PEMBERITAAN HARIAN KOMPAS TENTANG STATUS KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING)
OLEH : QORI MASITA E 311 07 604
Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Komunikasi
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2012
HALAMAN PENGESAHAN
Judul Skripsi
: KONSTRUKSI PEMBERITAAN HARIAN KOMPAS TENTANG STATUS KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (ANALISIS FRAMING).
Nama Mahasiswa
: QORI MASITA
NIM
: E 311 07 604
Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.
Menyetujui,
Pembimbing I,
Pembimbing II,
Drs. Abdul Gafar. MS NIP. 195702271985031003
Muliadi Mau, S.Sos, M.Si NIP. 197012311998021002
Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dr. H. Muh. Farid, M.Si NIP. 196107161919870 21001
ii
iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI
Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi Jurnalistik pada hari Senin, 4 Juni 2012
Makassar, 4 Juni 2012
Ketua
: Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si.
(…………………………....)
Sekretaris
: Alem Febri Sonni, S.Sos.,M.Si.
(……………………………)
Anggota
: Drs. Abdul Gafar, M.Si.
(.…………………………...)
: Drs. Mursalim, M.Si.
(.…………………………...)
: Muliadi Mau, S.Sos.,M.Si.
(.…………………………...)
iv
ABSTRAK
Qori Masita P. “Pemberitaan Harian Kompas Tentang Status Keistimewaan Yogyakarta (Analisis Framing)” Dibimbing oleh Drs. Abdul Gafar. M.Si dan Muliadi Mau, S.Sos, M.Si. Penelitian Ini bertujuan untuk : 1. Mengetahui/memahami cara Harian Kompas dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Mengetahui posisi Harian Kompas dalam mengkonstruksi pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Harian Kompas yang terbit di bulan November 2010 hingga Desember 2010. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara faktual. Tehnik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi yaitu mengumpulkan berita-berita yang terkait erat dengan permasalahan yang diteliti pada Harian Kompas dan Kajian Pustaka dengan mengumpulkan data-data tertulis yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini diuraikan dengan menggunakan analisis Framing sesuai dengan teori framing yang digambarkan oleh Robert N. Entman. Teori ini menekankan bahwa proses framing pada berita terdiri atas 4 tahap yaitu Problem Identification,Diagnose Causes,Make Moral Judgment/ Evaluation,dan Treatment Recommendation.
v
ABSTRACT
Qori Masita P. “Pemberitaan Harian Kompas Tentang Status Keistimewaan Yogyakarta (Analisis Framing)” Is guided by Drs. Abdul Gafar. M.Si and Muliadi Mau, S.Sos, M.Si. This research aims to: 1. Knowing/understanding how to construct in the Kompas daily news coverage about the status of privilege Daerah Istimewa Yogyakarta .2. knowing the position of Kompas daily construct the news about the status of the privilege Daerah Istimewa Yogyakarta. This research is conducted in the city of Makassar on the Kompas daily published in the month of November 2010 until December 2010. The type of research used in this research is Qualitative Descriptive aims to describe and summarize a phenomenon that occurs in society as factual. The method of data collection is carried out by means of Observation which collects news items that are closely related to the issues canvassed in the Kompas daily and Research Libraries by collecting written data associated with research. The research was elaborated by using Framing analysis in accordance with the theory of framing which is described by Robert n. Entman. This theory emphasizes that the process of framing in the news consists of 4 stages: Problem Identification, Diagnose Causes,Make Moral Judgment/Evaluation, and Treatment Recommendation.
vi
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada kita semua,dan terutama atas Anugrah yang telah diberikan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini untuk melengkapi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penulisan Skripsi ini Penulis menyadari banyaknya dukungan doa dan bantual moril dan material dari berbagai pihak,khususnya buat kedua orang tua tersayang, M. Arsyad A dan Hosiah Sudjak atas doa,nasihat,didikan,perhatian, serta semangat yang terus diberikan sehingga Penulis tidak menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini,dan juga kepada kakakku tersayang : Nomi Huriyati Ardah P, Faisal Akbar P, dan Adikku tercinta : Juniar Syafitri P, Ragil Wicaksono P, skripsi ini kupersembahkan kepada kalian. Dalam kesempatan ini Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Kepada Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi UNHAS, Bapak Dr. H. Muh. Farid. M.Si dan Bapak Drs. Sudirman Karnay. M. Si atas segala bimbingan dan motivasinya selama kuliah. 2. Bapak Drs. Abdul Gafar. M.Si dan Bapak Muliadi Mau, S.Sos, M.Si. atas segala bimbingan,nasihat, dan masukan terhadap penyempurnaan skripsi ini. 3. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan bekal pengetahuan selama masa perkuliahan
vii
4. Bapak dan Ibu staff di Jurusan Ilmu Komunikasi dan staff di Akademik Fakultas yang dengan sabar memeriksa dan membantu dalam persiapan berkasberkas Ujian skripsi. 5. Teman-teman seperjuangan Siti Riska Megauleng,Suci Astuty,dan lainnya. Serta teman-teman angkatan 2007 yang namanya tidak dapat disebutkan satusatu. Terima kasih untuk semangat,motivasi,dan kerjasamanya. 6. Sahabat-sahabatku Andi Rugayyah Ahmad Aljufry,Zusanti,dan Salbiani, yang turut mendukung dengan doa dan motivasi selama penulisan skripsi ini. 7. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini baik disadari maupun tidak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini belum mencapai kesempurnaan, namun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan baik. Dengan segala kerendahan hati,Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam meyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberi mamfaat kepada bagi pembaca.
PENULIS
QORI MASITA
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL …………………………………………………………… i LEMBAR PENGESAHAN ……………………………………………………..ii HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ………………………………iii ABSTRAK ………………………………………………………………………iv KATA PENGANTAR …………………………………………………………. vi DAFTAR ISI …………………………………………………………………...viii DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………… x DAFTAR TABEL ……………………………………………………………… xi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang……..……..……………………………………………1 B. Rumusan Masalah. ……………………..…………………………….. 6 C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian…………..………………………........6 D. Kerangka Konseptual…………………………..……………………...7 E. Definisi Operasional ………………………………………………… 21 F. Metode Penelitian ………………………………………………….....22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Komunikasi Dan Komunikasi Massa ………………………………...25 B. Jurnalistik,Pers, dan Surat Kabar ……………………………………..32 C. Konstruksi Realitas Sosial Media Massa ……………………………..37 D. Studi Tentang Polemik Status Keistimewaan Yogyakarta ………….. 40 E. Studi Analisis Framing ……………………………………………….42
ix
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Sejarah Singkat Berdirinya Harian Kompas ………………………….48 B. Visi,Misi dan Motto Harian Kompas ………………………………...49 C. Struktur Organisasi Harian Kompas ………………………………... .50 D. Metode Penelitian …………………………………………………… 51 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV. 1. HASIL PENELITIAN …………………………………………... 55 IV.2. PEMBAHASAN………………………………………………….. 73 BAB V PENUTUP V.1. SIMPULAN …. ……………………………………………………86 V.2. SARAN …………………………………………………………… 87 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………...89 LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan sejarah,Yogyakarta yang semula merupakan wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Adikarto (Pakualaman) menjadi daerah istimewa bukan karena hadiah dari pemerintah RI melainkan berdasarkan dalam sejarah status istimewa itu merupakan hasil dari perjuangan masyarakat Yogyakarta sendiri dibawah kepemimpinan yang digariskan oleh kebijaksanaan Sultan Hamengku Buwono IX dan Kanjeng Gusti Adipati Aryo Paku Alam VIII,hal ini tercantum dalam amanat yang tertanggal 5 september 1945 yang menyatakan daerahnya sebagai bagian dari RI. Daerah istimewa Yogyakarta terlahir dari sebuah suasana kebathinan Bangsa
Indonesia
yang
bukan
hanya
diliputi
semangat
persatuan
Bangsa,tetapi juga penghargaan tinggi terhadap sejarah. Pasal 18 UUD 1945 menegaskan pentingnya NKRI,tidak boleh ada Negara dalam Negara. Namun pasal itu juga mengakui dan menghormati kenyataan historis dari setiap daerah yang bersifat istimewa karena memiliki “susunan asli” sejak sebelum RI ada (Haryadi dan sudomo, 2010 : 26). Namun dimasa kini bahkan pengesahan Undang-Undang tentang keistimewaan Yogyakarta yang antara lain isinya mengenai pemerintahan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta ) terkesan ditarik-ulur dan digantung pembicaraannya,walaupun Sembilan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat 1
2
sudah sepakat menggolkannya (Monarki Yogya Inkonstitusional?, Fandri Yuniarti : 194). Sejarawan DR. P.J. Soewarno menyatakan selama UU 3/1950 belum dicabut,maka yang harus diberlakukan adalah kepala daerah Yogyakarta harus merupakan keturunan penguasa wilayah itu sebelum bergabung dengan Indonesia. Ini sejalan dengan bunyi pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang pembagian Negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri,yang menyebutkan Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zamannya sebelum RI dan yang masih menguasai daerahnya,dengan syaratsyarat kecakapan, kejujuran,dan kesetiaan,dan dengan mengingat adat istiadat di daerah tersebut (Monarki Yogya Inkonstitusional? : 10). Usaha Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan kerajaan Yogyakarta merupakan bukti nyata kemampuan beliau dalam melakukan komunikasi politik yang cerdas sehingga ia bisa mendapatkan sesuai dengan keinginannya untuk tetap mempertahankan status dan kekuasaan sekaligus menjauhkan kecurigaan penjajah akan keinginan Beliau untuk menjadi bangsa yang merdeka. Walaupun di tahun 1812 dimasa pergantian kekuasaan dari Sultan Hamengku Buwono II kepada putranya Sultan Hamengku Buwono III, asistensi militer Keraton Yogyakarta mengalami kemerosotan akibat intervensi Kolonial Inggris. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Pemerintah Kolonial sebagai kekuatan penentu. Pada akhirnya militer hanya menjadi
3
lambang kebesaran tanpa dapat digunakan untuk mempertahankan kebesaran itu sendiri (http:pakdetulus.blogspot.com/2011/04/buku-sejarah.html) Yogyakarta di masa awal kemerdekaan juga menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain baik dalam tata cara pemerintahan daerah maupun susunan organisasi dalam masyarakat semua diawali di Yogyakarta,hal ini semakin memperkukuh keistimewaan Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan sekaligus sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Indonesia. Konflik yang muncul mengenai status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali dipicu oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada tanggal 26 November 2010 ketika membuka rapat terbatas kabinet di Jakarta yang agendanya antara lain membahas RUU keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai Demokrasi.” Pernyataan ini telah mengundang sejumlah reaksi baik dari penguasa Yogyakarta, masyarakat, hingga sejumlah pakar dan pengamat angkat bicara. Kesan yang kuat akan keinginan Pemerintah pusat untuk mengakhiri sistem pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Di Daerah Istimewa Yogyakarta karena dianggap monarki menjadi jelas bahwa Pemerintah menginginkan adalnya pemilihan dan tidak menyetujuai Penetapan secara langsung karena dianggap tidak demokratis. Salah satu yang tersisa dari Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kepemimpinan daerah ditetapkan secara langsung tanpa pemilihan yaitu Hamengku Buwono dan
4
Paku Alam berhak atas kedudukan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. Mempertanyakan
mengenai
status
keistimewaan
Yogyakarta
sebenarnya tidak perlu lagi,selain faktor historis bergabungnya kerajaan Yogyakarta sebagai bagian dari wilayah Indonesia dimana pemimpinnya bertanggungjawab langsung kepada Presiden,hal lainnya adalah aspirasi rakyat yang memang setuju pada penetapan secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur dan rakyat menginginkan agar pemerintah segera mensyahkan RUU penetapan status keistimewaan Yogyakarta tersebut. Berita mengenai Konflik tersebut memperoleh perhatian dari khalayak luas termasuk media cetak baik yang berskala nasional maupun daerah. Salah satunya adalah media cetak berskala Nasional Harian Kompas. Harian Kompas
memiliki motto “Amanat Hati Nurani Rakyat” dibawah
logonya,merupakan gambaran dari visi dan misi yang menyerukan isi hati nurani rakyat dan dinilai sebagai surat kabar nasional yang menuliskan berita dari 2 sisi berbeda yang artinya netral dalam menuliskan berita. Pemilihan Harian Kompas juga didasari pada keingintahuan peneliti untuk menganalisa bagaimana media membingkainya menjadi berita,peneliti juga mencoba melihat bagaimana suatu media menampilkan para narasumbernya,serta latar belakang media memilih narasumber yang merupakan bagian dari pembingkaian opini masyarakat,selain itu untuk melihat arah objektivitas dan pemberitaan yang dibingkai.
5
Menurut annehira.com, mempertahankan sisi kenetralan dengan gaya semacam itu,merupakan esensi sense of crisis yang punya dimensi tersendiri. Bukan menjadi penjilat tapi lebih kepada melayani para ratusan ribu pembaca setia,untuk apa menjadi idealis bila tidak bisa lagi melayani. segmentasi harian Kompas sebenarnya untuk semua kalangan yang memiliki uang Rp 3.500 saja. Bila dibandingkan Koran Nasional lain,harganya bersaing. Dengan range eksemplar sebanyak 500.000, dan mencapai 600.000 eksemplar diakhir Minggu,dengan pembaca sebanyak 2,5 juta orang. Harian Kompas bisa disebut sebagai Koran terbesar di Asia Tenggara. Atas pengamatan peneliti bingkai pemberitaan tersebut tampak pada beberapa berita di Harian Kompas terkait dengan pernyataan SBY, seperti pada edisi 28 november 2010 dengan judul berita, Sultan : Pemerintahan DIY bukan Monarki,terdapat pernyataan Sultan Hamengku Buwono X,” Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintahan pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan UndangUndang Dasar,UU, dan peraturan pelaksanaannya.” Sedangkan pada edisi 1 Desember 2010 dengan judul berita Salah paham soal Yogyakarta,Presiden akan jelaskan sikapnya. Terdapat pernyataan dari juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengakui adanya kesalapahaman pengertian para pihak yang mendengar pernyataan presiden SBY tentang keistimewaan Yogyakarta karena itu Presiden akan menjelaskan pernyataan tersebut.
6
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti “Bagaimanakah pemberitaan Harian Kompas tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ?” B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Harian Kompas membingkai (frame) pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta? 2. Bagaimana posisi Harian Kompas dalam pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta? C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian C.1. Tujuan Penelitian Adapun Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini untuk mengetahui/memahami cara Harian Kompas dalam membingkai pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui posisi Harian Kompas dalam frame pemberitaan tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. C.2. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
7
1. Secara teorytis penelitian ini diharapkan dapat berguna memperkaya penelitian tentang realitas dan framing Media cetak dalam pemberitaan. 2. Secara akademis diharapkan mampu memperluas dan memperkaya penelitian khususnya di bidang Ilmu Komunikasi. 3. Secara Praktis diharapkan penelitian ini bisa memberikan masukan pemikiran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. D. Kerangka Konseptual Mengkonstruksi
berdasarkan
sebuah
peristiwa
disekitarnya
merupakan hasil pemikiran yang terkonsep dan bukanlah tugas yang mudah bagi seseorang. Mengingat arti dunia dibalik sebuah peristiwa perlu lebih dipahami,dicerna dengan seksama dan menyeluruh, lalu diinterpretasikan sampai lahir sebuah makna. Konsep adalah seperangkap atau sekumpulan Objek,orang atau peristiwa yang memiliki atribut atau ciri-ciri umum. Kerlinger (1973) mendefinisikan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk melalui generalisasi dari segala sesuatu yang bersifat khusus (Nina W. Syam, 2010 : 116). Konsep merupakan awal dari sesuatu yang ada dalam pemikiran manusia yang diniatkan dan hendak direalisasikan dalam kehidupannya dalam suatu bentuk nyata,dimana dalam sebuah konsep itu sendiri sudah syarat dengan makna. Kemampuan Sultan Hamengku Buwono IX sendiri dalam mengkomunikasikan konsep yang ada dalam pikirannya sejak ia kecil dimana beliau sudah diperkenalkan pada kejawaannya bahkan sifat dan
8
didikannya sebagai orang Jawa tidak mampu dihilangkan ketika Ayahnya mengirimkan ia pada salah satu keluarga Belanda semasa menempuh pendidikan sekolah. Dalam keluarga barunya beliau harus melakukan berbagai penyesuaian baik dalam hal berprilaku maupun dalam penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi yang lebih mudah dipahami dalam lingkungannya saat itu. Dalam Keluarga Mulder (beliau tinggal dikeluarga ini semasa kecil) ia langsung diajak berkomunikasi dalam bahan Belanda,suatu cara belajar bahasa untuk anak-anak yang paling cepat. Disamping bahasa Jawa sebagai bahasa Ibu,untuk selanjutnya bahasa Belanda adalah bahasa utama bagi Dorodjatun,dan ia pun tampaknya berpikir dalam bahasa Belanda. Begitu fasihnya ia kemudian menggunakan bahasa Belanda sehingga Gubernur Jenderal Tjanrda Van Starkenborgh stachouwer pernah berkomentar, “bagaimana mungkin anda bicara dalam bahasa Belanda tanpa aksen asing sedikitpun?” (Mohamad roem,dkk. 2011 : 13) (Dan Nimmo, 2005 : 6-7) Beberapa makna yang tersirat dari pandangan ini patut diperhatikan. Paling penting ialah bahwa perbuatan manusia yang dianggap sebagai proses komunikasi itu kreatif. Melalui pergaulan sosial,orang menurunkan dan bertindak menurut makna yang membuat mereka mampu menciptakan kembali dunia subjektif mereka. Dean Barnlund menyarankan sifat-sifat komunikasi yaitu :
9
1. Dinamis, suatu proses prilaku yang dipikirkan dari seorang penafsir dan bukan sesuatu yang tersendiri dan tidak dipikirkan,yang digerakkan oleh mekanisme internal. 2. Sinambung, tidak ada sesuatu,bahkan tindakan yang tersendiripun selain kondisi kehidupan yang sinambung tanpa awal dan akhir. 3. Sirkular, dalam arti tidak ada urutan yang linier dalam arus makna dari seseorang kepada yang lain,orang terlibat dalam komunikasi secara simultan dengan,bukan kepada,satu sama lain. 4. Tak dapat diulang, karena penciptaan kembali makna yang sinambung itu melibatkan perubahan citra personal terhadap masa lalu,masa kini,dan masa yang akan datang sehingga mustahil orang akan memberikan pesan yang identik yang artinya tepat sama dengan yang diberikan pada waktu yang berbeda. 5. Tak dapat dibalikkan, karena ia berkembang dengan cara yang membuat pesan yang telah diucapkan dan diinterpretasikan tidak dapat diambil kembali dari ingatan penerimanya. 6. Kompleks, dalam arti berlangsung dalam banyak konteks yang berlainan dan pada banyak tingkatan, interpersonal,intrapersonal,organisasional, social, dan cultural. Pengertian komunikasi menurut Shannon dan weaver (1984), Komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya,sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk
10
komunikasi menggunakan bahasa verbal,tetapi juga dalam hal ekspresi muka,lukisan,seni dan teknologi (Cangara,Hafied. 2005 : 20). Dalam banyak proses semasa pertumbuhannya Sultan Hamengku Buwono IX dijauhkan dari budaya dan bahasanya,namun konsep kejawaan yang sudah menurun dalam darahnya ternyata tidak bisa dirubah, beliau tetap merasa sebagai bangsa yang dijajah dan ia telah dibesarkan dalam lingkungan sosial yang sebenarnya telah menjajah negerinya sendiri, kelak setelah dewasa dan menjadi Sultan maka apa yang telah diperolehnya dari luar (pendidikannya) diterapkan untuk memperjuangkan kemerdekaan melepaskan diri dari penjajah sekaligus memperjuangkan hak Yogyakarta sebagai wilayah istimewa. Menurut Selo Soemarjan Kejawen (ke-Jawa-an,bila diIndonesiakan) adalah sistem nilai yang menjadi kepercayaan atau panutan orang Jawa, pengertiannya meliputi filsafat,pandangan hidup, kebathinan, tatakrama, harmoni,dan pola pikir (Abrar Yusra, 1995 : 35). Berdasarkan hasil pembelajarannya disekolah Belanda Sultan Hamengku Buwono IX menerapkan dan menginterpretasikan pengalamannya untuk tujuannya sendiri yang lebih besar. Beliau mulai mengkonstruksi berbagai kegiatan dan mengkontruksi pikiran orang-orang disekitarnya untuk mencapai tujuan yang sudah beliau konsepkan. Sebagai seorang Raja beliau memiliki keuntungan dalam menerapkan perintah kepada bawahannya dan kemungkinan untuk tidak menuruti perintah beliau sangat kecil.
11
Walaupun kekuasaan Raja adalah mutlak,tetapi ia dituntut untuk bersikap adil dan penuh kasih sayang terhadap rakyatnya,hal ini terlihat dari sikapnya yang bijaksana dalam memutuskan masalah kenegaraan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keteraturan dan ketentraman dalam wilayah kekuasaan yang merupakan tanggungjawabnya (Basrowi, 2005 : 126). Di mata orang Jawa Tradisional, Keluarga keraton adalah yang paling terhormat di muka bumi. Keraton adalah kedudukan Raja sebagai kepala Pemerintahan,yang didukung oleh status,kewibawaan dan tenaga-tenaga mistik yang bersifat religius (Abrar Yusra,1995 : 13 ). Dalam hal ini Humengkubuwono IX telah matang dalam menjalankan birokrasi seperti yang beliau inginkan, sebuah rencana birokrasi yang menjadikan Yogyakarta bisa bertahan sebagai sebuah kerajaan dan memiliki kemampuan untuk mendominasi pengambilan keputusan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penjajah namun tetap mempertahankan kepentingankepentingan kerajaannya demi kesejahteraan rakyat secara umum. Sultan mampu mengarahkan bentuk birokrasi pemerintahan sesuai dengan
perubahan
sosial,politik,ekonomi,dan
budaya
masyarakatnya
disebabkan karena sutan Hamengku Buwono IX adalah satu-satunya Sultan Mataram yang mengenyam pendidikan barat sejak usia 4 tahun sampai naik tahta. Pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya telah menumbuhkan rasa malu terhadap kaum cendikiawan dan tokoh politik Indonesia pada waktu itu sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Suwarno,1994 : 394).
12
Dapat kita pelajari dan cermati bagaimana Sultan Hamengku Buwono IX mengkombinasikan paham dan keinginan politiknya yang bertujuan untuk membela kepentingan rakyat dan kerajaannya dalam birokrasi yang rumit dan berbelit-belit mengingat beliau dibawah tekanan penjajah dan bagaimana usaha beliau setelah masa awal kemerdekaan Indonesia memadukan birokrasi yang sesuai untuk diterapkan dalam wilayah kekuasannya (Yogyakarta yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia) yang tidak bertentangan dengan birokrasi di pemerintahan pusat (Indonesia) yang baru terbentuk. Sebagaimana dikemukakan banyak ahli,restrukturasi pemerintahan yang dijalankan Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai arti yang mendalam, yang kemudian terbukti pada zaman revolusi kemerdekaan. Jika Sistem Pemerintahan di kerajaan-kerajaan lain yang ada di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan pada hancur di zaman revolusi kemerdekaan,sistem pemerintahan yang didukung oleh aparat-aparat pamongpraja Kesultanan Yogyakarta tidak saja utuh dan fungsional,melainkan juga mampu menyanggah pusat pemerintahan RI ketika pindah ke Yogyakarta sejak bulan januari 1946 (Abrar Yusra, 1995 : 138 ). Konstruksivisme percaya bahwa orang menciptakan pengetahuan agar dapat berjalan secara pragmatis di dunia bahwa fenomena dapat dipahami dalam cara yang berbeda dengan sempurna dan bahwa pengetahuan adalah apa yang telah dihasilkan oleh seseorang dari dunia (“mereka bukan apa-apa hingga saya menyebutkannya”). Akhirnya membawa konstruktivisme selangkah lebih jauh,konstruktivisme sosial mengajarkan bahwa pengetahuan
13
merupakan produk interaksi simbolis dalam kelompok-kelompok sosial. (LittleJohn, 2009 : 25). Konstruk terdiri dari konsep-konsep Ilmiah. Konsruk dibuat secara sengaja atau diadopsi oleh Ilmuwan untuk tujuan ilmiah tertentu. Konstruk adalah
konsep
yang
menyatakan
hubungan
antara
berbagai
peristiwa,aspek,atau konstruk-konstruk lainnya (Kibler,1970). Beberapa konstruk seperti waktu bicara,jumlah sentuhan,dan kecepatan bicara merupakan konsep-konsep yang relative jelas,dan mudah diukur secara behavioral (Nina W. Syam, 2010 : 118). konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial. Jika kita telaah terdapat beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann. Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah: a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan konstruksi sosial terhadap dunia sosial disekelilingnya. b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus.
14
d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat didalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. Kenyataan akan sejarah yang panjang terbentuknya Yogyakarta sebagai daerah keadaannya
istimewa telah menjadi tolak ukur bahwa bagaimanapun
keistimewaan
Yogyakarta
seharusnya
tidak
perlu
lagi
dipermasalahkan ataupun dipertanyakan. Pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana kepresidenan Jakarta,tepatnya pada hari jumat 26 November 2010,Presiden susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan begitu saja,karena itu tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun dengan nilai-nilai demokrasi. Persoalan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
(DIY)
berpotensi
memunculkan pandangan yang mempertentangkan antara demokrasi dan monarki yang mengarahkan kita untuk memilih salah satu diantaranya yang dianggap relevan untuk konteks kekinian. DIY berasal dari dua Kerajaan Jawa (projo kejawen), Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman dengan Rajanya masing-masing yang bergabung dengan Republik Indonesia. Itulah sebabnya Kepala daerah dan wakil Kepala daerah adalah Sultan dan Paku Alam yang sedang bertahta. Dengan demikian DIY merupakan kelanjutan
15
dari kekuasaan monarki Jawa di masa silam (Haryadi dan sudomo, 2010 : 162). Pernyataan Presiden SBY telah mengundang reaksi dari berbagai media termasuk media cetak Harian Kompas hampir setiap terbitannya memberikan porsi pemberitaan yang cukup banyak, terkait pernyataan Presiden SBY yang dianggap telah menyinggung keberadaan Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki keistimewaan. Dalam pandangan konstruksional,keberadaan media massa tidak bisa lepas begitu saja dari pemaknaan terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Teks berita yang terkait dengan pernyataan Presiden SBY yang dianggap menyinggung keistimewaan Yogyakarta dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Dalam pandangan konstruksi sosial,berita bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang sebenarnya tetapi merupakan hasil dari konstruksi wartawan yang menulis pemberitaan terkait permasalahan yang terjadi. Wartawan secara aktif terlibat dalam mengkonstruksi realitas yang sangat dipengaruhi oleh subjektifitas dan kebijaksanaan perusahaan media dimana wartawan bernaung. Dalam pandangan Konstruksionis wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya,karena ia merupakan bagian dari intrinsik pembentukan berita itu sendiri. Dalam banyak kasus topik apa yang diangkat dan siapa yang diwawancarai disediakan oleh kebijaksanaan redaksional tempat wartawan bekerja (Eriyanto,2008 : 28).
16
Berita memang milik publik namun media cetak memiliki gatekeeper yaitu sebagai penyeleksi informasi,sebagaimana diketahui bahwa komunikasi massa (media cetak) dijalankan oleh beberapa orang dalam organisasi media massa (redaksi) mereka ini adalah yang menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan atau tidak disiarkan bahkan mereka memiliki wewenang untuk memperluas,membatasi informasi yang akan disiarkan (Bungin,Burhan. 2007 : 72). Media massa adalah institusi yang berperan sebagai agent of change yaitu sebagai pelopor perubahan. Dalam menjalankan paradigmanya media massa berperan : a) Sebagai institusi pencerahan masyarakat,yaitu perannya sebagai media edukasi yang setiap saat mendidik masyarakat supaya cerdas dan menjadi mesyarakat yang maju. b) Media massa menjadi media informasi yaitu perannya yang setiap saat terbuka dan jujur menyampaikan informasi kepada masyarakat. c) Media massa sebagai media hiburan yaitu selain informatif juga menjadi institusi budaya atau katalisator dalam perkembangan budaya. Media massa adalah suatu entetis yang pekerjaannya berhubungan dengan informasi dalam berbagai aspek. Dalam konteks era sekarang ini,informasi sudah menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan media massa sebagai salah satu lembaga yang mencari,mengolah,dan menjual informasi yang tumbuh menjadi industri (Sunarto, adnan Hussein, dkk. 2011 : 77-78).
17
Media
massa
menjalankan
funsinya
sebagai
penyebar
informasi,melalui media maka masyarakat bisa dipengaruhi opininya,apakah masyarakat mau menerima atau menolak suatu kebijaksanaan semuanya seringkali merupakan efek dari media,dimana pers berperan penting dalam penyajian berita di media massa. Namun demikian setiap Negara memiliki sistem
persnya
sendiri-sendiri
dikarenakan
perbedaan
dalam
tujuan,fungsi,dan latar belakang sosial politik yang menyertainya,selain itu nilai,filsafat hidup dan ideology suatu Negara juga telah berperan besar dalam mempengaruhi sebuah pers (Nurudin, 2011 : 69-71). Frame (bingkai) opini sendiri dibentuk melalui dua dimensi yaitu seleksi isu dan pemilihan bagian dari isu yang ingin ditonjolkan. Seleksi ini berdasarkan pada isi opini yakni,opini yang menganggap publik telah salah menafsirkan pernyataan Presiden SBY ataukah publik menganggap pernyataan Presiden SBY dianggap sebagai kurangnya pengetahuan akan sejarah bangsa sendiri. Opini mana yang diunggulkan oleh Harian Kompas akan menunjukkan bingkai seperti apa yang dipasang terhadap isu polemik keistimewaan Yogyakarta. Tentunya hal tersebut akan terbaca setelah proses analisis berita dilakukan. Melalui analisis Framing bisa dilihat bagaimana Harian Kompas mengemas pemberitaannya dan membangun sebuah realitas berdasarkan Fakta. Analisis Framing adalah sebuah metode yang digunakan untuk melihat cara media dalam mengkontruksi sebuah wacana berita,dengan menonjolkan
18
hal-hal tertentu sehingga sangat tepat untuk melihat arah dan kecenderungan sikap politik sebuah media dalam pemberitaan. Ada 3 kategori dalam analisis framing yaitu pertama,level makrostruktural
yakni
pembingkaian
dalam
tingkatan
wacana
atau
discourse,dalam hal ini dilihat seperti apa pemberitaan yang terkait pernyataan Presiden SBY dapat dipahami oleh media Harian Kompas. Kedua,level mikrostruktural dalam elemen ini lebih menekankan pada bagian mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan atau bagian mana yang dibiarkan tidak mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat pada pemilihan isu atau fakta,sudut pandang yang digunakan oleh narasumber. Ketiga,elemen retoris yaitu lebih memusatkan perhatian pada bagaimana fakta yang dimunculkan dalam peristiwa tertentu dan bagaimana penekanan terntentu yang dilakukan pada peristiwa. Analisis framing merupakan suatu ranah studi komunikasi yang menonjolkan pendekatan multidisipliner dalam menganalisis pesan-pesan tertulis maupun lisan. Konsep framing atau frame sendiri bukan berasal dari ilmu komunikasi, melainkan dari ilmu kognitif (psikologis). Dalam prakteknya, analisis framing juga memungkinkan disertakannya konsepkonsep sosiologis, politik dan kultural untuk menganalisis fenomenafenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena dapat benar-benar dipahami dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, politis atau kultural yang melingkupinya.
19
Menurut Robert Entman,Framing merupakan Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain. Lebih lanjut didefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah,interpretasi sebab akibat,evaluasi moral,dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan. Penonjolan aspek tertentu dari isu berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari peristiwa atau isu telah dipilih,aspek tersebut ditulis sangat berkaitan dengan pemakaian kata,kalimat,gambar,dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Selanjutnya Entman membuat konsep dua dimensi besar tersebut dalam sebuah perangkat framing,yaitu : 1. Definisi masalah (Defining problems) yaitu mengartikan atau menjelaskan masalah apa yang akan diberitakan. 2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes) yaitu melihat penyebab masalah yang diberitakan. 3. Membuat keputusan moral (Make moral judgement/evaluation) yaitu penyelesaian apa yang disajikan untuk mejelaskan masalah atau nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi tindakan.
20
4. Menekankan
penyelesaian
(Treatment
Recommendation)
yaitu
penyelesaian apa yang ditawarkan utnuk mengatasi masalah. Elemen apa yang yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki wartawan untuk penyelesaian masalah. Dari Pemaparan kerangka teori di atas maka digambarkan kerangka konseptual dari penelitian ini berdasarkan teori Robert Entmen. Kerangka Konseptual
Framing
Seleksi isu Penonjolan aspek tententu dari isu/berita
BERITA
Problem Identification Peristiwa dilihat sebagai apa
(Diagnose Causes ) Memperkirakan sumber masalah
Moral Evaluation Penilaian atas Penyebab Masalah
Treatment Recommendation Saran Penanggulangan Masalah
Gambar 1. Skema Framing menurut Robert N. Entman
21
E. Definisi Operasional Untuk memberikan batasan yang jelas terhadap penelitian ini maka penulis membuat definisi operasional guna memahami cakupan atau ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menggunakan definisi operasional yang dijelaskan seperti berikut ini, yaitu : 1. Framing pada berita menurut Robert Entman mencakup pada seleksi isu dan penonjolan pada aspek tertentu pada isu berita yang ada. 2. Problem Identification atau identifikasi masalah adalah elemen pertama yang ditemukan dalam analisis framing. Ditahap ini awal sebuah berita dikonstruksi sehingga dapat diteliti apa yang menjadi pokok masalah terhadap sebuah isu,wacana,atau peristiwa yang diliput dapat diberitakan dan dipahami oleh wartawan. 3. Diagnose Causes atau memperkirakan sumber permasalahan yaitu bagaimana media cetak membingkai siapakah pelaku/actor yang menyebabkan sebuah masalah timbul. Disini penyebab bisa berarti apa (what) tetapi juga bisa menjadi aspek siapa (who). 4. Make Moral Judgment/evaluation atau keputusan moral yaitu elemen framing yang digunakan untuk memberikan argument atas pendefinisian yang telah dibuat,ketika ditemukan masalah dan penyebab masalah telah ditentukan maka dibutuhkan argument yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut.
22
5. Treatment Recommendation atau menekankan penyelesaian yaitu bagaimana seharusnya sebuah pesan moral bisa ditawarkan untuk mengatasi masalah. F. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Tipe
penelitian
yang
digunakan
adalah
kualitatif
deskriptif,pendekatan kualitatif yang berasal dari pendekatan interpretative (subjektif). Penelitian sosial menggunakan format deskriftif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan,meringkas berbagai kondisi,berbagai situasi,atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian,dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter,model,tanda,atau gambaran tentang situasi dan kondisi atau fenomena tertentu (Bungin, Burhan. 2011 : 68). Dengan menggunakan analisis framing berdasarkan pada teori Robert Entman,analisis framing merupakan bagian dari analisis teks media yang termasuk juga dalam analisis wacana. Dalam Analisis ini dapat diungkap apa yang ada dibalik sebuah teks berita melalui beberapa tahap framing yang dilakukan oleh media massa dengan mengkaji konteks peristiwa secara seksama. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam dua tahap besar yaitu yang pertama pada tahap tekstual dengan melihat bagaimana wartawan menuliskan pemberitaan dan yang kedua tahap
23
framing yaitu bagaimana sebuah berita diframing sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan opini publik seperti yang diharapkan oleh media massa. 2. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan mulai Bulan April 2012 sampai dengan Bulan Mei 2012 dengan mengumpulkan data-data berita terkait yang telah diterbitkan pada Harian Kompas mulai 27 November 2010 sampai dengan 18 Desember 2010. Penelitian dilakukan di Kota Makassar. 3. Tekhnik Pengumpulan Data Untuk menunjang penelitian ini maka perlu dilakukan pengkajian dan analisis terhadap fakta,peristiwa,dan data yang valid. Untuk itu peneliti merasa perlu melakukan pengumpulan data yang dibagi atas data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu melalui berita yang terkait satus keistimewaan Yogyakarta yang dimuat pada Harian Kompas edisi 27 November 2010-18 Desember 2010. Data sekunder yaitu data diluar berita/teks yang memiliki kaitan erat dengan wacana yang diangkat, misalnya : Buku-buku,Hasil penelitian, Opini,dan lain-lain. 4. Tekhnik Analisis Data Data
yang
telah
dikumpulkan
kemudian
akan
dianalisis
berdasarkan teori analisis Framing yang sesuai dengan teori Robert Entman. Teori ini menekankan bahwa proses framing pada berita terdiri
24
atas 4 tahap yaitu Problem Identification,Diagnose Causes,Make Moral Judgment/Evaluation, dan Treatment Recommendation.
25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Komunikasi Dan Komunikasi Massa Secara etimologis istilah komunikasi berasal dari bahasa latin ”Comunicatio”,istilah ini bersumber dari perkataan “Communis” yang berarti sama. Komunikasi adalah pernyataan pesan antara orang yang menyampaikan pesan yang disebut komunikator kepada orang lain yang menerima pesan yang disebut komunikan. Komunikasi berarti proses penyampaian pesan atau informasi oleh komunikator kepada komunikan (Effendy, Onong Uchjana. 2008 : 27). Menurut Harold Lasswell,cara terbaik untuk menggambarkan peristiwa komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect? Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat dijabarkan lima unsur komunikasi yang saling berhubungan satu sama lain yaitu : 1. Komunikator/Sumber Pesan Sumber adalah pihak yang memiliki inisiatif atau memiliki kebutuhan untuk
berkomunikasi.
Sumber
pesan
dapat
berupa
individu,
kelompok,organisasi,perusahaan,atau bahkan suatu Negara. Kebutuhan mengirim pesan itu bervariasi mulai dari memelihara hubungan yang sudah dibangun,menyampaikan informasi hingga kebutuhan untuk mengubah ideologi dan perilaku orang lain. Pengalaman pada masa lalu,
26
rujukan nilai, pengetahuan,persepsi.pola pikir,dan perasaan sumber pesan akan mempengaruhi dalam merumuskan pesan tersebut. 2. Pesan Pesan merupakan hal-hal apa yang dikomunikasikan oleh sumber penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan,nilai,gagasan,atau maksud dari sumber tadi. Pesan memiliki tiga komponen yaitu makna,simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna,dan bentuk atau organisasi pesan. Simbol terpenting adalah bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan objek (benda),gagasan
dan
perasaan
lisan
maupun
tulisan.
Bahasa
memungkinkan kita berbagi pikiran dengan orang lain. Pesan juga dapat dirumuskan secara nonverbal,misalnya melalui tindakan atau isyarat anggota tubuh (acungan jempol,anggukan kepala,senyuman,tatapan mata, dan lain-lain). 3. Saluran/Media Alat yang digunakan sumber pesan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran dapat merujuk pada bentuk pesan yang disampaikan kepada penerima,apakah saluran verbal ataukah saluran nonverbal. Saluran juga merujuk pada panyajian pesan,apakah secara langsung (tatp muka),lewat media cetak atau elektronik. 4. Penerima/Receiver Orang yang menerima pesan dari sumber pesan. Berdasarkan pengalaman masa lalu,rujukan nilai,pengatahuan,persepsi,pola pikir dan
27
perasaan penerima pesan ini menerjemahkan/ menafsirkan seperangkat simol verbal dan nonverbal yang ia terima menjadi gagasan yang ia dapat pahami. Proses ini disebut decoding atau penyandian balik. 5. Efek/feed back Merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut,misalnya
penambahan
pengetahuan,
terhibur,
perubahan
sikap/perilaku, perubahan keyakinan, dan lainnya. Manusia sebagai mahkluk sosial tidak akan terlepas dari aktivitas yang disebut dengan komunikasi. Proses yang terjadi selama komunikasi itulah yang menjadi sumber pengetahuan akan informasi antar masyarakat dalam suatu komunitas. Manusia yang aktif dalam berkomunikasi memiliki perkembangan lebih cepat dibanding manusia yang tidak berkomunikasi satu sama lainnya/berdiam diri saja. Disadari atau tidak segala aktifitas manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari kegiatan komunikasi,baik komunikasi dengan diri sendiri maupun komunikasi antar pribadi. (Nurudin,2011 : 15) Fungsi utama dari komunikasi yang dikemukakan Harold D. Laswell (1948) adalah sebagai berikut : 1. Penjagaan/pengawasan lingkungan (surveillance of the environment). 2. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menaggapi lingkungannya (correlation of the part of society in responding to the environment). 3. Menurunkan warisan sosial dari generasi sebelumnya ke genarasi berikutnya (transmission of the social heritage).
28
(Effendy, Onong Uchjana. 2008 : 81-83) Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang ditujukan kepada khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga informasi yang sama dapat diterima secara serentak. Berikut adalah karakteristik komunikasi massa,antara lain : 1. Komunikasi massa bersifat umum. Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa terbuka bagi publik (umum),meskipun sifatnya terbuka dan umum tetap memiliki batasan atau harus melewati proses penyaringan yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang terstruktur misalnya redaksi media cetak. Adanya perkembangan dalam bidang teknik komunikasi memungkinkan jangkauan yang lebih meluas pada masyarakat sehingga proses penyaringan berita atau isu semakin diperketat,hal ini karena pada dasarnya masyarakat harus dicerdaskan dengan informasi yang sesuai dengan fakta. 2. Komunikan bersifat heterogen. Massa/khalayak yang terlibat dalam komunikasi massa terjadi diantara orang-orang
heterogen
berbeda,berasal
dari
yang wilayah
memiliki yang
latar
belakang
berbeda,strata
soaial
budaya yang
berbeda,pekerjaan dan kepentingan yang berbeda,standar pemikiran dan pemikiran yang berbeda,serta hal-hal lainnya. Mereka disatukan oleh minat dan kemungkinan kesamaan akan kebutuhan informasi,namun kesamaan ini tidak serta merta menjadikan mereka terorganisasi pada
29
akhirnya,mereka akan tetap heterogen namun memiliki akses yang sama pada informasi. 3. Media massa menimbulkan keserempakan. Serempak yang dimaksud adalah keserempakan pada perolehan informasi yang ada,misalkan pada berita yang beredar di media cetak, secara serempak dan diwaktu yang sama mereka memperoleh informasi atas isu/berita yang menjadi topik hangat dalam masyarakat/pemerintah. Walaupun lokasinya tidak sama namun informasi yang mereka terima adalaha sama bila didasarkan pada pemilihan akses untuk memperoleh informasi tersebut. 4. Hubungan Komunikator –komunikan bersifat nonpribadi. Dalam komunikasi massa hubungan antara komunikator dan komunikan bersifat nonpribadi karena komunikan yang anonym dicapai oleh orang-orang yang dikenal dalam peranannya yang bersifat umum sebagai komunikator. Sifat nonpribadi ini timbul disebabkan teknologi dari penyebaran massal dan sebagian lagi dikarenakan syarat-syarat bagi peranan
komunikator
menggunakan
media
yang massa
bersifat
umum.
berlangsung
Komunikasi satu
arah/one
dengan way
communication. Dengan demikian maka unsur-unsur penting dalam komunikasi massa itu sendiri adalah :
30
a). Komunikator Komunikator
dalam
media
massa
bukanlah
individu
melainkan
sekelompok orang yang saling bekerjasama,walaupun ada yang dominan namun perannya akan terbatasi oleh yang lainnya. Sekelompok orang ini disebut organisasi, institusi, atau jaringan. Jadi apa yang disebut komunikator dalam media massa itu adalah atas nama lembaga dan bukan secara individu. b). Media massa. Media yang merupakan saluran yang menjadi jalur penyampaian informasi dari sumber berita ke khalayak yang sudah melewati tahap-tahap penting sehingga informasi yang sampai pada masyarakat tersebut benar-benar berkualitas dan pantas untuk dipilih sebagai sumber yang tepat sebagai informasi sebenarnya. Isi dari media massa bisa saja mempengaruhi atau mengarahkan khalayak pembacanya untuk berpikir dan beropini sesuai yang diharapkan media. c). Informasi (pesan) massa Tiap-tiap media massa memiliki kebijakan dalam mengatur informasi apa yang layak dan tidak layak untuk disajikan. Karena keberagaman khalayak yang menjadi konsumen berita maka media massa harus menjadi pelopor dan bijaksana dalam memilih dan menyajikan informasi kepada masyarakat demi membangun masyarakat yang cerdas. Media massa tidak hanya menyajikan informasi begitu saja tetapi juga melakukan evaluasi dan investigasi lanjutan.
31
d). Gatekeeper John R. Bitthner mengistilahkan gatekeeper sebagai individu-individu atau kelompok orang yang memantau arus informasi dalam sebuah saluran informasi (massa). Jika diperluas maknanya, gatekeeper diartikan sebagai orang yang berperan penting dalam media massa sebagai pengendali sumber informasi yang akan disebarkan pada khalayak (Nurudin, 2011 : 119). e). Khalayak (publik) Khalayak dalam media massa merupakan individu yang berbeda satu sama lain baik dalam hal pemikiran maupun gaya hidup ,namun bisa saja bereaksi pada pesan atau informasi yang sama. (Nurudin,
2011
:
105)
Menurut
Hibeurt
dan
kawan-kawan,
khalayak/audience dalam komunikasi massa setidak-tidaknya ada lima karakteristik sebagai berikut : 1. Khalayak/audience cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan social diantara mereka. 2. Khalayak/audience cenderung besar artinya tersebar secara luas dan mendapat jangkauan dari media. 3. Khalayak/audience cenderung bersifat heterogen yaitu terdiri individu yang berbeda. 4. Khalayak/audience cenderung anonym yaitu tidak saling mengenal satu sama lainnya.
32
5. Khalayak/audience cenderung dipisahkan oleh jarak dan waktu, dipisahkan oleh komunikator. f). Umpan balik (feed back) Dalam media massa umpan balik bersifat satu arah,artinya tidak terjadi secara langsung satu sama lain dari komunikator kepada komunikan. Umpan balik pada media cetak umumnya terjadi pada rubrik opini,surat pembaca,dan lain-lainnya dimana umpan balik tersebut dapat berupa kritikan dan saran yang tertulis menyangkut berita yang pernah di muat media tersebut. B. Jurnalistik,Pers,dan Surat Kabar Jurnalistik secara etimologis berasal dari kata Journ, yang berasal dari bahasa Latin “diurnal” yang berarti harian atau setiap hari,yang dalam istilah bahasa Belanda menjadi “Journalistiek” atau bahasa Inggris “Journalism”. Secara sederhana jurnalistik didefinisikan sebagai tehknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskannya kepada khalayak. Apa saja yang terjadi didunia apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang,jika diperkirakan akan menarik perhatian khalayak,akan merupakan bahan dasar bagi jurnalistik untuk disebarluaskan kepada masyarakat (Effendy, Onong Uchjana. 2008 : 95). Dilihat dari bentuk dan pengelolannya,jurnalistik dibagi dalam tiga bagian besar yaitu : 1. Jurnalistik media cetak (Newspaper dan Magazines jounalism). 2. Jurnalistik media elektronik audiktif (Radio broadcast journalism).
33
3. Jurnalistik media audiovisual (Television journalism). Tujuan utama dari jurnalisme adalah menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya agar dengan informasi tersebut mereka dapat berperan dalam membangun sebuah masyarakat yang bebas (Ishwara,Luwi. 2005 : 9). Sekurang-kurangnya ada Sembilan prinsip jurnalisme yang harus dikembangkan yaitu : 1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Jurnalisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolute atau filosofis,tetapi bias mengejar kebenaran dalam pengertian yang prakstis. Wartawan harus bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai sehingga audience dapat menilai sendiri informasi yang disajikan. 2. Loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga masyarakat. Bila wartawan harus menyediakan berita tanpa rasa takut atau memihak,maka mereka harus memelihara kesetiaan pada masyarakat dan publik yang lebih luas. 3. Inti jurnalisme adalah disiplin untuk melakukan verifikasi. Wartawan
mengandalkan
diri
pada
disiplin
professional
untuk
memverifikasikan informasi sehingga sifatnya memang benar apa yang diberitakan sesuai dengan fakta yang terjadi. 4. Para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput.
34
Kebebasan adalah syarat utama dalam jurnalisme yang merupakan landasan kepercayaan sehingga tidak terjadi keberpihakan pada elemen tertentu. 5. Wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas kepada kekuasaan. Prinsip ini menekankan pada pentingnya sebagai penjaga (watchdog), sebagai wartawan wajib melindungi kebebasan sehingga tidak terjadi pemamfaatan oleh pihak tertentu. 6. Jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Diskusi publik ini harus dapat melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan fakta dan bukan atas dasar prasangka. 7. Jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisme adalah bercerita dengan suatu tujuan ,bukan hanya sekedar mengumpulkan audience tetapi lebih pada penyajian informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan khalayak tanpa mengabaikan etika jurnalistik. 8. Wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal mendasar yang merupakan kebenaran. Tidak menggelembungkan suatu berita hanya sebagai sensasi tetapi benar-benar berita tersebut merupakan peta bagi masyarakat untuk menentukan arah pemikirannya. 9. Wartawan itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya.
35
Setiap wartawan harus memiliki etika dan tanggungjawab moral terhadap berita yang ditulisnya. Pers merupakan perpanjangan alat untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan,hiburan,dan keingintahuan terhadap peristiwa yang telah dan akan terjadi disekitar mereka,karena itu pers harus mengikuti perkembangan teknologi
yang dicapai oleh dunia ilmu
pengetahuan dan teknologi (Abrar, Ana Nadhya,2011 : 8-9). Pers memiliki fungsi-fungsi dalam masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut : 1. Sebagai media komunikasi, pers merupakan perpanjangan tangan dari media dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat secara luas. 2. Sebagai lembaga sosial, pers merupakan bagian integral dari masyarakat artinya pers merupakan bagain dari kehidupan masyarakat yang tidak terpisah secara lembaga sehingga dapat terpengaruh oleh lembaga social lainnya yang ada dalam masyarakat. 3. Sebagai prosuk informatika, pers merupakan tempat bagi khalayak atau publik untuk memperoleh pengatahuan dan informasi serta menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya,pers berfungsi untuk menyajikan informasi dan berupaya mengurangi kecemasan masyarakat dengan informasi yang disajikan.
36
4. Sebagai lembaga ekonomi, pers berhak untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan dan hasil iklan,pers diperbolehkan memperoleh keuntungan untuk pemilik modal. Surat Kabar (Koran) adalah media komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan selalu berubah seiring dengan perkembangan teknologi dalam menyajikan tulisan berupa berita,feature,opini,tajuk rencana,dan bentuk tulisan lainnya. Tujuan dari surat kabar adalah menyampaikan sebanyak dan seakurat mungkin informasi-informasi penting serta terbaru yang terjadi di sekitar masyarakat. Topik yang menjadi berita bisa berupa masalah politik,kriminalitas, olahraga,tajuk rencana,opini,dan lainnya. Surat kabar bisanya dicetak diatas kertas yang berbiaya rendah sehingga ringan dan bisa dibuang dengan mudah. Berdasarkan jenisnya berita dapat dibagi atas 2 yaitu : 1. Berita yang terpusat pada peristiwa (Event-centered News) yang khas menyajikan peristiwa hangat yang baru saja terjadi. Gagasan utama adalah bahwa sebuah topik belum tentu layak menjadi berita sebelum “terjadi” sesuatu. 2. Berita yang berdasarkan pada proses (process-centered News) yang disajikan adalah interpretasi tentang kondisi dan situasi dalam masyarakat yang dihubungkan dengan konteks yang luas dan melampaui waktu. Berita ini kerap muncul dihalaman opini berupa editorial,artikel,surat pembaca, dan lain-lain.
37
Secara umum isi dalam surat kabar terbagi tiga yaitu berita (News), Opini (Views),dan Iklan (Advertising), namun hanya berita dan opini yang dikelompokkan sebagai hasil produk jurnalistik. C. Konstruksi Realitas Sosial Media Massa Istilah konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kedua pemikir ini menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya,yang mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, Burhan : 2007 : 189). Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas secara simultan melalui tiga proses sosial yaitu : 1. Eksternalisasi (penyesuaian diri) dengan dunia sosiokultural sebagai hasil produk manusia. Eksternalisasi menurut Berger dan Luckmann yaitu bahwa produk-produk sosial dari ekternalisasi manusia memiliki sifat yang sui generis dibandingkan dengan konteks organism dan konteks lingkungan,manusia harus terus menerus mengeksternalisasikan dirinya dalam aktivitas (Bungin, Burhan. 2011 : 84). 2. Objektivasi yaitu interaksi sosial yang terjadi dalam intersubjektif yang dilembagakan. Objektivasi adalah kondisi yang berlangsung tanpa harus bertemu muka,bias terjadi melalui penyebaran opini sebuah produk sosial yang
38
berkembang di masyarakat tanpa harus bertatap muka antar individu dan pencipta produk sosial lainnya (Bungin, Burhan. 2011 : 84). 3. Internalisasi yaitu proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga sosial atau oraganisasi sosial tempat individu itu menjadi anggota didalamnya. Realitas sosial media yang dikonstruksi oleh media dibagi atas dua model yang dijelaskan sebagai berikut : 1. Model Peta Analog yaitu model dimana realita sosial dikonstruksi oleh media berdasarkan sebuah model analog sebagaimana suatu realitas itu terjadi secara rasional. Realitas peta analog adalah suatu konstruksi realitas yang dibangun berdasarkan konstruksi yang dilakukan oleh media massa,misalnya analogi sebuah kejadian yang seharusnya terjadi,bersifat rasional,dan dramatis akan cepat tersebar dan jangkauannya yang luas akan memebentuk berbagai opini masyarakat. 2. Model Refleksi Realitas yaitu model yang merefleksikan suatu kehidupan yang terjadi dengan merefleksikan kehidupan yang pernah terjadi di dalam masyarakat.
Menggambarkan
pemandangan
didepannya
secara
dalam
langsung
sebuah
yang
sedang
terjadi
cerita,mengkonstruksi
pemikiran masyarakat dengan penggambaran yang terjadi disekitarnya. Posisi konstruksi sosial media massa adalah mengoreksi substansi kelemahan dan melengkapi konstruksi soaial atas realitas yang terjadi disekelilingnya,dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan efek media. Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media
39
massa,konsep sebaran media massa masing-masing media berbeda namun pada dasarnya bersifat real-time. Pada media cetak konsep real-time oleh media terdiri dari beberapa konsep hari,minggu atau bulan,seperti terbitan harian,terbitan mingguan,dan terbitan bulanan. Walaupun tertunda namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut (Bungin, Burhan. 2011 : 186). Pada umumnya sebaran konstruksi media massa menggunakan model satu arah (tidak terjadi feed back secara langsung) dimana media menyodorkan
informasi
sementara
konsumen/pembaca
media
tidak
mempunyai pilihan lain selain menerima informasi tersebut terutama pada media cetak (Koran,majalah dan lainnya). Sedangkan pada media elektronik misalnya radio bisa berlangsung dua arah,walaupun agenda setting konstruksi masih didominasi oleh mediacetak. Asumsi dasar dari Teori agenda setting adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa maka media akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting jadi apa yang dinggap penting oleh media maka penting juga bagi masyarakat. Oleh karena itu apabila media massa memberi perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya akan memiliki pengaruh terhadap pendapat umum. Asumsi ini merupakan hasil dari asumsi lain yang menyatakan bahwa media massa memiliki efek yang sangat kuat terutama
40
karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar dan bukan dengan perubahan sikap atau pendapat (Bungin, Burhan. 2007 : 281). D. Studi Tentang Polemik Status Keistimewaan Yogyakarta Aceh menjadi salah satu daerah istimewa awalnya pada tahun 1965 ketika pemerintah pusat kewalahan menghadapi pemberontakan Aceh yang dipimpin Teungku Daud Beureuh karena digabung sebagai satu provinsi dengan Sumatera Utara hingga akhirnya untuk meredam pemberontakan akhirnya Aceh dilepaskan lalu dijadikan sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keistimewaannya terletak pada agama penduduk Aceh yaitu Islam,pendidikan dan hukum yang berlaku mengutamakan syariat Islam. Berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi istimewa setelah Sultan Hamengku Buwono IX dan Rakyat Yogyakarta menyatakan setia dan mendukung Kemerdekaan Indonesia. Melalui amanat pada tanggal 5 September 1945,baik Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alaman VIII menyatakan untuk mendukung Indonesia dan bersedia bergabung sebagai bagian dari wilayah Indonesia namun dengan kedudukan istimewa tentunya. Mereka menuangkan kesepakatan bersama pada 30 Oktober 1945 yang menegaskan wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Adikarto bagian dari RI,bersifat istimewa dan keduanya menjadi kepala daerah wilayah Yogyakarta dalam arti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Karena itu keduanya sepakat
41
tidak perlu ada perantara pada waktu itu antara pemerintahan Yogyakarta dengan pemerintahan pusat (Monarki Yogya Inkonstitusional?, 2011 : 6). Sejak awal perjuangannya Kedua pemimpin wilayah yang menyatu menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini tetap ingin mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta,proses pembentukan daerah istimewa bagi Yogyakarta sempat berubah arah ketika KNI-Yogyakarta membuat konsep maklumat dengan hanya menyebutkan Daerah Yogyakarta,namun konsep ini disimpan Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alaman VIII selama 5 hari sebelum akhirnya ditandatangani setelah diubah kembali menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta sebagai daerah istimewa juga sejalan dengan UndangUndang Dasar 1945 sebab itu proses ini tidak diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan penetapan dalam RUU keistimewaan Yogyakarta. Dalam Undang-Undang No.3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum dicabut selain itu terkait historisnya keistimewaan Yogyakarta terletak pada status kepala Daerahnya yang terkait dengan penguasa wilayah itu sejak dimasa lalu. Secara Konstitusional Yogyakarta sebagai daerah istimewa dijamin pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dikutip (Monarki Yogya Inkonstitusional?, 2011 : 14) sebagai berikut : “ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat Istimewa.”
42
Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana sebenarnya status keistimewaan yang dimaksud. Draf RUU tentang keistimewaan DIY sudah diserahkan ke DPRD dan masyarakat Yogyakarta. Diharapkan
segera
disahkan
namun
justru
menjadi
polemik
yang
berkepanjangan,ditambah lagi dengan pernyataan Presiden SBY pada saat membuka Rapat terbatas di Istana Merdeka di Jakarta pada tanggal 26 November 2010 yang antaralain akan membahas RUU keistimewaan Yogyakarta,seperti
yang
dikutip
berikut
ini
(Monarki
Yogya
Inkonstitusional? 2011 : 146) : “Namun,Negara kita adalah Negara hukum dan demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan,baik dengan Konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi.” Istilah demokrasi dan monarki yang dimaksudkan Presiden SBY telah melukai hati rakyat Yogyakarta dan pernyataan tersebut sangat tidak beralasan pada fakta dan pengalaman sejarah yang ada. Hal ini menjadi kesan yang kuat bahwa politik telah menjadikan RUU keistimewaan Yogyakarta sebagai ajang kealpaan pada aktualitas sejarah yang panjang,sikap yang sulit dalam menentukan RUU ini menunjukkan bagaimana pemerintah kita dalam menghargai sebuah aspirasi rakyat yang jelas setuju pada penetapan namun tetap melakukan tarik ulur dalam mengambil keputusan. Polemik keistimewaan Yogyakarta masih berlanjut hingga saat ini. E. Studi Analisis Framing Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana khususnya untuk menganalisis teks. Akhir-akhir
43
ini konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses seleksi aspek-aspek khusus sebuah realita dalam media. Analisis frame (bingkai) yaitu suatu tehnik analisis data dengan melihat dan menemukan frame atau media package yaitu untuk melihat sebuah persfektif yang digunakan untuk melakukan pengamatan,analisis,dan interpretasi terhadap sebuah realitas sosial di masyarakat (Bungin, Burhan : 2011 : 167). Penelitian dengan menggunakan analisis Framing sebelumnya sudah pernah dilakukan dan beberapa penelitian dianggap relevan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Okto Harmansyah pada tahun 2010 yang berjudul Konstruksi Pemberitaan Program Nuklir Iran Pada Situs Pemberitaan VOA Indonesia.com (Studi Analisis Framing). Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kemasan Situs VOA Indonesia.com dalam krisis program Nuklir Iran, penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan masalah yang sedang dihadapi dan selanjutnya dijawab masalah tersebut yang diikuti penyajian data,data yang dianalisis tersebut dengan menggunakan model framing yang sesuai dengan yang dikembangkan Wiliam A.Gamson dan Andre Modigliani. Penelitian lainnya yang juga dianggap relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Anas Saparigau (E 31103008) pada tahun 2009 yang berjudul Perbandingan Konstruksi Pemberitaan Kenaikan Harga BBM pada Media Fajar dan Tribun TImur (Tinjauan Analisis Framing). Penelitian ini dilakukan
44
untuk melihat perbedaan bentuk pemberitaan yang dilakukan Harian Fajar dan Tribun Timur dalam mengemas sebuah berita dan isu tentang peristiwa naiknya harga BBM berdasarkan cara dan Ideology masing-masing media,penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk mengkaji konsep berita secara seksama. Pengertian analisis framing Menurut Robert Entman seperti yang dikutip (Eriyanto, 2008 : 67) adalah sebagai berikut : “Proses seleksi dari berbagai aspek sosial realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain.” Rober Entman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dibandingkan sisi lainnya. Framing adalah cara bagaimana sebuah peristiwa disajikan oleh media kepada publik,dengan menonjolkan pada aspek terntentu maka khalayak akan terfokus pada hal tersebut dan tidak mmperhatikan hal lainnya yang tidak di sorot oleh media. Aspek terpenting dalam proses framing yang dilakukan oleh media terutama wartawan yang menuliskan pemberitaan diabgia atas dua aspek yaitu : 1. Memilih fakta atau realitas yang berdasarkan pada asumsi. Artinya wartawan dalam memilih topik yang akan diberitakan tidak melihat peristiwa
secara
perfektif,dalam
fakta
selalu
mengandung
dua
kemungkinan yaitu apa yang bias dipilih dan dianggap menarik dan apa yang bias dibuang karena dianggap kurang menarik.
45
2. Menuliskan fakta yaitu berkaitan dengan bagaimana sebuah fakta atau peristiwa dituliskan dalam bentuk berita yang akan disajikan kepada masyarakat. Realitas yang disajikan secara menonjol atau lebih mencolok memiliki kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan oleh khalayak dalam memahami suatu realitas. Masyarakat cenderung memperhatikan sebuah berita karena judul atau topik yang diberitakan sesuai dengan keingintahuan mereka akan informasi tertentu. Proses pemilihan fakta,bukan semata-mata sebagai bagian dari teknis jurnalistik,tetapi juga politik pemberitaan. Yakni bagaimana dengan cara dan strategi tertentu media secara tidak langsung telah mendefinisikan realitas (Eriyanto. 2008 : 199). TABEL 1. PERANGKAT FRAMING MODEL ROBERT N. ENTMAN Seleksi isu
Aspek
ini
berhubungan
dengan
pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan (included), tetapi ada juga
berita
yang
dikeluarkan
(excluded). Tidak semua aspek atau bagian isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.
46
Penonjolan aspek Tertentu dari isu
Aspek
ini
berhubungan
dengan
penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.
Framing secara esensial menurut Robert N. Entman meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menyeleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman atas realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan atau merekomendasikan penyelesaian secara bijaksana. Seperti yang dijelaskan dalam tabel konsepsi Robert N. Entman (Eriyanto. 2008 : 188-189).
47
TABEL 2. TABEL KONSEPSI ROBERT N. ENTMAN Define
problems Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?
(Pendefinisian masalah) Diagnose
Sebagai apa? Atau masalah apa? causes Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa?
(Memperkirakan masalah atau Apa yang dianggap sebagai penyebab sumber masalah)
dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make
moral
judgement Nilai moral apa yang disajikan untuk
(Membuat keputusan moral)
menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment
recommendation Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk
(Menekankan penyelesaian)
mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
48
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
A. Sejarah singkat berdirinya Harian Kompas Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, beliau mengutarakan keinginannya kepada Frans Seda untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, P.K. Ojong (19201980) dan Jakob Oetama yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai editor in-chief pertamanya. Sekitar dua tahun umur Intisari, Ojong dan Jacob menerbitkan Kompas.
Hubungan
antara
Intisari
dan
Kompas
adalah
saling
membantu,memiliki kantor yang sama dan wartawanpun merangkap. Awalnya harian ini diterbitkan dengan nama Bentara Rakyat.Salah satu alasannya, kata Frans Seda, nama Bentara sesuai dengan selera orang Flores. Majalah Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Atas usul Presiden Sukarno, namanya diubah menjadi Kompas, yang artinya pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba. Setelah mengumpulkan tanda bukti 3000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965. Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah
49
Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit dengan empat halaman dengan iklan yang hanya berjumlah enam buah. Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, Harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian (section), yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, serta bagian berita olahraga. Harian Kompas diterbitkan oleh PT.Kompas Media Nusantara. B. Visi,Misi dan Motto Harian Kompas Visi Harian Kompas Kompas memiliki visi yang merupakan hal yang ingin dicapai oleh Kompas dalam keberadaannya sebagai media cetak. Adapun visi harian Kompas yaitu “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”. Misi Harian Kompas Misi merupakan tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai dan diwujudkan. Misi Harian Kompas adalah “mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional sekaligus member arah pada perubahan (trendsetter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang berbobot dan terpercaya”. Motto harian Kompas Harian Kompas mengemban motto “Amanat Hati Nurani Rakyat”. Motto ini merupakan hasil pilihan dan perenungan yang matang,timbul dari
50
keprihatinan dan penghargaan atas nasib hati nurani rakyat yang pada saat itu tersumbat akibat dimanipulasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Harian Kompas menganut falsafah bahwa seluruh kegiatan yang akan diambil harus didasarkan pada nilai-nilai,dan dengan mengikuti nilai-nilai dasar tersebut fungsinya adalah memuaskan keinginan pembaca untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun nilai-nilai yang dianut Harian Kompas adalah : Mengutamakan watak baik Profesionalisme Semangat kerja Tim Berorientasi kepada kepuasan pelanggan/Konsumen (Pembaca,pengiklan, Mitra kerja,dan penerima proses berikutnya) Tanggungjawab sosial C. Struktur Organisasi Harian Kompas
Pemimpin Umum
: Jacob Oetama
Wakil pemimpin Umum
: Agung Adiprasetyo, St. Sularto
Pemimpin Redaksi / Penanggungjawab
: Ricand Bagun
Wakil Pemimpin Redaksi
: Trias Kuncahyono,Taufik M. Mihardja.
Redaktur senior
: Ninok Leksono
Redaktur Pelaksana
: Budiman Tarunedjo
Wakil Redaktur pelaksana
: Andi Suruji,James Luhulima
Sekretaris redaksi
: Retno Bintarti, M. Natsir
51
(Sumber : Harian Kompas edisi Sabtu,28 November 2010). D. Metode Penelitian. Metode dalam penelitian ini merupakan cara untuk melihat bagaimana peneliti dalam menggambarkan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan secara analisis data. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dengan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi disekitarnya. Pendekatan kualitatif juga menggunakan semua pandangan filsafat yang digunakan pada penelitian Kuantitatif,tentu saja dengan bentuk penafsiran yang sesuai dengan kepentingan fenomologi,hal mana juga dilakukan oleh positivisme terhadap paradigma kuantitatif ketika menafsirkan filsafat yang mendasarinya (bungin, Burhan. 2011 : 5). Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis framing berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Robert N. Entman,dimana metode penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian pada struktur isi sebuah berita. Pada dasarnya framing (pembingkaian) adalah sebuah intrumen metode penelitian yang dipakai untuk melihat bagaimana sebuah media mengkonstruksi wacana/realita social menjadi berita. Melalui framing,publik/khalayak diarahkan untuk melihat hanya dari satu sisi berita saja tanpa kesempatan untuk melihat sisi lainnya, publik/khalayak terpengaruh untuk mengabaikan begitu saja hal lainnya
52
karena media mempengaruhi mereka hanya melihat topik yang sering dimunculkan dalam berita. Anggapan dasarnya adalah isu yang ditonjolkan dalam berita oleh media mendapatkan ruang yang lebih luas dan lebih layak dipertimbangkan oleh publik pembaca. Dengan kata lain publik/khalayak digiring perhatiannya pada titik tertentu untuk menciptakan persepsi hanya pada isu yang menonjol dengan mengabaikan sisi lainnya. A. Subjek Penelitian Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kumpulan berita menyangkut tentang polemik status keistimewaan Yogyakarta yang kembali menjadi perbincangan setelah dipicu oleh pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada rapat terbuka di Istana Negara pada tanggal 26 November yang dianggap menyinggung status keistimewaan Yogyakarta yang terbit pada Harian Kompas selama bulan November 2010 hingga 18 Desember 2010. B. Tehnik Pengumpulan Data Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1. Studi dokumenter yaitu data unit analisis dengan cara mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis pada Harian Kompas yang memuat tentang pemberitaan polemik yang kembali banyak diperbincangkan setelah pernyataan Presiden SBY yang dianggap menyinggung status keistimewaan Yogyakarta.
53
2. Studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui literatur dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dan relevan dalam mendukung penelitian. Dalam hal ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku,literatur,serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. C. Tehnik Analisis Data Penelitian ini memusatkan pada penelitian Kualitatif deskriptif dengan menggunakan perangkat analisis isi memakai metode analisis framing. Dalam penelitian ini, setiap unit berita yang terkait diuraikan sesuai dengan analisis framing menurut gambaran Robert N.Entman yaitu terdiri atas
Defining
Froblem
(menjelaskan
masalah
yang
sedang
terjadi),Diagnose Causes (siapa yang menjadi penyebab masalah yang terjadi), Make Moral Judgment (pesan moral apa yang diperoleh dari peristiwa yang terjadi) dan Treatment Recommendation (Jalan keluar yang disajikan atau bisa diperoleh dari masalah yang terjadi) setelah diuraikan lalu dilanjutkan dengan pembahasan berita secara keseluruhan dengan kutipan-kutipan berita yang terkait masalah yang sedang terjadi. Setelah itu hasil pembahasan dibuat kesimpulan dalam tabel 3 yang merupakan hasil frame dari isi pemberitaan.
54
TABEL 3. Frame Isi Pemberitaan Defining Problem
???
Diagnose Causes
???
Make Moral Jadgment/Evaluation
???
Treatment Recomendation
???
55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
IV.1. Hasil Penelitian Edisi
: Minggu, 28 November 2010
Judul : Sultan : Pemerintahan DIY Bukan Monarki Rubrik : Umum Define Problem. Pernyataan Presiden SBY tentang sistem monarki dan demokrasi dianggap telah menyinggung keistimewaan Yogyakarta, Sultan dengan jelas menyatakan bahwa Pemerintahan Yogyakarta bukanlah monarki karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku,sesuai dengan kutipan teks berita berikut ini : “Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan,sistem pemerintahan di Provinsi DIY tidak berdasarkan sistem monarki. Meski Sultan HB X juga menjabat Gubernur,hal ini ditempuh sesuai acuan yang berlaku.” Diagnose Causes. Sultan Hamengku Buwono X menyatakan Pemerintahan DIY bukan Monarki hal ini untuk menanggapi pernyataan Presiden SBY pada saat membuka rapat kabinet terbatas di Istana kepresidenan Jakarta. Seperti kutipan teks berita dibawah ini : “Saya tidak tahu dengan sistem Monarki yang dimaksud pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan Undang-Undang Dasar,UU,dan peraturan pelaksanaannya.” “Didalam draf RUUK pemerintah,Sultan dan Paku Alaman ada dalam institusi Parardyha yang mendapatkan hak imunitas,ini berarti tidak bisa dijangkau hukum,apakah itu tidak bertentangan dengan konstitusi? Apakah itu Demokratis atau malah Monarki?”
56
Make Moral Judgement. Dalam pernyataan Sultan Hamengku Buwono X bahwa dalam demokratisasi harus ada dialog dengan masyarakat yang didasari kejujuran dan ketulusan,berikut kutipan isi teks beritanya : “Sultan HB X menyatakan,dalam proses demokratisasi,harus ada dialog dengan masyarakat yang didasari ketulusan dan kejujuran. Dengan demikian,masyarakat menjadi objek dalam proses demokratisasi.” Treatment Recommendation. Terkait dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kompas merekomendasikan berdasarkan pernyataan Sultan Hamengku Buwono X,agar hal itu harus ditanyakan kepada rakyat karena rakyatlah pemegang kedaulatan. Berikut kutipan teks beritanya : “Jangan sekedar melihat demokratis atau tidak demokratis hanya pada aspek prosedural. Karena bicara aspek penetapan atau pemilihan,hak sepenuhnya menentukan itu adalah pada masyarakat bukan saya.” Edisi
: Selasa, 30 November 2010
Judul : Penduduk DIY Akan Melawan Rubrik : Headline Define Problem. Penduduk DIY yang mendukung keistimewaan Yogyakarta
pro-penetapan
merasa
marah
dan
akhirnya
memutuskan
melakukan perlawanan,berikut kutipan teks beritanya : “Pendukung keistimewaan Yogyakarta pro-penetapan marah dan bertekad melakukan perlawanan politik secara massif terhadap pemerintah pusat jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh memaksakan konsep pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dalam rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.” Diagnose Causes. Pendukung keistimewaan Yogyakarta yang pro pada penetapan bertekad untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat
57
jika Presiden SBY tetap memaksakan konsep pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY, seperti kutipan teks berita berikut : “Pendukung pro penetapan siap menggelar sidang rakyat untuk menetapkan sendiri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai gubernur dan Wakil Gubernur DIY.” Make Moral Judgement. Pernyataan Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Adat Tatar Sunda Eka Santosa bahwa proses pengangkatan Sultan HB X menjadi Gubernur merupakan kearifan lokal,berikut kutipan beritanya : “Ketua Duta Sawala Dewan Musyawarah Kesepuhan Masyarakat Adat Tatar Sunda Eka santosa mengatakan proses pengangkatan Sultan Hamengku Buwono X menjadi Gubernur oleh rakyatnya merupakan kearifan lokal.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk menyepakati penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur karena mayoritas fraksi di DPR juga sepakat,berikut kutipan teks beritanya : “Mayoritas fraksi di DPR pun menyepakati penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Selain diinginkan rakyat,konstitusi juga telah menjamin keistimewaan sebuah daerah sehingga penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala daerah bukanlah bentuk monarki politik.” Edisi
: Rabu, 1 Desember 2010
Judul : Salah Paham Soal Yogyakarta Rubrik : Headline Define Problem. Pernyataan Presiden SBY dianggap sebagai kesalapahaman pengertian para pihak yang mendengarnya karena itu Presiden akan menjelaskan mengenai pernyataannya tersebut,seperti yang diungkapkan
58
oleh Juru bicara kepresidenan,Julian Aldrian Pasha. Berikut kutipan teks beritanya : “Juru Bicara kepresidenan Julian Aldrian Pasha mengakui,ada kesalapahaman pengertian para pihak yang mendengarkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu,Presiden akan menjelaskan pernyataannya itu.” Diagnose Causes. Juru bicara kepresidenan, Julian Aldrian Pasha mengakui
adanya
kesalapahaman
pengertian
dari
pihak-pihak
yang
mendengarkan pernyataan presiden SBY tentang keistimewaan Yogyakarta, seperti dalam kutipan teks berita berikut : “Presiden berkehendak dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY memaksimalkan keistimewaan daerah itu,yakni dalam bidang adat dan budaya. Namun,banyak pihak yang menanggapi secara keliru pernyataan Presiden itu. Julian menilai banyak persepsi dan penerjemahan pernyataan Presiden yang tak tepat oleh berbagai kalangan,beberapa hari ini. Oleh karena itu Presiden akan memberikan penjelasan mengenai hal itu.” Make Moral Judgement. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di Jakarta, untuk menyelesaikan perbedaan pandangan menyangkut keistimewaan Yogyakarta adalah membicarakannya antara pemerintah dan pemangku kepentingan di Yogyakarta karena keduanya memiliki pandangan Konstitusional yang harus dihormati,berikut kutipan teks beritanya : “Saya hanya ingin mengatakan,dua-duanya memiliki pandangan konstitusional yang harus dihormati, Silahkan diperdebatkan di parlemen.” Treatment Recommendation. Kompas menyarankan agar pemerintah tidak lagi membuat persoalan baru yang tidak perlu terkait dengan
59
keistimewaan Yogyakarta seperti pernyataan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin berharap pemerintah tak membuat persoalan baru yang tidak perlu terkait keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah sudah memiliki banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.” Edisi
: Kamis, 2 Desember 2010
Judul : Dengarkan Aspirasi Rakyat Rubrik : Headline Define Problem. Rakyat ingin aspirasinya didengarkan oleh Presiden SBY dan Pemerintah pusat karena Undang-Undang Keistimewaan DIY adalah untuk kepentingan rakyat,berikut kutipan teks beritanya : “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah pusat diminta mendengarkan aspirasi penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. UndangUndang tentang keistimewaan DIY adalah untuk kepentingan rakyat Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Diagnose Causes. Ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang tergabung dalam berbagai elemen akhirnya melakukan unjuk rasa didepan Gedung DPRD DIY agar aspirasinya didengarkan, selain itu mereka menolak konsep Parardhya karena dianggap tidak cocok dan tidak bisa diterima,berikut kutipan teks beritanya : “Ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai bagian dari keistimewaan DIY,yang tergabung dalam berbagai elemen seperti Paguyuban Dukuh DIY Semarsemboga,Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-DIY Ismaya,Gerakan Semesta Rakyat Yogya,Kawulo Ngayogyakarta Hadininggrat,dan warga lainnya berunjuk rasa di gedung DPRD DIY.” “Mereka menolak konsep Parardhya dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan
60
Yogyakarta versi Pemerintah. “Konsep itu tidak cocok dan tidak bisa diterima “,kata Sukiman.” Make Moral Judgement. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin di Jakarta menyatakan perlu kearifan dari pemerintah agar tidak terjadi iritasi persoalan yang tidak perlu,berikut kutipan teks beritanya : “Perlu kearifan dari Pemerintah agar tak ada iritasi persoalan yang tak perlu. Waktunya tidak tepat jika Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat.” Treatment Recommendation. Kompas menyarankan agar Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi rakyat secara jernih karena itu perlu dilakukan dialog secara langsung antara pemerintah pusat dengan tokoh masyarakat dan masyarakat di Yogyakarta sebagai bagian dari rakyat Indonesia,hal ini sesuai dengan pernyataan Achiel dalam kutipan teks berita berikut ini : “Untuk bisa mendengarkan secara jernih aspirasi rakyat DIY,Presiden bisa berdialog langsung dengan rakyat dan tokoh masyarakat di DIY. DPR dan Menteri Dalam Negeri juga bisa bertemu dengan rakyat DIY. Jika masih meragukannya,referendum untuk mengetahui kemauan rakyat DIY bisa saja dilakukan.” Kompas merekomendasikan agar pemerintah menyepakati penetapan karena mekanisme penetapan tidak bertentangan dengan demokrasi sesuai dengan pernyataan dari Mantan Ketua Tim Kerja DPD yang membahas penyusunan RUU Keistimewaan DIY Paulus Yohanes Sumino,berikut kutipan teks beritanya : “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena itu,seharusnya pemerintah menyepakati penetapan kepala daerah sebagai salah satu keistimewaan Yogyakarta.”
61
Edisi
: Sabtu, 4 Desember 2010
Judul : Sikap Pemerintah disesalkan Rubrik : Headline Define Problem. Masyarakat menyesalkan sikap pemerintah yang tetap mengusulkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUUK DIY,berikut kutipan teks beritanya : “Berbagai elemen masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyesalkan sikap pemerintah yang tetap mengusulkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.” Diagnose Causes. Berbagai elemen masyarakat merasa kecewa dan menyesalkan sikap pemerintah yang tetap pada keputusan untuk mengajukan dalam draf RUUK DIY tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti ungkapan Ketua DPRD DIY Yoeke Agung Laksana dalam kutipan teks berita berikut ini : “Kami menyesalkan sikap pemerintah yang berbeda dengan aspirasi rakyat DIY. Akan tetapi,kami menghormati pilihan yang diambil pemerintah itu.” Make Moral Judgement. Kompas menjelaskan hubungan antara antara Presiden dan Sultan Hamengku Buwono X dalam keadaan yang baikbaik saja. Media terkesan mengadu domba terkait perdebatan seputar posisi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang semakin memanas,dalam pernyataan Presiden SBY seperti kutipan dari teks berita berikut : “Saya dengan Pak Sultan enggak ada apa-apa,diadu-adu ,senengannya media. Saya menghormati Pak Sultan. Beliau juga menghormati saya. Itulah,tetapi jadi berita terus. Ya, kita harus sabar Pak Sultan.”
62
Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar Sultan HB dan Paku Alam tetap menjadi orang nomor satu dan dua di DIY yang lebih tinggi dari Gubernur,hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi,berikut kutipan teks beritanya : “Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzy seusai penganugrahan penghargaan menegaskan lagi, Pemerintah mengusulkan Sultan HB dan Paku Alam tetap menjadi orang nomor satu dan dua di DIY. Mereka lebih tinggi daripada Gubernur.” Edisi
: Senin, 6 Desember 2010
Judul : Negara Akui Keistimewaan Rubrik : Headline Define Problem. Sebagai Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk oleh sekumpulan daerah dengan beragam latar belakang oleh kerena itu sejak awal Negara mengakui keistimewaan daerah-daerah yang diakui konstitusi,berikut kutipan teks beritanya : “Sebagai Negara Kesatuan. sekumpulan daerah dengan beragam karena itu sejak awal pendiri negeri keistimewaan daerah-daerah yang keistimewaan itu tetap berlangsung.”
Republik Indonesia terbentuk oleh latar belakang pembentukannya. Oleh ini mengakui adanya kekhususan atau diakui konstitusi. Sampai saat ini
Diagnose Causes. Pendiri Negeri ini mengakui adanya keistimewaan daerah-daerah yang diakui secara konstitusi dan tidak menutup kemungkinan akan ada daerah istimewa yang baru lagi dengan memperhatikan berbagai faktor sejarah dan asal-usul,dan kepentingan rakyat . Seperti dalam kutipan teks berita berikut ini : “Bahkan,diingatkan dengan memperhatikan berbagai faktor sejarah, asal-usul,dan kepentingan kesejahteraan rakyat,bisa saja ada daerah khusus atau istimewa baru di Indonesia,melengkapi daerah yang ada saat ini.”
63
Make Moral Judgement. Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DIY Ahmad Sumiyanto menganggap wajar jika Sultan dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY karena mereka dicintai oleh masyarakat Yogyakarta,berikut kutipan teks beritanya : “Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DIY Ahmad Sumiyanto menuturkan,apabila dirunut dari sejarah,wajar jika Sultan dan Paku alam yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Itu best value menurut kultur DIY. Masyarakat DIY menginginkan itu. Sultan dicintai rakyat Yogya. Di situlah arti demokrasi.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar menyetujui penetapan karena hal itu merupakan aspek yang tersisa dalam kaitan keistimewaan Yogyakarta sesuai dengan pernyataan Fajrul Faalaq, berikut kutipan teks beritanya: “Satu-satunya aspek dari DIY yang tersisa terkait dengan keistimewaannya ialah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersifat turun-temurun.” Edisi
: Kamis, 9 Desember 2010
Judul : Warga Dukung Penetapan Rubrik : Headline Define Problem. Sebagian besar warga setuju pada penetapan dan menolak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,hal ini seperti kutipan teks berita berikut ini : “Sejumlah elemen masyarakat,parlemen,dan tokoh partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta,secara serentak menyatakan sikap,bahkan turun kejalan. Mereka menyerukan dukungan terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.”
64
Diagnose Causes. Demi ikut memperjuangkan dan menyatakan dukungan terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur maka Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran
Haryo
(GBPH)
Prabukusumo
memutuskan
mundur
dari
jabatannya,berikut kutipan teks beritanya : “Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat di Yogyakarta Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumokan mundur dari jabatannya. Putra Sultan Hamnegku Buwono IX ini menegaskan dirinya ikut memperjuangkan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RUU Keistimewaan DIY.” Make Moral Judgement. Keputusan mundur yang disampaikan Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dilakukan karena ia turut memperjuangkan penetapan dan demi membela harga diri dan martabat Sultan Hamengku Buwono IX,berikut kutipan teks beritanya : “Saya memperjuangkan penetapan karena saya membela harga diri dan martabat Bapak (Sultan Hamengku Buwono IX).” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar pemerintah menerima aspirasi rakyat untuk tidak melakukan pemilihan kepala daerah di Yogyakarta,karena berdasarkan sejarahnya maka pemerintah tidak perlu ragu untuk memasukkan pasal penetapan Gubernur dan Wakil gubernur,berikut kutipan teks beritanya yang sesuai dengan pernyataan Sri Suryani : “Berdasarkan kesejarahan DIY,tidak perlu ragu memasukkan pasal penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta.”
65
Edisi
: Sabtu, 11 Desember 2010
Judul : Setgab Terpecah Soal Yogyakarta Rubrik : Headline Define Problem. Setgab ternyata terpesah dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta,berikut kutipan teks beritanya : “Enam partai politik anggota sekretariat gabungan partai politik Pendukung Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono ternyata terpecah mengikapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.” Diagnose Causes. Perpecahan Setgab soal Yogyakarta terungkap dalam pernyataan yang dikemukakan para pemimpin secara terpisah, ada yang setuju dan mendukung penetapan sesuai dengan keinginan warga Yogyakarta dan ada yang memilih untuk menunggu RUU keistimewaan diserahkan kepada DPR,berikut kutipan teks beritanya : “Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, Partai Demokrat akan mendukung keputusan pemerintah terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta,termasuk jika diputuskan pengisian posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta dengan mekanisme pemilihan langsung.” “Namun anggota setgab yang lain bersikap berbeda. Mahfud Siddiq, Wakil Sekjen PKS,mengatakan partainya menyesuaikan diri dengan keinginan warga Yogyakarta yang menginginkan Penetapan. Sekretaris Fraksi PPP M Romahurmuziy menyatakan PPP mendukung penetapan. Golkar menurut ketua DPP Partai Golkar Proyo Budi Santoso,akan mempertahankan keistimewaan Yogyakarta.” “Dua Parpol,PAN dan PKB masih menunggu RUU Keistimewaan Yogyakarta diserahkan kepada DPR.” Make Moral Judgement. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarifuddin Hasan menyatakan ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan
66
termasuk yaitu menghormati keistimewaan Yogyakarta dan aspirasi warga Yogyakarta,berikut kutipan teks beritanya : “Seusai pertemuan kamis malam,anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri koperasi dan Usaha Kecil menengah Syarifuddin Hasan menyatakan,ada tiga hal yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama,Setgab menghormati keistimewaan Yogyakarta. Kedua,sesuai konstitusi,setiap kepala daerah dan kepala Pemerintahan dipilih secara demokratis. Ketiga,Komunikasi dengan rakyat Yogyakarta harus ditingkatkan.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk menolak konsep Gubernur utama karena Gubernur DIY harus cuma satu saja sesuai dengan aspirasi rakyat Yogyakarta selama ini,berikut kutipan teks beritanya : “Namun sejumlah elemen masyarakat DIY menolak konsep Gubernur utama. Gubernur DIY cukup satu saja yang dingkat dari mekanisme penetapan sesuai aspirasi rakyat.” Edisi
: Minggu 12 Desember 2010
Judul : Kalla : Pemerintah Yogyakarta Demokratis Rubrik : Umum Define Problem. Pemerintahan Yogyakarta dianggap tidak sesuai dengan sistem pemerintahan yang demokratis,padahal selama ini sistem pemerintahan di Yogyakarta sudah berjalan dengan baik,seperti pernyataan Yusuf Kalla yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Keistimewaan DIY harus dijaga. Apalagi,selama ini pemerintah DIY sudah berjalan demokratis.” Diagnose Causes. Pemerintahan Provinsi DIY dibawah kepemimpinan Sultan
Hamengku
Buwono
X
amat
keistimewaannya,berikut kutipan teks beritanya :
merakyat
dan
itulah
67
“Menurut Kalla,Pemerintahan Provinsi DIY dibawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X amat merakyat,itulah keistimewaan Yogyakarta.” Make Moral Judgement. Warga Papua terkejut karena ternyata DIY diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat,berikut kutipan teks beritanya : “Menurut Yopi warga Papua terkejut karena ternya DIY sebagai “Anak Sulung” Negara Kesatuan Republik Indonesia pun diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Apabila hal itu dibiarkan,daerah lain juga bisa tidak dihargai pusat.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar elemen pendukung keistimewaan Yogyakarta bersikap tegas dalam perjuangan mereka,seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Prabukusumo minta seluruh elemen masyarakat pendukung keistimewaan tegas bersikap terkait penetapan Gubernur dan Wakil gubernur . Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo Sukirman menegaskan perjuangan keistimewaan DIY tidak akan pernah berhenti.” Edisi
: Senin, 13 Desember 2010
Judul : Ribuan Orang Akan Hadiri Sidang Paripurna Rubrik : Headline Define Problem. Masyarakat menunjukkan dukungannya akan penetapan sebagai keistimewaan Yogyakarta akan menghadiri sidang Paripurna di kantor DPRD DIY. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat perlu mendengarkan aspirasi rakyat. Seperti dalam kutipan teks berita berikut ini : “Ribuan warga Yogyakarta diperkirakan akan menghadiri Sidang Paripurna DPRD DIY yang akan menetapkan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.”
68
Diagnose Causes. Ribuan orang yang meghadiri rapat paripurna kemungkinan mencapai 10.000 orang sesuai dengan pernyataan Pemimpin Gerakan Rakyat Mataram (GERAM) Widihasto Wasana ,berikut kutipan teks beritanya : “Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu. Jumlahnya kemungkinan bisa mencapai 10.000 orang.” “Widihasto menambahkan bukan hanya warga DIY yang akan turut dalam aksi itu,melainkan juga warga luar Yogyakarta yang berdomisili di DIY. Mereka sudah menyatakan akan ikut serta.” Make Moral Judgement. Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengibarkan
berdera
Merah
Putih
setengah
tiang
sebagai
wujud
keprihatinan,berikut kutipan teks beritanya : “Walikota Yogyakarta Herry Zudianto dikediaman pribadinya mengibarkan Bendera Merah Putih setengah tiang sebagai wujud keprihatinan bahwa masalah RUU Keistimewaan DIY ini telah menimbulkan gejala perpecahan bangsa Indonesia.” Treatment Recommendation. Kompas menganjurkan agar Polemik segera dihentikan dengan memilih persatuan,seperti dalam pernyataan Surya Paloh yang dikutip dalam teks berita berikut ini: “Agar Polemik bisa dihentikan, kalau memang daerah istimewa lebih menjamin persatuan, ya sebaiknya dipilih persatuan.” Edisi
: Selasa, 14 Desember 2010
Judul : Yogyakarta Tentukan Sikap Rubrik : Headline Define Problem. Sikap pemerintah yang tidak juga mengesahkan RUUK DIY yang berdasarkan aspirasi rakyat adalah memilih penetapan dan menentang pemilihan membuat rakyat Yogyakarta menetapkan sikap dengan
69
datang ke DPRD untuk menyaksikan rapat Paripurna,seperti kutipan dalam teks berita berikut : “Puluhan ribu warga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tumpah ruah di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Massa tidak tertampung dihalaman DPRD sehingga memadati sepanjang Jalan Malioboro, Yogyakarta.” Diagnose Causes. Rakyat Yogyakarta menetapkan sikap dengan datang ke DPRD untuk menyaksikan rapat Paripurna,dimana dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan untuk mendukung dan mengusulkan penetapan,berikut kutipan teks beritanya : “Warga menyaksikan rapat paripurna DPRD Provinsi DIY yang menghasilkan keputusan mendukung dan mengusulkan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.” Make Moral Judgement. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum,dan Keamanan Djoko Suyatno bahwa proses demokrasi harus dihormati,berikut kutipan teks beritanya : “Pembahasan RUU Keistimewaan DIY tak mengabaikan keutuhan NKRI,UUD 1945 ,dan tidak boleh mengingkari keistimewaan DIY. “Kita hormati proses demokrasi dengan baik,” katanya. Aspirasi dimasyarakat pasti akan ditangkap dengan baik oleh Pemerintah.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD bukan pemilihan langsung,sesuai dengan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Pemerintah mengusulkan pengisian Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD bukan pemilihan langsung. Pengisian jabatan itu diatur dalam draf RUU Keistimewaan DIY yang disusun pemerintah.”
70
Edisi
: Rabu, 15 Desember 2010
Judul : Warga Kecewa Tanggapan Pusat Rubrik : Headline Define Problem. Warga merasa kecewa dengan tanggapan pemerintah pusat yang mengabaikan aspirasi warga Yogyakarta dalam pengambilan keputusan dalam RUUK DIY,seperti kutipan teks berita berikut ini : “Warga pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY,sebagai wujud keistimewaan DIY,kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan aspirasi rakyat DIY. Mereka kecewa karena aksi warga DIY mendukung penetapan itu tidak dianggap cukup oleh pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri.” Diagnose Causes. Komentar Mendagri telah menimbulkan kekecewaan yang besar bagi warga DIY,hal ini seakan memperjelas bahwa pemerintah pusat memang akan mengabaikan aspirasi warga Yogyakarta. Berikut ini pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi dalam kutipan teks berita berikut ini : “Unjuk rasa senin lalu tidak mewakili aspirasi rakyat DIY secara keseluruhan. Ia yakin tidak seluruh penduduk DIy,yang berjumlah 3,5 juta,sepakat dengan penetapan itu.” Make Moral Judgement. Ketua Gerakan Semesta Rakyat Jogja Sunyoto menyatakan jika aspirasi warga diabaikan maka akan memancing kemarahan rakyat,berikut kutipan teks beritanya : “Pemerintah pusat keterlaluan jika mengabaikan aspirasi warga DIY yang sudah jelas diusung dan disampaikan dalam aksi besar-besaran pada rapat paripurna DPRD DIY. Jika aspirasi warga diabaikan,hal itu akan memancing kemarahan rakyat.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar mendengarkan aspirasi rakyat secara keseluruhan tidak hanya mendengarkan
71
aspirasi warga Yogyakarta seperti yang dinyatakan oleh Gamawan Fauzi, berikut ini kutipan teks beritanya: “Keistimewaan Yogyakarta adalah keputusan Rakyat Indonesia. Keputusan mengenai hal khusus atau istimewa mesti ditanyakan kepada rakyat Indonesia,yang diwakili DPR. Tak semata-mata berdasarkan pada pendapat warga Yogyakarta,dalam hal ini diwakili DPRD.” Edisi
: Kamis, 16 Desember 2010
Judul : Presiden Yodhoyono Ajak Cari Titik Temu Rubrik : Headline Define Problem. Perbedaan pendapat pemerintah pusat dan warga DIY maka perlu dilakukan titik temu untuk penyelesaian polemik keistimewaan Yogyakarta,seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Vernando Wanggai, Mengajak semua pihak mencari titik temu atas model kepemimpinan di Derah Istimewa Yogyakarta. Soal kepemimpinan ini di DIY dinilai kini terbagi dua.” Diagnose
Causes.
Titik
temu
diharapkan
mencapai
tatanan
demokrasi,hal ini diungkapkan oleh Velix disela-sela kunjungan mendampingi Presiden SBY,berikut kutipan teks beritanya : “Kedua pandangan itu didasarkan pada pasal 1 B Ayat (1) atau Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Titik temu diharapkan mencapai tatanan yang demokratis ,bersifat istimewa ,serta tetap memberikan hak,peran, dan peluang besar kepada ahli waris Kesultanan Yogyakarta dan Puro Paku alaman. UUD 1945 menyatakan,Negara mengakui dan menghormati daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Namun, UUD 1945 juga menyatakan Gubernur,Bupati,dan Wali Kota dipilih secara demokratis.” Make Moral Judgement. Menurut Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sudjarwad kebijaksanaan kedua pemimpin dinilai penting dalam penyelesaian masalah,berikut kutipan teks beritanya :
72
“UGM siap memediasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sultan Hamengku Buwono X terkait penyelesaian RUU Keistimewaan DIY. Kebijaksanaan kedua pemimpin ini dinilai penting untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa buang banyak energi.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan agar dirajut keseragaman dengan daerah lain dalam mencapai sebuah kesepakatan, seperti yang dikutip dalam teks berita berikut ini : “Keistimewaan Yogyakarta perlu dirajut dengan keseragaman di daerah lain sehingga menjadi hal yang positif untuk bangsa.” Edisi
: Jumat, 17 Desember 2010
Judul : Dewan Bahas RUU DIY pada Awal 2011 Rubrik : Headline Define Problem. Rancangan Undang-Undang tentang keistimewaan Yogyakarta akan menjadi prioritas dalam pembahasan DPR,seperti kutipan dalam teks berita berikut ini : “Rancangan Undang-Undang tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai dibahas DPR dan Pemerintah awal tahun 2011. DPR memastikan RUU Keistimewaan Yogyakarta ini akan menjadi proritas pembahasan.” Diagnose Causes. Penetapan awal 2011 untuk membahas RUUK DIY terjadi karena DPR besok mulai reses karena itu pembahasan diagendakan pada sidang depan,berikut kutipan teks beritanya : “Kepastian jadwal pembahasan itu dikatakan Wakil ketua DPR Pramono Anung W,Besok DPR mulai reses, karena itu pembahasan diagendakan pada sidang depan.” Make Moral Judgement. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pemerintah seperti mengadu Sultan dan Paku Alam dengan kerabatnya dalam pemilihan Gubernur/Wagub,berikut kutipan teks beritanya :
73
“Pemerintah tidak ingin seperti mengadu Sultan dan Paku Alam dengan kerabatnya dalam pemilihan Gubernur/Wagub,karena itu jika keduanya mencalonkan diri kerabat keraton atau Puro PakuAlaman tak bisa mencalonkan diri.” Treatment Recommendation. Kompas merekomendasikan untuk mendukung penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub,berikut kutipan teks beritanya : “DPRD DIY memutuskan mendukung penetapan Sultan HB dan Paku Alam yang bertahta sebagai Gubernur dan Wagub DIY. Keputusan ini bukan karena tekana publik melainkan murni berangkat dari sikap fraksi yang menyerap aspirasi konstituennya.” B. PEMBAHASAN Setelah diuraikan pada frame masing-masing dari tiap edisi berita Harian Kompas,selanjutnya yaitu membuat sebuah ruang khusus guna melihat bagaimana pola-pola framing yang digunakan media cetak ini dalam proses mengkontruksi berita seputar polemik keistimewaan Yogyakarta. Pada bagian pembahasan ini seluruh berita dianalisis dengan menggunakan perangkat model framing Robert Entmen,dimana dalam memframing berita dibagi atas dua aspek yaitu seleksi isu dan penonjolan hanya pada aspek tertentu sebagai bahan berita. Selanjutnya Robert Entman mengonsepsikan dua aspek utama tersebut dalam perangkat framing sebagai berikut : 1. Definisi masalah (Defining Problems) yaitu menjelaskan masalah apa yang menjadi topik berita. 2. Memperkirakan sumber masalah (Diagnose Causes) yaitu melihat penyebab masalah yang menjadi berita.
74
3. Membuat keputusan moral (Make Moral Judjement/Evaluation) yaitu menilai moral apa disajikan dalam berita untuk menjelaskan masalah atau nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasikan masalah. 4. Menekankan penyelesaian (Treatment Recommendation) yaitu penyelesaian apa yang ditawarkan utnuk menyelasaikan masalah. Elemen apa yang dipakai wartawan/media yaitu jalan yang dipilih wartawan untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan pembahasan dari frame pemberitaan mengenai polemik keistimewaan Yogyakarta yang dipicu kembali oleh pernyataan Presiden SBY pada bulan November 2010 – Desember 2010 di Harian Kompas. 1. Frame Kompas Terkait Pemberitaan Tentang Status Keistimewaan Yogyakarta. Harian Kompas mengidentifikasikan pernyataan Presiden SBY sebagai masalah yang memicu perdebatan dari berbagai pihak dan telah dianggap menyinggung secara langsung status keistimewaan Yogyakarta yang memiliki status sejarah yang kuat dimana keistimewaan itu sendiri merupakan penetapan secara langsung Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur,hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan Konstitusi. Pada pemberitaan Harian Kompas Minggu 28 November 2010 dengan judul “Sultan : Pemerintahan DIY Bukan Monarki” dimana dalam hal ini Harian Kompas dengan jelas menonjolkan pernyataan Sultan Hamengku
75
Buwono yang menolak pemerintahannya disebut sebagai Monarki,seperti dalam kutipan berita berikut in : “Saya tidak tahu dengan sistem Monarki yang dimaksud pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi yang lain,sesuai dengan Undang-Undang Dasar,UU,dan peraturan pelaksanaannya.” Pada Pemberitaan Selasa,20 November 2010 harian Kompas menonjolkan bagaimana masyarakat merasa marah dan bertekad melakukan perlawanan jika Presiden dan Pemerintah pusat tetap memaksakan Konsep pemilihan Gubernur dan Wagub,para pendukung ketetapan akhirnya kembali bereaksi keras setelah Presiden SBY menyinggung tentang status Keistimewaan Yogyakarta. Tidak hanya menyoroti tanggapan dari Sultan namun Harian Kompas juga menunjukkan bagaimana Presiden SBY berusaha meralat ucapannya seperti yang disampaikan Juru bicara kepresidenan Julian Aldrian Pasha bahwa Presiden akan menjelaskan tentang pernyataannya tersebut karena banyak pihak yang telah salah mengartikannya. Ini adalah upaya Pemerintah untuk meredam reaksi rakyat Yogyakarta. Pada Pemberitaan Rabu,1 Desember 2010 dengan judul “Salah Paham Soal Yogyakarta” Kompas menunjukkan dengan jelas seperti dalam kutipan berita berikut ini : “Presiden berkehendak dalam proses pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan DIY memaksimalkan keistimewaan daerah itu,yakni dalam bidang adat dan budaya. Namun,banyak pihak yang menanggapi secara keliru pernyataan Presiden itu. Julian menilai banyak persepsi dan penerjemahan pernyataan Presiden yang tak tepat oleh berbagai kalangan,beberapa hari ini. Oleh karena itu Presiden akan memberikan penjelasan mengenai hal itu.”
76
Pada pemberitaan kamis 2 Desember 2010 dengan judul “Dengarkan aspirasi Rakyat” Kompas dengan tegas menonjolkan agar pemerintah mau mendengarkan aspirasi rakyat bukannya memaksakan kehendak. Ratusan pendukung penetapan dengan jelas mengambil sikap. Kompas menonjolkan bagaimana upaya masyarakat Yogyakarta mendukung Penetapan dan tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat. Pada Pemberitaan Sabtu, 4 Desember 2010 dengan judul berita “ Sikap Pemerintah Disesalkan” Kompas menonjolkan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemerintah pusat yang terkesan mengabaikan aspirasi sebagian besar warga Yogyakarta yang mendukung penetapan. Warga akhirnya kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DIY agar aspirasinya didengarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan faktor sejarah Yogyakarta sebagai daerah istimewa menjadi pembicaraan penting dalam RUU keistimewaan Yogyakarta dimana aspirasi rakyat adalah pro terhadap penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Pemberitaan Senin, 6 Desember 2010 dengan judul “ Negara Akui Keistimewaan” Harian Kompas dengan tegasa menonjolkan bahwa Negara memang harusnya mengakui keitimewaan tiap-tiap daerah begitupun dengan Yogyakarta. Berdasarkan sejarah keistimewaan Yogyakarta bukanlah pemberian dari bangsa Indonesia namun merupakan hasil perjuangan dari rakyat Yogyakarta sendiri dibawah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono IX di masa sebelum kemerdekaan hingga di awal
77
kemerdekaan dukungan masyarakat Yogyakarta terhadap Indonesia terus berlangsung. Seperti pernyataan Sosiolog Hotman Siaahandari Unair Surabaya menyebutkan Keistimewaan Yogyakarta tidak patut dipertanyakan lagi. Pemerintah pusat juga tidak sepatutnya menyebut Keraton Yogyakarta sebagai bagian dari Monarki. “Mereka yang mempertanyakan keistimewaan Yogyakarta tidak megerti sejarah dan sumbangan Yogyakarta”. Pemberitaan Kamis,9 Desember 2010 dengan judul “Warga Dukung Penetapan” kembali Harian Kompas menonjolkan bahwa Warga memang menginginkan penetapan diakui dalam RUU Keistimewaan DIY,hal ini merupakan aspirasi rakyat yang terus diabaikan Pemerintah Pusat dan Presiden SBY. Walaupun sebenarnya pada kenyataan yang terjadi Setgab sendiri terpecah pendapatnya soal Yogyakarta ini ditonjolkan pada pemberitaan Sabtu,11 Desember 2010 dengan judul “Setgab terpecah Soal Yogyakarta” ada yang mendukung penetapan,dan ada juga yang memilih menunggu keputusan setelah RUU Keistimewaan itu diserahkan kepada DPR untuk dibicarakan dan dibahas. Pada Pemberitaan Minggu, 12 Desember 2010 kembali Kompas menonjolkan bahwa Yogyakarta dan Pemerintahannya memang demokratis dan tidak sesuai dengan Tuduhan Presiden SBY yang menganggap Pemerintahan yang dianut Yogyakarta bersikap monarki. Pada pemberitaan Senin, 13 Desember 2010dengan judul berita “Ribuan Orang akan Hadiri Sidang Paripurna” Kompas kembali menonjolkan mengenai dukungan terhadap penetapan dalam RUU
78
Keistimewaan DIY dan dukungan itu bukan hanya berasal dari warga Yogyakarta namun juga ada dari Warga Luar yang berdomisili di Yogyakarta. Pemeberitaan Selasa, 14 Desember 2010 dengan judul “Yogyakarta Tentukan sikap”,Kompas kembali menonjolkan tentang warga Yogyakarta yang terus menunjukkan dukungannya terhadap status keistimewaan Yogyakarta,inilah aspirasi rakyat dan harusnya pemerintah mau mendengarkan,bila rakyat menginginkan penetapan lalu apa lagi yang ditunggu pemerintah untuk segera memutuskannya. Pemberitaan Rabu,15 Desember 2010 dengan judul “Warga Kecewa Tanggapan Pusat” harian Kompas menunjukkan bagaimana sebenarnya tanggapan pusat terhadap aspirasi rakyat,dengan jelas ditonjolkan bagaimana aspirasi rakyat begitu saja diabikan dan tidak dianggap oleh pemerinta pusat. Pada pemberitaan Kamis,16 Desember 2010 dengan judul “ Presiden Yudhoyono Ajak Cari Titik temu” Kompas menonjolkan bahwa pemerintah berupaya mencari jalan dan formula yang tepat untuk mempertemukan keinginan rakyat dan pemerintah. Pada Pemberitaan Jumat,17 desember 2010 dengan Judul “Dewan Bahas RUU DIY pada Awal 2011” Kompas menunjukkan bagaimana kelanjutan dari RUU Keistimewaan DIY dan Masyarakat Yogyakarta hanya bisa menunggu kepastian akan disetujui atau tidaknya penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.
79
Sikap pemerintah pusat terkesan menarik ulur RUU keistimewaan Yogyakarta untuk segera disahkan. Aspirasi rakyat adalah setuju pada penetapan dengan munculnya berbagai dukungan dari elemen masyarakat dan pendapat para ahli yang turut memperkuat kenapa status Yogyakarta seharusnya tetap menjadi Istimewa. Seperti pernyataan seniman Yogyakarta Nano Asmorodono,seniman ketoprak. “Kalau ada survey yang mengatakan 71 persen warga DIY setuju pemilihan ,itu survey meragukan,warga DIY mendukung penetapan”. Lalu pada pemberitaan lainnya dukungan masyarakat Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk menghadiri sidang Paripurna. Seperti dalam pernyataan pemimpin gerakan rakyat Mataram Widihasto Wasan Putra. “Berbagai elemen warga akan menghadiri rapat paripurna itu. Kemungkinan mencapai 10.000 orang”. Makna wacana Presiden SBY terhadap keistimewaan Yogyakarta sudah jelas yaitu menolak mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menstigma prose tersebut sebagai Monarki. Perasaan Publik yang terluka dan menganggap tafsiran Demokrasi Presiden SBY terhadap Yogyakarta hendak merubah sistem yang mengayomi dan selama ini dipegang masyarakat Yogya menjadi terusik dan memicu terjadinya mobilisasi massa sebagai symbol perlawanan politik. Seperti Kutipan berikut : “Pendukung Penetapan Gubernur-Wagub kembali berunjuk rasa mengecam Presiden SBY yang tetap mengusulkan Pemilu Kepala Daerah dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Ratusan warga yang tergabung dalam gerakan gerakan rakyat Mataramberunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta”.
80
Penilaian atas pernyataan Presiden SBY yang semakin memperkeruh suasana dengan menyinggung keistimewaan Yogyakarta sebagai Monarki dan tidak sesuai dengan demokrasi jelas tidak mendasar,ditambah lagi dengan tidak tegasnya pemerintah pusat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan polemik RUU keistimewaan Yogyakarta membuat rakyat terutama warga Yogyakarta menjadi bingung,bahkan aspirasi mereka seakan tidak didengarkan. Dengan pertimbangan faktor histories yang panjang dari Yogyakarta serta adanya dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur mengenai keistimewaan daerah-daerah tertentu
yang ada di Indonesia.
Dalam konstitusi hasil perubahan,daerah khusus/istimewa itu tetap diakui dan disebutkan meskipun dalam pasal yang berbeda. Pasal 18B ayat 1 (UUD 1945). “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal 18 ayat 2 juga menegaskan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup,sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Walaupun demikian pasal 18 ayat 4 UUD 1945,hasil perubahan tahun 2000 menyebutkan : “Gubernur,Bupati,dan Walikota masing-masing kepala daerah pemerintahan daerah Provinsi,Kabupaten,dan Kota dipilih secara Demokrasi”.
81
Dan Ayat 7 menyatakan : “Susunan dan tata cara penyelenggara pemerintahan diatur dengan Undang-Undang”. Menurut Fajrul Faalaq provinsi lain yang mendapatkan status istimewa telah memiliki Undang-Undang yang mengatur keistimewaan tersebut,hanya Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum memiliki UndangUndang tersebut. Karena itu perlu segera adanya Undang-Undang yang mengatur keistimewaan Yogyakarta demi menyelesaikan polemik yang sudah berlangsung bertahu-tahun tanpa keputusan yang jelas. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang masih mempertahankan kata “istimewa” dalam Undang-Undangnya yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1950. Draf Rancangan Undang-Undang yang diusulkan Rakyat Yogyakarta,Dewan Pertimbangan Daerah (DPD),dan Pemerintah tetap mempertahankan kata Istimewa tersebut. Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana menyayangkan jika RUU keistimewaan DIY yang diserahkan kepada DPR masih berisi mekanisme pemilihan untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wagub itu berarti pemerintah tidak mengakomodasi aspirasi rakyat Yogyakarta. Dalam berita-berita yang ditampilkan, maka Harian Kompas merekomendasikan untuk mendengarkan Aspirasi rakyat dalam penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) keistimewaan Yogyakarta, Presiden SBY dan pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian yang baik dari polemik keitimewaan ini. Masyarakat perlu segera mengetahui keputusan akhir dari draf RUU
82
keistimewaan
Yogyakarta
untuk
mencegah
terjadinya
Polemik
berkepanjangan. Keistimewaan Yogyakarta tidak terjadi begitu saja dan bukan persembahan dari Indonesia,maka Pemerintah pusat perlu melakukan pertimbangan
lebih
lanjut
mengenai
status
Yogyakarta
dengan
mempertimbangkan dasar sejarah pembentukan Daerah Yogyakarta sebagai wilayah Istimewa di Indonesia. Sejak awal pemerintah memang bersikukuh bahwa Gubernur dan Wagub harus dipilih. Pada tahun 2009 pembahasan RUU keistimewaan Yogyakarta mentok karena pemerintah dan DPR belum juga menyepakati mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta. Pemerintah menginginkan pemilihan sedangkan DPR tetap menginginkan penetapan. Bagi Pemerintah penyusunan RUU keistimewaan Yogyakarta tidaklah mudah ,sepertinya draf ini memang istimewa,berbagai upaya telah dilakukan pemerintah unuk penyusunan draf Undang-Undang keistimewaan ini namun belum juga ditemui jalan untuk bisa menyusunnya tanpa melanggar peraturan diatasnya. “Untuk kepentingan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang ,Kementrian Dalam Negeri juga meminta lembaga survey untuk melakukan survey mengenai apa yang diinginkan masyarakat Yogyakarta”. Dari segi moralnya Penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku alam sebagai Gubernur dan Wagub merupakan kearifan local dan
83
merupakan keinginan warga Yogyakarta sendiri jadi hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi dan ini demokrasi. Menurut Velix Presiden Ingin rumusan model pemerintahan DIY tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,dilanjutkan dalam kutipan sebagai berikut : “Presiden menaruh hormat kepada rakyat DIY,Penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang keistimewaan Yogyakarta adalah amanat konstitusi. Pemerintah juga ingin memberikan payung hukum yang jelas perihal otonomi asimetris bagi Yogyakarta”. Dalam berita-berita yang ditampilkan, maka Harian Kompas merekomendasikan untuk mendengarkan Aspirasi rakyat dalam penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) keistimewaan Yogyakarta, Presiden SBY dan pemerintah pusat perlu melakukan dialog dengan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian yang baik dari polemik keitimewaan ini. Masyarakat perlu segera mengetahui keputusan akhir dari draf RUU keistimewaan
Yogyakarta
untuk
mencegah
terjadinya
Polemik
berkepanjangan. Sikap pemerintah pusat yang seakan tidak mendengarkan aspirasi rakyat dalam proses sah RUU keistimewaan Yogyakarta dengan melakukan tarik ulur dan tidak segera menyelesaikan Polemik ini adalah sikap arogansi pemerintah
pusat
yang
membingungkan
rakyat
khususnya
warga
Yogyakarta yang setuju pada penetapan. Seperti dalam kutipan berikut ini : “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah pusat diminta mendengarkan aspirasi penduduk daerah istimewa Yogyakarta. UndangUndang tentang keistimewaan Yogyakarta adalah untuk kepentingan rakyat Yogyakarta dalam Negara kesatuan Republik Indonesia”.
84
Pada tanggal 1 Desember 2010 ratusan pendukung penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai bagian dari keistimewaan yang tergabung dalam berbagai elemen seperti Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-DIY Ismaya,Gerakan Semesta Rakyat Yogya,Kawulo Ngayogyakarta Hadininggrat, dan warga lainnya berunjuk rasa di depan gedung DPRD Yogyakarta. Mereka menolak konsep Parardya dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam RUU keistimewaan Yogyakarta,seperti
pernyataan
Archiel
yang
mendalami
hukum
keistimewaan Yogyakarta berikut ini : “Untuk bisa mendengarkan secara jernih aspirasi rakyat DIY ,Presiden bisa saja berdialog dengan rakyat dan para tokoh masyarakat di DIY,DPR dan Menteri Dalam Negeri bisa juga bertemu rakyat Yogyakarta. Jika masih meragukannya referendum untuk mengetahui kemauan rakyat Yogyakarta bisa saja dilakukan”. Tabel 3. Polemik
keistimewaan
Yogyakarta
pendapat antara Pemerintah
adalah
masalah
Pusat dengan
perbedaan
Keinginan
Warga
Yogyakarta (aspirasi Rakyat Yogyakarta). Define Problem
Masalah
perbedaan
pendapat
antara
Pemerintah Pusat dengan Keinginan Warga
Yogyakarta
(aspirasi
Rakyat
Yogyakarta) mengenai RUUK DIY. Diagnose Causes Make
Moral
Evaluation
Presiden SBY dan Pemerintah Pusat Judgement/
Penetapan
sebagai
bagian
dari
Keistimewaan Yogyakarta merupakan
85
kearifan lokal dan pemerintah perlu menghormati keinginan rakyat
yang
menginginkan penetapan. Treatment Recommendation
Presiden SBY dan Pemerintah Pusat diharapkan
dapat
melakukan
dialog
untuk mendapatkan kesepakatan hingga RUU bisa segera diputuskan, Pemerintah harus
mendengarkan
aspirasi
rakyat
untuk menyelesaikan polemik ini.
2. Posisi Harian Kompas dalam Pemberitaan Tentang Status Keistimewaan Yogyakarta. Dalam pemberitaan terkait Status keistimewaan Yogyakarta Harian Kompas dengan jelas memunculkan kecendrungannya untuk memposisikan dirinya sebagai media yang mendukung status keistimewaan Yogyakarta hal ini didasarkan pada faktor sejarah terbentuknya Yogyakarta menjadi bagain dari wilayah Indonesia, selain itu Pemberitaan Harian Kompas cenderung menunjukkan bahwa pemerintah pusat memang arogansi dalam memutuskan polemik penetapan dalam RUU Keistimewaan DIY,pemerintah terus mengabaikan aspirasi rakyat yang jelas menginginkan penetapan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY. Pemerintah terkesan menarik ulur proses RUU Keistimewaan DIY yang tidak segera memutuskan untuk menyelesaikan polemik tentang status keistimewaan Yogyakarta.
86
BAB V PENUTUP
V.1. SIMPULAN Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Harian Kompas membingkai berita tentang status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : Harian
Kompas
memaknai,membingkai,dan
berita
polemik
mengenai status keistimewaan Yogyakarta sebagai masalah yang sebenarnya bisa segera dituntaskan tanpa proses tarik ulur tentang RUU keistimewaan Yogyakarta yang sudah secara status dan sejarahnya sebenarnya tidak perlu lagi dipertanyakan mengenai keistimewaan,selain di dukung oleh Undang-Undang Dasar juga sama sekali tidak melanggar konstitusi.
Harian
Kompas
membingkai
pemberitaan
dimana
publik/khalayak diarahkan untuk menyetujui dan mendukung Penetapan Hamengku Buwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur karena tidak melanggar konstitusi serta sesuai dengan aspirasi rakyat. 2. Posisi Harian Kompas dalam Pemberitaan tentang Status Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : Harian Kompas menuliskan mengenai bagaimana pemerintah pusat telah begitu saja mengabaikan aspirasi rakyat yang pro pada penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu pada penguasa yang sedang
87
berkuasa di Daerah Istimewa Yogyakarta,karena hal inilah letak kestimewaan Yogyakarta sebagai sebuah Kerajaan dan sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Harian Kompas memposisikan dirinya sebagai Pendukung atas aspirasi rakyat yang pro pada penetapan dan menganggap Pemerintah sebagai pangkal permasalahan yang tidak segera menyelesaikan polemic mengenai Status keitimewaan DIY. V.2. SARAN Berdasarkan hasil penelitian maka Penulis memberi saran sebagai berikut : Harian Kompas sebagai institusi penghasil berita jurnalistik dalam hal ini sebagai surat kabar harian yang melayani publik secara luas dan nasional harus dapat memberikan pemberitaan yang berimbang dan aktual,tidak terpengaruh atau berpihak dalam hal pemberitaan karena bisa mempengaruhi opini masyarakat secara luas. Namun pemberitaan Harian Kompas tentang Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasari pada Objektif yang dilandasi pada kebenaran yaitu sesuai dengan Undang-Undang dan sesuai aspirasi rakyat maka akan menjadikan masyarakat memberi penilaian yang benar. Harian Kompas hendaknya bisa memberikan pemberitaan yang mempersatukan bangsa Indonesia,tidak sekedar memberi informasi secukupnya namun mengupas tuntas tentang suatu peristiwa secara lebih mendalam dan menyediakan ruang publik untuk beropini secara bebas. Selain itu informasi yang mencerdaskan masyarakat harusnya bisa
88
menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih memahami hakikat bangsanya sendiri.
89
Daftar Pustaka
A. Buku Teks : Abrar, Ana Nadya. 2011. Analisis Pers : Teori dan Praktik. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. Basrowi. 2005. Pengantar sosiologi. Bogor : Ghalia Indonesia. Baskoro,Haryadi,dan Sudomo sunaryo. 2010. Catatan Keistimewaan Yogya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
perjalanan
Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi : Teori,Paradigma, dan diskursus Teknologi Komunikasi Dalam Masyarakat. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif : komunikasi,Ekonomi,Kebijakan publik,dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Cangara, Hafied. 2005. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada. Eriyanto. 2008. Analisis Framing ; Konstruksi,Ideologi,dan Politik Media. Yogyakarta : LKiS Yogyakarta. Effendy, Onong Uchjana. 2008., Ilmu,Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung : Citra Aditya Bakti. Iswara, Luwi. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. LittleJohn, Foss. 2009. Teori Komunikasi ; Edisi 9. Jakarta : Salemba Humanika. Mohamad roem,dkk. 2011. Takhta Untuk Rakyat ; Celah-celah Kehidupan sultan Hamengku Buwono IX. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. ………….“Monarki Yogya” Inkonstitusional ? . 2011. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara. Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik ; Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
90
Nurudin, 2011. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Nurudin. 2011. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : PT RajaGrapindo Persada. Suwarno, P.J. 1994. Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 ; Sebuah Tinjauan Historis. Yogyakarta : Kanisius. Sunarto, adnan Hussein, dkk. 2011. Mix Methodologi Dalam Penelitian Komunikasi. Mata Padi Pressindo. Syam, Nina W. 2010. Filsafat sebagai akar Ilmu Komunikasi. Bandung : Simbiosa Rekatama Media. Yusra, Abrar. 2005. Biografi Komat-Kamit Selo Soemardjan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. B. Internet : http://www.anneahira.com/harian-kompas.htm http://www.kerajaannusantara.com/id/yogyakarta-hadiningrat/sejarah-umum/. http://pikiranpemuda.wordpress.com/2011/02/05/birokrasi-dalam-konstruksisosial-budaya-dan-mental-priyayi/. http://pakdetulus.blogspot.com/2011/04/buku-sejarah.html. http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_%28surat_kabar%29
