Project Working Paper Series No. 13
PEMBENTUKAN WADAH PENGELOLAAN BERSAMA SUMBERDAYA AIR DAS CITANDUY : Proses, Kendala dan Pembelajaran Tim Aksi Penguafan Kelembagaan Mei, 2005
n
^
ISBN : 979-8637-26-7
Project Working Paper Series No. 13
PEMBENTUKAN WADAH PENGELOLAAN BERSAMA SUMBERDAYA AiR DAS CITANDUYj: Proses, Kendala dan Pembelajaran Tim Aksi Penguatan Kelembagaan Mei, 2005
Pusat Studi Pembangunan - Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan
Partnership for Governance Reform in Indonesia - UNDP
Or
St?
PEMBENTUKAN WADAH PENGELOLAAN BERSAMA SUMBERDAYA AIR DAS CITANDUY : Proses, K e n d a l a d o n P e m b e l a j a r a n
FENULIS: Suharno, Fredian Tonny, Arya Hadi Dharmawan Dahri Tanjung, Dewi Setyawati, Ahsin Aligori
Cetakan Pertama Mei 2005
Diterbitkan oleh: Pusat Studi Pembangunan - Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia - U N D P Bogor, 2005
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Diperbolehkan mengutip dengan menyebutkan sumber
I < I' t
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das CKanduy: - P r o s e s , Kendala Dan Pembelajaran
KATAPENGANTAR
Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponenkomponen biofisik dan sosial ( h u m a n systems) yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama Iain. Namun secara administratif pemerintahan, wilayah D A S terfeagi dalam satuan-satuan wilayah administrasi pembangunan kabupaten dan kota yang sangat terkotak-kotak. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan DAS menjadi tersekat-sekat dan tidak efisien. Banyak program pemerintah yang dilakukan untuk menyelamatkan kerusakan D A S semakin hari justru semakin bertambah sulit. Kenyataan ini juga seringkali memicu dan mempertajam konflik sosial diantara stakeholders yang ada di dalamnya. Terlebih setelah U U No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (yang direvisi dengan U U No. 32 Tahun 2004) dan No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan pusat dan daerah (yang direvisi dengan U U No. 33 Tahun 2004) diberlakukan, jarak kepentingan antara satu daerah administratif dengan daerah Iain semakin terasa, sementara derajat tekanan terhadap sumberdaya DAS yang terdapat di wilayahnya semakin kuat. H a l ini menyebabkan pengelolaan DAS juga semakin terpecah-pecah dan dilakukan sangat segmented menurut kepentingan masing-masing pemangku otoritas wilayah administratif yang dilalui D A S tersebut. Akibat kelemahan integritas (kesatuan) penanganan D A S di setiap wilayah administrasi menyebabkan penanganan kerusakan sumberdaya alam memasuki wilayah politik-administrasi organisasional yang sulit penanganannya. DAS Citanduy merupakan salah satu dari 22 D A S yang tergolong kritis dan menghadapi masalah krisis-ekologi (erosi dan sedimentasi serta bahaya banjir) yang seriUs di Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pusat Studi Pembangunan, Institut Pertanian Bogor didukung oleh Partnership for Governance Reform in Indonesia - U N D P melakukan studi - aksi "Decentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tatapamong Sumberdaya A l a m ( D e c e n t r a l i z e d N a t u r a l Resources M a n a g e m e n t a n d Governance System) Daerah Aliran Sungai Citanduy" dengan mengedepankan konsep E n v i r o n m e n t a l Governance P a r t n e r s h i p S y s t e m - HOPS atau Sistem Tata-pemerintahan Lingkungan Bermitra (STLB). Kegiatan ini mencoba menemukan sistem pengelolaan D A S secara bersama-sama (multipihak/multistakehoiders) dengan pendekatan partisipatif. Empat prinsip yarig hendak ditegakkan pada konsep tata-sumberdaya alam/lingkungan bermitra, adalah : (1). prinsip keberlanjutan (sustainability); ( 2 ) partisipasi (participation) ; (3) kemitraan (partnership^; dan (4) desentralisasi (decenfrfl/izjjfion). ^ ... Dalam working p a p e r ini akan dipaparkan tentang kegiatan Aksi Kelembagaan yang merupakan serangkaian proses inisiasi suatu "Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya A i r D A S Citanduy". Berbagai audiensi dan diskusi dilakukan dalam Aksi Kelebagaan ini baik d i aras lokal, meso dan supra lokal untuk menggali informasi secara partisipatory, menyamakan persepsi dan menggalang inisiasi bersama dalam pewujudan kelembagaan. Disadari bahwa masih banyak kekurangan dan capaian yang belum sepenuhnya tercapai dalam pelaksanaan kegiatan Aksi Kelembagaan ini. Namun diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan dorongan kuat untuk perbaikan kelembagaan pengelolaan bersama sumberdaya air DAS Citanduy yang mendapat dukungan dari semua aras. Apresiasi karqi berikan kepada semua pihak yang telah terlibat dan bekerjasama dalam rangkaian proses kegiatan ini. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan demi penyempurnaan working p a p e r ini.
Bogor, Juni, 2005, Tim Penulis Proyek D e s e n m l i s . s i Pengelolaan d a n S i s t e m T a t a P a m o n g S u m b e r d a y a A l a m { D e c a i t r a l i z e d N a t u r a l R e s c i i r c t s M a u a g e m e u t a n d G o v e n i a a c t S y s t a n ) : K a s a s C o i i i i n a i i P o o l Resources Daerah A l i r a n S u n g a i Q l a n d o y
11
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Keiidala Dan Pembelajaran
DAFTAR ISI Haiaman Kata Pengantar
ii
Daftar Isi
iii
Daflar Tabel
iv
Daftar Gambar
iv
Daftar Lampiran
iv
Daftar Singkatan
V
I.
1
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang
1.2
Permasalahan
"
1 1
1.3
Tujuan
3
II.
PENDEKATAN AKSI PEMBAHARUAN TATA KELEMBAGAAN
4
III.
PROFIL K E L E M B A G A A N P E N G E L O L A A N D A S C I T A N D U Y
8
3.1.
Jejaring Kelembagaan dalam Pengelolaan DAS
3.2.
Jejaring Kelembagaan di Aras Meso
13
8
3.3.
Jaringan Kelembagaan Masyarakat di Tingkat Desa dalam Pengelolaan D A S
15
Citanduy IV.
PEMBAHARUAN T A T A KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS CITANDUY 4.1. 4.2. 4.3.
V.
21
Permasalahan dan Perencanaan D A S Citanduy
21
'
Pembangunan Partisipatif
"25
Kebijakan Pemerintah dan Pengelolaan DAS Citanduy
TAHAPAN
PEMBAHARUAN
TATA
KELEMBAGAAN
25 PENGELOLAAN
26 _
SUMBERDAYA AIR DAS CITANDUY 5.1. 5.2. VL
Kegiatan Aras Makro Kegiatan Aras Mikro dan Meso
26 . ...34 .
PENGALAMAN P E M B E L A J A R A N D A L A M PROSES PEMBAHARUAN T A T A KELEMBAGAAN Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Pelembagaan Devvan S u m b e r d a y a Air (j 2 Proses-Proses Kebijakan 6.3 Membangun Kemitraan dan Kolaborasi
35 3g '
s
41 44
DAFTAR PUSTAKA
47
LAMPIRAN
48
.1 D „ n . » n « : Kl,ii,n,rr„in,i
,111 .f ( ; . ' . - i e n j n i i « S v s ( n " ) :
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy"
DAFTAR TABEL Nomor
Teks
1
Luas
Haiaman Lahan
Kritis
menurut
Wilayah
Administratif
Beberapa
Kabupaten/Kota, 2002
22
2
Tahapan Kegiatan Studi-Aksi Kelembagaan yang Dilakukan
26
3
Pandangan
Masing-Masing Daerah Terhadap Permasalahan
dan Saran
28
Pengelolaan DAS Citanduy 4
Pemetaan Multistakeholder Aksi Kelembagaan
29
5
Saran dan Masukan Multistakeholder
30
6
Perbandingan Tipe Kelembagaan
34
DAFTAR GAMBAR Nomor
Teks
Haiaman
Mekanisme Konstruksi Kelembagaan Wadah Pengelolaan Bersama dan
5
Rencana Induk di Daerah Aliran Sungai Citanduy Langkah-Langkah Mekanisme Konstruksi Kelembagaan Wadah Pengelolaan Bersama dan Rencana Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di DAS Citanduy jejaring Kelembagaan dalam Pengelolaan DAS dan Reboisasi Lahan Hutan
11
dari Pusat sampai Daerah Tingkat II
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
Teks
Haiaman
1.
Kerangka Acuan Diskusi Terbatas yang Pertama
48
2.
Pokok Pikiraan tentang Sumberdaya Air DAS Citanduy
50
3.
Penjelasan Draft Nota Kesepahaman
52
4.
Liputan Pers tentang Kegiatan Aksi Kelembagaan
56
5.
Pointer Hasil Audiensi dan Diskusi terbatas dengan Multistakeholder
57
[ V i y e k DesenlTdlisisi r e n g e l o l a a n d a n S i s t e m Tata P a m o n g Sumberdaya A l a m (Dcceirrrfi/rzed N a l i i r a t Resources K a s u s C o i m n o n P o o l Resources Daerah Aliran Sungai Otanduy
M a n a g a i i e i i t a n d Coveniaiice Systcuiy
IV
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: . Proses, Kendala Dan Pembelajaran
DAFTAR SINGKATAN APBD APBN ASPERA BAL BAPPEDA BAPPENAS BKSDA BPD BP-DAS BPKSA CPI CPR DAS DIK DIKS DIP Ditjen DPC DPD DPKLTS DPRD DR DSDA EG PS tGD FPSGS GNRHL HGU HNSI HKTI Inpres IWRM Kepmen Keppres Kojatania KMPH KPJB KTNA KTT LBDS LPMD LSM MPL MP3 MoU Musbangdus Ornop PHBM PTPA PSDA PSP-IPB PWS RLKT RLPS RRL RTR RTT SPP SKO Tupoksi UPT UU WPSA
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Asosiasi PemberdayaanSosial Ekonomi Masyarakat Bina Alam Lestari Badan Perencana Pembangunan Daerah Badan Perencana Pembangunan Nasional Badan Konservasi Sumberdaya Alam Badan Perwakilan Desa Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Badan Pengelolaan Kawasan Segara Anakan Coiiiinoii Property liisiiliitioiis Common Pool Resources/ Common Property Rights Daerah Aliran Sungai Daftar Isian Kegiatan Daftar Isian Kegiatan Suplemen Daftar Isian Proyek Direktorat Jendral Dewan Pimpinan Cabang E)ewan Pimpinan Daerah Dew;in Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dana Reboisasi Dewan Sumberdaya Air Environmental Goverimncc Partnership System Focus Group Discussion Forum Peduli Suaka Gunung Syawal Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan Hak Guna Usaha Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Himpunan Kelompok Tani Indonesia Instruksi Presiden Integrated Water Resources Management Keputusan Menteri Keputusan Presiden Kelompok Kerja Tani Mandiri Kelompok Masyarakat Pemanfaat Hutan Komite Peduli Jawa Barat Kelompok Tani Nasional Andalan Konferensi Tingkat Tinggi Lembaga Bina Desa Sejahtera Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Peduli Lingkungan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Paritisipatif Memorandum of Understanding Musyawarah Pembangunan Desa Organisasi Non Pemeritahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Panitia Tata Pemerintahan Air Pengelolatin Sumberdaya Air Pusat Studi Pembangunan - Instititut Pertanian Bogor Pengembangan Wilayah Sungai Rehabilitasi Lalian dan Konservasi Tanah ReliabiUtasi Lalian dan Perhutanan Sosial Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Rencana Teknik Reboisasi Rencana Teknis Tahunan Serikat Petani Pasundan Surat Keputusan Otorisasi Tugas, Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Undang-Undang Wahana Peduli Segara Anakan
BAB
I
PENDAHULUAN
Salah satu kriteria yang digunakan sebagai
sumberdaya alamnya, dapat diidentifikasi
tolok ukur keberhasilan pengelolaan daerah
bahwa kerusakan sumberdaya alam di D A S
aliran sungai (DAS) adalah dapat dicapainya
Citanduy
suatu kelembagaan pengelolaan D A S yang
Berbagai kegiatan pembangunan yang lebih
berkelanjutan
menitik-beratkan pada produksi jkomoditi;
(institutional
sustainability)
disebabkan
(1)
(2)
kemasyarakatan serta dengan tetap dapat
aturan
dipertahankannya fungsi lingkungan hidup.
tujuannya mencegah rusaknya sumberdaya;
Penataan
dan
dengan
demikian
pengelolaan D A S diharapkan
dapat
kelembagaan,
lain:
untuk mempertahankan kepentingan sosial
kelembagaan
Lemahnya
antara
main (3)
maupun
Lemahnya
dalam
organisasi
kelembagaan
dan
masyarakat
pemanfaatan sumber-sumber agraria.
pelakunya,
sehingga
dapat mengendalikan perubahan sumberdaya aiam dan lingkungan fisik D A S yang cenderung semakin menurun kualitasnya.
Environmental
Bersumber dari lemahnya kerjasama antar sektor dan/atau antar daerah, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun antar provinsi, sejumlah
masalah
pengelolaan
sumberdaya
Citanduy.
Dampak
alam
dari
dalam di D A S
permasalahan
Partnership
System
tersebut dirasakan pula sampai di tingkat
(EGPS) sebagai kegiatan riset-aksi
(action
komunitas
research)
Governance
yang
penataan penguasaan, pemilikan serta
muncul 1.1. Latar Belakang
yang
tugasnya melaksanakan penyelesaian konflik
meningkatkan kapasitas dan produktivitas sebagai
arti
yang dilaksanakan oleh Pusat Studi
Pembangunan
Instititut
Pertanian
Bogor
memiliki komponen riset dan aksi secara terintegrasi. Bagtan riset dari kegiatan ini diarahkan issue
untuk
yang
menjawab
dirumuskan
serangkaian dalam
studi
pendahuluan kegiatan ini. Salah satu issue yang
akan
dijawab
adalah
issue
kelembagaan. Hasil kajian kelembagaan dari riset
EGPS
setidaknya
menemukan
tiga
dan
gejala
demikian hampir
terjadi di semua wilayah DAS Citanduy. Permasalahan yang menyangkut lemahnya kelembagaan dan kerjasama antar-sektor dan antar-daerah,
yang
menyebabkan
tidak
lerkendalinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan di DAS Citanduy, tidak akan dapat diatasi akar masalahnya apabila tidak diupayakan suatu "pendekatan" baru dari perspeklif kelembagaan.
fenomena yang diduga bisa menjadi jawaban bagi
pemecahan
kelembagaan
yang bisa
menjamin pengelolaan D A S Citanduy secara
1.2. Permasalahan
berkelanjutan. Adapun dalam identifikasi
Di
permasalahan ditemukan tiga permasalahan,
memiliki perhatian dan kegiatan terhadap
diantaranya
DAS^
adalah
permasalahan
tengah
banyaknya
organisasi
Citanduy, masih dirasakan
yang adanya
organisasional, permasalahan krisis sosiokultural dan permasalahan hidrologis. Berdasarkan telaah terhadap D A S Citanduy, khususnya tinjauan mengenai karakteristik
' Kawasan Daerah Aliran Sutifpi di InJnnesia scbennmya sudah arba^-i habis dalam 'iui,-a.s Ihikrjk dan ("ungsi (Tupob;;) insi.ansi - insi.iiisi pcmerincah, misalnya I X p a n c m e n Kehutanan de^,^a^ Balai Pengelolaan l i A S , D q i a r t c m t n 'Pekcqaan U m u m dengan Pengelolaan Wilayah D A S , sclain misalnya Kementerian l.ingkun,gan IJiJLip.
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
kckosoiignn
yang
kelembagaan
dapat
mengintegrasikan
berbagai
memiliki mandat
pengelolaan di wilayah
DAS,
instansi yang
yaitu lembaga koordinatif yang efektif
beragamnya antara
'tarik-menarik . kepentingan'
masyarakat
maupun
yang
administratif
hulu-tengah-hilir, mrwakili
wilayah
antar-kabup.^icn/kota
dalam tata pengelolaan D A S Citanduy ^.
antar-provinsi,
Kelembagaan yang telah ada di masyarakat
tinggi dan pesisir.
seibi
rnarvvararat
dan dataran
sampai saat ini telah ada, baik lembaga kelompok
masyarakat,
masyarakat
dan
lainnya.
adalah
bekerja
di
sehingga untuk
organisasi
himpunan
Namun,
muncul
dan
masyarakat
tersebut
wilayahnya
lerkadang
rasa
mementingkan
bahwa
bahwa
D A S nieru pa V a a
"ruang
yang
kosong" harus "diisi" deng.m r u i - o f the g a m e .
hanya
Artinya, D A S sebagiU kcsatMua hidrologis
permasalahan
lembaga
Dari perspektif hidrologis, yang memandang
masing-masing,
perlu
"ego"
muncul
kelembagaan agar kesatuan "o.u: plan,
wilayah
river
kerja
di
ditopang basin,
oleh
a n d one
tr^frastruktur one dapat
nianagcmrut"
beijalan dan berfungsi dengan benar dalam
mereka.
pengelolaan DAS. Di
samping
instansi
itu, dari kelembagaan
yang
koordinasi
ada
dan
dirasakan
integrasi
lemahnya
antar
beragam
pihak kepentingan. Sampai dengan tertentu
diperlukan
dan
taraf
ketidakterwakilan
kepentingan komunitas lokal { c i v i l
society)
dalam pengelolaan DAS Citanduy. Permasalahan
sosio-kultural
Berdasarkan hasil studi lahap awal aspek kelembagaan
dalam
"Kaji-Tindak
Desenlralisasi Pengelolaan dan Sistem TataPemerintahan
Sumberdaya
A!<mi Daerah
Aliran Sungai Citanduy", dapnl dirumuskan bahwa pengelolaan
D A S Cilanduy harus
berbasis kepada sinergitas dan I dcrpaduan
merupakan
(antar-stakeholder,
antar-aias linkro-makro
akibat
dari
ketidakpercayaan
dan antar-sektor pembangunan) duajn suatu
{mistrust
s y n d r o m e ) antar pihak (antar sektor,
pola pengelolaan tunggal di bawah suatu
antar kawasan, antar komunitas, dan antar
"wadah" kelembagaan yang diktJ -sLruksikan
kelembagaan)
sindrom
menyebabkan
potensi
dan
dari
fenomena
dan
karakteri' bk
keberadaan modal sosial yang sebenarnya
ekologis D A S Citanduy.
ada menjadi tak bekeija {dekapitalisasi).
tersebut
menglndikasikan suatu
ini bisa dilihat dari kecurigaan masyarakat
yang
signifikan
Kampung baut di muara Sungai Citanduy
kelembagaan
terhadap masyarakat di hulu D A S Citanduy.
ekologis
Demikian
"cultural
pula adanya
Gejala
ketidakpercayaan
antara
dengan dari
korelasi riinamika
karakteristik
D A S Citanduy. core"
sosio-
Intiiijb;, rumusan
sosio-
Scsilr.ii
atau
kuraktcrihUk
sosio-
antar sektor pemerintah yang saling 'tuding-
ekologis D A S Citanduy, yang •nei^eritukan
menuding'
keberhasilan
bahwa
kesalahan dan sudah
masing-masing
telah
merasa
melakukan
sesuai dengan Tupoksi-nya. Permasalahan antar
komunitas
merujuk
kepada
pengeiolaan
DA'.;
tersebut,
adalah pengelolaan sumberdaya air. Dengan merujuk kepada Agenda 21 sebagai Rumusan
KTT B u m i ,
Konferensi 'Dunia
Tentang Tata Air T a l u m 1992 dl D u b l i n , dan • Kil.usi>iif;.in ki\'mbni;.ian di sini Icbih btirnrii kttiadnin utau Ltnahnj'q
urrantfment).
Kctiadaan
kourdinasi SL-bagai .-(alah satu fungsi pengelolaan
kcMirdlnasi
sumbcidaya
{hslilnlional
•alam bisa mengakibatkan ttrganggunya fungsi-fungsi manajcmen lain yang
berakibat
pada
ponbonisan
sumberdaya
akibat
diipkLisi lug.is, saling meniadakan pengaruli po.sitif, yang pada gilitaiinv-i jusiru bis.i imngancam keseliatan sumberdaya I J A S .
Undang-Undang
Nonu-r
7
Talum
2004
Tentang Sumberdaya Air — y ' n g pesan utamanya
adalah
sumberdaya
a i r harus
dikelola dengan pola pengelolaan torpedn
. L n.>cuTi
MniiiigciMiit am! Govenimue
Systeia):
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
atau tunggal mengikuti asas pembangunan berkelanjutan
yang
dibangun
(3)
mengimplemen-
Membangun
dan
(4)
atau regulasi tersebut adalah diperlukannya
informasi,
I
penguasaan dan pemilikan dan
pemanfaatan sumberdaya air; (5)
Merumuskan
standar
Pada aras makro, khususnya secara rinci
sumberdaya
air,
merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7
penggunaan
Tahun
pelestarian
tersebut,
diinterpretasikan
bahwa kelembagaan pengelolaan
Sumberdaya A i r " atau dengan nama lain
adalah
merupakan
suatu
Banjar,
dan
Cilacap)
yang
tersebut
kolaboratif
dengan
wilayahnya
"supra
merujuk
lokal" konsep
kelembagaan Schmid (1987) yang dicirikan oleh "balas yurisdiksi", " p r o p e r t y "rules
of r e p r e s e n t a t i o n " ,
pemangku perencanaan
dan
rights",
dan
berfungsi sebagai
kewenangan
Merumuskan
regulasi
pengelolaan
Pengendalian dan penegakan hukum; Merumuskan kelembagaan
dan mekanisme penyelesaian sengketa
Ciamis,
termasuk dalam DAS Citanduy. Kelembagaan
pengendalian
dan resolusi konflik.
(Jawa Barat dan Jawa Tengah) dan lintas (Tasikmalaya,
air,
dan (8)
kolaboratif "supra lokal" atau lintas provinsi kabupaten/kota
air, perlindungan dan
sumberdaya air; (7)
kelembagaan
wadah pengelolaan bersama yang bersifat
dan
air; (6)
dalam kerangka pengelolaan D A S Citanduy. Apapun nama dari kelembagaan tersebut
pengendalian
perlakua'n
pencemaran dan pengelolaan, kualitas
sumber-
daya air tersebut berupa suatu "Dewan
proses (networking);
Merumuskan standar distribusi hakhak
suatu kelembagaan pengelolaan sumberdaya
2004
memaintain
komunikasi, dan jejaring
mendukung hasil studi awal tersebut di atas.
air di DAS Citanduy.
dan
pertukaran
memperkuat dan
Manifestasi dari hasil studi dan kebijakan
Merumuskan
tasikan aktifitas edukasi dan promosi;
dengan
berbasis kemitraan dan partisipasi linlas kepentingan - lernyata
(2)
bersama
pengendalian
atas yang
1.3. Aksi
Tujuan kelembagaan
ini bertujuan
untuk
merumuskan dan menerapkan konsep dan kerangka
kelembagaan
yang
mampu
mendukung pola pengelolaan sumberdaya air terpadu D A S Citanduy. Selain itu aksi kelembagaan juga menggali permasalahan-permasalahan
yang terdapat
diwujudkan dalam bentuk suatu "Rencana
di aras supra lokal melalui dik'usi-diskusi
Induk" pengelolaan sumberdaya air D A S
antar multistakeholder, audiensi dengan key
Citanduy.
informan
Dalam Rencana Induk tersebut
yang pada akhirnya diliarapkan
secara rinci termaktub secara eksplisit fungsi
dapat menghasilkan kesepakatan bersama
kelembagaan, yang meliputi:
antar- multistakeholder.
(1)
Merumuskan kebijakan
pengeiolaan
sumberdaya air;
k j s i i s t iHiiniiiiiI'oalResiiurci:<
Uietih
Alirjn Suiigji C U n d u y
^
u>,tt™«,iL,
.yucuiy
BAB I I PENDEKATAN AKSI PEMBAHARUAN TATA KELEMBAGAAN
Berdasarkan
hasil
awal
dari
studi
kelembagaan yang sama di D A S Citanduy, khususnya di aras komunitas lokal (aras mikro)
yaitu
di
enam ^desa
sampel,
disimpulkan bahwa dalam pengelolaan D A S Citanduy diperlukan program
aksi yang
dibangun bersama warga komunitas lokal dan
lainnya
stakeholder
berupa:
(1)
Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal; dan (2) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
jejaring
kerjasama
melalui
proses kolaborasi antar-kelembagaan secara
horizontal
maupun
Program-program - dioperasionalkan melalui
tersebut
diimplementasikan
pelatihan
training) ,
(participatory
vertikal.
aksi dan
aktifitas
baik
partisipatif
dan
kegiatan
pendampingan yang berfokus kepada: (i) Konservasi
sumberdaya
alam;
Pemberdayaan
ekonomi
Pengembangan
kelembagaan
lokal;
(ii)
dan
dan
(iii)
modal
sosial.
Kedua,
sebagai
substansi
studi ini di aras makro (supra lokal) adalah mengkonstruksi Pengelolaan dengan
kelembagaan
Bersama"
Rencana
diperluas) tersebut, yang merupakan bagian integral
dari
kaji-tindak (action
research)
desentralisasi pengelolaan dan sistem tatapemerintahan
sumberdaya
alam
DAS
Citanduy, menjadi masukan ( i n p u t ) sangat
penting
dan
partisipatif
yang bagi
kelembagaan "Wadah Pengelolaan Bersama". Masukan dari komunitas lokal tersebut bagi kelembagaan tersebut akan berperan ganda. Pertama,
berperan
sebagai
pertimbangan untuk menetapkan
materi struktur
kelembagaan "Wadah Pengelolaan Bersama" dan cakupan jejaringnya (lokal-supra lokal).
Nota kesepahaman
antar-pemerintah
lokal dan antar-
adalah
legal
konstitusional Pengelolaan Secara
landasan
kelembagaan Bersama"
vertical-top
"Wadah
DAS
Citanduy.
regulasi
down,
dan
dan
kebijakan menjadi rujukan bagi kelembagaan dewan
air.
komunitas
Hasil lokal
pendampingan
kaji-tindak
—
dengan
dalam
aksi
di
fokus
aras pada
konservasi.
Mekanisme konstruksi kelembagaan "Wadah Pengelolaan Bersama" dan Rencana Induk di DAS
Citanduy
pemberdayaan
bersifat
komunitas lokal (enam desa sampel atau
Pengelolaan
(MoU)
dari
aras
Citanduy
stakeholder
Berbagai informasi dan data yang direkam di
"Wadah
DAS
Induk
Sumberdaya Air nya.
modal sosial —
aksi
Induk
Dengan demikian, fokus aksi kelembagaan
pengembangan program-program
Rencana
kelembagaan "Wadah Pengelolaan Bersama".
sumberdaya ekonomi
alam,
lokal,
kelembagaan
dan
lokal
dan
menjadi masukan yang
vertical-bottom
up
bagi
struktur
kelembagaan dan rencana induk (Gambar 1). Aksi
kelembagaan
Citanduy
yang
pengelolaan
DAS
memfokuskan
pada
konstruksi "Wadah Pengelolaan Bersama" di aras "supra lokal" (antar-provinsi dan antarkabupaten/kota), dan aras komunitas lokal. Pada aras internasional dan nasional, aksi kelembagaan lebih banyak kepada telaah berbagai
dokumen yang
relevan
dengan
proses konstruksi Dewan Air D A S Citanduy. Berbagai
di
stakeholder
tingkat
nasional
diantaranya adalah: institusi kementerian, seperti Departemen
Kehutanan, Pekerjaan
Umum, dan Bappenas.
rembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: , : . Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Aksi
Aras
Target
Kelembagaan
Merujuk kepada Peraturan Perundangan
Internasiona! dan Nasional
Bersama
Stakeholders
Regulasi dan Kebijakan
"Vertical-Top
Fasilitasi pendekatan "personal" dan institusional terhadap pemerintah provinsi & kabupaten/kota
Public
Intemalisasi melalui pertukaran informasi, dialog komunikasi ( F G D )
"Supra-Lokal" (AntarProvinsi/Kabupa ten/Kota)
Perancangan dan penyusunan draft nota kesepahaman (MoU)
Dawn
Sector
dembagaai Wadaiyf engelolaan ll^rsama mcana Indui)*
Private
Sector
Collective
Action
Sector
Penandatangan nota kesepahaman (MoU) 'Vertical-Bottom
Up'
Pelatihan partisipatif konservasi SDA, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kelembagaan lokal & modal sosial "Komunitas Lokal" (Enam Desa Sampel atau Diperluas)
Pendampingan aktifitas konservasi SDA, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kelembagaan lokal & modal sosia!
Meningkalnya Kapasitas Kelembagaan Lokal Terbangunnya Jejaring Kelembagaan Lokal
Gambar 1 . Mekanisme Konstruksi Kelembagaan Wadah Pengelolaan Bersama dan Rencana Induk di Daerah Aliran Sungai Citanduy
P r n y r k O i ' s r n l r j l i s r f s i P p i i f i c l o l j J t i iSin f ^ a s i i s Cimiiiiiiii
Paul
Resources
Sislem T a W Pamotig Siimbetdaya
Daerah Aliran Sungai Gtanduy
A l a m { D f c n i t r n l i z f d N n l i m i l Resources
M i i i i a g e i i i i i i t and Governance
Susleni]-
5
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy : Proses, Kendala Dan Pembelajaran - .
V Tahap
Tahab
. SMO^OJIS^GAGASAN H'-tata p e m e n n t a h a n sumberdaya a l a m d a n lingkungan secara vertikal d a n ' ' ' fionzonlaf ,
12.
Tahap i l l
••; F O R M U L A S I dan PEMATANGAN gagasan W a d a h P e n g e b l a a h Bersama''-^ - SumbenJaya Air D A S Citanduy yang partisipatif • *-
TahapIV
. D R A F T I N G (iloU secara padisipa& tentang Wadah. Pengelolaan ij±'' Suipb^yaAirDASCrtanduy Baatos) J s ^ i Teng^" 7 -•BupB&fllaliliotaS
P E N G U K U H A N S E C A R A F O R M A L M o U tentang W a d a h pengelolaan " S u m b e r d a y a Air D A S Citanduy yang partisipatif
f Tahap V
-Banjar, O l a c ^
iTBhap'\nft
.-TEMBEhfTUKAh ORGANISASI Wadah PengelolaanSumberdayaAirDAS Citanduy yang partisipatif lengkap d e t g a n struktur, fungsi/peran struktur j i organisasi yang ada dan batasan'kewenangannya (lihgkup k e w e n a n g a n ) )
UJI P U B L l k mengenai W a d a h Pengeiolaan Sumberdaya Air D A S Citanduy • yang partisipatif untuk mendapatkan legimitasi publik yang absah TaitapVI^i
Taliap vni
D i s u s u n serangkaian WORKING PLAN untuk pengelolaan D A S Citariduy ' vv-'Sejak hulu sampai hilir secara partisipatif . •
-• ACTION.dan OPERASlONALtSASl PROGRAI^
Gambar 2. Langkah-Langkah Mekanisme Konstruksi Kelembagaan Wadah Pengelolaan Bersama dan Rencana Induk Pengelolaan Sumberdaya A i r di D A S Cilanduy Pada aras "supra lokal", aksi kelembagaan
dan
melibatkan berbagai stakeholder
lainnya.
yang relevan
di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dan di
Kabupaten
Tasikmalaya,
Kota
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap. D i tingkat provinsi dan
kabupaten/kota,
instansi pemerintah
yang diharapkan berperan penting adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
instansi sekloral lainnya.
Pada aras
supra lokal ini, sangat penting keterlibatan LSM setempat, termasuk pondok pesantren
kelembagaan
sosial
non-pemerintah
Sedangkan di aras komunitas lokal, aksi kelembagaan akan dilaksanakan di enam komunitas desa sampel studi ini, yaitu: (1) Wilayah hulu D A S Citanduy: Desa Citamba Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya; dan
Desa
Payung
Panumbangan
Agung
Kabupaten
Kecamatan Ciamis;
(2)
Wilayah tengah D A S Citanduy: Desa Nasol Kecamatan
Cikoneng Kabupaten
Ciamis;
Desa Gunung Sari, Kecamatan Sadananya, II,.n i r t ^ t r r n t r n l h e d N n i i i r t i l R e s o i i m s M o i i n g e m e i i t a u d G o v e n i a u c e S y s t e i i i ] :
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Kabupaten
Ciamis
;
Desa
Batulawang
mengikutsertakan
berbagai
LSM,
tokoh
Kecamatan Pataruman Kota Banjar; dan (3)
masyarakat, dan sektor swasta.
Wilayah hilir D A S Citanduy: Desa Bingkeng
Adapun
Kecamatan Dayeuluhur Kabupaten Cilacap.
pembentukan wadah "Pengelolaan Bersama"
Dalam aksi kelembagaan yang terintegrasi
dapat
dalam
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan
pelatihan
pendampingan
partisipatif
mengenai
dan
konservasi
sesuai
tahapan
dipilah menjadi dengan
dalam delapan
mekanisme
kegiatan tahapan. konstruksi
sumberdaya alam, pemberdayaan ekonomi
kelembagaan Wadah Pengelolaan Bersama
lokal, dan pengembangan kelembagaan lokal
dan rencana induk pengelolaan sumberdaya
dan modal sosial, selain melibatkan warga
air di D A S Citanduy (Gambar 2).
komunitas
dan
kelembagaan
lokal juga
BAB I I I PROFIL K E L E M B A G A A N P E N G E L O L A A N D A S C I T A N D U Y
Upaya
memposisikan
Citanduy sebagai
dalam mesin
pengelolaan
perspektif
DAS
kelembagaan,
penggerak
peningkatan
pusat dan pemerintah daerah. Dalam kaitan ini,
Menteri
Dalam Negeri
bertanggung
jawab atas peraturan dan pembinaan teknis
dapat
yang berhubungan dengan kehutanan serta
berhasii apabila permasalahan kelembagaan
pola dan teknis konservasi lahan dalam
yang sedang dihadapi di D A S sekarang ini
rangka kelestarian sumberdaya alam, tata air
dapat
dan ekosistem
produksi
dan
konservasi,
diatasi.
mengatasi
Oleh
akan
karena
permasalahan
itu, untuk
tersebut,
telaah
dijabarkan
DAS.
Kebijakan tersebut
lebih lanjut dengan
Instruksi
terhadap profil dan jejaring kelembagaan di
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 A Tahun
aras makro, meso, dan mikro yang terkait
1989 Tanggal 27 JuU 1989 Tentang Petunjuk
dengan
pengembangan
produksi
dan
Pelaksanaan
Bantuan
Penghijauan
Dan
Reboisasi Lahan. Instruksi Menteri Dalam
konservasi menjadi penting dan strategis.
Negeri
tersebut
dijabarkan
lebih
lanjut
dengan Surat Edaran Ditjen Pembangunan 3.1.
Jejaring
Kelembagaan
dalam
Pengelolaan D A S Permasalahan
yang
menyangkut
kelembagaan/ institusi
Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Tentang
dalam
kondisi
pengelolaan
Petunjuk
Pelaksanaan
Bantuan
Penghijauan dan Reboisasi yang dikeluarkan setiap tahun. Surat Edaran terakhir yang dikeluarkan
bernomor
522.4/622/Bangda
dan konservasi D A S adalah relatif rumit.
lertanggal 26 Maret 1996 Tentang Petunjuk
Hasil
kelembagaan
Teknis Bantuan Penghijauan dan Reboisasi
penyelenggaraan pengelolaan D A S di lima
Tahun Anggaran 1996/1997. Sebelum tahun
kabupaten-kota wilayah D A S Citanduy, baik
anggaran
yang diselenggarakan
Tahunan (RTT) Reboisasi —atau sekarang
atau
studi
jejaring
dengan
dengan
bantuan
dana rutin
Rencana
Teknis
negeri
disebut Rencana Teknis Reboisasi (RTR)—
permasa-
disusun oleh Sub Balai R L K T dan disetujui
lahan yang secara langsung maupun tidak
oleh Bapeda provinsi sejak tahun anggaran
langsung
1993/1994,
sesuai
Mendagri
Tentang
menunjukkan. adanya
adanya
pengelolaan
kinerja
presiden,
pemerintahan
yang
menteri daerah
DAS.
penyelenggaraan
D A S didasarkan
peraturan-perundangan oleh
berbagai
memp^^ngaruhi
Kekuatan
luar
1993/1994,
atas
Pelaksanaan
dikeluarkan
surat keputusan tersebut ditetapkan bahwa
dan provinsi
kepala
RTR disusun oleh Cabang Dinas Kehutanan
dan
bersama dengan Balai/Sub Balai R L K T , dan dinilai
Inpres) termasuk pengelolaan D A S dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 telah menetapkan secara jelas tujuan
Petunjuk
Edaran
Bantuan Penghijauan dan Reboisasi. Dalam
Program Bantuan Reboisasi (Reboisasi Pola
dan
Surat
dasar
kabupaten/kota.
maksud
dengan
diselenggarakannya
program tersebut. Inpres tersebut mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
oleh
Bapeda
tingkat
I
melalui
pembahasan bersama dengan Balai R L K T , Balai
Pengelolaan
DAS,
dinas/instansi
terkait tingkat I dan disahkan oleh gubernur. Dengan berfungsi
demikian sebagai
pemerintah tim
provinsi
perencana
pengelolaan D A S dan reboisasi lahan.
dalam
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran Reboisasi merupakan salah satu kegiatan dan
dan
Program Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
Aliran
yang
Keputusan
menjadi
tanggung
jawab Direktur
Tata Keija Balai Pengelolaan Daerah Sungai,
serta
Menteri
didukung
Surat
Kehutanarj
dan
Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
Perkebunan No. 24/Kpts-Il/1999
(RRL),
Urutan Prioritas D A S yang termasuk dalam
Departemen
demikian,
Kehutanan.
dalam
Namun
penyelenggaraannya
tanda
BP-DAS
nierah,
Tentang
mempunyai
bantuan reboisasi (Reboisasi Pola Inpres),
kedudukan sebagai Unit Pelaksana Tekivis
Dirjen
(UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan
RRL
pembinaan
hanya
teknis
berwenang
sedangkan
dalam
pembinaan
dan Perhutanan Sosial (RLPS) yang berada di
umum dan administrasi berada pada instansi
bawah
lain
Direktur Jenderal R L P S (Boks 1).
yaitu
Dirjen
Pembangunan
Daerah
(Bangda), Departemen Dalam Negeri.
Dalam
dan bertanggung
penyusunan
jawab
pembagian
kepada
wilayah
Penyelenggaraan reboisasi oleh pemerintah
kewenangan
provinsi
bahwa wilayah D A S ditentukan oleh batas
merupakan
tugas
pembantuan
(scope
ditetapkan
authority),
dalam rangka mengisi otonomi daerah. Oleh
alam yang tidak selalu bertepatan
karena
dengan
itu, kepada
tingkat
1
pemerintah
diberikan
pembangunan,
daerah
bantuan
yang
disebut
dana Bantuan
Reboisasi. Berbagai instansi di tingkat pusat,
batas
wilayah
pemerintahan/ daerah.
(co-incided)
administrasi
Sehingga
dalam
pengelolaan sungai secara normatif tidak memandang
batas
administrasi
tetapi
seperti Bapenas, Ditjen Anggaran, Ditjen PUOD (pengembangan
usaha
operasional
Boksl
daerah) , Ditjen R R L dan Ditjen Bangda
Kelembagaan BP-DAS
terlibat penyelenggaraan bantuan reboisasi
B P - D A S dipimpin oleh seorang Kepala Balai dengan tingkat jabatan eselon lll.a. Menurut tipologi organlsasinya, organisasi B P - D A S Cilanduy termasuk T i p e A dengan susunan organisasi yang terdiri dari 4 (empal) unit organisasi stiuktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Sutjbagiar^/ Seksi dengan tingkat jatiatan Eselon IV.a. masing-masing yaitu: ( 1 ) Subbagian T a t a Usaha; ( 2 ) S e k s l Program D A S ; (3) Seksi Kelembagaan D A S ; dan (4) S e k s i EvaluasI [ D A S , serta Kelompok Jabatan Fungsional.
tersebut. Gubernur
berkewajiban
menyelenggarakan
bantuan
untuk
reboisasi dan
bertanggung
jawab
sepenuhnya
perencanaan,
pelaksanaan,
atas
pengawasan,
pelaporan, pemeliharaan dan pengamanan hasil serta pengembangan
peran serta dan
swadaya masyarakat. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, gubernur
membentuk
tim
menetapkan
pembtna
tingkat
I dan
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sebagai penanggung
jawab
pelaksanaan
proyek
reboisasi dan pengelolaan DAS.
DAS) Citanduy-Cimanuk salah satu lembaga
Indonesia.
tersebut
berdasarkan
Kehutanan
Nomor
Penetapan
Balai Pengelolaan D A S Brantas memiliki visi Menjadi Pusat Pelayanan d a n Informasi H u t a n d a n Lahan dalam rangka Pengelolaan D A S
bersama-
sama dengan tigapuluh BP-DAS lainnya di seluruh
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nornor 665iKpts11/2002 B P - D A S mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evahjasi pengelolaan D A S . D a l a m melaksanakan tugas tersebut d i alas. B P - D A S menyelenggarakan fungsi sebagai berikut 1) Penyusunan Rencana Pengelolaan D A S ; 2) Penyusunan dan penyajian sistem informasi D A S . 3 ) Pengemtiangan model pengelolaan D A S ; 3 ) Pengembangan kelembagaan d a n kemitraan pengelolaan D A S ; 4 ) Pemantauan ,dan evaluasi pengelolaan D A S ; 5 ) P e l a k s a n a a n urusan tata usaha d a n rumah tangga Balai Visi
Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPpengelola D A S yang ditetapkan
•'i / v T u g a s P o k o k & F u n g s i
BP-DAS
Keputusan Menteri 665/Kpts-Il/2002
Misi Pengelolaan D A S dilakukan m e l a l u i pendekatan ekosislem alam berdasarkan prinsip s a t u D A S , safer rencana. satu pengelolaan' (one plan, one river and one managmeni).
I
Sumber;
Pedoman DAS
Rehabilitasi
(Balaipengelolaan
Hutan
dan lahan
serta
DAS Cimanuk-aanduy.
pengelolaan 2004)
Tanggal 7 Maret 2002 Tentang Organisasi Proyek Desentrdliia^j reii);e1olajii d a n S i s l e m T a U P a m o n g S u m b e r d a y a A U m { D e r e i i t r a r n e d N a t u r a l Resources K a s u s C a m i i i o i i P o o l Resources
Daerah Aliran Sungai G t a n d u y
Matiageiiirnt Olid Goveniaiice
System):
Fembenhikan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran memandang siklus hidrologis. itu,
Oleh karena
rencana pengelolaan D A S digunakan
tersendiri.
Prinsip
memantau
ketiga,
mengevaluasi pengelolaan D A S .
dan
H a l ini
sistem koordinatif, akomodatif yang dapat
bertujuan untuk mendapatkan data dan fakta
dijadikan pedoman oleh para pihak lembaga
yang menggambarkan keragaan suatu D A S
pemerintah
secara
yang
perencanaan,
terkait,
baik
pengambilan
dalam
keputusan
maupun pelaksanaan aktivitasnya. Hasil
survei
lembaga
terhadap
tersebut
memiliki
kewenangan
bahwa
lembaga penuh
yang dalam
mengelola Citanduy mengembangkan model pengelolaan D A S dengan berbagai prinsip. Prinsip
yang
ditetapkan,
diantaranya
pengendalian
Prinsip
pertama,
timba!
balik antara
sumber
:
hubungan daya
alam
dengan manusia beserta segala aktivitasnya. Sehingga pada setiap tahapan pengelolaan dan
komponen kegiatannya senantiasa akan
terdapat saling keterkaitan antar berbagai sektor kegiatan pengelolaan sumber daya
perlu
dilakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap aspekaspek
BP-DAS,
sebagai
menyeluruh yang
menjadi
indikator
kinerja
penyelenggaraan pengelolaan D A S sebagai bahan masukan bagi penyusunan rencana program dan pengambilan keputusan pada tahap
selanjutnya.
Prinsip
keempat,
Menyediakan Informasi Pengelolaan D A S yang memadai. Tersedianya informasi yang obyektif dan aktual mengenai pengelolaan DAS
yang dapat diakses secara mudah dan
cepat
merupakan
faktor
kunci
untuk
memantapkan pengakuan dan kepercayaan dari
para
pihak
terhadap
organisasi. P r i n s i p kelima,
keberadaan
yaitu mewujudkan
sistem pendukung yang efektif dan efisien.
alam, keterkaitan dengan berbagai disiplin
Dalam
ilmu
pembiayaan operasional pelaksanaan tugas
yang
dalam
melatarbelakangi
pengelolaan,
berbagai
peraturan
yang
keterkaitan
dengan
perundang-undangan
mendasari
sehingga
pelaksanaannya benar-benar legal,
kebutuhan
diatur
serta keterkaitan dengan
lingkup
berdasarkan
mengenibangkan Sistem dan Model
Kelembagaan
serta
Sistem
Kemitraan Pengelolaan DAS.
dan
Departemen
Kehutanan,
otorisasi
yaitu
alokasi
dana
pemerintah setiap tahun anggaran (1 Januari sampai
dengan
31
Desember)
melalui
dokumen Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar
Model
Isian Kegiatan Suplemen (DIKS), Daftar Isian
Hal ini didasari
Proyek (DIP), atau Surat Keputusan Otorisasi
hubungan akan keberadaan, kewewenangan
(SKO).
dan
pelaksanaan
kepentingan masing-masing para pihak
(stakeholders)
sumber
fungsi BP-DAS Citanduy mengikuti
secara
berbagai
kegiatan,
ketentuan sistem anggaran yang berlaku
dalam
karakler biofisik, sosial dan ekonomi. P r i n s i p kedua,
dan
pendanaan
yang sangat beragam dan saling
Sumber dana untuk membiayai kegiatan
antara Iain dari:
BP-DAS
Citanduy
(1) Anggaran Pendapatan
terkait antara yang satu dengan lainnya
dan
merupakan
harus
Sumber Daya Hutan (PSDH); dan (3) Dana
diakomodasikan dalam sistem kelembagaan
Reboisasi (DR). Anggaran kegiatan/ proyek
pengeiolaan
pada BP-DAS Citanduy yang dialokasikan
pengembangan kelembagaan
aspek DAS.
yang Oleh
sistem dan
karena dan
kemitraan
itu,
Belanja Negara
(APBN);
(2) Provisi
model
melalui
untuk
dana tiap tahun anggaran (Gambar 3).
dokumen
pengalokasian
sumber
meningkatkan peran dan tanggung jawab organisasi di tengah kompleksnya masalah
Ada
tersebut merupakan bagian strategis yang
oleh BP-DAS, salah satunya proyek R L K T
memerlukan
yang
perhatian
dan
penanganan
beberapa proyek yang telah dilakukan melibatkan
jejaring
kelembagaan
pemerintah daerah tingkat I I . Dalam
10 P r o v t k D«-sentt«Usasi F f r R e l o l a a n d a n S i s l e m T a l a P a m o n g S u m b e r d a y a A l a m { D e c e i i t m l i z e d N a t i i m l R e s o i m e s M a i i a g e a i e n t a n d G o v e n i a i i c e S y s t e m ) :
, iPemennlah pusat: ' \\ Departemen' Kehutanan, Depdagn : PU dan Lingkungan Hidup , Sektor Lain Kantor Wilayah Kehutanan
Pemda Tingkat I
-
• -
Pemda Tingkat I I BRLKT, BP-DAS, BPSDA : Perencanaan Provinsi
Swasta/ Perusahaan/ indvidu
Dinas Kehutanan Tingkat I
Balai Pengelolaan RLKT, DAS
' Dmas Kehutanaa''s-.-vTf-,:*
Bapec a dan Lingkung an Hidup
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy Proses, Kendala Dan Pembelajaran
pelaksanaan proyek
R L K T di wilayah Jawa
Tasikmalaya.
Barat,
jejaring
terlibat dalam pongcblaan
melibatkan
kelembagaan
Jejaring
kelembagaan
yang
D A S termasuk
pemerinlah mulai tingkat I dan II, kecamatan,
dalam rehabilita.si laitan kriiis dan zona-zona
pedesaan dan LSM.
konservasi
Contoh kasus proyek R L K T di Kabupaten
Tasikmalaya
wilayah
D.AS di
terdiri
d;u: beberapa
Tasikmalaya menurut aturan dan prinsip BP-
dinas
DAS
lapangan (Gambar 4 d.an Boks 2)
melibatkan
jejaring
kelembagaan
Kabupaten
pemerintaha;!
sebagai
unsur
tim teknis
pemerintahan di Tingkat Pemerinlah Daerah
1 BP, D A S — 2 BPSDA ' 3 BKSDA " ' ^ 4 BAPEDA .Y'V*',^ - S - b m a s P e r m n n t a h a n terkart (Keiiutotan|
'Tingkat Provinsi
. 1 . Fenyds'J v ' 'DAS; •2. PenyubUiicJi Cu . ' [ • >lnf!)mia£( D A S , , 3 Pengeniban " . DAS,' 5
b P e m e r i n l a h Daerah Kabupaten-KOta' Tasikmalaya b-. ; 2: Bapeda Kabupaten-Kota Tasikmalaya • ,.3;Dinas K e h u t a r i a n D a n Pe&eb\.mn Kabupalen-Kote Tasikmalaya ' ' . 4 Badan P e r t a n a h a n . • 5.1 Dinas Pertanian D a n T a n a m a n Pangan • '.-.Kabupaten-Kola Tasikmalaya • = e . D i n a s Kimpraswi! Kabupaten-Kola • Tasikmalaya . t ' T ; P e a i m P e r h u l a m 11 Kab.-Tasikmalaya
Tingkat .Kabupaten
.etoiaan
^efoiaan
kemitrasnpc; - . Pemantauan c. • pehqsic'aan D A S ,
evaluasi
-fungsi:. 1. - P enyusunan.Ti.m Ick.v: • ' P r o y e k Reboisasi-L'.h?. . • - , .pengelolaan D A S ' •• ' •* • 2 . ' P e l a k s a n a a n str/F.! ia.i 3 . ..Peiaksgnaan tek; :5 hi 4. P e n g a j v a s n tekr. a i , 5. Pelapo;aiiT,a3iil£p3:u;
Gambar 4. Jejaring Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan DAS, Hutan dan Lahan Kasus Kabupaten Tasikmalaya
Hutan dan Lahan ( G N R H L ) dengan surat
Boles 2 Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Proyek RTL-RLKT DAS Citanduy Kasus Wilayah Adminstrasi Tasikmalaya Berdasarkan keputusan Bupati N o m o r 660/kep.60-8ap/2003 tentang Pembentukan T i m Pengarah d a n T i m Pelaksanaan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi L a h a n d a n Konservasi T a n a h Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan d a n Konservasi T a n a h (RTL-RLKT} S u b Daerah Aliran Sungai Citanduy Hulu dan Dearah Aliran Sungai Cimedang. M e n y a t a k a n bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan R e n c a n a rehabilitasi harus dibenluk tim pelaksana. Hal ini berdasarkan atas tindak (anjut keputusan Direktur Jenderal Reboisasi d a n Rehabilitasi Lahan Nomor 041/KpIsA//1998 dan laporan hasil penyusunan R T L - R L K T tingkat provinsi. Agustus 2003, Proyek i n i dibebankan pada A P B N (anggaran Proyek S u r a t Keputusan Otoritas Rutin Dana Reboisasi} T a h u n 2 0 0 2 d a n A P B D I) T a h u n Anggaran 2004 d a n dibantu dari A P B D Provinsi.
Selain proyek
RTL-RLKT
dengan
tujuan
untuk melestarikan lahan dan sumberdaya alam
lainnya
menerapkan
departemen
Gerakan
Nasional
kehutanan
keputusan
KESRA/X/2003
1B/K.-:VMENK0/
tertanggal 3 A.9\tobtr 2003.
munculnya G N R H L cLL-itajbr likangi dengan kondisi
kerusakan
hut.m
d?.\\ lahan di
Indonesia pada umuuuiya, d i lawasan D A S Citanduy penurunan
secara
khur.'.£s
£--!ah
terjadi
kualitas rUix ku tt tilas ' hutan.
Penyebab utama tcij.rdinya Wn..\ina tersebut adalah kerusakan ] ) u g k - . i n g . \ n , terutama di wilayah hulu D A S C : A ; - d u y rk'T.igai daerah tangkapan
air. Wihyedi
D A S Citanduy
termasuk
Sub-DA<1
CiwuT.r.,
Sub-DAS
Cilangla,
Sub-DAS
Civeel.
Sub-DAS
Cimedang, Sub-DAS Cimumur den Sub-DAS
Reboisasi —
12
Nomor:
-^t^cex^i^^^i;:;;!^^;:;^^
"
. ~ " v f 7 2 it"~if "*"' '• - o " ' < ' < n i , u i f S y s t O ' i ) :
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Cijolang masih dikategorikan sub-DAS kritis akibat degredasi kualitas lingkungan. Walaupun
di
wilayah
Boks
D A S Citanduy
terdapat daerah konservasi (Gunung Syawal, Panjalu
dan
sebagtan
Galunggung)
tetapi
mempengaruhi
wilayah Gunung hal
kualitas
tersebut
tidak
D A S Citanduy
sendiri (Boks 3 dan Boks 4). Boks
3 P r o y e k R T L - R L K T DAS C i t a n d u y
Proyek R T L - R L K T di Kawasan D A S Citanduy yang meliputi lima Kabupaten-koia didanai oleh A P B N dan A P B D . Dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat menyatakan proyek tersebut belum optimal d a l a m pelaksanaannya d i tiap kabupaten-kota, H a l ini karena aturan d a n pengawasan yang berbeda dart tiap sektor dan tiap pemerintahan. Walaupun dalam peraturannya telah melibatkan seluruh inslansi pemerintahan yang ada di tingkat katxjpaten-kota. Berikut disajikan ringkasan proyek has3 wawancara dengan beberapa pihak yang terfibal dengan proyek RLKT-RTL. Sebenarnya prosedur pelaksanaan d a n pola pemikirannya s a m a saja, yaitu masih output oriented. Mengapa outpur oriented? Karena setiap tahun sejak mulai proyek berjalan, pemerintah selalu melakukan evaluasi. Kalau dinyatakan gagal y a gagal saja, tidak a d a alasan lain. Dalam pelaksanaannya pegawai hanya mengukur tingkat keseragaman pertumbuhan t a n a m a n yang diberikan proyek. Jadi hanya mengejar target persenlase tingkat tumbuh. Karena kalau gagal, m a k a mati d a n tamatlah riwayatnya saat diperiksa. Tidak p e m a h dikaji mengapa hal tersebut sampai gagal, sehingga kegagaian tersebut bisa dimaklumim dilerima dengan catatan atau dilerima sepenuhnya. Misalnya pengtiijauan di W i l a y a h O A S H u l u D e s a Citamba tepatnya di kaki gunung Galunggung, yang lanahnya memiliki tingkat prositas sangat tinggi. Kalau t a n a m a n n y a tidak hidup, tetap dikalakan gagal d a n disalahkan, Tetapi tanaman itu hidup walaupun tidak segar/penghijauan dikatakan bertiasil.-Alhasii tidak ada penghargaan yang proporsionat. Disisi lain begitu proyek yang didanai selesai, maka sepertinya tidak a d a program lagi. What next'sT Peralatan yang telah dibeli diberanlakan, dibagl-bagi tarik sana, tarik sini, Hal demiikian sering terjadi, s a m a hainya dengan proyek G N R H L dari Dinas Kehutanan dan G E R M A N dari Kimoraswil.
4
Profil Daerah Konservasi Suaka Margasatwa Gunung Sawal Berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian No. 420/Kpls/UnV6/1979 tentang Penunjukan sebagian Kompleks Hutan gunung S a w a l seluas 5.400 H a yang terletak di daerah Tingkat II Kabupalen Ciamis Provinsi J a w a Barat sebagai H u t a n S w a k a A l a m cq. S u a k a Margasatwa Gunung Sawal. Bertanjut pada^ tahun 1997. dilakukan rekontruksi perbatasan, sepanjang 7 9 , 3 7 0 k m . Secara administratifj' Gunung S a w a l termasuk kedalam 9 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Kecamatan Panjalu,' Cikoneng, Cihaurbeuti, S a d a n a n y a , Cipz^u. Cikoneng. Kawali, d a n P a n u m b a n g a n Kabupaten Ciamis. Pada t a h u n 1 9 8 1 telah dilakukan penataan batas kawasan dengan panjang kawasan sepanjang 65.71 k m . ) 1 Latar belakang ditunjuknya zona konservasi gunung S a w a l karena Hutan gunung S a w a l memiliki keanekaragaman sumberdaya a l a m (bio-diversity) yang sangat ben/ariatil. Tipe ekosistem Hutan merupakan tipe hutan pegunungan dengan vegetasi utama merupakan hutan alam, dimana disekeiilingnya m e r u p a k a n hutan produksi jenis pinus oleh P T . Perhutani. Didalamnya terdapat jenis flora diantaranya R a s a m a l a (Altingia exce/ca Worronhae), Jamuju A l a m fPedocarpus tmbrtcafusj, Teureup (Artocarpus elkacitus). Puspa fSc/i/ma walacii). Saninten (Casfanopsis argentea), Pasang (Quercus paranica) d a n bermacam-macam jenis anggrek alam. Selain itu pula tempat habitat fauna liar yang dilindungi undang-undang seperti, Macan Kumbang (Panthera pundus), Kancil (Tragulus javanicus), babi hutan f S u s Yitatus), Lutung (Tracypitacus auratus), Kera fiUacaca fasdcutaiis) dan bermacam-macam jenis burung Elang Lurik (Sipbmis chaela). S a e r a n (Dicnirus teocohaesus), Ketong fPIeropus vampyrus) d a n lainnya. Dalam Hutan guQnung S a w a l pula terdapat beberapa lokasi wisata berupa Batu Panjang dan kolam yang merupakan situs Borosngora. Disamping itu pula terdapat iar terjun antara lain Curug Tilu, Curug Pondok d a n C u m g Kandang S a p i d i Kecamatan Pasir Tamiang, Curug Pasir Ipis d i Panjalu d a n I piiwi Pahp3
3 . 2 . Jejaring Kelembagaan di Aras Meso Kelembagaan yang ada di masyarakat yang menunjang Pengelolaan govcnunent kerjasama
dalam
pelembagaan
Bersama" berupa antara
dilihat
"Wadah dari non-
paguyuban
(forum)
L S M , masyarakat
dan
pemerintah yang memiliki kewenangan scope area nya hanya di wilayah kabupaten-kota.
Forum
Mahkota
jejaring
di aras
beberapa
merupakan meso
L S M yang
salah
satu
yang
terdiri
dari
ada
di
wilayah
Kabupalen dan Kola Tasikmalaya dengan fokus
kajian
pemberdayaan monitoring
pelestarian ekonomi
lingkungan, petani,
kinerja pemerintah
. dan
kabupaten-
kota. Aktifitas yang dilakukan saat ini
Proyek D e s e n l r j l i s a s i Tenf^eloljan d i n S i s l e m T a l i Pamonf- S u m b e r d a y i A l a m Aas„s C m m u c m P o o l R e s o u f C e s D a e t i h A l b u , S u n g a i
C U n J u y
t D e e e n l r a l i z e d N n l u r a ! Resources
MaHogemenl and Cov^muce Systln)'
'13
Pembenlukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Cilanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
melakukan
pendampingan
kepada
(Musyawarah Pembangunan Dusun) dengan
masyarakat atas program MPS (Musyawarah
tujuan
Perencanaan Pembangunan Partisipasi) yang
pembangunan
diterapkan
ditiap dusun, dan dilanjutkan ke tingkat desa
oleh
pemerintah
mulai
dari
untuk
tingkat kabupaten sampai tingkat dusun.
dalam kegiatan
Adapun L S M yang ada di bawah forum
Pembangunan
mahkota, diantaranya : (1) Mitra Tani; (2)
kecamatan.
Yayasan Darma Putra; (3) Isec; (4) Papertas; dan (5) Bina Insan Mandiri. Dalam kerjanya forum melakukan berbagai unit kerja mulai dari unit hubungan kerja pemerintah dan masyarakat, unit usaha pertanian, dan unit advokasi politik. Pada
era
lembaga
daerah,
antara swada
jejaring
pemerintah
dan
masyarakat
mulai
ditingkatkan. Dengan adanya dasar hukum tentang pembentukan MP3
(Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
oleh
dan
Bupati
Paritisipatif)
V/alikota Tasikmalaya,
peluang kerjasama pemerintah, masyarakat dan ISM
dalam perencanaan segala bidang
termasuk pengelolaan D A S Citanduy telah dilakukan.
Berdasarkan
penemuan
di
lapangan pula, hubungan kelembagaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dibentuknya
tim
Pemerintahan
Air) di tingkat
Kota
PTPA
Tasikmalaya.
dengan
(Panitia
Tata
Kabupaten-
Walaupun
PTPA
disinyalir oleh seluruh lemabaga yang terkait belum ada aktivitasnya, tetapi ini merupakan temuan
terbaru
bahwa
pemerintah
terkait telah bersama-sama
yang
bekerja dalam
pengelolaan DAS Citanduy ke depan. Dalam MP3, melibatkan forum
pemerintah LSM
untuk
prioritas
akan dilaksanakan
Musbangdes (Musyawarah Desa)
sampai
mengadakan
ke
tingkat
kerjasama
dengan
perguruan tinggi lokal (Universitas Siliwangi) dalam kegiatan
demplot
lahan pertanian
dengan sistem penghijuan lereng gunung Cakra Buana yang berada di kawasan hulu DAS Citanduy (Desa Sindang Barang).
otonomi
kelembagaan
Forum
mencari yang
Kelembagaan Forum
Iain
Peduli
(FPSGS), yang
di
aras
Suaka
Gunung
termasuk
didalamnya
membantu
mendesain
adalah Syawal
berdiri pada Tahun 2004
terdiri dari tokoh dan lembaga swadaya dan pemerintah
yang
memiliki
kepudulian
terhadap pelestarian Gunung Syawal. Alasan yang
melatarbelakangi
adalah
bahwa
hutan Gunung Syawal terdapat
di
beberapa
situs peninggalan kerajaan Galuh sebagai leluhur
masyarakat
Kabupaten
Ciamis.
Forum ini merupakan forum gabungan yang terdiri dari beberapa lembaga swadaya dan lembaga pemerintah diantaranya: (1) L S M BAL
(Bina
Alam
Lestari);
(2)
Yayasan
Pencinta_j\Iam Ciamis; (3) Yayasan Buana Raksa Ciamis; (4) Yayasan Bantuan Hukum (YBH)
yang terfokus pada pengawasan dan
pengadvokasian; (5) B K S D A Wilayah II Jawa Barat;
(6)
Bapeda
Ciamis;
(7)
Dinas
Kehutanan; dan (8) Perguruan tinggi lokal, yaitu Universitas Galuh
Kabupaten-Kota
meso
dan Universitas
Siliwangi. Dalam agenda meningkatkan perekonomian masyarakat
setempat,
forum
membangun
perencanaan pembangunan dan menerapkan
usaha agro industri ekstraksi minyak nilam
prinsip
dengan luas areal
bottom-up
melakukan
planing.
pendampingan
Forum di
telah
seluruh
masyarakat desa termasuk desa yang dilalui oleh Citanduy, mulai dari tingkat dusun dengan
mengadakan
Musbangdus
lima hekUr, di kawasan
kaki Gunung Syawal dan DAS Citanduy.
Fembenhikan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Forum
lainnya berupa
Da mai
Kaukus Citanduy
(KACIDA)
adalah
gabungan
institusi/organisasi masyarakat akar rumput (grassrool)
dan tokoh masyarakat lokal yang
memiliki
pemahaman
dan cara
pandang
yang sama dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan Sungai Citanduy. Kaukus beranggotakan institusi dan organisasi yang beraktifitas
di
(khususnya Provinsi
Provinsi
di
Jawa
Kabupaten
Jawa
Barat
Ciamis)
Tengah
dan
(khususnya
Kabupaten Cilacap), terdiri dari kelompok Tani,
Rukun
Nelayan,
Pemberdayaan
LSM,
Masyarakat
Lembaga
Desa (LPMD),
tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan. Setiap
warga
kewajiban
kaukus
dan
memiliki
kepentingan
yang
hak, sama,
sejajar dan saling menghormati kemandirian, eksislensi dan hak otonomi institusi masingmasing. Kaukus diwakili oleh seorang juru bicara yang bertugas menyampaikan opini, pernyataan
dan
hal-hal
lainnya
sesuai
dengan hasil kesepakatan bersama, kepada piliak yang dipandang perlu
mengetahui
informasi masalah DAS Citanduy. Kaukus
lahir
sebagai
bentuk
bersama dan partisipasi aktif
kerugian dan menjadikan ancaman, serius bagi masyarakat sepanjang itulah,
nelayan
dan
D A S Citanduy.
warga
bersama-sama
kaukus
petani
di
Oleh
karena
bertekad
untuk
: (1) Membangun kekuatan
partisipatif masyarakat dalam menyuarakan pentingnya
melakukan
tindakan
nyata,
khususnya
memberikan
masukan
kepada
pemerintah sebagai fasilitator dan stimulator pembangunan, mensosialisasikan programprogram yang berkaitan dengan pengelolaan DAS
Citanduy dan berperan aktif dalam
pelaksanaannya;
(2)
Menggalang,
menghimpun dan menggerakan potensi masyarakat dalam
kekuatan
menanggulangi
dampak negatif lerjadinya pelumpuran dan masuknya sampah ke Sungai Citanduy; (3) memposisikan
diri
sebagai
ikekuatan
penyeimbangan dan kontrol sosialj terhadap kekuatan
yang
masyarakat
dipandang ysng
merugikan
menggantungkan
penghidupannya dari adanya aliran sungai Citanduy, baik masyarakat yang berada di hilir maupun masyarakat yang berada di sepanjang DAS.
kesadaran masyarakat
3.3.
Jaringan Kelembagaan Masyarakat di
dalam pengelolaan lingkungan hidup dan
Tingkat Desa dalam Pengelolaan D A S
program-program lainnya yang
Citanduy
dengan
pemanfaatan
penanggulangan
berkaitan
potensi
dampak
serta
negatif
yang
ditimbulkan oleh keberadaa D A S Citanduy, baik bagi
masyarakat
yang
ada
di hilir
(pesisir) maupun masyarakat sepanjang DAS. Kesadaran diakui
dan
partisipasi
semakin
pemerintah
aktif
tersebut
mengkristal
dipandang
iamban
Salah satu yang menjadi kekuatan dalam pelembagaan "Wadah Pengelolaan Bersama" di
tingkat
kelembagaan
kawasan
Anakan
dan
pengelolaan
seluruh aras lokal dari dulu telah memiliki
sampah
yang
DAS,
yang
semakin
kerjasama
dalam
mengakibatkan semakin menciutnya luasan Sagara
berbagai
DAS Citanduy ke depan. Pada umumnya di
non-formal.
ke
dar^
tatkala
jaringan
masuk
lersedianya
organisasi masyarakat yang bisa dijadikan
menangani dampak yang ditimbulkan oleh dan
telah
pemerinlah
jejaring hubungan
adanya
pelumpuran
lokal,
luasnya
genangan banjir di sepanjang D A S Citanduy. Dampak tersebut secara nyata menimbulkan
kelembagaan
secara
formal
dan
Kajian di Desa Citamba menunjukkan bahwa jejaring
yang
terjadi
di
masyarakat
cenderung lebih ke arah jalinan kelembagaan non-formal yang bersifat hubungan secara
F t o y e k De)itntTdlis4
Mauagemeiit a n d Covenuiiice System):
15
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy; Proses, Kendala Dan Pembelajaran
horizontal antar masyarakat. mala
pencaharian,
Homogenitas
dan tingkat
ekonomi
menjadikan hubungan sosial relatif sederajat. Tidak semua
dusun yang
ada di Desa
Citamba dekat dengan wilayah pegunungan. Ada
beberapa
Bunut
dusun diantaranya
dimana
letaknya
Dusun
dekat
dengan
wilayah zona konservasi (hutan lindung) Gunung Galunggung bagian timur. Mata pencaharian masyarakat d i Dusun Bunut hampir
semuanya
sumberdaya
memanfaatkan
alam
mengkonversi perkebunan
hutan
hutan
seperti,
menjadi
dan pertanian,
lahan
menebang
pohon untuk bahan bangunan dan untuk kayu bakar. Kegiatan yang sangat merusak ekosistem
hutan,
sering
dilakukannya
perbuiuan hewan seperti babi hutan dan lainnya sambil dengan sengaja
menebang
pohon besar untuk tempat perangkap. Perubahan lingkungan akibat dari kegiatan masyarakat dikhawatirkan oleh semua pihak dimana sering terjadinya sangat parah.
erosi tanah yang
Melihat kondisi tersebut,
pemerintah menunjuk hutan kaki Gunung Galunggung
sebagai
Operasionalisasi
zona
konservasi.
pengelolaan
buffer
zone
-dilakukan oleh satuan kerja BP-DAS dan BKSDA
dengan
masyarakat Kelompok
mengangkat
untuk
dijadikan
Masyarakat
tokoh pimpinan
Pemanfaat
Hutan
(KMPH) (Boks 5). Upaya
pelibatan
paritispasi
masyarakat
bekerjasama dengan pemerintah merupakan peluang untuk kembaii memulihkan kondisi hutan tanpa meninggalkan fungsinya secara ekologis. Masyarakat memanfaatkan lahan produksi
untuk
agroforesty.
Usahatani yang dilakukan oleh
penyuluh
hutan dari
mengembangkan 16
dapat berfungsi sebagai
pencegah
erosi.
Jenis pohon yang ditanam adalah jenis yang member!
nilai
ekonomis.
Usahatani
dilakukan di atas lahan hasil rambahan, sehingga tidak mengubah komunitas hutan yang masih utuh. Boks 5 Prtyek Reboisasi dl Kawasan Kaki Gunung Galunggung Dusun Bunut dan Desa Citamba Dusun Bunut salah satu dusun yang berada d i daerah konservasi Kaki Gunung Galunggung dengan kondisi tingkat kecuraman tanah yang termasuk pada ketompok tanah yang sangat curam. Mulai pada tahun 1930 B P D A S membentuk kelompok kegiatan pelestarian kepada masyarakat yang sering melakukan akses pemanfaatan sumberdaya hutan. Kelompok yang terdiri dari lima orang anggota per kelompok. diberikan hah dan kewajiban untuk mengelola hutan garapan d a n mengawasi hutan konservasi, Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengelola lahan d i atas gunung (lahan huma} sebagai mata pencaharian d a n d i wajibkan untek mengawasi, melestarikan lingkungan hutan konservasi. Pada tahun 2000 k e b m p o k yang telah ada diikutsertakan dalam proyek G N R H L dinas kehutanan dengan diberikan libit sebanyak 1000 bibit bertiagai m a c a m t a n a m a n jangka panjang seperti albasia. jali dan m a h o n l .
Kelembagaan secara
pemerintahan
legalitas
sangat
Desa
Nasol
dipercayai
oleh
masyarakat untuk melakukan pelaksanaan pemerintahan. Trust antara pemerintah desa dan
masyarakat dijembatani oleh kepala-
kepala
dusun yang
selalu berkecimpung
dalam kegiatan sehari-hari secara informal di tempat yang sering dijadikan berkumpulnya*" masyarakat, termasuk di balai desa dan balai dusun. Pembicaraan berfokus pada sekitar kegiatan
pertanian
masyarakat,
sampai
masalah program pembangunan desa.
dalam pengelolaan zona konservasi dengan
masyarakat
beragam membentuk komunitas hutan yang
melakukan dengan dinas pola
usaha
arahan
tani pihak
kehutanan,
penanaman
yang
Pioyek D f s ^ n t r j l i S J s i P^nf-^lola^n d a n S i s t e m T a U P a m o n g Sumberdaya
Staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang)
Desa
Nasol
terhadap
perlakuan
Aktifnya Ekbang yang
sangat
responsif
warga terus
desanya. memonitor,
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat akan
eksislensi
program
lembaga
pembangunan
aparat desa
dan aktifitas
desa.
memberikan
Pemimpin
contoh
kepada
warganya untuk lebih bisa partisipatif dalam program pembangunan desa. A l a m { D t c e i t t r a t i i t i l N a t u r a l Resources Managetttait a n d Coventaace SysteuiY K a s u s Ciiiirmo" Poof Resources D a e r a h A l i r a n Sungai G t a n d u y
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Kelembagaan desa lainnya yang ada di Desa
Struktur organisasi H K T I - K T N A melibatkan
Nasol yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD).
seluruh aktor sosial masyarakat Kecamatan
Berdasarkan U U Otonomi Daerah memiliki
Cikoneng —yang meliputi sembilan' desa—,
empat fungsi, diantaranya sebagai wadah
mulai dari petani, pemuda dan kerlompok
sarana
wanita.
menampung
aspirasi
masyarakat.
Secara struktur K T N A Cikoneng
Aktifitas BPD di Desa Nasol dari hasil
dibagi menjadi beberapa
observasi
cukup
dengan
berbagai
tanaman
musyawarah.
Tingkat
kehutanan; (3) perikanan; (4) peternakan; (5)
padat
program-program
musyawarah dimulai dari tingkat dusun,
tokoh ash Desa Nasol. Tokoh masyarakat yang menjabat ketua sangat dihormati oleh masyarakat dengan memiliki kemampuan organisasi
tersebut. Sesuai dalam U U
Otonomi Daerah, peran BPD diantaranya mensos ia I isasi kan pembangunan partisipatif
program-program
desa,
bagi
memutuskan
memberikan
masyarakat peraturan
melestarikan
budaya
desa.
wadah
desa
untuk
desa
dan
Secara
legal
Untuk mengelola kebutiJhan air bersih masyarakat maka desa dengan warga menetapkan lembaga pengelola yaitu Dewan Pengelola A i r bersih Desa Nasol. Pada awal pembentukan lembaga ditetapkan peraturan-peraturan bagi tiap pemakal air, sistem pembayaran, d a n s i s t e m pemtragian hasil dari pengeiolaan air. D a l a m sistem pengaturan | air, s e m u a pelanggan (rumah) dipakai meterisasi seperti yang dilakukan oleh P D A M pada umumnya. S e m u a pemakai dikenai harga per meter kubik sebesar Rp. 2 0 0 . 0 0 . Rata-rata masyarakat Desa Nasol membayar air bersih sebesar Rp.15.000 tiap bulan. j
politik BPD memiliki kewenangan bersama dengan
kepala desa
persetujuan
atas
dihasilkan
dari
Fungsi-fungsi
untuk
memutuskan
kesepakatan musyawarah
tersebut
yang bersama.
sebagian
telah
S i s t e m bagi hasil atas pengelolaan air bersih ditetapkan dalam peraturan desa dimana sistem penrtoagiannya sebesar 6 5 p e r s e n : 35 persen. 6 5 persen untuk d e w a n pengelola, dan 3 5 persen untuk pembagian kepada kistansi lain yang terkait dalam pengelolaan air (seperti untuk desa dan BKSDA).
dijalankah oleh BPD Desa Nasol. Beberapa kesepakatan
yang
telah
ditetapkan
atas
persetujuan BPD yaitu ditetapkan struktur
Selama ini desa mendapatkan pendapatan besar dari hasil air bersih. Dart total penerimaan P A D . penerimaan air bersih paling besar. Rata-rata desa mendapatkan pendapatan dari air bersih kurang lebih Rp.4.000,000 per tahun.
kepanitiaan perbaikan jalan desa, dan ikut serta
dalam
memutuskan
struktur
kelembagaan D P C H K T I - K T N A Kecamatan Cikoneng officio
dan
D e s a Nasol merupakan desa yang berada di dataran tinggi dimana tingkat kemiringan tanahnya menurut data Dinas Kehutanan termasuk sangat curam. Akibat dari kondisi a l a m tersebut kondisi a i r bersth untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari sulit didapat karena cepatnya arus air mengalir k e sub d a s sungai y a n g berada d l b a w a h tempat pemukiman penduduk. Masyarakat mulai merasakan kebutuhan air bersih. Atas kiisialif pemerintahan desa m a k a pada tahuri 1996, desa mengusulkan program untuk mernbuat saluran untuk menyaiurkan air dari sumber m a t a air yang berada dl O u s u n Sigung. Pada t a h u n tersebut dibangun saluran air dengan m e m a k a i plpa besi, n a m u n pada tahun 2000 pipa saluran tersebut diganti dengan pipa paralon. H a l ini karena semakin meningkatnya karat besi yang dapat berdampak tidak higienrsnya lagi air k e setiap rumah-rumah penduduk.
Jabatan BPD D i Desa Nasol, dipegang oleh
pengaturan
perkebunana
Antara Keberhasilan Proyek Reboisasi dan Proyek A i r B e r s l h d l Desa N a s o l
lebih tinggi lagi musyawarah kecamatan.
melakukan
(2)
Boks 6
warga desa, musyawarah antar desa dan
kelembagaan
pangan;
seksi: (1) seksi
Desa Nasol (Boks 6). wanita tani; dan (6) taruna tani.
Strkutur
Kelembagaan lain yang ada di masyarakat
kelembagaan H K T I D P C Cikoneng dibagi
yang termasuk ormas yaitu
menjadi beberapa seksi: (1) organisasi dan
DPC HKTI-
KTNA
Kecamatan Cikoneng.
belum
lama
tanggal
31
organisasi
terbentuk,
Ormas ini
tepatnya
pada
Januari
2004.
pembentukan
bertujuan
untuk
meningkatkan
kemampuan usaha petani melalui pemberian informasi
teknologi,
pasar,
meningkatkan manajerial petani.
dan
kelembagaan; (3)
seksi
penyuluhan;
Daerah A l i r a n S u n g a i O U n d u y
pendidikan (4)
seksi
pelatihan
dan
agrobisnis
dan
agroindustri; dan (5) pemuda tani! Hasil interverisir kelembagaan d i p e s a Nasol yang
lainnya adalah
Proyf k p t s r n i T d r i s i s i r«nr;(
a A l a m { D t a n i t r a U z t d N a t u r a l Resources
k a s u s t o i i m i i i i i P o o l Resources
(2) pertanian dan kehutanan;
Kelompok
Neureus
M a u a g a u r a t a n d CoveniauCt System):
- 17
Pembenlukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Mandiri. Unit kelompok terkecil ini terdiri
Pada tahun 1997 dibentuk dua koperasi yang
dari kelompok petani dengan tujuan untuk
bergerak
mengembangkan usaha pertanian. Berbagai
pembayaran
macam
pelanggan P L N menjadi anggota koperasi.
usaha yang ada
pada
kelompok
tersebut terdiri dari budidaya ikan gureme,
Pada
sius dan nila. Pembagian tugas kelompok
dalam
dalam
simpan
listrik.
Koperasi
pinjam
Hampir
Kopernas
simpan
pinjam
dan
seluruh
yang
bergerak
memiliki
anggota
antara Iain untuk wanita tani melakukan
sebanyak 160 orang. Selain itu pula Koperasi
aktifitas
dan
Kopernas mendapat modal dari BKSDA di
kelompok
bawah proyek reboisasi hutan lindung dan
pembenihan
pengolahan teruna
ikan.
tani
gurame
Sedangkan
melakukan
pembenihan
peternakan sapi, ikan gurame, dan budidaya jamur serta budidaya pertanian. Jika dilihat dari prestasi, kelompok tersebut telah meraih beberapa
penghargaan
dan provinsi.
tingkat
kabupaten
Jumlah anggota pada awal
pembentukan sebanyak 29 orang sedangkan sampai tahun 2005 ini berjumlah 114 orang dengan kepemilikan asset luas lahan seluas 7,3hektar.
proyek air bersih. Hasil kajian kelembagaan
lokal di Desa
Gunung Sari menunjukkan bahwa terdapat beberapa
kelembagaan
didalamnya
pemerintah
perangkatnya.
termasuk • desa
dan
Kelembagaan
yang
berbasiskan ormas diantaranya
Kelompok
Masyarakat Tani Nelayan Andalan (KTNA), walaupun yang ada di Gunung Sari tidak sebagus
di Nasol. Kesadaran
Aktifitas Kelompok Neureus Mandiri tidak
akan
terlepas dari keterlibatan
tokoh masyarakat
masyarakat masih memprioritaskan curahan
dan kader
konsen terhadap
waktu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
muda yang
pembangunan
kelompok.
Hampir
dari
organisasi
keluarga.
masih
masyarakat
Ketua
kurang,
KTNA
karena
Kecamatan
anggota masyarakat yang tergabung dalam
Sadananya dipegang oleh tokoh muda yang
kelompok berusaha menanamkan kesadaran
selalu memberikan pelatihan, dorongan dan
akan
motivasi kepada masyarakat.
pentingnya
sumberdaya
alam
usaha yang
memanfaatkan dimiliki
tanpa
mengindahkan aspek kelestarian. Para tokoh muda efisien
memperkenalkan - dan
usaha
tani
menguntungkan
yang seperti
pemeliharaan budidaya ikan dengan jenis tertentu sesuai yang diinginkan oleh pasar. Untuk
meningkatkan
usahanya
mereka
mencari teknologi yang baik mulai dari bibit benih,
penanganan
pengembangbiakan.
penyakil Aktifitas
dan
cara
Neureus
Mandiri pun melibatkan para tokoh muda. Kaderisasi tokoh mudah menjadi satu divisi tersendiri, dengan tujuan membentuk kader muda untuk berusaha secara bersama-sama Selain
kelembagaan
kepemudaan,
terdapat
administrasi pula
dan
lembaga
ekonomi dengan tipe badan usaha koperasi.
Kelompok
masyarakat
sebagian
besar
bergerak sektor pertanian, kehutanan dan peternakan. bergerak telah
Kelompok masyarakat
di sektor
padat
pertanian
setelah
yang
aktifitasnya
adanya
inovasi
pembuatan pupuk organik (bokhasi). Proses adopsi
pupuk
organik
mulai
diminati
masyarakat, terlebih dilakukannya demplot oleh K T N A di atas tanah milik desa seluas 20 hektar. Ketua kelompok petani menuturkan bahwa
merasa
ada
keinginan untuk mencoba mernbuat,
masyarakat
mulai
Ada
berbagai faktor pendorong minat masyarakat diantaranya: (1) Orientasi produksi termasuk kualitas
dan
kuantitas
hasil
tanaman.
Tanaman padi yang menggunakan pupuk bokasi
lebih
cepat
pelebatan
daurmya.
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Fembelaiaran
disamping itu kualitas dari biji tidak mudah
demplot-demplot
patah jika dilakukan penggilingan; dan (2)
pegunungan Batulawang.
Orientasi biaya
pembuatan
pupuk yang
murah. Untuk membuat pupuk bokasi total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp.40.000 per satu kali pembuatan pupuk dengan rincian Rp.
20.000 untuk pembelian mikro biologi.
Kelompok-kelompok pula
dalam
masyarakat
pengelolaan
dikembangkan
oleh
bergerak
hutan
yang
Perhutani
dan
Terdapat Kelompok Tani Hutan Gunung Sari merupakan kelompok yang dibentuk atas dengan
PT
Perhutani
dalam
mengelola hutan produksi. Fasilitas yang dikembangkan dalam melakukan kemitraan antara
Iain
dengan
memberikan
sarana
prasarana seperti pemberian lemak dengan sistem perguliran, serta kemitraan dalam
Pengelolaan hutan berbasis masyarakat ini didasari atas keputusan Dewan Pengawas Perhutani
Dir/2001.
Nomor
136/Kpts/
dalam
penyadapan
Kemitraan
pinus merupakan implikasi kebijakan PHBM dengan menggunakan s h a r i n g
yang saling
menguntungkan antara mitra (petani) dan Perhutani.
Selain
melakukan
aktifitas
penyadapan,
mitra
diperbantukan
pengamanan
hutan
seperti
dari
penjarahan,
kebakaran.
Sedangkan
dalam
perlindungan
kerusakan
hutan
pihak
lereng
Sejak dimulainya proyek Citanduy pada tahun 1978, Desa Batulawang telah dijadikan prioritas utama dalam pelaksanaan proyek. Kegiatan
yang
dilakukan
mulai
dari
pembuatan irigasi dan cek dam, serta proyek model f a r m i n g system
sebagai sentra demo
pertanian di kawasan Sub-Das Ciseei
oleh
beberapa
diantaranya
dan
Perhutani
menyediakan peralatan penyadapan.
social
yang
terlibat
masyarakat
yang
actor
tokoh
memiliki pengetahuan dalam masalah tata cara pembibitan, tokoh agama, aparat desa dan
para pegawai perusahaan PT Albasia
yang menerapkan pengelolaan perkebunan secara
bersama-sama
dengan
masyarakat
desa. Kajian
pengumpulan getah pinus.
Perum
kawasan
Aktifitas konservasi masyarakat ditunjang
bekerjasama dengan pemerintah desa.
kemitraan
di
mendalam
lokal di enam
terhadap
kelembagaan
desa kasus menunjukkan
bahwa wilayah hilir D A S Citanduy adalah wilayah yang memiliki tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal yang tertinggi. Kelembagaan
konservasi
merupakan
kelembagaan dengan tingkat kerberlanjutan tertinggi di wilayah hulu dan tengah D A S Citanduy. Sedangkan kelembagaan koperasi merupakan
kelembagaan
dengan
tingkat
keberlanjutan tertinggi di wilayah!hilir D A S Citanduy.
Sedangkan berdasarkan hpe-tipe
kelembagaan komunitas lokal, maka dapat dirumuskan bahwa kelembagaan jconservasi merupakan kelembagaan komunitas lokal
Desa Batulawang merupakan salah satu desa
yang memiliki tingkat keberlanjutan yang
yang dikaji, dimana masyarakatnya
tertinggi.
telah
memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan aktifitas pelestarian memiliki
penanganan lahan.
pemanfaatan Kesadaran
tujuan
dalam mengelola
tersebut berusaha
mengkonservasikan tanah ekonomi keluarga.
dan
untuk tujuan
Apresiatif masyarakat lahan tidak lepas dari
aktifnya pemerintah desa dalam melakukan penyuluhan pertanian yang discrtai dengan
Akan
tetapi dari kajian terhadap profil
kelembagaan
ini mengindikasikan bahwa
rendahnya
tingkat
survivability
kelembagaan komunitas lokal
karena jejaring
belum berhasii dikembangkannya (networking)
tersebut, baik secara vertikal.
Daerah Aliran Sungai OTanduy
antar
kelembagaan
horizonta'l maupun
Secara horizontal, kelembagaan
r i o y e k Desfntrdtisasi r c n g e l o l n ^ n d a n S i s l e m T i l a T a m o n g Sumberdaya A l a m { D t c e a t r a l i z t d N a t u m } Resources K a s u s C o m m o n P o o l Resources
dan
sustainability
Mmuigemait aud Gaventaace
System):
19
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
komunitas lokal yang ada belum mampu
merupakan institutional
membangun dan mengembangkan jejaring
fasiliUtor
dengan berbagai kelembagaan Iain di luar
antar-kelembagaan
komunitasnya.
kelembagaan
ke
Akan tetapi kecenderungan
arah itu sudah tampak, yakni dengan
untuk
i n c e n t i v e dan menjadi mombangun
hubungan
(dalam
komunitas
hal
ini
di
DAS
lokal
Cilanduy) atau jejaring axiuir-kelembagaan
upaya diversifikasi usaha yang dilakukan
yang
oleh
kelembagaan di tingkat komunitas. Secara
kelembagaan
secara
vertikal,
kebijakannya
Sedangkan
pemerintah belum
dengan
berbasis
empiris,
studi
patia ini
keiembagaan-
mombuklikan
bahwa
memberikan
kelembagaan-kelembagaan komunitas lokal
ruang yang luas bagi partisipasi anggota
yang mengakar pada kelembagaan tradisi-
kelembagaan
masih
tersebut.
komunitas
lokal
untuk
religi
dan
komunitasnya
lebi'a
mampu
mengembangkan kreatifitasnya dan dalam
bertahan
proses pengambilan keputusan.
pengaruh faktor-faktor eksternai, lermasuk
Dengan
demikian,
mengeluarkan
7n
pemerintah
kebijakan-kebijakan
n ™ , - i , n . . c . . „ , T , l i t , t i Pe„oi-lnl3An
perlu
persainga
dan s u r v i v e
dalam
raenghadapi
global.
yang
dan S i s l e m T j l i P i m o n e Sumberilava A l a m {Decentralized
Satural RefOarcesMaiiag.nu-nt
cm! Gcvenmwe
Sustaii):
BAB I V PEMBAHARUAN TATA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAS
CITANDUY
Pembaharuan tata kelembagaan pengelolaan
lingkungan,
DAS
permasalahan budaya.
berlandaskan
kepada
membangun
kemitraan antar-tiga "ruang kekuasaan": civil society,
dan private
state,
dengan
Sehubungan
sector.
itu perlu diidentifikasi beberapa
prinsip
yang
sangat
d ipertimbangkan. tersebut
penting
Pertama,
merupakan seluruh
sosial,
ekonomi,
dan
Ditinjau dari aspek
lingkungan, permasalahan tersebut terbagi menjadi permasalahan sumberdaya air/alam dan
permasalahan
sumberdaya
lahan.
untuk
Permasalahan sumberdaya alam yang paling
kelembagaan
utama adalah banjir, kekurangan air dan
manifestasi
dari
sedimentasi.
Masalah banjir selalu terjadi
dimana
pada musim hujan di daerah hilir dan pada
stakeholder
dataran
rendah yang sudah
dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan)
karena
kemampuan
dapat ditelaah secara
Citanduy rendah.
"shoring" peranan
dari
pihak-pihak terutama
stakeholder,
masing-masing
terkait. untuk
kedudukan
organisasi tersebut.
diperkirakan
secara
dan
kebijakan central
kegiatan pertanian, kekurangan air untuk
yang fokus adalah
partisipatif
operasional
difasilitasi oleh
dan dapat
beragam
a n d local g o v e r n m e n t .
Kekurangan air terjadi
dimana
Kedua,
yang
Sungai
saat musim
badan
tersebut
pengaliran
penting
hubungan
kelembagaan
aktivitas
didukung
atau
fungsi
kelembagaan "pekerjaan"
ini
menetapkan
melaksanakan
kepada
kritis dari analisis Telaah
berkembang
Ketiga,
kemarau
yang
menghambat
rumah tangga, industri, serta menghambat transportasi sungai di hilir. dan
kekeringan
nyata.
semakin
Kondisi banjir tahun semakin
Sebagai perbandingan debit harian
maksimum dan minimum Sungai Citanduy sangat besar, yaitu 1 : 500.
Sementara
sedimentasi terjadi di sepanjang alur sungai termasuk
anak-anak
sungainya
kelembagaan tersebut baik secara konseptual
disebabkan erosi pada
maupun
hujan dan kondisi tebing-tebing sungai yang
operasional
mengimplementasikan' desentralisasi dan-otonomi
mampu kaidah-kaidah
labil.
daerah
merupakan
yang
daerah
yang
tangkapan
Apabila banjir dan kekurangan air masalah
kuantitas
air; maka
telah ditetapkan pada satuan daerah tingkat
kondisi sed imentasi yang
dua atau kabupaten/kota
berkaitan dengan masalah kualitas air.
Tahun 2004). untuk
Prinsip ini penting, terutama
mendukung
partisipatif
( U U Nomor 32
dan
kabupaten/kota
aksi-aksi
sampai dan/atau
kolektif
sejauh local
mana
government
mampu membiayai beragam implementasi dari aktivitas partisipatif tersebut.
Permasalahan antara
lain
meningkat,
pada lahan
parah tersebut
sumberdaya kritis
pengikisan
yang
bantaran
lahan makin sungai,
penurunan produktivitas lahan, kerusakan hutan mangrove, serta hutan lindung yang makin berkurang. Permasalahan sosial, ekonomi dan budaya
4.1.
Permasalahan dan Perencanaan D A S
Citanduy
dan kepadatan
Permasalahan yang terjadi di D A S Citanduy dapat
antara lain tingginya pertumbuhan jumlah
dibagi
menjadi
permasalahan
penduduk,
meningkatnya
kebutuhan pangan dan papan/kayu.
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy; Proses, Keiidiilii Dan Pembelajaran
menurunnya
tingkat
kesejahteraan
penduduk (kemiskinan yang meningkat). Karena
beragamnya
permasalahan
sehingga
kerusakan
yang
menguatkan,
pun makin
Misalnya tingginya angka
secara
mengindahkan
terdapat di D A S Citanduy, maka berbagai faktor tersebut dapat saling
usahatani
parah.
tanah
tradisional
kaidah-kaidah
dan air secara
mengakibatkan
erosi
tanpa
konservasi
benar. pada
Hal ini
lahan
yang
diusahakan, sehingga menimbulkan lahanlahan kritis di daerah tersebut.
laju kerusakan
Ditinjau dari aspek tingkat kerusakan fisik,
lahan terutama disebabkan karena berbagai
lahan kritis dapat digolongkan ka dalam tiga
kejadiait,
tekanan
kriteria, yaitu lahan potensial kritis, lahan
terhadap lahan pertanian dan
semi/hampir kritis dan lahan kritis. Kriteria
seperti
penduduk
tingginya
kehutanan yang semakin bcrat dan intensif
penggolongannya
melebihi
kemampuan
tingkat
diikungnya.
kerusakan dan parameter-parameter seperti:
Akibat desakan ekonomi ini, maka kegiatan
tingkat erosi, kedalaman efektif, penutupan,
eksploitasl
topografi,
sumberdaya
meningkat. menjadi
daya
didasarkan pada
alam
menjadi
H a l ini menyebabkan
kritis.
Potensi
lahan
lahan
kritis di
tingkat
dan kesuburan kerusakan
Cilanduy Tingkat
cukup besar.
menunjukkan
Bahaya
mcngkhawatirkan,
untuk
Cimanuk-Citanduy
kesejahteraan
Data di D A S
berdasarkan
Erosi
keadaan
lahan pertanian yang perlu dikembangkan meningkatkan
tanah. kritis
diidentifikasikan
wilayah kawasan sepanjang D A S Citanduy Lahan ini merupakan potensi
lahan
(TBE)
yang
yang
sangat
dan data dari BP-DAS (2004),
menunjukkan
masyarakat di pedesaan. Sebagian besar dari
angka seluas 34 458,90 H a atau 10,22 persen
lahan kering tersebut kondisinya kurang
dari total D A S Citanduy yang seluas 352 080
menguntungkan/kritis.
Lahan-Iahan ini
Ha.
sudah kurang produktif
lagi dalam
segi
besar (11 249,12 Ha) terletak di Sub-DAS
dan
Cikawung. Sementara penyebaran kerusakan
memperhatikan
lahan tersebar di kawasan D A S baik di
pertanian,
karena
penggunaannya
pengolahan
kurang
kaidah konservasi/pengawetan tanah. Salah satu
sebab
timbulnya
tersebut' karena petani
Pola penyebaran lahan kritis sebagian
pedesaan
lahan kritis
maupun
perkotaan
ditampilkan
pada Tabel 1 .
masih' melakukan
Tabel 1, Luas Lahan Kritis menurut Wilayah Administratif Beberapa Kabupaten/Kota, 2002 Luas lahan Pertanian (Ha) Sawah Darat Jumlah
Wilayah
Klasifikasi Luas Kerusakan Lahan Kering (Ha) Potensial Semi Kritis Jumlah Kritis Kritis
Kab/KotaTasik
55413
228 199
283 612
36128
16342
5 751
58 221
Kah Ciamis
55 001
200 906
255 907
72676
40367
9 979
121022
Kab Cilacap
63 095
150 755
213 850
dna
dna
dna
dna
dun: dnin not mmllnblo Sumber: Lnpatnii Tnhiium }nwn Bnrnt, 2002. Kota Banjar tiiasih bergabung dengan Kabupaten Chniis
Kondisi
lahan
kritis
di
daerah
tersebar (tidak luas pada satu
Ciamis
hamparan),
karena kondisi lahan kritis biasanya terjadi pada lahan-lahan: (1) Lahan yang sedang dalam
proses
konflik/sengketa
antara
masyarakat dengan masyarakat atau r r n v , k DespitlMll!i,iil r c n a e l o U i i n tl^it S U l n m T a l i Pifflotia S u m b c t i l i v i A t i m IDcceinmllzed
Niitumt
Remircti
Maimmeiit
mid Goveniaiict
Syiten]i
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: , Proses, Kendala Dan Pembelajaran
masyarakat selesai
dengan Perhutani dan belum
masalahnya
dalam
waktu
yang
Indikasi yang lebih umum dari pengelolaan sumberdaya alam yang kurang baik jadalah
berkepanjangan; (2) Lahan-lahan H G U (Hak
sedimentasi
Guna Usaha) yang tidak jelas pengelolanya
Semakin
atau siapa yang menggunakannya; dan (3)
terjadinya longsor menjadi indikasi bahwa
Tanah
sedimentasi
guntai
(lahan
milik
orang
luar)
yang
banyak
cenderung
meningkat.
pembabatan
semakin
hutan
meningkat
sehingga tidak Jelas penggarapannya. Jika
menunjukkan
proses degradasi lahan ini terus berlangsung
Fluktuasi air juga mengalami
tanpa
yang
upaya
yang
menghentikannya,
nyata
produktivitas
untuk pertanian
akan mengalami penurunan sebesar
15-30
dan
lahan
kritis.
perubahan,
dijadikan
indikator
meningkatnya lahan kritis, yaitu pada saat musim kemarau
kering sekali
sementara
pada saat musim hujan terjadi banjir. Aliran
persen. Permasalahan utama dalam
pembangunan
pengelolaan D A S adalah belum mantapnya institusi dan lemahnya sistem perencanaan yang
banyaknya
dapat
dan
komprehensif.
Gejala
umum
yang
timbui dari kondisi di atas antara lain: (1) Masyarakat dalam D A S masih ditempatkan sebagai
objek
pembangunan;
dan
bukan
(2) Manfaat
subjek
pembangunan
lebih banyak dinikmati oleh elit-elit tertentu dan belum terdistribusi secara merata; (3) Masyarakat
belum
berpartisipasi secara
mampu nyata
untuk
dalam
proses
pembangunan; dan (4) Masyarakat masih menjadi
bagian
terpisah
dari
{eksternai)
ekosistem DAS. Tumbuhnya
air
pada
musim kering sekitar
m V detik dan di musim hujan mencapai 1300 mVdetik. antara
Kondisi musim
kayu
telah
standar
kering
seharusnya dan
hujan
perbandingannya sepuluh kali lipat. Kondisi Sungai
demikian
sudah
terjadi sejak 10 tahun terakhir ini.
Citanduy
Dulu
yang
kekurangan air hanya selama satu bulan, namun sekarang pada saat musim kemarau dapat mencapai 2,5 bulan. Untuk mengatasi hal tersebut paling baik I dengan mengadakan penghijauan. saat
ini penghijauan
selalu gagal.
yang
Sampai
dilaksanakan
Hal tersebut karena yang
melakukan industri
5 - 1 0
penebangan
lebih
t)anyak
dibandingkan yang melakukan penanaman.
menyebabkan permintaan kayu meningkat
Namun
tajam. Hal yang menjadi masalah adalah laju
dengan penghijauan yang akan dilaksanakan
penebangan
di hulu ?
penanaman
kayu lebih tinggi dibanding bibit baru, sehingga
menurut
siapa
yang
bertanggunpjawab'^
-
Persoalan
akan
makin
penduduk, bila musim kemarau dua bulan
memperhatikan
saja, maka air untuk minum maupun untuk
pertambahan
penduduk
kolam
political
yang makin
dan
sawah
sudah
mulai susah.
forces
kenyataan
Sekitar 20 tahun lalu, walaupun kemarau 6
ruang
bulan, namun air masih tetap lancar.
{local c o m m u n i t y livelihoods
Dampak negatif lain yang dimunculkan oleh industri perkayuan adalah
meningkatnya
pencurian kayu di hutan lindung Gunung Syawal
maupun
lahan-hutan
Perhutani.
milik
serius,
bila adanya
serta
beragam
mempersempit
gerak kehidupan komunita<
pemenuhan
needs
lokal
Persoalan
system).
f o r sustenance
(strategi
nafkah dan bertahan hidup) yang makin tak sederhana
kompleksitas
dan dimensinya,
yang diperkirakan ikut menekan intensitas konflik dan persaingan
serta
ketegangan
sosial-ekonomi dan sosial-ekologi ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya.
Proyek Desenlralisasi Pengelolaan d a n S i s t e m T a l a Pamong Sumberdaya A l a m { D e c e n t r a U z e d N a t u r i i i Resources K a s u s C o i i i i i i o i i P o o l Resources
Daerah A l i r a n S u n g a i O t a n d u y
M a u a g e i n e i i f a n d G o v e r n a n c e Systati)-.
23
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy : Proses, Kendala Dan Pembelajaran -
Di
masa
otonomi
ketegangan
daerah,
sosial
dan
persoalan
konflik
antar
pemerintah kabupaten/kota juga terdorong untuk
mendayagunakan
pihak/komunitas (bisa dalam bentuk konflik
"mengeksploitasi
antar komunitas/etnisitas
atau
tepatnya
C P R seintens"
mungkin
ataupun konflik
demi terpenuhinya sumber keuangan daerah,
sosial vertikal antara pemerintah pusat dan
sedemikian sehingga akan memicu konflik
daerah)
vertikal (masyarakat lokal - customary
atas
tumpang-tindihnya
klaim
penguasaan sumberdaya alam, akan terus
owner
meningkat
tak
dan
makin
serius.
Sejak
diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004, persoalan otoritas pengelolaan (termasuk lolaan) sumberdaya dimensi
pendanaan
alam
persoalan
baru
penge-
C P R memiliki (dimensi politik
otonomi). secara
teoritis
sistem
melawan pemerintah kabupaten) yang terelakkan,
Oleh
karena
ditemukannya
r i g h t s ) yang efektif hutan
CPR),
{forest
dan
bentuk {institutional
resources
system
adalah
management) C P R , yang
of
diharapkan dapat mengatasi persoalan di program
pemanfaatan
akan
tantangannya
innovasi
governance
(CPR) dalam
itu,
a r r a n g e m e n t on natural
atas.
hak individual {individual
diperkirakan
rancangan sistem pengelolaan
pengelolaan sumberdaya alam milik bersama dapat menjadi dasar pengaturan hak-
dan
berlangsung makin tajam.
dan
Sebenarnya,
area
Selain dapat menjawab persoalan, aksi
konkret kegiatan ini juga
diharapkan sekaligus mampu memberdayakan
komunitas lokal.
Selain itu, rancangan
sumberdaya perairan, danau, sungai, laut,
sistem pengelolaan C P R yang berbasiskan
dan
{watershed).
pada sistem sosio-ekonomi-ekologi setempat,
{complex
kelak juga diharapkan dapat menegakkan
daerah
aliran
sungai
Struktur penguasaan lahan bersama of
joint
use
dikukuhkan pemerintah
rights)
dalam
C P R yang
oleh
masyarakat
serta
lokal-regional, memungkinkan
konflik antar individu (semestinya)
dapat
dihindarkan. Hal ini dikarenakan c o m m o n property
dimaknai
rights
(Runge,
1992)
sebagai " a c o m p l e x set of r u l e s specifying ofjoint.use common
of specific
n a t u r a l resource",
sumber
dimana
(CPI) dipandang
p r o p t r t y institutions
sebagai
rights
pengaturan
alokasi
sumberdaya alam, serta sumber kehidupan komunitas lokal {liveWioods social
source
and
local
yang efektif. Namun
s e c u r i t y system)
pada kenyataannya, banyak C P I yang tidak lagi
berfungsi
dihormati
banyak
secara
sempurna
dan
pihak. H a l ini (lebih
banyak) dikarenakan masuknya
beragam
kepentingan ekonomi, ideologi, alasan sosialpolitik, atas suatu sumberdaya tertentu, yang selanjutnya
memicu
pertentangan
kedaulatan serta
communal
norma
dan
menumbuhkan mendorong
property
institutions
kelembagaan
perekonomian
kesejahteraan
lokal, lokal,
bersama
serta
memungkinkan terealisasikannya idealisme pembangunan yang berkelanjutan. Reformasi kelembagaan yang dihasilkan dari rancangan
ini
mempercepat
juga
diharapkan
proses
dapat
demokratisasi
pengelolaan C P R di berbagai aras perhatian (mikro-ekosistem dan meso-regional)
serta
membangun i n t e r - i n s t i t u t i o n a l relations
yang
memungkinkan
atau
berlangsungnya otonomi
dan
mampu
proses
membantu
demokratisasi,
desentralisasi
kekuasaan-
wewenang (di ranah CPR m a n a g e m e n t yang
mempedulikan
prinsip
system)
kemitraan
secara efektif.
dan
perseteruan sosial. Tambahan lagi, dengan adanya
24
U U 22/1999
dan U U
25/1999,
F o y e U D e s r n l T , l i s , s i Pengelolddn d a n S i s l e m T a l a P a m o n g S u m b e r d a y a A l a m { D e c e n t m It zed
N i t l i i r a l Resources
Muiiagaiieiit m i d Goveniaiice Suslaii):
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
4.2. Pembangunan Partisipatif Agar yang
mencapai
4.3. Kebijakan Pemerintah dan Pengelolaan D A S Citanduy
hasil-hasil pembangunan
berkelanjutan,
banyak
kalangan
Kebijakan pemerintah
sepakat diperlukan pergeseran paradigma di
DAS
bidang
pengelolaan
pengelolan
partisipatoris.
DAS
yang
Pendekatan
bersifat
pembangunan
partisipatoris harus mulai dengan orang
yang
sistem
paling
kehidupan
orang-
mengetahui
tentang
masyarakat,
setempat
yaitu masyarakat itu sendiri. Dalam
kontek
memberikan
DAS
ruang
masyarakat mengembangkan
yang
ini
cukup
bagi
menilai
dan
pengetahuan
keterampilan
dan
mereka
mengembangkan
pengelolaan
selayaknya menghasilkan
yang makin baik.
Apabila
tujuan perbaikan kondisi D A S tersebut tidak tercapai,
maka
perancangan dengan
sepantasnya
ulang
atau
memperhatikan
dilakukan
pembaharuan
alasan
mengapa
kebijakan yang telah dijalankan selama ini
pendekatan
untuk
Citanduy
dalam
diri.
untuk Pendekatan
kurang berhasii. yang
Mungkin saja kebijakan
dibuat sudah
pelaksanaannya
baik, namun
menyimpang,
dalam
sehingga
hasilnya pun jauh dari sasaran. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, maka kebijakan
pengelolaan
DAS
sebaiknya
partisipatoris harus disertai perubahan cara
mengacu pada visi dan misi yang ditetapkan.
pandang
sistem
Visi pengelolaan D A S adalah hutan dan
hidrologi yang semula merupakan benda
terhadap
D A S sebagai
lahan berfungsi optimal untuk kesejahteraan
fisik menjadi benda ekonomi yang memiliki
masyarakat.
fungsi sosial. Perubahan peran pemerintah
memulihkan,
dari
meningkatkan fungsi hutan dan lahan baik
menjadi
provider
pemerintahan
dari sistem
desentralistis,
lata
eiiahler,
menjadi
sentralistis
pembangunan
dan
sebagai
Sementara
misinya adalah
mempertahankan
factor produksi maupun
penyangga
sistem
dan sebagai'
kehidupan, | melalui
pengelolaan dari g o v e r n m e n t c e n t r i s menjadi
pengembangan kelembagaan yang bersifat
public-private
kondusif
community
pelayanan
dari hirokratis-nomiatif
professional-responsif
partisipasi
masyarakat secara interaktif dan swakarsa. Untuk itu pengelolaan D A S dilakukan secara
menjadi
paradigma
pengelolaan
DAS
bottom-up,
pembangunan
yang
adanya
pelibatan
partisipatoris dua
perspektif.
masyarakat
setempat
holistik, terencana dan berkelanjutan. Pengelolaan
DAS
desentralisasi
dengan
sebagai
satuan
prinsip
dan
Masyarakat
pelaksanaan
proyek/program
D A S yang
akan
dilakukan
secara
pendekatan
wilayah
DAS
pengelolaan.
Pengelolaan D A S dilaksanakan berdasarkan
dalam pemilihan, perancangan, perencanan pengelolaan
tercapainya
menjadi
Munculnya
mengindikasikan
bagi
dan /le/csihd>.. penentuan
kebijakan dari top-dawn
Pertama,
participation,
partisipatif
dan
memperoleh
konsultatif. manfaat
atas
mewarnai
pengelolaan D A S . Oleh karena itu, sasaran
kehidupan mereka, sehingga dapat dijamin
wilayah pengelolaan D A S adalah wilayah
bahwa persepsi, pola sikap dan pola berpikir
DAS secara utuh.
serta nilai-nilai dan pengetahuan lokal ikut dipertimbangkan
secara
adanya umpan balik {feed hakekatnya
adalah
penuh. back)
bagian
Kedua,
yang pada yang
tidak
lerlepaskan dari kegiatan pembangunan.
Ptoyek Desontralisdsi Pengelolaan d a n S i s t e m T a l a Pamong Sumberdaya A l a m ( D e c e t i t m l i i e d N n l i i r a l Resources K a s u s C o m m o n P o o l Resources Daerah Aliran Sungai Cilanduy
M m t a g e i i i e n ta n d G o v e n t a u c e System):
25
BAB
V
TAHAPAN PEMBAHARUAN TATA KELEMBAGAAN P E N G E L O L A A N S U M B E R D A Y A AIR DAS Dalam
proses
kegiatan
sebelumnya
aksi
pengelolaan
bersama
studi-aksi
pembentukan telah
ini,
Pada tahap inisiasi tindakan kelembagaan
wadah
dilakukan
CITANDUY
dilakukan
untuk
penyusunan
dan
pembentukan wadah pengelolaan bersama
kegiatan kajian. Kegiatan kajian dilakukan
sumberdaya
dengan pengkajian konsep, survei di aras
kelembagaan yang dilakukan mencakup di
lokal,
aras makro, aras meso dan aras mikro.
diskusi
maupun menggali
serta
rangkaian
lokakarya
seminar
dilakukan
aspirasi masyarakat
untuk
khususnya
Berbagai
air
DAS
informasi
dikumpulkan
Citanduy.
dari
untuk
Aksi
multistkeholder
menggali
aspirasi
tentang pengelolaan sumberdaya alam yang
tentang
telah dilakukan selama ini (Tabel 2). Dengan
maupun kelembagaan yang telah ada di lima
input data baik sekunder maupun data
wilayah
primer diperoleh output
konsep
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
D A S Citanduy yang
Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap).
wadah pengelolaan
berupa
partisipatif dan mendukung I n t e g r a t e d Resources
kebutuhan
wadah
kelembagaan
administratif
(Kabupaten
Water
M a n a g e m e n t (IWRM).
Tabel 2. Tahapan Kegiatan Studi-Aksi Kelembagaan yang Dilakukan Tahapan •
KeRiatan iMengkaji untuk . menghasilkan konsep kelembagtian
Menyusun pembentukan wadah Imsiasi ' tindakan ' 'y pengelolaan kelembagaan-iyX
5.1.
Brain storming Seminar FGD Drafting MoU Uji publik
tentang "Dewan Sumberdaya A i r " ; dan (6)
Kegiatan Aras Makro
Rangkaian proses
di aras
makro
dalam
inisiasi pembentukan kelembagaan wadah pengelolaan bersama (Dewan Sumberdaya Air)3 melingkupi: (1) Inisiasi dan diseminasi ide
"Dewan
Sumberdaya
Identifikasi stakeholder;
(3)
Air";
(2)
Brainstorming
dengan stakeholder potensial; (4) Drafting dan
Output Konsep wadah Data . \ . pengelolaan DAS Konsep wadah ) Citanduy partisipatif yang menduktmg pembentukan / IWRSA Wadah Pengelolaan Working Paper l \ Bersama Sumberdaya Air DAS Gtanduy MoU / Input
Metode Survei Kajian konsep 1-GD, Seminar Loka karya
konsepsi kajian; (5) Penyusunan MoU
Pembentukan " D e w a n Sumberdaya A i r " . (1) Inisiasi dan Diseminasi Ide D S D A Inisiasi one r i v e r , one p l a n , one
management
untuk pengelolaan bersama mulai timbui pada awal kegiatan seminar di aras provinsi Jawa
Barat.
Selanjutnya
pembentukan
kelembagaan wadah pengelolaan
bersama
tersebut mulai mengemuka dalam diskusi terbatas
dengan
multistakeholder
yang
melingkupi kabupaten-kota yang dilintasi ^ Padn Mhiipan nksi kUtinbagaiin yang dilakukan nk-h Tim FXiPS, wadah p(.-ngdi itnaii vang dirt-komundasikan adalah berupa
Pembentukan Wad^h Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy; r"~" Proses, Kendala Dan Pembelajaran
DAS
Citanduy.
diberikan
Sebagai
kerangka
"Jejaring
bahan
acuan
diskusi
dengan
Antar-Pemerintahan
tema
Kabupaten
dan Kota Untuk Pengelolaan dan Sistem Tata-Pamong
Sumberdaya
Alam
Daerah
Aliran Sungai Citanduy". Pada diskusi tersebut dinilai
perhatian
masalah koordinasi penting
sumberdaya
alam.
dalam
Saat
ini
kepada
masalah
Pertemuan
diskusi
lanjutan
untuk
membahas
Pemaparan
dalam
satu
wilayah. Permasalahan s h a r i n g antar wilayah dalam
penganggaran
maupun
dalam
permasalahan hulu-hilir diungkapkan oleh stakeholder
yang
muncul.
Nampaknya
diskusi antar stakeholder antar lima wilayah di
kawasan D A S Citanduy dapat menjadi
sarana sJiaring
pendapat,
saling mengakui
kesalahan dan membangun
kesepahaman
bersama atas e x i s t i n g condition
yang terjadi.
Pandangan masing-masing daerah terhadap potret permasalahan maupun saran terhadap pengelolaan D A S Citanduy dalam diskusi awal ini dapat dilihat pada T a b e l 3.
pengelolaan
(, sumberdaya air dari Departemen Pekerjaan
lancar,
instansi
kelembagaan
mengenai
< stakeholder yang hadir.
antar
dengan
y dilakukan guna menggali kembaii aspirasi.
( Umum memberikan
baik
serta
J multistakeholder di lima wilayah kabupaten-
talaran aplikasi dalam koordinasi kurang wilayah administratif sendiri maupun antar
sosia
penguatan ekonomi lokal.
5 kota
memiliki 'bobot'
pengelolan
J melalui reboisasi dari hulu-hilir diperlukan
wawasan baru bagi
^ Masukan secara tertulis diberikan kepada ^ para peserta yang hadir sebagai kesepakatan • dari pertemuan sebelumnya. Selain beberapa \- point
yang
sama
dengan
pertemuan
sebelumnya, pembuatan master plan yang 1 dirasakan sangat perlu bagi
pengelolaan
J D A S Citanduy, dimana saat ini master plan yang masih digunakan dibuat pada tahun j, 1975.
Keterwakilan
jj berdasarkan
secara
proporsional
wilayah dinilai baik dengan
J membentuk tim keci! yang diharapkan dapat u mengatasi
permasalahan
D A S Citanduy
3 secara lebih efisien.
Selaras dengan pandangan dari pemerintah, LSM
dan perguruan tinggi lokal memandang
J (2) Identifikasi Stakeholder
perlu koordinasi dalam pengelolaan D A S
i Stakeholder yang terlibat dalam
yang tidak mengenai wilayah administrasi
V aksi
dan perlu diikutsertakan peran masyarakat.
J dikelompokkan menjadi aras bawah, aras
Istilah 'Dewan Air' dan
^ tengah
(misal berbagai
Keppres)
yang
kelompok
payung hukum terdiri
yang
tim
terkait
dari
dengan
sumberdaya air menjadi salah satu topik
pengembangan dan aras
Organisasi
kelembagaan
dapat
alas, yaitu: (1) Bawah:
LSmJ
masyarakat,
J masyarakat,
kegiatan
pelaku
industri
tokoh
(perkayuan
lokal); (2) Tengah: Dinas terkait' di lima
diskusi. Dewan air mempunyai kewenangan
^ kabupaten/kota
penuh dan akan menentukan langkah sesuai
^ (Bapeda,
dengan
kebijakan, menetapkan
^ BPKSA, BP DAS); dan (3) Atas: Bappenas
yang
dapat
peruntukannya
zona-zona
dimanfaatkan dan
tentunya
sesuai merupakan
wilayah
Dishul,
D A S Citanduy
PWS Ciwulan-Citanduy,
(Deputi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup),
Departemen
Pekerjaan^
Umum
sinkronisasi atau fungsi koordinasi antara
(Dirjen
dinas-dinas yang ada
Departemen Kehutanan (Dirjen Rehabilitasi
samping
langkah
di Citanduy.
teknis
Dl
yang dilakukan
Pengelolaan
Sumberdajya
Air),
Lahan dan Konservasi).
P r o y e k D r u p n l r a l i s ' s i r F n g r l o l m i dun S i s l e m T a l d Tdmong 5uinbe>d>yd A l t r a [ D e c f f i t e a U z e d N a t u r a l Resources
Manngeiiieiit a n d Govemauct
Kdsiis C m i m u n i P o o l R e s o i m e s Dderdh A l i r a n S u n g a i C i l a n d u y
I
T
System)-.
27
* Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran .
Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Ciamis
Kota Banjar
Kabupaten Ciiacap
28
Permasalahan
Saran
Koordinasi pada tataran aplikasinya kurang lancar. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat beberapa instansi yang menangani misalnya Bapeda, Dishutbun untuk pelesatarian lingkungan, Dinas PU untuk penanganan pemanfaatan (terutama Subdin PSDA yang mengelola bagian hilir dalam mengelola sumber daya air, irigasi dan pemukiman tmtuk air bersih). Koordinasi dilakukan pula dengan BPSDA Jawa Barat, PWS Otanduy Owulan dan Kota Tasikmalaya Pencemaran disebabkan karena pertumbuhan industri- tinggi, laju lahan terbangun tinggi yang beium terkendali oleh pemerintah karena tanah masih milik masyarakat Terdapat pencemaran dari perusahaan sehingga menurunkan kualitas air yang digunakan sebagai air baku bagi Kab.Ciamis dan Kota Banjar. Pemkot sudah memberikan teguran kepada perusahaan tersebut. Aktifitas masyarakat dari pemanfaatan lahan untuk kegiatan pert£inian yang menjadr salali satu sumber sedimentasi Citanduy. Untuk perbaikan lahan saat ini dilakukan dengan konservasi lahan kritis, namun yang menjadi permasalahan justru di lahan hutan negara (Perhutani).
Di hulu seharusnya memiliki tangggung jawab untuk hulu juga. Jika ada permasalahan di hilir maka harus ditelusuri, jangan dulu curiga di hulu tetapi lihat di tengah karena terkait adanya sedimentasi, ngaguguntur (Cimuntur-Ciamisutara), penggergajian kayu dan sebagainya. Apabila ada kepentingan dari beberapa wilayah dalam kebijakan penyusiman APBD seharusnya ada sliariiig
Banjar sudah merasakan komplain pencemaran Citanduy yang pendangkalaruiya sudah terlihat dari tahun ke tahun. Kualitas air -kekeruhan-, walaupun tidak diukur namun secara visual sudah terlihat Dari lahan yang tercatat 2500 ha lahan kritis, sebetulnya yang sangat kritis seluas
Sebagai wilayah yang paling hilir, Cilacap paling banyak menerima dampak dimana 1 juta mytahun mendapat kiriman. Saat ini Segara Anakan tiiiggal 400 ha, jika dibiarkan akan berdampak lebih luas, sehingga perlu segera dibentuk manajemen DAS Gtanduy secara utuh.
aeelola;
Perlu koordinasi dalam one river, one plan, one management yang erat dan saat ini dirasakan masih kurang. Kota Tasik merupakan kota seribu bukit yang harus dikonservasi.
Kebijakan inpres dianggap cukup memadai sebagai payung untuk pengelolaan bersama DAS Citanduy karena wilayah yang mencakup dua propinsi dan masih ada kesulitan jika Perda. Adapun kebijakan dari pemerintah daerah dalam konservasi adalah tiap instansi melakukan persemaian dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis. Salah satu kegiatan yang cukup berhasii adajah di Guhurig Syawal.. Konsep pembaiigiinan.. untuk DAS seharusnya terfokus di Hulu; Jika. kohsepnya adalah lata fuang untuk konservasi, maka harus diperhatkan karena kenyataannya di hulu terjadi kerusakan. Misalnya di daerah Panjalu-Qamis pengelolaan konservasi semakin menurun dimana lahan dengan kemiringan rawan dilanami dengan sayuran oleh masyarakat y;ing berdatangan dari Garut. Perda bagi Ciamis seharusnya diperlukan imluk mengatur hal ini sehingga tidak menimbulkan dampak di hilir. Untuk mengatasi hal ini ada altematif budidaya bisa dilakukan di tempat lain yang secara konservasi mendukung terhadap lingkungan. Himbauan kepada wilayah hulu untuk bisa mengelola DAS secara baik dengan reboisasi dsb. Multistakeholder harus berkumpul dengan pengambit kebijakan untuk memikirkan dan sepakat serta komitmen membuat suatu Perda bersama dalam mengelola DAS. Cilacap tetap komit untuk memelihara ini, dimana tahun 2000 sudah mengeluarkan Perda terkait dengan DAS ini yaitu; Jl] BPKSA, [2] pengelolaan mangrove, [3] pengelolaan perikanan, [41 batas Segara Anakan. Tahun 2003 komitmen dengan Perda-Perda tadi dan pelaksanaan sudah merehabilitasi lahan di upland seluas 900 ha, 6(H) ha tahun 2004, dan rencana 3000 ha untuk tahun 2005. Konservasi dan ekonomi merupakan dua hal yang harus dicari jalan tengah. •
r r o v c l i DesenfTiilifiJsi F e n ^ e l a U a n d a n S i s l e m T a l a F a m o i i g Sumberdaya A l a m { D e c e i i t r a l i z e t l h l a l i i r a l Resources
Maiingement and Goveniaiice System):
Kfll'XtU'l
nesi.'di.'l: ridshn
AXBX nr.
''i'trgzX'.?: jGT'rfTJ'i
rioyjz SAO .n&iilo':-: n&Xn-z-.
nctw.'S'-
J^ ^
Fembenhikan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Tabel 4. Femelaan Multistakeholder Aksi Kelembagaan Wilayah Aksi
Pemerinlah
Non Pemerinlah
Atas (Pemerintah Pusat)
Bappenas, Departemen PU, Dephut
Tengah (Pemerntah Kabupaten)
Bappeda Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, BP DAS Cimanuk Citanduy Bapeda (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap), Dinas/instansi yang terkait dengan Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Permukiman, Prasarana Daerah, PWS CiwulanGtanduy, Perhutani, BPSDA CitanduyCiwulan-Tasikmalaya, BKSDA-Ciamis, BPKSA-Cilacap
Dewan Pemerhati Kehutanan Dan Lingkun Tatar Sunda (DPKLTS), Serikat Petani Pasundan (SPP), Komite Peduli Jawa Barat (KPJB), Yayasan Buana Raksa, Forum Mahkota, Yayasan Darma Putra, Bina Alam Lestari (BAL),Asosiasi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (ASPERA), Forum Peduli Suaka Margasatwa Gunung Syawal, DPD HKTI-KTNA, DPD HNSI, Mepeling, WPSA, LBDS, Kojatama, Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL). Universitas Siliwangi-Tasikmalaya, Universitas Galuh-Ciamis, Pondok Pesantren Suryalaya, PDAM.
Pemerintah kecamatan dan desa contoh (Desa Citamba Kecamatan Ciawi Tasikmalaya, Desa Payungagung Kecamatan Panumbangan Ciamis, Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Ciamis, Desa Gunung Sari Kecamatan Sadananya Ciamis, Desa Batu Lawang Kecamatan Paturaman Kota Banjar, Desa Bingkeng Kecamatan Dayeuh Luhur Cilacap)
DPC dan PAC Kelompok Tani
Propinsi/
Bawah (Lokal)
Stakeholder
mengalami
perkembangan
sejalan dengan pelaksanaan di lapang. Pihak yang
pada
awalnya
belum
terlibat
mendapatkan rekomendasi dan terinspirasi setelah
beberapa
dilakukan. terhadap
Hal
diskusi dan ini
wawancara
atau
(3)
dengan
Brainstonnirtg
Stakeholder
Potensial Kegiatan
yang
partisipatif
dalam
positif
mengakomodir
kritik, saran dan masukan
sosialisasi
membutuhkan
proses
berdampak
penyebaran
HKTLKTNA,
dengan
kembaii diskusi dengan stakeholder yang
salah satu cara b r a i n s t o r m i n g untuk meminta
person
dari instansi/lembaga
sejak program
awal
mengikuti
EGPS
sehingga
yang sudah
potensial
Audiensi
program, namun terkadang harus memulai masih baru. Dari proses yang terjadi, banyak
stakeholder
panjang.
merupakan
masukan dan saran membangun atas proses yang
sedang
dibangun
dalam
perkembangan
pengembangan kelembagaan. Masukan yang
memudahkan
diharapkan tidak hanya bersifat substansial
untuk bertukar informasi.
saja, tetapi juga teknis proses
-lermasuk
P r o y r k D r s e n t r j l i s a s i PengElolJan d a n S i s l e m T a l a Pamong S u m b e r d a y a A l a m { D e r m t r a l i z e d N a l i i r n l R e s o i i i x r s M a n a g n u e u l a n d G a v e n m i i c e S y s t n i i ) : k a s u s C O I I I I I I O I I P o o l Ki sotorrs Daerah A l i r a n S u n g a i C i t a n d u y
T
29
Pembenlukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
pihak
lain
yang
sebagainya-.
perlu
Bahan awal yang
dalam brainstorming tentang
dihubungi
dan
secara tatap muka satu demi satu untuk
digunakan
menyamakan persepsi tersebut setidaknya
adalah "Pokok Pikiran
Dewan
Sumberdaya
Air
DAS
Citanduy" (Lampiran 2) yang sebelumnya dikirimkan
kepada
lembaga
yang
akan
diajak berdiskusi. Secara
semua
dukungan
stakeholder
terhadap
inisiasi
yang dilakukan bersama-sama dengan PSPIPB,
walaupun
pada
awalnya
terdapat
'kecurigaan' beberapa pihak terhadap inisiasi yang dilakukan. Diskusi
persepsi
bahwa
apa
yang menjadi tujuan adalah untuk kebaikan bersama.
Dari
diskusi
tersebut akhirnya
mulai timbui t r u s t yang dibangun bersama dan dengan penegasan bahwa PSP IPB tidak mempunyai
umum
menyatakan
dapat menyamakan
'kepentingan
apapun'
dari
inisiasi ini. Beberapa
saran
dan
masukan
dalam
pemaparan ide dengan stakeholder potensial dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.
yang dilakukan
Tabel 5. Saran dan Masukan Multistakeholder Wilayah Aksi
Pemerintah
Atas (Pusat)
Tengah (PropinsVKabupaten)
Bawah (Lokal)
Permasalahan
Non Pemerintah
- Mendukung inisiasi wadah pengelolaan bersama - Ide harus dapat diterima baik di aras atas, tengah dan bawah. - Keterwakilan anggota - Mendukung inisiasi wadah pengelolaan bersama - Pendanaan sebaiknya ada dari pusat - Keterwakilan anggota - DPRD harus dilibatkan - Tahap pengawalan dari PSP IPB - Nama kelembagaan perlu didiskusikan - Mendukung inisiasi wadah pengelolaan bersama
yang
masih
memerlukan
- Mendukung inisiasi wadah pengelolaan bersama - Tahap pengawalan dari PSP IPB - Keterwakilan anggota - Dukungan dari pemeriiitah
- Mendukung inisisasi wadah pengelolaan bersama - Dalam penyelamatan DAS Gtanduy tidak bisa dipisahkan dengan Segara Anakan - Wadah yang independen. - Jika ada program bisa melibatkan masyarakat lokal
keanggotaan
harus
Demikian
kelembagaan,
dilakukan nantinya dalam implementasi.
dimana
beberapa
pihak
'Badan'.
Walaupun
tidak
terlalu
penting
menurut beberapa pihak, namun nama ini setidaknya
dapat
kewenangan sebuah
menunjukkan
maupun
struktur
keanggotaan disoroti stakeholder,
30"
batasan
hal-hal lain
organisasi. oleh semua
dimana
dalam
Masalah lapisan
keterwakilan
Dari
pihak
mekanisme
perhatian.
diskusi antara Iain adalah mengenai nama mengusulkan nama 'Dewan', 'Forum' atau
pula
mendapat
pemerintah
yang
daerah,
akan
masalah
pendanaan merupakan permasalahan krusial yang
harus
dilihat.
Keengganan
Pemda
untuk menanggung biaya operasional suatu kelembagaan masih muncul dalam beberapa diskusi.
Menurut
Pemda,
dengan- alasan
bahwa D A S Citanduy melintasi dua propinsi maka sudah sewajarnya pemerintah
I'Toyek Dt'Srntriilisjsi rengdlolddx d a n S i s X t m Tdld Tdmoiig Sumberddyd A U m ( D e c e i i t r a U z e i t N i i l i i r a l Resources
pusat
Manageiiieut and Governance Systau):
K a s u s Ci'iHiiioii V o o l Resources
Daerah Aliran Sungai C l a n d n y
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Samberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
atau propinsi yang mendanai kelembagaan
Pembentukan Tata Guna A i r (dimana telah
tersebut
ada S K Bersama
Pihak
non
pemerintah,
terutama
LSM
menilai bahwa inisiasi apapun apabila tidak mendapat
dukungan
komitmen
dari,
Sosialisasi
terkait
dengan
Tengah dan Jawa Barat dalam pengelolan Sumberdaya A i r D A S Citanduy). Drafting ini pula merupakan
inisiasi
kelembagaan jejaring harus terus dilakukan sehingga dapat menyamakan persepsi.
feedback
dari
dengan stakeholder potensial
brainstorming
pemerintah tidak akan ada hasilnya.
antara Gubernur Jawa
setelah melakukan diskusi-diskusi ke Bapeda dan
instansi
diperlukan
lain
suatu
bahwa
sebaiknya
'kesepakatan
bersama'
antara Pemkab dan Pemkot di wilayah D A S
(4) D r a f t i n g dan Konsepsi Kajian
Gtanduy yang dibuat oleh PSP-IPB j sebagai Berdasarkan
masukan
dari
stakeholder
tersebut,
kemudian
tim
pengelolaan sumberdaya air D A S Citanduy
menawarkan
Draft
merujuk
Pembentukan Dewan Sumberdaya Air D A S
Drafting
dan
pembentukan
Pengalaman
kajian
kelembagaan
pada
dengan
konsepsi
menuju wadah
berbagai
sumber
terkait
konsep-konsep
yang
ada.
dari daerah
Iain yang telah
mengimplementasikan, seperti Progo Opak Oyo
maupun
Tim
Koordinasi
fasilitator.
Citanduy
sebagai
perencanaan
dan
Nota
Kesepahaman
wadah
koordinasi
pengelolaan
terpadu
Daerah Aliran Sungai Citanduy.
Panitia
Draft kesepakatan di atas beserta penjelasan
memberikan masukan bagi perbaikan ke
(dapat dilihat pada Lampiran 3) dikirimkan
depan. Secara tertulis, Kota Banjar melalui
Boks 6 DRAFT NOTA KESEPAHAMAN PEMBENTUKAN DEWAN SUMBERDAYA AIR- DAS CITANDUY Sebagai wadah Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan T e r p a d u Daerah Aliran Sungai Citanduy Di dorong oleh kesadaran akan arti dan nilai penting koordinasi antar semua pemangku kepentingan, - yaitu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat bisnis dan industri, masyarakat pengguna sungai dan air, akademisi, pemilik lahan, dan masyarakat umum - dalam perencanaan dan pengelolaan sumberdaya alam di kawasan D A S Citanduy, maka yang bertanda tangan di bawah ini menyalakan kesepahaman untuk membentuk Dewan Sumberdaya Air bagi Daerah Aliran Sungai Citanduy sebagai lembaga koordinasi perencanaan dan pengelolaan dengan susunan organisasi, keanggotaan,! fungsi, peran dan wewenang, kerangka kelembagaan dan pembiayaan sebagaimana' termaktub dalam penjelasannya. | Nota Kesepahaman ini akan menjadi landasan lebih lanjut bagi pembentukan Dewan' Sumberdaya A i r D A S Citanduy. Rincian ketentuan dan prinsip-prinsip yang dipahami lebih lanjut diuraikan pada bagian penjelasan.
2005 Tertanda
kepada B a p e d a d i l i m a kabupaten-kota y a n g
ketua
sebelumnya
memberikan
telah d i t e m u i oleh tim
untuk
Bapeda
t ^ y e k D e s e n t r a l i s u i Pengelolaan d a n S i s l e m T a t a P a m o n g S a m b e r d a y a A l a m ( D e c e i i l r a t i z e d N a t u r a l Resoarces K a s a s C a u n u o i l P o o l Resoarces Daerah Aliran Sangai G l a n d a y
dan
Kabupatenj
tanggapan
Cilacap
terhadap
M a i i n g a n e u t a n d G o v e m a u c t Systetii):
T
draft
31
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
tersebut. H a l ini menunjukkan bahwa ada
( 4 ) Rentang kewenangan (Scope
respon positif dari beberapa pemda terhadap
dan (5) Pendanaan
kesepakatan tersebut (Boks 7). Selain secara masukan
tertulis, untuk dan
memperoleh
{funding) merupakan
rangkuman
pertanyaan-perlanyaan yang banyak menjadi perhatian dan bahan diskusi sebelumnya.
multistakeholder tentang draft kesepakatan
Dari lima point utama ini masukan yang
bersama
muncul adalah:
dilakukan pula awalnya
hanya
kritik-
tersebut
authority);
dari
Pada
-saran
Butir
of
diskusi-diskusi. diskusi
yang
melibatkan lima Bapeda di kabupaten/kota.
Nama
dan b e n t u k
kelembagaan
Selanjutnya diperluas dengan menambahkan
Terkait
dengan
nama
kelembagaan,
instansi dan stakeholder yang terkait.
sebutan
"dewan"
dipandang
memiliki
keuntungan yang lebih banyak dibanding yang Iain. Alasan pertama,
Boks 7 Respon terhadap Drart Nota Kesepahaman Kota Banjar: Kota Banjar member! Respon terhadap draft yang telah dikirimkan dengan menyoroti terhadap aspek tnsitusi yang terlibat P e m d a Kuningan d a n P e m d a Majalengka juga dianggap mewakili untuk bisa dijadikan stakeholder dalam membangun kelembagaan. Selain i t u D i n a s Pertanian dianggap juga mewakili untuk stakeholder p u s a t Kabupaten Ciiacap: Beberapa pointer lebih banyak mengarah kepada draft yang diusulkan oleh t i m P S P I P B d a n keterkailannya dengan keputusan bersama Propinsi Jawa B a r a t - J a w a T e n g a h serta U U N o m o r ? tentang Sumberdaya Air. - Untuk pengelolaan sumberdaya air telah a d a keputusan bersama Gubernur Jawa T e n g a h d a n Gubernur Jawa Barat Nomor (605,3/01/2000) / {605.3/Kep.66-HUK/2000) yang ditetapkan bersama Gubernur J a w a T e n g a h d a n Gubernur Jawa B a r a t • D A S Citanduy merupakan lintas propinsi, apakati tidak . masuk dalam sumberdaya air tingkat nasional, demikian secara berjenjang. - Pada pasal 8 5 ayat 4 U U n o 7 t a h u n 2 0 0 4 dijelaskan bahwa 'susunan organisasi d a n tata kerja wadah koordinasi/Dewan Sumberdaya A i r diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden". tiagaimana dengan dasar rujukan kesepahaman yang akan dibuat? - Pada pasal 1 5 dijelaskan bahwa "wewenang d a n tanggungjawab Pemerintah propinsi meliputi antara lain ; menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya a i r dengan memperhatikan kepentingan propinsi sekilamya. Draft nota kesepahaman pembentukan D S D A mestinya berdasarkan kebijakan nasional. K a r e n a kebijakan nasional belum ada. dikhawatirkan tidak sejalan bila pada tingkat propinsi m e m t w a t tebih dahulu.
karena nama
dewan tercantum dalam hukum tata negara (misalnya
U U Nomor
7
Tahun
2004
menyebut secara eksplisit nama ini). Dengan demikian
akan
menjadi
mudah
untuk
dijadikan payung bagi kegiatan sektoral. Yang
dimaksud payung
hukum di sini
adalah landasan formal yang bisa dipakai oleh instansi pemerintah untuk menyusun program dan kegiatan. Konkritnya terdapat hubungan keuangan
dengan dalam
pertanggungjawaban
proses
audit.
Apabila
terdapat landasan hukum, maka mudah bagi instansi
atau
pejabat
yang
bersangkutan
untuk mempertanggungjawabkan. Adapun kekurangan
dari nama
" D e w a n " adalah
mungkin dapat menimbulkan 'alergi' bagi pihak tertentu. Mengenai nama "Dewan A i r " atau "Dewan Sumberdaya
Alam",
meskipun
ada
pertentangan namun tidak begitu berarti. Penolakan nama "Dewan Sumberdaya Air" untuk
menghindari
konotasi
pada
satu
departemen bisa dijelaskan bahwa satuan wilayah air sebagai satuan pengelolaan bisa diterima semua pihak sektoral -dalam arti
Dalam diskusi
tersebut diarahkan untuk
menjawab lima point utama tentang wadah pengelolalan bersama, yaitu : (1) Nama atau bentuk kelembagaan; (2) Struktur organisasi; (3) Keanggotaan: degree
of r e p r e s e n t a t i v e n e s s ;
tidak berkonotasi satu sektor saja-. Kelembagaan hendaknya sekaligus
yang
mewadahi independent
akan
dibangunn
semua
pihak tapi
Independen
tidak
boleh diartikan tanpa 'peran pemerintah' karena yang mau dicapai dalam lembaga ini
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
adalah
pengelolaan
stakeholders dan
.bersama
dengan
semangat
para
kemitraan
Pemerintah
partisipatory.
adalah
stakeholder penting dalam hal ini, sebab meniadakan keberadaan
pemerintah
akan
(5)
Penyusunan
MoU
tentang
Dewan
Sumberdaya Air Nampaknya proses penyusunan atau
mengurangi semangat kemitraan yang akan
MoU
dibangun dan dibangkilkan melalui lembaga
mengakumulasikan informasi dari ^berbagai
ini.
diatasi
stakeholder potensial. Demikian pula dari
lain
stakeholder yang bisa dijadikan sebagai key
Independensi
dengan
lembaga
menempatkan
bisa
stakeholders
dalam pengambilan keputusan, sedemikian sehingga
pemerintah
bukan
satu-satunya
pengambil keputusan. Ini dicapai dengan ketentuan
keanggotaan
yang
inklusif
berprioritas. Struktur
untuk
drafting
kelembagaan
mengalami perkembangan.
informan
Informasi
adanya
Barat
Nomor
Panitia
Sebaiknya kewenangan tetap terbagi dalam organ 'dewan pengarah' dan 'tim pelaksana'. Tim pengarah yang idenya hanya terdiri dari
Pelaksana
Daerah
Pengaliran
multistakeholder
Keanggotaan stakeholder prioritas.
harus namun
mencakup dengan
yang
menghargai
Keanggotaan
dari
unsur
masyarakat sipil yang ada dalam rancangan PPTPA harus diperluas menjadi, pengguna, swasta,
LSM
dan
perguruan
tinggi.
Perguruan tinggi menjadi unsur penting. Rentang
kewenangan
(Scope
supervisi dan evaluasi.
Kewenangan eksekusi sebaiknya tetap pada publik
sesuai
namun kewenangan induk
sebaiknya
dengan
menetapkan
menjadi
Tupoksi rencana
peran
utama
lembaga ini. Pendanaan
dengan di
ide untuk ada
Bappeda
Jawa
Tengah
menggunakan
(PPTPA)
dan telah wadah
sebagai
payung
hukumnya. Dalam beberapa diskusi saran serupa juga
diperoleh,
sehingga
payung
hukum yang akan ada bisa dimasukkan I
inisiasi yang telah dilakukan tim EGPS. H a l ini juga karena tim E G P S sudah melakukan kegiatan di aras meso dan mikro yang belum
Untuk lebih mengerucutkan diadakan
diskusi
ide tersebut,
yang
melibatkan
multistakeholder dari Provinsi JaVj'a Barat dan
Provinsi
tersebut juga
Jawa
Tengah.
dalam
upaya
Pertemuan menampung
aspirasi dari multistakeholder
di tingkat
kabupaten yang memberikan rekomendasi agar
pihak PSP
mendiskusikan di aras
provinsi. (funding)
Dalam diskusi dibahas bahwa sebenarnya
APBN, APBD, g r a n t atau bahkan loan diterima,
Citanduy,
selama ini banyak bermain di aras makro.
ofmithority)
idealnya tetap pembuat arah kebijakan dan
instansi
Sungai
Air
banyak 'dijangkau' oleh Dinas PSDA karena
Rentang kewenangan masih terbuka, tapi pola pengelolaan,
diskusi
muncul semua
Pengaturan
lanjutan dalam diskusi.
tercermin keterwakilan masyarakat sipil. of r e p r e s e n t a t i v e n e s s
Tata
Pembentukan
kemudian ditelusuri untuk menjadi bahan
Dalam
degree
Bersama
(605.3/01/2000)/(605.3/
penguasa daerah, bisa diperluas sehingga
Keanggotaan:
Keputusan
Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Kep.66-HUK/2000) Tentang
organisasi
DSDA
asal
tidak
merigganggu
independensi kelembagaan ini.
bisa esensi
telah ada keinginan dan bersama-sama
Proy*k Dfspnlralisdsi P f n g p l o U a n d a n S i s t e m Tata Pamong S u m b e r d a y a A U m { D e c t i t t r n l i z e d N a t u r a l Resources K i S M S C O I I I I I I O I I P o o l Resources
D i e r t h Aliran Sungai G l a n d u y
kesadaran dari
pemerintah untuk mengelola D A S secara antara dua propinsi, Jawa M m i a g e m a i t a u d Governance
Sysleiii]:
33
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Barat
dan Jawa
Tengah. Ini dibuktikan
air atau wadah tersebut untuk : (1) Mampu
diantaranya dengan adanya : (1) Keputusan
mengsinergikan program pengelolaan dari
bersama antara Jabar dan Jateng tentang
seluruh dinas pemerintahan;
(2) mampu
keputusan pengelolaan wilayah perbatasan;
memegang
(2) Keputusan Gubernur Jateng dan Jabar
mengembang
tahun 2000 tentang pembentukan PTPA D A S
konsultatif, monitoring dan evaluasi.
Citanduy,
disamping itu juga keputusan
(6)
bersama pengelolaan Sungai Cisanggarung; dan
(3)
keputusan bersama
Sumberdaya tentang
Air
keputusan
entitas; dan
amanah:
Wadah
(3)
advisory,
Pengelolaan
Bersama Pengawalan tim E G P S dalam pembentukan
Jabar-Jateng
sekretariat
tiga
empat
Pembentukan
antar Dinas
Propinsi
amanah
Dewan Sumberdaya Air tampaknya masih
bersama
sebagai wadah Pengelolaan Tata Pengaturan
memerlukan proses yang panjang. Tahapan
Air
dan
Cisanggarung.
yang masih dapat dilakukan dalam kegiatan
U U No.7
dan P F S D A
aksi adalah menginventarisis partisipasi dari
mengenai SWS Citanduy-Ciwulan menjadi
masing-masing lima kabupaten/kota untuk
legalitas formal yang kuat dimana dalam
mempertajam
keanggotaan
aplikasinya harus diperlukan payung hukum.
direkomendasikan
dapat
Pada
Dewan Sumberdaya Air.
D A S Citanduy
Dengan adanya
akhir
Pengelolaan
diskusi
ditetapkan
Sumberdaya
Air
Dinas (PSDA)
Masih adanya
Propinsi Jawa Barat dan PSDA Propinsi Jawa Tengah
menjadi leading
institution
untuk
dalam
diskusi
beberapa
pihak
maka
tim
pemikiran tentang
pemakaian nama lembaga yang berbentuk
dengan Tupoksi Dinas PSDA. dan
dalam
perbandingan kelembagaan terkait dengan
bersama D A S Citanduy. H a l ini juga terkait
paparan
masuk
"dewan",
memberikan gambaran
mengawal terbentuknya wadah penglelolaan
Dari
nama
keberatan
yang
'forum', 'dewan' dan 'tim koordinasi' seperti PTPA (Tabel 6).
terdapat
kesimpulan mengenai dewan sumberdaya Tabel 6. Perbandingan Tipe Kelembagaan No
Tipe Kelembagaan T i m Koordinasi
Unsur Kelembagaan Forum
1
Batas juridiksi kelembagaan {Scope of A u t h o r i t y )
2
Rules of Representation (keterwakilan pihak-pihak yang berkepentingan)
3
Property Right (hak kepemilikan/ penguasaan terhadap organisasi/asosiasi)
4
Derajat otonomi
5.2. Kegiatan Aras Mikro dan Meso
Lemah, tidak dapat menjadi kekuatan penekan Longgar (normatif)
Terbatas, ekslusif
Semi ketat (Kepmen, sektoral)
Tidak terdefinisi dengan baik
Kolektif
lemah
Di bawah kontrol negara ( g o v e r n m e n t )
Dewan Luas, inklusif (pluralism, para pihak) Ketat (UndangUndang) Public Property (pubblicly accountable)
Kegiatan di aras mikro dilakukan dengan wawancara kepada key informan
34
Kuat
Proyek De sentral is i s i Pengelolaan d a n S i s l e m T a l a Pamong S n m h e r d a y a A l a m { D e c e i i l r a l i z e d N a t u r a l Resources
maupun
Maiiageiueiit a n d G o v e n m n c e Systeia):
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
melakukan
F G D dalam
kelompok
kecil.
memiliki
wadah
dapat
terbentuk,
Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah :
dengan tahapan yang diusulkan adalah :
1.
Inventerisir organisasi masyarakat yang
[1] tahapan awal, [2] tahapan
memiliki fokus dalam pengelolaan D A S
yang dapat melingkupi enam wilayah
dan
dari
pemberdayaan kepada masyarakat
Sosialisasi gagasan
kepada
3.
Perlu
membangun
jaringan
masyarakat tentang konsep pengelolaan
h u l u sampai
h i l i r . Pada tahun 2001
dan
ada
dan
himpunan
organisasi
pembentukan dewan sumberdaya
49
element
Citanduy
Pendekatan
untuk
kembaii
dari
membentuk Kaukus
Damai
meliputi
melakukan
(KAQDA)
daerah
yang
Kecamatan
Kawunganten, Cipari, sampai j dengan
kesepakatan satu kesepahaman bersama
wilayah pembantu
tentang pentingnya pembentukan dewan
wilayah
sumberdaya air;
Karanganyar
Pangandaran-Banjar.
serta
Artinya,
inisiatif sudah pernah tumbuh dan bisa
Konsolidasi dan s h a r i n g informasi antar
digunakan untuk memperlebar aras serta
organisasi
membangun kembaii pondasi (jaringan
dalam
masyarakat
pengelolaan
tentang
yang DAS
program
terlibat
dari
Citanduy
aksi
Inisiasi
kesepakatan bersama
pentingnya
Wilayah
aras
multistakeholder
Cilacap
barat
masyarakat
Pertemuan
brainstorming
potensial
dapat
dan ^Ciamis
dapat memberikan tuntutan moral bagi semua
lokal,
ini
dampak paling besar dan diharapkan
Dewan
Sumberdaya Air. Pada
Pertemuan
selatan merupakan daerah yang terkena
untuk
pembentukan
bawah).
dimasukkan sebagai pertemuan antara.
EGPS
pembentukan dewan sumberdaya; dan 5.
[3]
tentu representatif; dan
beberapa
air;
4.
Cilacap,
daerah
LSM
3.
sampai
penyamaan persepsi, yang ada belum
sekitar DAS; 2.
Garut
antara
semangat
dilakukan
ini
di
daerah j hulu.
juga
memberikan
bagi Kacida bahwa Kacida
melalui diskusi dengan L S M yang dianggap
tidak berjuang" sendiri saat ink Dari
dapat mewakili aspirasi masyarakat. Setelah
daerah hulu akan didukung oleh Forum
melalui diskusi dengan L S M untuk melihat
Masyarakat Peduli Gunung Syawal yang
aspirasi,
anggotanya terdiri dari beberapa unsur
kemudian
kelompok Dalam
dengan
diskusi
dilakukan beberapa
ini
diskusi
terdapat
P e r l u kepediilian terkait
dari p e m e r i n t a h .
dengan
anggaran
Hal ini
yang
bisa
Selain itu ada beberapa pertanyaan yang bersifat
operasionalisasi
bagi
tim,
diantaranya peran IPB dalam proses, agenda
dimasukkan dalam A P B D apabila bupati
kerja dan
dan
timbui serta desain program untuk Dewan
walikota nya sudah ada legitimasi
dewan serta adanya political tahun
1998-2001
will.
LSM
Pada pernah
mendukung tapi masih masing-masing; 2.
L S M lokal yang konsent dalam
penyelamatan DAS Citanduy.
beberapa
masukan untuk agenda selanjutnya yaitu : 1.
dan
L S M lokal.
Perlu
beberapa
• pembentukan output
tahapan
wadah. kerangka
dalam
proses
H a l ini didasari agar semua
pihak yang
konsekuensi logis yangj akan
Sumberdaya
Air
(termasuk
adanya
kekhawatiran tentang m e m b e r s h i p yang akan menjadi anggota Dewan Sumberdaya Air). LSM
yang hadir menyarankan agar dibuat
forum
diskusi
sehingga
dapat
antar
L S M yang
lebih
mewakili
Proyek D e s e n t r , l i s J s i P c n f i e l o l j j n dan S i s l e m T a U P a m a n g Sumberdaya A l a m { D e c e f i f r i i U z e d N a t u n i l R e s o u r c e s M a i i a g e i i i c i i t a n d G o v e n i a i i c e Kasus CiJimi'Hu / ' i ' " / R r s i ' i i m - s D a e r a h A l i r a n S u n g a i C i l a n d u y
Si/steiu)i
besar dan
35
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
besar.
dalam pertemuan yang terkesan informa
Berdasarkan pertemuan tersebut kemudian
pertemuan itu sempat dipublikasikan ole
diadakan diskusi dengan L S M dan tokoh
media
masyarakat
setelah diskusi (Lampiran 4).
memperoleh
saran/pendapat
yang
lebih
lebih
luas.
Walaupun
lokal "Radar Tasikmalaya" sehai
Pertemuan dengan L S M , tokoh masyarakat dan ornop yang lebih luas dilaksanakan
bisa menjadi penetralisir bagi semua piha!
sebagai
Substansi dari draft
tindak
lanjut
dari
saran-saran
pernyataan
bersam
pertemuan sebelumnya. Sebagai pengantar,
yang diusulkan dirasakan sudah baik kareri
tim
tidak
memberikan kilasan rangkaian proses
yang telah dilakukan sehingga pemahaman
para stakeholder
terlalu
panjang
yang
dinilai
bis
menjadi sarana 'kulo nuwun' kepada instan
yang
nantinya. Dengan beberapa perbaikan da
hadir, termasuk tujuan agenda pertemuan
saran partisipatif stakeholder yang ada, pad
yang akan dicapai. Pada awal diskusi, tim
akhir
memberikan
bersama yang di tanda tangani oleh 28 orar
mengenai
pada
membawa
guidance
dan
pernyataan
mendapatkan
tanggapan
'pancingan'
bersama dari
untuk anggota
diskusi.
diskusi
menghasilkan
kesepakata
LSM, tokoh masyarakat, ornop yang had dengan
harapan
bahwa aspirasi
tersebi
dapat dilanjutkan sebagai bahan rujuks
Respon peserta pada intinya
menyambut
untuk mendorong pemerintah (Boks 8).
baik tentang ide yang dilontarkan karena
Boks 8 PERNYATAAN BERSAMA
Pada hari ini, Rabu 23 Maret 2005 di Tasikmalaya, Telah dilakukan pertemuan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan.wakil warga pemerhati lingkungan di Kawasan DAS Citanduy dan Segara Anakan yang menghasilkan rumusan kesepakatan sebagai berikut: 1. Menginginkan langkah inisiasi bersama bagi terbentuknya wadah kemitraan pengelolaan bersama untuk menyelamatkan kerusakan alam dan melestarikan sumberdaya alam di kawasan DAS Citanduy dan Segara Anakan berlandaskan semangat partisipatif untuk mencapai perbaikan kualitas lingkungan, tingkat pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan yang menjamin kesejahteraan masyarakat di DAS Citanduy dan Segara Anakan. 2.
Mengambil peran aktif dalam penandatanganan nota kesepahaman bagi pembentukan wadah pengelolaan DAS dimal^ud.
Demikian rumusan pernyataan bersama ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama. Kami penanda tangan pernyataan di atas Ttd (KTNA Cikoneng. T o k o h Masyarakat D e s a Nasol, HKTI Cikoneng. Kepala Desa Nasol, Penyuluh Pertanian Banjar, Kelompok Tani Neureus Mandiri. W P S A Cilacap. F o i u m Peduli Suaka Margasatwa Gunung S y a w a l . K T N A Kota Banjar, Kelompok Pecinta A l a m P A R I S . L S M Bina A l a m Lestari, Yayasan Buana Raksa, F o r u m M A H K O T A . Mitra Tani. Y a y a s a n Dharma P u t i a . Komite Peduli J a w a Barat Kabupaten Ciamis, F o r u m Komunikasi Masyarakat Banjar. Lembaga Pemberdayaan Potensi Lokal. Kelompok Kerja Tani Mandiri)
Piovi'k Di-SFnlTdlisJsi r e n c F l o l a a n d a n S i s t e m T a l a F a m o n e Sumberdava A l a m ( D e c a i l r a U i e d N a t u r a l Resources
Miiuavemeiit and Goreniauce Rusla
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Masyarakat wilayah hilir yang diwakili oleh
menjadi tujuan utama untuk upaya DAS
Wahana Pemerhati Segara Anakan (WPSA).
Citanduy
Masyarakat memandang bahwa pengelolaan
dalam
DAS Citanduy -dari hulu sampai hilir- tidak
tertulis
bisa dipisahkan dengan Segara Anakan yang
Segara Anakan....". Penderitaan yang mereka
selama ini menerima dampaknya. Bahkan
rasakan adalah peningkatan
mereka menilai
yang
bahwa
Segara Anakan
dapat
terselamatkan, sehingga
pernyataan
bersama juga harus
kawasan DAS Citanciuy dan
semakin
parah
sedimentasi
dan
tingkat
kedalaman laguna. Penekanan pemecahan
pengawasan.
masalah
juga
pendekatan penanganan antara di hulu dan
diketengahkan oleh WPSA, dimana dalam
hilir. Misalnya saja apabila di hulu bisa
penyelamatan lingkungan jangan sam pai
melakukan
meninggalkan issue ekonomi masyarakat.
masyarakat
ekonomi
masyarakat
Diharapkan wadah yang akan terbentuk mampu menegakkan hukum dan mendidik masyarakat
agar
taat
terhadap
Sampai saat ini banyak illegal
aturan.
logging
dan ini
menyangkut kepada aparat dan masyarakat, Keberhasilan
proyek
reboisasi
di
hulu
dipandang belum berhasii karena banjir Hap tahun
tetap
melanda
dari
Lakbok,
Padaherang, Kalipueang lampai Kampung Uut
Hal ini didasari perbedaan
pengawasan sadar
akan
bagaimana hutan/kayu,
sedangkan di bagian hilir adalah bagaimana masyarakat mempunyai
tanggung | jawab
untuk mendalami tentang Segara Anakan. Kekhawatiran adanya arogansi pemerintah juga
diungkapkan
Kelembagaan
dalam
diusulkan
diskusi.
independent
dimana ada terlibat pimertntah, masyarakat dan perwakilan yang semuanya
peduli,
Terkait dengan pendanaan, diusulkan untuk bisa sampai ke lembaga donor siltlniga Kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan.
Dalam operasionalnya" perlu dlperhatlkan tentang pengelolaan dan penanganan lerta
. • 37 Pioyek D F H F n l r , l i M s i P r n f i F l o U a n d a n S i s l e m T « l a PamonR 5 u m b e r d , y * A U m i D e c m l m l i z e d N a t u r a l R e s o u t r t , M m u i g e m c u t aud G o v e m a u c t Kasus
C i i i i i i i i i ' i i P o o l R i soiircrs
D a n ^ b A l i n n Sungji Cilanduy
System)
BAB V I PENGALAMAN PEMBELAJARAN D A L A M P R O S E S PEMBAHARUAN T A T A K E L E M B A G A A N "Kaji-Tindak
dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip
Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata-
kekhasan lokal dan kearifan lokal D A S
Pemerintahan
Citanduy, maka kelembagaan dan fungsi
Aksi
kelembagaan
dalam
Sumberdaya
Alam Daerah
Aliran Sungai Citanduy", yang dilaksanakan
Dewan
oleh
Pusat
Studi
bekeijasama Governance memberikan yang
kaya
for
partisipasi
in
Indonesia-UNDP,
mengenai
pembelajaran
pembaharuan
lata
yang dapat dirumuskan bahwa pengelolaan sinergitas
harus
dan
stakeholder, antar-sektor
penting
Partnership
pengalaman
Citanduy
Citanduy
IPB
kelembagaan pengelolaan D A S Citanduy, DAS
DAS
Pembangunan
dengan Reform
Air
dikonstruksikan berdasarkan aspirasi dan
berbasis
kepada
keterpaduan
(antar-
dirumuskan
dalam
lokal
yang
melalui kajian kelembagaan
dan sosio-ekologis di aras komunitas lokal. Berbagai kendala proses
yang dihadapi dalam
pelembagaan
Dewan Sumberdaya
Air, antara lain: a.
Telah
terbiasanya
kegiatan
masyarakat
antar-aras mikro-makro. dan pembangunan)
komunitas
memanfaatkan
sumberdaya di aliran sungai yang
suatu
pola pengelolaan tunggal di bawah suatu
tidak disertai aturan main {role of g a m e )
"wadah"
pengelolaannya. Dalam penggunaan
kelembagaan
dikonstruksikan
dari
yang
fenomena
wilayah sepadan sungai salah satunya,
dan
dapat secara
karakteristik sosio-ekologis D A S Cilanduy.
masyarakat
Intinya, rumusan tersebut mengindikasikan suatu
korelasi
yang
signifikan
dinamika kelembagaan dengan karakteristik "cultural
dari
core"
karakteristik
sosio-
tanpa
b.
Pihak
menerapkan kelestarian aturan
kelembagaan
"Dewan Sumberdaya A i r " .
desa,
salah
satu
Faktor-Falctor Proses
yang
alam
desa
Walaupun ada
hanya
terfokus
sumberdaya
pada
alam saja.
Seperti yang terjadi di Desa Bingkeng, pada
6.1.
tidak
pengelolaan
sumberdaya
secara terintegrasi.
ada'ah diperlukannya suatu
desa
peraturan
keberhasilan
D A S tersebut,
ada konsekuensi
pemerintah
ekologis D A S Citanduy, yang menentukan pengelolaan
di akses oleh
sangsi terhadap pelanggaran;
antara
sosio-oko logis D A S Citanduy. Sentral atau
bebas
Mempengaruhi
Pelembagaan
Dewan
Sumberdaya A i r
tahun
1987
telah
peraturan desa mengenai pengenaan retribusi sebesar 10 persen dari hasil penembangan
kayu,
baik
pribadi atau berbentuk
Relevan dengan karakteristik sosio-ekologis
kayu
DAS
masyarakat
Citanduy, yang memusatkan kepada
terbentuk
skala kecil.
secara
perusahaan
Jika ada
atau
perusahan
pohon,
maka
dari akan
pengelolaan sumberdaya air, maka fungsi-
menebang
fungsi kelembagaan Dewan Sumberdaya Air
dahulu harus lapor terlebih dahulu
tersebut seyogyanya tidak hanya merujuk
kepada
kepada
jaminan
regulasi
dan
kebijakan
pengelolaan sumberdaya air.
tentang
Akan tetapi
pemerintah desa
desa,
melindungi
terlebih dengan usaha
penebangan kayu jika disuatu saat ada
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
tuntutan dari pihak lain. Peraturan ini
kelembagaan
berjalan
Sumberdaya Air.
hanya
sedangkan
beberapa
sekarang
tahun,
pada
saat
sekarang peraturan tersebut tidak lagi diterapkan.
Banyak dari masyarakat
tidak lagi membayar retribusi. Pengalaman
dalam
proses
kelembagaan
Dewan
Pendekatan holistik dan partisipatif menjadi pendekatan
sentral
merancang sistem
pembaharuan
dan
dan
dan
dalam
mengimplementasikan
ketatalaksanaan
berorientasi
penting
pada
lingkungan yang
prinsip
kemitraan
DAS
( e n v i r o n m e n t a l g o v e r n a n c e p a r t n e r s h i p system -
Citanduy merupakan proses pembelajaran
E G P S ) pada komunitas lokal dan regional di
dimana
DAS
tata
kelembagaan
pengelolaan
anggota-anggota
meningkatkan untuk
kapasitas
memobilisasi
sumberdaya
kelembagaannya dan
untuk
perbaikan-perbaikan dan
masyarakat mengelola menghasilkan
yang
berkelanjutan
merata dalam kualitas hidup sesuai
dengan aspirasi mereka. Oleh karena itu, dalam perkembangannya, kelembagaan dan kelembagaan
lokal
di
DAS
Citanduy
menjadi penting dilacak berdasarkan aspek historis
atau
riwayat
• dinamikanya)
(proses
dan
kelembagaan
keberlanjutan
tersebut Sejarah
Sustgrnahility),
(institutional atau
perkembangan kelembagaan kaitanhya
dengan
atau
riwayat
tersebut erat keberlanjutan
kelembagaan tersebut. Dalam
proses
Sumberdaya
Dewan
di._ DAS
Citanduy
ditunjukkan bahwa kelembagaan mampu
beradaptasi
terhadap
tersebut
perubahan
sehingga
cita-cita
dapat tercapai. Oleh
karena
itu,
mengharapkan perencanaan
beragam
suatu dan
stakeholder
konsistensi
yang
berorientasi pada prinsip kemitraaan yang dirumuskan
dari
partisipatif,
secara
dilaksanakan partisipatif.
"bawah"
dan
selektif
dengan
pendekatan
makro dan komitmen pemimpin di "supra lokal" yang mampu "memahami" programprogram partisipatif dan secara institusional tidak akan mampu memberikan "insentif " i n c e n t i v e s ) dalam implementasi
tersebut, sulit diharapkan program-program .tersebut
dapat
Pengalaman
dan
"sustain"
"survive".
di D A S Citanduy semakin
menegaskan bahwa proses perancangan dan dengan "memadukan" pendekatan
kelembagaan
up"
Ukuran
tingkat keberlanjutan kelembagaan tersebut dapat
dinilai
berdasarkan
tidak
hanya
partisipasi masyarakat, tetapi juga penting komitmen dan visi pemimpin formal dan informal
dari
beragam
kelompok
masyarakat. Partisipasi, komitmen, dan visi tersebut perlu dimanifestasikan ke dalam bentuk yang
membangun menentukan
jejaring tingkat
(netiuorking) keberlanjutan
pula
Akan tetapi, tanpa kebijakan
sampai sejauh mana tingkat keberlanjutan Dewan Sumberdaya Air tersebut.
bersifat
perlu
implementasi
sustainability)
sistem
lingkungan
sosial yang terjadi, yakni dengan memahami (institutional
antara
implementasi
ketatalaksanaan
(institutional
pelembagaan
Air
Cilanduy,
keberlanjutan sistem sosial-ekonomi-ekologi
(beragam
doum"
tersebut
perlu
program
didekati "bottom-
mikro) dan
'fop-
(kebijakan makro).
Pelembagaan Dewan Sumberdaya Air juga memberikan
pembelajaran
yang
nyata
bahwa dalam suatu implementasi strategi pembangunan, sentralistis
dengan
kekuasaan
cenderung
melemahkan
masyarakat "lapisan bawah". aparatur masih
yang
Pandangan
pemerinlah dan birokrasi yang berorientasi
kepada
tindakan-
tindakan yang sentralistis, terutama pada tahap
awal
proses
pelembagaan,
Proyek D e s e B l r a l i s J s i P e n g e l o l u n d a n S i s t e m T a t * Panmng S u m b e r d a y a Alana { O e c e i i t r a U z e d N a t u r a l R e s o i i r c t i M a i u r g f i i i e i i t a n d G o v e m a a c e System); K a s u s C o i i i n i t m P o o l Resources
Daerah A l i r a n S u n g a i G t a n d u y
-39
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
menyebabkan
ketidakberdayaan
masyarakat menghadapi pemerintah
tersebut,
peran dominan karena
memang
dapat ditelaah secara kritis dari analisis pihak-pihak terkait. terutama
untuk
Telaah ini penting menetapkan
dimana
masyarakat lapisan tidak pernah diberi
kedudukan organisasi atau badan yang
kesempatan
melaksanakan
untuk
"menghadapi"
berdaya
peran tersebut.
dalam Bahkan
fungsi
kelembagaan tersebut
hubungan
Fokus "pekeijaan"
dengan berlandaskan kepada kepentingan
kelembagaan
publik
aktivitas yang partisipatif dan diperkirakan
pun,
perwakilan
kelembagaan-kelembagaan
tidak
mampu
"membatasi"
tersebut
adalah
kepada
secara operasional dapat didukung dan
peran dominan pemerintah ketika itu. Oleh
difasiliatsi oleh beragam kebijakan local
karena itu, dalam prosesnya stiategi dengan
government. Oleh karena itu, peran Dewan
segera
Sumberdaya Air di DAS Citanduy pada
diubah dan memfokuskan pada
pengembangan
kelembagaan
dan
tahap
awal adalah merumuskan suatu
kelembagaan lokal yang didekati dengan
matiiks
upaya-upaya "emmunity bmd
partiilpatif" dengan "persyaratan kebijakan
(yang
pengembangan
dmhpimnt"
" top=dQwn")
bers Ifat
pf3§is=proie§
dan
kebijakan
makro
antara dan
. "program-program
regional"
mengidentifikasi
yang
dapat
"beragam kebijakan apa
pada tingkat "rt'^/aimi dsvebprnenV^ yang
§aja yang perlu dirumuskan oleh
mampu
|ri/efH)«giil"
mendukung
dan
memfasilitaii
mmminiiy bmgd dmdepmml ter§ebuh
kml
menjadi suatu master plan
pengelolaan DAI Citanduy^ leeara obyektif master plan tersebut dapat berfungsi sebagai
emumiiy
Dalam
bmsd
dmd§jmml
penggerak
operasionalisasi
dan
difokuikan kepada upaya pemberdayaan
implementasi kaidah=kaidah desentralisasi
masyarakat di tingkat komunitaa melalui
dan
pf0|fam=prQ|ram
pengembangan
otonomi daerah yang telah ditetapkan
pada
satuan
daerah tingkat
dua atau
partiiipatif di tingkat kelempQk dengan
kabupaten/kota (UU Nomor I I Tahun 1084);
meneiptakan
Prinsip
integrasi
ekenemi,
teriterial
dan
Kemudian, pfe|fam=pre|ram
ini
penting,
dan
sampai k§ tingkat knmunitas dan desa
dan/atau
loml
dengan
membiayai
beragam
sesial
(mini
beragam jaringan
nmmrkini),
pengembangan partisipatif
Melalui
untuk
mendukung aksPaksi kolektif partisipatif
partisipatif tersebut di tingkatkan skalanya meneiptakan
terutama
sampai sejauh mana kabupaten/kota: gmiemmmt
mampu
implementasi
dari
aktivitas partiilpatif tersebut:
pregfam=pregram tersebut
mampu
Kendala
Iain
adalah besamya
tekanan
memberdayakan beragam kelembagaan dan
penduduk yang mengakibatkan semakin
kemunitas
besar pula kebutuhan akan sumberdaya
dl
DAB
Citanduy
dengan
indikasi muneulnya suatu ^^mnmmiity and
alam,
iuitituiimml mlainability^^ yang
sumberdaya
salah
satu
kekuatan
dalam
menjadi preies
pelembagaan Dewan Sumberdaya Air. Kelembagaan merupakan
Dewan manifestasi
Sumberdaya dari
.kelembagaan
40
stakeholder tersebut
(pola
tekanan
alam juga
demikian,
terhadap
semakin besar.
dalam
batai--batas
tertentu dapat dinayatakan bahwa trend Air
"s/iarm|"
seluruh stakdioldcr, dimana peranan dari masing-masing
Dengan
sehingga
dalam hubungan)
P t a v o k B e s e t i t t a U i i s l P o n a e i a U i i n d a t i S i s N m Tiilil P d m a n a i u m b a r d a v i A U m
penduduk di DAS Citanduy yang semakin meningkat telah menyebabkan tekanan yang lemakln kuat terhadap sumberdaya alam di daerah tersebut, yang pada akhirnya telah menimbulkan penurunan
kuantitas dan
t O e e m t m h z e d N a t u r a i Sesaiirr-es M i i i i a t e m e n l m i A f i n v a a m u f a
SusieuAi
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Prases, Kendala Dan Pembelajaran
kualitas sumberdaya alam dan degradasi
Berkembangnya
lingkungan, seperti diindikasikan dengan
yang cenderung eksploitatif tersebut dan
meningkatnya erosi, sedimentasi, banjir, dan
merujuk pada nilai-nilai komersial tanpa
penurunan
memperhatikan kaedah-kaedah konservasi
produktivitas
sumberdaya
pertanian dan kehutanan.
tersebut
kelembagaan-kelembagaan
semakin
ekspansif
karena
tersebut
memperkuat
mendapat dukungan peranan pemerintah
karakteristik masyarakat
yang cenderung
yang ketika itu dominan dengan paradigma
Fenomena semakin
terdiferensiasi,
masyarakat
semakin
komersial
dan
di
kelembagaan formal yang dibentuk oleh
Karakteristik
dan
nilai-nilai
diikuti
dengan
DAS
Citanduy. seperti
itu
masuknya
komersial yang
dari iuar komunitas dan
secara
dominan mampu mengubah karakteristik kelembagaan-kelembagaan lokal yang telah "berakar" contoh,
pada
komunitasnya.
Sebagai
di D A S Citanduy saat sekarang
semakin berkembang usqha-usaha pertanian yang ' • ; . mengabaikan konservasi,
kaidah-kaidah
Kelompok-kelompok
secarii •'mekanistik J telah "kerjasama".. dengan
Oleh
"top-dawn",
memanfaatkan
alam
datang
yang
karena itu tidaklah heran jika kelembagaan-
sumberdaya
kelembagaan-kelembagaan
pembangunan
dan
eksploitatif
dalam
biasanya
perilaku
pemerintah
dan
tingkat
ketergantungannnya pada pemerintah yang tinggi juga semakin banyak.
Akibatnya, di
daerah-daerah yang merupakan komunitaskomunitas miskin terjadi t r e n d penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. pada
Dengan demikian,
komunitas-komunitas
seperti
ini,
kelembagaan lokal yang berbasis komunitas menjadi tidak s u r v i v e dan tidak s u s t a i n . Dalam konteks ini, kelembagaan Dewan
petani
Sumberdaya Air menjadi gerakan untuk
membangun
penguatan dan perhberdayaan kelembagaan
perusahaan
swasta
lokal, yang merupakan modal sosial, untuk
untuk membudidayakan tanaman ubi kayu,
pengelolaan D A S Cilanduy.. • Upaya-upaya
yang koefisien erosinya relatif tinggi, di
penguatan dan pemberdayaan kelembagaan
lahan-lahan pertanian yang sensitif terhadap
lokal
erosi.
penanggulangan
Gejala
ini semakin
berkembang
karena
memang masyarakat atau komunitas yang secara
ekologis
bermukim
dan
bermatapencaharian pada lahan-lahan yang sensitif
terhadap
lingkungan
erosi
lainnya
dan
adalah
degradasi kelompok-
kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu,
nilai-nilai
berakar
pada
menghadapi
dan
kelembagaan
komunitasnya munculnya
yang
akan kalah kelembagaan-
kelembagaan komersial yang bagi warga komunitas di daerah ini akan memberikan "harapan" perbaikan kondisi sosial ekonomi walaupun
tanpa
mempertimbangkan
tersebut
miskin
dengan
(pertanian
stj-ategi
komunitas-komunitas
mengembangkan yang
melalui meneiptakan
dan
usaha-usaha
ekonomi
dan non pertanian)
produktif
berteraskan
pada
prinsip-prinsip
good g o v e r n a n c e , p a r t n e r s h p , dan
suataiability,
Secara
decentralization. Sumberdaya
Air
mampu
riil
Dewan
mengarahkan
penciptaan dan pengembangan usaha-usaha ekonomi
produktif
tersebut
dibangun
melalui upaya-upaya kolaborasi baik secara horizontal
maupun
kelompok-kelompok Participatory Sektor
Sektor,
vertikal
diantara
masyarakat
P u b l i c Sektor,
dan
dari Private
berdasarkan t r u s t .
kaedah-kaedah konservasi. 6.2, Proses-Proses Kebijakan Ptoyek D e s e n t r a l i s j s i PpngeloUan d a n S i s l e m T a l a Pamong Sumbetdaya A l a m { D e c e n t r a l i z e d N a t u r a l Resources k a s i i s C i > N ( ( i n i i ( P d i i f P r s m i m - s Daerah A l i r a n Sungai G t a n d u y
Maiiageiiieiit and Goveniaiice System):
-41
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Berdasarkan telaah terhadap proses-proses
perundang-undangan
kebijakan terhadap kawasan D A S Citanduy
dalam bentuk master plan. Selain itu, tidak
baik yang bersifat manifest dan latent maka
jarang ketika pemerintah kabupaten akan
dapat dipahami bahwa di kawasan ini telah
merumuskan rancangan pengelolaan yang
terjadi bias regulasi sejak tahun 1970-an
salah satu
sampai dengan periode awal tahun 2000.
peraturan perundangan di atasnya ternyata
Kebijakan-kebijakan
dalam periode
yang
ada
memiliki
celah-celah yang dapat "dimanfaatkan" oleh berbagai
pihak yang
tidak
bertanggung
jawab. H a l ini terbukti dengan munculnya pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai
dengan
peraturan
perundangan
dalam kawasan lindung yang berada dalam kawasan
DAS
pemerintah
Citanduy.
lokal
Aparatur
menilai
bahwa
perencanaan yang telah dibuat berdasarkan kebijakan-kebijakan
tersebut
sebenarnya
sudah cukup bagus dan memadai, artinya sampai
sejauh
ini
pihak
daerah
diikutsertakan dalam proses dan
pengambilan
telah
perencanaan
keputusan
dalam
penetapan kebijakan publik tersebut.
Akan
tetapi
telah
ketika
kebijakan
diimplementasikan
tersebut
ternyata
terdapat
perbedaan yang besar dengan apa yang direncanakan. Kebijakan belum
(pusat
memberikan
dan lokal)
"ruang"
bagi
masyarakat adat, kelembagaan adat, dan aturan-aturan lokal (termasuk kearifan lokal) untuk berperanserta dalam upaya mencegah dan
mengendalikan
pencemaran
kerusakan
sumberdaya
alam
dan dan
lingkungan hidup di DAS Citanduy. Dalam konteks
ini, belum
komunitas
dan
ada
negara
sinergi (dalam
pemerintah).
Potensi
pengelolaan
sumberdaya
antara hal ini
konflik alam
dalam dan
lingkungan di D A S Gtanduy, khususnya di Bagian Hulu
diantaranya
karena
perbedaan
"aturan
main" dan kekuatan hukum antara hukum positif (legal formal) dan hukum setempat.
tersebut
panduan
merujuk kepada rujukan tersebut
juga sedang akan mengalami perubahan. Terdapat indikasi terjadi proses intervensi oleh birokrasi terhadap
proses perizinan
pembangunan dan pengembangan usahausaha ekonomi yang seharusnya dipatuhi dalam kawasan D A S Citanduy. Oleh karena itu,
tidak
jarang
rekomendasi
yang
dikeluarkan oleh suatu instansi yang berupa persetujuan
didasarkan
oleh
"tekanan"
kelompok-kelompok mferesf tertentu.
Ha!
ini mengakibatkan posisi instansi tersebut di suatu
kabupaten hanya sebagai yang
Akibatnya,
apabila ketika berlaku suatu
ketentuan,
bersifat
pemberi
masukan
yang
formalitas.
sebenarnya
tidak
membolehkan izin dikeluarkan, kelompok interest ketika itu mengeluarkan kebijakan baru dengan membuat izin berlaku mundur sehingga
pemerintah
sebagai
pembangunan
dan
pengembangan usaha-usaha ekonomi tetap dapat dilaksanakan. Proses penyebaran informasi, membangun komunikasi,
dan
komitmen
pemahaman
mengenai
dan
peraturan
perundangan pengelolaan D A S yang belum maksimal.
Pengaturan wilayah upland
seharusnya dan
dan
pembagian Sub-DAS, dan regulasi
lowland,
melibatkan semua
sampai
kepada
stakeholder
seluruh
lapisan
masyarakat termasuk di aras akar-rumput Akan
(grassroots). lapangan,
materi
kebijakan
dan
tetapi dan
kenyataan
substaitsi
peraturan
di
dalam
perundangan
tersebut belum dapat dipahami sampai pada tataran
terendah
dalam
masyarakat.
Selain itu, belum terdapat aturan teknis
Indikasinya tampak dari bebrbagai aktivitas
yang menjabarkan kebijakan dan peraturan
dan
42 _
proses
pembangunan
yang
terus
P r o y r k D e s m l T i l i s a s i P r n g e l o l a ^ d a n S i s i r m Tata P a m o n g S u m b e r d a y a A l a m ( D e c e u l r a l i u d N a t u r a l R r s o i i r c t s M a i m g e m n i t a u d G o v t n m n c t S v s l e i i i ) :
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
berjalan
meskipun
melanggara
sebenarnya
peraturan
leiah
perundangan yang
berlaku.
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terus terjadi. Secara umum, upaya penegakan hukum di
Hal-hal
tersebut di atas menjadi faktor
DAS Citanduy dapat dibedakan atas upaya
utama yang menyebabkan terjadinya bias
yang
regulasi di kawasan D A S Citanduy.
seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan
Bias
dilakukan oleh unsur
pemerintah,
regulasi tersebut terrealisasi dalam bentuk
Jawa
perizinan
menurut
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, KalJupaten
peratutan perundang-undangan tidak boleh
Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap;
keluar.
dan upaya yang dilakukan oleh komponen-
Bias
yang
semestinya
regulasi tata ruang
kawasan D A S
Tengah,
komponen
Pemerintah
Kalfupaten
masyarakat
(individual,
Citanduy telah berlangsung pada periode
kelompok masyarakat,
tahun 1970-30 hingga awal tahun
2000.
masyarakat, perguruan tinggi, dan sektor
Pemerintah
lokal,
berbagai
pusat,
pemerintah dan
stakeholder,
kelompok bahwa
masyarakat kerusakan
telah
dan
lembaga
swadaya
swasta).
kelompok-
Upaya penegakan hukum di D A S Citanduy
menyadari
diantaranya
pencemaran
baik
dilakukan oleh
oleh
pemerintah
pemerintah,
provinsi maupun
sumberdaya alam dan lingkungan hidup di
pemerintah
bagian hulu DAS Citanduy telah berdampak
diketahui, khususnya di bagian hulu dan
pada bagian tengah dan hilir serta daerah
tengah D A S Citanduy, pelanggaran yang
lainnya.
umum dilakukan oleh perorangan maupun
Berbagai peraturan
perundang-
kabupaten.
Sebagaimana
undangan telah dikeluarkan untuk menata
kelompok,
kawasan D A S Citanduy. Akan tetapi, secara
dilakukan oleh pemerintah kabupateri/kota
faktual.
melalui
semakin
banyak
peraturan
bisnis.
Upaya
inveiitarisasi
yang
kawasan
telah dengan
perundangan dibuat, justru semakin banyak
menggunakan peta. Inventarisasi ini telah
pelanggaran yang dilakukan. Informasi di
coba
atas
maksud
menunjukkan
kerusakan
dan
bahwa
pencemaran
fenomena sumberdaya
alam dan lingkungan hidup sudah relatif kompleks dan rumit. Tidak
jauh
kawasan
berbeda
DAS
dengan
Cilanduy
terhadap ketentuan peraturan undangan
selalu
berbagai
mengetahui
secara
dengan lebih rinci
tentang kondisi riil dari tata ruang yang ada. Selain oleh pemerintah, upaya penegakan
dan
menjalankan
kebijakan
lembaga
swadaya
masyarakat
perundang-
dan L S M telah saling mengingatkan untuk
dan
konteks
berbagai (LSM).
dengan
ketegasan
Dalam
oleh kelompok-kelompok masyarakat dan
pelanggaran
berhubungan
keseriusan tersebut.
Bapeda
hukum di D A S Citanduy juga dilalcukan
D A S lainnya di Indonesia, di
kawasan
dilakukan oleh
dalam peraturan
ini,
upaya
Kelompok-kelompok masyarakat
menumbuhkan
kesadaran
anggota masyarakat. seperti
dari
sesama
Sikap dan tindakan
ini
dilakukan
menjadikan
kerusakan
terutama dan
untuk
pencemaran
terhadap
sumberadaya alam dan lingkungan sebagai
penyalahgunaan tata ruang menjadi fokus
suatu permsalahan yang serius. Meskipun
perhatian. Sampai sejauh ini, berbagai pihak
demikian,
di
seperti ini terkesan lambat tetapi akhirnya
penegakan
dalam
hukum
kawasan D A S Citanduy telah
mencoba
melakukan
terhadap
kerusakan
penegakan dan
hukum
pencemaran
Daerah Aliran Sungai O t a n d u y
pihak
menilai jcara
dapat menumbuhkan kesadaran kritis^^dan kesadaran bersama.
Proj'plt Desenlralisasi Pengelolaan d a n S i s l e m T a l a Pamong S u m b e r d a y a A l a m {Decentralized K a s u s C O I I I I I I O I I P o o l Resources
beberapa
N a t u r a l Resources
Untuk jangka panjang,
M a i i a g e i i i e i i l and Governance
•-43
System)
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
secara institusional cara seperti ini dapat
menjalankan fungsinya secara ideal. Dalam
diagendakan
hal ini, diperlukan suatu proses pertukaran
bersama
ke
dalam
kelembagaan Dewan Sumberdaya Air D A S
informasi,
Citanduy sehingga dapat
antara
dirasakan dan
bersinergi dengan masyarakat lokal
• untuk melakukan aksi-aksi pencegahan dan penyelamatan
terhadap
sumberdaya
alam
lingkungan
kerusakan
dan
hidup
di
kerusakan
DAS
Citanduy,
khususnya di bagian hulu D A S tersebut. Gerakan-gerakan sinergis tersebut menjadi efektif dan berkelanjutan karena "dibangun" atas kearifan lokal dan aturan-aturan lokal dari masyarakat setempat.
kelembagaan
dan
koordinasi
dalam
memahami
permasalahan tata ruang dalam kawasan
diliayati oleh generasi mendatang. LSM
komunikasi,
Meskipun aksi
DAS Citanduy. Proses tersebut memerlukan suatu persepsi dan visi yang sama antar kelembagaan,
padahal secara
empiris di
lapangan tidak jarang ditemukan instansi yang cenderung "menutup mata" dan tidak melihat
atas
pelanggaran
pengetahuan,
Ketiga,
yang
terjadi.
pemahaman,
dan
kesadaran masyarakat terhadap kerusakan dan
pencemaran
sumberdaya
alam
dan
lingkungan hidup yang masih relatif rendah.
sinergis ini telah berlangsung, tetapi dinilai oleh beberapa pihak kurang mendapatkan dukungan dan sinergi dari pemerintah lokal. Dalam
konteks
ini
tampaknya
termasuk
pemerintah
daerah, agar aksi tersebut menjadi efektif dan
komprehensif
dalam
kelembagaan
Devvan Sumberdaya Air. menjadi
kendala
dalam
Beberapa
implementasi
faktor
yang
penegakan
hukum
dalam
kawasan D A S Citanduy
tersebut
antara lain seperti berikut ini.
Pertama,
peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Ketentuan yang ada kerap kali masih membingungkan.
H a l ini terkaiit dengan
aturan yang masih bersifat umum, pemetaan yang terlalu besar dengan skala yang relatif
Membangun
Kemitraan
dan
Kolaborasi
perlu
dibangun suatu persepsi yang sama antar berbagai stakeholder,
6.3.
Dalam proses pelembagaan Dewan Sumberdaya Air di D A S Citanduy, kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi merupakan aspek terpenting. Kerjasama, kemitraan, dan kolaborasi kelembagaan berbentu jejaring tidak semudah seperti yang dipaparkan secara konseptual. Tarik ulur kepentingan karena perbedaan "ideologi", interest ekonomi, perbedaan visi, dan komitmen menentukan kuat-Iemahnya jejaring kelembagaan tersebut. Dalam pengembangan jejaringan kelembagaan di DAS Citanduy, kerjasama kolaborasi dan kemitraan yang ideal harus melibatkan tiga pihak, yakni pemerintah, perusahaan Swasta dan kelembagaan swadaya masyarakat (seperti LSM).
kecil, berbedanya realitas dengan aturan di
Berbagai
atas peta, serta belum ada aturan yang
Citanduy lebih banyak disebabkan ruang
bersifat relatif teknis.
pemerintah
lemah
adalah
hampir
perundang-undangan
Faktor yang paling semua tidak
peraturan
memberikan
masalah
(government
DAS terlalu
sphere)
dominan dibandingkan ruang pasar
(private
dan ruang masyarakat
society).
sector)
kekuatan hukum yang kuat bagi pemerintah
Gambar
daerah untuk melakukan tindakan hukum.
memberikan
disiplin dan kemauan aparat untuk
kelembagaan
Kedua,
pengelolaan
seperti
ini
di
kesan
(civil
DAS
Cilanduy
bahwa
formal pada
ruang
peran negara
mematuhi aturan. H a l ini erat hubungannya
lebih penting peranarmya daripada peran
dengan
masyarakat dan pasar pada semua tingkat
kemauan
melaksanakan
aturan
aparat yang
untuk ada
serta
pemangku kepentingan.
Ptnvek D e s c i i t r j l i s u i r e n g e l o l a a n d a n S i s l e m T a U P a m o n g Sumberdaya A l a m ( D e r e n l m l i z e i N a l i i r a l Resources
Oleh karena itu.
Maiiageiiieiit a n d G o v e r n a n c e Susteiii):
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das DUnduy: Pioses, Kendala Dan Pembelajaran
perlu
proses
devolusi
kekuasaan sosial-
ekonomi yang dapat menjembalani dimensi ruang pemerintah dan masyarakat. Artinya, begitu penting peran kolaborasi manajemen sebagai
(co-management)
altematif
pemecahan masalah. Pengelolaan semacam ini menjadi tanggungjawab berasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan
sumberdaya
alam
di D A S
Dalam sektor private
Citanduy. Solusi altematif pengelolaan
sumberdaya
alam di D A S Citanduy lebih diarahkan untuk memperkuat dan
mengembangkan
kelembagaan Dewan Sumberdaya Air serta partisipasi masyarakat lokal.
Berdasarkan
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka arah pengelolaan sumberdaya alam di DAS
antar-kabupaten/kota dan antar-provinsi, pemerinlah dituntut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain dalam pengelolaan dan penga'wasan sumberdaya alam. Dituntut pula untuk mewujudkan regulasi tentang kewenangan wilayah, lintas kabupaten/kota, dan kebijakan fiskal (pajak dan pungutan hasil) lintas-daerah, dan memfasilitasi regulasi konflik agraria maupun primordial.
Citanduy perlu
ditempuh melalui
berbagai upaya berdasarkan tingkatannya. Pada tingkat masyarakat, prinsipnya adalah pemerintah perlu mengurangi intervensinya pada kelembagaan sumberdaya air. Pemerintah seyogyanya percaya pada kemampuan masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri. Masyarakat di D A S Citanduy perlu diberi mang untuk menentukan kebutuhannya sendiri. Pada tingkatan kabupaten dan kota, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kapasitasnya selaku regulator dengan melaksanakan halhal yang memang tidak dapat dilakukan masyarakat. Meskipun demikian, upayaupaya penting pada tingkatan tersebut perlu dilaksanakan secara partisipatif. H a l ini perlu untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kelembagaan Dewan Sumberdaya Air, agar masyarakat merasa memiliki kelembagaan tersebut dan merasa kepentingannya terjaga. Beberapa masalah yang perlu ditangani pemerintah kabupaten dan kota di kawasan D A S Citanduy, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga birokrasi dalam pengelolaan D A S Citanduy; (2) Penyiapan rencana strategis pengelolaan sumberdaya alam DAS Citanduy, yang meliputi potensi daerah, kebijakan sumberdaya, penetapan zonasi secara partisipatif, penetapan model pengelolaan dan pengawasan. Pada tingkat
tingkat
masyarakat
menyediakan (institutional
deriih Ali""
Sungiti O l a n d u y
pemerintah
insentif incentive)
dituntut
kelembagaan masyarakat
bagi
untuk menopang kegiatan bisnis masyarakat. Pada tingkatan ini pemerintah juga 'dapat mengawasi
bisnis
masyarakat
untuk
menjamin pelestarian sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memfasilitasi akses dan jejaring antar-bisnis masyarakat melalui sistem insentif.
Pada
tingkatan antar-kabupaten/kota
dan antar-
provinsi,
diperlukan
mekanisme
kontrol
dan
suatu
pengawasan
terhadap
pemanfaatan sumberdaya alam. Pada ruang masyarakat dan pada tingkatan masyarakat, pengelolaan sumberdaya alam di
DAS
Citanduy
diarahkan
kepada
penguatan kelembagaan dan institusi ^lokal untuk. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan
sumberdaya pemberdayaan berbasis
dan
alam.
pengavyasan Melaksanakan
ekonomi
komunitas.
mengembangkan
masyarakat Serta
usaha-usaha
perlu
produktif
berbasis industri pedesaan yang mampu memberikan
nilai
tambah
diversifikasi
produk
setempat.
tingkatan
kabupaten/kota,
melalui Pada
masyarakat
diberdayakan agar memiliki pengetakuan dan
keterampilan mengembangkan institusi
lokal dalam pengawasan dan pengelylaan sumberdaya alam karena aturan lokal dalam penegakan hukum masih bersifat parsial. Perlu
mewujudkan
kelembagaan
Proyrk D t - s r n l r j l i s j s i P e n g e l o l j i n d^n S i s t e m T J I J r j m o i i g S u m h e r d j y a A l d m { D e c e n t r a l i z e d N a t u n i l Resources K J S U S C O I I I I I I O I I P o o l Rt-smircrfi
(ruang pasar) pada
untuk
mekanisme
mengkoordinasikan
Manageiiietita n d Goveniaiice System)
' "45
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
antara tingkat
birokrasi dan
masyarakat.
antar-kabupaten/kota
Namun, insentif kelembagaan pembagunan
Pada
dan
sarana
antar-
dan
peasarana,
dan
penyediaan
provinsi diprioritaskan pada upaya menjalin
perangkat hukum pengelola i ;t sumberadaya
kerjasama
alam
antar-kelembagaan
masyarakat
tetap
menjadi
tanggung
jawab
tentang pengelolaan sumberdaya alam di
pemerintah.
DAS
terlibat dalam setiap formuiasi kebijakan
Citanduy.
pembelajaran
Dari
pengalaman
pelembagaan
pengelolaan
Dewan
Sebaiiknya, c-iasyarakat mesti sumberadaya
alam
di D A S
Sumberdaya Air di D A S Citanduy, dapat
Citanduy, agar kebijakan tersebut
disimpulkan
menyentuh persoa'M» yang '.v'benarnya dan
bahwa
masyarakat
di D A S
tidak merugikan kepeiUin--;tr. masyarakat.
Citanduy memiliki kekuatan
Efektifitas akan tercipta apabda masyarakat
besar untuk mengatur dirinya sendiri dalam pengelolaan
sumberdaya
selalu
alam
di
atau komunitas merasa b i a a m g g u n g jawab
era
terhadap
desentralisasi dan otonomi daerah dan desa.
kondisi sumbcrubsya
alam
dan
lingkungan di sekitarnya
Proses devolusi kewenangan pemerintah ke masyarakat harus terwujud.
46
-
-
-
-
—
_
Proyek D e s e n m l i s j s i Pengelolaan d a n S i s t e m T a l a P a m o n g S a m b e r d a y a A l a m { D c c e i i l m U z e i l N a t u r a l R r s o u r c r s M a u o g . ^ u e i . t cad C o c e ' - u . i a c , System):
DAFTAR PUSTAKA
Anonymous. 2004. Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam: Kasus Common Pool Resources (CPR) Daerah Aliran Sungai Cilanduy. B o g o r : Pusat Studi Pembangunan IPB. Brinkerhoff, Derick VV. and Arthur A. Goldsmith. 1992. "Promoting the SusiainahUity of Development Institutions: A Framework for Strategy." W o r l d D e v e l o p m e n t , V o l 2 0 ( 5 ) : Pp 3 6 9 - 3 8 3 . Colletta, Nat ]. and Michelle L . Cullen. 2000. V i o leu t Conflict a n d the Transformation o f Sosial Capital Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia. Washington, D . C : The World Bank. 1992. Dublin Principles. of D u b l i n Conference f
Statement
on Water a n d
E n v i r o n m e n t , Dublin Scottland
Dasgupta, Partha. 2000. E c o n o m i c Progress a n d the Idea of Social Capital m S o c i a l Capital A Multifaceted Perspective by Partha Dasgupta a n d Ismail /
S e r a g e l d i n . Washington, D . C . : The World Bank Esman, Milton J. 1962. D i e E l e m e n t s of I n s t i t u t i o n B u i l d i n g . Ithaca: Cornell University.
Narayan, Deepa. 1998. Bonds and Bridge: Capital and Poverty. Washington: Bank The World (http://www.world.bank.org). Prasetyo, Lilik Budi. 2004. Perubahan Biofisik dan Pengg.unaaan Lahan DAS Citanduy Talhun 1991-2003 dalam Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pemerintahan Sumberdaya Alam (Decentralized N a t u r a l Resources Management and G o v e r n a n c e S y s t e m ) U'aerah Aliran Sungai Cilanduy. Pi-oject Working Paper Series No.Ol. .Uogor: Pusat Studi PembangunaiT. Institut Pertanian Bogor Bekerjas^ama dengan P a r t n e r s h i p f o r G o v e r n a n c e Reform i n Indonesia-UNDP. 2004. Nomor
7
Undar tg-Undang
Tahun 2004
Tentang
Sumberdaya Air. Uphoff, Norman. 1986. L o c a l I n s t i . t i u t i o n a l Development: A n Analytical Sourcebook With Cases. West Hartford Coonecticut: K m narian Press. • • Woolcock, Michael and Deepa Nara lyan. 1999. S o c i a l C a p i t a l : I m p l i c a t C f n s for Development Theory, Reseaixh, a n d P o l i c y . New. York: The Woi'Jd Bank.
Krueger, Richard A. 1988. Focus G r o u p s : A P r a c t i c a l G u i d e f o r R e s e a r c h . New Delhi: S A G E Publications. Morgan, David L . 1988. Focus Groups A s Qualitative Research. London: S A G E Publications.
1
t
LAMPIRAN Lampiran 1 . Kerangka Acuan Diskusi Terbatas yang Pertama Kerangka Acuan Jejaring Antar-Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk Pengelolaan dan Sistem TataPamong Sumberdaya Alam D A S Citanduy Latar Belakang Setelah tiga dasawarsa pengelolaan masyarakat, sumberdaya alam, dan lingkungan di kawasan Daerah AJiran Sungai (DAS) Citanduy lebih berlandaskan pada kebijakan-kebijakan dan pendekatan-pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistis dan top-down, kini dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah (merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 dan 22 Tahun 1999) terbuka peluang pengelolaan D A S Citanduy melalui proses-proses komunikasi antar-stakeholder, antar-pemerintah lokal, dan pengelolaan yang bersifat partisipatoris. Akan tetapi, semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang tidak terencana dan tidak terkontrol dapat menimbulkan kegagaian pengelolaan D A S Citanduy yang sama buruknya sebagaimana yang terjadi di masa sentralisme dengan pendekatan pembangunan yang cenderung top-down. Terdapat beberapa indikasi, bahwa dalam pengelolaan D A S Citanduy saat ini setiap kabupaten dan kota yang wilayahnya termasuk dalam kawasan daerah aliran sungai tersebut sekali pun bertetangga cenderung mengelola kawasannya dengan perspektif dan kepentingan masing-masing. Padahal suatu kesatuan dan jejaring ekosistem, seperti yang terjadi pada D A S Citanduy, relatif rentan dengan pendekatan yang parsial karena proses-proses pertukaran energi, materi, dan informasi dalam suatu ekosistem sesungguhnya "tidak mengenai" batas wialayah administratif otonom. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan karakteristik ekologi dan kelembagaan dalam kawasan D A S Citanduy dan dari perspektif pemerintahan lokal yang beragam, maka dipandang perlu suatu pendekatan yang sinergis dan terintegrasi dalam pengelolaan dan sislem tata-pamong sumberdaya alam D A S Citanduy. Secara institusional pendekatan dalam pengelolaan tersebut perlu berlandaskan pada "norma" atau landasan hukum yang benar-benar mencirikan kekhasan ekologi dan kelembagaan di DAS Citanduy. Dari beberapa seri lokakaiya
kota yang wilayahnya termasuk dalam kawasan DAS Citanduy dan studi-studi pendahuluan yang telah dilakukan dalam rangka "Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam: Kasus Common Pool Resources (CPR) D A S Citanduy" oleh Pusat Studi Pembangunan IPB merekomendasikan: "bahwa perlu dibangun suatu jejaring antar-pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam D A S Citanduy"
Tujuan Tujuan pokok dari jejaring antar-pemerintahan kabu pa ten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam D A S Citanduy adalah merumuskan altematif konsep norma-norma dan landasan hukum (seperti suatu peraturan daerah) bagi pendekatan dan kebijakan-kebijakan pembangunan D A S Citanduy secara sinergis dan terpadu. Secara spesifik, jejaring antar-pemerintahan kabupalen dan kota tersebut bertujuan untuk; (1) Melaksanakan proses komunikasi dan dialog diantara aparatur pemerintahan dengan dan/atau tanpa melibatkan stakeholder lainnya melalui pertemuan-pertemuan dan rapal-rapat intensif secara berkala dan terencana; (2)
Melaksanakan proses komunikasi dan dialog diantara aparatur pemerintahcm dengan dan/atau tanpa melibatkan stakeholder lainnya melalui jaringan internet dan alat-alat komunikasi lainnya;
(3)
Merumuskan isu-isu dan kebijakan-kebijakan makro untuk pengelolaan dan sistem tatapamong sumberdaya alam D A S Citanduy; dan
(4) Membangun dan memfasilitasi relasi antarpemerintahan kabupalen dan kota dan stakeholder lainnya dalam pengeloban dan sistem tata-pamong sumberdaya alam D A S Citanduy
Jejaring Antar-Pemerintahan Jejaring antar-pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam D A S Citanduy menghimpun: (1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap dan Walikota/Wakil Walikota Tasikmalaya dan Banjar; (2) Ketua Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, dan Kota Tasikmalaya,. dan Banjar; (3) Kepala Balai Pengelolaan D A S Cimanuk-
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
{4} (5)
Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan; Kepala Pusat Studi Pembangunan Institut Pertanian Bogor; dan Tim Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam: Kasus Common Pool Resources (CPR) DAS Citanduy, Pusat Studi Pembangunan IPB
Pendekatan Aksi Jejaring dan Fasilitator Aksi jejaring antar-pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam DAS Citanduy berlandaskan pada prinsip-prinsip "trust", "kesetaraan", "partisipatif", "transparansi", dan "akauntabilitas". Aksi jejaring antar-pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam DAS Citanduy dimulai dengan adanya "kesepakatan" antar-stakeholder untuk menghimpun diri dalam jejaring tersebut di atas. Tim Studi Desentralisasi Pengelolaan dan Sistem Tata Pamong Sumberdaya Alam: Kasus Common Pool Resources (CPR) DAS Citanduy, Pusat Studi Pembangunan IPB di bawah tanggung jawab kepala pusahiya berperan sebagai "fasilitator" dan "server" yang mengendalikan jejaring tersebut. Dalam proses komunikasi dan dialog, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala maupun melalui jaringan komunikasi lainnya (seperti internet), tim studi selain sebagai fasilitator dan server juga berperan menyediakan
hasil-hasil kajian yang sedang ber angsung sebagai dasar untuk merumuskan isu-isu, kebijakan, dan norma-norma atau andasan hukum untuk pengelolaan dan sistem tatapamong sumberdaya alam DAS Citanduy. Tim studi tersebut juga berperan mendistribusikan hasil-hasil dari proses komunikasi dan dialog dalam jejaring tersebut kepada stakeholder lainnya berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi jejaring tersebut. Waktu dan Tempat Aksi jejaring antar-pemerintahan kabupaten dan kota untuk pengelolaan dan sistem tata-pamong sumberdaya alam DAS Citanduy merupakan aktivitas jangka panjang. Akan tetapi agar aktivitas jangka panjang tersebut berkelanjutan (sustainable), maka aksi jejaring tersebut^ dalam jangka pendek disinergikan dan diintegrasikan dengan proses studi yang dilakukan Tim Studi Pusat Studi Pembangunan IPB selama 12 bulan yang dimulai dari Mei 2004). Oleh karena jejaring ini bukan merupakan suatu lembaga atau instansi atau badan koordinasi maka jejaring ini tidak memerlukan suatu organisasi formal dengan tempat atau lokasi yang tetap. Jejaring ini cukup dikendalikan olelj server atau fasilitator, yang dalam jangka pendek akan dikendalikan oleh Tim Studi Pusat Studi Pembangunan IPB.
49 K a s u s C o i i i i i i m i P o o l R r s o i i r c e s Daerah A l i r a n S n n g a i O t a n d u y
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Prases, Kendala Dan Pembelajaran
Lampiran 2. Pokok Pikiran tentang Dewan Sumberdaya Air D A S Citanduy Pokok Pikiran tentang D e w a n Sumberdava Air D A S Citanduy
L Pendahuluan Dokumen ini merupakan ringkasan pemikiran yang diajukan oleh Tim peneliti PSP-IPB kepada berbagai stakeholders DAS Citanduy Pengertian Dewan Sumberdaya Air (DSDA) yang dimaksud di sini adalah sebuah organisasi koordinatif yang disebut dalam UU SDA No. 7 Tahun 2004. Karena perhatian utama di sini ditujukan pada DAS Citanduy, maka DSDA yang dimaksud di dalam dokumen ini adalah DSDA DAS Citanduy. Dasar Pemikiran Dengan mengakui bahwa air sebagai sumberdaya common property yang meskipun berfungsi sosial, namun sekaligus menjadi barang ekonomi yang harus dikelola dengan pendekatan ekologi, UU Sumberdaya Air baru Indonesia mengamanatkan akan adanya pola pengelolaan yang rasional atasnya. Realisasi dari amanat secara esensial berarti penerapan pola pengelolaan sumberdaya air terpadu ( i n t e g r a t e d w a t e r resource
management).
Inti dari dari pola pengelolaan semacam ini adalah bahwa satuan pengelolaan tidak lagi didasarkan pada batasan administrasi atau yurisdiksi melainkan didasarkan pada karakter alamiah air yang memandang daerah aliran sungai sebagai satuan hidrologi, karenanya menjadi satuan pengelolaan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya air hasil rumusan Konferensi Dunia tentang Tata Air di Dublin (1992) dan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikenai sebagai Agenda 21 sebagai rumusan KTT Bumi. Salah satu kandungan asasi dalam pengelolaan sumberdaya air terpadu adalah diterapkannya semangat kemitraan, partisipasi semesta publik: yaitu pemegang hak pengguna, penyedia, perancang kebijakan, pemerhati dan ahli di bidang sumberdava air. Wujud dari amanah asasi di atas adalah adanya sebuah dewan sumberdaya air yang keanggotaannya bersifat lintas kepentingan. Kebedaraan Dewan sumberdaya air yang genuine tingkat keterwakilannya adalah kunci berhasilnya pengelolaan terpadu. Kesadaran dan keinginan akan arti penting dan keberadaan Dewan Sumberdaya Air DAS
50
Citanduy telah terdokumentasi dengan baik oleh Tim Peneliti Pusat Studi Pembangunan IPB yang disebut Tim EGPS, hasil dari serangkaian loka karya dan survei lapang. Berdasarkan dokumen itu, diperlukan langkah-langkah inisiasi yang memungkinkan terbentuknya DSDA Citanduy. Salah satu syarat dasar bagi terbentuknya Dewan sumberdaya Air DAS Citanduy adalah adanya legitimasi formal yang bisa dijadikan landasan formal bagi lanhkah berikutnya. Untuk kasus DAS Citanduy legitimasi dimaksud minimal dalam bentuk Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) lintas provinsi Jav/a Barat dan Jawa Tengah dan lintas antar Kabupalen - Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap. I I . Pernyataan M i s i Keberadaan Dewan Sumberdaya Air DAS adalah untuk mewujudkan misi yang dirumuskan sebagai berikut Keberadaan Dewan sumberdaya Citanduy didorong oleh niat untuk
air DAS menghasilkan
dokumen perencanaan terpadu tentang pengelolaan, penjagaan dan p e r l i n d u n g a n s u m b e r d a y a air dan p e n g e n d a l i a n daya r u s a k n y a d i kawasan D A S C i t a n d u y secara berkelanjutan d e n g a n cara yang responsive, inovatif d a n professional guna menjamin bahwa p e n d u d u k di s e l u r u h kawasan ini mendapatkan air dalam j u m l a h dan kualitas y a n g memadai.
I I I . Dasar Hulcum: 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Air 2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang PemerintaJian Daerah 3. PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 4. PP No. 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi 5. Kepress no. 123 Tahun 2001 Tentang Forum Koordinasi Sumberdaya Air 6. Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Jawa Tengah Tentang Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air Wilayah Sungai 7. Rencana Penggantian Permen PU No. 67/PRT/1999 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Tata Pengaturan Air Wilayah Sungai 8. Surat Dirjen Sumberdaya Air No, Um Ol.ll.D/683 Perihal Pembentukan dan Penyempurnaan Keanggotaan/PPTPA dari Unsur Non Pemerintah.
Proyek D i - ^ i ' n ( r . i l i 5 J s i P e n g e l o U d n dan S i s l e m T a U P a m o n g S u m b e r d a y a A l a m { D e c e n t r a l i z e d N n l i i r a l Resources
Management aud Comnmuce
K a s u s CoifiiiiDii P o o l Resources
System):
Daerah Aliran Sungai O l a n d u y
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Jj-oses, Kendala Dan Pembelajaran IV. Fungsi Dewan Sumberdaya Air D A S Citanduy Untuk memenuhi prinsip-prinsip kemitraan dan partisipasi dalam DSDA maka seyogyanya DSDA memiliki fungsi sebagai berikut: 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
Perumusan kebijakan dan rencana induk pengelolaan DAS Citanduy termasuk revist atasnya. Edukasi dan promosi bagi berhasilnya pola pengelolaan yang dihasilkan. Pembinaan jejaring dan pertukaran informasi. Perumusan standar allokasi hak pemanfaatan pasokan air. Rumusan standar pengendalian daya rusak dan resiko sumberdaya air, teknik perlakuan dan penggunaan kembaii air, konservasi dan proteksi, pengendalian polusi dan pengelolaan kualitas air. Perumus regulasi pengelolaan. Pengendalian, dan penegakan. Perumus mekanisme dan wadah bagi penyelesaian sengketa.
VI. Organisasi Demi efektivitas DSDA hendaknya merupakan organisasi yang dibangun dengan struktur lini terdiri dari Dewan Komisaris, setara dengan panitia pengarah, Direktorat yang menyelenggarakan kegiatan harian, dan divisi divis yang melaksanakan tugas berbasis cakupan kompetensi dan kewenangan DSDA . Panitia Pengarah (Dewan Komisarisj t
Error!
Divisi-divisi
Struktur Organisasi D e w a n Sumberdaya A i r Das Citanduy
V. Keanggotaan Empat komponen penting kelompok pemangku kepentingan sumberdaya air di DAS Citanduy harus menjadi anggota DSDA yaitu, pembuat kebijakan, pengguna dan penyedia, pemerhati dan ahli yang diwakili oleh pakar perguruan tinggi.
V I I . Pendanaan APBN, APBD (provinsi dan Kabupaten/Kota), dan donasi serta hasil usaha.
Proyek O e s e i i l u l i s a s i Pengelolaan d a n S i s l e m T a l a Pamong Sumberdaya A l a m { D e c e i i t n i l i z e d N a t u m i Resources K a s u s C o i i o i i c " P o o l Resources
Direktorat
Daerah Aliran Sungai Citanduy
M a n a g e m e n t a n d Goveniaiice System):
51
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Cilanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
Lampiran 3. Penjelasan Draft Nota Kesepahaman Penjelasan Nota Kesepahaman Pembentukan Dewan Sumberdaya Air D A S Citanduy Sebagai Wadah Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai Citanduy
L Pembukaan Nota kesepahaman ini terbentuk berdasarkan pada kesadaran pihak-pihak penanda _ tangan akan arti dan nilai penting koordinasi antar semua pemangku kepentingan, - yaitu pemerintah pusat dan daerah, " masyarakat bisnis, industri, masyarakat pengguna sungai dan air, akademisi, pemilik lahan, dan masyarakat u m u m - dalam perencanaan maupun pengelolaan atas pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan D A S Citanduy. Maksud dari semua penandatangan nota kesepahaman ini adalah untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan atas semua proyek dan program yang diarahkan pada pemanfaatan lestari sumberdaya D A S melalui pola kemitraan dalam bentuk perencanaan bersama, pertukaran informasi (dalam sistem jejaring D A S ) dan edukasi antar pemangku kepentingan. Nota kesepahaman ini akan melandasi semua upaya pembentukan Dewan Sumberdaya Air D A S Citanduy yang menjadi sarana organisasional bagi tercapainya pereiKanaan dan pengelolaan terpadu dimaksud. Secara khusus rencana dan pengelolaan sumberdaya D A S bisa merentang dari rencana pengabjran kuantitas dan kualitas pasokan air, kualitas udara, rekreasi, perairan sungai atau danau, loabitat reparian, keamanan masyarakat, pengendalian banjir, dan kesehatan lingkungan D A S Citanduy dan sub-sub D A S nya secara umum. Apabila dikehendaki, perubahan isi di dalam dokumen dimungkinkan sejauh perubahan dimaksud diputuskan secara konsensus. Konsensus berarti bahwa semua penanda tangan yang hadir sepakat secara bulat agar dewan mengambil tindakan yang dikehendaki.
• Menekankan upaya menjaga keseimbangan antara keperluan ekonomi masyarakat, individual maupun kel-rnpok usaha -, lingkungan, dan pembarfgunan publik, • Mempertahankan l.ebori.m;uia:i dan memperbaiki habitat D A S dan hconekaragaman hayati sumberdaya alam D A S lainriva. • Meningkatkan praktek-prskiek pengelolaan lahan, air, dan udara yang ko'vi-rien dengan prinsip kesehatan dan prakteK pengelolaan DAS yang sehaL Nota kesepahaman ini m e w u j u d k a n komitmen sukarela dan kerjasama pans p •-ri.uidatangan untuk bekerja sama dalam pro-;es p'-rencanaan dan implementasi pengelolaan d a i a m proyek dan program sesuai dengan mandat - kewenangan instansi atau fungsi kemasyarakatan. Isi nota kesepahaman ini bukan suatu koiatrak atau kewajiban hukum, melainkan suatu kesepakatan antar penanda tangan untuk l>ekerjasama mencapai tujuan bersama pengelolaan D A S yang sehat dan bermanfaat bagi semua pemegang kepentingan. Tindakan sukarela semacam itu mempunyai potensi besar dalammenghasilkan pengelolaan yang lebih baik dan meminimalisasi konflik antar instansi sektoral, masyarakat bisnis, akademisi, pengguna air, dan pemilik lahan, pemilik kepentingan wisata, dan masyaiakat secara umum.
I I . Misi Dewan Sumberdaya Air Misi Dewan Sumberdaya A i r D A S Citanduy adalah mengembangkan dan mengimplementasikan rencana induk pengelolaan {management p l a n ) yang mengakomodir nuansa lokal DAS Gtanduy berdasarkan proses kolaborasi dan kemitraan publik - masyarakat dan swasta. Rencana induk D A S Citanduy akan memfokuskan upaya pemohatan D A S serta manfaatnya bagi kesehatan ekonomi dan masalah keamanan masyarakat, serta membuat rekomendasi tindakan-tinLkakan yang diperlukan untuk mewujudkannya.
III. Arahan Pembentukan Devvan Sumberdaya Air Dewan Sumberdaya diperlukan:
Kegiatan-kegiatan yang mendorong perbaikan kondisi DAS Citanduy dimaksud meliputi:
1.
• Mendorong peran serta dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam memperbaiki kesehatan DAS.
2.
Air
DAS
Citanduy
Untuk mengevaluasi d u n n w m a i i a m i kondisi kini dan history s u c d > e r d a v a a l a m DAS Citanduy. Untuk menjadi wab.ana Iwgi upaya kolaboratif dalam rangka menyeimbangkan kepentingan-kepentingan antar pihak yang senantiasa berubah dan ssling bersaing
Proyek D e s e n t r j l k d s i PenReloIaan dan S i s l e m T * U P a m o n g S u m b e r d a y a A U m { D r c t i i l r a l i z e d N n t i i r a l Resources
M n i ; i i g f i i i n : t a n d C o i v r j i . . " " . ; ' Su.slfiii):
K a s u s CoiKiiroir F o o l R e s o i t r c t s I . V i r a i i A l l t a i i S i - n g i j ! C i l a n d u y
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Gtanduy: JYoses, Kendala Dan Pembelajaran utamanya antara generasi sekarang dan generasi masa depan, serta yang menv'ediakan perlindungan dan pengkayaan Sumber Daya Air DAS yang ada. 3. Untuk memperbaiki ekosistem DAS yang rusak dan meiindunginya di masa depan agar terjamin pemanfaatannya oleh manusia, sehingga selaras dengan kepentingan vegetasi dan satwa liar yang mengandalkan ekosistem DAS sebagai tempat hidupnya. 4. Untuk mendorong terciptanya tata pengelolaan DAS yang sekaligus bisa menjaga kepemilikan pribadi, sumberdaya alam, dan kesehatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. 5. Untuk meningkatkan upaya edukasi individu, kelompok, organisasi, atau lembaga dengan informasi terbaru tentang fungsi dan pola pengelolaan DAS Citanduy, 6. Untuk memungkinkan keluwesan operasional implementasi pengelolaan kawasan DAS dalam rangka melindungi kepemilikan publik, perorangan, atau sumberdaya alam saat banjir atau air pasang. rV. Tujuan Pembentukan Dewan Sumberdaya Air A.
Menjadi wadah kerjasama dalam menghasilkan dan melaksanakan keputusam keputusan yang disepakati para pemangku kepentingan. Ini dicapai dengan:
1,
Meneiptakan kemitraan antar jenjang pemerintahan, antar pemangku kepentingan sektoral, sebagai landasan kolaborasi dalam pelaksanaan rencana tindak yang sudah disepakati bagi perlindungan, dukungan, dan pengkayaan kesehatan ekonomi dan ekologi DAS Citanduy. Kemitraan semacam itu difokuskan untuk menghasilkan upaya penyelesaian masalahmasalah berikut: • Kualitas dan kuantitas pasokan (supplai) air, untuk pertanian, domestik dan industri • Jaminan kepastian pasokan air • Memperkaya nilai habitat alami dan nilai sumberdaya akuatik • Mengintegrasikan kegiatan ekonomi termasuk rekreasi dan proses-proses perencanaan pemanfaatan lahan di kawasan DAS Citanduy lainnya • Mengurangi resiko bencana kebakaran • Mengurangi resiko kerusakan banjir terhadap milik umum atau pribadi • Memastikan keamanan publik. Pemecahan manajerial atas issu di atas bisa terwujud dalam bentuk proyek demonstrasi atau lokakarya untuk diseminasi pengetahuan dan penyadaran masyarakat
2.
3.
Menyediakan input dan panduan bagi semua usulan tindakan yang bisa berdampak'positif pada DAS Citanduy. Fungsi Dewan Sumberdaya Air semacam ini bisa menjadi sounding board bagi usulan kegiatan instansi atas kawasan DAS Citanduy. Untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan dalam mewujudkan misijarahan serta tujuart proyek atau program pengelolaan terpadu DAS.
B. Tujuan Saat Ini 1. Dengan keterlibatan para pemangku kepentingan Dewan Sumberdaya Air mengembangkan dan secara terus menerus mengidentifikasi dan memperbarui issu kritis DAS yang akan menjadi agenda kerja Dewan Sumber Daya Air DAS Citanduy dar^ waktu ke waktu. Daftar itu saat ini bisa meliputi, namun bisa tak terbatas pada masalah 'berikut; - Masalah sumberdaya air di sepanjang DAS: kekeringan dan banjir - Kualitas habitat akuatik di sepanjang aliran dan muara Segara Anakan - Pengelolaan arus banjir - Erosi dan sedimentasi - Konstruksi jalan, bangunan umum dan pemeliharaannya - Tata guna lahan - Tata guna lahan dikoridor sungai - Pertanian, peternakan, dan penebangan kayu di kawasan DAS Citanduy - Wisata air, riparian, dan penggunaan rekreasi lain - Keamanan masyarakat 2.
3.
4. 5.
6.
Bekerja dengan pemangku kepentingan yang sesuai dalam mengorganisir data yang ada atau data dasar yang relevan dengan masalah sumberdaya saat ini. Mengembangkan pemahaman tentang hubungan interaktif yang alamiah antara proses yang terjadi di DAS dan proses pengambilan keputusan tentang masalah sumberdaya yang ada. Menyusun tujuan kerja dari setiap issu kritis yang teridentifikasi. Mengembangkan kajian yang merangkum kecenderungan histori, hubungan saling keterkaitan yang penting, kondisi base line saat ini, dan tujuan kerja dari masing-masing issu. Memfasilitas pengembangan kerjasama pemetaan lengkap DAS (berbasis pendekatan GIS) untuk mendukung kegiatan c i DAS Citanduy.
Proy*k 0Ksenlralis4si r e n g c l D l J d i n S i s t e m T J I J p4monf> S u m h e r d j y a A l a m { D e c r i i t r n l i z e d N i i t u r a l Resources
Miumgetiient a n d Governance Systeai):
Kasus C o i i n i i o i i P o o l R e s o i n v e s Daeiah Aliran Sungai a t a n d u y
T
53
Pembentukan Wadah Pengelolaan Bersama Sumberdaya Air Das Citanduy: Proses, Kendala Dan Pembelajaran
C. Tujuan untuk Kondisi ke Depan 1.
Mengembangkan, termasuk merevisi secara periodik, kondisi masa depan yang diinginkan untuk tiap issu kritis relevan di kawasan DAS Citanduy berdasarkan data dan ilmu saat ini yang tersedia.
2.
Bekerja ke arah pengembangan parameter ambang yang terukur untuk tiap issu kritik yang relevan yang bisa dipakai sebagai acuan dalam membuat penilaian apakah kondisi DAS Citanduy bisa memenuhi, tidak memenuhi atau hanya secara marjinal memenuhi kondisi masa depan yang diinginkan.
3.
Secara berlanjut mengidentifikasi sumberdaya mana yang kondisinya belum memenuhi, masih bisa ditingkatkan, atau dianggap tak akan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan. Juga mengidentifikasi sumberdaya yang punya potensi yang masih mungkin dipakai sebagai upaya tindakan, atau praklek pengelolaan terbaik bagi pemecahan atau perbaikan kondisi sumberdaya
4.
Mendukung implementasi peningkatan kualitas DAS, dan praktek pengelolaan terbaik (Best Management Practices), agar semua bisa dimanfaatkan bagi kondisi masa depan DAS yang dicanangkan bagi tiap-tiap issu sumberdaya yang ada.
5.
6.
Menyediakan forum pemangku kepentingan dalam mengkaji kritis setiap usulan proyek, upaya perencanaan yang sedang berjalan, dan tindakan yang bisa mempengaruhi issu umum maupun khusus sumberdaya DAS. Berikutnya, bila konsensus bisa dicapai, menyediakan input baik formal maupun informal bagi pengaju proyek atau instansi instansi utama. Mendukung kegiatan pengumpulan data yang berlangsung saat ini dan akan relevan dengan issu yang tengah dihadapi.
Rencana Pengelolaan DAS dan Petunjuk Implementasi yang dikembangkan di bawah nota kesepahaman ini oleh Dewan Sumberdaya Air DAS Citanduy, tidak akan bertentangan dengan tugas pokok instansi atau kewajiban dan kewenangan hukum para penanda-tangannya, termasuk di sini kewajiban dan kewenangan yang tertera di dalam kontrak, lisensi, perijinan, regulasi dan staluta tertentu. V. Deskripsi Wilayah Fokus D A S Citanduy
Wilayah fokus Daerah Aliran Sungai Gtanduy adalah kawasan sepanjang aliran Sungai Citanduy yang secara administratif meliputi Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Glacap.
V I . Partisipasi masyarakat Nota ini adalah bentuk partisipasi publik untuk memungkinkan bahwa semua kegiatan pengelolaan maupun penguasahaan DAS Citanduy benar-benar mencerminkan adanya konsensus oleh semua pemegang kepentingan dalam proses identifikasi dan implementasi tujuan pengelolaan DAS. V I L Keanggotaan Perwakilan dan Jumlah Keanggotaan Prinsip utama dalam keanggotaan dewan sumberdaya air ini adalah keterwakilan semua pemegang kepentingan. Asas keterwakilan harus dijabarkan dalam aturan keanggotaan sedemikian rupa sehingga secara organisatoris dalam jangkauan yang terkelola {manageable). Prinsip manageablity menyarankan bahwa anggota benar-benar bisa mewakili tetapi dalam jumlah yang terbatas. Agar maksud ini tercapai keterwakilan harus genuinev yang berarti besar dan kesungguhan kepentingan terhadap sumberdaya air harus bisa dibuktikan. Untuk memenuhi prinsip-prinsip diatas diperlukan landasan yang bisa diterima semua pihak. Landasan kelembagaan yang paling bisa diterima adalah Undang-undang sumberdaya air Nomor 7 Tahun 2004.. Kalau ini diterima, maka panduan yang perlu dipegang adalah bahwa ^keterwakilan pihak pemerintah dan pihak non pemerintah bersifat proporsional. Dari pihak pemerintah paling tidak ada 11 sektor yang mempunyai kepentingan dengan sumberdaya air, Kalau wakil sektoral ini perlu diwakili satu anggota, maka untuk 5 wilayah kabupaten - kota sendiri sudah ada 55 orang wakil pemerintah. Kalau asas proporsional ditafsirkan bahwa wakil non pemerintah berjumlah seimbang maka diperlukan minimal sejumlah 55 orang wakil yang mewakili. Secara organisatoris jumlah ini cukup besar, kalau dibandingkan jumlah ideal keanggotaan dewan, dari lesson learn dari kasus Iain, jumlah anggota sebaiknya maksimal 50 orang. Untuk mengatasi itu perlu diperlukan pendekatan kuota dan prioritas. Pendekatan kuota berarti perlu adanya plafon jumlah yang terlebih dahuku disepakati oleh semua pihak. Pendekatan prioritas
Troyek D e S f ntrdlisdsi TengeloUait d a n S i s t e m T a l a Pamong S u m b e r d a y a A l a m { D e c e n t m l i z e d N i i t u r a i Resources
Mmitigeineut a n d Gooenutiice
K a s u s C a n i i i i o i i F o o l Resources
Syslaii):
Daerah Aliran Sungai Gtanduy
