PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU. maduranews.blogspot.com

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

maduranews.blogspot.com I.

Pendahuluan Semenjak 10 Juni 2010, Pulau Madura “tersambung” dengan Pulau Jawa. Tepatnya disambungkan oleh jembatan yang diberi nama “Suramadu”, dengan kaki jembatan berada di Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Kehadiran jembatan ini adalah cermin kesungguhan upaya untuk melaksanakan pemerataan pembangunan. Lebih dari itu, Jembatan Suramadu diharapkan juga menjadi katalisator percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Madura. Oleh karenanya, kehadiran Jembatan Suramadu tentu saja tidak cukup dengan memaknainya sebagai sarana transportasi belaka. Adalah sangat penting untuk diupayakan fungsinya sebagai prasarana percepatan pembangunan di segala bidang. 1 Jembatan Suramadu memang bukan hanya sekedar bangunan yang ditujukan untuk memperlancar arus transportasi. Lebih dari itu, kehadirannya ditujukan sebagai pemantik bagi upaya percepatan pembangunan di kawasan Surabaya dan Madura. Sehingga, setelah bangunan jembatan usai, tidak berarti usai pula tugas meraih cita-cita mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya, pesan penting itu kemudian ditangkap Pemerintah Pusat yang kemudian membentuk Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya–Madura ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2008. Latar belakang ditetapkannya Peraturan Presiden ini adalah untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya-Madura secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu serta untuk menetapkan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya-Madura. Kemudian dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan dan mempercepat operasionalisasi kegiatan pengembangan wilayah Surabaya-Madura

1

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Profil Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), xxx, Surabaya, xxx

Tulisan Hukum/ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Sub Bagian Hukum dan Humas

Page 1

sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, dilakukan beberapa perubahan pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009, yaitu perubahan terkait pengaturan Badan Pelaksana dan hubungan kelembagaan. II.

Permasalahan 1. Bagaimanakah latar belakang dibentuknya BPWS? 2. Apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari BPWS?

III.

Pembahasan A. Latar Belakang Pembentukan BPWS Kronologi pembentukan BPWS berkaitan erat dengan pembangunan Jembatan Suramadu. Membahas mengenai BPWS haruslah diawali dengan kronologi pembangunan Jembatan Suramadu terlebih dahulu. 1. Pembangunan Jembatan Suramadu Jembatan Suramadu adalah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia. Dengan panjang 5.438 m, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari tiga bagian yaitu jalan layang (causeway), jembatan penghubung (approach bridge), dan jembatan utama (main bridge) 2. Sejarah jembatan ini dimulai sekitar tahun 1960, pada saat Prof. Dr. Sedyatmo (alm), yang dikenal sebagai ahli konstruksi dan penemu konstruksi cakar ayam menyampaikan ide penyatuan nusantara dengan dibangunnya tiga jembatan besar, yakni Jembatan Selat Sunda, Selat Bali dan Selat Madura 3. Ide Prof. Sedyatmo kala itu mendapat respon positif. Sebagai tindak lanjut, tahun 1965 dibuatlah uji coba desain jembatan Sumatera – Jawa (Jembatan Selat Sunda) yang dibuat di ITB. Gagasan Jembatan Suramadu kemudian dikembangkan lagi oleh Muhammad Noer pada saat menjabat Gubernur Jatim pada 1970-an. Pada Februari 1986, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertemu dengan delegasi dari perusahaan perdagangan Jepang. Kemungkinan kerja sama proyek-proyek di Indonesia pun dibahas, termasuk merealisasikan ide jembatan antar pulau itu. Pada tanggal 14 Desember keluar Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura. Dengan Keputusan Presiden ini proyek Pembangunan Jembatan Suramadu dan Pengembangan Kawasan dikukuhkan sebagai proyek nasional 4.

2

Jembatan Nasional Suramadu, http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Nasional_Suramadu, diakses 15 Desember 2013, pukul 09.50 WIB. 3 Sosok Dibalik Suksesnya Suramadu, Surabaya Post Online, 11 Agustus 2012, http://www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id=a94a24eb35531442484861273b55d52c&jenis=c81e728 d9d4c2f636f067f89cc14862c, diakses 15 Desember 2013, pukul 10.05 WIB. 4 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Op.Cit, hlm.16 Tulisan Hukum/ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Sub Bagian Hukum dan Humas

Page 2

Walau telah dicanangkan secara resmi, pembangunan jembatan ini mendapat banyak halangan dan rintangan. Muncul berbagai kontroversi tentang manfaat dan dampak negatif jika Jembatan Suramadu diwujudkan. Meski dampak positif jauh lebih besar, berbagai kontroversi sempat membuat rencana Jembatan Suramadu kembali mengambang 5. Pada tahun 2001, Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Jawa Timur, dimana tujuan utama dari pertemuan ini adalah membahas tindak lanjut pembangunan Jembatan Suramadu yang tertunda. Pada 11 Oktober 2001, Gubernur Jawa Timur mengirimkan Surat Nomor 602/1746/201/2001 dan Nomor 602/2332/201.3/2001 tanggal 26 November 2001 ke Presiden. Dengan kedua surat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan permohonan inisiasi pelaksanaan pembangunan Jembatan Suramadu dan pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembangunan Jembatan SurabayaMadura. Langkah ini dijawab oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Menteri Negara Ristek/Keala BPPT kepada Presiden RI Nomor 07/M/I/2002 tanggal 23 Januari 2002 perihal Inisiasi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Suramadu yang menyatakan dukungan penuh atas langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 6. Tahun 2003, pembangunan Jembatan Suramadu memasuki babak baru dengan peresmian awal pembangunan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Agustus 2003 dan diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni 2009 7. 2. Latar Belakang Pembentukan BPWS Jembatan Suramadu merupakan lambang kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam mendukung pengembangan wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah Madura. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan akan mendorong percepatan pengembangan sosial ekonomi dan tata ruang wilayah-wilayah tertinggal yang ada di Pulau Madura. Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut diatas, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 8. Dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, disebutkan bahwa penetapan BPWS dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. Optimalisasi pengembangan wilayah Surabaya - Madura sebagai pusat pengembangan perekonomian Jawa Timur, perlu dilakukan langkahlangkah strategis untuk mengelola wilayah Surabaya - Madura secara terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu; b. Untuk mempercepat pengembangan wilayah Surabaya - Madura, diperlukan pengaturan secara khusus, termasuk pembentukan kelembagaan 5

Ibid, hlm. 17 Ibid, hlm.19 7 Jembatan Nasional Suramadu, http://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan_Nasional_Suramadu, diakses 15 Desember 2013, pukul 09.50 WIB. 8 Latar Belakang, http://bpws.go.id/index.php/profile/latar-belakang, diakses 16 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 6


Page 3

yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Surabaya - Madura; Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pengembangan wilayah Surabaya – Madura (Suramadu), dibentuklah BPWS, yang untuk selanjutnya disebut Badan Pengembangan Suramadu. Wilayah Suramadu yang dimaksud mencakup wilayah Surabaya, Pulau Madura dan sekitarnya. Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan dalam wilayah-wilayah kedua sisi ujung Jembatan Surabaya – Madura, termasuk aset yang digunakan dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan tersebut, diserahkan dan dialihkan kepada BPWS oleh Tim Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008. Peraturan perundang-undangan ini kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura untuk lebih mendukung peningkatan kinerja BPWS didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana termaksud didalam peraturan perundangan tersebut diatas 9. BPWS sendiri baru bekerja secara aktif pada tahun 2011. Hal ini terkait ketersediaan anggaran yang baru turun mulai tahun 2011 10.

B. Tugas Pokok dan Fungsi BPWS Dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPWS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPWS sendiri terbagi atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. 1. Dewan Pengarah Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Dewan Pengarah terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ketua Pelaksana : Menteri Pekerjaan Umum Harian merangkap anggota Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum Anggota : 1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Perhubungan; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Komunikasi dan Informatika; 9

Latar Belakang, http://bpws.go.id/index.php/profile/latar-belakang, diakses 16 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. Idha Saraswati W Sejati, Dibentuk 2010, BPWS Baru Bekerja 2011, Kompas.com, 18 Juli 2011, http://regional.kompas.com/read/2011/07/18/17583717/Dibentuk.2010..BPWS.Baru.Bekerja.2011, diakses 17 Desember 08.30 WIB. 10


Page 4

5. 6. 7.

Menteri Perdagangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 11. Gubernur Provinsi Jawa Timur. Tugas dari Dewan Pengarah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008, yaitu: a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu; b. mensinkronkan kebijakan instansi-instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengembangan wilayah Suramadu; c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengembangan wilayah Suramadu sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Dewan Pengarah melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah Suramadu secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden. Selanjutnya, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 mengatur kewenangan Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: a. meminta penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan wilayah Suramadu; b. meminta masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan pihak lain yang dipandang perlu. 2. Badan Pelaksana Uraian tugas dan fungsi Badan Pelaksana (Bapel) BPWS beserta susunan organisasinya diatur lebih lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor : 01/Per/BpBpws/XI/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Pasal 2 Peraturan Kepala Bapel BPWS menyebutkan Bapel BPWS mempunyai tugas: a. menyusun rencana induk dan rencana kegiatan pengembangan sarana dan prasarana serta kegiatan pengembangan wilayah Suramadu; b. melaksanakan pengusahaan Jembatan Tol Suramadu dan Jalan Tol Lingkar Timur (Simpang Juanda-Tanjung Perak) melalui kerjasama dengan Badan Usaha pemenang pelelangan pengusahaan jembatan tol dan jalan tol dimaksud; c. melaksanakan pengusahaan pelabuhan peti kemas di Pulau Madura; Tulisan Hukum/ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Sub Bagian Hukum dan Humas

Page 5

d. membangun dan mengelola: 1) wilayah kaki Jembatan Surabaya-Madura yang meliputi : a) Wilayah di sisi Surabaya +/- 600 Ha (enam ratus hektar), dan b) Wilayah di sisi Madura +/- 600 Ha (enam ratus hektar). 2) kawasan khusus di Pulau Madura seluas +/- 600 Ha (enam ratus hektar) dalam kesatuan dengan wilayah pelabuhan peti kemas dengan perumahan dan industri termasuk jalan aksesnya. e. menerima dan melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang dari Pemerintah Pusat; f. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah; g. mengembangkan sistem pelayanan untuk urusan perizinan di wilayah Suramadu; h. melakukan fasilitasi dan stimulasi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur, antara lain dalam: 1) pembangunan jalan akses menuju Jembatan Tol Suramadu, baik di wilayah sisi Surabaya maupun di wilayah sisi Madura; 2) pembangunan jalan pantai utara Madura (Bangkalan-Sumenep); 3) pembangunan jalan lintas selatan Madura (Bangkalan-Sumenep); 4) pembangunan jalan penghubung pantai utara Madura dengan lintas selatan; 5) pembangunan infrastruktur perhubungan antar wilayah kepulauan; 6) pengembangan sumber daya manusia dalam rangka industrialisasi di Pulau Madura; dan 7) penyediaan infrastruktur air baku, air minum, sanitasi, energi, dan telekomunikasi di wilayah Suramadu. i. melakukan tugas lain terkait dengan pengembangan wilayah Suramadu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pengarah. Pasal 3 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bapel BPWS menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan wilayah Suramadu secara efektif dan efisien; dan b. pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah Suramadu secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, berkoordinasi dengan Dewan Pengarah, dan Pemerintah Daerah setempat melalui Gubernur Jawa Timur. Tugas dan fungsi ini dibagi dan diuraikan lagi dalam jajaran jabatan yang melekat pada struktur organisasi Bapel BPWS. Susunan organisasi Bapel BPWS diatur dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari: a. Kepala Badan Pelaksana Kepala Bapel BPWS mempunyai tugas 11: 1) memimpin Bapel BPWS dalam penanganan tugas-tugas pengembangan wilayah Suramadu; 2) menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Rencana Kerja Bapel BPWS; 11

Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor : 01/Per/BpBpws/Xi/2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Pasal 5 Tulisan Hukum/ BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur/Tim UJDIH-Sub Bagian Hukum dan Humas

Page 6

3) menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Suramadu; 4) menetapkan kebijakan koordinasi antar lembaga; 5) menandatangani dokumen kerjasama dan perjanjian dengan pihak lain atas nama Bapel BPWS; dan 6) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bapel BPWS kepada Presiden melalui Dewan Pengarah dalam bentuk laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir atau sewaktu-waktu jika diperlukan. b. Wakil Kepala Badan Pelaksana Wakil Kepala Bapel BPWS mempunyai tugas 12: 1) Mewakili dan membantu koordinasi pelaksanaan tugas Kepala Bapel BPWS dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; 2) Membantu Kepala Bapel BPWS dalam koordinasi tugas-tugas Sekretaris dalam bidang hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat, pengawasan internal serta Deputi Bidang Pengendalian dalam bidang keamanan dan keselamatan; 3) fasilitasi penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bapel BPWS kepada Dewan Pengarah; dan 4) melaksanakan tugas yang dilimpahkan atau didelegasikan langsung oleh Kepala Bapel BPWS. c. Sekretaris Badan Pelaksana Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat 13. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi 14: 1) penerimaan pelimpahan kewenangan dari Kepala Bapel BPWS dalam mengusulkan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN; 2) pembinaan tertib administrasi sistem keuangan pelaksanaan anggaran kegiatan dari sumber APBN dan sumber lainnya; 3) pengkoordinasian usulan anggaran kegiatan unit kerja dalam lingkungan Bapel BPWS; 4) perumusan rencana strategis dan kebijakan umum di bidang sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat; 5) pengkoordinasian pelaksanaan rencana strategis dan kebijakan di bidang umum, sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat; 6) pelaksanaan hubungan kerja di bidang sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat; 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan rencana strategis dan kebijakan di bidang sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan kelembagaan daerah dan komunitas masyarakat; 8) pengumpulan dan analisis data serta penyediaan informasi; 12

Ibid, Pasal 6 ayat (2) Ibid, Pasal 7 ayat (2) 14 Ibid, Pasal 8 13


Page 7

9) penyiapan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Bapel BPWS kepada Dewan Pengarah; dan 10) pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). d. Deputi Bidang Perencanaan Deputi Bidang Perencanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyusun, dan melaksanakan kebijakan umum di bidang perencanaan dan program, perencanaan teknis dan pembiayaan, serta pengembangan investasi, promosi, dan fasilitasi sistem perizinan 15. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi 16: 1) Perumusan visi, misi, dan rencana aksi Bapel BPWS; 2) Perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan dan program, perencanaan teknis dan pembiayaan serta pengembangan investasi, promosi, dan fasilitasi sistem perizinan; 3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan umum di bidang perencanaan dan program, perencanaan teknis, dan pengembangan investasi, promosi, dan fasilitasi sistem perizinan; 4) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang perencanaan dan program, perencanaan teknis, dan pengembangan investasi, promosi, dan fasilitasi sistem perizinan; 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pelaksanaan kebijakan umum di bidang perencanaan dan program, perencanaan teknis, dan pengembangan investasi, promosi, dan fasilitasi sistem perizinan. e. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penyiapan kawasan, pengendalian pembangunan prasarana dan bangunan gedung, serta pengendalian operasi dan pemeliharaan 17. Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi 18: 1) pemantauan implementasi dan evaluasi visi, misi, dsn rencana aksi Bapel BPWS; 2) perumusan kebijakan umum di bidang penyiapan kawasan, pengendalian pembangunan prasarana dan bangunan gedung, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; 3) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penyiapan kawasan, pengendalian pembangunan serta pengendalian operasi dan pemeliharaan; 4) pengkoordinasian penanggulangan gangguan keamanan dan keselamatan pengoperasian; dan

15

Ibid, Pasal 26 ayat (2) Ibid, Pasal 27 17 Ibid, Pasal 41 ayat (2) 18 Ibid, Pasal 42 16


Page 8

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penyiapan kawasan, pengendalian pembangunan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan. f. Staf Ahli Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah 19: 1) Staf Ahli Bidang Pelaksana Sistem Pengedalian Intern Staf Ahli Bidang Pelaksana Sistem Pengendalian Intern mempunyai tugas melaksanakan telaahan pelaksanaan tugas Bapel BPWS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 20. 2) Staf Ahli Bidang Pembinaan Penataan Manajemen Staf Ahli Bidang Pembinaan Penataan Manajemen mempunyai tugas melaksanakan telaahan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan manajemen dalam upaya peningkatan pelaksanaan manajemen di lingkungan Bapel BPWS 21. IV.

Penutup Pembangunan dan penyelesaian Jembatan Suramadu merupakan tanda keseriusan pemerintah dalam mengembangkan wilayah Suramadu. Pembangunan ini merupakan wujud tindak lanjut upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan secara merata di kawasan Suramadu. Untuk mempercepat pengembangan wilayah Suramadu, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah Suramadu. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya BPWS. BPWS terbagi atas Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tugas Dewan Pengarah lebih menitikberatkan kepada pengarahan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Bapel BPWS memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. Bapel BPWS juga bertugas untuk stimulasi pembangunan infrastruktur untuk wilayah Suramadu secara keseluruhan. Dalam hal ini Bapel BPWS melakukan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian/LPNK lain, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), maupun swasta/masyarakat di wilayah Madura 22.

Daftar Pustaka: Peraturan Perundang-Undangan 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura. 19

Ibid, Pasal 56 Ibid, Pasal 57 21 Ibid, Pasal 58 22 Latar Belakang, http://bpws.go.id/index.php/profile/latar-belakang, diakses 16 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 20


Page 9

2.

3.

Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Nomor : 01/Per/Bp-Bpws/XI/2011 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Profil Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), xxx, Surabaya, xxx

Internet 1. http://id.wikipedia.org, Jembatan Nasional Suramadu 2. www.surabayapost.co.id, Sosok Dibalik Suksesnya Suramadu, 11 Agustus 2012. 3. http://bpws.go.id 4. http://regional.kompas.com, Dibentuk 2010, BPWS Baru Bekerja 2011, 18 Juli 2011.


Page 10

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU. maduranews.blogspot.com

Recommend Documents