BADAN N NASIONAL PENGELOLA P PERBATASA AN REPUBLLIK INDONES SIA P PERATURAN BADAN B NASIONAL PENGE ELOLA PERB BATASAN 011 NOMOR 2 TAHUN 20 TENTANG RENCANA IND DUK PENGELO OLAAN BATA AS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBA ATASAN TAH HUN 2011 – 2014 2 DENGAN RAHMATT TUHAN YANG MAHA ESA A P PERBATASA AN, BADAN NASIONAL PENGELOLA Menimban ng : a. bahwa dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, nergitas, dan sinkronissasi rencana a dari berbagai sin sek ktor, dunia usaha u dan masyarakat m d dalam meng gelola battas wilayah h negara dan kawa asan perbattasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan da an penanggung jawab pelaksanaannya, r indu uk pengelola aan batas wilayah perlu disusun rencana gara dan kaw wasan perba atasan; neg b. bahwa rencana a induk peng gelolaan bata as wilayah ne egara n perbatasa an membe erikan inforrmasi dan kawasan engenai ara ah pengemb bangan, keb bijakan, stra ategi, me tah hapan pela aksanaan, dan kebu utuhan pro ogram pengelolaan batas wilayyah negara a dan kaw wasan perbatasan; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Pe eraturan Presiden No omor 12 Tahun T 2010 0 tentang Badan Nassional Pengelola Perb batasan, mengamanatka an kepada Badan B Na asional Peng gelola Perb batasan unttuk meneta apkan ren ncana induk k untuk dija adikan pedo oman pelak ksana 1
teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dilakukan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 20112014; Mengingat
2
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar; 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 20112025; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011 – 2014.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional. 5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2011-2014 selanjutnya disebut Rinduk 2011-2014 adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. 6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 4
7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. 8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. 9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 10.Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 11.Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 2 Rinduk 2011-2014 memuat: a. visi, misi, tujuan dan prinsip dasar; b. arah kebijakan, strategi dan program; dan c. kaidah pengelolaan. Pasal 3 Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 difokuskan pada prioritas: a. penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara; 5
b. peningkatan upaya pertahanan, keamanan, serta penegakan hukum; c. peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan; d. peningkatan pelayanan sosial dasar; dan e. penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi. Pasal 4 Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; c. rencana tata ruang di kawasan perbatasan; d. desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; e. kondisi perbatasan negara; dan f. Isu strategis pengelolaan perbatasan. Pasal 5 Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan: a. pedoman penyusunan rencana kerja kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; b. pedoman penyusunan Renaksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; c. Instrumen untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinergitas, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha dan masyarakat dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan berdasarkan kerangka waktu, lokasi, sumber pendanaan dan penanggung jawab pelaksanaannya; d. pedoman dalam menyusun sistem dan prosedur pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 6
Daerah, masyarakat dan pembiayaan lain-lain yang sah secara efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; e. informasi arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan f. acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Pasal 6 Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus berpedoman pada Rinduk 2011-2014. Pasal 7 Dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga non kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus mendapat persetujuan dari BNPP, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pasal 8 (1) Rinduk 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: a. pendahuluan; b. kondisi perbatasan negara; c. isu strategis pengelolaan perbatasan; d. visi, misi, tujuan dan prinsip dasar; e. arah kebijakan, strategi dan agenda prioritas; f. kaidah pengelolaan; dan g. penutup. 7
(2) Rinduk 2011-2 2014 sebaga aimana dima aksud pada ayat (1) dan Matrik ks roadmap pengelolaa an batas wilayah neg gara dan kawasan k pe erbatasan te ercantum dalam d Lam mpiran I dan Lampiran II Peraturan Ba adan ini. al 9 Pasa ni mulai berlaku pada tanggal ditetap pkan. Peraturan Badan in s orang g mengetahu ui, pengundangan Peraturan Agar setiap Badan Nasional Pengelola Perbatasa an ini de engan penem mpatannya da alam Berita Negara N Repu ublik Indonessia. Diteta apkan di Jak karta pada tanggal 7 Januari 2011 1 BADA AN NASIONA AL PENGELOLLA PERBATA ASAN K KEPALA, ttd GAMA AWAN FAUZI Diundangk kan di Jakarta a pada tangg gal 1 Februari 2011 MENTERI HUKUM H DAN HAK ASASI MANUSIA M REPU UBLIK INDONESIA, ttd PATTRIALIS AKB BAR EGARA REPUBLIK INDONE ESIA TAHUN 2011 NOMO OR 45 BERITA NE Saliinan sesuai aslinya a A BIRO PEREN NCANAAN, KERJASAMA, K DAN HUKUM M KEPALA BA ADAN NASIO ONAL PENGELLOLA PERBA ATASAN
SUGENG HARIIYONO
8
9
10
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa Batu Berhanti, Nongsa
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan
Berhala Berhala Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Liki, Bepondi, Bras, Fanildo, Miossu, Fani, Budd, Jiew Fani, Budd, Jiew
Simuk, Wunga Simuk, Wunga
Sibarubaru, Sibarubaru, Sinyaunyau, Sinyaunyau, Mega Mega Enggano Enggano Batu Kecil Batu Kecil
Deli Deli Manuk, Manuk, Nusakambangan Nusakambangan
Sophialouisa Sophialouisa Panehan, Sekel, Panehan, Sekel, Barung Barung
Dana (ada 2), Batek, Dana (ada 2), Batek, Alor, Mangudu, Liran Alor, Mangudu, Liran Wetar, Kisar, Leti, Wetar, Kisar, Leti, Meatimiarang Meatimiarang
Masela, Selaru, Batarkusu, Masela, Selaru, Batarkusu, Asutubun, Larat, Batu Asutubun, Larat, Batu Goyang, Enu, Karang, Goyang, Enu, Karang, Kultubai Selatan, Kultubai Kultubai Selatan, Kultubai Utara, Panambulai, Karaweira, Utara, Panambulai, Karaweira, Ararkula, Laag, Kolepon Ararkula, Laag, Kolepon
Peta Ilustrasi Letak 92 Pulau Kecil Terluar (PPKT)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
•
•
•
27
•
•
•
28
•
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-
-
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
1.
2.
209
3.
5.
6.
7.
4.
210
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
211
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
212
15.
16.
1.
213
214
215
SINERGITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
di jabarkan
masukan
diacau
masukan
diacu
Grand Design 2011-2025 Rencana Induk 2011-2014
RKP
di jabarkan
diacau
diacau
masukan
RPJP 2005 -2025 RPJM 2010 -2014
Rencana Aksi 2011 (Tahunan)
PELAKSANAAN (dalam) koordinasi BNPP
Evaluasi Pelaksanaan Tahunan
216
217
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
218
3(1'$1$$1 (1'$1$$1
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
* 3(18783 3(18783 'DHUDK SHUEDWDVDQ GLWHWDSNDQ VHEDJDL NDZDVDQ VWUDWHJLV QDVLRQDO NDUHQD NHEHUDGDDQQ\D VDQJDW VWUDWHJLV GDODP PHQMDJD NHXWXKDQ 1.5, 1DPXQ QLODL VWUDWHJLV LQL EHOXP GLVLNDSL GHQJDQ WHSDW 3DUDGLJPD VHODPD LQL PHQHPSDWNDQ ZLOD\DK SHUEDWDVDQ VHEDJDL KDODPDQ EHODNDQJ GHQJDQ SHQGHNDWDQ VHFXULW\ OHELK GRPLQDQ GLEDQGLQJNDQ GHQJDQ SURVSHULW\ $NLEDWQ\D WLPEXO EHUEDJDL SHUPDVDODKDQ GL NDZDVDQ SHUEDWDVDQ EDLN GDUL VLVL GHOLPLWDVL GDQ GHPDUNDVL EDWDV QHJDUD SHUWDKDQDQNHDPDQDQ GDQ KXNXP NRQGLVL SHUHNRQRPLDQNRQGLVLVRVLDOEXGD\DPDXSXQNHOHPEDJDDQ 8QWXN PHQJDWDVL SHUVRDODQ GL SHUEDWDVDQ SHPHULQWDK WHODK PHQJXSD\DNDQEHUEDJDLNHELMDNDQ6DODKVDWXQ\DDGDODKSHPEHQWXNDQ %133 VHEDJDL OHPEDJD \DQJ NKXVXV PHQJHOROD EDWDV ZLOD\DK QHJDUD GDQ NDZDVDQ SHUEDWDVDQ \DQJ GLLNXWL GHQJDQ SHQ\XVXQDQ 5HQFDQD ,QGXN 3HQJHORODDQ %DWDV :LOD\DK 1HJDUD GDQ .DZDVDQ 3HUEDWDVDQ 5HQFDQDLQGXNLQLPHPLOLNLNHGXGXNDQ\DLWX VHEDJDLDFXDQ XWDPD %133 GDODP PHODNXNDQ NRRUGLQDVL YHUWLNDO GDQ KRUL]RQWDO GDQ GDODP PHQ\XVXQ UHQFDQD DNVL 5HQFDQD ,QGXN LQL PHUXSDNDQ SHQMDEDUDQ ULQFLGDULDUDKDQNHELMDNDQVWUDWHJLGDQSURJUDP\DQJWHODKGLWHWDSNDQ GDODP 575:1575 .DZDVDQ 6WUDWHJLV 3HUEDWDVDQ 53-31 VHUWD 53-01 GDQ VHEDJDL DFXDQ EDJL ./ 3HPHULQWDK 3URYLQVL GDQ 3HPHULQWDK .DEXSDWHQ GDODP PHQ\XVXQDQ GRNXPHQ SHUHQFDQDDQ SHPEDQJXQDQMDQJNDPHQHQJDKGDQWDKXQDQ 219
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
BADAN NASIONAL PENGELOLA P P PERBATASAN N KEPALA, ttd GAMA AWAN FAUZI
Salinan sesuai aslinya KEPALA A BIRO PEREN NCANAAN, KERJASAMA, DAN HUKUM M BA ADAN NASIO ONAL PENGELLOLA PERBA ATASAN
SU UGENG HARIIYONO
220
LAMPIRAN II : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR : 2 TAHUN 2011 TANGGAL : 7 JANUARI 2011
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 ‐ 1014 PENGELOLAAN BATAS DARAT STRATEGI PENGELOLAAN No ISU STRATEGIS I 1.1
1.2
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DARAT Mempercepat Belum disepakati Peningkatan kejelasan batas upaya diplomasi beberapa segmen wilayah negara perbatasan batas negara di darat dalam rangka penetapan batas wilayah negara (delimitasi)
Masih kurangnya jumlah tanda batas negara
Peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan negara tetangga pada segmen batas darat Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan negara tetangga Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga (delineasi) Terwujudnya tata batas negara di perbatasan
INDIKATOR
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
48 perundingan
12
12
12
12
AGENDA PRIORITAS
SUMBER PIHAK TERKAIT CWA (PROV.) WKP (KAB) LP (KEC) PENDANAAN
Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan darat
Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL Jumlah perapatan pilar batas RIMalaysia Jumlah perapatan pilar batas RIPNG Jumlah perapatan pilar batas RIRDTL
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR KALTIM urutan sebagaimana tercantum NTT dalam BAB V Rencana Induk
APBN
KEMLU, KEMHAN, BAKOSURTANAL, BNPP, KDN
APBN
KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
Agenda Program Penetapan dan Penegasan Batas Negara 240
60
60
60
60
NTT
88
22
22
22
22
KALTIM KALBAR
20
5
5
5
5
PAPUA
240
60
60
60
60
NTT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
221
STRATEGI PENGELOLAAN No ISU STRATEGIS 1.3
Belum lengkapnya peta nasional batas negara
ARAH KEBIJAKAN Mempercepat kejelasan batas wilayah negara
STRATEGI Peningkatan upaya survey, pemetaan dan penegasan batas negara
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya peta batas negara yang komprehensif
INDIKATOR Jumlah NLP peta batas negara (joint mapping) koridor perbatasan darat RI-PNG, dan RIMalaysia skala 1:50.000
Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RIMalaysia dan RIRDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000 1.4
2 2.1
Kondisi patok batas antar negara yang kurang terpelihara, sehingga berpotensi rusak, hilang atau bergeser
Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara
Peningkatan Terpeliharanya upaya tata batas negara Investigation, Refixation, Maintenance (IRM) terhadap tanda-tanda batas negara
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
44
12
12
15
5
89
89
100%
25%
Persentase patok batas yang dipelihara dan diperbaiki
Sosialisasi batas Tersosialisasikan Tingkat negara nya batas negara penurunan kepada pelintas batas masyarakat illegal PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM BATAS DARAT Masih sering terjadi Meningkatkan upaya Peningkatan Meningkatnya Persentase praktek pelanggaran pengamanan batas upaya keamanan di kegiatan ilegal terhadap wilayah wilayah negara pengamanan kawasan yang ditindak kedaulatan negara batas negara perbatasan
70%
70%
25%
10%
50%
40%
30%
75%
50%
50%
100%
AGENDA PRIORITAS
SUMBER PIHAK TERKAIT CWA (PROV.) WKP (KAB) LP (KEC) PENDANAAN
Agenda Program KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan Penetapan dan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum Penegasan Batas dalam BAB V Rencana Induk NTT Negara
APBN
KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, POLRI, BNPP
Agenda Program Pemeliharaan, KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan Perbaikan dan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum Sosialiasi Tanda NTT dalam BAB V Rencana Induk Batas Negara di Darat
APBN
KEMHAN, TNI, BNPP
WKP dan Lokpri berdasarkan Agenda Program urutan sebagaimana tercantum Penegakan KALBAR, dalam BAB V Rencana Induk Kedaulatan, KALTIM, PAPUA, Hukum, dan NTT Keamanan Darat
APBN
BNPP, KEMHAN, KEMLU, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN
70%
70%
222
STRATEGI PENGELOLAAN No ISU STRATEGIS 3 3.1
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS DARAT Lemahnya Mempercepat Menata ulang Terwujudnya koordinasi, integrasi, Penguatan struktur restrukturisasi sinergi dan Kapasitas kelembagaan kelembagaan sinkronisasi (KISS) Kelembagaan penanganan penanganan antar sektor dalam Pengelolaaan Batas batas wilayah batas wilayah dari pengelolaan batas Wilayah Negara di pola ad-hoc wilayah negara di Darat menuju pola darat yang lebih permanen dan t i t i
INDIKATOR
Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penanganan batas secara permanen dan terintegrasi
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
100%
2011
50%
2012
100% (k)
2013
-
LOKASI 2014
-
AGENDA PRIORITAS
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
SUMBER PIHAK TERKAIT CWA (PROV.) WKP (KAB) LP (KEC) PENDANAAN
PUSAT
APBN
KEMLU. KEMHAN, BNPP, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN
223
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011‐2014 PENGELOLAAN BATAS MARITIM STRATEGI PENGELOLAAN No 1 1.1
1.2
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MARITIM Belum disepakati Peningkatan Menjamin beberapa segmen kedaulatan wilayah upaya diplomasi batas laut teritorial dan hak berdaulat perbatasan dan ZEE dalam rangka (yurisdiksi) di penetapan batas perbatasan darat dan perbatasan laut wilayah negara (delimitasi)
Belum lengkapnya peta dasar dan tematik batas negara
Peningkatan upaya penegasan batas negara, survei, dan pemetaan
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kesepakatan antara negara RI dan negara tetangga pada segmen batas laut (teritorial dan yurisdiksi) yang belum disepakati
Terwujudnya kejelasan peta batas negara dilaut yang komprihensif
INDIKATOR
LOKASI
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
Jumlah pelaksanaann perundingn perbatasan laut
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN
KEMLU, KEMHAN, KKP, BAKOSURTANA L, BNPP
ZEE: a) RI - Malaysia/Thailand/ India di Perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. b) RI-Singapura di Selat Singapura; c) RI-Vietnam/Malaysia di laut Cina Selatan, d) RI-Filipina di Laut Sulawesi, e) RIRep. Palau di Samudera Pasifik, e) RI-Timor Leste di Laut Timor 48 perundingan
Jumlah NLP peta batas negara di laut
AGENDA PRIORITAS
12
12
12
12
BLK : a) RI-Filipina di Laut Sulawesi; b) RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik; c) RI-Timor Leste di Laut Timor BLT: a) RI-Malaysia/Singapura di sebagian Selat Singapura; b) RI-Timor Leste di Selat Wetar, Selat Agenda Program Ombai, Laut Sawu, dan Selat Leti Penetapan dan Penegasan Batas BLT di 7 Kawasan laut : 1) Kawasan batas laut RILaut Malaysia/India/Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka; 2) RI-Malaysia/Singapura/Vietnam di Selat Malaka, Selat Philip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan Laut Natuna; 3) Kawasan perbatas laut RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi ; 4) Kawasan perbatasan laut RI-Rep. APBN Palau di Samudera Pasifik; 5) Kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; 6) Kawasan perbatasan laut RI-Timor Leste di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Leti, Selat Wetar, Selat Ombai dan Samudera Hindia; 7) RI-dengan laut lepas di Samudera Hindia
BAKOSURTANA L, BNPP, TNI-AL
224
STRATEGI PENGELOLAAN No 2 2.1
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2012
2013
2014
PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM BATAS MARITIM Masih sering terjadi Memperkuat Meningkatkan Meningkatnya Persentase praktek pelanggaran pertahanan dan kualitas dan pertahanan wilayah perairan terhadap wilayah keamanan untuk kuantitas sarana keamanan di yang terawasi kedaulatan negara mengatasi tindakan- dan prasarana, kawasan secara intensif tindakan SDM serta perbatasan pelanggaran frekuensi patroli terhadap wilayah keamanan kedaulatan negara perbatasan laut 100%
3 3.1
2011
LOKASI
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS MARITIM Lemahnya Mempercepat Menata ulang Terwujudnya koordinasi, integrasi, Penguatan struktur restrukturisasi sinergi dan Kapasitas kelembagaan kelembagaan sinkronisasi (KISS) Kelembagaan penanganan penanganan antar sektor dalam Pengelolaan Batas batas maritim batas maritim dari pengelolaan batas Maritim pola ad-hoc wilayah maritim menuju pola yang lebih permanen dan terintegrasi
Persentase kemajuan penyusunan kebijakan penanganan batas secara permanen dan terintegrasi
50%
75%
100%
100%
AGENDA PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
7 Kawasan laut : 1) Kawasan batas laut RIMalaysia/India/Thailand di Laut Andaman dan Selat Malaka; 2) RI-Malaysia/Singapura/Vietnam di Selat Malaka, Selat Philip, Laut Cina Selatan, Selat Singapura dan Laut Natuna; 3) Kawasan perbatasan laut RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi ; 4) Kawasan Perbatasan laut RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik; 5) Kawasan Agenda Program perbatasan laut RI-Timor Leste/Australia di Laut Penegakan Arafura dan Laut Aru; 6) Kawasan Perbatasan laut Kedaulatan, RI-Timor Leste di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Hukum, dan Leti, Selat Wetar, Selat Ombai dan Samudera Keamanan Maritim Hindia; 7) RI-dengan laut lepas di Samudera Hindia
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN
BNPP, KEMHAN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, KKP, BAKORKAMLA
APBN
100%
50%
100% (k)
-
-
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
PUSAT
KEMLU. KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN
225
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 ‐ 1014 PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT STRATEGI PENGELOLAAN No
1 1.1
1.2
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN DARAT Menyediakan Minimnya sarana Pembangunan Persentase pos Meningkatnya prasarana pertahanan sistem pengamanan sistem kuantitas dan pengamanan pertahanan dan kualitas sarana dan keamanan dan pengawasan perbatasan pada keamanan perbatasan yang prasarana Pos Lokasi Prioritas terintegrasi, handal, perbatasan yang Pengamanan dengan terintegrasi serta perbatasan pada ketersediaan dan Lokasi Prioritas kualitas saranamengoptimalkan kerjasama antar beserta sarana prasarana negara, untuk penunjang (jalan, pendukungnya menegakan listrik, air bersih, kedaulatan, transportasi, keamanan dan komunikasi) yang hukum memadai
Banyaknya kasus lintas batas illegal di kawasan perbatasan (illegal trading, illegal migration, human trafficking, illegal logging, dll.)
Meningkatkan sarana prasarana dan pelayanan CIQS yang terintegrasi di PLB
Meningkatnya cakupan pengawasan dan pengamanan pada Lokasi Prioritas
Jumlah Lokasi Prioritas dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai
Meningkatnya ketersediaan fasillitas dan kualitas pelayanan PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada o di Lokasi Prioritas
Jumlah o (PLB) pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaaan dan kualitas sarana- prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu
Berkurangnya tumpang tindih penanganan pelanggaran lintas batas oleh instansi terkait di PLB
TARGET PER TAHUN
LOKASI AGENDA PRIORITAS
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
80%
25%
40%
60%
80(k)
CWA (PROV.) WKP (KAB)
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamaman Perbatasan Darat
68
16
10
10
28
8
41
12
LP (KEC)
KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum NTT dalam BAB V Rencana Induk
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN
KEMHAN, TNI, POLRI, ESDM, KEM-PU, KEMHUT, KEMINFO, BNPP
68 (k)
16 (k)
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Darat
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum APBN, APBD dalam BAB V Rencana Induk NTT
KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEM-PU, BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMK OT
226
STRATEGI PENGELOLAAN No
1.3
2 2.1
ISU STRATEGIS
Degradasi wawasan kebangsaan masyarakat di kawasan perbatasan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Meningkatan kerjasama Pembangunan keamanan sistem pengamanan dengan negara dan pengawasan tetangga perbatasan yang terintegrasi, handal, serta mengoptimalkan Meningkatan kerjasama antar kesadaran negara, untuk wawasan menegakan kebangsaan kedaulatan, masyarakat keamanan dan perbatasan hukum
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya profesionalisme aparatur PLB Meningkatnya intensitas kerjasama keamanan yang melibatkan kedua belah pihak
Meningkatnya kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan Meningkatnya dukungan masyarakat dalam pengamanan perbatasan
INDIKATOR
Jumlah Provinsi dengan intensitas kegiatan ilegal di perbatasan yang menurun secara signifikan
Jumlah Lokasi Prioritas yang wawasan kebangsaaan masyarakatnya yang semakin meningkat
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
16
68
LOKASI AGENDA PRIORITAS
2011
4
10
2012
4
28
2013
4
48
2014
CWA (PROV.) WKP (KAB)
4
Agenda Program Kerjasama Pengamanan Perbatasan Antar Negara
68 (k)
Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
LP (KEC)
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum KALBAR, dalam BAB V Rencana Induk KALTIM, PAPUA, NTT
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN
KEMHAN, TNI, POLRI, KEMHUKHAM, KEMHUT, BNPP, KEMLU
APBN
KEMHUKHAM, KEMHAN, TNI, POLRI, KEMINFO, BNPP, KDN
PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN DARAT Kesenjangan perkembangan perekonomian wilayah dengan negara tetangga
Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian wilayah perbatasan
Mengembangka n iklim invetasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan
Terkelolanya SDA di lokasi prioritas secara berkelanjutan dengan pola pengusahaaan yang didesain khusus dengan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan dan dikelola secara berkelanjutan.
Jumlah Lokasi Prioritas yang dikembangkan secara terpadu sebagai rintisan kawasan agropolitan atau kawasan coo
Terwujudnya iklim invetasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan invetasi dan insentif (fiskal non fiskal)
Jumlah WKP yang memiliki rintisan kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu
68
10
28
48
68(k)
Agenda Program Optimalisasi dan KALBAR, Pengendalian Pemanfaatan KALTIM, PAPUA, Sumberdaya Alam NTT
APBN, APBD, SWASTA
KEMTAN, KEMPU, KEMBUDPAR, KEMHUT, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRA NS, BPN, KEMPERA, BNPP, SWASTA
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Jumlah kebijakan insentif investasi di perbatasan
16
4
8
12
16
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
APBN, APBD
BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKOT
1
1
-
-
-
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD
BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKOT
227
STRATEGI PENGELOLAAN No 2.2.
ISU STRATEGIS Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI Memperkuat keterkaitan wilayah kotakota kecamatan khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya
SASARAN STRATEGIS Terwujudnya Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) sebagai pusat layanan dan sebagai motor pengerak bagi wilayah sekitarnya
INDIKATOR
2.3
Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan
TARGET HASIL
LOKASI AGENDA PRIORITAS
2011
2012
2013
2014
CWA (PROV.) WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
Jumlah SWP yang dipercepat penataan dan pemanfaatan ruangnya sebagai pusat layanan dan motor penggerak pembangunan
Mendorong perencanaan wilayah yang memacu pertumbuhan wilayah potensial Percepatan Revitalisasi dan pertumbuhan peningkatan ekonomi di kawasan fungsi kota-kota perbatasan, dengan kecamatan memperhatikan perbatasan kelestarian lingkungan hidup
9
1
3
6
9 (k)
Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
APBN, APBD
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Terbangunnya sarana dan prasarana perkotaan pada PKSN sesuai dengan fungsinya (minimal) setara dengan negara tetangga
Jumlah PKSN pada lokasi prioritas yang dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai rintisan pusat pelayanan kegiatan kawasan
Peningkatan Meningkatnya sarana dan kegiatan usaha prasarana produktif yang usaha, dilaksanakan oleh permodalan dan masyarakat kapasitas masyarakat perbatasan
Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat
Pengembangan sarana dan prasarana pada PKSN
TARGET PER TAHUN
12
68
4
10
8
28
10
41
PIHAK TERKAIT
BNPP, KEM-PU, KPDT, KDN, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, KEMHUT, KEMTAN
12 (k)
Agenda Program Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
APBN, APBD, SWASTA
BNPP, KEM-PU, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, SWASTA
68 (k)
Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD, Swasta
KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
228
STRATEGI PENGELOLAAN No 2.4
2.5
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
Jumlah penduduk yang mendiami kawasan perbatasan masih relatif jarang
Rendahnya aksesibilitas akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telemunikasi, informasi, dan listrik)
STRATEGI Pemerataan penduduk melalui transmigrasi
Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, sungai, udara secara terpadu
Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi
Rendahnya aksesibilitas akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telemunikasi, informasi, dan listrik)
Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsunga n aktivitas masyarakat
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penduduk yang mengikuti transmigrasi ke kawasan perbatasan Tersedianya lahan transmigrasi di kawasan b t Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, sungai, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas
INDIKATOR Jumlah WKP yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan transmigrasi
Persentase desa pada masingmasing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat sungai, atau udara
Persentase desa pada masingmasing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi
Meningkatnya ketersediaan listrik di lokaslokasi prioritas
Persentase desa pada masingmasing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses listrik
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap senergi listrik
Persentase KK di WKP perbatasan yang mampu mengakses listrik
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
16
80%
80%
80%
80%
LOKASI AGENDA PRIORITAS
2011
16
20%
20%
20%
60%
2012
16
40%
40%
40%
70%
2013
16
60%
60%
60%
75%
2014
CWA (PROV.) WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD
KEMNAKERTRA NS, KEMTAN, KEM-PU, KDN, BNPP, KPDT, KEMDAG, KUKM, BPN
16
Agenda Program Transmigrasi Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
80% (k)
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD, Swasta
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
80% (k)
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
APBN, APBD, Swasta
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
80% (k)
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum KALBAR, KALTIM, PAPUA, dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD, Swasta
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
80% (k)
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
APBN, APBD, Swasta
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
229
STRATEGI PENGELOLAAN No 2.6
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasar di negara tetangga melalui kegiatan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas
STRATEGI Penciptaan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
SASARAN STRATEGIS Menciptakan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kekayaan alam dan kemampuan kawasan
INDIKATOR
TARGET PER TAHUN
LOKASI SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum NTT dalam BAB V Rencana Induk
APBD, APBN,Swasta
BNPP, KEMENDAG, KEMENKOPREK ONOMIAN
KALBAR, WKP dan Lokpri berdasarkan KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum NTT dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD, SWASTA
KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
AGENDA PRIORITAS
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
7
4
5
6
7 (k)
2
2
2
2
2
20
20
20
20
20
CWA (PROV.) WKP (KAB)
LP (KEC)
Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas per yang signifikan Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional
Meningkatnya perdagangan lintas batas dan kerjasama ekonomi subregional 3 3.1
3.2
PELA ANAN SOSIAL DASAR DAN BUDA A DI KAWASAN PERBATASAN DARAT Percepatan Minimnya sarana dan prasarana pelayanan peningkatan kualitas SDM di kawasan kesehatan, termasuk perbatasan, air bersih dan sanitasi termasuk KAT lingkungan di kawasan perbatasan
Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan
Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan, air bersih dan sanitasi lingkungan bagi masyarakat dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
Rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) /1000 pada Lokpri Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 pada Lokpri
Jumlah Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan kesehatannya Terpenuhinya Jumlah Lokasi satuan lingkungan prioritas yang pemukiman yang ditingkatkan memenuhi sarana, prasarana standar permukimannnya kesehatan dan Peningkatan Meningkatnya Rata-rata akses dan persentase APM persentase APM pelayanan SLTP/SPMLB/MT pendidikan bagi s/Paket B di masyarakat seluruh WKP perbatasan
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar 68
10
28
41
68 (k)
68
10
28
41
68 (k)
78
50
74
76
78
230
STRATEGI PENGELOLAAN No
3.3
4 4.1
ISU STRATEGIS
Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT) dan tinggal di kawasan lindung
ARAH KEBIJAKAN
Percepatan peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan, termasuk KAT
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di Lokasi Prioritas secara memadai
Jumlah Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya
Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT
Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT-nya
TARGET PER TAHUN
LOKASI AGENDA PRIORITAS
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
68
10
28
41
68 (k)
CWA (PROV.) WKP (KAB)
16
4
6
12
16 (k)
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
100%
80%
100% (k)
-
-
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
LP (KEC)
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
PUSAT
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD, SWASTA
KEMKES, KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar sektor dan antar pusat - daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan darat
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di tingkat pusat dan daerah
Mempertegas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.
Tersusunnya Peraturan Pemerintah mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan perbatasan.
Persentase kemajuan penyusunan PP tentang pembagian kewenangan pusat-daerah dalam pengelolaan perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
BNPP, KDN
231
STRATEGI PENGELOLAAN No
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran
4.2.
4.3
Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi pembangunan perbatasan
Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Darat di tingkat pusat dan daerah
Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan
SASARAN STRATEGIS Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi
Keberpihakan alokasi Dana Alokasi Khusus (seluruh bidang) agar ditujukan bagi upaya pembangunan Lokasi Prioritas Meningkatkan Terwujudnya kapasitas satuan kerja sumberdaya pengelola aparatur, sarana perbatasan yang prasarana profesional satuan kerja pengelola kawasan perbatasan
INDIKATOR Persentase kemajuan pengintegrasian grand design, rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah) dan sistem penganggaran
Proporsi DAK yang diarahkan bagi kepentingan percepatan pembangunan Lokasi Prioritas
Jumlah Provinsi yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Jumlah Kabupaten pada WKP I dan WKP II di kawasan perbatasan darat yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelola daerah secara memadai
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
LOKASI AGENDA PRIORITAS
2011
2012
2013
2014
CWA (PROV.) WKP (KAB)
100%
50%
100%
100%
100%
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
50%
30%
40%
45%
50% (k)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
4
4
-
-
-
16
16
-
-
50%
75%
100%
PUSAT
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD
BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
APBN
BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
100%
PUSAT, KALBAR, KALTiM, PAPUA, NTT
LP (KEC)
KALBAR, KALTIM, PAPUA, NTT
-
232
STRATEGI PENGELOLAAN No
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
INDIKATOR
Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum Mempercepat Penguatan Terlaksananya Persentase desa Penguatan kapasitas pelayanan dalam masingKapasitas pemerintah pemerintahan di masing lokasi Kelembagaan kecamatan dan kecamatan dan prioritas dengan Pembangunan desa di desa perbatasan sarana, Kawasan perbatasan sesuai standar prasarana, dan Perbatasan Darat di pelayanan tingkat pusat dan pemerintahan daerah desa sesuai standar pelayanan minimum
TARGET PER TAHUN
LOKASI AGENDA PRIORITAS
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
68
10
28
41
68(k)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
60%
20%
40%
60%
80% (k)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan KALBAR, KALTIM, PAPUA, urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk NTT
APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
CWA (PROV.) WKP (KAB)
LP (KEC)
*Keterangan : (k) adalah target kumulatif 2011‐2014
233
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 ‐ 1014 PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN MARITIM STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS
1 1.1
1.2
1.3
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
LOKASI
2011
2012
2013
2014
-
50%
75%
100%
AGENDA PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN LAUT Minimnya sarana prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan
Terbatasnya jumlah personel militer yang mengamankan kawasan perbatasan
Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan perbatasan
Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut
Penyedian sistem pertahanan keamanan yang terintgrasi.
Peningkatan Personil milter di kawasan perbatasan
Meningkatkan pelayanan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pos pengamanan perbatasan di laut
Persentase pos pengamanan perbatasan di PPKT pada Lokasi Prioritas dengan ketersediaan dan kualitas saranaprasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai
Meningkatnya intensitas dan cakupan pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan
Jumlah lokasi prioritas perbatasan laut dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai
Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal
Jumlah Exit-Entry Point (PLB) laut pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaaan dan kualitas sarana- prasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu
100%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Laut
43
43
-
-
11
11
29
29
NAD, SUMUT, WKP dan Lokpri RIAU, Kep. RIAU, berdasarkan urutan KALTIM, NTT SULUT, MALUT, sebagaimana tercantum APBN, APBD, MALUKU, dalam BAB V Rencana PAPUA, PAPUA Induk BARAT
KEMHAN, TNI, POLRI, KKP, ESDM, KEMPU, KEMINFO, BNPP
NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT
KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEMPU, KKP,BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMK O
43
43
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD,
234
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS
2 2.1
2.2.
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT Tingginya angka Mempercepat Peningkatan Meningkatnya kemiskinan pada pertumbuhan sarana dan kegiatan usaha masyarakat ekonomi di kawasan prasarana produktif yang perbatasan perbatasan usaha, dilaksanakan oleh termasuk PPKT permodalan dan masyarakat dengan kapasitas memperhatikan masyarakat kelestarian perbatasan lingkungan hidup khususnya nelayan di pesisir dan PPKT
Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan laut belum optimal sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta pemanfaatannya yang kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup
INDIKATOR Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat
Mengembangka n iklim invetasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan laut
Terwujudnya iklim invetasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan invetasi dan insentif (fiskal non fiskal)
Jumlah WKP yang memiliki kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu
Pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah
Meningkatnya nilai tambah produktivitas SDA oleh dunia usaha baik di sektor hulu dan hilir
Jumlah pusat pertumbuhan gugus pulau dan PPKT pada Lokasi Prioriotas yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan minapolitan
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
68
5
11
29
43
22
43
5
5
10
11
15
29
22 (k)
43 (k)
AGENDA PRIORITAS
Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD,
BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKO
KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKER, KKP, BNPP
235
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS 2.3
Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut melalui optimalisasi fungsi PKSN di kawasan perbatasan laut sebagai pemicu dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara
ARAH KEBIJAKAN Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
STRATEGI Pengembangan PKSN termasuk yang termasuk dalam skama kebijakan FTZ untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan
INDIKATOR Jumlah PKSN di lokasi prioritas yang dikembangkan sarprasnya sebagai rintisan pusat layanan kegiatan kawasan
Persentase kemajuan harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan PKSN berbasis FTZ Peningkatan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
2.4.
Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telemunikasi, informasi, dan listrik)
Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, laut udara secara terpadu
Tersedianya akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat di perbatasan
Meningkatnya sarana prasarana, pelayanan transportasi (darat, laut, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas
Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas per yang signifikan Persentase desa pada masingmasing Lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat laut, atau udara
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2011
2012
2013
LOKASI 2014
AGENDA PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN APBN, APBD, SWASTA
8
100%
8
80%
2.00
50
2
20%
4
7
8
Agenda Program Percepatan Pengembangan NAD, KEPRI Sarana dan Prasarana PKSN
100
2
40%
Agenda Program Percepatan NAD, SULUT, Pengembangan KEPRI,RIAU, Sarana dan Prasarana MALUKU,MALUT PKSN
2
60%
2
80% (k)
PIHAK TERKAIT KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTR ANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG ,KKP
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Agenda Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi SubRegionall
NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT Agenda Program SULUT, MALUT, Percepatan MALUKU, Pembangunan Infrastruktur dan Iklim PAPUA, PAPUA BARAT investasi di Perbatasan
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
236
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi
Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
3 3.1.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasi-lokasi prioritas
INDIKATOR Persentase desa pada masingmasing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi
Meningkatnya Persentase desa Menyediakan ketersediaan pada masinglistrik untuk listrik di lokasmasing Lokasi kebutuhan Prioritas yang pembangunan lokasi prioritas dapat mengakses ekonomi wilayah listrik dan keberlangsungan aktivitas masyarakat PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR DI KAWASAN PERBATASAN LAUT Meningkatnya Jumlah PPKT Minimnya sarana Mempercepat Peningkatan peningkatan kualitas akses dan kualitas berpenduduk dan prasarana SDM di kawasan kesehatan Lokasi prioritas pelayanan pelayanan perbatasan masyarakat yang ditingkatkan kesehatan, kesehatan, air sarana, termasuk air bersih bersih dan prasarana, dan dan sanitasi sanitasi pelayanan lingkungan di lingkungan bagi kesehatanntya kawasan perbatasan masyarakat laut perbatasan Terpenuhinya Jumlah PPKT dengan sistem satuan lingkungan berpenduduk di yang didesain Lokasi prioritas khusus sesuai pemukiman di PPKT pada lokasi yang ditingkatkan karakteristik sarana, prasarana wilayah berupa prioritas yang permukimannnya kepulauan serta memenuhi standar memperhatikan kesehatan dan kearifan lokal tata ruang
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
80%
20%
40%
60%
80% (k)
80%
20%
40%
60%
80% (k)
17
2
4
11
17 (k)
17
2
4
11
AGENDA PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
NAD, SUMUT, RIAU, Kep. RIAU, KALTIM, NTT SULUT, MALUT, MALUKU, PAPUA, PAPUA BARAT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
RIAU, KEPRI, KALTIM, MALUKU, SUMUT, NTT, PAPUA, PAPUA BARAT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
SUMBER PENDANAAN
APBN, APBD, SWASTA
APBN, APBD, SWASTA
PIHAK TERKAIT
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
17 (k)
237
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS 3.2.
3.3.
4 4.1
Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan laut
Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)
ARAH KEBIJAKAN Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan
STRATEGI Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulaan serta memperhatikan kearifan lokal
Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
SASARAN STRATEGIS Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di PPKT pada Lokasi secara memadai
Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT
INDIKATOR Jumlah PPKT berpenduduk Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
17
2
4
11
17 (k)
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KAT-nya
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT Lemahnya Mempercepat Mempertegas Tersusunnya Persentase koordinasi, integrasi, Penguatan pembagian Peraturan kemajuan sinergi dan Kapasitas kewenangan Pemerintah penyusunan PP sinkronisasi (KISS) Kelembagaan antara mengenai tentang antar sektor dan Pembangunan pemerintah pembagian pembagian antar pusat - daerah Kawasan pusat dan kewenangan kewenangan dalam pengelolaan Perbatasan laut di pemerintah antara pemerintah pusat-daerah kawasan perbatasan tingkat pusat dan daerah dalam pusat dan dalam LAUT daerah pengelolaan pemerintah pengelolaan perbatasan. daerah dalam perbatasan pengelolaan perbatasan.
AGENDA PRIORITAS
43
5
11
29
80%
100% (k)
-
RIAU, KEPRI, KALTIM, MALUKU, SUMUT, NTT, PAPUA, PAPUA BARAT
LP (KEC)
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD, SWASTA
KEMKES, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
APBN
BNPP, KDN
43 (k)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan 100%
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
PUSAT
-
238
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS
4.2
4.3.
Rendahnya pembiayaan pembangunan bagi pembangunan perbatasan
Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional serta dokumen penganggaran
Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi
Persentase kemajuan pengintegrasian grand design, rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah) dan sistem penganggaran
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan
Keberpihakan alokasi Dana Alokasi Khusus (seluruh bidang) agar ditujukan bagi upaya pembangunan Lokasi Prioritas
Proporsi DAK yang diarahkan bagi kepentingan percepatan pembangunan Lokasi Prioritas
Terwujudnya satuan kerja pengelola perbatasan yang profesional
Jumlah Provinsi yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Jumlah Kabupaten pada WKP I dan WKP II yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
100%
50%
11
23
2011
50%
30%
11
23
2012
100%
40%
-
-
2013
100%
45%
-
-
LOKASI 2014
AGENDA PRIORITAS
WKP (KAB)
CWA (PROV.)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
PUSAT, NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
PUSAT
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD
BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
APBN
BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
100%
50%
-
-
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT
-
APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
239
STRATEGI PENGELOLAAN NO ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan
Terwujudnya satuan kerja pengelola perbatasan yang profesional
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
INDIKATOR Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelola daerah secara memadai
Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum Terlaksananya Persentase desa pelayanan dalam masingpemerintahan di masing lokasi kecamatan dan prioritas dengan desa perbatasan sarana, sesuai standar prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum
TARGET PER TAHUN
LOKASI
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
100%
50%
75%
100%
-
AGENDA PRIORITAS
CWA (PROV.)
WKP (KAB)
LP (KEC)
SUMBER PENDANAAN
APBN, APBD
43
80%
5
20%
11
40%
29
60%
43 (k)
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT
PIHAK TERKAIT
BNPP, KEMENPAN, KDN
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
80% (k)
240
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 ‐ 1014 : Kawasan Perbatasan Laut RI‐Malaysia, Thailand, India Kep.Andaman 1. Terwujudnya kemajuan penyelesaian segmen batas laut ZEE dan BLK antara RI-Malaysia, Thailand, India 2. Berkurangnya pelanggaran batas kedaulatan NKRI, pencurian ikan, penambangan ilegal, penyeludupan secara signifikan 3. Meningkatnya arus investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi di Perbatasan 4. Meningkatnya IPM dan tersedianya infrastruktur dasar di perbatasan sebagai beranda negara 5. Terbentuknya BDPP didaerah, meningkatnya rasa solidaritas, kebangsaan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di Perbatasan
Kawasan 1 Tujuan
STRATEGI PENGELOLAAN No
ISU STRATEGIS
STRATEGI 1 1 1.1
2
3
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
4
WKP (KAB)
LP (K )
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
CWA (PROV.) 10
11
12
13
14
APBN
KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
APBN, APBD
KEMHAN, TNI, BNPP
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILA AH NEGARA Belum disepakatinya segmen batas negara ( ZEE antara RI-India dan RI Thailand) di laut Andaman
Mempercepat kejelasan batas Peningkatan upaya perunding an Tercapainya hasil-hasil Jumlah pelaksanaan wilayah negara di laut (kesepakatan dalam pembahas an batas laut perundingan yang signifikan bagi perundingan perbatasan batas laut ZEE antara RI – Thailand ZEE antara RI-India dan RI – penyelesaian batas laut dan RI – India) Thailand di Laut Andaman Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan negara tetangga
1.2
LOKASI
TARGET
ARAH KEBIJAKAN
Masih kurangnya perhatian dan optimalisasi penegasan batas yang sudah disetujui
Perairan NAD , Samudra Hindia, Laut Anambas Agenda Program dan Selat Malaka Penetapan dan Penegasan Batas Negara
6
Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara tetangga (delineasi) Terwujudnya peta batas negara Jumlah NLP peta batas Terwujudnya tata batas negara negara (joint mapping) dan tanda-tanda batas negara di yang komprehensif koridor perbatasan laut kawasan laut RI-Malaysia /Thailand / India skala 1 ; 50 00 Pemeliharaan Titik Dasar Persentase Titik Dasar Kepulauan Secara Berkala (TD) dan Titik Referensi yang terpelihara secara berkala
2
PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
2.1
Jumlah perundanganMasih sering terjadi pelangaran Meningkatkan upaya pengamanan Harmonisasi peraturan perundang- Terwujudnya peraturan undangan yang terkait penegakan perundang-undangan yang di undangan yang wilayah kedaulatan negara batas wilayah negara di laut diharmonisasi kedauatan, hukum dan keamanan harmonis terkait dengan seperti : di laut penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut Meningkatnya kemampuan dan Persentase perairan a. Pelanggaran batas Meningkatkan kualitas dan wilayah NKRI yang kuantitas sarana dan prasarana kehandalan aparat keamanan, kedaulatan NKRI, oleh penegakan hukum dan diawasi secara intensip di kapal asing di Selat keamanan, pemerintahan, Malaka, Laut kemampuan SDM serta frekuensi pemerintah dalam menegakkan laut Andaman,Samudera patroli keamanan perbatasan laut . kedaulatan negara dan keamanan wilayah perairan dan perbatan Hindia, termasuk Perairan laut NKRI di Prov.Sumut dan NAD
perundingan
-
1 paket
2
2
2
1
1
1
100%
-
25%
75%
100%
1 paket
1
1
1
1
100%
50%
100%
100% (k)
70%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan di Laut
Laut Teritorial, Batas Landas Kontinental, ZEE RI yang berada di Perairan NAD , Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Laut Anambas
b. Pencurian Ikan (illegal fisihing) oleh nelayan asing c. Penyeludupan, perompakan di perbatasan d. penambangan ilegal (illegal mining) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 3 3.1
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN Belum optimalnya pemanfaatan Mempercepat pertumbuhan potensi ekonomi kelautan ekonomi di kawasan perbatasan, melalui penguatan PKSN, diperbatasan, khususnya
Harmonisasi kebijakan, pemanfaatan SDA secara bertangung jawab
Jumlah Kebijakan yang di harmonisasi.
Keputusan dan Kebijakan Khusus
1 paket
-
1
1
1
Agenda Program Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama
NAD SUMUT
APBN APBD
KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN
241
STRATEGI PENGELOLAAN No
ISU STRATEGIS
STRATEGI 1
3.2
4 4.1
p , 2 y perikanan, parawisata, energi dan SDA lainnya
TARGET
LOKASI
ARAH KEBIJAKAN SASARAN STRATEGIS
3 4 p g , Meningkatnya pertumbuhan kerjasama sub regional IMT-GT dan Perkuatan PKSN, serta sentrasentra pertumbuhan melalui investasi dan ekonomi di PKSN pengembagan PPKT dan potensi penyediaan infrastruktur SDA perekonomian, infrastruktur kelautan, ekonomi, perhubungan, energi, telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan daerah
Terjadinya kerusakan lingkungan di PPKT
Peningkatan keterampilan teknis, teknologi nelayan dibidang perikanan tangkap di kawaan perbatasan Rehabiltasi dan rekonstruksi PPKT yang mengalami kerusakan
INDIKATOR
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
j Ekonomi Sub Regional
Jumlah PKSN yang dipercepat pertumbuhannya.
Termanfaatkanya potensi SDA Persentase meningkatnya secara maksimal oleh nelayan di produktivitas Nelayan perbatasan tangkap di WKP Terpeliharanya lingkungan pulau- Terpeliharanya PPKT pulau terluar dari kerusakan secara intensip. akibat manusia maupun alam
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
50%
-
10%
20%
50%
75%
10%
20%
40%
75% (k)
1
2
2 (k)
2 PPKT
WKP (KAB)
LP (K )
SUMBER PENDANAAN
PIHAK TERKAIT
CWA (PROV.) 10
11
12
13
14
NAD
Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan SDA
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
NAD SUMUT
APBN APBD
KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB,KEMENIN FOKOM KKP, KPDT, KUKM, BNPP
APBN APBD
KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR Kurangnya ketersediaan Mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti pelayanan dasar dan SDM di : Air minum, Listrik), Kawasan Perbatasan Kesehatan, Pendidikan di daerah perbatasan
Penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan didaerah perbatasn
Terpenuhinya satuan lingkungan Jumlah Kecamatan yang pemukiman yang memenuhi memenuhi standar standar kesehatan dan tata ruang pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, air minum dan kelestarian lingkungan
2 LP
-
2
2
2
1
1
1
-
-
;-
50%
75%
100%
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
NAD SUMUT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN APBD
KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PENGUATAN KELEMBAGAAN 5.1
5.2
Penguatan kapasitas pengelolaan Lemahnya koordinasi, perbatasan antar negara (capacity integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar building) sektor dan antar pusat daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara Rendahnya kapasitas fiskal daerah serta minimnya investasi swasta untuk membangun kawasan perbatasan
Melaksanakan sosialisasi rencana Tersosialisasikannya rencana induk dan rencana aksi ke K/L induk dan rencana aksi ke terkait dan daerah seluruh K/L dan pemerintah daerah
Jumlah kegiatan sosialisasi
Terbangunya kelembagaan Badan Meningkatnya kompotensi dan Daerah Pengelola Perbatasn kapabilitas lembaga dalam pengelolaan perbatasan Pelaksanaan koordinasi, integrasi Terakomodasinya pembangunan serta sinkronisasi rencana induk kawasan perbatasan sesuai dan rencana aksi kedalam dengan rencana induk dan rencana K/L dan daerah rencana aksi ke dalam Renja K/L
Terbentuknya BDPP di Prov dan Kabupaten/Kota
4
Persentase RKA-SKPD dalam DPA-SKPD sesuai dengan rencana induk dan rencana aksi
100%
1 paket
4
Agenda Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan Perbatasan
NAD SUMUT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk APBN, APBD
BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
-
242
Matrik Arah Kebijakan, Strategi dan Agenda Program Prioritas
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014 KAWASAN 3 : Perbatasan Darat RI-Malaysia (Prov. Kalbar/5 Kab./ 15 Kec. danProv. Kaltim/3 Kab./14 Kec. ) Tujuan : 1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakantindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan 3. Menjaga integritas bangsa 4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan
S No
I
S
A
2
T
Lo
P A
S 1
K
K
3
S
S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
Lo
P o
P
P
T
P 10
Tercapainya hasil-hasil Persentase OBP yang 50% OBP sudah perundingan yang dapat diselesaikan selesai melakukan signifikan bagi perundingan penyelesaian 5 OBP.
S
W Ko
W A
4
I AGENDA PRIORITAS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS 1.1. Terdapat 9 OBP Perkuatan diplomasi (outstanding boundary internasional untuk problem) dengan menyelesaikan 5 OBP Malaysia dengan Malaysia
C
11
12
13
14
APBN
Kemenlu, Janhidros, Bakosurtanal, BNPP
APBN/APBD
Kemenlu, Janhidros, Bakosurtanal, Pemda, BNPP
APBN
TNI, Polri, KDN
Program Penetapan dan Penegasan Batas Darat
5%
10%
25%
50%
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur Mempercepat kejelasan batas wilayah negara Pilar batas bergeser, 1.2. hilang, rusak karena kurang terawat
1.3.
Garis dan titik-titik batas wilayah negara belum terpetakan dengan baik
Peningkatan Upaya a o a o , dan a a c terhadap tanda-tanda batas wilayah negara
Pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengawasan serta rutinitas patroli keamanan dikawasan perbatasan
Penyusunan Ketersedian Peta Pemetaan tematik tematik untuk batas garis dan tittik-titik wilayah NKRI batas wilayah negara
II AGENDA PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN, KEAMANAN, DAN HUKUM 2.1. Belum berfungsinya Penyiapan PLB di Pembangunan PLB di penguatan pertahanan kawasan perbatasan PKSN dan keamanan di 10 PPLB Memperkuat pertahanan, menciptakan kondisi aman, dan menegakan Standarisasi pos Kondisi pos Peningkatan kondisi hukum di kawasan pengamanan pamtas sesuai 2.2. pos pamtas sesuai perbatasan yang tidak perbatasan ketentuan standart memadai internasional
2.3.
Terbatasnya saranaprasarana pos pamtas baik jumlah maupun kualitasnya
Memperkuat Standarisasi pertahanan, kebutuhan sarana dan Peningkatan sarana menciptakan kondisi prasarana penunjang dan prasarana aman, dan menegakan PLB di kawasan penunjang PLB hukum di kawasan perbatasan
Menurunya prsentase 50% dari jumlah jumlah patok yang patok yang rusak dan rusak dan hilang atau hilang atau bergeser bergeser
Persentase dari jumlah peta batas hasil 25% peta telah kesepakatan yang disusun harus ada Terbangunnya PLB di PKSN yang diprioritaskan
4 PLB
5%
10%
25%
50%
2%
5%
15%
25%
1 PLB
2 PLB
3 PLB
4 PLB
Persentase kondisi 50% pos pamtas telah pos pamtas yang memenuhi standar sudah sesuai standart internasional internasional
5%
10%
25%
50%
Persentase sarana dan prasarana penunjang yang telah terpenuhi dalam PLB
5%
10%
25%
50%
50% PLB telah memiliki saran dan prasarana penunjang yang memadai
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Program Pemeliharaan, Perbaikan, dan Sosialisasi Tanda Batas Negara di Darat
Program Penetapan dan Penegasan Batas Darat
Program Pengembangan dan Moderenisasi Pos Lintas Batas (PLB)
Program Pengembangan dan Moderenisasi Pos Lintas Batas (PLB)
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
Polri, TNI, Beacukai, Kementan
243
S No
I
S
A
2
T
Lo
P A
S 1
K
K
3
S
S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
4
Po P o
C A
S
W Ko
W
Lo
P o
P
P
T
P 10
11
12
13
14
APBN
Polri, TNI
APBN/APBD
Keminfo/Pemda
perbatasan
Minimnya jumlah 2.4. personil pengamanan perbatasan
Pilar batas belum tersosialisasikan 2.5. dengan baik kepada masyarakat
Pengalokasian pasukan sesuai kebutuhan pengamanan batas wilayah NKRI
Memasyarakatkan Memperkuat tanggung jawab pilar pertahanan, menciptakan kondisi batas sebagai aman, dan menegakan tanggung jawab bersama antara hukum di kawasan masyarakat perbatasan pemerintah
Persentase jumlah Peningkatan jumlah personil terhadap personil pengamanan jangkauan wilayah perbatasan pengamanan
50% wilayah perbatasan memiliki pos pamtas
Peningkatan pengetahuan 50% pilar batas yang Persentase pilar batas masyarakat akan ada terjaga dengan yang rusak atau hilang pentingnya pilar batas baik wilayah negara
5%
10%
25%
50%
Program Penegakan Kalimantan Barat dan Kedaulatan, Hukum Kalimantan Timur dan Keamanan Darat WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
5%
10%
25%
50%
Program Sosialisasi Kalimantan Barat dan Wawasan Kebangsaan Kalimantan Timur
244
S No
I
S
A
2
3
S
S
Lo
P
Potensi perikanan yang berlimpah tidak 3.2. diimbangi dengan pengelolaan hasil tangkapan Perhatian investor terhadap kawasan perbatasan kurang 3.3. karena minimnya sarana dan prasarana Percepatan ekonomi kawasan dengan penunjang memperhatikan kelestarian lingkungan Orientasi penduduk perbatasan cenderung hidup 3.4. ke negara tetangga dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup Percepatan ekonomi kawasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
Peningkatan produktifitas pengolahan hasil perikanan
Desa-desa pesisir yang potensial untuk dikembangkan
Prosentase kapasitas hasil produksi pengolahan tiap tahunnya
Menciptakan pusat pertumbuhan yang baru (Permukiman transmigarasi) untuk menunjang pusat pertumbuhan yang sudah ada (kegiatan potensial ekonomi) Kelestarian Penyu Menjaga ekosistem Hijau (Chelonia pantai tempat mydas), Penyu Sisik perkembangbiakan Percepatan ekonomi (Eretmochelys Penyu Hijau (Chelonia imbricate) dan Penyu kawasan dengan mydas), Penyu Sisik 3.6. Kerahan atau jenis memperhatikan kelestarian lingkungan (Eretmochelys penyu kecil di Kec. imbricate) dan Penyu hidup Paloh mulai tersisih. Kerahan atau jenis penyu kecil di Kec. Paloh
Kerjasama perdagangan lintas batas
75%
50%
1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 28 Kecamatan)
10%
5%
1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 5 Kecamatan)
25%
10%
1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 10 Kecamatan)
50%
25%
1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 20 Kecamatan)
Penyelamatan habitat Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricate) dan Penyu Panjang pantai yang dijadikan daerah Kerahan atau jenis konservasi penyu penyu kecil di Kec. Paloh
5%
10%
25%
10 Km
15 Km
30 Km
11
12
50%
Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
1 bank, 1 pasar, 3 koperasi dalam 1 kecamatan (di 28 Kecamatan)
Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
P
P
T
13
14
APBN/APBD
Kemenhut-bun, Kementan, KKP/Pemda
APBN/APBD
Kemenkop, BKPM, Kemanlu,
APBN
Kemenakertrans
APBN/APBD
KemenPU, Kemenhut, KKP,Pemda
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
50% Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
42 Km
P o
P
Program Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional 50%
Lo
75%
Prosentase peningkatan jumlah eksport dari pada impor untuk setiap tahunnya
Wilayah transmigrasi Prosentase serta pusat-pusat peningkatan kegiatan kegiatan ekonomi yang ekonomi selain sudah mulai tumbuh pertanian
S
W Ko
W 10
Prosentase Desa swasembada pangan dan desa pusat pertumbuhan di kawasan perbatasab
Investor Peningkatan informasi Banyaknya aktifitas /permodala/bank-bank potensi investasi ekonomi /pasar/bank domestik maupun kawasan perbatasan /koperasi asing
Peningkatan kerjasama perdagangan lintas batas
C A
4
III AGENDA PRIORITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN 3.1. Potensi karet dan hasil Percepatan ekonomi Intensifikasi lahan Desa-desa potensial pertanian memiliki perkebunan dan kawasan dengan pertanian dan potensi dan belum pengelolaan hasil pertanian memperhatikan dikelola menjadi usaha kelestarian lingkungan pertanaian serta agribisnis yang baik perkebunan hidup
Kawasan transmigrasi cenderung menjadi wilayah pertumbuhan 3.5. baru
T
A S
1
K
K
42 Km
Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
Prov. Kalbar
245
S No
I
S
A
2
3
S
S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
Bekas pertambangan Percepatan ekonomi 3.8. batubara banyak yang kawasan dengan tidak dimanfaatkan lagi memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Potensi wisata masih 3.9. belum optimal pemanfaatnya
Memanfaatkan lahanlahan bekas pertambangan batubara untuk dijadikan peruntukan lainnya Pembangunan saranaprasarana penunjang obyak wisata Pemulihan kembali hutan lindung yang rusak
C A
Bekas lahan pertambangan batubara
Wisata budaya, dan wisata alam Kawasan yang memberikan perlindungan dibawanya
S
W Ko
W
Lo
P o
P
P
11
12
13
14
APBN/APBD
KLH, ESDM, Bapedalda
Prosentase jumlah penurunan penambangan tanpa ijin yang merusak kelestarian lingkungan Jumlah prosentase bekas lahan pertambangan batubara yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi Peningkatan Prosentase hasil kunjungan wisata Persentase kerusakan terhadap luasan lahan hutan lindung
50%
5%
10%
25%
50%
75%
10%
35%
50%
75%
Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
T
P 10
Pertambangan Batubara yang kurang 3.7. memperhatikan kelestarian lingkungan
Menurunnya luasan hutan lindung
Lo
P
4
Mengendalikan Pertambanganpertambangan pertambangan batubara dengan batubara tanpa ijin memperhatikan kelestarian lingkungan
3.10.
T
A S
1
K
K
Prov. Kaltim
Kemenbudpar, Pemda APBN/APBD
25%
2%
5%
15%
Pengendalian Belum optimalnya Percepatan ekonomi pemanfaatan ruang Tersusunya rencana penetapan kawasan kawasan sempadan kawasan dengan pengendalian sempadan pantai, Kawasan perlindungan pantai 3.11. memperhatikan pemanfaatan ruang 100% sudah disusun 25% sudah disusun 50% sudah disusun 75% sudah disusun sungai, sekitar waduk, setempat Pengendalian kelestarian lingkungan kawasan perlindungan mata air, dan daerah pemanfaatan ruang hidup setempat tangkapan air kawasan sempadan sungai Pengendalian pemanfaatan ruang di Belum optimalnya Percepatan ekonomi kawasan sekitar Tersusunya rencana penetapan kawasan kawasan dengan pengendalian danau/waduk sempadan pantai, Kawasan perlindungan memperhatikan pemanfaatan ruang 100% sudah disusun 25% sudah disusun 50% sudah disusun 75% sudah disusun Pengamanan sekitar sungai, sekitar waduk, setempat kelestarian lingkungan mata air dan kawasan perlindungan mata air, dan daerah hidup setempat pengendalian tangkapan air pemanfaatan ruang di daerah tangkapan air
25%
100% sudah disusun
100% sudah disusun
Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim
Program Penataan dan Pemanfaatan Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Kemenhut, Pemda
APBN/APBD
Kemen PU, KemenLingk, Bapedalda, Pemda
APBN/APBD
Kemen PU, KemenLingk, Bapedalda, Pemda
246
S No
I
S
A
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
2
T
Lo
P A
S 1
K
K
3
Penanganan suaka alam laut masih kurang mendapatkan perhatian Taman nasional Betung Kerihun potensi yang masih Percepatan ekonomi perlu untuk kawasan dengan dikembangkan dan memperhatikan dipertahankan kelestarian lingkungan fungsinya hidup Keaneka ragaman hayati di lautNyiut Penrissen perlu dilindungi dengan undang-undang agar tetap lestari dan terjaga Zonasi pemanfaatan Percepatan ekonomi kawasan dengan wisata alam Asuansang, Belimbing, memperhatikan Dungan dan Gunung kelestarian lingkungan hidup melintang belum
S
S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
3.18.
Menurunya luasan hutan bakau
Kawasan industri masih tersebar pada kawasan-kawasan 3.19. yang cenderung memiliki nilai lahan tinggi
Lo
P o
P
P
T
P 10
11
12
13
14
Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim
Konservasi suaka alam laut, taman nasional, cagar alam, taman wisata alam dan pengembangannya
KKP, Pemda Persentase pemberlakuan /telah ditetapkannya kawasan suaka alam Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dan pelestarian alam dengan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku
100%
25%
50%
75%
100%
Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Prov. Kalbar APBN/APBD
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
dibuat Keberadaan sosial budaya dayak di 3.16. pedalaman kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah 3.17. Peringatan dini bencana untuk kawasan yang sangat rawan belum disusun
S
W Ko
W A
4
Preservasi cagar budaya rumah adat da n kehidupan suku dayak
C
Kemenhut, Pemda, Kemensos
Prov. Kaltim
Penyusunan rencana Kawasan rawan mitigasi bencana bencana Percepatan ekonomi kawasan dengan Reboisasi hutan bakau memperhatikan kelestarian lingkungan Penyiapan kawasan hidup industri yang terpadu dengan pengembangan kawasan disekitarnya
Kawasan lindung lainnya
Persentase tersedianya rencana mitigasi bencana
100%
25%
50%
75%
100%
Prosentase tutupan pantai dengan hutan bakau
30% dari luasan pantai
5%
10%
20%
30%
Kawasan dengan nilai Minimal ada 1 produktifitas lahan kawasan dalam 1 rendah Kabupaten
3 kawasan
-
1kawasan
2 kawasan
3 kawasan
Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan Program Perceaptan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan
Prov. Kalbar dan Prov. Kaltim
APBN/APBD
ESDM, Kemenhut, KKP, Kemendag, Pemda
247
S No
I
S
A
2
3
S
Lo
P
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman Arus informasi dan Percepatan Peningkatan arus komunikasi sangat Peningkatan 4.2. minim dikawasan pelayanan sosial dasar informasi dan perbatasan dan dan SDM di kawasan komunikasi cenderung informasi perbatasan termasuk V AGENDA PRIORITAS PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 5.1. Sistem pengelolaan Meningkatkan perbatasan yang ada sinkronisasi dan berorientasi kepada program pengelolaan kepentingan masingkawasan perbatasan masing kementerian antar lembaga dan dan lembaga antar pusat dan Mempercepat penguatan kapasitas daerah kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan darat di tingkat pusat dan daerah
S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
Meningkatkan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dibawa satu kendali koordinasi yang dilandasi oleh peraturan perundangan yang kuat
C
Masyarakat perbatasan
Penguatan kelembagaan BNPP dalam upaya mengkoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan Penguatan pembagian peran kelembagaan dalam pengelolaan kawasan perbatasan
Persentase terbangunya jaringan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
Prosentasae tersusunya peraturan mengenai pembagian 100% peran kelembagaan dalam mengelola kawasan perbatasan
50%
5%
IPM diatas angka 69,17%, diatas angka APK 67,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2012
IPM diatas angka 70,17%, diatas angka APK 68,6% dan IPKM mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan di tahun 2013
10%
25%
Lo
P o
P
P
IPM diatas angka 71,17%, diatas angka APK 69,6% dan IPKM Prov. Kalbar dan Prov. mendekati angka 1 Kaltim untuk kawasan Program Peningkatan perbatasan di tahun Pelayanan Sosial Dasar 2014
11
12
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
13
APBN/APBD
Provinsi Kalimantan Barat
50%
T
P 10
Pemerataan distribusi guru, pemberian IPM diatas angka tunjangan, penyediaan Meningkatnya IPM IPM diatas angka 68,17%, diatas sarana prasarana diatas angka 71,17%, 71,17%, diatas angka angka APK 66,6% pendidikan, dan diatas angka APK APK 69,6% dan IPKM dan IPKM peningkatan 69,6% dan IPKM mendekati angka 1 Keluarga miskin di mendekati angka 1 mendekati angka 1 untuk kawasan perbatasan untuk kawasan untuk kawasan perbatasan di tahun perbatasan di tahun Permukiman yang perbatasan 2014 2011 kurang layak diperbatasan
S
W Ko
W A
4
IV AGENDA PRIORITAS PELA ANAN SOSIAL DASAR Percepatan 4.1. Belum optimalnya Peningkatan pelayanan sosial dasar Peningkatan (pendidikan, pelayanan sosial dasar pelayanan pendidikan kesehatan, dan SDM di kawasan kesejahteraan sosial, perbatasan termasuk Peningkatan pelayanan kesehatan dan permukiman)di KAT Peningkatan kawasan perbatasan kesejahteraan sosial
Standart Operaional dan Prosedur pengelolaan perbatasan terbatas pada penanganan bidang dan tidak terintegrasi dengan baik
T
A S
1
K
K
14
Kemendiknas, Kemankes, Kemenkesra, Kemenpera.
Kemenkom
Provinsi Kalimantan Timur
25%
50%
75%
100%
Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pengelola Perbatasan
Provinsi Kalbar dan Provinsi Kaltim
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
BNPP
248
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN 2011 ‐ 2014 KAWASAN 4: PERBATASAN MARITIM RI‐FILIPINA/MALAYSIA STRATEGI PENGELOLAAN NO
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
Terwujudnya Jumlah pelaksanaann kesepakatan antara perundingn perbatasan negara RI dan laut Filipina/Malaysia pada segmen batas laut (yurisdiksi) yang belum disepakati
8 perundingan
2
4
6
8
mempertegas batas laut Indonesia berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian internasional dengan negara tetangga
Terwujudnya Jumlah pelaksanaann kefahaman pihak perundingn perbatasan Filipina dalam laut menerima ketentuan pada UNCLOS 1982
4 perundingan
2
4
4
4
memelihara eksistensi pulau terdepan dan terluar yang merupakan lokasi titik dasar dan titik referensi wilayah laut teritorial negara
Jumlah Titik Dasar Terjaganya pulau yang terpelihara sesuai kecil terluar serta standar pertahanan dan keamanan di sekitar pulau terluar
8
-
5
8
8
100%
-
50%
75%
100%
6
-
4
6
6
STRATEGI
1 1.1
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MARITIM Belum disepakati Menjamin Peningkatan upaya beberapa segmen kedaulatan wilayah diplomasi batas ZEE dan dan hak berdaulat perbatasan dalam Batas Landas (yurisdiksi) di rangka penetapan Kontinen (BLK) perbatasan darat batas wilayah dan perbatasan laut negara (delimitasi)
1.2
Treaty of Paris 1889 menyebutkan wilayah maritim Philipina berbentuk "Kotak", yang dalam realisasinya memasukkan Miangas ke dalam wilayah Philipina. Hal ini bertentang dengan UNCLOS 1982
2
TARGET PER TAHUN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
Agenda Program Penetapan dan Penegasan Batas Laut
LOKASI CWA (PROV.)
WKP (KAB)
SUMBER PENDANA LP (KEC) AN
Perbatasan RI-Filipina/Malaysia di Laut Sulawesi
Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Agenda Program Prov. Kalimantan Penegakan Timur dan Kedaulatan, Hukum, Sulawesi Utara dan Keamanan Laut
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
PIHAK TERKAIT
APBN
KEMLU, KEMHAN, KKP, BAKOSURTAN AL, BNPP, TNIAL
APBN
BAKOSURTAN AL, KKP, BNPP
PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM DI KAWASAN PERBATASAN LAUT
2.1
Minimnya sarana prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan
2.2
Terbatasnya jumlah personel militer yang mengamankan kawasan perbatasan
Mempercepat upaya pengamanan dan pengembangan sarana prasarana keamanan laut
Penyedian sistem pertahanan keamanan yang terintgrasi.
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pos pengamanan perbatasan di laut
Peningkatan Personil milter di kawasan perbatasan
Meningkatnya intensitas dan cakupan pengawasan dan pengamanan di kawasan perbatasan
Persentase pos pengamanan perbatasan di PPKT pada Lokasi Prioritas dengan ketersediaan dan kualitas saranaprasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai Jumlah lokasi prioritas perbatasan laut dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai
APBN, APBD, KEMHAN, TNI, POLRI, KKP, ESDM, KEMPU, KEMINFO, BNPP
249
STRATEGI PENGELOLAAN NO
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
2.3
Minimnya sarana prasarana dan aparat penegak hukum di kawasan perbatasan
Meningkatkan pelayanan pos lintas batas (PLB) tradisional dan internasional untuk mengawasi dan memfasilitasi aktivitas lintas batas
Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal
Jumlah Exit-Entry Point (PLB) laut pada Lokasi Prioritas dengan peningkatan ketersediaaan dan kualitas saranaprasarana penunjang serta pelayanan lintas batas secara terpadu
4
-
4
4
4
2.4
Masih sering terjadi praktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan negara
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut
Meningkatnya pertahanan keamanan di kawasan perbatasan
Persentase wilayah perairan yang terawasi secara intensif
100%
50%
75%
100%
100%
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
LOKASI CWA (PROV.)
Agenda Program Prov. Kalimantan Pengembangan dan Timur dan Modernisasi Pos Sulawesi Utara Lintas Batas Laut
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Maritim
WKP (KAB)
SUMBER PENDANA AN LP (KEC)
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Perbatasan laut RI-Filipina/ Malaysia di Laut Sulawesi
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD, KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEMPU, KKP,BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMK O APBN BNPP, KEMHAN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, KKP, BAKORKAMLA
250
STRATEGI PENGELOLAAN NO
3 3.1
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
3.3
Belum termanfaatkannya potensi alur transportasi laut melalui optimalisasi fungsi PKSN di kawasan perbatasan laut sebagai pemicu dalam pengembangan ekonomi wilayah dan kegiatan ekonomi antar negara
2012
2013
2014
Jumlah Lokasi Prioritas dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat
6
4
4
6
6
Agenda Program Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
Terwujudnya iklim invetasi yang kondusif berupa kemudahan birokrasi perizinan invetasi dan insentif (fiskal non fiskal) Meningkatnya nilai tambah produktivitas SDA oleh dunia usaha baik di sektor hulu dan hilir
Jumlah WKP yang memiliki kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu
3
-
1
3
3
Jumlah pusat pertumbuhan gugus pulau dan PPKT pada Lokasi Prioriotas yang dikembangkan sebagai rintisan kawasan minapolitan
5
3
3
5
5
Agenda Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Iklim Investasi di Perbatasan Agenda Program Optimalisasi dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Alam
Pengembangan PKSN untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan laut
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan perbatasan
2
-
1
2
2
Agenda Program Prov. Sulawesi Percepatan Utara Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN
100%
50%
100%
-
-
Prov. Sulawesi Utara
Peningkatan interaksi ekonomi yang positif dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
Tersedianya akses pasar bagi produkproduk yang dihasilkan oleh masyarakat di perbatasan
Jumlah PKSN di lokasi prioritas yang dikembangkan sarprasnya sebagai rintisan pusat layanan kegiatan kawasan Persentase kemajuan harmonisasi kebijakan untuk mendukung pengembangan PKSN Jumlah WKP yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas yang signifikan
2
-
1
2
2
Agenda Program Prov. Sulawesi Pengembangan Utara Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonomi SubRegionall
Pemanfaatan potensi sumber daya alam hayati di PPKT secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah
Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
LOKASI
2011
STRATEGI
Mengembangkan iklim invetasi yang kondusif untuk mengelola potensi SDA di kawasan perbatasan laut Pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan laut belum optimal sehingga menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi, serta pemanfaatannya yang kurang terkendali sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan hidup
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
TARGET HASIL
SASARAN STRATEGIS
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT Mempercepat Tingginya angka Peningkatan Meningkatnya pertumbuhan kemiskinan pada sarana dan kegiatan usaha masyarakat ekonomi di kawasan prasarana usaha, produktif yang perbatasan perbatasan permodalan dan dilaksanakan oleh termasuk PPKT kapasitas masyarakat dengan masyarakat memperhatikan perbatasan kelestarian khususnya nelayan lingkungan hidup di pesisir dan PPKT
3.2
TARGET PER TAHUN
INDIKATOR
CWA (PROV.)
Prov. Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara
WKP (KAB)
SUMBER PENDANA AN LP (KEC)
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD KUKM, KEMDAG, KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
BKPM, BNPP, PEMKAB, PEMKO
Prov. Sulawesi Utara
APBN, APBD
APBN, APBD, KEM-PU, KEMHUB, SWASTA KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTR DAK ANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG ,KKP APBN
251
STRATEGI PENGELOLAAN NO
3.4
4 4.1
ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
Rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan laut akibat minimnya sarana parasarana dasar wilayah (transportasi, telemunikasi, informasi, dan listrik)
Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun sarana prasarana, pelayanan transportasi baik darat, laut udara secara terpadu
Mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan termasuk PPKT dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
TARGET PER TAHUN
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
LOKASI WKP (KAB)
SUMBER PENDANA AN LP (KEC)
PIHAK TERKAIT
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
Meningkatnya Persentase desa pada sarana prasarana, masing-masing Lokasi pelayanan prioritas yang mudah transportasi (darat, diakses melalui darat laut, udara) secara laut, atau udara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasilokasi prioritas
80%
20%
40%
60%
80%
Agenda Program Prov. Kalimantan WKP dan Percepatan Timur, Sulawesi Lokpri Pembangunan Utara berdasarkan Infrastruktur dan Iklim urutan investasi di sebagaimana Perbatasan tercantum dalam BAB V Rencana Induk
TP
Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi
Meningkatnya Persentase desa pada infrastruktur jaringan masing-masing Lokasi telekomunikasi dan Prioritas yang dapat informasi untuk mengakses layanan membuka telekomunikasi dan keterisolasian lokasi- informasi lokasi prioritas
80%
20%
40%
60%
80%
Agenda Program Prov. Kalimantan Percepatan Timur, Sulawesi Pembangunan Utara Infrastruktur dan Iklim investasi di Perbatasan
APBN, APBD, KEM-PU, SWASTA KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat
Meningkatnya ketersediaan listrik di lokas-lokasi prioritas
80%
20%
40%
60%
80%
Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara
7
4
4
7
7
7
4
4
7
7
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
Persentase desa pada masing-masing Lokasi Prioritas yang dapat mengakses listrik
PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR DI KAWASAN PERBATASAN LAUT Minimnya sarana Mempercepat Peningkatan akses Meningkatnya Jumlah PPKT dan prasarana peningkatan kualitas dan pelayanan kualitas kesehatan berpenduduk di Lokasi pelayanan SDM di kawasan kesehatan, air masyarakat prioritas yang kesehatan, perbatasan bersih dan sanitasi ditingkatkan sarana, termasuk air bersih lingkungan bagi prasarana, dan dan sanitasi masyarakat pelayanan lingkungan di perbatasan dengan kesehatanntya Terpenuhinya Jumlah PPKT kawasan sistem yang satuan lingkungan berpenduduk di Lokasi perbatasan laut didesain khusus sesuai karakteristik pemukiman di PPKT prioritas yang pada lokasi prioritas ditingkatkan sarana, wilayah berupa yang memenuhi prasarana kepulauan serta standar kesehatan permukimannnya memperhatikan dan tata ruang kearifan lokal
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
CWA (PROV.)
Prov. Kalimantan Timur, Sulawesi Utara
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, KKP, PLN, SWASTA
APBN, APBD, KEMKES, SWASTA KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
252
STRATEGI PENGELOLAAN ISU STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
4.2
Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan dasar di kawasan perbatasan laut
Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan
4.3
Sebagian masyarakat perbatasan merupakan komunitas adat terpencil (KAT)
. 5.1
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT Lemahnya Menata ulang Terwujudnya Persentase kemajuan Mempercepat koordinasi, integrasi, Penguatan struktur restrukturisasi penyusunan kebijakan sinergi dan kelembagaan kelembagaan penanganan batas Kapasitas sinkronisasi (KISS) Kelembagaan penanganan batas penanganan batas secara permanen dan antar sektor dalam Pengelolaan Batas maritim maritim dari pola ad- terintegrasi pengelolaan batas Maritim hoc menuju pola wilayah maritim yang lebih permanen dan terintegrasi
5.2
Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut
NO
5.3
Rendahnya pembiayaan bagi pembangunan perbatasan
STRATEGI
INDIKATOR
TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus sesuai karakteristik wilayah berupa kepulaan serta memperhatikan kearifan lokal
Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di PPKT pada Lokasi secara memadai
Jumlah PPKT berpenduduk denngan Lokasi prioritas yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya
7
4
4
7
7
Pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar KAT dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT
Jumlah lokasi prioritas yang diberdayakan KATnya
5
3
3
5
5
100%
50%
100%
-
-
3
-
1
3
3
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
50%
100%
100%
100%
50%
30%
40%
45%
50%
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengelolaan kawasan perbatasan
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut
SASARAN STRATEGIS
TARGET PER TAHUN
Mendorong keberpihakan pembiayaan pembangunan
Tercapainya kesatuan gerak dan langkah K/L dan Pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
Jumlah Kabupaten yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan
Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar Keberpihakan Proporsi DAK yang alokasi Dana diarahkan bagi Alokasi Khusus kepentingan percepatan (seluruh bidang) agar ditujukan bagi pembangunan Lokasi upaya Prioritas pembangunan Lokasi Prioritas
AGENDA PROGRAM PRIORITAS Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
LOKASI CWA (PROV.)
WKP (KAB)
SUMBER PENDANA AN LP (KEC)
PIHAK TERKAIT
Prov. Kalimantan WKP dan Timur, Sulawesi Lokpri Utara berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD, KEMKES, SWASTA KEMSOS, KPDT, KEMPU, KKP, BNPP, KDN
Prov. Sulawesi Utara
APBN, APBD, SWASTA
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur
Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur
APBN
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Prov. Sulawesi WKP dan Utara, Prov. Lokpri Kalimantan Timur berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
KEMLU. KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, BAKOSURTAN AL
APBN, DAK, KEMLU. APBD KEMHAN, TNI, BNPP, KKP, ESDM, KDN, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, BAKOSURTAN AL
APBN
BNPP, BAPPENAS, KEMKEU
253
STRATEGI PENGELOLAAN NO
ISU STRATEGIS
Belum tersusunnya data dan dokumen pembangunan di kawasan perbatasan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
SASARAN STRATEGIS
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
penguatan kapasitas pemerintah kecamatan di perbatasan dalam pengelolaan data dan informasi terkait pembangunan
terlaksananya data dan dokumen pembangunan yang lebih tertata rapi
INDIKATOR Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum Persentase desa dalam masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum jumlah lokasi prioritas dengan sistem informasi yang memuat data dan informasi terkait pembangunan kawasan perbatasan
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
6
4
4
6
6
80%
20%
40%
60%
80%
6
4
4
6
6
AGENDA PROGRAM PRIORITAS Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
LOKASI CWA (PROV.) Prov. Sulawesi Utara, Prov. Kalimantan Timur
WKP (KAB)
SUMBER PENDANA AN LP (KEC)
PIHAK TERKAIT
APBN, APBD
BNPP, KEMENPAN, KDN
DAK
BNPP, KEMENPAN, KEMENKOMINFO
254
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011‐2014 Kawasan 5
: Perbatasan Laut RIRep. Palau di Samudera Pasifik
Tujuan
1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakantindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan 3. Menjaga integritas bangsa 4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan
S I No 1 1
S W K
P
o
Lo
TAHUN
B A
A
K
S S
S 2
3
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
4
S CWA (P o )
WKP (K )
LP (K )
10
11
12
P
P
T
13
14
APBN
Kemlu, Kemhan, KKP, Bakosurtanal, BNPP, TNI
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
1.1. Belum disepakatinya penetapan batas laut (zee) dengan negara Rep. Palau
Mempercepat terwujudnya kesepakatan batas laut ZEE dengan Rep. Palau
Terbukanya hubungan Peningkatan upaya diplomatik dengan Perundingan dalam pembahasan batas ZEE Rep. Palau RI-Rep. Palau di Samudera Pasifik
Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan laut
6 perundingan
1
2
2
1
-
-
-
-
-
Agenda Program Penetapan dan Penegasan Batas Laut
Perbatasan laut RI - Rep Palau di Samudera Pasifik
Tercapainya hasilhasil perundingan yang signifikan bagi penyelesaian batas
Terwujudnya posisi tawar yang kuat dalam diplomasi perbatasan
Inventarisasi kondisi penunjang garis batas laut (Titik Dasar Kepulauan)
Data dasar kondisi Prosentase hasil Titik Dasar Titik Dasar Kepulauan Kepulauan yang sudah terinventarisasi
255
S I No 2 2.1
S W K
P
o
TAHUN
Lo
B A
A
K S
S S
I
o
T
H
Po P o
2011
2012
2013
2014
1 paket
-
1
1
1
-
100%
100%
100%
50%
75%
100%
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut
50%
75%
100%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut
S CWA (P o )
WKP (K )
LP (K )
P
P
T
PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM Masih maraknya kegiatan: a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Perairan Morotai dan Perairan Papua b. Pencurian Ikan (illegal fisihing) oleh nelayan asing.
Membangun sistem pengamanan laut dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar
Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Terwujudnya peraturan perundangundangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut
Meningkatnya Persentase peningkatan pertahanan keamanan jumlah pos, personil dan di kawasan cakupan wilayah perairan perbatasan yang terawasi secara intensif
100%
Meningkatnya kualitas Persentase pengembangan pelayanan di PLB PLB yang telah dilengkap dalam mengawasi dan CIQS yang sesuai standar memfasilitasi arus internasional barang dan manusia antar negara pada exit/entry point secara legal
100
Jumlah harmonisasi kebijakan hukum
APBN
Agenda Program Perairan Morotai, Penegakan Perairan Papua Kedaulatan, Hukum yang berhadapan dan Keamanan dengan Samudera Pasifik Maritim
KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tanpa diskriminasi
Mengoptimalkan Kerjasama antar negara dalam pengawasan dan pengamanan perairan perbatasan
Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titiktitik yang disepakati negara tetangga
2.2. Terdapatnya gerakan separatis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian
Mempercepat upaya Penyediaan sarana dan pengamanan dan prasarana pertahanan pengembangan dan keamanan laut sarana dan prasarana keamananan
Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengamanan perbatasan
Prosentase pengamanan perbatasan
100%
-
-
C 04, C 11, C 12
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD
Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP, TNI, Polri, ESDM, BPN
KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
256
S I No 2.3
S W K
P
o
TAHUN
Lo
B
Interaksi sosial antara masyarakat dengan penduduk warga negara Republik Palau serta minimnya arus informasi, rawan penyusupan dan ideologi oleh pihak asing
A
A
K S
S S
Peningkatan kesadaran Meningkatnya wawasan kebangsaan kesadaran masyarakat perbatasan kebangsaan masyarakat perbatasan
I
o
Jumlah lokasi prioritas yang berwawasan kebangsaan semakin meningkat
T
H 3
2011
2012
2013
2014
-
3
-
-
Po P o Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
S CWA (P o ) C 04, C 11, C 12
WKP (K )
LP (K )
P APBN, APBD
P
T
Kemhukhan, Kemhan, TNI, Polri, Keminfo, BNPP, KDN
Meningkatnya dukungan masyarakat dalam pengawasan perbatasan
257
S I No 3
S W K
P
o
TAHUN
A
A
K
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA
S
S S
I
o
Sumber daya (seperti Mempercepat Peningkatan pusat-pusat Meningkatnya Jumlah pusat pertumbuhan pertambangan, perikanan, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi di kuantitas dan kualitas ekonomi
3.2
Lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis
3.3
Eksploitasi sumber daya kehutanan secara illegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai
Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
Terpulihkannya kawasan lindung dan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi
Terkendalinya Peningkatan kegiatan eksploitasi pengawasan untuk pencegahan terjadinya hutan pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)
Belum terjamahnya daerah-daerah lain oleh pemerintah mengakibatkan adanya keterbatasan dan kendala yang sangat besar bagi penduduk untuk maju dan berkembang terutama di bidang pertanian
T
H
2011
2012
2013
2014
-
3
-
-
20%
30%
50%
Po P o
S CWA (P o )
WKP (K )
C 04, C 11, C 12
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan
LP (K )
P
P
T
LINGKUNGAN HIDUP
3.1
3.4
Lo
B
Membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan,
Terbangunnya kegiatan pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir
3
Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi
50%
-
Prosentase pemulihan kawasan lindung dan konservasi
70%
-
Prosentase penanganan kegiatan ilegal logging dan illegal tradingnya
Pertumbuhan sektor pertanian; peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemajuan pertanian
25%
50%
70%
70%
25%
50%
70%
75%
25%
50%
75%
Agenda Program Pengembangan
APBN, APBD
KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM,
APBN, APBD
KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG,KKP
C 04, C 11, C 12
Agenda Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
C 04, C 11, C 12
C 11, C12, C 04
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
258
S I No 4
S W K
P
o
TAHUN
Lo
B A
A
K S
S S
I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
S LP (K )
P
P
T
CWA (P o )
WKP (K )
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
C 04, C 11, C 12
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD
Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemsos, KPDT, KKP, BNPP
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
C 04, C 11, C 12
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD
Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan
PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR DAN BUDA A Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan
Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta listrik dan air bersih
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
4.1
Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat
4.2
Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan
Peningkatan akses dan Meningkatnya angka pelayanan pendidikan melek huruf usia 15 bagi masyarakat 24 tahun perbatasan
4.3
Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan
Meningkatnya Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor pendapatan swasta yang berfokus masyarakat pada pembangunan Masyarakat di kampung
5.1
Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan
5.2
Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan
Angka Kematian Ibu (AKI)/100
2
-
2
2
2
Jumlah APM SLTP/SPML/Mts/ Paket B di Lokpri Kawasan laut
3
-
3
-
-
Prosentase peningkatan Pendapatan per Kapita
50%
-
25%
50%
50%
Persentase sosialiasi Rinduk dan Rencana Aksi di WKP perbatasan
100%
50%
100%
3
3%
-
-
-
Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar
100%
50%
100%
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan
Pelaksanaan sosialisasi Meningkatnya Rencana Induk K/L kapasitas terkait dan daerah kelembagaan daerah dalam pengelolaan batas negara dan pembangunan kawasan terpadu
Meningkatkan kapasitas Tercapainya kesatuan Jumlah BPP di daerah yang sumber daya aparatur gerak dan langkah K/L terbentuk dan sarana prasarana dan Pemda dalam
259
MATRIK RENCANA INDUK TAHUN 2011 2014 PENGELOLAAN BATAS WILA AH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN P D RI R D o T o L Matrik Kawasan : 6 Tujuan: 1. Menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di perbatasan darat 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakan-tindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan 3. Menjaga integritas bangsa 4. Mengoptimalkan pemanfaatan SDA di Kawasan Perbatasan Antar Negara secara berkelanjutan 5. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan S No
I
S
A
K
S
S
P S
o
P I
o
T H
Lo A
Po P o
2011
2012
2013
2014
(CWA P o )
10 kali perunding an
3
3
2
2
Agenda Program NTT dan Penetapan dan Penegasan Batas Negara
45 NLP
20
30
35
45(k)
Agenda Program NTT dan Penetapan dan Penegasan Batas Negara
100%
25%
50%
75%
100&
Agenda program pemeliharaan, perbaikan dan sosialisasi tanda batas negara di darat
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
1 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DARAT 1.1 Belum selesainya kesepatan pada 3 segmen batas : A Noelbesi Kab. Kupang B. Bijael sunan - oben, Kab TTU C. Delomil / Memo, Kab. Belu
1.2 Belum lengkapnya peta nasional batas negara di perbatasan RINTT 1.3 Kurang terpeliharanya pilar batas seehingga berpotensi rusak, bergeser dan hilang
Mempercepat terwujudnya kesepatan dan kejelasan batas wilayah Negara dengan RDTL
Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara (Delimitasi).
Terwujudnya Jumlah pelaksanaan kesepakatan antara dan perundingan negara RI dan RDTL perbatasan darat. pada segmen batas darat. Diterapkannya total diplomacy dalam perundingan dengan RDTL
Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan negara RDTL (delineasi) Peningkatan upaya Terwujudnya peta Jumlah NLP pemetaan survey, pemetaan batas negara yang kecamatan kawasan dan penegasan konfrehensif perbatasan darat RIbatas negara RDTL skala 1:25.000 Meningkatkan upaya pengamanan batas wilayah negara
Peningkatan Upaya Terpeliharanya tata Persentase patok batas Investigation, batas negara yang dipelihara dan Refikation, diperbaiki maintenance (IRM) Terhadap tandatanda batas negara
NTT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
KEMLU, KEMHAN, BAKOSURTANAL, BNPP, KDN
APBN
KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
APBN
KEMHAN, TNI, BNPP
260
S No
I
S
A
K
S Sosialisai batas negara
S
P S
o
P I
o
Lo A
T H
2011
2012
2013
2014
Po P o
(CWA P o )
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
Tersosialisasikanny Tingkat penurunan a batas negara pelintas batas illegal kepada masyarakat
2 PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM 2.1 Masih sering terjadi peraktek pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan Negara di perbatasan NTT
2.2 Maraknya kegiatan ilegal a. Illegal trading; b. Ketidakstabilan politik dan keamanan di Timor Leste menimbulkan eksedus desa-desa perbatasan
Pembangunan sistem pengamanan dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi ,handal, serta mengoptimalkan kerja sama antara RI-RTDL untuk menegakan kedaulatan, keamanan dan hukum
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pos pengamanan perbatasan di lokasi prioritas (A001 s/d A007; A029 s/d A030 dan A042 s/d A052) beserta sarana pendukungnya
Persentase pos pengamanan perbatasan pada lokasi prioritas (A001 s/d A007; A029 s/d A030 dan A042 s/d A052) dengan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penunjang (jalan, listrik, air bersih, transportasi, komunikasi) yang memadai
100%
25%
50%
75%
100%
Meningkatnya cakupan pengawasan dan pengamanan pada lokasi prioritas Meningkatnya Meningkatnya sarana dan ketersediaan prasarana fasilitas dan kualitas pelayanan CIQS pelayanan PLB yang terintegrasi di dalam mengawasi PLB dan memfasilitasi arus barang dan manusia antar negara pada exit/entry point Berkurangnya tumpang tindih penanganan pelanggaran lintas batas oleh instansi terkait di PLB
Jumlah lokasi prioritas dengan tingkat pengawasan dan pengamanan yang memadai Jumlah Exit-Entry Point (PLB) dan TPI (Pos Imigrasi) dengan peningkatan ketetersediaan dan kualitas saranaprasarana penunjang serta pelayanan lintas
20
5
10
15
20(k)
8
2
4
6
8 (k)
Menyediakan sistem pertahanan dan keamanan perbatasan yang terintegrasi
batas secara terpadu
Agenda Program NTT Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Darat
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
KEMHAN, TNI, POLRI, ESDM, KEM-PU, KEMHUT, KEMINFO, BNPP
NTT
APBN
KENHUKHAM, KEMHAN, TNI, POLRI, KEMINFO, BNPP, KDN.
NTT
APBN dan APBD
KEMHAN, TNI, POLRI, KEMKEU, KEMHUKHAM, KEMTAN, ESDM, KEM-PU,BPN, BNPP, PEMPROV, PEMKAB/PEMKOT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
261
S No
I
S
A
K
S
S
P S
o
P I
o
T H
Lo A
2011
2012
2013
2014
5
5
5
5
Po P o
(CWA P o )
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
Meningkatnya profesionalisme aparatur PLB
Jumlah Lokasi Prioritas 20 dengan intensitas kegiatan illegal di perbatasan yang menurun secara signifikan a. Terhindar konflik Intensitas pertemuan 20 X Pert. Keikut sertaan dan tingkat partisipasi masyarakat di lokasi pengelolaan SDA masyarakat dalam b. Kepemilikan prioritas dalam rangka pengakuan merumuskan : a. tanah disahkan tanah ulayat secara Penggunaan SDA secara hukum hukum di lokasi pada tanah ulayat prioritas oleh investor; b.Kepemilikan tanah ulayat secara hukum Meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara RTDL
2.3 Adanya hak ulayat masyarakat
Memberikan Pengakuan, Perlindungan, dan pengaturan hak ulayat/adat masyarakat
Meningkatkan intensitas kerjasama keamanan yang melibatkan kedua belah pihak
Agenda Program NTT Kerjasama Pengamanan Perbatasan Antar Negara
5X (A001 s/d A005)
4X (A006 s/d A007) dan (A029 s/d A030)
6X (A042 s/d A 047)
5X (A048 Agenda Program NTT s/d A052 Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat
APBN
KEMHAN, TNI, POLRI, KEMHUKHAM, KEMHUT, BNPP, KEMLU
APBN dan APBD
KEMHUKHAM, BNPP, BPN
APBN, APBD, dan Swasta
KEM-PU, KEMINFO, KEMHUB, ESDM, BKPM, BNPP, PLN, SWASTA
3 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP 3.1 Rendahnya aksebilitas akibat minimnya sarana prasarana dasar wilayah (transportasi, telekomunikasi, informasi dan listrik
Percepatan pertumbuhan ekonomindi kawasan perbatasan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun sarana prasarana, pelayanan transfortasi baik darat, udara secara terpadu
Meningkatnya sarana prasarana pelayanan transportasi (darat, udara) secara terpadu untuk membuka keterisolasian lokasilokasi prioritas
Persentase desa pada 80% masing-masing lokasi prioritas yang mudah diakses melalui darat atau udara
20%
40%
60%
80%(k)
Membangun jaringan telekomunikasi dan informasi
Meningkatnya infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk membuka keterisolasian lokasilokasi prioritas
Persentase desa pada 80% masing-masing lokasi prioritas yang dapat mengakses layanan telekomunikasi dan informasi
20%
40%
60%
80%(k)
Agenda Program Percepatan Pengembangan Infrastruktur dan Iklim Investasi di perbatasan
NTT
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
262
S No
I
S
A
K
S Menyediakan listrik untuk kebutuhan pembangunan ekonomi wilayah dan keberlangsungan aktivitas masyarakat
3.2 Belum berkembangnya fungsi kota-kota PKSN (Attambua Kefamemanu) kawasan perbatasan
perbatasan
3.3 Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat perbatasan
Memperkuat keterkaitan wilayah kota-kota kecamatan khususnya PKSN dengan wilayah sekitarnya Mendorong perencanaan wilayah yang memacu pertumbuhan wilayah potensial Peningkatan kotakota kecamatan perbatasan Pengembangan sarana prasarana pada PKSN
Peningkatan sarana dan prasarana usaha, permodalan dan kapasitas masyarakat perbatasan
S
P S
o
P I
o
Lo A
T H
2011
2012
2013
2014
Meningkatnya ketersediaan listrik di lokasi-lokasi prioritas
Persentase desa pada 80% masing-masing lokasi prioritas yang dapat mengakses listrik
20%
40%
60%
80%(k)
Meningkatnya jumlah ruang tangga yang memiliki akses terhadap sinergi listrik
Persentase KK di lokasi 80% prioritas (lokpri) perbatasan yang mampu mengakses listrik
20%
40%
60%
80%(k)
Terwujudnya PKSN sebagai pusat layanan dan sebagai motor penggerak bagi wilayah sekitarnya
Jumlah PKSN yanag dipercepat penaataan dan pemanfaatan ruangan sebagai pusat layanan dan motor penggerak pembangunan
2
2
-
-
2
Po P o
Agenda Program Penataan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kawasan Perbatasan
(CWA P o )
WKP (K Ko )
NTT (53)
Terbangunnya sarana dan prasarana perkotaan pada PKSN sesusai dengan fungsinya
Jumlah PKSN pada 2 lokasi prioritas yang dikembangkan sarana dan prasarananya sebagai rintisan pusat pelayanan kegiatan kawasan
1
1
-
2
Agenda Program NTT Percepatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PKSN
meningkatnya usaha produktif yanag dilaksanakan oleh masyarakat
Jumlah lokasi prioritas 20 dengan pertumbuhan Koperasi, IKM, dan UKM yang semakin meningkat
5
10
15
20(k)
Agenda Program NTT Pengembangan Kegiatan Usaha Produktif Masyarakat
S Lo
(K )
P
APBN dan APBD
WKP dan Lokpri berdasarkan WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN dan APBD
P
T
BNPP,KEM-PU, KPDT, KDN, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS
BNPP,KEM-PU, KEMHUB, ESDM, KPDT, KEMDAG, KEMPRIN, KEMKES, KEMDIKNAS, SWASTA
APBN, APBD, KUKM, KEMDAG, dan Swasta KEMPRIND, KPDT, BNPP, SWASTA
263
S No
I
S
A
K
S
S
Terkelolanya SDA di lokasi prioritas secara berkelanjutan dengan pola pengusahaan yang didesain khusus dengan memperhatikan kearifan lokal bagi kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan dan dikelola secara berkelanjutan Terwujudnya iklim Mengembangkan investasi yang iklim investigasi yang kondusif untuk kondusif berupa mengelola potensi kemudahan birokrasi perizinan SDA di kawasan investasi dan perbatasan insentif (fiskal dan non fiskal Memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal secara optimal dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah perekonomian wilayah perbatasan
3.4 Perkembangan perekonomian kawasan perbatasan sangant lambat
3.5 Belum optimalnya pemanfaatan peluang pasaar negara tetangga melalui kegiatan kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas
Penciptaan interaksi ekonomi yang positf dan saling menguntungkan dengan negara tetangga
4 PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR 4.1 Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan,
S
P
Percepatan peningkatan kualitas SDM di kawasan
Menciptakan spesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kekayaan alam dan kemampuan kawasan
o
P I
o
Lo A
T H
2011
2012
2013
2014
Po P o
(CWA P o )
Jumlah Lokasi Prioritas 20 yang dikembangkan secara terpadu sebagai rintisan kawasan agropolitan atau kawasan eco tourism
5
10
15
20(k)
Agenda Program NTT Optimalisasi dengan Pengendalian Pemanfaatan sumber daya Alam
2 Jumlah PKSN yang memiliki rintisan kebijakan pelayanan perizinan investasi satu pintu
1
1
-
2
Agenda Program Percepatan Pengembangan Infratruktur dan iklim investasi di perbatasan
Jumlah kebijakan insentif investasi di perbatasan Jumlah PKSN yang memiliki pertumbuhan volume perdagangan lintas batas yang signifikan
1
1
-
2
2
2
1
1
-
2
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
APBN, APBD, KEMTAN, KEM-PU, dan Swasta KEMBUDPAR, KEMHUT, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKE, RTRANS, BPN, KAMPERA, BNPP, SWASTA
NTT
Agenda Program NTT Pengembangan Perdagangan Lintas Batas dan Kerjasama Ekonnomi Sub Regional
APBN dan APBD
BKPM, BNPP, PEMKAB
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN dan APBD
BNPP, KEMENDAG, KEMENKO, PREKONOMIAN
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan
APBN, APBD, KEMKES, dan Swasta KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT,
Meningkatnya perdagangan lintas batas dan kerjasama subregional
Meningkatkan akses Meningkatnya dan pelayanan kualitas kesehatan kesehatan, air masyarakat bersih dan sanitasi
Rata-rata Angaka 2 Kematian Ibu (AKI)/1000 pada lokasi prioritas Angka Kematian Bayi 20 (AKB)/1000 pada Lokasi Prioritas
2
2
2
2
20
20
20
20
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
NTT
264
S No
I
S
A
K
S
S
P S
o
P I
o
Jumlah lokasi prioritas 20 yang ditingkatkan sarana, prasaranan, dan pelayanan kesehatannya Jumlah Lokasi Prioritas 20 yang ditingkatkan sarana, prasarana permukimannya
Terpenuhinya sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikan di lokasi prioritas secara memadai PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS DARAT 5.1 Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi (KISS) antar daerah dan pusat (termasuk K/L) dalam pengelolaan batas wilayah negar di darat
Mempercepat Pneguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara di daerah
Mendorong integrasi dokumen pengelolaan perbatasan yang dikelola daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (termasuk K/L dan dokumen penganggarannya
Tercapainya kesatuana gerak dan langkah antar pusat dan pemda dalam melaksanakan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan mengacu kepada dokumen grand design, rencana induk, dan rencana aksi
2011
2012
2013
2014
7
7
6
20(k)
7
7
6
20(k)
62%
65%
69%
72%
Jumlah lokasi prioritas 20 yang ditingkatkan sarana, prasarana, dan pelayanan pendidikannya
7
7
6
20(k)
Persentase kemajuan 100% pengintegrasian rencana induk, dan rencana aksi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem penganggaran dengan rencana pembangunan daerah di kawasan perbatasan
25%
50%
75%
100%
Terpenuhinya satuan lingkungan pemukiman yang memenuhi standar kesehatan dan tata ruang di lokasi prioritas Rata-rata persentase Peningkatan akses Meningkatnya persentase APM APM SLTP/SMP dan pelayanan LB/MTS/Paket B/di pendidikan bagi seluruh WKP masyarakaat perbatasan dengan sistem yang didesain khusus dan memperhatikan kearifan lokal bagai kepentingan masyarakat di wilayah perbatasan
4.2 Minimnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan di kawasan perbatasan
Lo A
T H
72%
Po P o
(CWA P o )
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
NTT
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
NTT
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
APBN, APBD, KEMKES, dan Swasta KEMENDIKNAS, KEMSOS, KPDT, KEMPU, KEMHUT, BNPP
W01 W02 W03
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
BNPP, BAPPENAS, K/L, KEMKEU, PEMPROV, PEMKAB, PEMKOT
265
S No 5.2
I
S
Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan
A
K
S
S
P S
Meningkatkan sumberdaya aparatur, sarana, prasarana satuan kerja pengelolaan kawasan perbatasan di
Terwujudnya satuan kerja pengelolaan perbatasan yang profesional
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa diperbatasan
Terlaksananya pelaksanaan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
o
P I
o
Jumlah Kabupaten pada lokasi prioritas di kawasan perbatasan darat yang memiliki satuan kerja pengelolaan kawasan perbatasan Persentase kemajuan penyediaan sarana prasarana bagi operasionalisasi kelembagaan pengelolaan daerah secara memadai Jumlah lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum Persentase desa di masing-masing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum
Lo A
T H
2011
2012
2013
2014
3
3
-
-
3
100%
25%
50%
75%
100(k)
20
7
6
7
20(k)
80%
20%
40%
60%
80%
Po P o
(CWA P o )
WKP (K Ko )
S Lo
(K )
P
P
T
BNPP, KEMENPAN, KDN
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
NTT
W01 W02 W03
BNPP, KEMENPAN, KDN
266
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011‐2014 Kawasan 7 Tujuan
No 1 1
I W
: Perbatasan Laut RIRDTL/Australia di Laut Arafuru dan Laut Aru 1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut 2. Memperkuat pertahanan negara dan mengatasi tindakantindakan ilegal lintas batas yang banyak terjadi di kawasan perbatasan 3. Menjaga integritas bangsa 4. Meningkatkan fungsi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan
S
B K 2
A
S
K S 3
S
P
S
o
A
TAHUN I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
4
Lo CWA (P o ) 10
WKP (K ) 11
S LP (K ) 12
P
P
T
13
14
APBN
Kemlu, Kemhan, Bakosurtanal, BNPP, TNI
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
1.1. a. Belum diselesaikannya Mempercepat terwujudnya penetapan batas laut kesepakatan batas (teritorial) dengan negara laut teritorial dengan RDTL; b. Perjanjian batas laut ZEE RDTL & ZEE dengan Australia RI dengan Australia (mencakup gugusan pulau pasir) belum diratifikasi oleh parlemen Australia maupun Indonesia
Peningkatan upaya diplomasi perbatasan dalam rangka penetapan batas wilayah negara
Terwujudnya kesepakatan antara RI dengan RDTL dan RI dengan Australia pada segmen batas laut yang belum disepakati Terwujudnya kesepakatan antara Indonesia dengan RDTL dan RI dengan Australia pada segmen batas laut
Agenda Program Penetapan Penegasan dan Pemetaan Batas Laut
Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan 6 perundingan laut
1
2
2
1
Perairan Laut Aru
267
No 2
I W
S
B K
A
S
K S
S
P
S
o
A
TAHUN I
o
T
H
2011
2012
2013
2014
Po P o
Lo CWA (P o )
WKP (K )
S
P
P
T
LP (K )
PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
2.1 Masih maraknya kegiatan: a. Pelanggaran batas kedaulatan NKRI, oleh kapal asing di Perairan Arafuru dan Perairan Papua b. Pencurian Ikan (illegal fisihing) oleh nelayan asing. c. Penyeludupan termasuk imigran gelap di perbatasan
Membangun sistem pengamanan laut dan pengawasan perbatasan yang terintegrasi dan handal antar sektor, serta mengoptimalkan kerjasama antar negara, untuk menegakkan kedaulatan, keamanan dan hukum
Terwujudnya Harmonisasi peraturan perundang- peraturan perundangundangan yang undangan yang harmonis terkait terkait dengan dengan penegakan kewenangan dan kedaulatan, hukum fungsi instansi dalam penegakan dan keamanan di laut kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Jumlah harmonisasi kebijakan hukum
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim 1 paket
-
1
1
1
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, SDM serta frekuensi patroli keamanan perbatasan laut
Perairan Arafuru, Perairan Papua yang berhadapan dengan Samudera Pasifik
Peningkatan jumlah Meningkatnya pos, personil dan Pemberian sanksi pertahanan keamanan cakupan wilayah yang tegas bagi di kawasan perairan yang terawasi pelanggar hukum perbatasan secara intensif tanpa diskriminasi Mengoptimalkan Kerjasama antar negara dalam pengawasan dan pengamanan perairan perbatasan Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga
Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan Persentase exit-entry memfasilitasi arus point yang telah barang dan manusia dilengkap CIQS yang antar negara pada sesuai standar exit/entry point secara internasional legal
100%
-
100%
100%
100%
100%
-
50%
75%
100%
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas
C 04, C 10
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
APBN
Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP
268
No
I W
S
B K
2.2 Terdapatnya gerakan separatis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian 2.3 Ancaman munculnya perubahan orientasi sosial, ekonomi dan ideologi pada negara lain
3
A
S Mempercepat upaya Penyediaan sarana pengamanan dan dan prasarana pengembangan pertahanan dan sarana dan prasarana keamanan laut keamananan Peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA
3.1 Sumber daya (seperti pertambangan, perikanan, budidaya jarak, perkebunan, migas) belum dimanfaatkan secara optimal 3.2 Lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis 3.3 Eksploitasi sumber daya kehutanan secara illegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai
S
K
P
S S Meningkatnya kualitas sarana prasarana pengamanan perbatasan
o
A
TAHUN I
o
Prosentase pengamanan perbatasan
Meningkatnya kesadaran kebangsaan Jumlah lokasi prioritas masyarakat yang berwawasan perbatasan Meningkatnya kebangsaan semakin dukungan masyarakat meningkat dalam pengawasan perbatasan
T
H
100%
2011
-
2012
50%
2013
75%
2014
Po P o
100%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut
4
Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
-
Program Pengembangan Minapolitan dan Agropolitan
50%
Agenda Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Lo CWA (P o )
WKP (K )
S
P
P
T
LP (K ) KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
C 04, C 10
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk 4
-
1
2
Kemhukhan, Kemhukhan, Kemhan, Kemhan, TNI, Polri, TNI, Polri, Keminfo, Keminfo, BNPP, BNPP, KDN KDN
C 04, C 10
LINGKUNGAN HIDUP
Mempercepat Meningkatnya Peningkatan pusatpertumbuhan ekonomi pusat pertumbuhan kuantitas dan kualitas di kawasan sarana prasarana ekonomi di pulauJumlah pusat perbatasan, PPKT yang mendukung pulau terkecil pertumbuhan ekonomi dengan kegiatan ekonomi berpenghuni memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Prosentase peningkatan jaringan dan pelayanan transportasi Pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Peningkatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)
Prosentase pemulihan Terpulihkannya kawasan lindung dan kawasan lindung dan konservasi konservasi melalui pemberdayaan masyarakat dan pola kerjasama investasi
3
50%
-
-
3
20%
-
30%
C 04, C 10
C 04, C 10
APBN, APBD
KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG,KKP
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk 70%
-
20%
50%
70%
C 04, C 10 Terkendalinya kegiatan eksploitasi hutan
APBN, APBD
KEM-PU, KEMHUB, KPDT, KKUKM, ESDM, KEMINFO, KEMNAKERTRANS, BPN, KEMPERA, KEMPERINDAG, KKP
APBN, APBD
Prosentase penanganan kegiatan ilegal logging dan illegal tradingnya 70%
-
20%
50%
70%
269
No
I W
S
B K
A
S Membangun infrastruktur pertanian dan mengembangkan diversifikasi pangan lokal dan desa mandiri pangan, hasil pertanian sebagai sumber bio energi yang ramah lingkungan, kelembagaan dan sumberdaya pertanian, serta meningkatkan investasi swasta, agroindustri dan pemasaran hasil pertanian
3.4 Belum terjamahnya daerah-daerah lain oleh pemerintah mengakibatkan adanya keterbatasan dan kendala yang sangat besar bagi penduduk untuk maju dan berkembang terutama di bidang pertanian
4
S
K
P
S S Terbangunnya kegiatan pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir
o I o Pertumbuhan sektor pertanian; peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemajuan pertanian
A
TAHUN T
H
75%
2011
2012
2013
2014
-
20%
50%
75%
Po P o
Lo CWA (P o )
C 04, C 10
WKP (K )
S
P
P
T
LP (K )
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR DAN BUDA A
4.1 Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat
Mempercepat peningkatan kualitas SDM di kawasan perbatasan
Peningkatan Meningkatnya kualitas Angka Kematian Ibu Kualitas dan kesehatan masyarakat (AKI) / 1000 Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta listrik dan air bersih
2
-
2
2
2
4.2 Keterbatasan prasarana Pendidikan mengakibatkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan
Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat perbatasan
Meningkatnya angka Jumlah APM melek huruf usia 15 - SLTP/SPML/Mts/ Paket 24 tahun B di Lokpri Kawasan laut
3
-
3
-
-
4.3 Mayoritas penduduk yang mendiami kawasan perbatasan berada pada kemiskinan
Pelayanan oleh Pemerintah dan sektor swasta yang berfokus pada pembangunan Masyarakat di perbatasan
Meningkatnya Prosentase peningkatan pendapatan Pendapatan per Kapita masyarakat dan lebih berdaya
50%
-
25%
50%
50%
Pelaksanaan sosialisasi Rencana Induk K/L terkait dan daerah
Meningkatnya Persentase sosialiasi kapasitas Rinduk dan Rencana kelembagaan daerah Aksi di WKP perbatasan dalam pengelolaan batas negara dan pembangunan kawasan terpadu
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
C 04, C 10
Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemsos, KPDT, KKP, BNPP W 033, W 034, W 035
L 079, L110, L 111
APBN, APBD
W 033, W 034, W 035
L 077, L 078, L 097
APBN, APBD
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 5.1 Lemahnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan
5.2 Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut
Mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan kawasan perbatasan
Tercapainya kesatuan Meningkatkan gerak dan langkah K/L kapasitas sumber dan Pemda dalam daya aparatur dan melaksanakan sarana prasarana pembangunan batas pengelolaan kawasan perbatasan wilayah negara dan kawasan perbatasan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perbatasan
100%
50%
100%
3
3
-
-
-
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
C 04, C 10
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN
Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan
Jumlah BPP di daerah yang terbentuk
Jumlah regulasi (NSPK) yang dihasilkan
270
No
I W
S
B K
A
S
K S g aparatur pemerintah daerah
S
S
P
o I o Persentase ketersediaan sarana prasarana kelembagaan sesuai standar
A
TAHUN T
H
2011
2012
100%
50%
100%
2013
2014
Po P o
Lo CWA (P o ) C 04, C 10, C 12
WKP (K )
S
P
P
LP (K )
271
T
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011‐2014 K T
P
D
RI P
N
1. M No 1 I
( I W
S
A K S (o K 2 3 4 AGENDA PRIORITAS PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
belum selesainya seluruh realisasi kepastian hukum 1.1. internasional terkait batas wilayah negara
1.2.
)
B
Kurang terpeliharanya pilar-pilar batas
Menegaskan dan menetapkan garis batas antar negara dan tanda batas yang didukung hukum internasional
o
)
S
S S
K
T I
o H
T
O
o
2011
2012
A 2013
2014
Realisasi kepastian hukum prosentase progres RUU ditetapkannya undanginternasional tentang batas menjadi UU yang undang penegasan wilayah negara melalui diperlukan untuk penetapan batas penetapan undang-undang batas dimaksud
100%
75%
100%
100%
100%
Inventarisasi kondisi Data dasar kondisi penunjang garis batas/pilar batas
Prosentase hasil Titik batas yang sudah terinventarisasi
100%
50%
75%
100%
100%
Prosentase pilar batas yang terjaganya tata batas terpelihara dengan negara profesional
100%
25%
50%
75%
100%
Pemeliharaan sarana Pengembangan dan prasarana pembangunan pilar dan penunjang garis batas tanda batas
Po I
CWA 10
Lo WKP 11
S LP 12
Agenda Program Penetapan, Penegasan dan Pemetaan Batas Darat Agenda Program Pemeliharaan, Perbaikan, dan Sosialisasi Tanda Batas Negara
P
P 13
T 14
Kemlu BNPP Bakosurtanal Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di provinsi APBN Papua BNPP, Bakosurtanal, KemenPU
272
No II
I S B S K A K S (o o ) S S W K AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan dan fungsi instansi dalam penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Maraknya kegiatatan ilegal: a. Pelintas Batas Ilegal ke PNG dan enggan kembali ke RI; b. Kegiatan perdagangan liar (illegal trading) 2.1 c. illegal logging; d. gerakan separatis yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai tempat menghimpun kekuatan dan tempat persembunyian
T I
o H
Terwujudnya peraturan perundangPersentase perundanganundangan yang undangan yang di harmonis terkait harmonisasikan dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Meningkatnya Membangun sistem Meningkatkan kualitas dan kemampuan dan kuantitas sarana dan Persentase wilayah kehandalan aparat pengamanan dan prasarana, SDM serta dalam menegakkan perbatasan (Lokpri) yang pengawasan frekuensi patroli keamanan kedaulatan negara terawasi secara intensif perbatasan yang perbatasan laut dan keamanan terintegrasi dan wilayah laut handal antar sektor, Pemberian sanksi yang Persentase pelanggaran serta Terwujudnya tegas bagi pelanggar hukum yang di tangani di setiap mengoptimalkan penegakan hukum tanpa diskriminasi Lokpri kerjasama antar Penegakan Hukum dan diberantasnya gerakan negara, untuk Intensitas terjadinya Keamanan secara adil dan separatis di kawasan menegakkan gerakan separatis di Lokpri perbatasan kedaulatan, keamanan tegas dan hukum Mengoptimalkan Kerjasama Persentase penurunan antar negara dalam Menurunnya kegiatan kegiatan ilegal di Lokpri pengawasan dan ilegal di perbatasan perbatasan pengamanan perbatasan Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titik-titik yang disepakati negara tetangga Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan berpolitik
Ancaman munculnya perubahan orientasi meningkatkan sosial, ekonomi dan 2.2 ideologi pada negara lain wawasan kebangsaan penduduk perbatasan karena pelintas batas yang menetap di wilayah RI (co. Warasmol)
Meningkatkan arus informasi dan komunikasi dari pusat ke daerah dan sebaliknya
peningkatan pemahaman mengenai ketentuan lintas batas antar negara pemulangan pelintas batas/repatriasi dan pembinaan penduduk perbatasan
Berfungsinya exitentry point sebagi pintu keluar-masuk resmi barang dan orang diperbatasan terbangunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa
Persentase exit-entry point di Lokpri yang telah dilengkap CIQS yang sesuai standar internasional Jumlah lokpri yang telah melaksanakan agenda program terkait
terciptanya sistem komunikasi dan Jumlah Lokpri dengan informasi yang variasi alternatif sarana memadai untuk komunikasi dan informasi meningkatkan interaksi yang intensif ke dalam negeri terbangunnya pemahaman ketentuan lintas batas prosentase penurunan pelintas batas ilegaltradisional di Lokpri terjaganya ketertiban penduduk
T
O
100%
o
A
2011
2012
2013
2014
30%
60%
90%
100%
Po I
70%
90%
100%
100%
50%
70%
90%
100%
100%
50%
70%
90%
100%
100%
50%
70%
90%
100%
Agenda Program Kerjasama Antar Negara dalam Pengamanan Kawasan Perbatasan
100%
50%
70%
90%
100%
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas
20
13
13
15
20
Agenda Program Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
20
13
13
15
20
60%
70%
S LP
P
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum, dan Keamanan Darat
50%
40%
Lo WKP
P
T
Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di provinsi APBN Papua
100%
80%
CWA
Provinsi Papua
APBN, APBD
Provinsi Papua
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum APBN, APBD dalam BAB V Rencana Induk
Provinsi Agenda Program Papua Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Kawasan Perbatasan
APBN, APBD
Kemhan Bakorkamla TNI-AL Polri KPLP Dephub KKP Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai BNPP
Kemenkeu Kemenkumham Kementan Kemenkes BNPP
Kemendagri, Lemhanas, Kemenkominfo
80%
273
No
I W
S
B K
masih adanya tanah hak 2.3 ulayat warga PNG di RI dan sebaliknya
III
A
K
pengakuan, pelindungan, dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat
S (o o ) peningkatan peran adat dalam konservasi dan pemetaan tanah
S
S S
K
T I
o H
a. dihormatinya hak Prosentase Luas tanah masyarakat atas tanah ulayat yang dipetakan dan kekayaannya Revisi Peraturan pelibatan masyarakat dalam b. Terhindar dari perundangan tanah ulayat menentukan wilayah konflik kepemilikan yang menguntungkan pengelolaan SDA tanah semua pihak
T
O
o
40%
A
2011
2012
2013
2014
10%
20%
30%
40%
1
-
1
-
1
60%
20%
30%
40%
60%
6 Lokpri
3
3
3
6
Po I
CWA
Agenda Program Sosialisasi dan Sertifikasi tanah masyarakat
Provinsi Papua
Agenda Program Penyusunan Pengaturan dan Pengendalian SDA Perbatasan
Provinsi Papua
Lo WKP
S LP
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
P
P
T
APBD, DAK
BPN, BNPP, Pemda, Kemensos, Kemen ESDM
APBN, DAK
KUKM, Kemenkeu, Kemenind, KemenPU
AGENDA PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN, SDA, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Sumber daya (seperti pertambangan, perkebunan, dan 3.1 kehutnan) belum dimanfaatkan secara optimal
Pemantapan dan percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan perbatasan darat a. pengembangan/ peningkatan fungsi; b. revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi; dan c. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pengembangan baru daya alam dan jasa Peningkatan Investasi yang lingkungan secara lestari, meningkatkan kompetitif
Pertumbuhan sektor industri pertanian, perkebunan, a. terkelolanya kehutanan, dan sumberdaya alam pertambangan di Lokpri secara optimal b. Terbangunnya industri perkebunan, perikanan, dan kelautan serta sarana/ prasarana Mengembangkan kegiatan dan mengembangkan usaha perekonomian budidaya terbatas dengan pendukungnya Prosentase peningkatan tetap melestarikan fungsi rakyat dengan produktivitas perkebunan, lindung kawasan yang memperhatikan pertanian, kehutanan, dan ditetapkan sesuai dengan ekosistem pertambangan di Lokpri jenis dan kondisi konservasinya Penyediaan dan pengembangan sistem tersedianya pasokan jaringan energi dan listrik untuk industri kelistrikan yang mendukung dengan stabil fungsi kawasan perbatasan
Masih terbatasnya 3.2 pasokan energi listrik untuk industri
lokasi yang terpencil sehingga kurang mendapat perhatian dari 3.3 Pemerintah dalam pengembangan prasarananya karena dinilai tidak ekonomis
3.4 Eksploitasi sumber daya kehutanan secara illegal dan tidak terkendali
membangun sistem jaringan dan pelayanan transportasi Percepatan secara terpadu (darat, laut, pembangunan dan udara) dengan infrastruktur untuk mengoptimalkan potensi meningkatkan peran serta masyarakat dan aksesbilitas pelayanan swasta guna membuka isolasi wilayah ke pusat pertumbuhan memulihkan dan memelihara kelestarian kawasan lindung yang telah terdegradasi dan memelihara kawasan lindung termasuk mengendalikan kegiatan yang dapat merusak kawasan tersebut
Jumlah Lokpri dengan Rasio elektrifikasi sesuai standar nasional (80%)
terbukanya akses dari dan ke pulau terluar Prosentase peningkatan berpenghuni untuk jaringan dan pelayanan meningkatkan transportasi di Lokpri aksesibilitas pelayanan dan ketahanan pangan
50%
20%
30%
40%
50%
pemberdayaan masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta mengembangkan pola kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
terpulihkannya kawasan lindung dan Prosentase luas pemulihan konservasi melalui kawasan lindung dan pemberdayaan konservasi di setiap Lokpri masyarakat dan pola kerjasama investasi
70%
30%
40%
50%
70%
peningkatan pengawasan untuk pencegahan terjadinya pencurian dan perdagangan kayu ilegal (illegal logging dan illegal trading)
Prosentase kegiatan ilegal terkendalinya kegiatan logging dan illegal eksploitasi hutan tradingnya yang ditangani di setiap Lokpri
70%
30%
40%
50%
Agenda Program Percepatan Provinsi Pembangunan Infrastruktur dan Iklim Papua investasi di Perbatasan
Agenda Program Penyusunan Pengaturan dan Pengendalian SDA Perbatasan
Provinsi Papua
WKP dan Lokpri berdasarkan APBN, APBD urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk KemenPU, Kemen ESDM, KEMENIN, BNPP APBN, DAK
APBN
Kemenhut, KKP, TNI, Polri, KemenPU
70%
274
No
I W
S
B K
A
K
S
(o
o
IV
AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN PELA ANANSOSIAL DASAR
4.1
Keterbatasan prasarana kesehatan mengakibatkan rendahnya tingkat gizi dan kesehatan masyarakat
)
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Keterbatasan prasarana kebutuhan dasar Pendidikan masyarakat (pendidikan, mengakibatkan rendahnya kesehatan, air bersih, dan 4.2 kualitas sumberdaya listrik) dan infrastruktur manusia (SDM) di Meningkatkan kualitas wilayah kawasan perbatasan hidup dan kesejahteraan Keterbatasan pasokan 4.3 listrik yang berdampak masyarakat pada ketertinggalan Pelayanan oleh Pemerintah Mayoritas penduduk yang dan sektor swasta yang mendiami kawasan berfokus pada 4.4 perbatasan berada pada pembangunan Masyarakat kemiskinan di perbatasan terbatasnya peluang kerja 4.5 menyebabkan tingginya angka pengangguran
S
S S
K
terjangkaunya kebutuhan sosial dasar masyarakat (pendidikan dan Peningkatan APM dan Ratakesehatan, listrik, dan rata lama sekolah di setiap air bersih) oleh Lokpri masyarakat Jumlah Lokpri dengan rasio elektrifikasi 80% meningkatnya pendapatan Peningkatan Pendapatan masyarakat dan lebih per Kapita di Lokpri berdaya
a. masyarakat memahami tertib administrasi Banyaknya penduduk kependudukan 4.6 yang memiliki kartu b. Masyarakat sosialisasi kesadaran identitas ganda berbangsa dan kepemilikan memiliki identitas kartu identitas yang benar jelas; c Meningkatnya V AGENDA PRIORITAS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Keterbatasan dana baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah menyebabkan rencana pengembangan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan secara koordinasi dan optimal sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka 5.1 a. Belum terbentuknya mendukung langkahlembaga pengelola langkah konkrit dan perbatasan daerah di komprehensif bagi seluruh kabupaten pengelolaan batas wil. perbatasan Negara dan kaw. b. belum optimalnya perbatasan koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan yang tersebar di instansi kelembagaan terkait
penertiban identitas penduduk peningkatan tertib hukum dan administrasi
Peningkatan Efiktifitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat Berdasarkan Prinsip Sinergitas dan Akuntabilitas Publik
o H
T
O
Peningkatan Angka Harapan Hidup, BBLR, AKB, AKI di setiap Lokpri
penciptaan lapangan kerja berkurangnya angka melalui dorongan wirausaha pengangguran yang didukung oleh KUK
Meningkatkan administrasi kependudukan yang tertib
T I
o
A
2011
2012
2013
2014
20%
30%
40%
50%
50%
20%
30%
40%
50%
20
13
13
15
20
50%
20%
30%
40%
50%
tingkat pengangguran terbuka (pada 2010 4%)
2%
4%
3%
3%
2%
jumlah Lokpri yang telah melakukan kegiatan tertib administrasi kependudukan dan sosialisasi kebangsaan
20
13
13
15
20
70%
30%
40%
50%
70%
a. Teralokasikan-nya dana di kawasan perbatasan dengan prosentase peningkatan optimal; b. Terbinanya pemda alokasi dana ke kawasan perbatasan di setiap Lokpri yang bersih, berwibawa, produktif, inovatif, dan bebas dan KKN;
Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan oleh badan pengelola perbatasan Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah
terbangunnya lembaga pengelola di daerah yang dapat Adanya lembaga pengelola bersinergi dengan yang kredibel dan reliabel seluruh sektor dan memiliki pengelola yang berkompeten
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial dan Pembangunan Memberdayakan masyarakat kawasan perbatasan sebagai basis pertahanan negara
terbentuknya lembaga masyarakat yang peduli dengan masalah pembangunan perbatasan
Jumlah Lokpri dengan minimum 70% unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam lembaga
100%
70%
100%
100%
100%
20
13
13
15
20
Po I
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
CWA
Lo WKP
S LP
provinsi Papua
P
P
T
TP
Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker
Kemenkesra, Kemensos, KDN, Kemennaker, KUKM
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk Agenda Program Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan
provinsi Papua
TP
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
provinsi Papua
DAK
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
Provinsi Papua
APBN, DAK
KDN, Pemda
BNPP, Bappenas, Kemenkeu
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Provinsi Papua
DAK
BNPP, Badan Daerah Pengelola Perbatasan, Pemda, KDN
275
MATRIKS ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI, DAN AGENDA PROGRAM PRIORITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH DAN KAWASAN PERBATASAN 2011‐2014 Kawasan 9
: Perbatasan Laut RIRDTL/Australia di Laut Timor, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia
Tujuan
1. Menjamin kedaulatan wilayah dan hak berdaulat (yurisdiksi) di perbatasan laut
I S B W A K K 1 2 4 1 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS Mempercepat 1.1. Belum dilakukannya terwujudnya penetapan batas laut (teritorial) kesepakatan batas dengan negara RDTL laut teritorial dengan RDTL No
S S Peningkatan upaya Perundingan RI-RDTL dalam pembahasan batas teritorial RI-RDTL di Laut Timor
2 PENINGKATAN PERTAHANAN KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM 2.1 Masih maraknya kegiatan: a. Membangun sistem Harmonisasi peraturan Pelanggaran batas kedaulatan pengamanan laut dan perundang-undangan yang terkait dengan NKRI, oleh kapal asing atau pengawasan nelayan RDTL di Perairan Alor perbatasan yang kewenangan dan fungsi dan Perairan Belu-Kupang terintegrasi dan handal instansi dalam b. Pencurian Ikan (illegal antar sektor, serta penegakan kedaulatan, fisihing) oleh nelayan asing. mengoptimalkan hukum dan keamanan di laut c. Penangkapan nelayan kerjasama antar tradisional RI oleh Polisi negara, untuk Australia yang melewati batas menegakkan teritorial d. Penyeludupan kedaulatan, keamanan barang dan orang di dan hukum perbatasan Mengembangkan PLB beserta fasilitas CIQS yang memadai di titiktitik yang disepakati negara tetangga
S
S
P
o I
TAHUN o
Terwujudnya kesepakatan antara RI dengan RDTL Jumlah pelaksanaan Terwujudnya perundingan perbatasan laut kesepakatan antara Indonesia dengan RDTL
Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis terkait dengan penegakan kedaulatan, hukum dan keamanan di laut
Jumlah harmonisasi kebijakan hukum
6 perundingan
2011
1
2012
2
A 2013
2
2014
1
Po P o
1 paket
-
1
1
CWA (P o ) 10
Lo WKP (K ) 11
LP (K ) 12
Agenda Program Penetapan, Penegasan dan C 01 - NTT (Perairan sekitar Laut Timor, Laut Sawu, Selat Pemetaan Batas Laut Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia)
S
P
P
T
13
14
APBN
Kemlu, Kemhan, Bakosurtanal, BNPP, TNI
C 01 - NTT (Perairan sekitar Laut Timor, Laut Sawu, Selat Ombai, Selat Wetar, Selat Leti, dan Samudera Hindia)
KEMHAN, TNI, POLRI, KDN, KEMLU, BNNP, KEMHUKHAM, KEMENKEU, KKP
1
APBN
Meningkatkan kesadaran Meningkatnya masyarakat dalam berbangsa dan berpolitik kesadaran kebangsaan masyarakat perbatasan Jumlah lokasi prioritas yang dan Memberdayakan berwawasan kebangsaan masyarakat di kawasan Meningkatnya semakin meningkat perbatasan sebagai dukungan masyarakat basis pertahanan dan dalam pengawasan keamanan negara perbatasan LINGKUNGAN HIDUP 3 PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA 3.1 Sumber daya (seperti Peningkatan pusat-pusat Meningkatnya kuantitas Jumlah pusat pertumbuhan Mempercepat ekonomi pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi di dan kualitas sarana pertambangan, perikanan, Membangun sistem 3.2 Lokasi yang terpencil sehingga dengan Terbukanya akses dari jaringan dan pelayanan kurang mendapat perhatian memperhatikan dan ke pulau terluar Prosentase peningkatan dari Pemerintah dalam kelestarian lingkungan transportasi secara berpenghuni untuk jaringan dan pelayanan terpadu (darat, laut, dan pengembangan prasarananya hidup meningkatkan transportasi udara) karena dinilai tidak ekonomis aksesibilitas pelayanan dan ketahanan pangan
2.3 Interaksi sosial antara masyarakat dengan penduduk warga negara RDTL serta minimnya arus informasi, rawan penyusupan dan ideologi oleh pihak asing
Pemberdayaan Terpulihkannya masyarakat lokal di bidang kehutanan, serta kawasan lindung dan konservasi melalui mengembangkan pola pemberdayaan kerjasama investasi antara Pemerintah, dunia masyarakat dan pola kerjasama investasi usaha dan masyarakat
H
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Maritim
Meningkatnya kualitas pelayanan di PLB dalam mengawasi dan Persentase exit-entry point yang telah dilengkap CIQS memfasilitasi arus yang sesuai standar barang dan manusia internasional antar negara pada exit/entry point secara legal 2.2 Terdapatnya gerakan separatis Mempercepat upaya Penyediaan sarana dan Meningkatnya kualitas pengamanan dan prasarana pertahanan sarana prasarana yang memanfaatkan kawasan Prosentase pengamanan pengamanan perbatasan sebagai tempat pengembangan sarana dan keamanan laut perbatasan perbatasan menghimpun kekuatan dan dan prasarana tempat persembunyian keamananan
3.3 Eksploitasi sumber daya kehutanan secara illegal dan tidak terkendali serta Tingkat abrasi yang tinggi di pulau terluar mengakibatkan menyurutnya garis pantai
T
Prosentase pemulihan kawasan lindung dan konservasi
100%
-
50%
75%
100%
Agenda Program Pengembangan dan Modernisasi Pos Lintas Batas Laut
100%
-
50%
75%
100%
Agenda Program Penegakan Kedaulatan, Hukum dan Keamanan Laut
3
-
3
-
-
3
-
3
-
-
50%
-
25%
35%
50%
70%
-
25%
50%
Agenda Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
C 01
C 01
Kemhan, TNI, Polri, KDN, Kemlu, BNPP, Kembukham, Kemenkeu, KKP WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk APBN, APBD
Prov. NTT
Seluruh kawasan perbatasan laut di Provinsi NTT Samudera Hindia - Laut Sawu - Selat Ombai -
Agenda Program Pengembangan Ekonomi Wilayah Secara Terpadu dan Kerjasama Ekonomi Sub Regional
Kemenkeu Kemenhukham Kementan Kemenkes BNPP, TNI, Polri, ESDM, BPN
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
C 01
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
Kemendagri, Lemhanas
APBN, APBD
APBN, APBD, Swasta
Kem PU, Kemhub, KPDT, KKUKM, ESDM, Keminfo, Kemnakertrans, BPN, Kempera, Kemperindag, KKP
75%
276
I S B W S P o A K S S S I o K 4 PENINGKATAN PELA ANAN SOSIAL DASAR DAN BUDA A 4.1 Keterbatasan prasarana Mempercepat Peningkatan Kualitas kesehatan mengakibatkan peningkatan kualitas dan Aksesibilitas Meningkatnya kualitas Angka Kematian Ibu (AKI) / rendahnya tingkat gizi dan SDM di kawasan Pendidikan dan kesehatan masyarakat 1000 kesehatan masyarakat perbatasan Kesehatan serta listrik dan air bersih 4.2 Keterbatasan prasarana Peningkatan akses dan Meningkatnya angka Jumlah APM Pendidikan mengakibatkan pelayanan pendidikan melek huruf usia 15 - SLTP/SPML/Mts/ Paket B rendahnya kualitas bagi masyarakat 24 tahun di Lokpri Kawasan laut perbatasan sumberdaya manusia (SDM) di kawasan perbatasan Pelayanan oleh 4.3 Mayoritas penduduk yang Meningkatnya Pemerintah dan sektor mendiami kawasan perbatasan pendapatan Prosentase peningkatan berada pada kemiskinan swasta yang berfokus masyarakat dan lebih Pendapatan per Kapita pada pembangunan berdaya Masyarakat di kampung PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 5.1 Keterbatasan dana baik oleh Mempercepat Pelaksanaan sosialisasi Meningkatnya penguatan kapasitas Rencana Induk K/L pemerintah dan pemerintah kapasitas kelembagaan Persentase sosialiasi daerah memyebabkan rencana kelembagaan terkait dan daerah daerah dalam pembangunan pengembangan yang telah pengelolaan batas Rinduk dan Rencana Aksi di WKP perbatasan kawasan perbatasan disusun tidak dapat negara dan diimplementasikan pembangunan kawasan terpadu 5.2 Belum optimalnya pengelolaan Meningkatkan kapasitas Tercapainya kesatuan Jumlah BPP di daerah yang terbentuk sumber daya aparatur gerak dan langkah K/L batas wilayah negara dan Jumlah regulasi (NSPK) dan sarana prasarana kawasan perbatasan dan Pemda dalam yang dihasilkan pengelolaan kawasan melaksanakan Persentase ketersediaan Meningkatkan kapasitas pembangunan batas sarana prasarana kelembagaan dan wilayah negara dan kelembagaan sesuai aparatur pemerintah kawasan perbatasan daerah standar No
TAHUN T
H
A
2011
2012
2013
2014
2
-
2
2
2
3
-
3
-
-
50%
-
25%
50%
50%
100%
50%
100%
Po P o
Agenda Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
CWA (P o )
C 01
Lo WKP (K )
S
LP (K )
P
P
T
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD, Swasta
Kemenkes, Kemendiknas, KemenPU, Kemennaker, Kemsos, KPDT, KKP, BNPP
WKP dan Lokpri berdasarkan urutan sebagaimana tercantum dalam BAB V Rencana Induk
APBN, APBD
Bappenas, Kemkeu, BNPP, KDN, Kemenpan
C 01
3
3
-
-
-
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
100%
50%
100%
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perbatasan C 01
BADAN NASIONAL PENGELOLA P P PERBATASAN N KEPALA, ttd AWAN FAUZI GAMA
Salinan sesuai aslinya A BIRO PEREN NCANAAN, KERJASAMA, DAN HUKUM M KEPALA BA ADAN NASIO ONAL PENGELLOLA PERBA ATASAN
SU UGENG HARIIYONO
277
