ROUNDTABLE DISCCUSSION
#2
“Pembelajaran 25 Tahun Komisi Yudisial New South Wales Mengawal Institusi Peradilan”
B
eberapa waktu yang lalu, Koalisi Pemantau Peradilan dan juga beberapa elemen masyarakat sipil lainnya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Komisi Yudisial Negara Bagian New South Wales (KY NSW) di sela-sela kunjungan kerjanya ke Indonesia (26/5). Pada pertemuan tersebut, komisi yang diwakili oleh Chief Executive, Ernest Schmatt dan Director Information Management and Corporate Services, Murali Sagi memaparkan berbagai hal terkait institusi yang sekarang telah berusia 25 tahun tersebut.
Sejarah Pendirian NSW merupakan salah satu Negara bagian dari 6 negara bagian yang ada di Australia, ada sekitar 7 juta orang tinggal di NSW. Di Australia ada sekitar 1000 orang hakim sedangkan di NSW ada 350 orang. KY NSW berdiri pada tahun 1986, yang dilatarbelakangi oleh situasi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pengadilan dan terhadap putusan dalam perkara pidana. Ketika ada usulan berdiri KY, ada kekhawatiran dari pejabat judicial KY akan menjadi pengawas (watch dog). Lalu KY “berdalih” bahwa KY hanya akan berfokus pada bidang pendidikan dalam membantu badan peradilan bukan, mempersulit badan peradilan. Caranya dengan memberikan informasi dan menerbitkan panduan (bench booki) kepada pejabat judicial. Namun demikian, KY bukan berarti tidak melakukan pemeriksaan sama sekali. Maka dengan cara demikian, KY berhasil memenangkan kepercayaan dari badan peradilan. Saat pertama kali KY didirikan. Pada saat itu belum ada preseden lembaga serupa yang didirikan. Hanya sedikit negara yang mempunyai lembaga yang memiliki kewenangan investigasi dan pemeriksaan
pejabat peradilan ini. Pada saat itu, model Amerika yang kemudian diadopsi oleh KY yang disesuaikan dengan konteks ketika lembaga ini didirikan. Dalam bidang edukasi, tidak ada preseden pola pendidikan yang akan dijalani, namun KY belajar dari Inggris yang masih dikembangkan dan Amerika yang sudah mempunyai beberapa model. akhirnya KY NSW mengembangkan model amerika yang disesuaikan lebih lanjut dengan kebutuhan. Fungsi dan Kewenangan Peraturan Peraturan Perundang-undangan (Judicial Officer Act) tahun 1986 diatur tentang keanggotaan KY yang berjumlah 10 orang. 6 orang diantaranya berasal dari badan peradilan dan 4 orang lainnya yang ditunjuk. Dari 6 orang anggota KY adalah ketua pengadilan dari Distrik, Magistrat serta Badan yang menangani lingkungan dan tanah. Sedangkan 4 orang perwakilan masyarakat (masyarakat hukum, praktisi, pengacara) yang telah mendapatkan persetujuan dari MA. 6 anggota NSW, menjabat secara ex officio selain sebagai anggota KY, mereka juga masih menjadi ketua pengadilan. Sedangkan yang menjadi ketua adalah Ketua Pengadilan Tinggi Negara bagian. KY memiliki jumlah staff sekitar 40 orang dengan anggarannya yang berjumlah 40 juta dollar Australia. Secara kewenangan, KY bertugas (1) memeriksa pengaduan atas kecakapan hakim (judicial officer) di pengadilan magistrat (2) menjalankan pendidikan bagi pejabat judicial (3) memantau penjatuhan putusan pidana sehingga membantu dalam konsistensi dalam mekanisme penjatuhan putusan pidana. Dalam menangani laporan pengaduan, KY menerima pengaduan yang diajukan oleh siapapun terkait dengan pejabat judicial, tetapi tidak bisa melakukan investigasi terkait dengan tindakan pidana seperti korupsi, melainkan ada komisi khusus untuk menangani ini yang berwenang melakukannya. Apabila ternyata ada tuduhan pidana terhadap judicial officer, maka kemudian akan ditindak lanjuti oleh polisi. KY masih berperan dalam hal ini untuk memberikan pertimbangan apakah pejabat judicial tersebut masih cakap atau tidak dalam melanjutkan jabatannya. Pertimbangan tersebut lalu dilaporkan ke parlemen
KEWENANGAN Mengusulkan Calon Hakim Agung
KY NSW Rekutmen Pejabat Yudisial melalui Jaksa Agung
KY RI Mengusulkan 3 kali jumlah lowongan ke DPR
Pendidikan Hakim Mutlak wewenang KY
Dilakukan MA dan KY
Pemeriksaan Hakim
Mutlak wewenang KY
MA melalui Badan Pengawas dan KY
Hasil Pemeriksaan
Diteruskan ke Ketua Pengadilan bagi pelanggaran ringan, dan diteruskan ke Parlemen untuk sanksi pemecatan
Database peradilan
Catatan terkait dengan putusan pidana dalam sebuah Judicial Informasi Research System (JIRS)
Sanksi dijatuhkan langsung oleh KY bagi pelanggaran ringan, dan melalui Majelis Kehormatan Hakim untuk sanksi pemecatan. belum memiliki database yudisial yang terpadu
untuk diambil keputusan terkait dengan pejabatan tersebut. Masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan pejabat peradilan harus dalam bentuk tertulis yang harus disertai dengan argumentasi laporan serta pernyataan verfikasi kebenaran dari laporan yang disampaikan. Laporan oleh masyarakat ini juga disampaikan dibawah sumpah. Jadi KY tidak bisa melakukan pemeriksaan laporan yang berdasar hanya beruapa surat biasa saja atau telepon. Semua laporan harus dalam bentuk dokumen yang formal sehingga dianggap layak untuk disampaikan ke pejabat judicial yang dilaporkan ini. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan, KY ditekankan harus menjalankan prosedur untuk menyampaikan hasil laporan ke pejabat judicial yang dilaporkan agar dia juga mengetahui bahwa dirinya juga dilaporkan. KY akan melakukan pemeriksaan awal dengan meminta rekaman suara proses pengadilan, meminta berkas pengadilan dan memeriksa saksi untuk mendapatkan keterangan lalu KY membuat laporan
terkait dengan pengaduan yang sudah dimasukkan. Pemeriksaan awal ini bersifat privat agar integritas pejabat yang diperiksa masih terlindungi. Setelah pemeriksaan awal selesai, kemudian anggota KY yang berjumlah 10 orang ini memutuskan langkah apa yang harus diambil dengan menyertai bukti berdasarkan persyaratan yang diatur oleh undang-undang. KY bisa menolak pengaduan yang tidak didasari dengan itikad baik dan tidak melanjutkan jika pejabat yang dilaporkan sudah tidak menjabat lagi. kemudian KY juga tidak akan melihat pokok perkara. Apabila KY merasa tidak perlu ada tindak lanjut pengaduan, maka KY tidak akan melanjutkan laporan pengaduan tersebut ini disampaikan secara tertulis oleh KY kepada pelapor dan pejabat terkait disertai dengan alasan – alasan penolakan. Setelah pemeriksaan awal, jika perlu pengaduan dilanjutkan maka KY melaporkan ke Ketua Pengadilan Yurisdiksi bersangkutan untuk memberikan masukan agar perbuatan yang sama tidak terulang lagi. Dalam konteks ini, KY tidak bertugas mendisplinkan para pelaku, namun lebih kepada menjaga proses peradilan agar berjalan secara fair. KY kemudian mem berikan rePengalaman KY NSW yang komendasi kepada sangat berharga selama ini ketua pengadilan untuk mengambil adalah selain melakukan langkah selanjutpemeriksaan pejabat yudisial, nya. Apabila seteKY juga melakukan program lah pemeriksaan awal KY tidak mepeningkatan kapasitas. nolak pengaduan tersebut, lalu KY menyerahkan ke Divisi Perilaku yang terdiri dari pejabat judicial, personal ber- dasarkan rekomen- dasi parlemen dan pensiunan pejabat judicial untuk menindaklanjutinya dengan investigasi dan public hearing (sidang dengar pendapat). Dalam sidang dengar pendapat, Divisi Perilaku dibantu dengan pengacara praktik dan pejabat judicial juga didampingi oleh pengacara untuk mendapatkan pembelaan. Di akhir sidang tersebut, divisi perilaku menya- takan temuannya apabila sifatnya serius dan perlu tindak
lanjut ke parlemen maka divisi perilaku membuat laporan disertai alasan per timbangan pejabat judicial tersebut perlu dicabut ke wenangannya. Laporan tersebut menyerahkan kedua kamar di Parlemen, lalu parlemen dapat meminta bukti lebih lanjut untuk memutuskan keberlanjutan pejabat judicial tersebut namun pejabat tersebut bisa berbicara di parlemen terkait dengan laporan tersebut. Keputusan untuk memberhentikan ditentukan oleh Parlemen, karena kewenangan KY untuk memeriksa saja bukan untuk memberhentikan. Dalam hal pelanggaran yang bersifat ringan, maka divisi perilaku akan memberikan laporan ke ketua pengadilan yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi langkah – langkah apa saja yang dapat dilakukan oleh ketua pengadilan. Biasanya, setelah mendapat laporan demikian, ketua pengadilan mengambil tindakan yang cepat lalu melaporkan kembali ke KY untuk memberitahukan secara tertulis tindakan yang sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi. Hal ini bisa terjadi karena, ketua pengadilan adalah juga merupakan anggota KY secara ex-officio. Pedoman perilaku judicial dipersiapkan oleh badan yang terdiri dari ketua pengadilan Negara bagian di Australia yang terbit pada tahun 2002 diperbaharui pada tahun 2007. Pedoman tersebut itu berisi informasi praktis bagi pejabat judicial, terutama diberikan kepada hakim magistrat yang baru menjabat. Panduan ini bermanfaat bagi anggota KY untuk mempermudah dalam melihat tolak ukur dan mempersiapkan langkah berikutnya. Fungsi Pendidikan Pada pejabat Judicial ini bersifat sukarela jadi tidak ada paksaan, program ini mempunyai kualitas dan publikasi yang baik. Tingkat keikutsertaan mencapai 100 persen dari para pejabat judicial. Semua pendidikan ini dijalankan dengan melibatkan pejabat judicial termasuk mempersiapkan materi, perencanaannya dan menyampaikan materi serta melibatkan akademisi yang mempunyai keahlian tertentu apabila dibutuhkan. Tujuannya untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan proses judicial, menginformasikan bagaimana cara
menuliskan putusan, memberikan informasi peraturan perundang-undangan terbaru. Pendidikan menggunakan mekanisme pendidikan orang dewasa yang interaktif dan partisipatif karena ini lebih efektif. Ada 38 program pendidikan yang berbentuk konferensi atau seminar setiap tahunnya yang diluar jam pengadilan, ada orientasi, lokakarya untuk mengajarkan sisi teknis pejabat judicial misalkan dalam menuliskan putusan dsb, semua ini akan memberikan informasi terbaru bagi hakim – hakim. Ada beberapa publikasi atau materi pendidikan atau bentch book yang terkait dengan proses peradilan serta pedoman terkait dengan persamaan di depan hukum untuk menghadapi kompleksnya kasus termasuk kasus lingkungan. Kemudian adapula bulletin untuk memperbaharui kabar dan pengetahuan hukum. Lalu ada terbitan teknis terkait dengan peran hakim ini diberikan kepada hakim baru lalu buku bagaimana cara menuliskan putusan dan menjatuhkan putusan. Kemudian buku yang berisi tentang bagaimana sikap seorang pengacara yang kemudian menjadi hakim, semua ini bisa didapatkan dalam website, karena KY NSW menyediakan sumber daya yang besar untuk ini. KY memberikan dukungan kepada pejabat judicial untuk mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan IT. Berdasarkan pengalaman KY selama ini hal tersebut merupakan suatu tindakan yang berharga karena selain melakukan pemeriksaan, KY juga melakukan peningkatan kapasitas. Fungsi Konsistensi penjatuhan pidana dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi hukum dan data statistik seputar kasus-kasus yang
sudah pernah diputus kepada pejabat judicial. Jadi ada 3 strategi untuk konsistensi ini, yakni memberikan
informasi kepada pengadilan yang ada melalui database yang dapat diakses melalui IPAD maupun komputer melalui Judicial Information Research System (JIRS), melakukan riset terkait dengan topik penjatuhan pidana dengan mengkompilasi temuan dan menerbitkan bench book KY akan terus melakukan review terhadap upaya KY untuk memberikan kontribusi perbaikan dalam dunia peradilan di New South Wales.
MEMASTIKAN INTEGRITAS PERADILAN PENGALAMAN NEW SOUTH WALES oleh Ernest Schmatt, PSM Chief Executive Komisi Yudisial New South Wales
KOMISI YUDISIAL NEW SOUTH WALES
1. SEJARAH TERBENTUKNYA KOMISI Usulan untuk membentuk Komisi Yudisial New South Wales, muncul oleh apa yang dikenal sebagai krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang terjadi sekitar September 1986. Menyusul perdebatan sengit di Parlemen dan antara lembaga peradilan dengan Pemerintah, Judicial Officer Act Pejabat peradilan disahkan dan diberlakukan pada 18 November 1986. Undang-undang tersebut membentuk Komisi Yudisial sebagai badan hukum dengan staf yang independen sepenuhnya dari pengaruh Pemerintah (Eksekutif) dan menerima anggarannya sendiri dari Parlemen, di mana Komisi Yudisial diharuskan untuk menyampaikan laporan tahunan. Pada Oktober 1987, ketika staf senior pertama ditunjuk, Komisi Yudisial mengeluarkan rencana kerja Komisi dalam bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) peradilan, penyediaan informasi tentang penjatuhan pidana dan investigasi pengaduan atas pejabat peradilan. Selama 25 tahun bekerja, Komisi telah membangun reputasi sebagai lembaga yang unggul dalam bidangnya. Banyak programnya, termasuk Judicial Information Research System (Sistem Riset Informasi Yudisial/JIRS) terkomputerisasi, strategi diklat, dan
sistem yang dikembangkan untuk pemeriksaan pengaduan, telah diakui sebagai percontohan, baik di Australia maupun di manca negara. 2. KOMISI (i) Struktur Komisi Komisi terdiri dari enam Anggota resmi dan empat anggota yang ditunjuk oleh Gubernur New South Wales. Presiden dari Komisi adalah Ketua Mahkamah Agung New South Wales. Komisi didukung oleh staf yang terdiri dari 38 orang, dan diketuai oleh Chief Executive. Komisi ini memiliki anggaran tahunan sekitar 5,2 juta dolar Australia. (ii) Fungsi dan Peran Fungsi utama dari Komisi menurut UU adalah: *
Memeriksa pengaduan atas pejabat peradilan;
*
Menyelenggarakan dan mensupervisi skema yang tepat untuk diklat yang berkelanjutan bagi pejabat peradilan; dan
*
Membantu pengadilan-pengadilan di New South Wales untuk mencapai konsistensi dalam penjatuhan pidana.
Komisi dapat pula: *
Memberikan nasihat kepada Jaksa Agung untuk hal-hal tersebut sepanjang dirasa tepat menurut Komisi; dan
*
Menjadi penghubung dengan orang dan organisasi lain terkait dengan fungsinya.
panitera kamar, anggota tribunal atau praktisi hukum. Komisi tidak memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengaduan atas pejabat peradilan Federal atau seseorang yang bukan lagi pejabat peradilan. Siapa yang bisa mengajukan pengaduan?
Tujuan dari Komisi adalah untuk:
Pengaduan bisa disampaikan kepada Komisi oleh setiap orang atau diteruskan kepada Komisi oleh Jaksa Agung.
*
Menangani pengaduan secara cepat dan tepat; dan
Persyaratan Perundangan
*
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari penggunaan sumber daya yudisial dengan cara meningkatkan konsistensi penjatuhan pidana, dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan pejabat peradilan.
UU Pejabat Peradilan mensyaratkan bahwa sebuah pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan menyebutkan identitas pelapor serta pejabat peradilan terlapor. UU Pejabat Peradilan mensyaratkan bahwa keterangan identitas dari sebuah pengaduan harus diverifikasi dengan surat pernyataan dan pengaduan tersebut ditujukan kepada Chief Executive Komisi.
3.PENGADUAN ATAS PEJABAT PERADILAN Komisi Yudisial memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengaduan tentang kecakapan dan perilaku dari pejabat peradilan. Fungsi penanganan pengaduan memberikan jalan kepada setiap orang agar pengaduan yang disampaikannya, diperiksa oleh suatu badan independen. Peran penting dari Komisi tidak hanya untuk menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan atas pejabat peradilan, tetapi menentukan pengaduan mana yang perlu ditindaklanjuti. Siapakah pejabat peradilan? Seorang “pejabat peradilan” menurut UU Pejabat peradilan adalah: Hakim atau hakim anggota di Mahkamah Agung New South Wales; Anggota (termasuk anggota yudisial) di Komisi Hubungan Industrial New South Wales; Hakim di Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan New South Wales; Hakim di Pengadilan Negeri New South Wales; Magistrat; dan Ketua Pengadilan Putusan Tata Usaha. Definisi dari “pejabat peradilan” termasuk mereka yang bertugas sebagai pejabat sementara dari pejabat peradilan tetapi tidak termasuk arbitrator, panitera,
Bantuan untuk Pelapor Komisi menyediakan bantuan dan nasihat kepada publik mengenai proses pengaduan melalui:
Situs website; Brosur dalam bahasa Inggris yang sederhana yang menjelaskan tentang proses pengaduan: Bantuan kepada calon pelapor dengan layanan penerjemahan dan juru bahasa; Menjawab pertanyaan melalui telepon ataupun kunjungan tatap muka.
Pengaduan yang bukan merupakan yurisdiksi Komisi Komisi tidak mengkaji sebuah perkara untuk kelalaian, kesalahan pengadilan, atau alasan hukum lainnya. Kajian untuk hal-hal tersebut merupakan fungsi dari pengadilan tingkat banding. Dugaan korupsi atas pejabat peradilan harus diteruskan oleh Komisi Yudisial kepada Independent Commission Against Corruption (Komisi Independen Anti Korupsi) untuk diselidiki oleh badan tersebut.
Pernyataan penerimaan pengaduan
Pada umumnya pengaduan yang disampaikan kepada Komisi akan diinformasikan secara tertulis penerimaannya dalam waktu satu minggu setelah penerimaan.
Investigasi Pengaduan
Sebuah pengaduan harus ditolak jika memenuhi satu atau dua alasan berikut:
Ketika menerima sebuah pengaduan, Komisi akan melakukan investigasi awal atas permasalahan yang ada. Pejabat peradilan yang bersangkutan akan selalu diberitahu bahwa ada sebuah pengaduan yang masuk kepada Komisi dan diberikan salinan dokumennya. Komisi melakukan investigasi seksama dari setiap pengaduan yang diterima, yang seringkali merupakan pemeriksaan transkrip percakapan, rekaman suara, pertimbangan dan bahan terkait lainnya. Jika diperlukan, tanggapan atas suatu pengaduan bisa dimintakan dari pejabat peradilan bersangkutan. Kerahasiaan Pemeriksaan awal dari sebuah pengaduan oleh Komisi akan dilakukan, sepanjang memungkinkan, secara rahasia. Ketentuan undang-undang tentang perlindungan kerahasiaan melindungi lembaga peradilan dari kritik yang tidak adil dan melindungi mereka yang menyampaikan informasi kepada Komisi dalam pemeriksaan sebuah pengaduan. Jalannya pemeriksaan oleh Komisi dan seluruh informasi dan bahan, tertulis atau lisan, yang diperoleh oleh Komisi selama pemeriksaan awal bersifat rahasia. Standar waktu untuk penyelesaian investigasi Komisi berupaya untuk menyelesaikan investigasi dari 90% pengaduan dalam waktu enam bulan sejak penerimaan dan 100% dalam waktu 12 bulan sejak penerimaan. Tindakan setelah Dilakukannya Pemeriksaan Awal Setelah dilakukannya pemeriksaan awal, Komisi harus melakukan salah satu tindakan ini:
Menolak pengaduan:
Meneruskan pengaduan kepada ketua jurisdiksi terkait; atau Meneruskan pengaduan kepada Conduct Division (Divisi Perilaku).
Penolakan Singkat
Pengaduan adalah pengaduan yang tidak boleh ditangani oleh Komisi; Pengaduan bersifat konyol, mengganggu atau tidak beritikad baik; Hal yang dikeluhkan sepele; Hal yang dikeluhkan terjadi sudah terlalu lama untuk bisa dipertimbangkan lebih lanjut; Pengaduannya terkait dengan putusan pengadilan, atau fungsi pengadilan lainnya, yang tengah atau pernah dimintakan banding atau berhak untuk peninjauan kembali; Orang yang dilaporkan bukanlah petugas atau tidak bekerja lagi sebagai pejabat peradilan; atau Dalam keadaan apa pun, pertimbangan lebih lanjut atas pengaduan yang masuk tersebut tidak diperlukan atau tidak bisa dibenarkan.
Apabila sebuah pengaduan ditolak maka Komisi akan, sesegera mungkin setelah keputusan tersebut dikeluarkan, menginformasikan kepada pelapor secara tertulis dan memberikan alasan atas penolakan pengaduan tersebut. Pemberitahuan tersebut juga memuat referensi ketentuan terkait dari peraturan yang berlaku untuk penanganan dan penentuan status pengaduan. Pejabat peradilan yang dilaporkan juga akan diberitahu secara tertulis mengenai keputusan tersebut. Ada banyak pengaduan yang ditolak oleh Komisi, karena pengaduan-pengaduan tersebut tidak mengungkapkan adanya penyimpangan, namun demikian tetap berguna bagi peningkatan sistem peradilan. Umpan balik dari pemeriksaan pengaduan merupakan informasi yang berharga untuk pengembangan program diklat yudisial yang akan diselenggarakan oleh Komisi.
Diteruskan kepada Ketua Pengadilan Dalam hal sebuah pengaduan tidak ditolak setelah adanya pemeriksaan awal oleh Komisi, namun menurut opini Komisi pengaduan tersebut tidak tepat untuk diteruskan kepada Divisi Perilaku, maka Komisi akan meneruskan hal tersebut kepada ketua pengadilan terkait. Komisi akan memberitahukan ketua pengadilan secara tertulis mengenai keputusan tersebut dan secara resmi menyerahkan permasalahannya, termasuk semua bahan terkait, sebagai bahan pertimbangan. Dalam meneruskan sebuah pengaduan kepada ketua pengadilan, Komisi bisa menyertakan rekomendasi mengenai langkahlangkah apa yang bisa diambil untuk menangani pengaduan tersebut, seperti konseling oleh ketua pengadilan. Dalam hal sebuah pengaduan diteruskan kepada ketua pengadilan terkait maka Komisi akan, segera setelah keputusan tersebut diambil, menginformasikan kepada pelapor dan pejabat peradilan terlapor mengenai langkah yang telah diambil. Terkait dengan pengaduan yang diteruskan kepada ketua pengadilan, ketua pengadilan dapat memberitahukan pejabat peradilan yang bersangkutan, atau membuat pengaturan administratif di pengadilan yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menghindari hal yang sama terjadi lagi. Diteruskan kepada Divisi Perilaku Dalam hal sebuah pengaduan tidak ditolak setelah adanya pemeriksaan awal oleh Komisi, dan belum diteruskan kepada ketua pengadilan, maka pengaduan tersebut harus diteruskan kepada Divisi Perilaku. Fungsi dari Divisi Perilaku adalah untuk memeriksa dan menangani pengaduan tertentu yang diteruskan kepadanya oleh Komisi. Divisi Perilaku terdiri dari sebuah panel berisikan dua orang pejabat peradilan (salah satunya bisa saja pejabat peradilan yang sudah pensiun) dan satu dari dua perwakilan masyarakat yang diajukan oleh Parlemen. Keanggotaan Divisi Perilaku akan ditentukan oleh
Komisi. Komisi juga akan menunjuk satu anggota dari Divisi Perilaku sebagai ketua. Dalam hal sebuah pengaduan diteruskan kepada Divisi Perilaku, Komisi akan, segera setelah keputusan tersebut diambil, memberitahukan kepada pelapor dan pejabat peradilan mengenai tindakan yang sudah dilakukan. Divisi Perilaku di Komisi Fungsi dari sebuah Divisi Perilaku di Komisi adalah untuk memeriksa dan menangani pengaduan tertentu yang diteruskan kepadanya oleh Komisi. Perundangan mengatur bahwa Divisi Perilaku bisa mengadakan rapat dengar pendapat terkait dengan suatu pengaduan dan rapat tersebut dapat diadakan untuk publik atau tertutup. Divisi Perilaku memiliki fungsi, perlindungan, dan kekebalan yang diatur dalam Royal Commissions Act 1923 tentang anggota komisi yang ditunjuk berdasarkan UU tersebut. UU tersebut berlaku bagi setiap saksi yang dipanggil oleh atau hadir di hadapan Divisi Perilaku. Kekuasaan penuh dari Divisi Perilaku terkait dengan sebuah pengaduan adalah menuliskan laporan kepada Gubernur, mencakup temuan apakah sebuah pengaduan yang diselidiki bisa dibenarkan sebagian atau keseluruhan, dan apakah pengaduan tersebut bisa meminta pertimbangan Parlemen untuk pemecatan pejabat peradilan yang bersangkutan dari tugasnya. Di New South Wales pemegang jabatan yudisial hanya bisa diberhentikan oleh Gubernur atas saran dari kedua kamar di Parlemen untuk pemecatan atas dasar penyimpangan atau ketidakcakapan yang dapat dibuktikan1. Laporan kepada Gubernur dan lainnya Jika Divisi Perilaku berpendapat bahwa sebuah pengaduan bisa mendapatkan pertimbangan Parlemen untuk pemecatan pejabat peradilan yang dilaporkan dari tugasnya, Divisi Perilaku harus menyerahkan Constitution Act 1902, s53
1
kepada Gubernur sebuah laporan yang menguraikan tentang fakta temuan dan opini tersebut. Salinan dari laporan tersebut juga harus disampaikan kepada Komisi, Jaksa Agung dan kepada pelapor. Salinan untuk pelapor diberikan hanya setelah laporan tersebut diserahkan kepada setiap kamar di Parlemen.
kepada ketua pengadilan yang terkait yang menguraikan kesimpulan tersebut. Laporan tersebut juga bisa memuat rekomendasi mengenai langkah apa yang bisa diambil untuk menangani pengaduan tersebut. Salinan dari laporan ini juga disampaikan kepada pejabat peradilan dan Komisi.
Laporan kepada Ketua Pengadilan
Laporan Tahunan
Jika Divisi Perilaku berpendapat bahwa sebuah pengaduan bisa dibenarkan sebagian atau keseluruhan tetapi tidak bisa mendapatkan pertimbangan parlemen untuk memecat pejabat peradilan yang dilaporkan, maka Divisi Perilaku harus mengirimkan laporan
UU Pejabat Peradilan 1986 mensyaratkan informasi tertentu, termasuk statistik dan informasi mengenai pengaduan yang masuk selama tahun tersebut, dilaporkan kepada Parlemen. Informasi ini disajikan dalam Laporan Tahunan Komisi. Laporan ini tersedia dalam bentuk cetak di Komisi atau dapat juga diakses di situs web Komisi. Sifat dan Lingkup dari Pengaduan yang disampaikan kepada Komisi Selama periode 1 Juli 2010 hingga 30 Juni 2011 sebanyak 60 pengaduan atas 52 pejabat peradilan telah disampaikan oleh 55 pelapor individu. Komisi juga menerima 450 sambungan telpon, tatap muka dan pertanyaan tertulis dari calon pelapor. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terkait dengan hal-hal yang seharusnya ditangani melalui banding, meminta informasi tambahan atau untuk diteruskan kepada lembaga lainnya. Dalam melihat data statistik laporan yang ditangani oleh Komisi, harus diingat bahwa ada
sekitar 300 pejabat peradilan di New South Wales yang pada periode yang bersangkutan mereka menangani lebih dari 500,000 perkara. Aspek yang paling jelas dari pola yang timbul dari jenis pengaduan, dari tahun ke tahun, perilaku bias dan dugaan adanya persidangan yang tidak adil, adalah alasan yang paling sering disampaikan dalam pengaduan kepada Komisi.
yudisial yang dilakukan oleh pejabat peradilan. Namun putusan yang salah tidak serta merta berarti bahwa telah ada penyimpangan yudisial, dan ada perbedaan antara dugaan kesalahan yudisial dan dugaan penyimpangan yudisial. Untuk sebagian besar pengaduan semacam ini Komisi diminta untuk menolak pengaduan dengan alasan bahwa pengaduan tersebut terkait pelaksanaan fungsi yudisial untuk hak banding atau peninjauan kembali.
Sejumlah besar pengaduan menduga bahwa pejabat peradilan yang dilaporkan, secara tidak adil atau tidak patut, menghalangi pihak yang kalah dalam litigasi untuk menyampaikan perkaranya dengan benar atau telah berpihak kepada pihak yang menang. Pengaduan seperti ini dikaji dengan memeriksa rincian catatan/rekaman dan, bila diperlukan, meminta keterangan dari pejabat peradilan yang bersangkutan. Pada sebagian besar kasus seperti ini, rekaman suara persidangan diperdengarkan, atau transkrip tertulis diperiksa.
Dari sudut pandang positif, adanya jumlah pengaduan yang sedikit (bila dibandingkan dengan jumlah pejabat peradilan di New South Wales dan jumlah perkara yang harus mereka tangani) merupakan indikasi yang baik dari keinginan masyarakat umum untuk menerima putusan bahkan yang tidak menguntungkan mereka sekalipun, jika putusan tersebut memang diambil melalui proses hukum yang sesuai.
Beberapa pengaduan berisi tuduhan akan ketidakcakapan. Dalam mengevaluasi pengaduan semacam ini, anggota Komisi akan melihat pokok perkara dan bukti dalam perkara yang dipertanyakan, dan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, sepanjang diperlukan.
Pada tahun 1996 Council of Chief Justices (Dewan Ketua Pengadilan) Australia mengundang seorang akademisi dari Universitas Melbourne untuk menyiapkan naskah diskusi dengan topik mengenai etika yudisial.
Seringkali, pengaduan disampaikan sebagai pengganti dari upaya banding ke pengadilan tinggi. Jika hanya itu alasannya, maka ini bukanlah alasan yang tepat untuk menyampaikan sebuah pengaduan. Namun, jika pelapor menduga bahwa bukan saja putusannya salah, tetapi putusan tersebut memang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin ada orang yang bisa mengambil putusan seperti itu, dan alasan tersebut telah mengungkap ketidak cakapan dari sisi pejabat peradilan, maka Komisi akan memper timbangkan dengan seksama bahan yang dimiliki oleh pejabat peradilan yang bersangkutan untuk melihat apakah tuduhan tersebut berasalan. Terkadang pelapor menduga bahwa pejabat peradilan telah mengambil putusan yang salah dan dalam mengambil putusan tersebut disertai penyimpangan
4.
PANDUAN YUDISIAL
UNTUK
PERILAKU
Menyusul hal ini, sebuah survei dilakukan untuk melihat sikap yudisial hingga perilaku yudisial, dan sebuah laporan disusun untuk Dewan. Laporan ini berujung pada publikasi oleh Dewan Ketua Pengadilan pada 2002 berjudul Guide to Judicial Conduct (Panduan tentang Perilaku Yudisial). Publikasi ini bukanlah panduan perilaku pada umumnya, tetapi dirancang sebagai panduan praktis bagi pejabat peradilan Australia mengenai perilaku yang diharapkan dari mereka sebagai pengemban jabatan pejabat peradilan. Pada Maret 2007, menyusul adanya kajian atas panduan edisi pertama, edisi kedua pun diterbitkan. Kumpulan panduan yang lengkap tentang perilaku yudisial ini disediakan untuk semua pejabat yudisial di Australia dan tersedia di situs web Australasian Institute of Judicial Administration (Lembaga Pendidikan
Australasia tentang (www.aija.org.au).
Administrasi
Yudisial)
Publikasi tersebut terbukti bermanfaat dan merupakan sumber daya signifikan yang digunakan secara ekstensif dalam program-program orientasi dan pelatihan yudisial. Publikasi tersebut juga banyak digunakan oleh Komisi sebagai acuan dalam pemeriksaan hal-hal mengenai perilaku dan sikap yudisial. 5. DIKLAT YUDISIAL Seminar, konferensi, publikasi dari Komisi dirancang agar pejabat peradilan selalu mengetahui perkembangan dan tren terkini, termasuk area-area yang diidentifikasikan perlu pengkajian ulang atau perubahan besar di dalam hukum. Satu masalah yang sangat penting bagi Komisi adalah keterkaitan antara diklat yudisial dan independensi yudisial, dan keterkaitan ini memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan dan pengembangan program diklat yudisial. Untuk memastikan bahwa skema Komisi tentang diklat yudisial tetap relevan dan berfungsi, proses konsultasi berkelanjutan dengan pejabat peradilan dilakukan untuk melihat isi dan arah program diklat yang paling tepat bagi mereka. Tiga faktor penting yang diperhatikan dalam proses konsultasi dan dalam pengembangan program diklat adalah:
Pengalaman profesional dari pejabat peradilan; Kebutuhan dari berbagai yurisdiksi yang berbeda; dan Persyaratan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat peradilan yang baru direkrut.
Komisi berkomitmen untuk meningkatkan unsur interaktif dalam program pendidikan dan pelatihan yudisial dengan menggunakan prinsip-prinsip diklat untuk orang dewasa yang secara jelas menyatakan bahwa pembelajaran dapat ditingkatkan melalui partisipasi aktif. Komisi bekerjasama dengan pejabat peradilan yang duduk di Komite Edukasi untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan yudisial dan
mengembangkan kegiatan dan materi diklat (asesmen kebutuhan dilakukan melalui survei, evaluasi, pertemuan, dsb). i) Komite Edukasi Untuk memenuhi kewajiban berkonsultasi, dan mengingat manfaat dari adanya keikutsertaan peserta dalam berbagai tahap (termasuk desain program), komite edukasi yudisial dibentuk di setiap pengadilan. Komite ini bertemu secara rutin untuk mendiskusikan program diklat yudisial yang diusulkan untuk pengadilan mereka. Staf profesional dari Komisi Yudisial menghadiri semua pertemuan Komite Edukasi dan memberikan input dan dukungan. Sebagai tambahan, Standing Advisory Committee on Judicial Education (Komite Penasihat untuk Diklat Yudisial/SAC) dibentuk dengan perwakilan dari setiap pengadilan. SAC menyediakan panduan umum dan menginformasikan setiap yurisdiksi mengenai kegiatan yang dilakukan di pengadilan lainnya. ii) Konferensi dan Seminar Komisi menawarkan konferensi dan program seminar ekstensif kepada pejabat peradilan, dari kursus pengenalan untuk petugas baru hingga konferensi spesialis mengenai aspek hukum tertentu, prosedur, keterampilan dan teknik yudisial. Konferensi yang diselenggarakan oleh Komisi juga seringkali mencakup hal-hal yang menjadi minat masyarakat luas, termasuk masalah-masalah sosial. Skema diklat saat ini meliputi 39 program yang berbeda untuk lima pengadilan di New South Wales, yang termasuk pre-bench training (pelatihan pra-jabatan) untuk magistrat yang baru direkrut dan sesi pelatihan komputer. Bersama dengan National Judicial College of Australia (Lembaga Pendidikan Yudisial Nasional Australia) dan Lembaga Pendidikan Australia untuk Administrasi Peradilan, Komisi juga melakukan Program Orientasi Yudisial Nasional untuk hakimhakim baru di seluruh Australia. Beberapa sesi diklat diselenggarakan di waktu kerja pengadilan; banyak juga yang diselenggarakan setelah jam kerja pengadilan dan pada akhir pekan
menyesuaikan waktu pejabat peradilan. Sekitar 1400 hari diklat yudisial berkelanjutan telah dihadiri oleh para hakim dan magistrat antara bulan Juli 2010 dan Juni 2011. Kehadiran oleh pejabat peradilan dalam program Komisi bersifat sukarela. iii) Publikasi Program konferensi dilengkapi dengan program penerbitan yang aktif. Komisi menerbitkan bahanbahan berikut untuk pejabat peradilan: (a) Bench Book Bench Book adalah bahan acuan untuk digunakan oleh pejabat peradilan di majelis maupun di kamar hakim. Buku ini pada intinya adalah alat bantu kerja atau manual praktik dan prosedur yang disediakan untuk pejabat peradilan, terutama untuk para hakim dan magistrat yang baru. Informasi yang terdapat di berbagai Bench Book ini terkait dengan yurisdiksi yang relevan dari pejabat peradilan dan tersedia secara elektronik dan juga cetakan. Rangkaian Bench Book terdiri dari:
Local Court Bench Book (Pengadilan Lokal) Criminal Trial Courts Bench Book (Persidangan Pengadilan Pidana) Sentencing Bench Book (Penjatuhan Hukuman) Equality Before the Law Bench Book (Kesetaraan di Depan Hukum) Civil Trials Bench Book (Persidangan Perdata) Sexual Assault Handbook (Buku Pegangan Pelecehan Seksual)
(b) Buletin Pejabat peradilan Buletin Pejabat peradilan adalah publikasi bulanan yang dituliskan untuk pejabat peradilan. Buletin ini mencakup intisari dari putusan terkini yang signifikan dan perubahan peraturan dan untuk menarik perhatian kepada perkembangan utama lainnya yang perlu menjadi perhatian, termasuk diseminasi
informasi tentang penjatuhan pidana. Buletin juga memuat berita pengadilan, artikel, komentar redaksi, dan informasi tentang kegiatan yudisial yang mungkin ada. (c) Kajian Yudisial Kajian Yudisial adalah kumpulan naskah-naskah terbaik dari program konferensi dan seminar, serta seminar diklat yudisial yang diselenggarakan dalam bidang lainnya. Kajian ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun. iv) Pelatihan Keterampilan Komputer Komisi Yudisial telah ikut serta dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan komputer untuk pejabat peradilan selama 22 tahun terakhir. Kursus pelatihan komputer dimaksudkan untuk memfasilitasi penggunaan komputer secara efektif dalam konteks sistem pengadilan, dan untuk meningkatkan efisiensi dari pejabat peradilan dengan memungkinkan mereka mendapatkan akses yang cepat dan mudah terhadap informasi yang disimpan dalam bentuk elektronik. Pelatihan ini juga ditujukan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk melakukan riset yudisial dengan memungkinkan adanya akses terhadap database hukum seperti pada JIRS. Untuk membantu pejabat peradilan memecahkan masalah terkait dengan penggunaan komputer mereka, Komisi juga menyediakan layanan pendukung help-desk melalui telepon yang tersedia enam hari dalam seminggu antara jam 07.00 hingga 21.00. 6. KONSISTENSI PENJATUHAN PIDANA Fungsi utama dari Komisi adalah membantu pengadilan untuk mencapai konsistensi dalam pendekatan yang digunakan untuk penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum. Tujuan Komisi untuk area ini adalah untuk mengurangi perbedaan yang tidak bisa dibenarkan dalam menjatuhkan pidana oleh pengadilan, untuk meningkatkan efisiensi proses penjatuhan pidana secara umum, dan mengurangi jumlah banding atas putusan pengadilan, sehingga sumber daya yang biasa digunakan untuk itu bisa
dialihkan untuk mengurangi keterlambatan proses persidangan. Komisi memiliki tiga strategi untuk mencapai tujuannya terkait dengan konsistensi penjatuhan pidana: *
Dengan menyediakan untuk pejabat peradilan akses terhadap Sistem Riset Informasi Yudisial (JIRS), yang memuat database penjatuhan hukuman terkomputerisasi yang dikembangkan oleh Komisi;
*
Dengan melakukan dan mendiseminasikan hasil riset dan analisa statistik tentang aspek-aspek dari penjatuhan pidana dan topik lainnya yang membantu proses penjatuhan pidana;
*
Dengan menyiapkan dan memelihara Bench Book Penjatuhan Pidana yang sifatnya lembaran lepas.
i) Sistem Riset Informasi Yudisial-JIRS JIRS adalah database terkomputerisasi yang memuat informasi hukum dan statistik tentang penjatuhan pidana. Sistem ini dirancang oleh Komisi di bawah panduan pejabat peradilan yang berpengalaman. Semua hakim dan magistrat memiliki akses terhadap JIRS yang ada di host computer Komisi melalui komputer laptop mereka. JIRS adalah sistem pertama untuk jenisnya di Australia dan diakui sebagai yang paling unggul di dunia dalam bidang database penjatuhan pidana terkomputerisasi. Sistem ini adalah sistem yang ekstensif, saling terkait dan memiliki hypertext linked kepada informasi lainnya tentang penjatuhan pidana dalam bentuk modul maupun bahan acuan. Tujuan dari JIRS bukanlah untuk membatasi diskresi dari setiap pejabat peradilan. Tujuannya adalah untuk menyediakan bagi pejabat peradilan akses yang cepat dan mudah terhadap kumpulan pertimbangan pengadilan dalam rangka membantu mereka mengambil putusan untuk menjatuhkan pidana.
Komponen dari JIRS mencakup: Statistik Penjatuhan Pidana Komponen ini menyediakan informasi statistik dalam bentuk grafik dan tabel mengenai ragam dan frekuensi hukuman yang diberlakukan pada perkara-perkara terkini yang sifatnya mirip. Pejabat peradilan dapat memasukkan detil spesifik dari pelanggaran dan pelanggar (umur, catatan kriminal, status tahanan, pembelaan, etc.) dan memilih berbagai tampilan dari hukuman, termasuk denda dan kurungan. Dalam hitungan detik petugas informasi dapat membaca dari layar, informasi mengenai “harga” atau “tarif” dari pelanggaran tersebut. Ringkasan Perkara Komponen ini memuat fakta singkat, baik objektif dan subjektif, dan hasil penjatuhan pidana sebagai bagian dari putusan Pengadilan Tingkat Banding. Modul ini memungkinkan untuk secara cepat menemukan semua perkara yang terkait dengan pelanggaran tertentu dan, dari ringkasan tersebut, bisa pindah melihat naskah lengkap putusan. Putusan Modul ini memuat naskah penuh putusan dari Pengadilan Tingkat Banding dan juga perkara pidana yang diputuskan oleh High Court of Australia (Pengadilan Tinggi Australia). Prinsip dan Praktik Penjatuhan Pidana Prinsip dan Praktik Penjatuhan Pidana memuat penjelasan yang padat, disiapkan secara khusus tentang prinsip-prinsip penjatuhan pidana, dan pesan-pesan utama dari putusan yang merupakan inti dari dasar pertimbangan hakim. Ini merupakan cara mudah untuk mencari penjatuhan pidana untuk perkaraperkara utama dan kemudian menarik naskah lengkap dari putusan tersebut dari database Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi. Prinsip dan Praktik ini juga menyediakan uraian tentang pilihan penjatuhan pidana yang ada di pengadilan, serta bunyi
perintah pengadilan yang mungkin bisa digunakan terkait dengan pilihan-pilihan tersebut. Direktori Layanan Komponen Direktori Layanan memuat informasi penting mengenai layanan obat dan alkohol, masa tahanan, dan pengabdian masyarakat. Adanya direktori khusus untuk fasilitas untuk dewasa dan anak, serta fitur lainnya, membuat direktori ini menjadi sumber yang bermanfaat untuk menemukan fasilitas rehabilitasi yang sesuai bagi pelanggar yang sedang menghadapi hukuman pidana. Advance Notes Ini adalah ringkasan perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Pidana Tingkat Banding dan Pengadilan Tinggi Australia. Setiap “nota” memuat informasi dan rangkuman dari prinsip hukum atau peraturan yang timbul dari putusan. Buku Sidang Elektronik Komponen ini memuat versi online dari buku-buku sidang (yang disebutkan sebelumnya). Buku elektronik ini memiliki hypertext linked menghubungkan kepada perkara hukum dan peraturan perundangan yang ada di JIRS. Perundangan Versi elektronik dari semua Peraturan Perundangan New South Wales dan Commonwealth disimpan di komponen ini. Ada juga fasilitas untuk menelusuri perkembangan RUU di Parlemen New South Wales dan Commonwealth. Informasi ini diperbarui setidaknya setiap minggu. Sistem Riset Informasi Yudisial tidak terbatas pada masalah penjatuhan pidana tetapi juga memuat fitur yang bisa digunakan untuk riset bagi pengadilanpengadilan lainnya. Ini mencakup:
Komisi Hubungan Industrial Database ini memuat naskah penuh putusan dan pertimbangan dari Komisi Hubungan Industrial, bersama informasi terkait lainnya sesuai jurisdiksi. Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan Database ini menyediakan kepada hakim dan komisioner dari pengadilan, sebuah akses online kepada putusan-putusan Pengadilan Pertanahan dan Lingkungan bersama dengan peraturan terkait. Publikasi Komponen ini memuat versi online dari publikasi Komisi. Database Materi Konferensi Sebagai tambahan dari materi yang diterbitkan, pejabat peradilan di New South Wales dapat mencari naskah konferensi melalui online searchable database. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan konferensi, nama belakang penyusun, kata kunci, topik atau tanggal. Naskah dari tahun 2007 seterusnya tersedia di database; naskahnaskah baru akan ditambahkan segera setelah setiap konferensi dan seminar selesai. Database naskah konferensi akan sangat bermanfaat sebagai sumber daya diklat bagi pejabat peradilan di kota dan di pusatpusat kawasan. ii) Riset Sebagai bagian dari maklumat untuk mendiseminasikan informasi tentang penjatuhan pidana, Komisi melalukan riset asli tentang aspekaspek dari penjatuhan pidana. Hasilnya diterbitkan dalam serangkaian monografik yang didistribusikan kepada semua pejabat peradilan dan pihak lainnya yang tertarik. Komisi juga menerbitkan serangkaian publikasi, berjudul Sentencing Trends and Issues (Trend dan Isu Penjatuhan Pidana). Publikasi ini menganalisa berbagai aspek dari statistik penjatuhan hukuman di New South Wales dan masalah-masalah penjatuhan pidana.
7. INISIATIF MENDATANG UNTUK KOMISI Pejabat peradilan saat ini secara universal menerima bahwa pendidikan dan pelatihan yudisal adalah bagian dari pembelajaran berkelanjutan mereka. Meningkatkan pemahaman akan pentingnya program diklat yudisial yang baik melalui kuliah-kuliah yang informatif semakin sulit. Pejabat peradilan sepakat bahwa mereka ingin program pendidikan mereka berkaitan langsung dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan agar mereka diberikan peluang untuk berbagi dan membandingkan pengalaman dan perspektif dengan sesama. Gerakan untuk lebih banyak lagi program pendidikan yang kuat yang bisa memenuhi kriteria ini sudah dilakukan selama beberapa waktu terakhir dan akan terus dilanjutkan dengan dukungan dari banyak hakim dan magistrat yang diikutsertakan dalam desain program pendidikan dan peatihan yudisial. Selama beberapa tahun ke depan, Komisi akan terus fokus pada penyelengaraan program yang bermutu tinggi dan relevan untuk membantu pejabat peradilan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Penekanannya akan diletakkan pada penyediaan informasi yang tepat waktu dan praktis apakah itu melalui publikasi, konferensi dan seminar atau JIRS terkomputerisasi yang memuat informasi penjatuhan pidana dan lainnya. Khususnya, Komisi akan menawarkan program konferensi dan seminar yang ekstensif untuk pejabat peradilan di setiap pengadilan, beragam dari kursus pengenalan bagi yang baru ditugaskan hingga konferensi spesialis tentang aspek hukum tertentu, prosedur, etika, keterampilan yudisial, dan teknik. Komisi juga akan melanjutkan inisiatifnya untuk memastikan bahwa pejabat peradilan di New South Wales paham akan isu-isu konteks sosial yang melibatkan anak, perempuan, pelanggaran seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan minoritas etnis. Seminar ini akan diadakan secara rutin untuk memastikan agar pejabat peradilan mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan dan tren yang ada. Topik seminar akan mencakup area-area
yang diidentifikasi memerlukan kajian atau perubahan cepat dan besar dalam hukum. Akan ada juga Konferensi Tahunan untuk setiap pengadilan dan seminar tentang topik-topik yang menjadi perhatian semua pengadilan. Strategi-strategi yang disebutkan sebelumnya, yang dirancang untuk mencapai konsistensi dalam pendekatan penjatuhan pidana, akan diteruskan, termasuk pengembangan lebih lanjut dari JIRS dan melakukan riset tentang topik yang membantu proses penjatuhan pidana. Akhirnya, seperti dinyatakan dalam Laporan Tahunan Komisi yang terakhir, anggota masyarakat dan pengadilan sebagai pengguna berhak untuk memiliki harapan bahwa hakim dan magistrat akan bersikap tidak berpihak, santun, etis dan dengan standar perilaku tertinggi. Untuk menuju arah tersebut, Komisi akan terus memberikan proses pengaduan yang efektif dan independen.
