (Sayid Sabiq, 1997). Dimasa kepemimpinan Abu Bakar terjadi sekelompok umat Islam yang enggan membayar zakat, maka tindakan yang diambil saat itu adalah tindakan yang sangat tegas yang tercermin dari perkataan Abu Bakar sebagaimana ditulis oleh Sayyid Sabiq, yaitu : Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membeda -bedakan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya, zakat itu adalah kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tidak mau menyerahkan seekor anak kambing mereka dan memberikannya pada Rasulullah Saw akan saya perangi mereka karena tidak mau membayarkan itu.
204
Ada berbagai macam jenis zakat yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi nishabnya, pendistribusian hasil zakat juga telah ditentukan dengan jelas dan pasti siapa-siapa saja yang berhak menerimanya. Salah satu saluran zakat yang ditegaskan dalam ayat tersebut adalah untuk jalan Allah (Fii sabilillah, yaitu jalan yang menyampaikan kepada keridhoan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal). Dan lapangan pendidikan adalah salah satu bagian yang berhak menerimanya, hal ini sesuai dengan pendapat fakar Fiqih Islam Sayyid SAN (1997) yang mengatakan : “Termasuk juga di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah diberi bagian guru guru mereka tersebut selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama mereka tidak mempunyai mata pencaharian lain” Selain zakat sebagaimana diuraikan diatas, ada pula saluran infak. Infak berasal dari kata anfaya yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnva, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan setiap orang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah la disaat lapang maupun sempit (QS. Ali Imron : 134). Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, maka infak boleh diberikan kepada siapapun. Sedangkan pengertian sedekah. berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengkuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak trermasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannva. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateril. 205
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa dalam masyarakat kaum muslimin, mereka mempunyai sumber pembiayaan pendidikan potensial yang apabila masyarakat bisa memahaminya dan dimotivasi untuk berperan serta aktif mengeluarkannya, sungguh ini merupakan sumber biaya yang cukup besar bagi pendidikan khususnya pendidikan pesantren/lembaga pendidikan Islam. Biaya pendidikan dapat dipandang dari dua sisi, produsen pendidikan akan meliliat konsep biaya dari jumlah pengeluaran yang memang harus dikeluarkan oleh badan pendidikan sebagai biaya pendidikan, dan besar kecilnya akan dipengaruhi oleh lingkungan seperti tingkat pendapatan negara, kepadatan penduduk, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sudut konsumen membiayai
pendidikan, sekolah
konsep
anaknya
biaya yang
merupakan
kemampuannya
pengeluaran dipengaruhi
untuk oleh
pendapatan keluarga tersebut. Untuk mengalokasikan dana secara tepat, maka lalu dipahami jenisjenis biaya pendidikan. Dilihat dari jenisnya biaya pendidikan dapat dikategorikan ke dalam biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung merupakan pengorbanan-pengorbanan yang secara langsung berproses dalam pendidikan dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kuantitas produk pendidikan. Yang termasuk kategori biaya langsung yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk gaji guru dan pegawai lainnva. pembelian buku-buku, pengadaan sarana belajar, pembelian tanah, gedung sekolah, laboratorium, dan yang lainnya termasuk yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Disamping pembagian jenis biaya menurut kategori biaya langsung dan biaya tidak langsung, dikenal juga jenis biaya menurut private cost dan social cost. Private cost adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai
206
sekolah anaknya. Sedangkan social cost adalah jumlah biaya yang dibayar masvarakat untuk membiayai sekolah. Dilihat dari perspektif mutu, maka biaya pendidikan menuntut pertanggungjawaban (accountability) penggunaannya. Artinya dana yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. dan juga menyangkut pertanggung jawaban terhadap masyarakat yang telah banyak menyumbangkan banyak biaya. Pertanggung jawaban terhadap masyarakat berupa hasil pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat berupa perubahan perilaku peserta didik yang lebih baik, bertambah cerdas, atau mempunyai keterampilan yang diperlukan untuk bekal hidupnya. Dari uraian di atas, memberikan gambaran bagi kita bahwa Negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki sumber daya potensial untuk membiayai pendidikan melalui Ziswaf (Zakat, infak, shodaqoh dan wakaf). Dan konsep-konsep ini perlu disosialisasikan kemudian ditindaklanjuti dalam sebuah bentuk peraturan yang jelas, agar masyarakat memahami dan mematuhi peraturan tersebut.
C. Penutup Jika dikaitkan dengan cost (biaya) pendidikan, keseluruhan komponen pendidikan tidak bisa lepas dari biaya. Masalah biaya (cost) pendidikan merupakan masalah penting, karena kualitas/mutu proses pendidikan salah satunya ditentukan oleh biaya. Oleh karena itu proses pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh keterdukungan dana yang memadai. Di Indonesia sumber biaya pendidikan menurut UUD 1945 dan UUSPN 2003, dibebankan kepada pemerintah, masyarakat dan orang tua. Secara legal ini mengandung arti bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama karena memang pendidikan merupakan kepentingan bersama yang menyentuh hajat hidup orang banyak. 207
Salah satu saluran sumber biaya pendidikan yang sangat potensial yang dimiliki masyarakat tetapi selama ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara efektif adalah melalui mekanisme zakat infak. shodakoh dan wakaf (ziswaf). Seperti halnya di negara-negara Barat yang menjadikan pajak sebagai sumber biaya pendidikan terbesar, maka kalau kita lihat kultur sosial dan religi di negara kita dengan 210 juta penduduk yang 85%-nya adalah muslim tampaknya "ziswaf" ini sebenarnya akan lebih efektif sebagai sumber biaya pendidikan karena dengan menjadikan ziswaf (terutama zakat) sebagai sarana menggali biaya pendidikan dari masyarakat, akan mendorong peran serta aktif masyarakat di dalamnya yang disebabkan oleh sifat wajib keagamaan yang mengikat bagi setiap muslim dari zakat tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada seorangpun yang mengaku dirinya muslim yang tidak turut berpartisifasi dalam mensukseskan program pendidikan ini melalui peran serta pembiayaan pendidikan. Rekomendasi yang paling tepat dalam kesempatan ini adalah, bahwa ziswaf (zakat, infak, shodaqoh dan wakaf), merupakan sumber dana yang potensial serta cocok dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Namun demikian, permasalahannya adalah, ziswaf berkaitan dengan masyarakat banyak, dan tidak semua masyarakat memiliki harapan, keinginan dan pendapat yang sama. Karena itu sangat diperlukan peran serta pemerintah dalam mengeluarkan kebijakannya berkaitan dengan ziswaf agar menjadi bagian dari sumber pembiayaan pendidikan yang potensial. Sebagaimana Jones (1985 : vii) mengatakan bahwa upaya terpenting yang harus dilakukan agar pembiayaan pendidikan menjadi perhatian penting adalah dengan memberikan pengertian mendasar dan mendalam pada kalangan politisi dan pengambil kebijakan lainnya agar mereka menjadikan konsep-konsep pembiayaan pendidikan sebagai salah satu altenlatif penting dalam melakukan refomasi pendidikan sebagai upaya untuk membangkitkan mutu manusia melalui lembaga pendidikan.
208
DAFTAR PUSTAKA
Becker, G. S. (1993). Human Capital : A Theoritical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education (third ed.). Chicago : The University of Chicago Press. Bowen, D. Howard (1981), The Costs of Higher Education, Jossey-Bass Inc, Publishers, California Cohn, E. (1979). The Economics of Education, Cambridge. Massachusetts : Ballinger Publishing Company. Depag RI (2000), Terjemahan Alquran, Jakarta, dicetak oleh Depag RI Fitz-enz, J. (2000). The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance. New York: American Management Association (AMACOM). Guthrie, W. James, at. (1988). School Finance and Education Policy. Enhancing Educational Efficiency, Equity, and Choise. New York: Prentice Hall. Himpunan Perundang-undangan, (2003) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, Fokusmedia Johns, R. L, dan Morphet, E. L. (1975). The Economics and Financing of Education: A System Approach (third ed). New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs. Jones, Thomas (1985), Introduction To School Finance Technique And Social Policy, Macmillan Publishing Company New York
209
Mohammad Fakry Gaffar. (2005). Perkuliahan pertama Februari 2006, Program Studi Administrasi Pendidikan S3 dan S2 Reguler. Morphet, L. Edgar dkk. (1983). The Economic & Financing of Education Fourth Edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Nanang Fatah, (2004), Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung, Rosdakarya Sayyid Sabiq (1997), Fiqh Sunnah ----------------------------
210
