BADAN TENTANG TAHUN DENGAN RAHMAT BADAN. bahwa dalam. mengelola perbatasan jawab pelaksanaannya, Pengelola Perbatasan, kepada

BADAN N NASIONAL PENGELOLA P PERBATASA AN REPUBLLIK INDONES SIA P PERATURAN BADAN B NASIONAL PENGE ELOLA PERB BATASAN NOMOR 3 TAHUN 20 011 TENTANG RENCANA AK R KSI PENGELO OLAAN BATAS S WILAYAH NEGARA N DAN KAWASAN K PE ERBATASAN TAHUN 2011 1 DENGAN RAHMATT TUHAN YANG MAHA ESA A BADAN NASIONAL PENGELOLA P PERBATASA AN, Menimban ng

: a.

bahwa dalam rangk ka melakukan koordinasi, integrasi, siinergitas, da an sinkronisasi rencana a dari berbagai sek ktor, dunia usaha u dan masyarakat m d dalam mengelola batas wila ayah negara a dan kaw wasan perbatasan berdasarka an kerangka a waktu, lo okasi, sumber pendanaan dan pena anggung jawab pelaksanaan nnya, perlu u disusun Rencana Aksi Pengelolaan n Batas Willayah Negarra dan Kaw wasan Perbatasan;

b.

n Pasal 5 Pe eraturan Presiden bahwa sesuai ketentuan 10 tentang Badan Nassional Nomor 12 Tahun 201 Pengelola Perbatasan,, mengama anatkan ke epada ngelola Perbatasan untuk u Badan Nasional Pen n Rencana a Induk untuk u dijad dikan menetapkan pedoman Pelaksana P t teknis pembangunan Batas B Wilayah Ne egara dan Kawasan Perbatasan P yang dilakukan Kementerian K , Lembaga Pemerintah Non Kementerian n, Pemerinta ah Provinsi, dan Pemerrintah 1

Kabupaten/Kota;

Mengingat

2

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011;

: 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6.

Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 7.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar; 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; 13. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025; 14. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014;

3

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025 adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan mengikuti RPJP Nasional. 5. Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Rinduk adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah 4

kebijakan, strategi, dan program pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan. 6. Rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan selanjutnya disebut Renaksi adalah pedoman implementasi tahunan dari Rencana induk pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. 7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. 8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian. 9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. 10.Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan. 11.Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

5

Pasal 2 Renaksi memuat: a. kondisi umum; b. strategi dan kebijakan prioritas; dan c. program dan anggaran. Pasal 3 Renaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; c. rencana tata ruang di kawasan perbatasan; d. Desain Besar 2011-2025; e. Rinduk 2011-2014; f. kondisi perbatasan negara; dan g. Isu strategis pengelolaan perbatasan. Pasal 4 Renaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan: a. pedoman dalam menyusun rencana kerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; b. pedoman penyusunan rencana aksi pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan c. acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

6

Pasal 5 Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus berpedoman pada Renaksi. Pasal 6 Dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus mendapat persetujuan dari BNPP, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Pasal 7 (1) Renaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal disusun dengan sistematika: a. Latar Belakang b. Kondisi Umum c. Permasalahan d. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2011 e. Arah Kebijakan f. Strategi g. Program dan Anggaran Tahun 2011 h. Evaluasi Dan Pengawasan i. Penutup

2

(2) Renaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian di Perbatasan Antar Negara Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Badan ini.

7

Pasal 8 Peraturan Badan apkan. diteta

ini

mullai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang g mengetah hui, pengund dangan Peraturan n Nasional Pengelola Perbatassan ini de engan Badan penem mpatannya dalam d Berita Negara Rep publik Indone esia. Ditetapkan di Jakarta a pada tan nggal 7 Januari 2011 BADAN N NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN P N, KEPALA, ttd Diundangk kan di Jakarta a pada tangg gal 1 Februari 2011

WAN FAUZI GAMAW

MENTERI HUKUM H DAN HAK ASASI MANUSIA M REPU UBLIK INDONESIA, ttd PATTRIALIS AKB BAR BERITA NE EGARA REPUBLIK INDONE ESIA TAHUN 2011 NOMO OR 46 nan sesuai asslinya Salin B PERENC CANAAN, KER RJASAMA, DA AN HUKUM KEPALA BIRO BADA AN NASIONA AL PENGELO OLA PERBATA ASAN

SUG GENG HARIYO ONO

8

LAMPIRAN I : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR : 3 TAHUN 2011 TANGGAL : 7 JANUARI 2011 RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2011

A. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam penyusunan Renaksi, berpedoman pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, dengan 5 agenda utama pembangunan nasional, yaitu: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; Penegakan Pilar Demokrasi; Penegakan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi; Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan. Rencana aksi BNPP Tahun 2011 disusun dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011. Tema RKP Tahun 2011 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat-Daerah”, dengan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan;

9

6. Infrastruktur; 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10.Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan 11.Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Mengacu pada 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional, salah satu priorirtas pembangunan yang menjadi fokus perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan adalah prioritas yang ke 10 (sepuluh) yaitu Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, termasuk kawasan perbatasan antar negara. Selain itu Renaksi Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2011 disusun dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan perbatasan antar negara dan tantangan lingkup tugas pokok dan fungsi BNPP. Pembangunan kawasan perbatasan antar negara bertujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan antar negara. Oleh karena itu pembangunan masyarakat serta infrastruktur pendukung serta pengelolaan potensi kawasan perbatasan menjadi perhatian utama di dalam merencanakan kegiatannya. B. Kondisi Umum Letak geografis Indonesia diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia) memiliki posisi yang strategis dalam geopolitik dan geoekonomi global dan regional. Posisi ini di satu sisi memberikan peluang yang besar bagi Indonesia, tetapi di sisi lain mengundang berbagai ancaman. NKRI sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. 10

Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), sedangkan di laut berbatasan dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura, Australia, Filipina, India, Republik Palau, Vietnam, dan Thailand. C. Permasalahan Permasalahan yang terjadi di kawasana perbatasan antar negara sangat kompleks, mulai dari permasalahan persepsi cara pandang terhadap perbatasan antar negara, permasalahan fisik, permasalahan infrastruktur pendukung, permasalahan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan antar negara, sampai dengan permasalahan kesepakatan antar negara. Oleh karena itu di dalam penanganan permasalahan perbatasan harus bersifat komprehensif (terpadu) dimulai adanya kesepakatan antar negara melalui perundingan internasional, dan juga penyamaan persepsi terhadap kawasan perbatasan antar negara, baru selanjutnya penanganan permasalahan lainnya. Adapun secara rinci permasalahan-permasalahan yang terjadi sebagai berikut: 1. Belum tuntasnya perundingan akibat perbedaan persepsi masingmasing negara mengenai beberapa segmen/titik perbatasan dan penarikan garis batas antar negara; 2. Banyaknya patok-patok atau tugu batas yang hilang, rusak atau bergeser posisinya; 3. Belum tersosialisasikannya titik dan garis batas serta peta batas antar negara kepada masyarakat luas; 4. Kurang tersedianya infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan seperti jalan, listrik, air bersih. 5. Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (growth center) di kawasan perbatasan; 6. Lemahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kawasan perbatasan;

11

7. Belum terpenuhinya sarana pelayanan dasar (basic services) seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perbatasan; 8. Kondisi masyarakat perbatasan yang relatif marjinal dan terisolir, sehingga mudah terprofokasi untuk melakukan kegiatan illegal dan merugikan kepentingan nasional; 9. Koordinasi pelaksanaan antar sektor, di pusat dan daerah belum optimal (37 Kementerian/LPNK); 10.Panjangnya garis batas darat (3032 km), dan penanganan pulaupulau kecil terluar yang belum memadai; 11.Paradigma perbatasan yang dipandang sebagai “halaman belakang”, sehingga belum menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat dan daerah. 12.Terjadinya kesenjangan dengan negara tetangga. 13.Adanya pelintas batas tradisional yang tidak memenuhi kaidah customs, quarantaines, immigrations dan security (CIQS). 14.Adanya tanah adat/ulayat yang kepemilikannya bersifat lintas batas negara. 15.Terbatasnya kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan aparat yang bertugas di perbatasan. 16.Terjadinya berbagai kegiatan illegal dan pelanggaran hokum. 17.Belum optimal kerjasama antar Negara dalam penyelesaian berbagai permasalahan di perbatasan. D. Strategi dan Kebijakan Prioritas Tahun 2011 Arah pengembangan kawasan perbatasan sesuai UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) bahwa : ”Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan

12

perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan titik berat pada pembangunan kawasan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pertahanan serta keamanan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian” Mengacu pada RPJMN 2010-2014, Kabupaten/kota fokus penanganan pembangunan kawasan perbatasan, meliputi: y 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan (27 diantaranya merupakan kabupaten tertinggal) termasuk 20 PKSN, akan menjadi prioritas penanganan pada periode 2010-2014. y Pemilihan wilayah prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator: Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan kecamatan yang berbatasan dengan wilayah negara lain didarat; Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya berbatasan dengan wilayah laut teritorial negara tetangga dan atau merupakan pulau kecil terluar Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai jalur entry/exit point sesuai perjanjian lintas batas (Border Crossing Agreement) dengan negara tetangga Kabupaten/kota yang bagian wilayahnya merupakan pulau kecil terluar yang diprioritaskan penanganannya dari sisi pertahanan dan keamanan (12 pulau) Kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

13

E. Arah Kebijakan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan perbatasan bertujuan untuk ”Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin pertahanan keamanan nasional” (RPJP 2005-2025). Untuk mewujudkan Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Depan Negara Yang Terintegrasi Dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan memerlukan kebijakan yang jelas, perencanaan yang sistematik dan orientasi jangka panjang, pelaksanaan secara terpadu dan pengendalian yang efektif. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, baik dari sisi regulasi maupun kegiatan pembangunan. Dari sisi regulasi, pada tahun 2005 pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang mengamanatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam aspek keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Pada tahun 2008 telah diterbitkan UU Nomor 43 tentang Wilayah Negara, sebagai payung kebijakan bagi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan negara secara terpadu, yang salah satunya mengamanatkan pembentukan badan pengelola perbatasan di tingkat nasional dan daerah. Dalam RPJMN 2010 – 2014 pada 12 provinsi di kawasan perbatasan, terdapat 38 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang diprioritaskan pengembangannya, dan di dalamnya akan dikembangkan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai kota utama kawasan perbatasan yang perlu dipercepat pembangunannya selama 10 tahun ke depan berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Pada periode 2010— 14

2014, akan diupayakan percepatan pembangunan 20 PKSN sebagai pusat pelayanan kawasan perbatasan secara bertahap. Dari 38 Kabupaten/Kota perbatasan yang menjadi prioritas, terdapat 27 Kabupaten yang termasuk daerah tertinggal. Untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang antar wilayah terutama pada kawasan perbatasan, baik perbatasan antar Negara, perbatasan antar Propinsi maupun antar Kabupaten/Kota, maka pedoman penyerasian rencana tata ruang wilayah Propinsi, kabupaten, dan kota perlu selalu dikaji ulang baik peran maupun fungsinya. Khusus perbatasan antar negara, perlu dilakukan kajian yang mendalam agar batas negara kita dengan negara tetangga dapat terpelihara dengan baik termasuk kelestarian sumber daya alamnya. Upaya merumuskan Kebijakan Nasional penyusunan kawasan perbatasan antar negara perlu mendapat prioritas dalam rangka menjadikan kawasan ini menjadi “beranda depan” negara. Selanjutnya, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2010, telah dibentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri. Badan tersebut mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan kawasan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Kebijakan nasional antaranya adalah :

pengelolaan

Kawasan

Perbatasan

di

1. Penegasan dan penataan batas wilayah negara dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. 2. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pintu gerbang internasional bagi kawasan Asia Pasifik. 3. Percepatan pembangunan kawasan menggunakan pendekatan kesejahteraan.

perbatasan

dengan

15

4. Pengakuan terhadap hak adat/ulayat masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas pertahanan dan keamanan beserta sarana prasarananya. 6. Peningkatan perlindungan pemanfaatan sumber daya alam dan kawasan konservasi. 7. Peningkatan fungsi kelembagaan dan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan kawasan perbatasan. 8. Peningkatan kerjasama bilateral, sub-regional, maupun regional dalam berbagai bidang. F. Strategi Strategi pengembangan wilayah perbatasan menjadi sangat penting dimana kebijakan pembangunan selalu dihadapkan pada pilihan pendekatan pembangunan yang terbaik. Strategi pengembangan wilayah perbatasan dalam upaya mengejar ketertinggal masyarakat dan kemiskinan di wilayah terisolir dan kesenjangan antar negara, yaitu: 1. Mempertegas, membangun, memperbaiki dan memelihara serta menjaga batas wilayah negara; 2. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatankecamatan di wilayah tertinggal dan terisolir secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan; 2. Penyediaan infrastruktur dasar seperti penyediaan permukiman layak huni, air bersih, dan listrik serta tempat kegiatan usaha yang sesuai dengan sumberdaya yang tersedia di lingkungannya termasuk sarana transportasi. Untuk masyarakat di wilayah terisolir seperti di pulau-pulau kecil, perlu diberikan bantuan bahan makanan pokok dan keperluan sehari-hari; 3. Melakukan pemberdayaan menanggulangi kemiskinan; 4. Meningkatkan perbatasan.

16

kualitas

Sumber

masyarakat Daya

dalam

Manusia

di

rangka kawasan

5. Meningkatkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi, penyediaan akses informasi dan komunikasi serta media elektronik nasional (stasiun relay, pemancar radio, pemancar televisi, media cetak). 6. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dengan kapasitas dan hirarki pelayanan yang dapat mengimbangi pusat pelayanan yang ada di seberang perbatasan negara tetangga dapat meredam dan bahkan membalik hubungan sehingga NKRI lebih mengalami surplus dan lebih diuntungkan. 7. Pengembangan sektor usaha masyarakat yang dominan secara bertahap sesuai dengan kondisi usaha yang ada akan mendorong peningkatan hasil usaha masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secara mandiri mengembangkan usahanya, yang akan memberikan multiplier effect terhadap pengembangan kegiatan-kegiatan lain baik ke hulu maupun ke hilir. Strategi pembangunan kawasan harus didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan antar kawasan. Strategi berbasis keterkaitan antar kawasan pada awalnya dapat diwujudkan dengan mengembangkan keterkaitan fisik antar kawasan dengan membangun berbagai infrastruktur fisik yang dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis antar kawasan. Disamping itu perlu memperhatikan strategi pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut, meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). G. Program dan Anggaran Tahun 2011 Program dan anggaran untuk rencana aksi pengelolaan batas wilayah engara dan kawasan perbatasan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Khusus untuk tahun anggaran 2011, mengingat pembentukan BNPP dilakukan setelah ditetapkannya pagu sementara, maka program dan kegiatan dalam rencana aksi ini lebih 17

merupakan harmonisasi. Untuk tahun anggaran 2012 dan seterusnya, penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan disusun oleh BNPP setelah sebelumnya dibahas dalam forum pertemuan empat pihak (four lateral meeting), yang melibatkan BNPP, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga pada tingkat pusat yang memiliki program dan kegiatan yang focus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Adapun pada tingkat daerah dilakukan dalam forum pertemuan tiga pihak, yaitu: 1) Bappeda, atau SKPD yang bertugas mengelola perencanaan pembangunan daerah, 2) Badan Pengelola Perbatasan di Daerah atau SKPD yang bertugas mengelola perbatasan antar Negara serta, 3) Satuan Kerja di Daerah yang memiliki program dan kegiatan yang fokus dan lokus pelaksanaannya di batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan. Rencana aksi pada tingkat daerah yang sudah disepakati selanjutnya disinergikan dalam forum Musrenbang Nasional. H. Evaluasi Dan Pengawasan BNPP melaksanakan evaluasi dan pengawasan atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan rencana aksi. Kepala BNPP melaporkan kepada Presiden RI atas kinerja pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara berkala dan sewaktu-waktu.

18

I. Penutu up Rencana Ak ksi Badan Na asional Pengelola Perbata asan tahun 2011 2 merupa akan Agend da Tahunan Badan Nassional Penge elola Perbattasan yang ak kan dilaksan nakan pada tahun anggarran 2011. BADAN NA ASIONAL PEN NGELOLA PE ERBATASAN KEP PALA, t ttd GAMAW WAN FAUZI

Salinan sesuai aslinya A BIRO PEREN NCANAAN, KERJASAMA, DAN HUKUM M KEPALA BA ADAN NASIO ONAL PENGELLOLA PERBA ATASAN

SU UGENG HARIIYONO

19

iv

LAMPIRAN II : PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN LAMPIRAN II : NOMOR : 3 TAHUN 2011 LAMPIRAN II : TANGGAL : 7 JANUARI 2011 DAFTAR RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LPNK DI PERBATASAN ANTAR NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011 (Dalam Ribu Rupiah)

No. (1) 1

2

KEMENTERIAN / LPNK (2) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

Pengelolaan Administratif, Pelayan dan Penegakan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham

76,145,007 Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua

-

Program Peningkatan Sarana Pembangunan/Pengadaan/Peni dan Prasarana Aparatur ngkatan Sarana dan Prasaran Kementerian Hukum dan HAM Kanwil

1,139,984 Kalimantan Barat (Singkawang, Sanggau)

-

90,000

BADAN PERTANAHAN Program Pengelolaan Tanah NASIONAL Provinsi NTT Program Pengelolaan Tanah Provinsi Kalimantan Barat

Inventarisasi Pertanahan Wilayah Perbatasan Inventarisasi Pertanahan Wilayah Perbatasan

Kec. Miomafu Barat 315,000 Kec. Embaloh Hulu, Kec. Putussibau, Kec. Kedamin

Program Pengelolaan Tanah Provinsi Kalimantan Timur

Inventarisasi Pertanahan Wilayah Perbatasan

318,000

-

Kec.Pujungan, Kec.Kayan Hilir, Kec.Kayan Hulu

20

No. (1)

KEMENTERIAN / LPNK (2)

PROGRAM (3) Program Pengelolaan Tanah Provinsi Papua

KEGIATAN

PAGU

(4)

(5)

Inventarisasi Pertanahan Wilayah Perbatasan

3

BADAN KOORDINASI Program Survei dan Pemetaan Pemetaan Batas Wilayah SURVEI DAN Nasional PEMETAAN NASIONAL

4

KEMENTERIAN KESEHATAN

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

636,000

12,340,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

Kec. Merauke, Kec. Sota,Kec.Jagebob, Kec. Eligobel, Kec. Distrik Ulilin, Kec. Mindiptana Kawasan Perbatasan Negara (Darat dan Laut)

-

Peningkatan Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar ber penduduk

-

-

DAK

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di Perbatasan dan Pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

-

-

BOK, Jamkesmas, DAU

Penyusunan NSPK di Puskesmas Wilayah Perbatasan antar negara

1,400,000

Peningkatan teknis medis dan manajemen pelayanan kesehatan di puskesmas wilayah perbatasan antar negara

1,125,000

Pertemuan lintas program dan lintas sektor pelayanan kesehatan di puskesmas wilayah antar negara

3,500,000

20

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Sosialisasi dan advokasi pelayanan kesehatan di puskesmas wilayah anatar negara Peningkatan sarana dan prasarana puskesmas di wilayah perbatasan

(5) 3,700,000

(6)

(7)

Pembinaan teknis di puskesmas wil. antar negara

450,000

-

-

Bantuan sosial di puskesmas wil. antar negara

-

-

PM

Program Pengembangan dan Tenaga kesehatan strategis yang Pemberdayaan Sumber Daya didayagunakan dan diberi Manusia Kesehatan (PPSDMK) insentif di Daerah Tertinggal Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

77,856,567

-

-

Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif Pengendalian Pemberdayaan masyarakat di dan Penyehatan bidang kesehatan lingkungan

57,726,365

-

-

Monitoring dan evaluasi program kesehatan lingkungan

500,000

Stimulan sarana air bersih dan sanitasi bidang kesehatan lingkungan

500,000

Program Penyakit Lingkungan

PAGU

16,200,000

1,000,000

21

No. (1)

5


KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

(3)

(4)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Penempatan/penarikan Tenaga Kesehatan di Daerah Terpencil/Sangat Terpencil/Daerah Rawan Konflik/Daerah Perbatasan dan Masalah Kesehatan

13,177,050

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Transmigrasi

6.97

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Program Masyarakat Transmigrasi

Pembangunan Permukiman Transmigrasi Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Pengembangan Peningkatan Kapasitas Sumber dan Kawasan Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

147.39 21.90 24.53

di

12.14

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi

9.906

Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi Pengelolaan dan Pembangunan Rambu Suar 30 M Penyelenggaraan Transportasi Darat di P. Benggala Laut Pengelolaan dan Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Pelabuhan Laut Tarempa Laut

10.36

Pengembangan Usaha Kawasan Transmigrasi

6

11.04

949,350

P. Benggala

3,000,000

22

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) (4) Penyelenggaraan dan Pembangunaan Dermaga Matak Pengelolaan Transportasi Darat Penyeberangan (Kepulauan Anambas)

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(5) 2,000,000

(6) Kepulauan Anambas

(7)

P. Sentut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat di P. Sentut

949,350

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Malarko

85,000,000

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Serasan

35,000,000

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandara Udara Kab. Sintang Rekontruksi jalan lingkungan dengan hotmix

13,237,488

Pembuatan jalan masuk DVOR dan DME Pembuatan box culvert jalan masuk DVOR dan DME Pembangunan Pos Parkir

356,400

Instalasi air bersih dari menara ke bak penampungan PK - PPK

50,000

Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu terminal Pengadaan dan pemasangan AC Split 2 PK Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

50,000

Kab. Sintang

900,000

85,000 30,000

20,000 13,571,378

23

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

LOKASI

KETERANGAN

(5) 2,222,352

(6)

(7)

Penyelenggaraan dan Pembangunan Demaga Pengelolaan Transportasi Darat Penyeberangan Sebatik

10,000,000

P. Sebatik

Pembangunanan Kapal Penyeberangan 500 GT Pengelolaan dan Pembangunanan Fasilitasi Penyelenggaraan Transportasi Pelabuhan Laut Sei Nyamuk Laut

24,000,000

Pengelolaan dan Penyambungan Listrik PLN ke Penyelenggaraan Transportasi Rumah Dinas Udara Pengadaan dan Pemasangan Ground Cable dari gedung PH ke Gedung terminal

20,000

Pengadaan dan Pemasangan Flood Light Tiang Ganda Lanjutan pembuatan jalan lingkungan 4 M X 100 M dengan Hotmix Rata-rata 5 cm termasuk pengawasan Lanjutan pembuatan tempatparkir kendaraan dengan Hotmix Tebal Rata-rata 5 cm termasuk marking dan pengawasan

150,000

Pembuatan sumur bor lengkap dgn mesin pompa dan bak penampungan termasuk penyambungan ke gd terminal

PAGU

65,000,000

65,000

240,000

2,880,000

400,000

24

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pengadaan Kendaraan PK-PPK type III Pengadaan Wheel Tracktor dan Rotary Mower Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

(5) 4,000,000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Penerbangan

6,226,880

Pengelolaan dan Pembuatan Rumah Operasional Penyelenggaraan Transportasi type 70 (1 unit) Udara

210,000

Pembuatan Rumah Operasional type 36 (2 unit) Pembuatan Gd PK-PPK

216,000

Pembuatan Gd Genset

210,000

Pembuatan sumur bor dan Pembangunan rumah termasuk jaringan pipa

370,000

Pembuatan Pagar BRC tinggi 1,2 m Pengadaan dan Pemasangan Genset 50 KVA termasuk panel distribusi dan ACOS

240,000

Pengadaan Peralatan VHF Portable Pengadaan Wheel Tracktor dan Rotary Mower Lelang dan Pengadaan

50,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

770,000 34,280,000

360,000

445,000

600,000 15,000

25

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN

PAGU

(4) Panitia Pengadaan

(5)

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

28,224,944


6,441,600

Pengelolaan dan Rehab Rumah Operasional type Penyelenggaraan Transportasi 36 (2 unit) Udara

129,600

Pelapisan Landasan Pacu, taxiway, dan apron termasuk marking dan pengawasan

4,621,000

Pembangunan Gd. Kantor Pengadaan dan Pemasangan Sirine 2 PK Pengadaan komputer Lengkap dgn Printer Lelang dan Pengadaan Panitia Pengadaan

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

20,000

540,000 80,000 25,000 10,000 6,000


28,402,088


5,153,280

Pengelolaan dan Pembangunan Fasilitas Penyelenggaraan Transportasi Pelabuhan Laut Atapupu Laut

20,000,000

26

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3)

(4) Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Mini Pengelolaan dan Pelapisan Landasan Pacu, tahap Penyelenggaraan Transportasi I dgn hotmix tebal 5 cm termasuk marking dan Udara pengawasan (target 36.000 m2) Subsidi Angkutan Udara Perintis

PAGU (5) 12,000,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

4,600,000

2,492,395

Pembangunan Gd. Operasional type 36 (2 unit) kopel pembuatan bak penampungan air PK-PPK (volume 10.000 ltr)

252,000

Pembuatan pengaman areal landasan dengan wiresh tinggi 2,2 m

850,000

50,000

Lelang dan Pengadaan

10,000

Panitia Pengadaan

12,000


28,461,136


1,878,800

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan

15,127,024

27

No. (1)


PROGRAM (3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

KEGIATAN

PAGU

(4) Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Naikliu

(5) 25,000,000

Pembangunan Pelabuhan Laut Bea

Fasilitas

25,000,000

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Papela

7,600,000

Fasilitas

42,000,000

Pengelolaan dan Pengadaan Kursi Terminal 1 Set Penyelenggaraan Transportasi @ 3 Seat Udara Perpanjang Landasan Pacu (1200 m x 7 m) termasuk marking dan pengawasan

75,000

Pembangunan Pelabuhan Laut Batuta

Perlebar Landasan Pacu (900 m x 23 m) dgn hotmix tebal 5 cm termasuk marking dan pengawasan Pelapisan Landasan Pacu (900 m x 23 m) dgn hotmix tebal 5 cm termasuk marking dan pengawasan Pembangunan Gd. Operasional type 36 (2 unit) kopel Pekerjaan Pagar Pengaman Bandara di Airside dgn BRC tinggi 1,75 m Pengadaan Meubelair Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor air Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

517,000

6,300,000

4,872,951

216,000 500,000

50,000 300,000 20,000

28

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN (4) Lelang dan Dokumen Panitia Lelang

PAGU (5)

Penggadaan

KETERANGAN

(6)

(7)

15,000 14,000


28,763,086


1,878,800


375,760

Pengelolaan dan Pembangunan Terminal ALBN Penyelenggaraan Transportasi Darat

2,000,000

Pengelolaan dan Lanjutan Pelapisan Landasan Penyelenggaraan Transportasi Pacu dgn hotmix tebal rata-2 5 cm termasuk marking dan Udara Pengawasan Lanjutan pembuatan brojong dgn batu dan pembuatan talud penahan di RWY-21

2,500,000

Pelelangan dan Dokumen Panitia Lelang

LOKASI

Penggandaan


600,000

20,000 14,400 24,531,760

29

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Penerbangan

(5) 4,691,632

Pengelolaan dan Pembangunan Rambu Suar 30 M Penyelenggaraan Transportasi Darat di P. Batu Bawaikang Laut

949,350

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kahakitang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Marore Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kawio Subsidi Angkutan Udara Perintis

25,000,000

(6)

(7)

P. Batu Bawaikang

12,000,000 2,034,414


20,553,922

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

25,068,560

Penyeberangan

KETERANGAN

20,000,000

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Subsidi Angkutan BBM Udara Penerbangan Perintis Pekerjaan Kontruksi Perpanjangan landas pacu (200 m x 30 m) dengan hotmix tebal 5 cm termasuk marking dan pengawasan

Penyelenggaraan dan Pembangunan Pengelolaan Transportasi Darat Marapit

LOKASI

395,175 6,916,000

10,000,000

30

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pembangunan Kapal Penyeberangan 600 GT Lintas Penyeberangan Perintis Lintas Melong-Marapit-Miangas

(5) 3,000,000

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Miangas Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Marampit Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Kakarotang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Intata Subsidi Angkutan BMM

13,600,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

4,800,000 14,500,000 30,000,000 370,000

Subsidi Angkutan Udara Perintis

1,704,881

Konstruksi Landas Pacu (200 m x 30 m) termasuk marking dan pengawasan

9,900,000

Biaya lelang, Pembuatan dan Penggandaan Dokumen Honorarium Panitia Lelang

20,000 14,400


12,082,445


27,237,232

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Makalehi Transportasi Laut

10,700,000

31

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3) (4) Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Sopi Transportasi Laut Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Daruba

(5) 38,200,000

Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Wayabula

28,000,000

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitasi Pelabuhan Laut Adault Transportasi Laut

27,100,000

Pengelolaan, Penyelenggaraan Konstruksi Landas Pacu tahap II Transportasi Udara (target 1.650 m x 30 m) dengan Flexible Pavement dan lapisan ATB tebal 5 cm dan Aspal Concrete Subbase (ASCS) tebal 5 cm termasuk marking dan pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

16,275,000

Pengadaan Kendaraan Operassional Roda 2 Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Laut Moa Transportasi Laut Pembangunan Fasilitas Laut Lakor

25,000

Pengelolaan, Penyelenggaraan Subsidi Angkutan BBm termasuk Transportasi Udara pengadaan drum baru untuk Bandara Saumlaki dan Kisar

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

33,000,000

54,994,623

17,000,000 18,900,000 806,520

32

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

(5) 86,491,943

(6)

(7)

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Rambu Suar 30 M Transportasi Laut Darat di P. Penambulai

949,350

P. Penambulai

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Rambu Suar 30 M Transportasi Laut Darat di P. Ararkula Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat di P. Karaweira Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat di P. Kultubuai Utara

949,350

P. Ararkula

949,350

P. Karaweira

Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat di P. Karang Pembangunan Rambu Suar 30 M Darat di P. Batu Goyang

949,350

P. Karang

949,350

P. Batu Goyang

Fasilitas Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan Transportasi Laut Pelabuhan Laut Raja Ampat Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Fani Pengelolaan, Penyelenggaraan Pembangunan, Rehabilitasi dan Transportasi Udara Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

15,000,000

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pelapisan landas pacu dengan Transportasi Udara aspal kolakan tebal rata-rata 5 cm, termasuk marking dan pengawasan

540,000

949,350 P. Kultubuai Utara

Raja Ampat

20,000,000 13,420,000

33

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3)

(4) Pelapisan Apron dan taxiway dengan hotmix tebal rata-rata termasuk marking dan pengawasan Pengadaan dan pemasangan HFSSB termasuk tiang antena

PAGU (5) 2,652,780

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

80,000

Pengadaan VHF Portable

50,000

Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Pengadaan dan pemasangan Wind Shock Pengadaan komputer Lengkap dgn Printer Pengadaan Note Book lengkap dengan printer Pengadaan tabung pemadam dorang 15 Kg Pengadaan dan pemasangan Sollar Cell Pengadaan Genset 5 KVA

20,000 15,000 40,000 25,000 15,000 100,000 55,000

Pengadaan dan Pemasangan Sirine 2 PK Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

50,000

Pembuatan Darainase Terbuka pasangan batu kali tahap 1

1,500,000

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 unit)

324,000

10,000 4,800

34

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pengadaan Kursi Terminal 1 Set @ 3 Seat Pengadaan tabung pemadam kebakaran 15 Kg Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

(5)

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

80,000 50,000 10,000 9,000

Pemagaran dengan BRC tinggi 2,2 m tahap 1 batas lahan bandara (target 4.500 m')

1,100,000

Pengadaan Mesin Potong Rumput Penyempurnaan jaringan Listrik Ground Cable Pembangunan Bangunan Operasional Type 36 (2 unit) Biaya Pelelangan dan Penggadaan Dokumen Honorarium Panitia Lelang

40,000 1,000,000 288,000 15,000 9,600


5,368,000


2,249,192


10,829,940

35

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara

(5)

(6)

(7)


43,796,841


4,026,000


16,007,376

Pengelolaan, Penyelenggaraan Pengadaan tabung pemadam Transportasi Udara dorang 50 Kg Pembuatan Gedung Tower 3 lantai Konstruksi baja ringan

120,000

Pembuatan box culvert melintang taxiway Pengadaan dan pemasangan AFL termasuk PAPI 1 sisi Pengadaan dan Pemasangan Genset 100 KVA Pengadaan dan Pemasangan HF AFTN PTP Pengadaan dan Pemasangan DVOR termasuk flight commisioning Pembangunan operasional 72 m

rumah

118,096

1,000,000

731,886 5,500,000 1,000,000 750,000 5,500,000

417,600

36

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN (4) Pembuatan Drainase terbuka

PAGU (5)

KETERANGAN

(6)

(7)

78,750

Pengadaan dan Pemasangan VHF Portable termasuk antena outdoor

60,000

Pengadaan dan Pemasangan SSB termasuk tiang antena

75,000

Pengadaan timbangan kapasitas 300 Kg Pengadaan Tabung Pemadam dorong 50 Kg Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong Pengadaan dan pemasangan Wind Shock Pengadaan dan pemasangan Sollar Cell Biaya lelang dan Penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

50,000

Pembang ged semi permanen type 36 (2 unit) Rekontruksi landas pacu (200 m x 23 m) sampai dengan penetrasi termasuk marking dan pengawasan Pembuatan menara air rangka baja tinggi 3,5 m kapasitas 200 liter termasuk instalasi jaringan air

LOKASI

60,000 45,000 11,000 100,000 15,000 14,400 396,000 4,600,000

200,000

37

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pembuatan sumur termasuk rumah pompa dan pompa air

(5)

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

75,000

Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

10,000


54,783,425


3,006,080


27,886,685

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbagan

14,672,000


28,313,543


697,840

Pengelolaan, Penyelenggaraan Rehab Rumah Dinas type 36 (4 unit) Transportasi Udara Rehab Terminal Ruang Keberangkatan Renovasi Gedung Terminal

144,000

4,800

579,420 240,000

38

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN (4) Subsidi Angkutan Udara Perintis

PAGU (5) 19,639,251

Subsidi Angkutan BMM Perintis termasuk pengadaan drum baru untuk Bandara Tanah Merah

2,002,440

Pembuatan kawasan keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan BKK

750,000

Lanjutan Pemagaran dengan Wiremesh tinggi 2,2 m tahap 1 (target 7000 m')

4,375,000

Pengadaan dan pemasangan VHF - ER Pengadaan dan pemasangan AFL akibat perpanjangan landas pacu

2,500,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

2,500,000

Pengadaan dan pemasangan ILS

12,000,000

Pengadaan dan pemasangan RVR Peningkatan kapasitas frekuensi RDARA SYTEM Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 unit) Lanjutan perluasan apron tahap II termasuk marking dan pengawasan

3,500,000

Reintalasi Ground Cable dari PH ke Gardu II termasuk Travo TM 6 KV

750,000

2,500,000 252,000 6,240,000

39

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Pengadaan pemasangan Recorder (tower Set) Pembuatan bak air PKP - PK Kapasitas 2500 liter termasuk pompa air

(5)

(6)

(7)

Pembuatan Base Ops termasuk pembuatan halaman Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

450,000 120,000

1,008,000 25,000 20,000

Pembangunan gedung kantor

360,000

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 unit) Pengadaan Genset 5 KVA

360,000

Penimbunan Shoulder

55,000 72,000

Pembuatan apron (20 m x 50 m) dengan rigid pavement teal 15 cm termasuk marking dan pengawasan

2,660,000

Biaya lelang, pembuatan dan penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

10,000

Peningkatan landas pacu dengan soil semen termasuk marking dan pengawasan tahap I

3,195,000

7,200

Pembangunan gedung genset

72,000

Pengadaan dan Genset 5 KVA

55,000

Pemasangan

40

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN (4) Biaya Pelelangan Penggadaan Dokumen Honorarium Panitia Lelang

PAGU (5) dan

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

10,000 5,000

Pembuatan Bangunan Operasional Type 36 ( 1 unit) Pembuatan Bangunan Operasional Type 50 ( 1 unit) Biaya Pelelangan dan Penggadaan Dokumen Honorarium Panitia Lelang

153,000


83,512,392


7,032,080

Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan, Rehabilitasi dan Prasarana Bandar Udara

114,365,659


4,562,800


8,553,908

212,500 5,000 4,800

27,269,440

41

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Navigasi Penerbangan

(5)

(6)

(7)


28,309,168


38,095,622

375,760

Pengelolaan, Penyelenggaraan Renovasi Gedung Terminal Transportasi Udara Pemagaran daerah kerja bandara dengan wiremesh tinggi 2,2 meter tahap I (target 1500 m') Perluasan gedung Terminal

1,150,000

Pelebaran Landas pacu termasuk marking dan pengawasan

4,777,100

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 unit) Pengadaan Kursi Terminal 1 Set @ 3 Seat Biaya lelang, Pembuatan dan Penggandaan dokumen Honorarium Panitia Lelang

288,000

540,000

52,500 10,000 9,600

42

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Lanjutan Rekonstruksi landas pacu termasuk Marking dan pengawasan

(5) 2,295,000

Pembuatan taxiway dan apron dengan penetrasi termasuk marking dan pengawasan

4,590,000

Pengadaan rescue Car

KETERANGAN

(6)

(7)

800,000

Pengadaan Meubelair untuk terminal dan gedung kantor

85,000

Pembangunan Gedung Operasional Type 36 (2 unit) Pembuatan Pagar keliling halaman kantor dan terminal

288,000

Biaya Pelelangan Penggadaan Dokumen Honorarium Panitia Lelang

LOKASI

dan

Pembangunan terminal Penumpang Pembuatan Bangunan operasional Type 36 (2 unit) Rekontruksi Landas pacu tahap I (300 m x 18 m) target 800 m x 21 m ternasuk marking dan pengawasan Pembuatan Gedung Genset

135,000

15,000 9,600 960,000 360,000 4,590,000

75,500

43

No. (1)

7


KEMENTERIAN PERTAHANAN

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3)

(4) Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana bandar Udara

(5) 55,730,866

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana keamanan penerbangan

21,472,000

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Navigasi Penerbangan

4,294,400

Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana bandar udara

43,063,304

Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana keamanan penerbangan

3,542,880

Penanganan Batas Darat RI - Terlaksananya penanganan Malaysia perbatasan darat RI - Malaysia melalui perundingan / rapat, IRM, penyelesaian OBP dan sosialisasi.

3,080,000

Penanganan Batas Darat RI - Terlaksananya penanganan PNG perbatasan darat RI - PNG melalui perundingan / rapat pemeliharaan tugu batas dan sosialisasi.

990,000

Penanganan Batas Darat RI - Terlaksananya penanganan RDTL perbatasan darat RI - PNG melalui perundingan / rapat dan sosialisasi.

330,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

44

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) (4) Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Malaysia batas Laut RI - Malaysia melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Singapura batas Laut RI - Singapura melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Philipina batas Laut RI - Philipina melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Vietnam batas Laut RI - Vietnam melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Australia batas Laut RI - Australia melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan PNG batas Laut RI - PNG melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan RDTL batas Laut RI - RDTL melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Thailand batas Laut RI - Thailand melalui perundingan / rapat dan sosialisasi.

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

330,000

300,000

330,000

245,000

300,000

300,000

165,000

245,000

45

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) (4) Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan India batas Laut RI - India melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Penanganan Batas Laut RI - Terlaksananya penanganan Palau batas Laut RI - Palau melalui perundingan / rapat dan sosialisasi. Evaluasi Kegiatan Perbatasan Terlaksananya Evaluasi Kegiatan Darat / Laut Perbatasan Darat / Laut

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

245,000

330,000

220,000

Terlaksananya Pendidikan / Kursus Penanganan Perbatasan

220,000

Pengadaan dan pemeliharaan Terlaksananya Pemeliharaan Infrastruktur Infrastruktur Srana Air Bersih

-

Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik Terlaksananya Pengadaan Tower Reapater Untuk Pengawasan Perbatasan

-

Pendidikan/kursus penanganan perbatasan

2.000.000 (Belum Terdukung)

Terlaksananya Pengadaan Tower Reapater Untuk Pengawasan Perbatasan

-

Terlaksananya Pengadaan Alkes Rumkit - TNI

7.600.000,-(Belum Terdukung)

Pembangunan Fasilitas Daerah Terlaksananya Pembuatan Pos Perbatasan dan Pulau Terluar Terpadu Perbatasan Indonesia Malaysia (Putussibau)

-

46

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Terlaksananya Pembuatan Pos Terpadu Perbatasan Indonesia Malaysia (Malinau)

(5)

(6) Kab. Malinau

(7)

-

Terlaksananya Pembuatan Pos Terpadu Perbatasan Indonesia Malaysia (Sambas)

5,000,000

Kab. Sambas

Terlaksananya Pembuatan Pos Terpadu Perbatasan Indonesia Malaysia (Sebatik)

5,000,000

P. Sebatik

Terlaksananya Pembuatan Pos Terpadu Perbatasan Indonesia Papua New Ginea (PNG)

5,000,000

Terlaksananya Fasilitas daerah perbatasan daerah terluar

46,000,000

Program Penegakan Terlaksananya pembangunan Kedaulatan dan penjagaan Pos TNI AL, Gedung, Sarpras keutuhan NKRI Mess, Minpro

1,435,745

Terlaksanya Pembangunan /Perbaikan Fasilitas dan Sarpras Pulau Terluar

1,497,825

Terlaksananya Pembangunan Ponton Patkamla Posal Terlaksananya Pembangunan Ponton Patkamla Posal Pulau Nipah Koarmabar

250,000 1,435,745

Terlaksananya Pembangunan/Perbaikan Fasilitas dan Sarpras Pulau terluar di Wilayah Timor Koarmayim

47

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3) (4) Program Penegakan Terlaksanya Pembangunan barak Kedaulatan dan penjagaan dan Pos Jaga, Pos Tinjau, Box keutuhan NKRI Pertahanan Hellypad

(5) 1,535,885

Pembangunan Pos Terlaksanya Pembangunan barak Perbatasan/Pulau Terluar dan Pos Jaga, Pos Tinjau, Box Pertahanan Hellypad

1,497,750

Terlaksanya Pembangunan Perumahan Jaga, Pos Tinjau, Pos Tinjau, Dapur Barak Siaga

1,590,000


1,590,000


1,780,800


1,780,800

Terlaksananya Pos Tinjau, Dapur, Barak Siaga

1,780,800

Terlaksananya Pembangunan Rumah Jaga, Pos Tinjau, Dapur, Barak Siaga

370,138

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung

380,312

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

48

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung

(5)

(6)

(7)


477,000


532,000


532,000


532,000

Pembangunan Struktur Dermaga

14,754,000

Minpro

8

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

477,000

246,000

Pembangunan Struktur Dermaga Beton dan Plat Lantai Dermaga

2,752,258

Sarana Penunjang

1,079,515

Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri percepatan Peningkatan Sarana Distribusi Meningkatnya perdagangan(Pasar pertumbuhan kegiatan ekonomi dan perdagangan Tradisional)

915,400 Kab. Aceh Timur - Kab. Aceh Utara 857,400

Kab. Pidie Jaya

877,900 Kab. Aceh Besar

49

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6) Kab. Asahan

(7)

933,600 1,140,400

Kab. Natuna

1,155,000 858,600

Kab. Kep. Anambas Kab. Snggau

956,900

Kab. Sambas

897,300

Kab. Sintang

916,900 Kab. Kapuas Hulu 961,500

Kab. Nunukan

1,407,500 Kab. Kep. Talaud 1,373,000 Kab. Kep. Sangihe 863,400

Kab. Maluku T. Barat 13,632,000 Kab. Halmahera Utara 1,018,500 Kab. Belu 1,043,200

Kab. Kupang

917,300

Kab. TTU

1,262,600

Kab. Alor

953,300 Kab. Rote Ndao 1,403,700

Kab. Keerom

2,705,400 Kab. Peg. Bintang

50

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3)

(4)

PAGU (5) 1,771,900

LOKASI

KETERANGAN

(6) Kab. Merauke

(7)

1,574,500 Kab. Bouvendigul 1,365,300

Kab. Supiori

1,601,600 Kab. Raja Ampat

9

10

KEMENTERIAN KOMUNIKASI INFORMATIKA

Peningkatan Perlindungan Konsumen Peningkatan dan Pengembangan Ekspor/Pengembangan Kelembagaan Pemanfaatan ICT untuk daerah DAN perbatasan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Peningkt Pengaws Beredar dan Jasa(*) Memacu mengembangkan potensial

Barang

390,840

Kab. Sanggau

daerah produk

403,000

Kab. Nunukan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Perbatasan kelompok pertunjukan rakyat

3,990,150

Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Pelayanan Informasi Kenegaraan melalui Media Publik Bantuan kendaraan operasional penyelenggaraan informasi publik

19,918,030 15,642,393 3,000,000

Kapasitas Prasarana air baku yang direhabilitasi

4,000,000

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa air baku perbatasan

500,000

Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa air baku perbatasan

3,500,000

51

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) Pembangunan Penyediaan air bersih di Timor Perbatasan

(4)

Pemeliharaan Rutin Jalan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan

PAGU (5) 3,000,000

(6)

(7)

375 11,634,800 89,798

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Pembangunan Jembatan Baru

20,701,118

Pelebaran Jalan

64,850,000

Pemeliharaan Rutin Jalan

32,005,117

53,404,921

Pemeliharaan Rutin Jembatan

1,608,680

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan Penggantian Jembatan

5,250,000 64,863,362

Pelebaran Jalan

51,860,000

Pembangunan/Pelebaran Jln.di Kws.Strategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan

KETERANGAN

339,225



LOKASI

5,000,000

7,366,640 34,369,842

52

No. (1)


PROGRAM (3) Pemeliharaan Rutin Jembatan Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan Pembangunan Jembatan Baru Pelebaran Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan/Pelebaran Jln.di Kws.Strategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Pelebaran Jalan

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(4)

(5)

(6)

(7)

500,000 144,950,638 15,261,000 74,737,232 2,580,000 20,000,000

6,995 7,500,000 12,020,000


6,967,514


3,890,763

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan

7,500,000

Pembangunan Jembatan Baru

33,700,000


15,468,342


19,050,000


1,350,050

Rekontruksi/Peningkatan

35,030,000

53

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Struktur Jalan Pembangunan Jembatan Baru

17,885,000

Pelebaran Jalan

43,530,078


4,598,025


69,000,000


9,075,000


2,650,958

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan/Pelebaran Jln.di Kws.Strategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan

13,020,000 7,843,000 135,000,000


2,470,000

Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan Penggantian Jembatan

53,500,000

Pembangunan Jalan Baru

12,500,000

3,500,000 63,300,000 63,900,000

54

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) Pembangunan Jembatan Baru

(4)

Pelebaran Jalan

PAGU (5) 1,800,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

130,460,000

Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

3,000,000

Pembangunan Jalan Setapak Beton Ds. Alue Riyeung ds. Kandang dan Pembangunan Saluran Lingkungan Pembangunan Jalan Setapak Beton Ds. Lampuyang dan ds.Lhoh Pulau Breuh, Kab. Aceh Besar Pembangunan Jalan Setapak Beton dan Saluran Ds. Paloh Pulo Breuh, Kab.Aceh. Besar

960,505

Supervisi Kontruksi Pembangunan Penanganan Perbatasan dan Pulau Terkecil

100,000

Penyusunan DED Kawasan Pulau-Pulau kecil Peningkatan/Pembangunan Jalan Poros Desa Kws.V Sei Ular

75,000

947,005

883,005

1,290,820

Peningkatan/Pembangunan Jalan Poros Desa Kws.II Teluk Palas

984,180

Pembangunan Jalan Kampung Melayu 01 Kec. Nongsa Kota Batam

1,170,465

55

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) Pembangunan Jalan P. Papan Kec.Buru Kab.Karimun Pembangunan Pelatar Beton Sekanak Kec. Belakang Padang Batam(Akhir)

(4)

PAGU (5) 1,400,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

1,100,000

Pembang Jln Lingk P. Jang Kab. Karimun Pembangunan Jalan Kampung Melayu 02 Kec. Nongsa Kota Batam

1,635,000

Pengawasan/Supervisi Pembangunan jalan Kampung Melayu 01 Kec.Nongsa Kota Batam Pengawasan/Supervisi Pembangunan jalan P. Papan Kec.Buru Kab. Karimun

100,000

Pengawasan/Supervisi Pembang Pelatar Beton Sekanak Kec. Belakang Padang Batam (Akhir) Pengawasan/Supervisi Pembangunan jalan Lingkungan P. Jang Kab. Karimun Pengawasan/Supervisi Pembangunan jalan Kampung Melayu 02 Kec.Nongsa Kota Batam

100,000

1,200,000

100,000

100,000

100,000

56

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Penyusunan DED Jalan Kawasan Kec.Simpang Tanjung Kab. Natuna

(4)

(5)

(6)

(7)

100,000

Penyusunan DED Jalan Kawasan Kec. Midai Kab. Natuna

100,000


2,765,000

Penyusunan Detail Desain

206,000

Penyusunan Detail Desain Pulau Kecil Kws Gantung Penyusunan Detail Desain Pulau Kecil Kws Jebus Pengawasan/ Supervisi kontruksi Supervisi Kontruksi Pulau Kecil Kws.Dendang Kab.Belitung Timur (Paket 2)

100,000

Supervisi Kontruksi Pulau Kecil Kws.Dendang Kab.Belitung Timur (Paket 1)

100,000

Pembangunan Infrastruktur Pulau-pulau Kecil Kws. Dendang Kab.Belitung Timor

2,268,000

Penyediaan Infrastruktur Pulaupulau Kecil Kws. Dendang Kab.Belitung Timor

2,234,300

100,000 206,000 100,000

57

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) Peningkatan Jalan Poros Desa Lidun Kws. Dendang Kab. Belitung Timur

(4)

PAGU (5) 1,202,900

Peningkatan Jalan Poros Desa Tanjung Kelumpang Kws. Dendang Kab. Belitung Timur

1,031,400


1,500,000

Penyusunan DED Jalan Poros Pulau Sebesi Pengawasan/ Supervisi kontruksi Pengawasan/ Supervisi kontruksi Kws. Pulau Pahawang

100,000

LOKASI

KETERANGAN

(6)

(7)

100,000

Pembangunan/Peningkatan Jalan Paving Block dan Goronggorong Kws. Pulau Terpencil

1,215,000


1,500,000

85,000

Ds.P.Panjang ,Kec. P.Merak

1,415,000

Ds.P.Tunda, Kec.Tirtayasa

58

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3) Penyediaan Infsratruktur Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

(4)

PAGU (5) 34,360,000

LOKASI

KETERANGAN

(6) 4 Kawasan

(7)


1,590,873

Kab. Sambas


800,000

Kab. Sambas


720,000

Kab. Sambas


1,488,872

Kab. Sambas


720,000

Kab. Sintang


180,000

Kab. Sintang


720,000

Kab. Sintang


627,705

Kab. Sintang

59

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

(4)

(5)

(6) Kab. Sintang

(7)

720,000


601,893

Kab. Sintang


900,000

Kab. Sintang


720,000

Kab. Sanggau


1,592,720 Kab. Bengkayang


1,469,675 Kab. Bengkayang


504,000 Kab. Bengkayang


504,000 Kab. Bengkayang


658,605

Kab. Kayong Utara

60

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

(3) Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

(4)

(5)

LOKASI

(6) 753,657 Kab. Kapuas Hulu

Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar(On Top)

3,000,000


4,000,000 Kab. Kapuas Hulu


5,000,000

Kab. Bekayang


1,500,000

Kab. Sanggau


2,000,000

Kab. Kayong Utara


1,260,630

Kab. Bekayang

KETERANGAN (7)

Kab. Sambas

Supervisi/Pengawasan Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Penyusunan DED Infrastrukur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

900,000

500,000

61

No. (1)


PROGRAM (3) Belanja Peralatan dan Mesin

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(4)

(5)

(6)

(7)

300,000

Monitoring Evaluasi Kegiatan

100,000

Monitoring Evaluasi Kegiatan RISE/PISEW Penyediaan Infsratruktur Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

100,000 15,000,000


4,000,000

Kab. Nunukan


2,500,000

Kab. Nunukan


3,574,440

Kab. Berau


3,500,000

Kab. Berau

Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

100,000

Kab. Nunukan

100,000

Kab. Nunukan

62

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar Penyusunan DED Infrastrukur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

(4)

(5)

(6) Kab. Berau

(7)

100,000

100,000

Kab. Berau

100,000

Kab. Nunukan

Penyusunan DED Infrastrukur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar

100,000

Kab. Berau

Belanja Peralatan dan Mesin

325,000

Infrastruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

6,000,000

Penyusunan Detail Desain

100,000

Pengawasan/Supervisi Kontruksi Monitoring dan Evaluasi

100,000 222,100

Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terpencil Pembangunan Jalan Desa Pembangunan Jalan Desa Pembuatan Talaud Pantai

-

Poros

900,000

Poros

950,000

Abrasi

1,179,555

63

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Pembuatan Talaud Abrasi Pantai Pembuatan Jalan Poros Desa, Pulau Tagulandang Pembuatan Jalan Poros Desa, Pulau Kabaruan Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

(4)

(5)

(6)

(7)

600,000 957,475 7,570,000 3,000,000

Penyediaan Infsratruktur Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

2,739,860 Ds. Lembongan

Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan UKL-UPL Kws. Perbatasan dan Pulau kecil Terluar

100,000 Ds. Lembongan 50,000


9,000,000

Pembang. Jln Lingk Kec. Kakuluk Mesak Pembang. JLn Lingk Kec.Rote Barat Daya Pembang. Jln Lingk Kec. Amfoang Timur

2,902,560

Supervisi/Pengawasan Kontruksi PS Perbatasan & Pulau Kecil Terluar di Kab. Belu

100,000

3,150,665 2,000,000

64

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Supervisi/Pengawasan Kontruksi PS Perbatasan & Pulau Kecil Terluar di Kab. Rote Ndao Supervisi/Pengawasan Kontrukksi PS Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar di Kab. Alor

(4)

(5)

(6)

(7)

100,000

100,000

Penyus DED Infrastrukur Pemukiman di Perbatasan & Pulau Kecil Terluar di Kab. Belu

150,000

Penyusunan DED Infrastrukur Pemukiman di Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar di Kab Alor

150,000


2,500,000

Pembangunan Jalan Desa dan Saluran Pembangunan Jalan Desa dan Saluran Supervisi/Pengawasan

Poros

1,300,000

Poros

1,000,380

Pengadaan Alat Pengelola

100,000 24,620


3,500,000

Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Wayabula Pembangunan Jalan Setapak Kec. Wayabula

1,100,000 717,565

65

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Ds. Kupakupa, Kec.Loloda Utara

(4)

(5)

(6)

(7)

Pembangunan Lingkungan Kec. Kec.Loloda Utara

500,000

Jalan Cera,

487,500

Pembangunan Jalan Lingkungan Ds.Galauo Kec. Loloda Utara

394,935

Pengawasan Kegiatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman dan Pulau Kecil Terluar Penyusunan DED Kab. Pulau Morotai Infsratruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

100,000

Ds.

95,000 3,500,000

Pembangunan Jalan Poros Desa Pembangunan Jalan Poros Desa Supervisi/Pengawasan Kontruksi Kws. Wonorejo Supervisi/Pengawasan Kontruksi Kws. Wambes Penyusunan DED

1,350,000

Kws. Wonorejo

1,571,220

Kws. Wambes

Infrastruktur Kawasan Pemukiman diPerbatasan dan Pulau Kecil Terluar

6,645,000

100,000 100,000 200,000

66

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3) Supervisi/Pengawasan Infrastruktur Pemukiman Rawan Bencana

(4)

(5)

(6)

(7)

SPAM di Kawasan Perbatasan Riau Pembangunan SPAM Rupat Kab. Bemgkalis SPAM di Kawasan Perbatasan / Kapet

SPAM di Kawasan Perbatasan / Kapet Pembangunan SPAM

200,000

4,389,711 4,389,711 13,350,000

KALBAR

2,050,000

Ketungau

2,300,000

Kedembak

1,500,000

Mangaret

7,500,000

KIS Semparuk

5,658,826

Tagulandang

491,639

Kota Manado

3,500,000

Kec. Ambang

4,965,000

Pulau Dana

1,250,000 Lamdesar Barat 1,687,160

Letwurung

1,416,200

Lorulung

1,150,000

Lingie

1,050,000

Womreli

1,150,000

P. Moa

67

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

(3)

(4)

PAGU (5) 2,782,940

LOKASI

KETERANGAN

(6) Telaa

(7)

3,000,000

Kec. Tiley

3,268,170

Distrik Sarmi

4,000,000 Distrik Midiptana

11

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RTR 8 Kws. Perbatasan

900,000

fasilitasi Legalisasi 2 RTR Kawasan Perbatasan Negara

900,000

Legalisasi dan Penyiapan Peta Lampiran 5 Raperpres RTR Kws. Perbatasan

1,250,000

Program Dukungan Menejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP

273,928,079

Pelaksanaan Perencanaan, Hukum

dukungan Kerjasama dan

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan, Ketatausahaan dan Operasional Perkantoran Penguatan Fungsi Gubernur dalam Pengelolaan Perbatasan Antar Negara:

12 Provinsi (NAD, Dekonsentrasi Sumut, Riau, Kep. Riau, Kalbar, Kaltim, Sulut, NTT, Maluku,Maluku Utara, Papua, Papua Barat).

68

No. (1)


PROGRAM (3)

KEGIATAN (4) - Rapat Koordinasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Pra Musrenbangda) - Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(5)

(6)

(7)

- Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Perbatasan Negara Fasilitasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan Kesra serta Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Fasilitasi Pengelolaan Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan Kesra serta Pemerintahan di Kawasan Perbatasan - Pengadaan Sarana Prasarana Kerja Optimalisasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Potensi dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan: - Sarana Prasarana Kerja (Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, Alat Pengolah Data, Radio Komunikasi)

18 Kab/Kota: Tugas Pembantuan Kab. Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab.Sintang, Kab. Kapuas Hulu,

69

No. (1)


PROGRAM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) - Sarana Prasarana Kesra (Air Bersih, Pasar, Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan, Gudang Logistik{Khusus Batas Laut})

(5)

(6) Kab. Kutai Barat, Kab.Nunukan dan Pulau Sebatik, Kab. Malinau, Kota Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Peg. Bintang, Kab. Bovendigul, Kab.Merauke, Kab. Belu, Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Sangihe, Kab. Talaud.

(7)

- Pengelolaan Pos Lintas Batas - Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Antar Negara - Rintisan Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan - Rehabilitasi Ekosistem Pengembangan Masyarakat Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Ekonomi

Pengelolaan Batas Wilayah Darat

180,071,921

Pengelolaan Batas wilayah Laut dan Udara Pengelolaan Lintas Batas Negara Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat

70

Noo. (1 1)


PROGRA AM

KEGIATAN

PAGU

LOKASI

KETERANGAN

(3)

(4) Penataan Ruang Kawasan n Perbatasa an Pengelola aan Potensi Kawasan n Perbatasa an Laut Pengelola aan infrastruktur fisik k kawasan perbatasan Pengelola aan infrastruktu ur ekonomi & Kesra kawasan n an perbatasa

(5)

(6)

(7)

Pengelola aan pemerinta ahan perbatasa an

infrastruktu ur kawasan n

BADAN NASIIONAL PENGELOLA PERB BATASAN KEPALA, ttd GAMAWAN FAUZI S Salinan sesuai aslinya KEPALA BIRO PER RENCANAAN, KERJASAMA A DAN HUKUM BADAN NASIONAL PENGELOLA PERB BATASAN

SUGENG HARIYONO

71

BADAN TENTANG TAHUN DENGAN RAHMAT BADAN. bahwa dalam. mengelola perbatasan jawab pelaksanaannya, Pengelola Perbatasan, kepada

Recommend Documents