PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROBLEMATIK DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA Alexsander Yandra Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso KM.8 Rumbai Pekanbaru Abstrak :
Perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi yang tertuang dalam UU 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, kemudian direvisi menjadi UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdampak terhadap pemekaran wilayah diberbagai daerah. Dalam upaya pemekaran provinsi dan kabupaten baru, tarik-menarik antara kelompok yang setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran daerah sebagai akibat dari otonomi daerah meningkatkan suhu dan iklim politik di tingkat lokal. Melalui pendekatan teoritis otonomi daerah dan konsep pemekaran wilayah serta metodologi kualitatif review literatur, didapatkan suatu pemahaman yang mendalam terkait kondisi pemekaran daerah di Indonesia. Problematik yang terjadi baik seblum dimekarkan atau pasca pemekaran adalah pendapatan daerah yang dihasilkan tak sebanding dengan kesejahteraan warga di wilayahnya. Isu kesejahteraan dan pembangunan daerah menjadi modus elit untuk mendorong pemekaran daerah. Tantangan kedepan pemekaran wilayah perlu dilakukan moratorium kembali, agar semangat pemekaran wilayah di Indonesia tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik sesaat.
Kata Kunci :
Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah
Abstract :
The changes of centralized to decentralized government’s system as stipulated in the law no.22 of 1999 on regional autonomy, then revised by the law no.34 of 2004 on local government impact on the expansion in various regions. In an effort to expansion provinces and new districts, the tug between those who agree and disagree to the regional expansion as a result of regionl autonomy that increase the temperature and the political climate at the local level. Through the theoretical approach of regional autonomy and the concept of regional expansion and qualitative methodology literature review, obtained a thorough understanding of the condition of regional expnsion in Indonesia. Problematic that occured either before or after the expnsion is devided regions generated is not comparable to the walfare of citizens in its territory. Welfare issues and regional development become an elite mode to drive regional expansion. The future challenges of regional expansion moratorium is necessary to go back, that the spirit of regional expansion in Indonesia is not contaminated by political interests just
Keywords :
Autonomy, Regional Expansion
38
menuntut merdeka dan ingin berpisah dari
A. Pendahuluan Pada rezim orde baru kekuasaan Pemerintah
Pusat
Negara
Republik Indonesia1.
Republik
Pada masa awal reformasi, adanya
Indonesia sangat sentralistik dan semua
keinginan
daerah
republik Indonesia sehingga bermunculan
di
republik
ini
menjadi
provinsi
aspirasi
(pemerintah pusat). Dengan kata lain,
menginginkan dilakukannya pemekaran
rezim Orde Baru mewujudkan kekuasaan
provinsi atau kabupaten. Dalam upaya
sentralistik
menimbulkan
pembentukan provinsi dan kabupaten baru
disparitas pembangunan yang memihak
ini, tarik-menarik antara kelompok yang
kepada pusat bukan pinggiran (daerah).
setuju dan tidak setuju terhadap pemekaran
Daerah yang kaya akan sumber daya alam,
daerah sebagai akibat dari otonomi daerah
ditarik
dan
meningkatkan suhu dan iklim politik di
dibagi-bagi di antara elite Jakarta, alih-alih
tingkat lokal. Indikasi ini tercermin dari
diinvestasikan untuk pembangunan daerah.
munculnya ancaman dari masing-masing
Akibatnya, pembangunan antara di daerah
kelompok yang pro dan kontra terhadap
dengan di Jakarta menjadi timpang dan
terbentuknya
tidak seimbang.
massa
keuntungan
produksinya
B.J. Habibie yang
berbagai
daerah
dengan
daerah
dari
perpanjangan tangan kekuasaan Jakarta
sehingga
dari
memisahkan
yang
baru,
mobilisasi
sentimen
kesukuan
menggantikan Soeharto sebagai presiden
(primordial), bahkan sampai ancaman
pasca-Orde
pembunuhan terjadi2.
Baru
membuat
kebijakan
politik baru yang mengubah hubungan kekuasaan
pusat
dan
daerah
dengan
Pemekaran
wilayahpun
direalisasikan dengan pengesahannya oleh
menerbitkan Undang-Undang Nomor 22
Presiden
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi
undang-undang. Sampai dengan tanggal 25
Daerah
disebut
Oktober 2002, terhitung empat provinsi
desentralisasi. Dengan terbitnya undang-
baru lahir di negara ini, yaitu Banten,
undang ini, daerah tidak lagi sepenuhnya
Bangka
bergantung pada Jakarta dan tidak lagi
Kepulauan
atau
yang
biasa
Republik
Belitung, Riau.
Indonesia
melalui
Gorontalo, Pulau
Papua
dan yang
mau didikte oleh pusat. Bahkan, beberapa daerah, seperti Aceh, Riau dan Papua
1
Budi Agustono, “Otonomi Daerah dan Dinamika Politik Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara” dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, editor Jamil Gunawan, Jakarta: LP3ES, 2005), hlm.163. 2
Ibid..
39
sebelumnya merupakan sebuah provinsi
perangkat peraturan undang-undang yang
pun saat ini telah mengalami pemekaran,
berkaitan
begitu pula dengan Kepulauan Maluku.
analisis penelitian yang dilakukan dengan
Terakhir, pada 4 Desember 2005 sejumlah
cara mengkategorikan, mengelompokan
tokoh dari 11 kabupaten di Nanggroe Aceh
serta membandingakan data yang ada.
Darussalam
mendeklarasikan
Untuk mempertegas analisis penelitian
pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara
maka peneliti melakukan diskusi dengan
dan Provinsi Aceh Barat Selatan. Aceh
beberapa
Leuser Antara terdiri dari lima kabupaten,
pemahaman yang tinggi terhadap masalah
yakni Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh
otonomi daerah dan pemekaran wilayah.
dengan
penelitian.
pengamat
yang
Adapun
memiliki
Singkil, Gayo Lues, dan Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat Selatan meliputi
C. Pembahasan
Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat
a. Prinsip Dasar Otonomi Daerah
Daya, Aceh Jaya, Semeulue, dan Nagan Raya.
Pemberlakuan
sistem
otonomi
daerah merupakan amanat yang diberikan Adapun
yang
menjadi
pokok
oleh
Undang-Undang
Dasar
Negara
permasalahan dalam jurnal ini adalah
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
sebagai berikut.
1945) Amandemen Kedua tahun 2000
a. Bagaimanakah perangkat regulasi di Indonesia
dalam
untuk dilaksanakan berdasarkan undang-
mengatur
undang yang dibentuk khusus untuk
permasalahan otonomi daerah dan
mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945
pemekaran wilayah?
pasca-amandemen
itu
mencantumkan
b. Menjelaskan problem dan tantangan
permasalahan pemerintahan daerah dalam
yang timbul dari pembentukan daerah
Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan
otonomi baru?
Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang.
B. Metode Penelitian Penelitian
yang
dilakuakn
asal
18
ayat
(2)
menyebutkan,
merupakan sebuah penelitian kualitatif
“Pemerintahan daerah provinsi, daerah
dengan pendekatan daftar pustaka (review
kabupaten,
literatur), dengan metode pengumpulan
mengurus sendiri urusan pemerintahan
datanya
menurut
adalah
melalui
dokumentasi
dan
asas
kota
mengatur
otonomi
dan
dan
tugas
terkait dengan dokumen majalah, koran
pembantuan. ”Selanjutnya, pada ayat (5)
dll, atau melalui buku-buku kajian, serta
tertulis,
“Pemerintahan
daerah 40
menjalankan
otonomi
seluas-luasnya
otonom sebagai berikut. “Daerah otonom,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh
selanjutnya
undang-undang ditentukan sebagai urusan
kesatuan
pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang
mempunyai
sama menyatakan, “Pemerintahan daerah
berwenang mengatur dan mengurus urusan
berhak menetapkan peraturan daerah dan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
peraturan-peraturan
untuk
setempat
tugas
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
melaksanakan
lain
otonomi
dan
pembantuan3.”Secara pemerintahan
khusus,
daerah
diatur
dalam
sistem
disebut
daerah,
masyarakat
hukum
yang
wilayah
yang
batas-batas
menurut
Negara
adalah
prakarsa
Kesatuan
sendiri
Republik
4
Indonesia .”Dalam sistem otonomi daerah,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
dikenal
tentang Pemerintahan Daerah.
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Namun, karena dianggap tidak
istilah
Desentralisasi
desentralisasi,
adalah
penyerahan
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
wewenang pemerintahan oleh pemerintah
ketatanegaraan,
pusat
dan
tuntutan
kepada
penyelenggaraan otonomi daerah, maka
mengatur
aturan
pemerintahan
baru
pun
dibentuk
untuk
daerah
dan
otonomi
mengurus
dalam
sistem
untuk urusan Negara
menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004,
Kesatuan Republik Indonesia, Sedangkan
Presiden
dekonsentrasi
Megawati
Soekarnoputri
adalah
pelimpahan
mengesahkan Undang-Undang Nomor 32
wewenang pemerintahan oleh pemerintah
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
pusat kepada gubernur sebagai wakil
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
pemerintah pusat di daerah dan/atay
tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor
kepada
32 Tahun 2004) memberikan definisi
tertentu. Sementara itu, tugas pembantuan
otonomi daerah sebagai berikut. “Otonomi
merupakan penugasan dari pemerintah
daerah
pusat kepada daerah dan/atau desa dari
adalah
hak,
wewenang,
dan
instansi
vertikal
di
kewajiban daerah otonom untuk mengatur
pemerintah
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari
dan kepentingan masyarakat setempat
pemerintah kabupaten/kota kepada desa
sesuai
untuk melaksanakan tugas tertentu.
dengan
undangan.
peraturan UU
perundangNomor
kepada
32
Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah 3
provinsi
wilayah
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ps. 18
4
Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN No.125 tahun 2004, TLN No. 4437,
41
Sebagai konsekuensi pemberlakuan
berikut.
“Negara
mengakui
dan
sistem otonomi daerah di Indonesia, maka
menghormati
dibentuk
peraturan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak
mengatur
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan
mengenai perimbangan keuangan antara
sesuai dengan perkembangan masyarakat
pemerintah
yaitu
dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
Indonesia, yang diatur dalam undang-
tentang Perimbangan Keuangan antara
undang5.
pula
perangkat
perundang-undangan
pusat
yang
dan
daerah,
kesatuan-kesatuan
Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor
Secara lebih khusus, UU Nomor 32
25 Tahun 1999) yang kemudian diganti
Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun
pembentukan daerah dalam Bab II tentang
2004
Pembentukan
tentang
Perimbangan
Keuangan
Daerah
dan
Kawasan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU
Khusus. Dapat
Nomor 33 Tahun 2004). Selain itu, amanat
pemekaran wilayah juga termasuk dalam
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa,
ruang lingkup pembentukan daerah. UU
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa
masing sebagai kepala pemerintah daerah
pembentukan
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih
ditetapkan
secara demokratis” direalisasikan melalui
tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal
2005
yang sama menyebutkan sebagai berikut.
tentang
Pemilihan,
Pengesahan,
dianalogikan, masalah
suatu dengan
daerah
harus
undang-undang
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
“Undang-undang
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembentukan
daerah
antara lain mencakup nama, cakupan b. Dasar Regulasi Pemekaran Wilayah UUD 1945 tidak mengatur perihal
wailayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembentukan daerah atau pemekaran suatu
penunjukan
wilayah secara khusus, namun disebutkan
pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan
dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, Negara
kepegawaian,
mengakui dan menghormati satuan-satuan
dokumen,
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifatistimewa yang diatur dengan
penjabat
kepala
pendanaan, serta
Legalisasi
daerah,
peralatan,
perangkat
daerah.
pemekaran
wilayah
dicantumkan dalam pasal yang sama pada
undang-undang. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai
5
Ibid
42
ayat berikutnya ayat (3) yang menyatakan
a. Kemampuan ekonomi.
bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa
b. Potensi daerah.
penggabungan
atau
c. Sosial budaya.
bagian daerah yang bersandingan atau
d. Sosial politik.
pemekaran dari satu daerah menjadi dua
e. Kependudukan.
daerah
(4)
f. Luas daerah.
satu
g. Pertahanan.
daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih
h. Keamanan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
i.
atau
menyebutkan,
beberapa
lebih.”
daerah
Dan
“Pemekaran
ayat dari
dilakukan setelah mencapai batas minimal usia
penyelenggaraan
Faktor
lain
pemerintahan.
Terakhir, syarat fisik yang dimaksud harus
hanya
kabupaten/kota
dilakukan apabila telah
memungkinkan
terselenggaranya otonomi daerah.
Namun demikian, pembentukan daerah dapat
yang
meliputi
paling untuk
sedikit
lima
pembentukan
memenuhi syarat administratif, teknis, dan
provinsi dan paling sedikit lima kecamatan
fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat
untuk pembentukan kabupaten, dan empat
administratif yang wajib dipenuhi meliputi
kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi
adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota
calon ibukota, sarana, dan prasarana
dan bupati/walikota yang akan menjadi
pemerintahan.
cakupan wilayah provinsi bersangkutan,
c. Pelaksanaan Otonomi Daerah di
persetujuan DPRD provinsi induk dan
Indonesia
gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam
Negeri.
untuk
dicanangkan sejak Januari 2001 telah
kabupaten/kota, syarat administratif yang
membawa perubahan politik di tingkat
juga harus dipenuhi meliputi adanya
lokal (daerah). Salah satunya adalah
persetujuan DPRD kabupaten/kota dan
menguatnya peran Dewan Perwakilan
bupati/walikota bersangkutan, persetujuan
Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa
DPRD
sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel
provinsi
Sedangkan
Pelaksanaan otonomi daerah yang
dan
gubernur,
serta
rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
karet
dan
kedudukannya
di
bawah
legislatif, setelah otonomi daerah, peran Selanjutnya,
syarat
teknis
dari
pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan
legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Pemberlakuan
otonomi
daerah
daerah yang mencakup faktor-faktor di
beserta akibatnya memang amat perlu
bawah ini.
dicermati.
Tidak
saja
memindahkan 43
potensi korupsi dari Jakarta ke daerah,
pendapatan daerah, yaitu perda tentang
otonomi daerah juga memunculkan raja-
retribusi dan pajak. Pembuatan perda
raja kecil yang mempersubur korupsi,
semuanya berasal dari eksekutif, kemudian
kolusi, dan nepotisme. Di samping itu,
dibawa untuk dibahas di DPRD. Biasanya,
dengan adanya otonomi daerah, arogansi
DPRD
DPRD semakin tidak terkendali karena
Setelah dilakukan pengesahan, perda-perda
mereka merupakan representasi elite lokal
itu
yang berpengaruh. Karena perannya itu, di
Meskipun Pemkab Deli Serdang cukup
tengah suasana demokrasi yang belum
produktif dalam mengeluarkan peraturan,
Indonesia terbangun di tingkat lokal,
tidak demikian dengan pelayanan publik
DPRD akan menjadi kekuatan politik baru
yang mereka berikan.
tinggal
baru
yang sangat rentan terhadap korupsi.
mengesahkannya
disosialisasikan
ke
Walaupun pelaksanaan
saja.
publik.
otonomi
Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32
daerah lebih memikirkan peningkatan
Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan
pendapatan
dalam pembuatan kebijakan. Namun, di
ditunjukkan
beberapa daerah yang sudah mengadopsi
tentang desentralisasi di 13 kabupaten/kota
sistem otonomi daerah, kenyataan yang
di Indonesia, implementasi otonomi daerah
terjadi
selain
masih
jauh
dari
harapan.
daerah, dari
telah
seperti
ringkasan
mendekatkan
penelitian
pemerintah
Pengambilan keputusan belum melibatkan
setempat
publik dan masih berada di lingkaran elite
mendorong bangkitnya partisipasi warga.
6
dengan
yang
lokal provinsi dan kabupaten/kota . Belum
Otonomi
terlibatnya
memperkenalkan
publik
dalam
pembuatan
masyarakat,
daerah,
di
lain
pihak,
kecenderungan
yaitu
peraturan daerah (perda).
masyarakat baru yang bertujuan untuk
tersebut,
sejak
pelaksanaan
lembaga
baru,
kebijakan itu tercermin dari pembuatan
Sebagai contoh dari kenyataan
banyaknya
juga
sosial
mengatasi konflik, perbedaan etnis, dan
otonomi
masalah sosial-ekonomi dengan bantuan
daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
minimal dari pemerintah lokal. Pemerintah
Deli Serdang, Sumatera Utara, telah
lokal juga mencoba mengadopsikan peran
membuat 43 perda. Dari 43 perda itu,
aktif mengasimilasi kepentingan golongan
sebagian berkaitan dengan peningkatan
minoritas.
Untuk
mengatasi
masalah
asimilasi, pada awal 1970-an, Presiden 6
Deddy Supriadi Bratakussumah, Riyadi. Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. hal.339.
Soeharto membentuk Badan Kesatuan Bangsa
dan
(BKBPM),
Pembaruan dan
setelah
Masyarakat reformasi, 44
mengubah Kesatuan
namanya Bangsa
memberikan swadaya
menjadi
(BKB).
dana
Badan
kepada
masyarakat
Badan ini
lembaga
(LSM)
yang
baru
itu
pada
Selanjutnya,
17
diikuti
Oktober pula
2000.
munculnya
Provinsi Bangka Belitung dari Sumatera Selatan
sebagai
provinsi
induknya,
bertujuan untuk menjalankan program
Provinsi Gorontalo (dari Sulawesi Utara),
asimilasi
dan membangkitkan sensitif
dan Kepulauan Riau (dari Riau) melalui
suku, agama, ras, dan antargolongan
undang-undang yang dibentuk pada tahun
(SARA)
yang sama.
dan
saling
pengertian
antarkelompok minoritas. Program BKB juga
menggunakan
LSM
dan
Kemudian,
pada
tahun-tahun
aparat
berikutnya, pemekaran provinsi terjadi di
pemerintah dalam membangun program
Maluku dan Papua. Yang terbaru, seperti
asimilasi kebudayaan dan kelompok etnis
diketahui,
plural7.
kabupaten di Nanggroe Aceh Darussalam
sejumlah
tokoh
dari
11
mendeklarasikan pembentukan Provinsi d. Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Aceh Leuser Antara dan Provinsi Aceh
di
Barat Selatan pada 4 Desember 2005 di
Indonesia
Problematik
dan
Jakarta. Aceh Leuser Antara terdiri dari
Tantangannya Ide tentang pemekaran wilayah
lima kabupaten, yakni Aceh Tengah, Aceh
merupakan hal yang termasuk baru dalam
Tenggara, Aceh Singkil, Gayo Lues, dan
kehidupan
bernegara
Bener Meriah. Sedangkan Aceh Barat
Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam
Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan,
sejarah setengah abad lebih usia negara ini,
Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Semeulue,
tahun 2000 lahir sebuah provinsi baru
dan Nagan Raya.
berbangsa
dan
bernama Banten. Dahulu, wilayah Banten
Menurut Tagore Abubakar, Ketua
adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat.
DPRD Bener Meriah yang menjadi tokoh
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun
pembentukan provinsi baru itu, pendirian
2000
Provinsi
wilayah baru tak dapat ditunda lagi
Banten (UU Nomor 23 Tahun 2000),
meskipun belum didukung pemerintah
pemerintah mengesahkan adanya provinsi
pusat. Pihaknya merasa pendapatan daerah
tentang
Pembentukan
yang dihasilkan tak sebanding dengan 7
Kendra Clegg, “Dari Nasionalisasi ke Lokalisasi: Otonomi Daerah di Lombok” dalam Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal, editor Jamil Gunawan, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 193.
kesejahteraan warga di wilayahnya. Tidak maksimalnya
perhatian
Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Kota Banda Aceh dianggap menjadi 45
penyebab
utama.
mewujudkan
Tahun 2004 yang memberikan syarat
pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara
pembentukan provinsi berdasarkan syarat
sendiri
administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.
sudah
Rancangan
Upaya
berlangsung
lama.
undang-undang
pembentukannya
pun
(RUU)
sudah
dibuat.
Dari kenyataan yang ada serta hasil
Namun, RUU itu memang sama sekali
dari
berbagai
belum disentuh DPR. Restu dari Menteri
dicontohkan
Dalam Negeri M. Ma`ruf seperti yang
kesimpulan bahwa ada beberapa faktor
diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
yang mendorong terjadinya pemekaran
pun belum mereka dapatkan.
wilayah, terutama pembentukan provinsi
di
penelitian atas,
dapat
seperti diambil
Bahkan, dari sebuah penelitian,
baru. Menunjangnya sebuah daerah dalam
diketahui bahwa sebanyak 80,1% di Kota
beberapa hal menjadi penyebab utama
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor,
sebuah wilayah menginginkan melepaskan
Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan
diri dari
Kabupaten Karawang setuju terbentuknya
tersebut adalah: kemampuan ekonomi,
provinsi baru yang terpisah dari Jawa
potensi daerah, sosial budaya, sosial
Barat. Data ini diperoleh dari hasil jajak
politik,
pendapat
pertahanan dan keamanan, serta faktor lain
yang
dilakukan
Lembaga
Pemberdayaan dan Pengembangan Publik Daerah (LP3D) pada 14 Januari sampai 24 Februari
2005.
pemekaran
Sebelum
wilayah
dilakukan
tersebut
perlu
wilayah induknya, hal-hal
kependudukan, luas daerah,
yang menunjang otonomi daerah. Perlu dipahami secara seksama bagi daerah otonomi yang melakukan Pemekaran wilayah, karena pemekaran
diperhaikan aspek apakah pembentukan
wilayah
provinsi
meningkatkan
pembagian wilayah menjadi lebih dari satu
kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
wilayah, dengan tujuan meningkatkan
efektivitas koordinasi pemerintahan serta
pelayanan
pembentukan provinsi baru harus dapat
pembangunan. Pemekaran wilayah juga
meningkatkan
diharapkan
baru
akan
potensi
pertambangan
merupakan
dan
dapat
suatu
proses
mempercepat
menciptakan
dalam peningkatan Anggaran Pendapatan
kemandirian daerah. Tujuan pemekaran
dan Belanja Daerah (APBD) Berdasarkan
sebagaimana
hasil penelitian itu, pembentukan provinsi
peraturan perundangan dimaksudkan untuk
baru di wilayah tersebut dinilai sangat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
realistis dan sesuai dengan payung hukum
melalui:
tertuang dalam berbagai
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 46
1. peningkatan pelayanan kepada
sementara secara total atau dilakukan
masyarakat
moratorium. Selama proses pemekaran
2. percepatan pertumbuhan kehidupan
daerah otonom ditinjau ulang, membuat
demokrasi
tim
3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
penilai
pemberian
yang independen hingga sanksi
tegas
bagi
daerah
otonom yang dinilai gagal. Penilaian layak
4. percepatan pengelolaan potensi daerah
tidaknya sebuah calon daerah otonom baru
5.peningkatan keamanan dan ketertiban
selama ini dilakukan Dewan Pertimbangan
Dampak positif pemekaran daerah
Otonomi Daerah (DPOD). Namun, oknum
otonomi adalah memunculkan kesempatan
di lembaga itu justru ditengarai menjadi
identitas lokal yang ada di masyarakat.
konsultan pemekaran daerah sehingga
Berkurangnya
bermunculan daerah otonom baru yang
wewenang dan
kendali
pemerintah pusat mendapatkan respon
sebenarnya
tinggi dari pemerintah daerah dalam
restrukturisasi DPOD diperlukan dengan
menghadapi masalah yang berada di
mengisinya dari kalangan profesional yang
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang
independen dan memiliki kemampuan luas
diperoleh lebih banyak daripada yang
tentang otonomi daerah. Lembaga baru
didapatkan melalui jalur birokrasi dari
inilah
pemerintah
merekomendasikan
pusat.
memungkinkan
Dana
tersebut
pemerintah
tak
layak.
yang
Karena
selanjutnya kepada
itu,
akan
DPR
dan
lokal
Presiden tentang layak tidaknya sebuah
mendorong pembangunan daerah serta
calon daerah baru disahkan. Proses ini juga
membangun program promosi kebudayaan
untuk
dan juga pariwisata.
pemekaran daerah sebagai alat politik
Mekanisme pembentukan daerah
menghindari
dijadikannya
isu
untuk bagi-bagi kekuasaan di daerah.
otonom baru harus dievaluasi agar proses yang membutuhkan biaya dan tenaga besar
Untuk
itu
sanksi
juga
perlu
itu tidak melenceng dari tujuan utamanya
diterapkan bagi daerah otonomi baru, jika
guna
pemekaran
meningkatkan
masyarakat
daerah
tanpa
kesejahteraan
daerah
tidak
dilarang,
membebani
penggabungan dan penghapusan sebuah
keuangan negara. Pelaksanaan pemekaran
daerah otonom juga tidak perlu ditabukan.
daerah otonomi perlu dilakukan penataan
Namun, penggabungan dan penghapusan
ulang tentang pemekaran daerah
daerah
agar
otonom
yang
tidak
bisa
berlangsung optimal, oleh karena itu,
melaksanakan kewenangan otonominya itu
proses pemekaran daerah harus dihentikan
selama ini sulit dilaksanakan. Agar proses 47
pemekaran
daerah
tidak
hanya
Pemberlakuan
sistem
otonomi
menghasilkan daerah otonom baru yang
daerah telah membawa perubahan politik
buruk, calon daerah otonom baru saat
di tingkat lokal, hal ini memberikan
disahkan sebaiknya tidak langsung diberi
dampak positif maupun dampak negatif.
kewenangan sebagai daerah otonom, tetapi
Menunjangnya
menjadi
daerah
beberapa
Proses
transisi
perkembangan
administratif untuk
dahulu.
memantau
daerah
ini
perlu
sebuah
hal,
daerah
seperti
dalam
kemampuan
ekonomi, potensi daerah, dan sebagainya menjadi penyebab utama sebuah wilayah
diberlakukan selama minimal lima tahun
menginginkan
sejak pembentukannya. Setelah lima tahun,
wilayah
nasib daerah administratif itu bergantung
menyebabkan
pada hasil evaluasinya apakah layak untuk
wilayah. Akan tetapi dibalik semua itu
dilanjutkan
ataukah
perlu
pemekaran daerah juga berbanding terbalik
peninjauan
kembali
terhadap
dilakukan daerah
tersebut.
melepaskan
induknya.
Hal
diri
dari
inilah
yang
terjadinya
pemekaran
dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat dimana kesejahteraan masih belum dirasakan secara menyeluruh.
D. Kesimpulan Dari
pembahasan
pemekaran
E Saran
wilayah di era otonomi daerah, hal-hal
Dalam pemekaran wilayah yang
yang dapat disimpulkan dalam adalah
terjadi Pemerintah pusat
berkaitan
Kesatuan
mengatur dan menjalankan urusan di
Republik Indonesia mempunyai regulasi
beberapa sektor di tingkat provinsi dan
yang mengatur pemerintahan daerah sesuai
kabupaten
amanat UUD 1945, yaitu Undang-Undang
pemerintah lokal punya kapasitas dan
Nomor
mekanisme bagi pengelolaan atas bidang-
dengan
32
Negara
Tahun
2004
tentang
untuk
menjamin
bidang
Tahun 2004) yang mengatur secara jelas
perselisihan. Selain itu, pemerintah pusat
pemberlakuan otonomi daerah, begitu pula
juga
dalam hal pembentukan daerah atau
memperketat kriteria pemekaran wilayah
pemekaran
sistem
dengan lebih mengutamakan kelangsungan
otonomi daerah dikenal istilah-istilah yang
hidup ekonomi kedua kawasan yang
amat penting dalam pelaksanaannya, yaitu
bertikai,
berkaitan
pertimbangan
dengan
Dalam
desentralisasi,
dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
harus
diharapkan
dan
bahwa
Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32
wilayah.
tertentu
harus tetap
menguji
demikian
penyelesaian
kembali
pula
keamanan. pemerintah
dan
tentang Kedepan
pusat
dan 48
kelompok kepentingan menjadi fungsi
Daerah, PP No. 6 tahun 2005, LN
kontrol yang efektif dalam pengawasan
No. 22 tahun 2005, TLN No. 4480.
terhadap daerah otonom. Monotoring yang
Malley, Michael. “Daerah, Sentralisasi dan
berbasiskan
evaluasi
perlu
dilakukan
Perlawanan”
dalam
Indonesia
Soeharto:
Negara,
secara bertahap guna mencapai tujuan
Beyond
pemekaran daerah yang produktif.
Ekonomi, Masyarakat, Transisi. Editor
Donald
K.
Emmerson.
DAFTAR PUSTAKA
Jakarta: PT Gramedia, 2001. Hlm.
Deddy Supriadi Bratakussumah, Riyadi.
122-181.
Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan
Otonomi
Daerah).
“Poling: Publik Bogor, Bekasi, Karawang dan Depok Setuju Provinsi Baru.”
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003. Gunawan,
Jamil.
Ed.,
Desentralisasi
Globalisasi dan Demokrasi Lokal. Jakarta: LP3ES, 2005. Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia,
Undang-Undang
Tentang
Pemerintahan Daerah, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437 Indonesia,
Undang-Undang
Perimbangan
Keuangan
Tentang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, No. 33 Tahun 2004, LN No. 126 tahun 2004, TLN No. 4438. Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pemilihan,
Pengesahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
49
50
51
