Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 115-132
ISSN. 1907-0489 April 2015
PEMBERDAYAAN FORUM KESEHATAN DESA (FKD) DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA THE EMPOWERMENT OF VILLAGE HEALTH FORUM (VHF) IN ALERTED VILLAGE DEVELOPMENT Didik G. Suharto, Kristina Setyowati Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta
[email protected] ABSTRAK Permasalahan yang dihadapi mitra (Forum Kesehatan Desa / FKD) dalam mengembangkan desa siaga dapat didekati dari aspek kapasitas manajerial dan aspek kapasitas pemahaman teknis kesehatan anggota. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan, dapat dijelaskan bahwa kegiatan difokuskan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pengelolaan kelembagaan FKD (khususnya pengelolaan kegiatan, sarana/prasarana, dan dana operasional); serta bagaimana kapasitas pengetahuan kesehatan dasar anggota FKD sebagai pelopor, fasilitator, dan motivator dalam mendukung promosi kesehatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program, yaitu: faktor yang bersumber dari pengurus/kader FKD, kelembagaan FKD, pemerintah desa, Dinas Kesehatan/Puskesmas, private sector/perusahaan, dan masyarakat. Kata kunci: desa; desa siaga, kemiskinan; pemberdayaan; kelembagaan ABSTRACT The problem the partner (Village Health Forum/VHF) encountered in developing alerted village could be approached from managerial capacity aspect and from the aspect of technical understanding capacity of members’ health. Considering the activity of service conducted, it could be explained that the activity focused on improving the members’ capacity in managing the institutionalism of VHF (particularly activity management, infrastructure and operating fund); and how the basic health knowledge capacity of VHF members as initiator, facilitator, and motivator supported the public health promotion. The activity of service to public in partner institution included: need assessment, institution capacity development, partnership development, and monitoring and evaluation. The factors affecting the program’s smoothness and success were: the factor deriving from VHF administrator/cadre, VHF institution, village government, Health Office/Public Health Center, private sector/company, and society. Keywords: empowerment; Village Health Forum, alerted village
Pendahuluan Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor kesehatan merupakan salah
satu pilar utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu
pembangunan
di
bidang
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
kesehatan selalu menjadi prioritas
ibu sebesar 228 per 100.000 KH
pemerintah. Pembangunan kesehatan
pada tahun 2007 (SDKI). Data
seakan
dengan
kesehatan lain, persentase persalinan
permasalahan kesehatan masyarakat.
yang ditolong oleh tenaga kesehatan
Meskipun berbagai indikator derajat
terlatih secara nasional pada tahun
kesehatan masyarakat di Indonesia
2010 sebesar 82,3% (Riskesdas,
menunjukkan
2010).
berkejaran
adanya
perbaikan
dalam tiga dekade terakhir, tetapi
Di
samping
persoalan
di
harus diakui masih banyak yang
atas, terdapat tantangan kesehatan
perlu
terkaitpemberantasan
penyakit
masalah kualitas gizi masyarakat dan
menular
menjadi
kesehatan ibu/anak.
persoalan serius dari tahun ke tahun.
dikerjakan.
Sebagai
misal
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun
2010
yang
masih
Contoh penyebaran penyakit TB, setiap tahun ditemukan tak kurang
menunjukkan,
setengah juta kasus baru TB. Di
prevalensi gizi kurang sebesar 17,9%
mana
dan gizi buruk 4,9%. Sasaran pada
tergolong
tahun 2014 angka prevalensi tersebut
penyakit-penyakit
ditargetkan turun menjadi sebesar
(DBD, diare, malaria, dll.) yang
15,0% untuk gizi kurang dan 3,5%
jelas-jelas
untuk gizi buruk. Sedangkan angka
ancaman kesehatan masyarakat.
sekitar
70%
usia
penderitanya
produktif.
Juga
“massal”
lain
masih
merupakan
kematian Balita sebanyak 44 per
Permasalahan kesehatan di
1.000 kelahiran hidup (KH). Angka
tingkat Jawa Tengah tidak berbeda
kematian bayi sebesar 34 per 1.000
jauh dengan di tingkat nasional.
KH, dan angka kematian neonatal 19
Masalah utama kesehatan di Jawa
kematian per 1.000 KH pada tahun
Tengah antara lain masih tingginya
2007 (SDKI). Target Millenium
angka kematian ibu dan bayi, masih
Development Goals (MDGs) tahun
adanya kasus gizi buruk, tingginya
2015 adalah 32/1.000 KH untuk
berbagai penyakit menular; seperti
angka kematian Balita dan 23 per
demam
1.000 KH untuk angka kematian
tuberkolosis
bayi. Sementara itu, angka kematian
meningkatnya
berdarah, paru,
malaria, HIV/AIDS;
penyakit
tidak
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
menular, serta munculnya penyakit
Fenomena yang berlangsung
baru; seperti SARS dan flu burung.
di tengah berkembangnya berbagai
Berbagai masalah kesehatan tersebut
penyakit
karena perilaku yang kurang sehat,
ialah biaya pemeliharaan kesehatan
pengelolaan lingkungan yang kurang
yang cenderung terus mengalami
mendukung kesehatan, akses dan
peningkatan,
kualitas pelayanan kesehatan yang
sehingga
menyulitkan
belum optimal, serta keterpaduan
masyarakat
terhadap
pengelolaan pembangunan kesehatan
pelayanan kesehatan.
baik
Pemerintah
oleh
pemerintah
maupun
akses kebutuhan
tampaknya
berusaha
masyarakat belum optimal. Peran
keras mengatasi persoalan tersebut
aktif
dengan
masyarakat
sangat
penting
sejumlah
kebijakan.
untuk merubah perilaku yang kurang
Kebijakan-kebijakan yang bersifat
mendukung kesehatan masyarakat
populis digulirkan ke masyarakat,
menuju perilaku hidup bersih dan
seperti
sehat
Jamkesmas/Jamkesda atau bentuk
(PHBS),
dan
ikut
serta
pemberian
mengelola dan menjaga lingkungan.
asuransi
Selain itu diharapkan masyarakat
Namun,
mampu
perlindungan
melaksanakan
meningkatkan
dan
yang
pemberian
lain.
jaminan
kesehatan
secara
upaya
maksimal terbentur oleh kemampuan
dini
penyediaan dana pemerintah maupun
masalah kesehatan di masyarakat.
masyarakat. Intervensi pemerintah
Pengembangan desa menuju desa
untuk mengendalikan harga obat
siaga perlu upaya fasilitasi untuk
esensi supaya harganya terjangkau
mendorong masyarakat sadar, mau
oleh
dan mampu serta peduli dalam
memperlihatkan
mencegah dan mengatasi berbagai
menggembirakan. Terbukti saat ini
ancaman terhadap kesehatan (Dinas
pembiayaan obat cenderung belum
Kesehatan
efisien.
kesehatan
2010).
berbagai
kesehatan
termasuk
Prov.
deteksi
Jawa
Tengah,
Oleh
masyarakat
karena
belum hasil
itu,
mewujudkan
pembangunan kesehatan yang efektif dan
117
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
sekaligus
mengefisienkan
pembiayaan
kesehatan,
kegiatan-
kegiatan yang bersifat promotif
dan
indikator antara lain: penyehatan lingkungan
permukiman
melalui
rumah sehat yang baru tercapai 54%
preventif
sangat
dari
target
7.072
rumah,
dan
strategis dilakukan. Pemerintah (dan
pemanfaatan jamban keluarga oleh
juga masyarakat) seringkali melihat
penduduk (40% dari target 40.687
upaya
berupa
penduduk; pengendalian vektor yang
layanan klinis, sedangkan kegiatan
tampak dari rumah/bangunan bebas
yang
jentik nyamuk aedes (tercapai 86%
kesehatan
sifatnya
dianggap
hanya
promotif/preventif
sebagai
anggaran.
pemborosan
Padahal,
upaya
dari 4.569 rumah/bangunan); dan capaian keluarga sadar gizi (2,7%).
promotif/preventif justru merupakan investasi
berharga
di
bidang
Dalam hal keberadaan sarana kesehatan,
mayoritas
desa
di
kesehatan. Di sisi lain, pemerintah
Kecamatan Teras belum memadai.
memiliki banyak keterbatasan dalam
Bahkan, lima desa di antaranya sama
melaksanakan tugas dan fungsinya.
sekali
Keterbatasan sumber daya manusia
kesehatan. Jumlah sarana kesehatan
(SDM),
yang minim, seharusnya menuntut
sarana/prasarana,
dan
tidak
desa
cakupan kerja pelayanan kesehatan
mengantisipasi dan mempromosikan
terbatas pula.
kesehatan. Di bawah ini tabel sarana
masyarakat
di
kesehatan
kesehatan
di
siaga
sarana
anggaran menyebabkan gerak dan
Persoalan
untuk
mempunyai
Kecamatan
dalam
Teras.
Kecamatan Teras
Kabupaten Boyolali bisa
dijadikan
Kecamatan
gambaran. Teras,
Di
capaian
pembangunan kesehatan tahun 2012 di beberapa aspek belum terwujud
maksimal.
Beberapa
Tabel 1 Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan TerasTahun 2011 Desa Rumkit BKI Poli Pusk Perawa Pust Praktek
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
umum swast 01. Kopen -a 02. Doplang 03. Kadireso 04. Nepen 05. Sudimoro 06. Bangsalan 07. Salakan 08. Teras 09. Randusari 10. Mojolegi 11. Gumukrejo 12. Tawangsari 13. Krasak Jumlah Sumber : Puskesmas Teras, 2012
A swast a1 1
tan
u
-
1 1 1 3
Dr 3 1 1 3 4 12
Drg 1 1
Desa siaga merupakan desa yang
kebijakan; mengumpulkan informasi
masyarakatnya
dan menggali potensi dengan SMD
kepedulian,
mempunyai kesiap-siagaan
kemampuan mengenali
dan
potensial
dalam
permasalahan
serta
penanganan
kegawat-daruratan,
bencana
dan
masalah
secara
mandiri.
kesehatan
Desa
siaga
(Survei Mawas Diri); merencanakan Musyawarah (MMD);
kegiatan;
Desa (FKD) yang keberadaannya
sekarang
diharapkan mempunyai daya ungkit
berdaya.
tinggi
Metode
Masyarakat. Namun realitasnya, desa
dan
Desa
penggerak,
pengembangan
monitoring
evaluasi
kegiatan desa; dan penghubungan berbagai
pemberdayaan
koordinasi,
pembinaan,
difasilitasi oleh Forum Kesehatan
untuk
Masyarakat
kepentingan; ini
namun
cenderung
Program
tidak
pengabdian
siaga yang diinisiasi sejak tahun
dilaksanakan di Kecamatan Teras
2006
Bupati
Kabupaten Boyolali, khususnya di
Boyolali saat ini sebagian besar FKD
Forum Kesehatan Desa di Desa
tidak
Tawangsari
melalui
aktif.
mempunyai
kebijakan
FKD
sebenarnya
tugas:
menyusun
dan
Desa
Kadireso.
119
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
Kegiatan
pengabdian
melibatkan
partisipasi aktif institusi mitra. Kegiatan pertama adalah
memperbaiki program dalam kaitan keberlanjutannya
need
melalui
pengamatan dan evaluasi diri.
assesment yang meliputi evaluasi,
Rangkaian kegiatan yang dilakukan
menyamakan
selama
program
diarahkan
untuk
Tahapan berikutnya adalah kegiatan
target
yakni mengembangkan
yang berupa
kapasitas
persepsi
dan
rencana
program.
pengembangan
kapasitas
internal
kelembagaan.
Kegiatan
yang
dilakukan meliputi pengetahuan
manajemen organisasi, peningkatan
teknis,
menghasilkan
manajerial
dan
pengetahuan teknis kesehatan dasar anggota
Forum Kesehatan Desa,
serta jasa dalam bentuk pemberian
peningkatan
pengetahuan
pengabdian
dan serta
fasilitasi
untuk
meningkatkan
kualitas SDM anggota forum.
ketrampilan peningkatan
sarana/prasarana
Hasil dan Pembahasan
dan
Pemberdayaan
kuantitas/kualitas kegiatan. Kegiatan
Kesehatan
selanjutnya adalah dalam rangka
empiris dapat berkontribusi untuk
pengembangan kemitraan. Kegiatan
meningkatkan
untuk mengembangkan kemitraan
masyarakat, khususnya dalam
dengan institusi eksternal meliputi
mempromosikan program kesehatan
upaya penjalinan kemitraan antara
melalui pengembangan desa siaga.
Forum Kesehatan
FKD menjadi wahana efektif dalam
Desa dengan
pemerintah
(Puskesmas) dan sektor swasta, dan
melakukan
Forum
Kesehatan
Desa
(FKD)
status
upaya
secara
kesehatan
promotif
dan
preventif di bidang kesehatan.
menyusun kaji tindak kemitraan antara
Desa
Forum
Persoalan Forum
yang
Kesehatan
dihadapi
Desa
dengan pemerintah (Puskesmas) dan
mengembangkan
sektor
swasta.
Kecamatan Teras dapat dirumuskan
ialah
kegiatan
Tahapan
terakhir
monitoring
evaluasi
program.
tersebut
dimaksudkan
dan
Kegiatan untuk
desa
dalam
siaga
di
sebagai berikut: 1. Dinamika kegiatan FKD pada umumnya rendah.
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
2. Pengetahuan tentang
anggota
persoalan
FKD promosi
intervensionis, pemerintahan kemudi (steering)
melawan
pemerintahan
kesehatan dan kesehatan dasar
mendayung
sangat terbatas.
semacamnya. Karakteristik penting
3. Kemampuan
manajerial
kader/pengurus FKD kurang.
(rowing),
dan
dari semua konsep tersebut adalah sebuah pernyataan untuk menolak
4. Anggaran operasional FKD kecil.
bentuk-bentuk
5. Sarana dan prasarana
dalam
pemerintahan birokratis yang otoriter
FKD
dengan pengambilan keputusan dan
menunjang
kegiatan
terbatas.
tradisional
dari
pelaksanaan sepihak (unilateral).
6. Partisipasi
masyarakat
dalam
kegiatan FKD rendah.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan
Untuk memberdayakan FKD
Forum
Kesehatan
dalam pengembangan desa siaga,
pengembangan
persoalan-persoalan
tersebut
Kecamatan
diupayakan
melalui
Boyolali
diselesaikan
pendekatan dipadukan pemberdayaan,
governance dengan
yang
pendekatan
capacity building. disampaikan
siaga
Teras ini
di
Kabupaten
didasari
Governance
dengan
concerns
the
interaction between government and society
Sebagaimana
desa
dalam
pendekatan governance.
pola
dan
Desa
(Pekonen,
“Governance”
1993).
merupakan
suatu
Farazmand (2004), beberapa konsep
terminologi yang digunakan untuk
penyelenggaraan pemerintahan yang
menggantikan istilah “government”,
paling banyak diketahui dan paling
yang
sering digunakan dalam dua puluh
otoritas
tahun terakhir atau lebih adalah
administrasi
pemerintahan
baik,
masalah-masalah kenegaraan. Istilah
wirausahawan,
ini secara khusus menggambarkan
yang
pemerintahan pemerintahan
sosial
dan
menunjukkan politik,
penggunaan
ekonomi,
dalam
dan
mengelola
politik,
perubahan peranan pemerintah dari
pemerintahan yang memberdayakan,
pemberi pelayanan (provider) kepada
pemerintahan partisipatif, pemerintah
“enabler”
regulatif,
perubahan kepemilikan yaitu dari
pemerintahan
atau
“facilitator”,
dan
121
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
milik negara menjadi milik rakyat.
Kemitraan
Pusat
dari
adalah pengaturan antara pemerintah
perbaikan
dan pelaku swasta dengan tujuan
kualitas
menyediakan infrastruktur publik,
perhatian
utama
“governance”
adalah
kinerja
perbaikan
atau
(Keban, 2000). UNDP
publik-swasta
(PPP)
fasilitas dan layanan (Bel, dkk., mendefinisikan
2013). Norton (1994) dalam melihat
governance sebagai: “... the exercise
pengalaman pemerintahan lokal di
of
Amerika
political,
economic,
and
Serikat
administrative authority to manage a
bahwa
nation’s affairs.
It is the complex
tradisional menunjukkan perhatian
mechanisms, process, relationships
untuk melibatkan para warganegara
and
dalam proses pemerintahan. Mereka
institutions
through
which
otoritas
menyebutkan daerah
secara
citizens and groups articulate their
konsultasi
dengan
interests, exercise their rights and
melibatkan
organisasi-organisasi
obligations
swasta
and
mediate
their
differences”.
dalam
individu,
pengambilan
keputusan mereka, membiarkan para
Sedangkan
(2000)
anggota masyarakat berpartisipasi
mengartikan ganda governance, di
dalam rapat dewan serta komite dan
satu
mencoba
sisi
Pierre
governance
berkaitan
dengan manifestasi empiris adaptasi
menghormati
kelompok
kepentingan dan pers.
negara terhadap lingkungan eksternal
Dari pandangan-pandangan di
yang muncul pada akhir abad 20. Di
atas,
sisi lain, governance berhubungan
terwujud dengan
dengan representasi teoritis atau
kolaborasi, kemitraan, dan jejaring
konseptual dari koordinasi suatu
antara negara dengan elemen-elemen
sistem sosial dan komponen lebih
di luar negara (sektor swasta dan
banyak,
civil society). Konsepsi mengenai
peran
negara
dalam
pendekatan
governance baik
prosesnya.
governance
Kemitraan dalam pelayanan publik
perwujudan kemitraan antara Forum
telah mendapat perhatian dari para
Kesehatan Desa (FKD), Pemerintah
peneliti dan pembuat kebijakan sejak
Desa, Puskesmas, dan sektor privat.
akhir
Peran Puskesmas adalah pembina
1990-an
(Kaehne,
2015).
menjadi
jika ada
dasar
atas
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
teknis FKD sebagai bagian dari tugas
pengadaan atau penyediaan personel
pokok dan fungsi Puskesmas dalam
yang
menumbuh-kembangkan
Kegiatan yang dilakukan antara lain
partisipasi
profesional
dan
masyarakat di bidang kesehatan.
training,
Pemerintah
berperan
pengaturan kondisi dan lingkungan
FKD.
kerja dan sistim rekruitmen yang
desa
memfasilitasi
operasional
pemberian
teknis.
Sedangkan peran sektor privat adalah
tepat.
memberikan
penguatan organisasi, pusat perhatian
dukungan
pendanaan)
sebagai
(terutama
bagian
dari
Dalam
gaji/upah,
kaitannya
dengan
ditujukan kepada sistim manajemen
tanggung-jawab sosial perusahaan
untuk
atau corporate social responsibility
fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang
(CSR).
ada dan pengaruran struktur mikro. Jejaring antar stakeholders
memperbaiki
Aktivitas
yang
kinerja
harus
tersebut dicoba dirintis oleh kegiatan
adalah
menata
pengabdian masyarakat ini. Namun
pemanfaatan personel
sebelumnya dilakukan penguatan-
kepemimpinan,
penguatan
di
Kesehatan
Desa
dari
dilakukan
sistim
insentif,
yang ada,
komunikasi,
dan
internal
Forum
struktur manajerial. Dan berkenaan
dalam
bentuk
dengan reformasi kelembagaan, perlu
capacity building.
diberi perhatian terhadap perubahan
Grindel (dalam Keban, 2000)
sistem dan institusi-institusi yang
berpendapat
capacity
building
ada, serta pengaruh struktur makro.
merupakan
“serangkaian
strategi
Dalam hal ini aktivitas yang perlu
yang ditujukan untuk meningkatkan
dilakukan
efisiensi,
dan
perubahan “aturan main” dari sistim
kinerja
ekonomi dan politik yang ada,
efektivitas,
responsivitas
dari
pemerintahan, dengan memusatkan
perubahan
perhatian
hukum,
kepada
dimensi:
(1)
adalah
melakukan
kebijakan serta
dan
aturan
reformasi
sistim
pengembangan sumberdaya manusia;
kelembagaan yang dapat mendorong
(2) penguatan organisasi; dan (3)
pasar
reformasi
masyarakat madani.
kelembagaan.
Dalam
konteks pengembangan sumberdaya manusia, perhatian diberikan kepada
dan
Upaya-upaya
berkembangnya
capacity
building tersebut tidak jauh berbeda
123
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
dari pendapat Edralin (dalam Keban,
(dimensi phisik) yaitu menyangkut
2000). Dijelaskan Edralin, World
peralatan,
Bank
diperlukan, dan gedung; dan (3)
memfokuskan
peningkatan
kemampuan
kepada:
(1)
pengembangan
sumber
daya
manusia,
khususnya
bahan-bahan
yang
teknologi yaitu organisasi dan gaya manajemen,
fungsi
perencanaan,
training,
pembuatan keputusan, pengendalian
dan
dan evaluasi, serta sistem informasi
kerja
manajemen. Dan United Nations
profesional, manajerial dan teknis;
memusatkan perhatiannya kepada:
(2)
(1) mandat atau struktur legal; (2)
rekruitmen,
pemanfaatan
pemberhentian
tenaga
organisasi,
yaitu
pengaturan
struktur, proses, sumber daya, dan
struktur
kelembagaan;
(3)
gaya manajemen; (3) jaringan kerja
pendekatan
manajerial;
(4)
interaksi organisasi, yaitu koordinasi
kemampuan
organisasional
dan
kegiatan-kegiatan organisasi, fungsi
teknis; (5) kemampuan fiskal lokal;
jaringan kerja, dan interaksi formal
dan (6) kegiatan-kegiatan program.
dan
informal;
organisasi,
(4)
yaitu
lingkungan dan
upaya strategis untuk meningkatkan
perundang-undangan yang mengatur
kapasitas dan potensi institusi lokal.
pelayanan publik, tanggung jawab
Pollit dan Bouckaert (2000) melihat
dan
bahwa
pembenahan
kebijakan yang menghambat tugas-
microorganizationnal
abilities
tugas pembangunan, dan dukungan
governments di tingkat daerah –
keuangan dan anggaran; dan (5)
suatu bentuk reformasi manajemen
lingkungan kegiatan yang luas, yaitu
publik
mencakup faktor politik, ekonomi,
pemerintah saat ini, dan tidak semata
dan
membenahi
kekuasaan
aturan
Pada intinya terdapat upaya-
antara
lembaga,
kondisi-kondisi
berpengaruh
terhadap
yang kinerja.
yang
harus
of
diperhatikan
macroorganizational
capacities di tingkat pusat.
Sementara itu, UNDP memfokuskan
“An understanding of the
pada tiga dimensi yaitu: (1) tenaga
institutional value of the arts through
kerja
practices such as community cultural
(dimensi
sumber
daya
manusia), yaitu kualitas SDM dan
development
is
important
when
cara SDM dimanfaatkan; (2) modal
assessing the value of arts practices
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
supported by local governments.” (Lavarack dan Ryan, 2015). Fokus
pembangunan
kapasitas
FKD yang tumbuh di tengah komunitas
masyarakat
pedesaan
diharapkan
menjadi
organisasi
kelembagaan di institusi mitra, yakni
dengan sistem terbuka, sehingga
Forum Kesehatan Desa (FKD) Desa
lebih
Tawangsari
organisasi,
dan
Desa
Kadireso,
dikhususkan
pada
pengembangan
organisasi
manajemen
dan
mendayagunakan yakni
kekuatan
kebersamaan
aspek
(socialized power). Pengembangan
dan
organisasi dan manajemen mencakup
pengembangan
upaya internal dalam memperbaiki
sumber daya manusia. Tantangan
kualitas kelembagaan
sarana/prasarana
dan
pengelolaan dana operasional, serta
Forum Kesehatan Desa diantaranya
upaya
adalah
kemitraan dengan Puskesmas dan
bagaimana
menciptakan
harmonisasi dan integrasi terhadap kegiatan
yang
stakeholders. kelembagaan
dilakukan
melalui
dalam
menjalin
pemerintah desa.
dilakukan Penyempurnaan
eksternal
Aspek sumber daya manusia dalam
organisasi
merupakan
penopang penting bagi kemajuan
dinamisasi dan optimalisasi kegiatan
organisasi.
FKD. FKD Desa Tawangsari yang
sumber daya manusia (pengurus dan
sudah
kader)
relatif
eksis,
dalam
arti
Penguatan
FKD
dari
merupakan
sisi
bagian
kepengurusan dan kadernya cukup
utama untuk memberdayakan FKD.
aktif melakukan kegiatan, dukungan
Pengembangan
diarahkan agar kegiatan FKD lebih
kapasitas pengurus/kader dilakukan
efektif.
antara
Dan
pada
saat
sama,
kemampuan
lain
dan
melalui
intensitas dan kualitas kegiatan FKD
penyuluhan/pelatihan
didorong agar lebih berkembang.
pendampingan.
Sementara FKD Desa Kadireso yang
bersamaan,
bisa dikatakan tidak eksis (“mati
melakukan penguatan sumber daya
suri”) difasilitasi untuk me”refresh”
manusianya.
organisasi terlebih dahulu sebelum didorong
melaksanakan
kegiatan secara maksimal.
program
dua
Dalam institusi
dan waktu mitra
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di institusi mitra dirinci meliputi tahapan sebagai berikut:
125
Spirit Publik Volume 10, Nomor 1 Halaman 115-132
ISSN. 1907-0489 April 2015
Tabel 2Rincian Kegiatan Pengabdian No 1
Kegiatan
Bentuk
Need assesment
2
Keterangan
Koordinasi dengan stakeholder lokasi mitra Observasi lapangan Identifikasi dan pengadaan peralatan
Pelaksana: tim pengabdi
Pelatihan bagi pengurus dan kader FKD Penyerahan bantuan peralatan penunjang kegiatan dan stimulus kegiatan.
Pelaksana: tim pengabdi & Puskesmas Peserta: pengurus dan kader FKD
Pengembangan kapasitas lembaga
3
Pengembangan Kemitraan
Pendampingan Penyusunan rencana tindak lanjut
Pelaksana: tim pengabdi Peserta: pengurus dan kader FKD
4
Monitoring dan Evaluasi
Kunjungan lapangan Evaluasi pasca kegiatan
Pelaksana: tim pengabdi
Secara
umum,
semua
cenderung masih pasif atau kegiatan
kegiatan dapat berlangsung dengan
FKD tidak ada. Sehingga prioritas
baik. Hanya kegiatan pembentukan
diutamakan
jaringan dengan private sector yang
internal terlebih dahulu. Meskipun
tidak terlaksana maksimal. Ketidak-
demikian,
maksimalan pembentukan jaringan
diarahkan didorong untuk menjalin
dikarenakan antara lain keterbatasan
jejaring
waktu
(Puskesmas, pemerintah desa, private
sehingga
kesempatan
belum
ada
mengembangkan
sector,
untuk
institusi
dengan
dan
pembenahan
mitra
pihak
tetap
eksternal
lain-lain).
Upaya
jaringan ke private sector. Selain itu,
mendorong institusi mitra untuk
belum maksimalnya pengembangan
menyusun
jaringan
secara
(RTL) pasca pelatihan, mempunyai
kondisional realitas FKD belum
maksud selain agar keberlanjutan
eksis.
program pengabdian masyarakat ini
disebabkan
Aktivitas
institusi
mitra
rencana
tindak
lanjut
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
lebih terjamin, juga agar institusi
memberdayakan FKD. Desa tidak
mitra
memiliki
memiliki
khususnya
kreativitas,
dalam
kerjasama
menggali
dalam
menunjang
kegiatan FKD.
cukup
menjadi
Kesehatan
Desa
untuk
penggerak
FKD.
Solusinya, pertama adalah dengan mendorong
Pemberdayaan
kader
masyarakat
untuk
Forum
bersedia menjadi kader di desa.
dalam
Kedua,
menumbuh-kembangkan
pengembangan desa siaga dipegaruhi
kebanggaan masyarakat sebagai
oleh berbagai faktor. Dalam melihat
kader
persoalan
memberdayakan
representasi
interaksi
FKD.
Ketiga,
pengurus/kader
dalam governance, Pekonen (1993)
dalam hal pengetahuan manajerial
menyatakan
sebagai
berikut:
dan pengetahuan dasar kesehatan
“....particularly
interested
in
masyarakat.
program
of
how
the
representative
2. Faktor
yang
bersumber
dari
interaction should be understood and
kelembagaan FKD
organized in order to guarentee the
FKD biasanya tidak memiliki
best posible success in governance,
sumber
remembering
sumber daya manusia maupun
that
successful
daya
memadai,
baik
interaction both requires and should
sarana/prasarana
create
Sekretariat FKD ada yang berada
good
learning
capacities,
flexibility and accountability.”
operasional.
di rumah kader sehingga kegiatan
Dapat diidentifikasi hal-hal
tidak
optimal.
FKD
yang mempengaruhi kelancaran dan
dihadapkan
keberhasilan pemberdayaan Forum
kepengurusan yang tidak aktif.
Kesehatan
Solusinya, sebagai langkah awal
Desa.
Faktor-faktor
pengaruh tersebut meliputi: 1. Faktor
yang
bersumber
diadakan dari
pengurus/kader FKD Keterbatasan
organisasi
pada
juga
penataan (reorganisasi)
bagi yang tidak aktif.
kuantitas
dan
persoalan
ulang FKD Kedua,
pengurus/kader FKD dipacu untuk
kualitas kader penggerak Forum
dinamis
Kesehatan
merupakan
mengelola FKD. Ketiga, diberikan
dalam
bantuan peralatan operasional dan
persoalan
Desa utama
dan
solid
dalam
127
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
dana
stimulus
untuk
meningkatkan motivasi anggota FKD. 3. Faktor
dana)
dan
membelanjakannya
sesuai kebutuhan desa. 4. Faktor yang bersumber Dinas
yang
bersumber
dari
Kesehatan/Puskesmas
pemerintah desa
Dinas
Pemerintah desa rata-rata sudah
sebenarnya
menerbitkan surat keputusan (SK)
strategis dalam memberdayakan
kepengurusan
pengurus/kader
FKD
di
masing-masing.
desa
Kesehatan/Puskesmas mempunyai
FKD.
peran
Tetapi,
Namun,
selama ini peran tersebut belum
dukungan kepada FKD seringkali
berjalan optimal. Selain karena
hanya
kelembagaan FKD sendiri yang
berhenti
sampai
penerbitan
SK.
pemerintah
desa
pada
Perhatian terhadap
tidak
aktif,
Dinas
Kesehatan/Puskesmas
biasanya
operasional kegiatan FKD masih
sudah memiliki beban kerja yang
sangat kurang, khususnya dalam
cukup
hal alokasi anggaran desa untuk
pemerintah kabupaten di masa
FKD. Selama ini anggaran untuk
mendatang
FKD sangat minim, bahkan bisa
banyak
dikatakan
FKD
kepada
Dinas
mendapatkan
pendanaan
dari
Kesehatan/Puskesmas
untuk
desa. Demikian pula dukungan
memberdayakan FKD.
dalam
bentuk
tidak
sarana/prasarana
5. Faktor
berat.
Solusinya,
sebaiknya
memberikan
yang
lebih perhatian
bersumber
dari
(sekretariat, peralatan, dll.) desa
private sector/perusahaan
seringkali
Private sector atau institusi swasta
Solusinya,
tidak
memfasilitasi.
pemerintah
desa
diharapkan bisa berkontribusi bagi
didorong memberikan fasilitasi
kemajuan FKD. Di Kecamatan
bagi
Teras
operasional
dan
terdapat
sejumlah
keberlanjutan FKD. Terlebih lagi
perusahaan-perusahaan
sejak berlakunya UU Nomor 6
atau besar, seperti PT Sari Warna
tahun 2014 tentang Desa, desa
Asli, PT Hanil Adetex, PT Japfa,
akan lebih leluasa mendapatkan
dan PT Pertamina. Namun pada
akses
kenyataannya,
sumber
daya
(terutama
sektor
sedang
swasta
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
belum tertarik untuk membantu
masyarakat desa. Upaya tersebut
memberdayakan
Solusi,
diawali dari kader-kader yang
private sector, sektor swasta, atau
sudah dibentuk dan dilatih melalui
perusahaan lebih diperkenalkan
kegiatan pengabdian ini.
mengenai
FKD.
aktivitas
FKD.
Sehingga
private
sector
tertarik
untuk
berkontribusi
memberdayakan mekanisme
bisa
FKD
melalui
corporate
social
responsibility (CSR). 6. Faktor
yang
Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kegiatan pengabdian masyarakat
bersumber
dari
masyarakat Dalam
Kesimpulan dan Saran
difokuskan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas anggota
pemberdayaan
FKD,
dalam pengelolaan kelembagaan
eksistensi masyarakat memiliki
FKD
posisi paling strategis. Selain
kegiatan, sarana/prasarana, dan
sebagai obyek, posisi masyarakat
dana
sebenarnya juga sebagai subyek.
(khususnya
operasional);
pengelolaan
serta
bagaimana
Masyarakat diharapkan menjadi
kapasitas pengetahuan kesehatan
pelaku bagi pengembangan FKD.
dasar
Realitasnya,
pelopor, fasilitator, dan motivator
sebagian
besar
anggota
FKD
masyarakat tidak tahu keberadaan
dalam
FKD, dan sebagian yang lain
kesehatan masyarakat.
tidak peduli terhadap keberadaan
mendukung
2. Kegiatan
sebagai
promosi
pengabdian
FKD. Implikasi yang paling nyata
masyarakat
di
institusi
ialah sulitnya mencari pengurus
meliputi:
need
dan
kepada mitra
assessment,
kader
penggerak
FKD.
pengembangan kapasitas lembaga,
Antusiasme
masyarakat
untuk
pengembangan kemitraan, serta
rendah.
monitoring dan evaluasi. Secara
membesarkan Solusinya,
FKD
memahamkan
menyadarkan
dan
masyarakat
umum, semua kegiatan dapat berlangsung
baik,
mengenai pentingnya FKD bagi
pembentukan jaringan
pembangunan
private sector.
kesehatan
di
kecuali dengan
129
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
3. Faktor
yang
kelancaran program,
dan yaitu:
mempengaruhi
private sector dapat berkontribusi
keberhasilan
dengan memberikan bantuan dana
faktor
yang
bersumber dari pengurus/kader FKD, faktor yang bersumber dari
atau bentuk lain melalui skema CSR. 3. Masyarakat desa diharapkan mau
kelembagaan FKD, faktor yang
berperan
bersumber dari pemerintah desa,
pengurus maupun kader FKD,
faktor
sehingga
yang bersumber Dinas
Kesehatan/Puskesmas, yang
faktor
bersumber
dari
private
sector/perusahaan,
dan
faktor
yang bersumber dari masyarakat. Mengamati
kesimpulan
diajukan
bisa
aktif,
operasional
berjalan
dukungan
sebagai
kegiatan
optimal
dengan
masyarakat
sebagai
wujud keswadayaan masyarakat desa.
tersebut,
4. Perlu ada komitmen, terutama dari
untuk
pemerintah tingkat atas, untuk
saran-saran
pemberdayaan Forum Kesehatan
memberdayakan
Desa sebagai berikut :
melalui
1. Pemberdayaan
baik
FKD
pada
hakekatnya menyangkut banyak
FKD,
keberpihakan
maupun
baik regulasi
bentuk-bentuk
pemberdayaan yang lain
aspek yang harus diperhatikan. Ketersediaan waktu dan biaya yang
memadai
mengefektifkan
akan
lebih
pemberdayaan
FKD dalam pengembangan desa siaga. 2. Para
pemangku
(stakeholders) berperan
kepentingan
diharapkan
secara
aktif
ikut
Pemerintah desa dan Puskesmas Kesehatan)
Bel, Germà, Brown, Trevor, dan Marques, Rui Cunha, 2013, “Public-Private Partnerships: Infrastructure, Transportation and Local Services,” Local Government Studies, Volume 39, Issue 3, pages 303-311
dalam
mendorong pemberdayaan FKD.
(Dinas
Daftar Pustaka
dapat
memfasilitasi dan mendampingi kegiatan FKD. Sedangkan pihak
Farazmand, Ali, 2004, “Sound Governance in the Age of Globalization,” dalam Farazmand, Ali (ed.), Sound Governance, Policy and Administrative Innovations, USA: Praeger Publishers
Didik G. Suharto dan Kristina Setyowati : Pemberdayaan Forum Kesehatan Desa (FKD)Dalam Pengembangan Desa Siaga
Kaehne, Axel, 2015, “MultiAgency Protocols as a Mechanism to Improve Partnerships in Public Services,” Local Government Studies, Volume 41, Issue 3 , pages 321-338 Keban, Yeremias T., 2000, “Good Governance” dan “Capacity Building” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000 Lavarack, John dan Ryan, Roberta, 2015, “Cultural Development and Local Government: Analytical Frames, Insights and Observations,” Asia Pacific Journal of Public Administration, Vol. 37, No. 1, 44–55
York: Press
Oxford
University
Pollit, C. dan Bouckaert, G., 2000, Public Management Reform: A Comparative Analysis, New York: Oxford University Press Sumber lain: Departemen Kesehatan, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2010 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga, 2010 Puskesmas Teras, Profil Kesehatan Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, 2012
Norton, Alan, 1997, International Handbook of Local and Regional Government, A Comparative Analysis of Advanced Democracies, UK: Edward Elgar Publishing Limited Pekonen, Kyosti, 1994, “Governance and the Problem of Representation in Public Administration: The Case of Finland,” dalam Kooiman, Jan (ed.), Modern Governance, New Government-Society Interaction, London: SAGE Publications Pierre, Jon, 2000, “Introduction: Understanding Governance,” dalam Pierre, Jon (ed.), Debating Governance, New
131
Spirit Publik Vol. 10, No. 1, April 2015 Hal. 115-132
